direktorat rehabilitasi sosial tuna sosial dan kpo 2016 · 2017. 11. 13. · direktorat...

DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO

2016

Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 1


2016


BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor

20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI, tugas

pokok dan fungsi Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO adalah

sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan

pelaporan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan

orang.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan

Korban Perdagangan orang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan

pengemis, tuna susila, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan,

korban perdagangan orang, tindak kekerasan, eks tuna susila, dan

pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan kelompok

minoritas;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan

pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban

perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan


2016



minoritas;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi

sosial gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan,

korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila dan


minoritas;

d. Pemberian bimbingan teknis di bidang rehabilitasi sosial gelandangan

dan pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban

perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan


minoritas;

e. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi

sosial gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan lembaga

pemasyarakatan,korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan,

eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

dan kelompok minoritas; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan program dan anggaran,

kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI



2016


Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO, terdiri dari :

a. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis;

b. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan;

c. Subdirektorat Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang dan Tindak

Kekerasan;

d. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Orang dengan HIV/AIDS;

dan

e. Subbagian Tata Usaha.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Subdirektorat

Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial

gelandangan dan pengemis;

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

SUBDIT REHABILITASI SOSIAL GELANDANGAN

DAN PENGEMIS

SUBDIT REHABILITASI SOSIAL BEKAS WARGA

BINAAN PEMASYARAKATAN

SUBDIT REHABILITASI SOSIAL KORBAN PERDAGANGAN

ORANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

SUBDIT REHABILITASI SOSIAL TUNA SUSILA,

DAN ODHA

SEKSI PEMULIHAN

SEKSI REINTEGRASI

SOSIAL

SEKSI KORBAN

PERDAGANGAN ORANG

SEKSI TUNA SUSILA DAN

KELOMPOK MINORITAS

SEKSI PENGEMBANGAN

KEMAMPUAN

SEKSI PENGEMBANGAN

KAPASITAS

SEKSI KORBAN TINDAK

KEKERASAN

SEKSI ODHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


2016


2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial

gelandangan dan pengemis;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis;

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang rehabilitasi sosial

gelandangan dan pengemis; dan

5. Penyiapan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial

gelandangan dan pengemis.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis terdiri dari:

a. Seksi Pemulihan; yang bertugas melakukan melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan

Supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

Pengembangan kemampuan; dan

b. Seksi Pengembangan Kemampuan, yang bertugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, evaluasi, dan Pelaporan di bidang pengembangan

kemampuan.

b. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Sosial Bekas Warga Binaan

Pemasyarakatan



pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial bekas warga binaan

pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Subdirektorat

Rehabilitasi Sosial Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial bekas

warga binaan pemasyarakatan;


2016


2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial

bekas warga binaan pemasyarakatan;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan;

4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan; dan

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Sosial Bekas Warga Binaan

Pemasyarakatan terdiri dari :

1. Seksi Reintegrasi Sosial, Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma,standard,prosedure,dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan di bidang reintegrasi sosial; dan

2. Seksi Pengembangan Kapasitas, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, serta pemanatauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang

pengembangan Kapasitas.

c. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang Dan

Korban Tindak Kekerasan.



pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial korban perdagangan orang dan

korban tindak kekerasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Subdirektorat

Rehabilitasi Sosial korban perdagangan orang dan tindak kekerasan

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial Korban

perdagangan orang dan Tindak kekerasan;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial korban

perdagagangan orang dan tindak kekerasan;


2016



bidang rehabilitasi sosial korban perdagangan orang dan tindak

kekerasan;

4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

rehabilitasi sosial korban perdagangan dan korban tindak kekerasan;

dan

5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial

korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial korban perdagangan orang dan tindak

kekerasan terdiri dari:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial korban perdagangan orang bertugas

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang rehabilitasi sosial korban perdagangan orang; dan

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan bertugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang rehabilitasi sosial korban tindak kekerasan.

d. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Sosial Tuna Susila dan Orang Dengan

HIV/AIDS



pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang rehabilitasi sosial tuna susila dan orang dengan

HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Subdirektorat Rehabilitasi

Sosial Tuna Susila dan Orang Dengan HIV/AIDS menyelenggarakan fungsi :


2016


1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna

susila, orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial

eks tuna susila, Orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas;


bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila, kelompok minoritas, dan

orang dengan HIV/AIDS ;

4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis supervisi di bidang rehabilitasi

sosial eks tuna susila, kelompok minoritas, dan orang dengan

HIV/AIDS; dan

5. Penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila, kelompok

minoritas, orang dengan HIV/AIDS.

Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV/AIDS terdiri dari :

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan kelompok minoritas yang

bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan


pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi,dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial tuna susila dan

Kelompok minoritas; dan

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV/AIDS mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

penyusunan norma standart, prosedure dan kriteria pemberian

bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan dibidang rehabilitasi sosial orang dengan HIV/AIDS.

e. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah

tangga Direktorat.


2016


4. Unit Pelayanan Teknis

Direktorat Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang

mempunyai 2 unit peleksana teknis yaitu

1. Panti Sosial Karya Wanita “Mulya Jaya” Jakarta

2. Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi

Anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis di lingkungan UPT sebesar Rp.

22.580.118.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus delapam puluh juta

seratus delapan belas ribu rupiah) dengan target sebanyak 1.110 orang.

5. Dekonsentrasi

Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO memberikan dana

dekonsentrasi kepada 34 Provinsi dengan anggaran sebesar

Rp. 19.588.646.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus delapan puluh

delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan target sebanyak

4.348 orang.

B. DASAR HUKUM

Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO merupakan salah satu

unit teknis Kementerian Sosial RI dan bertanggung jawab langsung kepada

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan tugasnya berlandaskan

peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5);

2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Wanita.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara.

4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.


2016


6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN

2016.


Kesejahteraan Sosial.

8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention of the elimination of all form

of discrimination against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277)

9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia., Nomor 165 Tahun 2014 tentang

Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 135 Tahun 2014

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang

Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

17. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dan Menteri Sosial Nomor :19 Tahun 2014, Nomor :11 Tahun

2014 dan Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program


2016


Pelatihan Kerja Bagi warga Binaan Pemasyarakatan Serta Rehabilitasi Sosial

dan Reintegrasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan.

18. Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah

19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 20/HUK/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI.

C. ASPEK STARTEGIS

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dimana Direktorat Jenderal rehabilitasi

Sosial telah menetapkan 3 prioritas yaitu : 1) Ketelantaran 2) Kecacatan 3)

Ketunaan Sosial. Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Direktorat Rehabilitasi

Sosial Tuna Sosial adalah prioritas ketiga ketunaan sosial. Ketunaan Sosial,

meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi sosial akibat

ketidakmampuan melakukan penyesuaian sosial, yaitu (a) tuna susila; (b) anak

berhadapan dengan hukum/nakal; (c) anak yang membutuhkan perlindungan

khusus; (d) korban penyalahgunaan napza; (e) gelandangan; (f) pengemis; (g)

orang dengan HIV/AIDS; (h) bekas narapidana. Berdasarkan hal tersebut diatas

dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 20/HUK/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI, PMKS tuna sosial yang menjadi

kewenangan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan

Orang meliputi: Gelandangan, pengemis, korban perdagangan orang dan tindak

kekerasan, bekas warga binaan pemasyarakatan, tuna susila dan orang dengan

HIV/AIDS serta kelompok minoritas dalam hal ini adalah waria.

Permasalahan ketunaan sosial sering kali dipacu oleh perubahan sikap dan

tingkah laku, pola dan gaya hidup serba instan serta memburu kesenangan sesaat

diantaranya terjadinya persaingan tenaga kerja yang sangat ketat menuntut

keahlian dan keterampilan tertentu disamping adanya tuntutan pemenuhan

kebutuhan dasar yang sangat mendesak. Fenomena tersebut merangsang

tumbuhnya berbagai penyakit masyarakat yang kronis, perilaku menyimpang,

ketunasusilaan, gelandangan, pengemis, perilaku kriminal dan sebagainya.


2016


Pada sudut lain meningkatnya jumlah keluarga miskin dan angka putus

sekolah di berbagai tingkat pendidikan, menurunnya kesempatan kerja dan

maraknya berbagai konflik sosial dan politik yang muncul diberbagai wilayah.

Keadaan ini diperparah dengan terjadinya transisi sistem pemerintahan yang

bersifat sentralisasi ke desentralisasi dan era perdagangan bebas (AFTA). Dalam

situasi ini masih banyak implementasi konsep kebijakan yang membutuhkan

waktu cukup lama dalam penerapannya. Keadaan ini membuat sebagian

masyarakat tidak terkendali dan berusaha untuk survive dengan cara instan,

seperti mengemis, mencuri, memalak, menipu, menodong, melacur,

mengeksploitasi anak dan perempuan untuk tujuan seks, perdagangan orang dan

tindak kekerasan dan lain - lain cara mencari nafkah yang melanggar hukum dan

norma - norma sosial dan agama.

Selanjutnya program tersebut diimplementasikan dalam kegiatan teknis

melalui satuan kerja operasional baik satuan kerja kantor pusat dan satuan kerja

unit pelayanan teknis (panti/non panti), satuan kerja perangkat daerah serta

mengakomodasikan kegiatan yang bersifat intervensi pada basis masyarakat

dengan menitikberatkan pada pendekatan kewilayahan yang bertujuan untuk

meningkatkan keberfungsian dan keberdayaan potensi penyandang masalah dan

mitra kerja, dalam rangka pencapaian kesejahteraan sosial yang lebih tersruktur.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

sesuai tugas dan fungsinya telah melaksanakan berbagai kegiatan program searah

dengan kebijakan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam kegiatan

penanganan masalah tuna sosial dengan mendayagunakan potensi dan sumber

kesejahteraan sosial (PSKS) yang tersedia. Seiring dengan perkembangan situasi

dan kondisi permasalahan tuna sosial terdapat penyesuaian penyebutan beberapa

PMKS pada penanganan permasalahan tuna sosial. Hal ini bertujuan untuk

menghindari adanya “stigma dan labeling” terhadap PMKS, sehingga upaya

penanganan masalah tuna sosial dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi sosial

bertujuan untuk :

a. Memberikan pelayanan, memulihkan dan mengentaskan penyandang masalah

sosial tuna sosial agar dapat hidup secara wajar.


2016


b. Menggali dan memanfaatkan potensi sumber kesejahteraan sosial untuk

peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial serta mengembangkan

kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat.

c. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia

penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial dan Korban perdagangan orang.

d. Memberikan perlindungan dan advokasi sosial bagi tuna sosial dan korban

perdagangan orang.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini adalah untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna

Sosial & KPO selama tahun 2016. Capaian kinerja (performance result) 2016

tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2016

sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Dengan pola pikir tersebut,

maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Rehabilitasi

Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang disusun dengan sistematika

penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas penjelasan umum organisasi,

dengan aspek strategis organisasi serta isu strategis.

Bab II Perencanaan Kinerja 2016, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian

kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial & KPO tahun 2015-

2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja

Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO dikaitkan dengan

pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian strategis untuk tahun

2016.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan

Korban Perdagangan Orang menguraikan rekomendasi yang diperlukan

untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


2016


Lampiran :

1. Rencana Kinerja Tahunan tahun 2016 Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

& Korban Perdagangan Orang

2. Indikator Kinerja tahun 2016 Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan

Korban Perdagangan Orang.

3. Indikator Kinerja Utama tahun 2016 Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

dan Korban Perdagangan Orang.

4. Penetapan Kinerja tahun 2016 Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan

Korban Perdagangan Orang.


2016


BAB II :

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan

akuntabel, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

a. RPJMN 2015-2019;

b. Renstra Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan

Orang 2015-2019;

c. Penetapan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban

Perdagangan Orang Tahun 2016.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2015-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2007. Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang 'terwujudnya Indonesia

yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Upaya

mencapai visi jangka panjang tersebut harus disusun secara sistematik dan

berkesinambungan, terorganisir, dan dilaksanakan dengan penuh ketekunan,

disiplin, dan kerja keras yang dinyatakan dalam rumusan misi dan sasaran .

Misi pembangunan 2015 - 2019 adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim,

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis

berlandaskan negara hukum

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang mandiri, maju, dan

sejahtera


2016


5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial. Dengan amanah diatas maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah

2015 - 2019 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka

menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas sektor harus

ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan

persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi

komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat

merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa

Indonesia.

Sementara itu ada juga 9 program unggulan yang diberi nama nawacita, salah

satunya tentang komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Komitmen inilah

yang saat ini dinantikan seluruh rakyat Indonesia agar Presiden Jokowi

mengambil langkah tegas menyelamatkan KPK.

Berikut 9 program unggulan Presiden yang di sebut dengan “nawa Cita” :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional


2016


7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor

strategis ekonomi domestic

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

B. Rencana Strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban

Perdagangan Orang Tahun 2015-2019

Renstra Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan

Orang tahun 2015-2019 telah disusun tetapi masih menunggu penyempurnaan

yang akan disesuaikan dengan unit eselon satu Direktorat Jenderal Rehabilitasi

Sosial dan renstra Kementerian Sosial RI sehingga ditetapkan oleh Direktur

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagai berikut :

1. Visi

Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban perdagangan orang

memiliki visi yaitu “Pulihnya harga diri dan perilaku serta meningkatnya

tanggung jawab sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang”.

Adapun penjelasan dari visi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Pulihnya harga diri

Para penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban

perdagangan orang pada umumnya merasa terkucilkan, tidak percaya diri,

malu, dan akhirnya menarik diri dari masyarakat. Jadi diharapkan setelah

mendapatkan rehabilitasi sosial maka akan terjadi perubahan pada pola

pikir mereka bahwa mereka memiliki harga diri, kepercayaan diri, dan

kembali bersemangat dalam menjalani kehidupan.

b. Pulihnya perilaku

Pada umumnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial melakukan

kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku

dalam masyarakat, dan dalam kasus-kasus tertentu bertentangan dengan

nilai-nilai hukum. Setelah mendapatkan rehabilitasi sosial, diharapkan

perilaku mereka dapat kembali normal dan sesuai dengan norma-norma

sosial yang ada dalam masyarakat serta nilai-nilai hukum yang berlaku.


2016


c. Meningkatnya tanggung jawab sosial

Diharapkan setelah mendapatkan rehabilitasi sosial, para penyandang

masalah kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang

disamping meraih kembali harga diri mereka, dapat kembali berperilaku

sesuai dengan norma-norma sosial dan norma hukum yang berlaku, mereka

juga diharapkan dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat dan dapat

menjalankan peran dan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan status

yang dimilikinya.

Dari ketiga penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa visi Direktorat

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban perdagangan orang tidak hanya

menyentuh aspek mental dan perilaku, namun juga berusaha menumbuhkan

tanggung jawab sosial mereka sebagai warga masyarakat yang baik.

2. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna

Sosial dan korban perdagangan orang mempunyai misi yang harus

dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun

misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan jangkauan di bidang rehabilitasi

sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Artinya, tidak hanya kuantitas saja yang dikejar namun juga mutu

pelayanan sangat ditekankan. Pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi

sosial yang disediakan juga harus dapat dijangkau oleh semua lapisan

masyarakat dan mencakup daerah terpncil dan terisolasi.

b. Meningkatkan kualitas SDM di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan

korban perdagangan orang.

Artinya, rehabilitasi sosial yang berkualitas membutuhkan sumber daya

manusia (SDM) yaitu para penyelenggara layanan yang berkualitas pula.

Pembekalan dan pembinaan dilakukan sekaligus sebagai investasi untuk

penyelenggaraan pelayanan yang lebih profesional.


2016


c. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana di bidang rehabilitasi


Guna mendukung proses rehabilitasi sosial yang baik, maka perlu didukung

pula oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang

dimaksud tidak sekedar fisik saja. Namun juga bisa meliputi, layanan

perkantoran yang rapi, data tentang penyandang masalah sosial yang

disesuaikan dengan jenis permasalahannya, dokumen perencanaan

program yang tepat dengan kebutuhan dan sasaran, dan dokumen RKAKL

yang lengkap.

d. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait di bidang rehabilitasi sosial

tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Koordinasi yang dimaksud di sini adalah frekuensi pertemuan dengan para

stakeholders, baik dalam bentuk rapat koordinasi, sosialisasi, pokja,

penguatan jejaring, seminar, lokakarya, talkshow dan variety show yang

berkaitan dengan permasalahan sosial tuna sosial yang dapat mendukung

kesinergian pelayanan.

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang rehabilitasi sosial tuna

sosial dan korban perdagangan orang.


juga berkewajiban untuk membina dan membimbing LKS agar mereka mau

terlibat dan bekerjasama dalam penanganan permasalahan sosial tuna

sosial yang ada di sekitarnya. Artinya kegiatan rehabilitasi sosial tidak

hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas seluruh masyarakat Indonesia.

f. Merumuskan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban

perdagangan orang.


juga berkewajiban merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan

penyelenggaraan layanan untuk para tuna sosial agar penanganannya dapat

terstandarisasi dengan baik.


2016


g. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi



juga bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap

seluruh kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan

orang yang diselenggarakan olehnya agar layanan yang disediakan dapat

berjalan sebagaimana yang diharapkan, mengeliminir resiko kegagalan, dan

sebagai best practice untuk bahan penanganan permasalah di masa

mendatang.

3. Tujuan Strategis

Adapun tujuan strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban

Perdagangan Orang adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kemampuan tuna sosial dan korban perdagangan orang

dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas

b. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan di bidang rehabilitasi sosial

tuna sosial dan korban perdagangan orang.

c. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara

Kesejahteraan Sosial

Adapun untuk mengukur tujuan dilakukan melaui indikator sebagai berikut:

a. Jumlah tuna sosial dan koraban perdagangan orang yang direhabilitasi

didalam dan luar panti

b. Jumlah inisiasi/regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi

tuna sosial dan korban perdagangan orang

c. Jumlah sarana prasarana yang dapat di akses bagi tuna sosial bagi

perdagangan orang

d. Jumlah Lembaga Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan

orang yang meningkat kapasitasnya

e. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) rehabilitasi sosial tuna sosial dan

perdagangan orang yang meningkat kapasitasnya


2016


4. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan di atas, dalam menjabarkan sasaran-sasaran strategis

yang akan dicapai pada tahun 2016. Sasaran strategis dan indikator kinerja

sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015 - 2019

adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan

orang melalui rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti

b. Meningkatnya jumlah inisiasi/regulasi dan peraturan terkait akses

lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang

c. Meningkatnya kapasitas LKS yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial

sesuai standar

d. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana rehabilitasi

sosial tuna sosial dan korban perdaganga orang

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a. Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat

rehabilitasi sosial di luar panti/lembaga (berbasis keluarga dan

masyarakat)

b. jumlah tuna sosial korban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi

sosial di dalam panti (SBK)

c. Jumlah korban perdagangan orang yang mendapatkan bantuan pemulangan

d. jumlah inisiasi/regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi

tuna sosial dan korban perdagangan orang

e. jumlah sarana dan prasarana yang dapat di akses bagi tuna sosial dan

korban perdagangan orang

f. Jumlah Lembaga Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan

orang yang meningkat kapasitasnya

g. Jumlah Sumber Daya Manuasia (SDM) rehabilitasi sosial tuna sosial dan

korban perdagangan orang yang meningkat kapasitasnya


2016


Kelompok sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Gelandangan dan pengemis

2. Bekas warga binaan pemasyarakatan (BWBP)

a. Eks napi

b. Keluarga napi

3. Tuna Susila.

a. WTS (Wanita Tuna Susila)

4. HIV dan AIDS

a. ODHA (orang dengan HIV dan AIDS)

b. ADHA (anak dengan HIV dan AIDS)

c. Keluarga ODHA dan ADHA

5. Kelompok Minoritas Waria penyandang PMKS

a. Waria

b. Keluarga waria

c. Lingkungan sosial

6. Korban Perdagangan Orang

7. Korban Tindak Kekerasan

8. Orang tua, keluarga dan masyarakat, yang berperan sebagai pendukung

pelayanan sosial bagi penyandang masalah tuna sosial.

9. Kelompok-kelompok dilingkungan luar keluarga penerima pelayanan,

seperti kelompok perkumpulan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama,

adat dll.

10.Lembaga pemerintahan setempat, organisasi sosial/ LSM, Yayasan,

Perguruan Tinggi, dunia usaha, media massa, organisasi profesi, pemuka

masyarakat, relawan sosial maupun warga masyarakat lainnya yang peduli

terhadap permasalahan tuna sosial.

5. Arah Kebijakan

Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO sudah memiliki Renstra

2015-2019 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna

Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Adapun arah kebijakan dari Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut :


2016


Kebijakan dalam rencana strategis pokok-pokok kebijakan rehabilitasi sosial

tuna sosial dan korban perdagangan orang diarahkan pada :

a. Pelayanan rehabilitasi sosial merupakan berbasis hak

b. Panti merupakan alternatif terakhir mengutamakan rehabilitasi sosial

dalam keluarga / komunitas

c. Memfasilitasi akses inklusivitas

d. Mengoktimalkan bantuan usaha produktif / pengembangan usaha

6. Program

Guna mengimplementasikan kebijakan, maka upaya penanganan masalah tuna

sosial dan korban perdagangan orang dilaksanakan secara terpadu dan

berkelanjutan. Untuk itu Direktorat Rehabilitasi Sosial tuna sosial dan korban

perdagangan orang menetapkan program sebagai berikut :

a. Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam

panti

b. Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti

c. Pemulangan korban perdagangan orang ke daerah asal

7. Strategi

Sesuai dengan arahan kebijakan dalam rehabilitasi sosial tuna sosial dan

korban perdagangan orang, ditempuh srategi sebagai berikut :

a. Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam

panti

b. Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti

c. Pemulangan korban perdagangan orang ke daerah asal

8. Kegiatan

Kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dilakukan melalui:

a. Pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di

dalam lembaga yang sesuai standar pelayanan

b. Pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di

Luar Lembaga yang sesuai standar pelayanan


2016


c. Meningkatkan tuna sosial dan korban perdagangan orang dalam

kemandirian

d. Meningkatkan Lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

bidang rehabilitasi sosial

e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial

f. Regulasi terkait pengembangan akses lingkungan inklusif bagi kelompok

minoritas khususnya tuna sosial dan korban perdagangan orang

C. Penetapan Kinerja

Rencana kinerja (Performance Plan) tahun 2016 merupakan penjabaran lebih

lanjut dari Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, di dalamnya memuat

seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2016. Rencana Kinerja

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari periode Renstra 2015 – 2019 yang

disusun berdasarkan Renstra Kementerian Sosial RI. Berdasarkan atas rencana

kinerja tahunan tersebut, selanjutnya menyusun Rencana Kerja Kegiatan dan

Anggaran Kementerian Lembaga (RKA/KL). Setelah mendapatkan persetujuan

anggaran selanjutnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban

Perdagangan Orang telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2016 secara

berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi. Penetapan kinerja

tersebut merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja unit organisasi

yang bersangkutan pada akhir tahun 2016 dan akan dilaporkan dalam LAKIN

tahun 2016 sekaligus sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagi

dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau

penghargaan dan sanksi.

Penetapan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban

Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dilakukan antara direktur rehabilitasi sosial dengan

direktur jenderal rehabilitasi sosial untuk merencanakan kegiatan


2016


rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang pada tahun

2016.

Adapun perjanjian kinerja direktorat rehabilitasi sosial tuna sosial adalah

sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET OUTPUT

Meningkatnya keberfungsian sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang melalui rehabilitasi sosial dalam dan luar panti.

Jumlah Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan

tindak kekerasan yang mendapatkan Rehabilitasi

Sosial di dalam panti 660 orang

Jumlah Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan

tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi

sosial diluar Panti

9.268 orang

Jumlah tuna sosial, Korban Perdagangan Orang dan

tindak kekerasan yang mendapat bantuan sosial dan

pemulangan

18.000 orang

Jumlah lembaga yang mendapat bantuan sosial

34 lembaga

Jumlah SDM yang mendapatkan bimbingan teknis

bidang Rehabilitasi Sosial tuna sosial, Korban

Perdagangan Orang dan tindak kekerasan 340 orang

2. Rencana Kerja tahunan

Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut dsusunlah rencana kerja tahunan

direktorat rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang

sebagai berikut:

Sasaran Strategis

Sasaran Program

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Kegiatan

Target

Meningkatnya kemampuan penduduk kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas

Meningkatnya keberfungsian sosial PMKS melalui rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti

Meningkatnya keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang melalui rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti

Jumlah Tuna Sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di dalam panti/SBK (660 orang)

660 orang


2016


Sasaran Strategis

Sasaran Program



Target

Jumlah Tuna Sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di luar panti/ lembaga (berbasis keluarga dan masyarakat) ( 9.318 orang)

9.318 orang

Jumlah Korban Perdagangan orang yang mendapatkan bantuan pemulangan ( 18.000 orang)

18.000 orang

Meningkatnya Jumlah K/L, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kab./Kota yang sudah memiliki regulasi terkait pengadaan sarana dan prasarana yang dapat diakses kelompok marginal.

Meningkatnya jumlah inisiasi/ regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang

Jumlah inisiasi/ regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang

17 regulasi

Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya kelembagaan dan sumber aya Manusia (SDM) penyelenggaran rehabilitasi sosial

Meningkatnya kelembagaan dan sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaran rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang

Jumlah lembaga rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang meningkat kapasitasnya

34 lembaga

Jumlah tenaga kesejahteraan sosial rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang meningkat kapasitasnya

340 orang

3. Penetapan Kinerja

Berdasarkan rencana kinerja tahunan ditetapkan penetapan kinerja

direktorat rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang

sebagai berikut:


2016


No. Sasaran Strategis

Sasaran Program



Target Capaian

1. Meningkatnya kemampuan penduduk kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas



Jumlah Tuna Sosial dan kotban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di luar panti/ lembaga (berbasis keluarga dan masyarakat) ( 9.318 orang)

80 KK atau 320 orang gelandangan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi sosial melalui desaku menanti 100 orang gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan usaha kemandirian

300 orang gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha 200 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan keterampilan hidup dan kewirausahaan 100 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan pengembangan usaha agrobisnis

250 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan pengembangan usaha 70 orang Bekas warga Binaan pemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan psikososial

100 orang ODHA yang mendapatkan rehabilitasi sosial KIE

150 orang ODHA yang mendapatkan bantuan tabahan nutrisi 150 orang ODHA yang direhabilitasi sosial melalui usaha kemandirian 100 orang ODHA yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui pengembangan usaha


2016



Sasaran Program



Target Capaian

100 orang waria yang mendapatkan rehabilitasis sosial melalui rumsh singgah 100 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui usaha kemandirian 100 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui pengembangan usaha 500 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui supporting penutupan lokalisasi 130 orang korban Perdagangan Orang dan tindak kekerasan yang mendapatkan pendampingan dan advokasi sosial 1.000 orang korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan yang mendapatkan bantuan usaha kemandirian 50 orang korban trafiking perempuan yang mendapatkan rehabilitasi sosial di RPS-W Pasar Rebo 160 orang ODHA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di RPS-ODHA Sukabumi 750 orang korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi sosial di RPTC Bambu Apus Jakarta 200 orang Tuna Susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial luar panti di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta


2016



Sasaran Program



Target Capaian

200 orang Gelandangan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial luar panti di PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi 30 orang tuna sosial yang mendapatkan bantuan dan pelayanan kedaruratan

4.348 orang tuna sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial tuna sosial dan KPO di daerah melalui dana dekonsentrasi (34 provinsi)

Jumlah Tuna Sosial dan kotban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di dalam panti/SBK (660 orang)

160 orang Tuna Susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta 500 orang Gelandangan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi


18.000 orang WNI Migran Korban Perdagangan Orang yang mendapatkan bantuan pemulangan




12 buku pedoman bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial 5 rekomendasi bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial


2016



Sasaran Program



Target Capaian





34 lembaga Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan bantuan operasional lembaga

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang meningkat kapasitasnya

340 orang tenaga kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang telah dilatih

D. Indikator Kinerja Utama

Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi

dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama ditetapkan

dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada di dalam Renstra Direktorat

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO tahun 2015-2019, sebagai berikut :

Sasaran Strategis Sasaran Program



Target

Meningkatnya kemampuan penduduk kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas



Jumlah Tuna Sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di dalam panti/SBK (660 orang)

660 orang

Jumlah Tuna Sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di luar panti/ lembaga (berbasis keluarga dan masyarakat) ( 9.318 orang)

9.318 orang


18.000 orang


2016


Sasaran Strategis Sasaran Program



Target




17 regulasi





34 lembaga

Jumlah tenaga kesejahteraan sosial rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang meningkat kapasitasnya

340 orang


2016


BAB III :

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini akan dibahas tentang pertanggungjawaban penetapan kinerja sebagai

komitmen dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO di Tahun 2016.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan

Korban Perdagangan Orang tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan

antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran Tahun

2016. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam 1

tahun secara umum Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO telah

mencapai keberhasilan, yang ditunjukkan dari pencapaian target indikator

kinerja sasaran strategis pada tahun 2016.

Terkait dengan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis pada tahun

2016 Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial & KPO mempunyai realisasi

capaian kinerja sebanyak 29.728 orang atau sebesar 106,25 %. Dengan realisasi

anggaran sebesar Rp 111.638.373.231,- atau sebesar 95,62 %.

No. KEGIATAN TARGET CAPAIAN % ANGGARAN REALISASI %

1. PUSAT 22.520

orang

24.288 orang 107,85 74.582.434.000 72.228.419.615 96,84

2. UPT 1.110 orang 1.110 orang 100 22.580.118.000 21.967.998.420 97,29

3. DEKON 4.348 orang 4.348 orang 100 19.588.646.000 17.441.955.196 88,88

TOTAL 27.978

orang

29.728 orang 106,25 116.751.198.000 111.638.373.231 95,62

Berkaitan dengan pengukuran meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap

penyandang masalah tuna sosial dan KPO, maka sasaran strategis, indikator

kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :


2016


No. Indikator Kinerja Utama (IKU)


Target Capaian

Realisasi capaian %

1. Meningkatnya keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang melalui rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti

Meningkatnya Jumlah Tuna Sosial dan kotban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di dalam panti/SBK [660 orang]

160 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta

160 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta

100 %

500 orang gepeng yang mendapatkan rehabilitasi sosial di PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi

500 orang gepeng yang mendapatkan rehabilitasi sosial di PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi

Meningkatnya Jumlah Tuna Sosial dan kotban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di luar panti/lembaga (berbasis keluarga dan masyarakat) [9.318 orang]

100 orang gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan usaha kemandirian

300 orang gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan usaha kemandirian (peralihan target 200 orang dari dana hibah menjadi ke APBN)

300 %

300 orang gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha

300 orang gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha

100%

200 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan keterampilan hidup dan kewirausahaan

419 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan keterampilan hidup dan kewirausahaan (peralihan target 219 orang dari dana hibah menjadi ke APBN)

209%

100 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan pengembangan usaha agrobisnis

100 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan pengembangan usaha agrobisnis

100%

250 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan pengembangan usaha

250 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan pengembangan usaha

100%


2016




Target Capaian

Realisasi capaian %

70 orang Bekas warga Binaan pemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan psikososial

70 orang Bekas warga Binaan pemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan psikososial

100 %



100%

150 orang ODHA yang mendapatkan tambahan nutrisi

150 orang ODHA yang mendapatkan tambahan nutrisi

100%

150 orang ODHA yang direhabilitasi sosial melalui usaha kemandirian

150 orang ODHA yang direhabilitasi sosial melalui usaha kemandirian

100%

100 orang ODHA yang direhabilitasi sosial melalui pengembangan usaha

100 orang ODHA yang direhabilitasi sosial melalui pengembangan usaha

100%

100 orang waria yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah singgah

100 orang waria yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah singgah

100%

100 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui usaha kemandirian

100 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui usaha kemandirian

100%

100 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui pengembangan usaha

100 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui pengembangan usaha

100%

500 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui supporting penutupan lokalisasi

846 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui supporting penutupan lokalisasi

169%

130 orang korban perdagangan orang dan tindak kekerasan yang mendapatkan pendampingan dan advokasi sosial

102 orang korban perdagangan orang dan tindak kekerasan yang mendapatkan pendampingan dan advokasi sosial (ada

100%


2016




Target Capaian

Realisasi capaian %

perubahan dari 4 Provinsi menjadi 3 Provinsi)

1.000 orang korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan yang mendapatkan bantuan usaha kemandirian

1.000 orang korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan yang mendapatkan bantuan usaha kemandirian

100%

50 orang korban trafficking perempuan yang mendapatkan rehabilitasi sosial di RPSW Pasar Rebo

37 orang korban trafficking perempuan yang mendapatkan rehabilitasi sosial di RPSW Pasar Rebo (adanya perubahan target menjadi 35 orang dikarenakan revisi)

105%

160 orang ODHA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di RPS-ODHA Sukabumi

160 orang ODHA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di RPS-ODHA Sukabumi

100 %

750 orang korban trafiking yang mendapatkan rehabilitasi sosiasl di RPTC Bambu Apus Jakarta

562 orang korban trafiking yang mendapatkan rehabilitasi sosiasl di RPTC Bambu Apus Jakarta

100 %

200 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial luar panti di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta

200 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial luar panti di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta

100 %

200 orang gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial luar panti di PSBK “Pangudi luhur” Bekasi

200 orang gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial luar panti di PSBK “Pangudi luhur” Bekasi

100 %

30 orang tuna sosial yang mendapatkan bantuan dan pelayanan kedaruratan

9 orang tuna sosial yang mendapatkan bantuan dan pelayanan kedaruratan

30 %


2016




Target Capaian

Realisasi capaian %

4.348 orang tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial tuna sosial dan KPO di daerah melalui dana dekonsentrasi (34 Provinsi)

4.348 orang tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial tuna sosial dan KPO di daerah melalui dana dekonsentrasi (34 Provinsi)

100 %

Jumlah Korban Perdagangan orang yang mendapatkan bantuan pemulangan (18.000)

18.000 orang WNI Migran Korban perdagangan orang yang mendapatkan bantuan pemulangan

19.435 orang WNI Migran Korban perdagangan orang yang mendapatkan bantuan pemulangan

107%

3. Meningkatnya jumlah inisiasi/ regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang


12 buku pedoman bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial

12 buku pedoman bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial

100 %

5 rekomendasi bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial

5 rekomendasi bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial

100 %

12 laporan bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial

12 laporan bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial

100 %

4 dokumen perencanaan bidang rehabilitasi sosial tuna sosial

4 dokumen perencanaan bidang rehabilitasi sosial tuna sosial

100 %

5. Meningkatnya lembaga yang terakreditasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial

Meningkatnya Jumlah lembaga rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang terakreditasi



108 %

Meningkatnya Jumlah tenaga kesejahteraan sosial rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang terlatih



100 %


2016


Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 :

meningkatnya keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan

orang melalui rehabilitasi sosial tuna sosial di dalam dan luar panti.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO pada tahun 2016 telah

menyelenggarakan rehabilitasi sosial kepada para penyandang masalah

kesejahteraan sosial tuna sosial dan KPO (PMKS TS & KPO) dengan target

sebanyak 27.928 orang yang terdiri dari target dalam panti sebanyak 660 Orang,

target di luar panti sebanyak 9.268 orang dan target 18.000 Korban Perdagangan

orang yang mendapat bantuan pemulangan dan terealisasi sebanyak 29.678

orang atau 106 % (ada peralihan dari target dana hibah menjadi target APBN)

dengan rincian sebagai berikut :

Rehabilitasi Sosial Dalam Panti

Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan

rehabilitasi sosial di dalam panti pada tahun 2016 mempunyai target sebanyak

660 orang dan terrealisasikan sebanyak 660 orang atau 100 %

Adapun realisasi tersebut dicapai oleh:

1. Rehabilitasi Sosial wanita tuna susila di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta

Rehabilitasi Sosial wanita tuna susila di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta

dilaksanakan dengan target sebanyak 160 orang (2 angkatan), dengan target

dalam panti sebanyak 160 orang dan sampai dengan akhir tahun capaian

kinerja mencapai 100 % atau terealisasi sebanyak 160 orang.

2. Rehabilitasi Sosial gelandangan dan pengemis di PSBK “Pangudi Luhur”

Bekasi

Rehabilitasi Sosial gelandangan dan pengemis di PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi

dilaksanakan dengan target sebanyak 500 orang, dengan target dalam panti

sebanyak 500 orang (2 angkatan) Sampai dengan akhir tahun realisasi kinerja

mencapai 500 orang atau sekitar 100 %.


2016


Rehabilitasi Sosial Luar Panti

Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi

sosial di luar panti mempunyai target sebanyak 9.318 orang dengan realisasi

sebanyak 9.633 orang atau sebanyak 103,4 %.

Realisasi capaian tersebut di dapat melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis

a. Rehabilitasi Sosial Gepeng melalui Desaku menanti

Program Rehabiliitasi sosial gepeng dan pemulung melalui pengembangan

model “desaku menanti” merupakan pengembalian gelandangan dan

pengemis dari kota ke desa dengan memperhatikan dan memberikan

perlindungan hak-hak dasarnya.

Kementerian Sosial mengembangkan sebuah model Rehabilitasi Sosial

Gelandangan dan Pengemis Terpadu berbasis Desa yang diberi nama

“Program Desaku Menanti” ini merupakan program terobosan dalam

penanganan Gelandangan dan Pengemis yang komprehensip dan

mengedepankan keterpaduan dalam rehabilitasi sosial Gelandangan dan

Pengemis.

Untuk tahun 2016 Program Pengembangan Model Desaku Menanti

dilaksanakan di 2 (dua) Provinsi, yaitu :

1) Kota Malang – Provinsi Jawa Timur sebanyak 40 KK (156 jiwa)

2) Kota Padang - Provinsi Sumatera Barat sebanyak 40 KK (152 jiwa)

Kegiatan Pengembangan Model “Desaku Menanti” dilakukan dengan

beberapa tahapan antara lain:

Tahapan Koordinasi dengan Provinsi setempat dan LKS yang ditunjuk

sebagai pelaksana kegiatan

Tahapan Verifikasi

Tahapan Pengolahan Data untuk menetapkan calon warga binaan

yang layak dan tepat menerima bantuan

Tahap Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Keterampilan

Tahap Menuju Desaku Menanti

Tahap supervisi


2016


Pelaksanan program Pengembangan Model Desaku Menanti melakukan

Tahapan Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan selama 6 bulan. Selama 2

bulan penerima manfaat diberikan bimbingan fisik, mental, sosial dan

keterampilan, serta diberikan bantuan berupa jaminan hidup kepada

keluarga dengan indeks sebesar Rp. 25.000,-/orang/hari, Bantuan bahan

baku rumah sebesar Rp. 30.000,000,- , bantuan modal kemandirian

dengan indeks sebesar Rp. 5.000.000,-/orang, Bantuan Peralatan Rumah

Tangga sebesar Rp. 1.500.000,-/orang.

No. Kota -Propinsi target Capaian Jenis usaha 1. Kota Malang –

Provinsi Jawa Timur

40 KK (156 Jiwa) 40 KK (156 Jiwa) 1. Olahan Pangan, 35 KK 2. Handycraft, 5 KK

2. Kota Padang - Provinsi Sumatera Barat

40 KK (152 Jiwa) 40 KK (152 Jiwa) 1. Peternakan, 5 KK 2. Perbengkelan, 5 KK 3. Jasa, 5 KK 4. Home Industri, 10 KK 5. Usaha Warung, 10 KK 6. Perkayuan, 5 KK

b. Rehabilitasi Sosial gelandangan pengemis melalui usaha kemandirian

Pemberian Usaha Ekonomi Produktif bagi Gelandangan Pengemis dan

Pemulung melalui Usaha Kemandirian untuk tahun 2016 ditargetkan

DESAKU MENANTI KOTA PADANG LINGKUNGAN DESAKU MENANTI KOTA MALANG

RUMAH DESAKU MENANTI KOTA MALANG AULA DESAKU MENANTI KOTA MALANG


2016


sebanyak 100 orang dan terealisasi sebanyak 300 orang atau tercapai 300

% (peralihan dari target dana hibah menjadi target APBN), pemberian

bantuan usaha kemandirian bagi gelandangan pengemis ini dilakukan di 3

Provinsi yaitu:

No. Propinsi target Capaian Jenis usaha 1. DKI Jakarta - 100 orang Usaha Warung, 100 orang 2. Jawa Barat - 100 orang 1. Usaha Warung, 95 orang

2. Pengepul rongsokan, 5 orang 3. Bali 100 orang 100 orang 1. Pembuatan Dupa, 65 orang

2. Pembuatan Keranjang, 30 orang 3. Usaha dagang, 5 Orang

c. Rehabilitasi Sosial gelandangan pengemis melalui pengembangan usaha

Gelandangan dan Pengemis yang sudah direhabilitasi oleh UPTD Pemda

dan UPT Kementerian Sosial melalui pengembangan UEP untuk tahun

2016 ditargetkan sebanyak 300 orang dan terealisasi sebanyak 300 orang

atau tercapai 100 %, pemberian bantuan pengembangan UEP bagi

gelandangan pengemis ini dilakukan di 5 Provinsi yaitu:

No. Propinsi target Capaian Jenis usaha 1. Jawa Barat 100 orang 100 orang Usaha Warung, 100 orang 2. Jawa Tengah 50 Orang 50 Orang Usaha Warung, 50 orang 3. Jawa Timur 50 orang 50 Orang Usaha Warung, 50 orang 4. Lampung 50 orang 50 orang Usaha Warung, 50 orang 5. Sumatera Utara 50 orang 50 orang 1. Usaha Warung, 25 orang

2. Jasa Transportasi, 7 orang 3. Bengkel, 4 orang 4. Pertanian / peternakan, 11

orang 5. Home industry, 3 orang

2. Rehabilitasi Sosial Tuna susila

a. Rehabilitasi Sosial tuna sosial dalam rangka supporting penutupan

lokalisasi.

Penanganan dan pemberdayaan eks wanita tuna susila yang telah keluar

dari lokalisasi yang ditutup di 2 (dua) Provinsi, dengan target sebanyak

405 orang di Provinsi Kalimantan Timur dan sebanyak 95 orang di

Provinsi Banten, dengan realisasi menjadi 3 Provinsi sebanyak 846 orang

(tambahan 346 orang di Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan

peralihan dari target dana hibah menjadi target APBN) dengan persentase

sebesar 169 %.


2016


Tujuan Penanganan dan pemberdayaan eks wanita tuna susila untuk

perubahan sikap terkait dengan perilaku pekerja malam ke pekerjaan

yang lebih produktif dan mandiri.

Penanganan dan pemberdayaan eks wanita tuna susila dilakukan melalui

tahapan pemberian bimbingan sosial dan keterampilan serta pemberian

bantuan UEP.

No. Lokalisasi / Propinsi target Capaian Jenis usaha 1. Dadap / Prov. Banten 95 orang 95 orang 1. Dagang, 88 orang

2. Jahit, 2 Orang 3. Salon, 5 orang

2. 7 Lokalisasi / Prov. Kaltim

405 Orang 405 Orang 1. Pertanian, 108 orang 2. Warung, 116 orang 3. Dagang, 87 orang 4. Salon, 84 orang 5. Jasa Laundry, 10

3. 3 Lokalisasi Banjar baru / Prov. Kalimantan Selatan

- 346 orang 1. Jasa Laundry, 4 orang 2. Pertanian, 3 orang 3. Peternakan, 9 orang 4. Salon, 10 orang 5. Menjahit, 6 orang 6. Warung, 92 orang 7. Dagang, 222 orang

b. Rehabilitasi Sosial tuna susila melalui usaha kemandirian

Pemberian Usaha Ekonomi Produktif bagi tuna susila melalui Usaha

Kemandirian untuk tahun 2016 ditargetkan sebanyak 100 orang dan

terealisasi sebanyak 100 orang atau tercapai 100 %, pemberian bantuan

Penyerahan Bantuan Kepada Eks Tuna Susila Penghuni Eks Lokasasi di Provinsi Kalimantan Timur


2016


usaha kemandirian bagi tuna Susila ini dilakukan di Provinsi Bengkulu

yaitu:

Propinsi target capaian Jenis usaha

Bengkulu 100 orang 100 orang 1. Peternakan 15 orang 2. Jasa Laundry 4 orang 3. Warung 43 orang 4. Dagang , 33 orang 5. Salon, 3 orang 6. Menjahit, 2 orang

c. Rehabilitasi Sosial tuna susila melalui pengembangan usaha

Pengembangan usaha bagi eks tuna susila yang sudah mempunyai usaha

untuk tahun 2016 ditargetkan sebanyak 100 orang dan terealisasi

sebanyak 100 orang atau tercapai 100 %, pemberian bantuan usaha bagi

eks tuna Susila ini dilakukan di 2 (dua) Provinsi, di Provinsi Jawa Timur –

Kab. Malang dan Provinsi Sumatera selatan – Kota Palembang, yaitu:

No. Propinsi target Capaian Jenis usaha 1. Provinsi Jawa Timur –

Kab. Malang 60 orang 60 orang 1. Dagang, 15 orang

2. Menjahit, 1 orang 3. Salon, 2 orang 4. Jasa laundry, 1 orang 5. Warung, 33 orang 6. Peternakan , 7 orang 7. Batako, 1 orang

2. Provinsi Sumatera selatan – Kota Palembang

40 Orang 40 Orang 1. Warung, 21 orang 2. Dagang, 12 orang 3. Salon, 7 orang

3. Rehabilitasi sosial Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan

Orang

a. Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan

Orang melalui usaha kemandirian.

Pemberian Usaha Ekonomi Produktif bagi Korban Tindak Kekerasan dan

Korban Perdagangan Orang melalui Usaha Kemandirian untuk tahun 2016

ditargetkan sebanyak 1000 orang dan terealisasi sebanyak 1000 orang

atau tercapai 100 %, pemberian bantuan usaha kemandirian bagi

gelandangan pengemis ini dilakukan di 5 Provinsi yaitu:

No. Propinsi target Capaian Jenis usaha 1. Jawa Tengah 200 Orang 200 orang 1. Jasa, 17 Orang

2. Handycraft, 5 Orang 3. Dagang, 21 Orang 4. Salon, 3 Orang 5. Warung Makan, 22 Orang


2016


No. Propinsi target Capaian Jenis usaha 6. Ternak, 8 Orang 7. Olahan Pangan, 68 Orang 8. Menjahit, 21 Orang 9. Warung Sembako, 35 Orang

2. Lampung 200 Orang 200 orang 1. Warungan, 62 Orang

2. Olahan Pangan, 26 Orang 3. Handycraft, 6 Orang 4. Ternak, 64 Orang 5. Jasa, 31 Orang 6. Salon, 1 Orang 7. Pertanian, 5 Orang 8. Batu Bata, 5 Orang

3. Nusa Tenggara

Timur/ Kabupaten TTU

200 orang 200 orang 1. Olahan Pangan, 24 Orang 2. Handycraft, 11 Orang 3. Ternak, 94 Orang 4. Pertanian, 24 Orang 5. Warung Sembako, 45 orang 6. Batu Bata, 2 Orang

4. Jawa Barat/

Kabupaten Cirebon

200 Orang 200 Orang 1. Olahan Pangan, 126 Orang 2. Warung Sembako, 40 Orang 3. Jasa, 5 Orang 4. Menjahit, 16 Orang 5. Pertanian, 3 Orang 6. Warung Makan, 3 Orang 7. Ternak, 7 Orang

5. Nusa Tenggara

Barat/ Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur

200 Orang 200 Orang 1.

b. Advokasi dan pendampingan korban perdagangan orang dan korban

tindak kekerasan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial terhadap

perempuan korban traffiking maka pada tahun 2016.

Target rehabilitasi sosial terhadap perempuan korban trafiking pada

tahun 2016 sebanyak 130 kasus/orang dan terealisasi sebanyak 82

kasus/orang atau sebesar 63 %. Kegiatan asistensi dilaksanakan di

Provinsi Kepulauan Riau – Tanjung Pinang , FGD untuk kasus korban

trafficking dan korban tindak kekerasan dilaksanakan di Provinsi

Sumatera Utara dan Kalimantan Barat.

Output dari kegiatan ini adalah diperolehnya data-data kasus trafficking

dan korban tindak kekerasan di daerah, gambaran penanganan kasus


2016


trafficking dan korban tindak kekerasan di daerah dari segi koordinasi,

pendampingan dan advokasi.

c. Rehabilitasi sosial Korban Perdagangan orang dan korban tindak

kekerasan di RPTC Bambu Apus Jakarta

Korban Perdagangan orang dan Korban Tindak Kekerasan yang

Rehabilitasi sosial dan hak dasar melalui RPTC Bambu Apus Jakarta untuk

tahun 2016 ditargetkan sebanyak 750 orang dan terealisasi sebanyak 562

orang atau tercapai 80 %, korban adalah rujukan dari Bareskrim Polri,

Kementerian Luar Negeri, Dinas Sosial dan Masyarakat.

d. Rehabilitasi Sosial Korban Traficking Perempuan di RPSW Pasar Rebo

Jakarta

Perempuan Korban Perdagangan orang yang di eksploitasi seksual yang

mendapatkan Rehabilitasi sosial dan hak dasar melalui RPSW Pasar Rebo

Jakarta untuk tahun 2016 ditargetkan sebanyak 50 orang dan terealisasi

sebanyak 37 orang atau tercapai 74 %, korban adalah rujukan dari

Bareskrim Polri, Kementerian Luar Negeri, Dinas Sosial dan Masyarakat.

e. Pemulangan WNI – Migran Korban perdagangan orang

Pemulangan WNI – Migran Korban perdagangan orang dan keluarganya

dari Malaysia melalu Tanjung Pinang dan Pontianak ke daerah asal, tahun

2016 ditargetkan sebanyak 18.000 orang dan terealisasi sebanyak 19.435

orang atau sebesar 107 %.

4. Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan

a. Rehabilitasi Sosial BWBP melalui usaha kemandirian

Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) yang mendapatkan

rehabilitasi dan perlindungan sosial pada tahun 2016 mempunyai target

sebanyak 200 orang, yang tersebar di 2 (dua) Provinsi, dan terealisasi

sebanyak 419 orang atau sebesar 209 % di 4 (empat) Provinsi (adanya

peralihan target dana hibah menjadi target APBN) , dengan rincian sebagai

berikut :


2016


No. Propinsi Target Capaian Jenis usaha 1. Nusa Tenggara

Barat (Kota / Kab Bima)

100 orang 100 orang 1. Peternakan, 66 orang 2. Dagang, 22 orang 3. Pertukangan, 2 orang 4. Bengkel, 7 orang 5. Menjahit, 3 orang

2. Sulawesi Barat (Kab. Polman)

100 orang 100 orang 1. Peternakan, 59 orang 2. Petukangan, 9 orang 3. Nelayan, 7 orang 4. Bengkel, 4 orang 5. Dagang, 21 orang

3. Sumatera Selatan - 100 orang 1. Dagang, 46 orang

2. Warung, 33 orang 3. Bengkel, 11 orang 4. Ternak, 5 orang 5. Pertukangan, 2 orang 6. Pertanian, 2 orang 7. Menjahit, 1 orang

4. Lampung - 119 orang

b. Rehabilitasi Sosial BWBP melalui pengembangan usaha kemandirian di

bidang agrobisnis

Maksud

Kegiatan pelatihan agro bisnis dimaksudkan untuk mempersiapkan,

melatih dan memotivasi BWBP agar dapat mandiri menentukan bidang

usaha yang dipilih sesuai dengan pelatihan agro bisnis yang telah

dipelajari.

Tujuan

1. Melatih dan mempersiapkan BWBP menjadi petani di masa depan

yang tangguh dan mampu mengembangkan usahanya di bidang agro

bisnis sesuai dengan pelatihan yang di dapat.

2. Melatih dan memotivasi BWBP untuk meningkatkan taraf hidupnya

melalui usaha di bidang agro bisnis.

3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan, kemandirian dan

kepemimpinan bagi BWBP melalui usaha di bidang agro bisnis.

4. Menggali dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan

kemampuan BWBP di bidang agro bisnis.


2016


Pelaksanaan Kegiatan

1. LKS mengajukan proposal pengembangan usaha kemandirian di

bidang agro bisnis (pertanian dan peternakan terpadu) sesuai dengan

persyaratan yang telah ditetapkan, dan harus di rekomendasi oleh

Dinas Sosial Provinsi, serta ditujukan kepada Direktur RSTS dan KPO.

2. Petugas dari Subdit Rehsos BWBP melakukan validasi data melalui

kegiatan verifikasi data ke BWBP yang diusulkan dalam proposal.

3. Setelah melakukan verifikasi data, Subdit BWBP melaksanakan

pengolahan data untuk menetapkan BWBP yang akan mengikuti

program pengem-bangan usaha kemandirian di bidang agro bisnis

(pertanian dan peternakan terpadu).

4. Setelah dibuat SK penetapan peserta kegiatan pengembangan usaha

kemandirian di bidang agro bisnis, Subdit Rehsos BWBP melakukan

koordinasi dengan Pusdiklat Pertanian Terpadu “Karya Nyata”

tentang pelaksanaan pelatihan agro bisnis untuk BWBP dari Provinsi

Jawa Barat dan Banten.

5. Selanjutnya Subdit Rehsos BWBP melakukan pemanggilan kepada

BWBP untuk mengikuti pelatihan agro bisnis selama 15 hari di

Pusdiklat Pertanian Terpadu “Karya Nyata”.


rehabilitasi melalui pengembangan usaha kemandirian di bidang

agrobisnis pada tahun 2016 mempunyai target sebanyak 100 orang, yang

tersebar di 2 (dua) Provinsi, dan terealisasi 100 %, dengan rincian sebagai

berikut :

No. Propinsi Target Capaian Jenis usaha 1. Jawa Barat 50 orang 50 orang Peternakan Kambing, 50

orang 2. Lampung 50 orang 50 orang 1. Pertanian, 25 orang

2. Peternakan 25 orang


2016


c. Rehabilitasi Sosial BWBP melalui pengembangan usaha


rehabilitasi melalui pengembangan usaha pada tahun 2016 mempunyai

target sebanyak 250 orang, yang tersebar di 6 (enam) Provinsi, dan

terealisasi 100 %, dengan rincian sebagai berikut :

No. Propinsi Target Capaian Jenis usaha 1. Jawa Barat 56 orang 56 orang 1. Peternakan, 20 orang

2. Pertanian, 14 orang 3. Jasa, 5 orang 4. Dagang, 17 orang

2. Lampung 30 orang 30 orang 1. Peternakan, 1 orang 2. Nelayan, 1 orang 3. Dagang, 21 orang 4. Jasa, 6 orang 5. Pertanian, 1 orang

3. Bengkulu 53 orang 53 orang 1. Dagang, 41 orang 2. Bengkel, 4 orang 3. Pertukangan, 2 orang 4. Jasa, 6 orang

4. Kalimantan Tengah

20 orang 20 orang 1. Peternakan, 4 orang 2. Dagang, 10 orang 3. Nelayan, 1 orang 4. Jasa, 3 orang 5. Bengkel, 2 orang

5. Kalimantan

Selatan 79 orang 79 orang 1. Peternakan, 16 orang

2. Pertukangan, 2 orang 3. Dagang, 44 orang 4. Jasa, 7 orang

6. Nusa Tenggara Barat

12 orang 12 orang 1. Peternakan, 3 orang 2. Dagang, 6 orang 3. Pertanian, 1 orang 4. Jasa, 1 orang 5. Menjahit, 1 orang


2016


5. Orang dengan HIV dan AIDS dan Kelompok Minoritas

a. Rehabilitasi Sosial melalui Rumah Singgah Waria

Kelompok Minoritas Waria yang terehabilitasi sosial yang mendapatkan

Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Melalui Rumah Singgah dengan target

pada tahun 2016 sebanyak 100 orang, dan dilaksana

direktorat rehabilitasi sosial tuna sosial dan kpo 2016 · 2017. 11. 13. · direktorat...

Documents