direktorat rehabilitasi sosial tuna sosial dan kpo...
TRANSCRIPT
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 1
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 2
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI, tugas
pokok dan fungsi Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO adalah
sebagai berikut:
1. Tugas Pokok
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan
pelaporan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan
orang.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan orang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan
pengemis, tuna susila, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan,
korban perdagangan orang, tindak kekerasan, eks tuna susila, dan
pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan kelompok
minoritas;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan
pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban
perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 3
pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan kelompok
minoritas;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi
sosial gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan,
korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila dan
pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan kelompok
minoritas;
d. Pemberian bimbingan teknis di bidang rehabilitasi sosial gelandangan
dan pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban
perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan
pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan kelompok
minoritas;
e. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan lembaga
pemasyarakatan,korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan,
eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
dan kelompok minoritas; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan program dan anggaran,
kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.
3. Struktur Organisasi
STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 4
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO, terdiri dari :
a. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis;
b. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan;
c. Subdirektorat Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang dan Tindak
Kekerasan;
d. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Orang dengan HIV/AIDS;
dan
e. Subbagian Tata Usaha.
Dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis.
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Subdirektorat
Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
gelandangan dan pengemis;
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
SUBDIT REHABILITASI SOSIAL GELANDANGAN
DAN PENGEMIS
SUBDIT REHABILITASI SOSIAL BEKAS WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN
SUBDIT REHABILITASI SOSIAL KORBAN PERDAGANGAN
ORANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
SUBDIT REHABILITASI SOSIAL TUNA SUSILA,
DAN ODHA
SEKSI PEMULIHAN
SEKSI REINTEGRASI
SOSIAL
SEKSI KORBAN
PERDAGANGAN ORANG
SEKSI TUNA SUSILA DAN
KELOMPOK MINORITAS
SEKSI PENGEMBANGAN
KEMAMPUAN
SEKSI PENGEMBANGAN
KAPASITAS
SEKSI KORBAN TINDAK
KEKERASAN
SEKSI ODHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 5
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
gelandangan dan pengemis;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang rehabilitasi sosial
gelandangan dan pengemis; dan
5. Penyiapan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
gelandangan dan pengemis.
Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis terdiri dari:
a. Seksi Pemulihan; yang bertugas melakukan melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
Supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Pengembangan kemampuan; dan
b. Seksi Pengembangan Kemampuan, yang bertugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, evaluasi, dan Pelaporan di bidang pengembangan
kemampuan.
b. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Sosial Bekas Warga Binaan
Pemasyarakatan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial bekas warga binaan
pemasyarakatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Subdirektorat
Rehabilitasi Sosial Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan
menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial bekas
warga binaan pemasyarakatan;
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 6
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
bekas warga binaan pemasyarakatan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan; dan
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan.
Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Sosial Bekas Warga Binaan
Pemasyarakatan terdiri dari :
1. Seksi Reintegrasi Sosial, Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma,standard,prosedure,dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang reintegrasi sosial; dan
2. Seksi Pengembangan Kapasitas, mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, serta pemanatauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang
pengembangan Kapasitas.
c. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang Dan
Korban Tindak Kekerasan.
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial korban perdagangan orang dan
korban tindak kekerasan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Subdirektorat
Rehabilitasi Sosial korban perdagangan orang dan tindak kekerasan
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial Korban
perdagangan orang dan Tindak kekerasan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial korban
perdagagangan orang dan tindak kekerasan;
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 7
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang rehabilitasi sosial korban perdagangan orang dan tindak
kekerasan;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
rehabilitasi sosial korban perdagangan dan korban tindak kekerasan;
dan
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial
korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan.
Subdirektorat Rehabilitasi Sosial korban perdagangan orang dan tindak
kekerasan terdiri dari:
1. Seksi Rehabilitasi Sosial korban perdagangan orang bertugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang rehabilitasi sosial korban perdagangan orang; dan
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan bertugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang rehabilitasi sosial korban tindak kekerasan.
d. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Sosial Tuna Susila dan Orang Dengan
HIV/AIDS
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang rehabilitasi sosial tuna susila dan orang dengan
HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Subdirektorat Rehabilitasi
Sosial Tuna Susila dan Orang Dengan HIV/AIDS menyelenggarakan fungsi :
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 8
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna
susila, orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
eks tuna susila, Orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila, kelompok minoritas, dan
orang dengan HIV/AIDS ;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis supervisi di bidang rehabilitasi
sosial eks tuna susila, kelompok minoritas, dan orang dengan
HIV/AIDS; dan
5. Penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila, kelompok
minoritas, orang dengan HIV/AIDS.
Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV/AIDS terdiri dari :
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan kelompok minoritas yang
bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi,dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial tuna susila dan
Kelompok minoritas; dan
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV/AIDS mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
penyusunan norma standart, prosedure dan kriteria pemberian
bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan dibidang rehabilitasi sosial orang dengan HIV/AIDS.
e. Subbagian Tata Usaha
Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah
tangga Direktorat.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 9
4. Unit Pelayanan Teknis
Direktorat Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
mempunyai 2 unit peleksana teknis yaitu
1. Panti Sosial Karya Wanita “Mulya Jaya” Jakarta
2. Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi
Anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis di lingkungan UPT sebesar Rp.
22.580.118.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus delapam puluh juta
seratus delapan belas ribu rupiah) dengan target sebanyak 1.110 orang.
5. Dekonsentrasi
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO memberikan dana
dekonsentrasi kepada 34 Provinsi dengan anggaran sebesar
Rp. 19.588.646.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus delapan puluh
delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan target sebanyak
4.348 orang.
B. DASAR HUKUM
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO merupakan salah satu
unit teknis Kementerian Sosial RI dan bertanggung jawab langsung kepada
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan tugasnya berlandaskan
peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5);
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 10
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN
2016.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention of the elimination of all form
of discrimination against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277)
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia., Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 135 Tahun 2014
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang
Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
17. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dan Menteri Sosial Nomor :19 Tahun 2014, Nomor :11 Tahun
2014 dan Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 11
Pelatihan Kerja Bagi warga Binaan Pemasyarakatan Serta Rehabilitasi Sosial
dan Reintegrasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan.
18. Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 20/HUK/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI.
C. ASPEK STARTEGIS
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dimana Direktorat Jenderal rehabilitasi
Sosial telah menetapkan 3 prioritas yaitu : 1) Ketelantaran 2) Kecacatan 3)
Ketunaan Sosial. Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Direktorat Rehabilitasi
Sosial Tuna Sosial adalah prioritas ketiga ketunaan sosial. Ketunaan Sosial,
meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi sosial akibat
ketidakmampuan melakukan penyesuaian sosial, yaitu (a) tuna susila; (b) anak
berhadapan dengan hukum/nakal; (c) anak yang membutuhkan perlindungan
khusus; (d) korban penyalahgunaan napza; (e) gelandangan; (f) pengemis; (g)
orang dengan HIV/AIDS; (h) bekas narapidana. Berdasarkan hal tersebut diatas
dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 20/HUK/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI, PMKS tuna sosial yang menjadi
kewenangan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
Orang meliputi: Gelandangan, pengemis, korban perdagangan orang dan tindak
kekerasan, bekas warga binaan pemasyarakatan, tuna susila dan orang dengan
HIV/AIDS serta kelompok minoritas dalam hal ini adalah waria.
Permasalahan ketunaan sosial sering kali dipacu oleh perubahan sikap dan
tingkah laku, pola dan gaya hidup serba instan serta memburu kesenangan sesaat
diantaranya terjadinya persaingan tenaga kerja yang sangat ketat menuntut
keahlian dan keterampilan tertentu disamping adanya tuntutan pemenuhan
kebutuhan dasar yang sangat mendesak. Fenomena tersebut merangsang
tumbuhnya berbagai penyakit masyarakat yang kronis, perilaku menyimpang,
ketunasusilaan, gelandangan, pengemis, perilaku kriminal dan sebagainya.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 12
Pada sudut lain meningkatnya jumlah keluarga miskin dan angka putus
sekolah di berbagai tingkat pendidikan, menurunnya kesempatan kerja dan
maraknya berbagai konflik sosial dan politik yang muncul diberbagai wilayah.
Keadaan ini diperparah dengan terjadinya transisi sistem pemerintahan yang
bersifat sentralisasi ke desentralisasi dan era perdagangan bebas (AFTA). Dalam
situasi ini masih banyak implementasi konsep kebijakan yang membutuhkan
waktu cukup lama dalam penerapannya. Keadaan ini membuat sebagian
masyarakat tidak terkendali dan berusaha untuk survive dengan cara instan,
seperti mengemis, mencuri, memalak, menipu, menodong, melacur,
mengeksploitasi anak dan perempuan untuk tujuan seks, perdagangan orang dan
tindak kekerasan dan lain - lain cara mencari nafkah yang melanggar hukum dan
norma - norma sosial dan agama.
Selanjutnya program tersebut diimplementasikan dalam kegiatan teknis
melalui satuan kerja operasional baik satuan kerja kantor pusat dan satuan kerja
unit pelayanan teknis (panti/non panti), satuan kerja perangkat daerah serta
mengakomodasikan kegiatan yang bersifat intervensi pada basis masyarakat
dengan menitikberatkan pada pendekatan kewilayahan yang bertujuan untuk
meningkatkan keberfungsian dan keberdayaan potensi penyandang masalah dan
mitra kerja, dalam rangka pencapaian kesejahteraan sosial yang lebih tersruktur.
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
sesuai tugas dan fungsinya telah melaksanakan berbagai kegiatan program searah
dengan kebijakan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam kegiatan
penanganan masalah tuna sosial dengan mendayagunakan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial (PSKS) yang tersedia. Seiring dengan perkembangan situasi
dan kondisi permasalahan tuna sosial terdapat penyesuaian penyebutan beberapa
PMKS pada penanganan permasalahan tuna sosial. Hal ini bertujuan untuk
menghindari adanya “stigma dan labeling” terhadap PMKS, sehingga upaya
penanganan masalah tuna sosial dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi sosial
bertujuan untuk :
a. Memberikan pelayanan, memulihkan dan mengentaskan penyandang masalah
sosial tuna sosial agar dapat hidup secara wajar.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 13
b. Menggali dan memanfaatkan potensi sumber kesejahteraan sosial untuk
peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial serta mengembangkan
kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat.
c. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia
penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial dan Korban perdagangan orang.
d. Memberikan perlindungan dan advokasi sosial bagi tuna sosial dan korban
perdagangan orang.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini adalah untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial & KPO selama tahun 2016. Capaian kinerja (performance result) 2016
tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2016
sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Dengan pola pikir tersebut,
maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Rehabilitasi
Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang disusun dengan sistematika
penyajian sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas penjelasan umum organisasi,
dengan aspek strategis organisasi serta isu strategis.
Bab II Perencanaan Kinerja 2016, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian
kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial & KPO tahun 2015-
2019.
Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO dikaitkan dengan
pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian strategis untuk tahun
2016.
Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang menguraikan rekomendasi yang diperlukan
untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 14
Lampiran :
1. Rencana Kinerja Tahunan tahun 2016 Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
& Korban Perdagangan Orang
2. Indikator Kinerja tahun 2016 Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang.
3. Indikator Kinerja Utama tahun 2016 Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
dan Korban Perdagangan Orang.
4. Penetapan Kinerja tahun 2016 Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 15
BAB II :
PERENCANAAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan
akuntabel, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :
a. RPJMN 2015-2019;
b. Renstra Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
Orang 2015-2019;
c. Penetapan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang Tahun 2016.
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2015-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007. Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang 'terwujudnya Indonesia
yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Upaya
mencapai visi jangka panjang tersebut harus disusun secara sistematik dan
berkesinambungan, terorganisir, dan dilaksanakan dengan penuh ketekunan,
disiplin, dan kerja keras yang dinyatakan dalam rumusan misi dan sasaran .
Misi pembangunan 2015 - 2019 adalah :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis
berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang mandiri, maju, dan
sejahtera
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 16
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial. Dengan amanah diatas maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah
2015 - 2019 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka
menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas sektor harus
ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan
persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi
komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat
merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa
Indonesia.
Sementara itu ada juga 9 program unggulan yang diberi nama nawacita, salah
satunya tentang komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Komitmen inilah
yang saat ini dinantikan seluruh rakyat Indonesia agar Presiden Jokowi
mengambil langkah tegas menyelamatkan KPK.
Berikut 9 program unggulan Presiden yang di sebut dengan “nawa Cita” :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 17
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor
strategis ekonomi domestic
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
B. Rencana Strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang Tahun 2015-2019
Renstra Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
Orang tahun 2015-2019 telah disusun tetapi masih menunggu penyempurnaan
yang akan disesuaikan dengan unit eselon satu Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Sosial dan renstra Kementerian Sosial RI sehingga ditetapkan oleh Direktur
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagai berikut :
1. Visi
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban perdagangan orang
memiliki visi yaitu “Pulihnya harga diri dan perilaku serta meningkatnya
tanggung jawab sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang”.
Adapun penjelasan dari visi yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Pulihnya harga diri
Para penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang pada umumnya merasa terkucilkan, tidak percaya diri,
malu, dan akhirnya menarik diri dari masyarakat. Jadi diharapkan setelah
mendapatkan rehabilitasi sosial maka akan terjadi perubahan pada pola
pikir mereka bahwa mereka memiliki harga diri, kepercayaan diri, dan
kembali bersemangat dalam menjalani kehidupan.
b. Pulihnya perilaku
Pada umumnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial melakukan
kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku
dalam masyarakat, dan dalam kasus-kasus tertentu bertentangan dengan
nilai-nilai hukum. Setelah mendapatkan rehabilitasi sosial, diharapkan
perilaku mereka dapat kembali normal dan sesuai dengan norma-norma
sosial yang ada dalam masyarakat serta nilai-nilai hukum yang berlaku.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 18
c. Meningkatnya tanggung jawab sosial
Diharapkan setelah mendapatkan rehabilitasi sosial, para penyandang
masalah kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
disamping meraih kembali harga diri mereka, dapat kembali berperilaku
sesuai dengan norma-norma sosial dan norma hukum yang berlaku, mereka
juga diharapkan dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat dan dapat
menjalankan peran dan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan status
yang dimilikinya.
Dari ketiga penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa visi Direktorat
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban perdagangan orang tidak hanya
menyentuh aspek mental dan perilaku, namun juga berusaha menumbuhkan
tanggung jawab sosial mereka sebagai warga masyarakat yang baik.
2. Misi
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial dan korban perdagangan orang mempunyai misi yang harus
dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun
misi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan jangkauan di bidang rehabilitasi
sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
Artinya, tidak hanya kuantitas saja yang dikejar namun juga mutu
pelayanan sangat ditekankan. Pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi
sosial yang disediakan juga harus dapat dijangkau oleh semua lapisan
masyarakat dan mencakup daerah terpncil dan terisolasi.
b. Meningkatkan kualitas SDM di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan
korban perdagangan orang.
Artinya, rehabilitasi sosial yang berkualitas membutuhkan sumber daya
manusia (SDM) yaitu para penyelenggara layanan yang berkualitas pula.
Pembekalan dan pembinaan dilakukan sekaligus sebagai investasi untuk
penyelenggaraan pelayanan yang lebih profesional.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 19
c. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana di bidang rehabilitasi
sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
Guna mendukung proses rehabilitasi sosial yang baik, maka perlu didukung
pula oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang
dimaksud tidak sekedar fisik saja. Namun juga bisa meliputi, layanan
perkantoran yang rapi, data tentang penyandang masalah sosial yang
disesuaikan dengan jenis permasalahannya, dokumen perencanaan
program yang tepat dengan kebutuhan dan sasaran, dan dokumen RKAKL
yang lengkap.
d. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait di bidang rehabilitasi sosial
tuna sosial dan korban perdagangan orang.
Koordinasi yang dimaksud di sini adalah frekuensi pertemuan dengan para
stakeholders, baik dalam bentuk rapat koordinasi, sosialisasi, pokja,
penguatan jejaring, seminar, lokakarya, talkshow dan variety show yang
berkaitan dengan permasalahan sosial tuna sosial yang dapat mendukung
kesinergian pelayanan.
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang rehabilitasi sosial tuna
sosial dan korban perdagangan orang.
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban perdagangan orang
juga berkewajiban untuk membina dan membimbing LKS agar mereka mau
terlibat dan bekerjasama dalam penanganan permasalahan sosial tuna
sosial yang ada di sekitarnya. Artinya kegiatan rehabilitasi sosial tidak
hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas seluruh masyarakat Indonesia.
f. Merumuskan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang.
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban perdagangan orang
juga berkewajiban merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan
penyelenggaraan layanan untuk para tuna sosial agar penanganannya dapat
terstandarisasi dengan baik.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 20
g. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi
sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban perdagangan orang
juga bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap
seluruh kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan
orang yang diselenggarakan olehnya agar layanan yang disediakan dapat
berjalan sebagaimana yang diharapkan, mengeliminir resiko kegagalan, dan
sebagai best practice untuk bahan penanganan permasalah di masa
mendatang.
3. Tujuan Strategis
Adapun tujuan strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya kemampuan tuna sosial dan korban perdagangan orang
dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas
b. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan di bidang rehabilitasi sosial
tuna sosial dan korban perdagangan orang.
c. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial
Adapun untuk mengukur tujuan dilakukan melaui indikator sebagai berikut:
a. Jumlah tuna sosial dan koraban perdagangan orang yang direhabilitasi
didalam dan luar panti
b. Jumlah inisiasi/regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi
tuna sosial dan korban perdagangan orang
c. Jumlah sarana prasarana yang dapat di akses bagi tuna sosial bagi
perdagangan orang
d. Jumlah Lembaga Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan
orang yang meningkat kapasitasnya
e. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) rehabilitasi sosial tuna sosial dan
perdagangan orang yang meningkat kapasitasnya
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 21
4. Sasaran Strategis
Berdasarkan tujuan di atas, dalam menjabarkan sasaran-sasaran strategis
yang akan dicapai pada tahun 2016. Sasaran strategis dan indikator kinerja
sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015 - 2019
adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan
orang melalui rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti
b. Meningkatnya jumlah inisiasi/regulasi dan peraturan terkait akses
lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang
c. Meningkatnya kapasitas LKS yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial
sesuai standar
d. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana rehabilitasi
sosial tuna sosial dan korban perdaganga orang
Dengan indikator sasaran sebagai berikut:
a. Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat
rehabilitasi sosial di luar panti/lembaga (berbasis keluarga dan
masyarakat)
b. jumlah tuna sosial korban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi
sosial di dalam panti (SBK)
c. Jumlah korban perdagangan orang yang mendapatkan bantuan pemulangan
d. jumlah inisiasi/regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi
tuna sosial dan korban perdagangan orang
e. jumlah sarana dan prasarana yang dapat di akses bagi tuna sosial dan
korban perdagangan orang
f. Jumlah Lembaga Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan
orang yang meningkat kapasitasnya
g. Jumlah Sumber Daya Manuasia (SDM) rehabilitasi sosial tuna sosial dan
korban perdagangan orang yang meningkat kapasitasnya
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 22
Kelompok sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Gelandangan dan pengemis
2. Bekas warga binaan pemasyarakatan (BWBP)
a. Eks napi
b. Keluarga napi
3. Tuna Susila.
a. WTS (Wanita Tuna Susila)
4. HIV dan AIDS
a. ODHA (orang dengan HIV dan AIDS)
b. ADHA (anak dengan HIV dan AIDS)
c. Keluarga ODHA dan ADHA
5. Kelompok Minoritas Waria penyandang PMKS
a. Waria
b. Keluarga waria
c. Lingkungan sosial
6. Korban Perdagangan Orang
7. Korban Tindak Kekerasan
8. Orang tua, keluarga dan masyarakat, yang berperan sebagai pendukung
pelayanan sosial bagi penyandang masalah tuna sosial.
9. Kelompok-kelompok dilingkungan luar keluarga penerima pelayanan,
seperti kelompok perkumpulan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama,
adat dll.
10.Lembaga pemerintahan setempat, organisasi sosial/ LSM, Yayasan,
Perguruan Tinggi, dunia usaha, media massa, organisasi profesi, pemuka
masyarakat, relawan sosial maupun warga masyarakat lainnya yang peduli
terhadap permasalahan tuna sosial.
5. Arah Kebijakan
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO sudah memiliki Renstra
2015-2019 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
Adapun arah kebijakan dari Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut :
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 23
Kebijakan dalam rencana strategis pokok-pokok kebijakan rehabilitasi sosial
tuna sosial dan korban perdagangan orang diarahkan pada :
a. Pelayanan rehabilitasi sosial merupakan berbasis hak
b. Panti merupakan alternatif terakhir mengutamakan rehabilitasi sosial
dalam keluarga / komunitas
c. Memfasilitasi akses inklusivitas
d. Mengoktimalkan bantuan usaha produktif / pengembangan usaha
6. Program
Guna mengimplementasikan kebijakan, maka upaya penanganan masalah tuna
sosial dan korban perdagangan orang dilaksanakan secara terpadu dan
berkelanjutan. Untuk itu Direktorat Rehabilitasi Sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang menetapkan program sebagai berikut :
a. Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam
panti
b. Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti
c. Pemulangan korban perdagangan orang ke daerah asal
7. Strategi
Sesuai dengan arahan kebijakan dalam rehabilitasi sosial tuna sosial dan
korban perdagangan orang, ditempuh srategi sebagai berikut :
a. Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam
panti
b. Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti
c. Pemulangan korban perdagangan orang ke daerah asal
8. Kegiatan
Kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dilakukan melalui:
a. Pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di
dalam lembaga yang sesuai standar pelayanan
b. Pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di
Luar Lembaga yang sesuai standar pelayanan
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 24
c. Meningkatkan tuna sosial dan korban perdagangan orang dalam
kemandirian
d. Meningkatkan Lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
bidang rehabilitasi sosial
e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial
f. Regulasi terkait pengembangan akses lingkungan inklusif bagi kelompok
minoritas khususnya tuna sosial dan korban perdagangan orang
C. Penetapan Kinerja
Rencana kinerja (Performance Plan) tahun 2016 merupakan penjabaran lebih
lanjut dari Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, di dalamnya memuat
seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2016. Rencana Kinerja
Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari periode Renstra 2015 – 2019 yang
disusun berdasarkan Renstra Kementerian Sosial RI. Berdasarkan atas rencana
kinerja tahunan tersebut, selanjutnya menyusun Rencana Kerja Kegiatan dan
Anggaran Kementerian Lembaga (RKA/KL). Setelah mendapatkan persetujuan
anggaran selanjutnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2016 secara
berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi. Penetapan kinerja
tersebut merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja unit organisasi
yang bersangkutan pada akhir tahun 2016 dan akan dilaporkan dalam LAKIN
tahun 2016 sekaligus sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagi
dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau
penghargaan dan sanksi.
Penetapan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:
1. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja dilakukan antara direktur rehabilitasi sosial dengan
direktur jenderal rehabilitasi sosial untuk merencanakan kegiatan
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 25
rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang pada tahun
2016.
Adapun perjanjian kinerja direktorat rehabilitasi sosial tuna sosial adalah
sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TARGET OUTPUT
Meningkatnya keberfungsian sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang melalui rehabilitasi sosial dalam dan luar panti.
Jumlah Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan
tindak kekerasan yang mendapatkan Rehabilitasi
Sosial di dalam panti 660 orang
Jumlah Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan
tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi
sosial diluar Panti
9.268 orang
Jumlah tuna sosial, Korban Perdagangan Orang dan
tindak kekerasan yang mendapat bantuan sosial dan
pemulangan
18.000 orang
Jumlah lembaga yang mendapat bantuan sosial
34 lembaga
Jumlah SDM yang mendapatkan bimbingan teknis
bidang Rehabilitasi Sosial tuna sosial, Korban
Perdagangan Orang dan tindak kekerasan 340 orang
2. Rencana Kerja tahunan
Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut dsusunlah rencana kerja tahunan
direktorat rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
sebagai berikut:
Sasaran Strategis
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Meningkatnya kemampuan penduduk kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas
Meningkatnya keberfungsian sosial PMKS melalui rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti
Meningkatnya keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang melalui rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti
Jumlah Tuna Sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di dalam panti/SBK (660 orang)
660 orang
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 26
Sasaran Strategis
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Jumlah Tuna Sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di luar panti/ lembaga (berbasis keluarga dan masyarakat) ( 9.318 orang)
9.318 orang
Jumlah Korban Perdagangan orang yang mendapatkan bantuan pemulangan ( 18.000 orang)
18.000 orang
Meningkatnya Jumlah K/L, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kab./Kota yang sudah memiliki regulasi terkait pengadaan sarana dan prasarana yang dapat diakses kelompok marginal.
Meningkatnya jumlah inisiasi/ regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang
Jumlah inisiasi/ regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang
17 regulasi
Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kelembagaan dan sumber aya Manusia (SDM) penyelenggaran rehabilitasi sosial
Meningkatnya kelembagaan dan sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaran rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
Jumlah lembaga rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang meningkat kapasitasnya
34 lembaga
Jumlah tenaga kesejahteraan sosial rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang meningkat kapasitasnya
340 orang
3. Penetapan Kinerja
Berdasarkan rencana kinerja tahunan ditetapkan penetapan kinerja
direktorat rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
sebagai berikut:
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 27
No. Sasaran Strategis
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Capaian
1. Meningkatnya kemampuan penduduk kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas
Meningkatnya keberfungsian sosial PMKS melalui rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti
Meningkatnya keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang melalui rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti
Jumlah Tuna Sosial dan kotban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di luar panti/ lembaga (berbasis keluarga dan masyarakat) ( 9.318 orang)
80 KK atau 320 orang gelandangan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi sosial melalui desaku menanti 100 orang gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan usaha kemandirian
300 orang gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha 200 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan keterampilan hidup dan kewirausahaan 100 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan pengembangan usaha agrobisnis
250 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan pengembangan usaha 70 orang Bekas warga Binaan pemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan psikososial
100 orang ODHA yang mendapatkan rehabilitasi sosial KIE
150 orang ODHA yang mendapatkan bantuan tabahan nutrisi 150 orang ODHA yang direhabilitasi sosial melalui usaha kemandirian 100 orang ODHA yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui pengembangan usaha
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 28
No. Sasaran Strategis
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Capaian
100 orang waria yang mendapatkan rehabilitasis sosial melalui rumsh singgah 100 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui usaha kemandirian 100 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui pengembangan usaha 500 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui supporting penutupan lokalisasi 130 orang korban Perdagangan Orang dan tindak kekerasan yang mendapatkan pendampingan dan advokasi sosial 1.000 orang korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan yang mendapatkan bantuan usaha kemandirian 50 orang korban trafiking perempuan yang mendapatkan rehabilitasi sosial di RPS-W Pasar Rebo 160 orang ODHA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di RPS-ODHA Sukabumi 750 orang korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi sosial di RPTC Bambu Apus Jakarta 200 orang Tuna Susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial luar panti di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 29
No. Sasaran Strategis
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Capaian
200 orang Gelandangan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial luar panti di PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi 30 orang tuna sosial yang mendapatkan bantuan dan pelayanan kedaruratan
4.348 orang tuna sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial tuna sosial dan KPO di daerah melalui dana dekonsentrasi (34 provinsi)
Jumlah Tuna Sosial dan kotban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di dalam panti/SBK (660 orang)
160 orang Tuna Susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta 500 orang Gelandangan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi
Jumlah Korban Perdagangan orang yang mendapatkan bantuan pemulangan ( 18.000 orang)
18.000 orang WNI Migran Korban Perdagangan Orang yang mendapatkan bantuan pemulangan
Meningkatnya Jumlah K/L, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kab./Kota yang sudah memiliki regulasi terkait pengadaan sarana dan prasarana yang dapat diakses kelompok marginal.
Meningkatnya jumlah inisiasi/ regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang
Jumlah inisiasi/ regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang
12 buku pedoman bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial 5 rekomendasi bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 30
No. Sasaran Strategis
Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Capaian
Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kelembagaan dan sumber aya Manusia (SDM) penyelenggaran rehabilitasi sosial
Meningkatnya kelembagaan dan sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaran rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
Jumlah lembaga rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang meningkat kapasitasnya
34 lembaga Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan bantuan operasional lembaga
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang meningkat kapasitasnya
340 orang tenaga kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang telah dilatih
D. Indikator Kinerja Utama
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi
dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama ditetapkan
dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada di dalam Renstra Direktorat
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO tahun 2015-2019, sebagai berikut :
Sasaran Strategis Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Meningkatnya kemampuan penduduk kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas
Meningkatnya keberfungsian sosial PMKS melalui rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti
Meningkatnya keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang melalui rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti
Jumlah Tuna Sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di dalam panti/SBK (660 orang)
660 orang
Jumlah Tuna Sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di luar panti/ lembaga (berbasis keluarga dan masyarakat) ( 9.318 orang)
9.318 orang
Jumlah Korban Perdagangan orang yang mendapatkan bantuan pemulangan ( 18.000 orang)
18.000 orang
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 31
Sasaran Strategis Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Meningkatnya Jumlah K/L, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kab./Kota yang sudah memiliki regulasi terkait pengadaan sarana dan prasarana yang dapat diakses kelompok marginal.
Meningkatnya jumlah inisiasi/ regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang
Jumlah inisiasi/ regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang
17 regulasi
Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kelembagaan dan sumber aya Manusia (SDM) penyelenggaran rehabilitasi sosial
Meningkatnya kelembagaan dan sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaran rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
Jumlah lembaga rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang meningkat kapasitasnya
34 lembaga
Jumlah tenaga kesejahteraan sosial rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang meningkat kapasitasnya
340 orang
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 32
BAB III :
AKUNTABILITAS KINERJA
Pada Bab ini akan dibahas tentang pertanggungjawaban penetapan kinerja sebagai
komitmen dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO di Tahun 2016.
A. Capaian Kinerja
Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran Tahun
2016. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam 1
tahun secara umum Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO telah
mencapai keberhasilan, yang ditunjukkan dari pencapaian target indikator
kinerja sasaran strategis pada tahun 2016.
Terkait dengan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis pada tahun
2016 Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial & KPO mempunyai realisasi
capaian kinerja sebanyak 29.728 orang atau sebesar 106,25 %. Dengan realisasi
anggaran sebesar Rp 111.638.373.231,- atau sebesar 95,62 %.
No. KEGIATAN TARGET CAPAIAN % ANGGARAN REALISASI %
1. PUSAT 22.520
orang
24.288 orang 107,85 74.582.434.000 72.228.419.615 96,84
2. UPT 1.110 orang 1.110 orang 100 22.580.118.000 21.967.998.420 97,29
3. DEKON 4.348 orang 4.348 orang 100 19.588.646.000 17.441.955.196 88,88
TOTAL 27.978
orang
29.728 orang 106,25 116.751.198.000 111.638.373.231 95,62
Berkaitan dengan pengukuran meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap
penyandang masalah tuna sosial dan KPO, maka sasaran strategis, indikator
kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 33
No. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Capaian
Realisasi capaian %
1. Meningkatnya keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang melalui rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti
Meningkatnya Jumlah Tuna Sosial dan kotban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di dalam panti/SBK [660 orang]
160 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta
160 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta
100 %
500 orang gepeng yang mendapatkan rehabilitasi sosial di PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi
500 orang gepeng yang mendapatkan rehabilitasi sosial di PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi
Meningkatnya Jumlah Tuna Sosial dan kotban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di luar panti/lembaga (berbasis keluarga dan masyarakat) [9.318 orang]
100 orang gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan usaha kemandirian
300 orang gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan usaha kemandirian (peralihan target 200 orang dari dana hibah menjadi ke APBN)
300 %
300 orang gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha
300 orang gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha
100%
200 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan keterampilan hidup dan kewirausahaan
419 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan keterampilan hidup dan kewirausahaan (peralihan target 219 orang dari dana hibah menjadi ke APBN)
209%
100 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan pengembangan usaha agrobisnis
100 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan pengembangan usaha agrobisnis
100%
250 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan pengembangan usaha
250 orang Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan pengembangan usaha
100%
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 34
No. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Capaian
Realisasi capaian %
70 orang Bekas warga Binaan pemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan psikososial
70 orang Bekas warga Binaan pemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan psikososial
100 %
100 orang ODHA yang mendapatkan rehabilitasi sosial KIE
100 orang ODHA yang mendapatkan rehabilitasi sosial KIE
100%
150 orang ODHA yang mendapatkan tambahan nutrisi
150 orang ODHA yang mendapatkan tambahan nutrisi
100%
150 orang ODHA yang direhabilitasi sosial melalui usaha kemandirian
150 orang ODHA yang direhabilitasi sosial melalui usaha kemandirian
100%
100 orang ODHA yang direhabilitasi sosial melalui pengembangan usaha
100 orang ODHA yang direhabilitasi sosial melalui pengembangan usaha
100%
100 orang waria yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah singgah
100 orang waria yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah singgah
100%
100 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui usaha kemandirian
100 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui usaha kemandirian
100%
100 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui pengembangan usaha
100 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui pengembangan usaha
100%
500 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui supporting penutupan lokalisasi
846 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui supporting penutupan lokalisasi
169%
130 orang korban perdagangan orang dan tindak kekerasan yang mendapatkan pendampingan dan advokasi sosial
102 orang korban perdagangan orang dan tindak kekerasan yang mendapatkan pendampingan dan advokasi sosial (ada
100%
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 35
No. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Capaian
Realisasi capaian %
perubahan dari 4 Provinsi menjadi 3 Provinsi)
1.000 orang korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan yang mendapatkan bantuan usaha kemandirian
1.000 orang korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan yang mendapatkan bantuan usaha kemandirian
100%
50 orang korban trafficking perempuan yang mendapatkan rehabilitasi sosial di RPSW Pasar Rebo
37 orang korban trafficking perempuan yang mendapatkan rehabilitasi sosial di RPSW Pasar Rebo (adanya perubahan target menjadi 35 orang dikarenakan revisi)
105%
160 orang ODHA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di RPS-ODHA Sukabumi
160 orang ODHA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di RPS-ODHA Sukabumi
100 %
750 orang korban trafiking yang mendapatkan rehabilitasi sosiasl di RPTC Bambu Apus Jakarta
562 orang korban trafiking yang mendapatkan rehabilitasi sosiasl di RPTC Bambu Apus Jakarta
100 %
200 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial luar panti di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta
200 orang tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial luar panti di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta
100 %
200 orang gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial luar panti di PSBK “Pangudi luhur” Bekasi
200 orang gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial luar panti di PSBK “Pangudi luhur” Bekasi
100 %
30 orang tuna sosial yang mendapatkan bantuan dan pelayanan kedaruratan
9 orang tuna sosial yang mendapatkan bantuan dan pelayanan kedaruratan
30 %
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 36
No. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Capaian
Realisasi capaian %
4.348 orang tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial tuna sosial dan KPO di daerah melalui dana dekonsentrasi (34 Provinsi)
4.348 orang tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial tuna sosial dan KPO di daerah melalui dana dekonsentrasi (34 Provinsi)
100 %
Jumlah Korban Perdagangan orang yang mendapatkan bantuan pemulangan (18.000)
18.000 orang WNI Migran Korban perdagangan orang yang mendapatkan bantuan pemulangan
19.435 orang WNI Migran Korban perdagangan orang yang mendapatkan bantuan pemulangan
107%
3. Meningkatnya jumlah inisiasi/ regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang
Jumlah inisiasi/ regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang
12 buku pedoman bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial
12 buku pedoman bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial
100 %
5 rekomendasi bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial
5 rekomendasi bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial
100 %
12 laporan bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial
12 laporan bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial
100 %
4 dokumen perencanaan bidang rehabilitasi sosial tuna sosial
4 dokumen perencanaan bidang rehabilitasi sosial tuna sosial
100 %
5. Meningkatnya lembaga yang terakreditasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial
Meningkatnya Jumlah lembaga rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang terakreditasi
34 lembaga Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan bantuan operasional lembaga
37 lembaga Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan bantuan operasional lembaga
108 %
Meningkatnya Jumlah tenaga kesejahteraan sosial rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang terlatih
340 orang tenaga kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang telah dilatih
340 orang tenaga kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang telah dilatih
100 %
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 37
Analisis Capaian Kinerja
Sasaran 1 :
meningkatnya keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan
orang melalui rehabilitasi sosial tuna sosial di dalam dan luar panti.
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO pada tahun 2016 telah
menyelenggarakan rehabilitasi sosial kepada para penyandang masalah
kesejahteraan sosial tuna sosial dan KPO (PMKS TS & KPO) dengan target
sebanyak 27.928 orang yang terdiri dari target dalam panti sebanyak 660 Orang,
target di luar panti sebanyak 9.268 orang dan target 18.000 Korban Perdagangan
orang yang mendapat bantuan pemulangan dan terealisasi sebanyak 29.678
orang atau 106 % (ada peralihan dari target dana hibah menjadi target APBN)
dengan rincian sebagai berikut :
Rehabilitasi Sosial Dalam Panti
Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan
rehabilitasi sosial di dalam panti pada tahun 2016 mempunyai target sebanyak
660 orang dan terrealisasikan sebanyak 660 orang atau 100 %
Adapun realisasi tersebut dicapai oleh:
1. Rehabilitasi Sosial wanita tuna susila di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta
Rehabilitasi Sosial wanita tuna susila di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta
dilaksanakan dengan target sebanyak 160 orang (2 angkatan), dengan target
dalam panti sebanyak 160 orang dan sampai dengan akhir tahun capaian
kinerja mencapai 100 % atau terealisasi sebanyak 160 orang.
2. Rehabilitasi Sosial gelandangan dan pengemis di PSBK “Pangudi Luhur”
Bekasi
Rehabilitasi Sosial gelandangan dan pengemis di PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi
dilaksanakan dengan target sebanyak 500 orang, dengan target dalam panti
sebanyak 500 orang (2 angkatan) Sampai dengan akhir tahun realisasi kinerja
mencapai 500 orang atau sekitar 100 %.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 38
Rehabilitasi Sosial Luar Panti
Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi
sosial di luar panti mempunyai target sebanyak 9.318 orang dengan realisasi
sebanyak 9.633 orang atau sebanyak 103,4 %.
Realisasi capaian tersebut di dapat melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis
a. Rehabilitasi Sosial Gepeng melalui Desaku menanti
Program Rehabiliitasi sosial gepeng dan pemulung melalui pengembangan
model “desaku menanti” merupakan pengembalian gelandangan dan
pengemis dari kota ke desa dengan memperhatikan dan memberikan
perlindungan hak-hak dasarnya.
Kementerian Sosial mengembangkan sebuah model Rehabilitasi Sosial
Gelandangan dan Pengemis Terpadu berbasis Desa yang diberi nama
“Program Desaku Menanti” ini merupakan program terobosan dalam
penanganan Gelandangan dan Pengemis yang komprehensip dan
mengedepankan keterpaduan dalam rehabilitasi sosial Gelandangan dan
Pengemis.
Untuk tahun 2016 Program Pengembangan Model Desaku Menanti
dilaksanakan di 2 (dua) Provinsi, yaitu :
1) Kota Malang – Provinsi Jawa Timur sebanyak 40 KK (156 jiwa)
2) Kota Padang - Provinsi Sumatera Barat sebanyak 40 KK (152 jiwa)
Kegiatan Pengembangan Model “Desaku Menanti” dilakukan dengan
beberapa tahapan antara lain:
Tahapan Koordinasi dengan Provinsi setempat dan LKS yang ditunjuk
sebagai pelaksana kegiatan
Tahapan Verifikasi
Tahapan Pengolahan Data untuk menetapkan calon warga binaan
yang layak dan tepat menerima bantuan
Tahap Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Keterampilan
Tahap Menuju Desaku Menanti
Tahap supervisi
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 39
Pelaksanan program Pengembangan Model Desaku Menanti melakukan
Tahapan Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan selama 6 bulan. Selama 2
bulan penerima manfaat diberikan bimbingan fisik, mental, sosial dan
keterampilan, serta diberikan bantuan berupa jaminan hidup kepada
keluarga dengan indeks sebesar Rp. 25.000,-/orang/hari, Bantuan bahan
baku rumah sebesar Rp. 30.000,000,- , bantuan modal kemandirian
dengan indeks sebesar Rp. 5.000.000,-/orang, Bantuan Peralatan Rumah
Tangga sebesar Rp. 1.500.000,-/orang.
No. Kota -Propinsi target Capaian Jenis usaha 1. Kota Malang –
Provinsi Jawa Timur
40 KK (156 Jiwa) 40 KK (156 Jiwa) 1. Olahan Pangan, 35 KK 2. Handycraft, 5 KK
2. Kota Padang - Provinsi Sumatera Barat
40 KK (152 Jiwa) 40 KK (152 Jiwa) 1. Peternakan, 5 KK 2. Perbengkelan, 5 KK 3. Jasa, 5 KK 4. Home Industri, 10 KK 5. Usaha Warung, 10 KK 6. Perkayuan, 5 KK
b. Rehabilitasi Sosial gelandangan pengemis melalui usaha kemandirian
Pemberian Usaha Ekonomi Produktif bagi Gelandangan Pengemis dan
Pemulung melalui Usaha Kemandirian untuk tahun 2016 ditargetkan
DESAKU MENANTI KOTA PADANG LINGKUNGAN DESAKU MENANTI KOTA MALANG
RUMAH DESAKU MENANTI KOTA MALANG AULA DESAKU MENANTI KOTA MALANG
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 40
sebanyak 100 orang dan terealisasi sebanyak 300 orang atau tercapai 300
% (peralihan dari target dana hibah menjadi target APBN), pemberian
bantuan usaha kemandirian bagi gelandangan pengemis ini dilakukan di 3
Provinsi yaitu:
No. Propinsi target Capaian Jenis usaha 1. DKI Jakarta - 100 orang Usaha Warung, 100 orang 2. Jawa Barat - 100 orang 1. Usaha Warung, 95 orang
2. Pengepul rongsokan, 5 orang 3. Bali 100 orang 100 orang 1. Pembuatan Dupa, 65 orang
2. Pembuatan Keranjang, 30 orang 3. Usaha dagang, 5 Orang
c. Rehabilitasi Sosial gelandangan pengemis melalui pengembangan usaha
Gelandangan dan Pengemis yang sudah direhabilitasi oleh UPTD Pemda
dan UPT Kementerian Sosial melalui pengembangan UEP untuk tahun
2016 ditargetkan sebanyak 300 orang dan terealisasi sebanyak 300 orang
atau tercapai 100 %, pemberian bantuan pengembangan UEP bagi
gelandangan pengemis ini dilakukan di 5 Provinsi yaitu:
No. Propinsi target Capaian Jenis usaha 1. Jawa Barat 100 orang 100 orang Usaha Warung, 100 orang 2. Jawa Tengah 50 Orang 50 Orang Usaha Warung, 50 orang 3. Jawa Timur 50 orang 50 Orang Usaha Warung, 50 orang 4. Lampung 50 orang 50 orang Usaha Warung, 50 orang 5. Sumatera Utara 50 orang 50 orang 1. Usaha Warung, 25 orang
2. Jasa Transportasi, 7 orang 3. Bengkel, 4 orang 4. Pertanian / peternakan, 11
orang 5. Home industry, 3 orang
2. Rehabilitasi Sosial Tuna susila
a. Rehabilitasi Sosial tuna sosial dalam rangka supporting penutupan
lokalisasi.
Penanganan dan pemberdayaan eks wanita tuna susila yang telah keluar
dari lokalisasi yang ditutup di 2 (dua) Provinsi, dengan target sebanyak
405 orang di Provinsi Kalimantan Timur dan sebanyak 95 orang di
Provinsi Banten, dengan realisasi menjadi 3 Provinsi sebanyak 846 orang
(tambahan 346 orang di Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan
peralihan dari target dana hibah menjadi target APBN) dengan persentase
sebesar 169 %.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 41
Tujuan Penanganan dan pemberdayaan eks wanita tuna susila untuk
perubahan sikap terkait dengan perilaku pekerja malam ke pekerjaan
yang lebih produktif dan mandiri.
Penanganan dan pemberdayaan eks wanita tuna susila dilakukan melalui
tahapan pemberian bimbingan sosial dan keterampilan serta pemberian
bantuan UEP.
No. Lokalisasi / Propinsi target Capaian Jenis usaha 1. Dadap / Prov. Banten 95 orang 95 orang 1. Dagang, 88 orang
2. Jahit, 2 Orang 3. Salon, 5 orang
2. 7 Lokalisasi / Prov. Kaltim
405 Orang 405 Orang 1. Pertanian, 108 orang 2. Warung, 116 orang 3. Dagang, 87 orang 4. Salon, 84 orang 5. Jasa Laundry, 10
3. 3 Lokalisasi Banjar baru / Prov. Kalimantan Selatan
- 346 orang 1. Jasa Laundry, 4 orang 2. Pertanian, 3 orang 3. Peternakan, 9 orang 4. Salon, 10 orang 5. Menjahit, 6 orang 6. Warung, 92 orang 7. Dagang, 222 orang
b. Rehabilitasi Sosial tuna susila melalui usaha kemandirian
Pemberian Usaha Ekonomi Produktif bagi tuna susila melalui Usaha
Kemandirian untuk tahun 2016 ditargetkan sebanyak 100 orang dan
terealisasi sebanyak 100 orang atau tercapai 100 %, pemberian bantuan
Penyerahan Bantuan Kepada Eks Tuna Susila Penghuni Eks Lokasasi di Provinsi Kalimantan Timur
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 42
usaha kemandirian bagi tuna Susila ini dilakukan di Provinsi Bengkulu
yaitu:
Propinsi target capaian Jenis usaha
Bengkulu 100 orang 100 orang 1. Peternakan 15 orang 2. Jasa Laundry 4 orang 3. Warung 43 orang 4. Dagang , 33 orang 5. Salon, 3 orang 6. Menjahit, 2 orang
c. Rehabilitasi Sosial tuna susila melalui pengembangan usaha
Pengembangan usaha bagi eks tuna susila yang sudah mempunyai usaha
untuk tahun 2016 ditargetkan sebanyak 100 orang dan terealisasi
sebanyak 100 orang atau tercapai 100 %, pemberian bantuan usaha bagi
eks tuna Susila ini dilakukan di 2 (dua) Provinsi, di Provinsi Jawa Timur –
Kab. Malang dan Provinsi Sumatera selatan – Kota Palembang, yaitu:
No. Propinsi target Capaian Jenis usaha 1. Provinsi Jawa Timur –
Kab. Malang 60 orang 60 orang 1. Dagang, 15 orang
2. Menjahit, 1 orang 3. Salon, 2 orang 4. Jasa laundry, 1 orang 5. Warung, 33 orang 6. Peternakan , 7 orang 7. Batako, 1 orang
2. Provinsi Sumatera selatan – Kota Palembang
40 Orang 40 Orang 1. Warung, 21 orang 2. Dagang, 12 orang 3. Salon, 7 orang
3. Rehabilitasi sosial Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan
Orang
a. Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan
Orang melalui usaha kemandirian.
Pemberian Usaha Ekonomi Produktif bagi Korban Tindak Kekerasan dan
Korban Perdagangan Orang melalui Usaha Kemandirian untuk tahun 2016
ditargetkan sebanyak 1000 orang dan terealisasi sebanyak 1000 orang
atau tercapai 100 %, pemberian bantuan usaha kemandirian bagi
gelandangan pengemis ini dilakukan di 5 Provinsi yaitu:
No. Propinsi target Capaian Jenis usaha 1. Jawa Tengah 200 Orang 200 orang 1. Jasa, 17 Orang
2. Handycraft, 5 Orang 3. Dagang, 21 Orang 4. Salon, 3 Orang 5. Warung Makan, 22 Orang
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 43
No. Propinsi target Capaian Jenis usaha 6. Ternak, 8 Orang 7. Olahan Pangan, 68 Orang 8. Menjahit, 21 Orang 9. Warung Sembako, 35 Orang
2. Lampung 200 Orang 200 orang 1. Warungan, 62 Orang
2. Olahan Pangan, 26 Orang 3. Handycraft, 6 Orang 4. Ternak, 64 Orang 5. Jasa, 31 Orang 6. Salon, 1 Orang 7. Pertanian, 5 Orang 8. Batu Bata, 5 Orang
3. Nusa Tenggara
Timur/ Kabupaten TTU
200 orang 200 orang 1. Olahan Pangan, 24 Orang 2. Handycraft, 11 Orang 3. Ternak, 94 Orang 4. Pertanian, 24 Orang 5. Warung Sembako, 45 orang 6. Batu Bata, 2 Orang
4. Jawa Barat/
Kabupaten Cirebon
200 Orang 200 Orang 1. Olahan Pangan, 126 Orang 2. Warung Sembako, 40 Orang 3. Jasa, 5 Orang 4. Menjahit, 16 Orang 5. Pertanian, 3 Orang 6. Warung Makan, 3 Orang 7. Ternak, 7 Orang
5. Nusa Tenggara
Barat/ Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur
200 Orang 200 Orang 1.
b. Advokasi dan pendampingan korban perdagangan orang dan korban
tindak kekerasan.
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial terhadap
perempuan korban traffiking maka pada tahun 2016.
Target rehabilitasi sosial terhadap perempuan korban trafiking pada
tahun 2016 sebanyak 130 kasus/orang dan terealisasi sebanyak 82
kasus/orang atau sebesar 63 %. Kegiatan asistensi dilaksanakan di
Provinsi Kepulauan Riau – Tanjung Pinang , FGD untuk kasus korban
trafficking dan korban tindak kekerasan dilaksanakan di Provinsi
Sumatera Utara dan Kalimantan Barat.
Output dari kegiatan ini adalah diperolehnya data-data kasus trafficking
dan korban tindak kekerasan di daerah, gambaran penanganan kasus
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 44
trafficking dan korban tindak kekerasan di daerah dari segi koordinasi,
pendampingan dan advokasi.
c. Rehabilitasi sosial Korban Perdagangan orang dan korban tindak
kekerasan di RPTC Bambu Apus Jakarta
Korban Perdagangan orang dan Korban Tindak Kekerasan yang
Rehabilitasi sosial dan hak dasar melalui RPTC Bambu Apus Jakarta untuk
tahun 2016 ditargetkan sebanyak 750 orang dan terealisasi sebanyak 562
orang atau tercapai 80 %, korban adalah rujukan dari Bareskrim Polri,
Kementerian Luar Negeri, Dinas Sosial dan Masyarakat.
d. Rehabilitasi Sosial Korban Traficking Perempuan di RPSW Pasar Rebo
Jakarta
Perempuan Korban Perdagangan orang yang di eksploitasi seksual yang
mendapatkan Rehabilitasi sosial dan hak dasar melalui RPSW Pasar Rebo
Jakarta untuk tahun 2016 ditargetkan sebanyak 50 orang dan terealisasi
sebanyak 37 orang atau tercapai 74 %, korban adalah rujukan dari
Bareskrim Polri, Kementerian Luar Negeri, Dinas Sosial dan Masyarakat.
e. Pemulangan WNI – Migran Korban perdagangan orang
Pemulangan WNI – Migran Korban perdagangan orang dan keluarganya
dari Malaysia melalu Tanjung Pinang dan Pontianak ke daerah asal, tahun
2016 ditargetkan sebanyak 18.000 orang dan terealisasi sebanyak 19.435
orang atau sebesar 107 %.
4. Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan
a. Rehabilitasi Sosial BWBP melalui usaha kemandirian
Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) yang mendapatkan
rehabilitasi dan perlindungan sosial pada tahun 2016 mempunyai target
sebanyak 200 orang, yang tersebar di 2 (dua) Provinsi, dan terealisasi
sebanyak 419 orang atau sebesar 209 % di 4 (empat) Provinsi (adanya
peralihan target dana hibah menjadi target APBN) , dengan rincian sebagai
berikut :
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 45
No. Propinsi Target Capaian Jenis usaha 1. Nusa Tenggara
Barat (Kota / Kab Bima)
100 orang 100 orang 1. Peternakan, 66 orang 2. Dagang, 22 orang 3. Pertukangan, 2 orang 4. Bengkel, 7 orang 5. Menjahit, 3 orang
2. Sulawesi Barat (Kab. Polman)
100 orang 100 orang 1. Peternakan, 59 orang 2. Petukangan, 9 orang 3. Nelayan, 7 orang 4. Bengkel, 4 orang 5. Dagang, 21 orang
3. Sumatera Selatan - 100 orang 1. Dagang, 46 orang
2. Warung, 33 orang 3. Bengkel, 11 orang 4. Ternak, 5 orang 5. Pertukangan, 2 orang 6. Pertanian, 2 orang 7. Menjahit, 1 orang
4. Lampung - 119 orang
b. Rehabilitasi Sosial BWBP melalui pengembangan usaha kemandirian di
bidang agrobisnis
Maksud
Kegiatan pelatihan agro bisnis dimaksudkan untuk mempersiapkan,
melatih dan memotivasi BWBP agar dapat mandiri menentukan bidang
usaha yang dipilih sesuai dengan pelatihan agro bisnis yang telah
dipelajari.
Tujuan
1. Melatih dan mempersiapkan BWBP menjadi petani di masa depan
yang tangguh dan mampu mengembangkan usahanya di bidang agro
bisnis sesuai dengan pelatihan yang di dapat.
2. Melatih dan memotivasi BWBP untuk meningkatkan taraf hidupnya
melalui usaha di bidang agro bisnis.
3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan, kemandirian dan
kepemimpinan bagi BWBP melalui usaha di bidang agro bisnis.
4. Menggali dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
kemampuan BWBP di bidang agro bisnis.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 46
Pelaksanaan Kegiatan
1. LKS mengajukan proposal pengembangan usaha kemandirian di
bidang agro bisnis (pertanian dan peternakan terpadu) sesuai dengan
persyaratan yang telah ditetapkan, dan harus di rekomendasi oleh
Dinas Sosial Provinsi, serta ditujukan kepada Direktur RSTS dan KPO.
2. Petugas dari Subdit Rehsos BWBP melakukan validasi data melalui
kegiatan verifikasi data ke BWBP yang diusulkan dalam proposal.
3. Setelah melakukan verifikasi data, Subdit BWBP melaksanakan
pengolahan data untuk menetapkan BWBP yang akan mengikuti
program pengem-bangan usaha kemandirian di bidang agro bisnis
(pertanian dan peternakan terpadu).
4. Setelah dibuat SK penetapan peserta kegiatan pengembangan usaha
kemandirian di bidang agro bisnis, Subdit Rehsos BWBP melakukan
koordinasi dengan Pusdiklat Pertanian Terpadu “Karya Nyata”
tentang pelaksanaan pelatihan agro bisnis untuk BWBP dari Provinsi
Jawa Barat dan Banten.
5. Selanjutnya Subdit Rehsos BWBP melakukan pemanggilan kepada
BWBP untuk mengikuti pelatihan agro bisnis selama 15 hari di
Pusdiklat Pertanian Terpadu “Karya Nyata”.
Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) yang mendapatkan
rehabilitasi melalui pengembangan usaha kemandirian di bidang
agrobisnis pada tahun 2016 mempunyai target sebanyak 100 orang, yang
tersebar di 2 (dua) Provinsi, dan terealisasi 100 %, dengan rincian sebagai
berikut :
No. Propinsi Target Capaian Jenis usaha 1. Jawa Barat 50 orang 50 orang Peternakan Kambing, 50
orang 2. Lampung 50 orang 50 orang 1. Pertanian, 25 orang
2. Peternakan 25 orang
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 47
c. Rehabilitasi Sosial BWBP melalui pengembangan usaha
Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) yang mendapatkan
rehabilitasi melalui pengembangan usaha pada tahun 2016 mempunyai
target sebanyak 250 orang, yang tersebar di 6 (enam) Provinsi, dan
terealisasi 100 %, dengan rincian sebagai berikut :
No. Propinsi Target Capaian Jenis usaha 1. Jawa Barat 56 orang 56 orang 1. Peternakan, 20 orang
2. Pertanian, 14 orang 3. Jasa, 5 orang 4. Dagang, 17 orang
2. Lampung 30 orang 30 orang 1. Peternakan, 1 orang 2. Nelayan, 1 orang 3. Dagang, 21 orang 4. Jasa, 6 orang 5. Pertanian, 1 orang
3. Bengkulu 53 orang 53 orang 1. Dagang, 41 orang 2. Bengkel, 4 orang 3. Pertukangan, 2 orang 4. Jasa, 6 orang
4. Kalimantan Tengah
20 orang 20 orang 1. Peternakan, 4 orang 2. Dagang, 10 orang 3. Nelayan, 1 orang 4. Jasa, 3 orang 5. Bengkel, 2 orang
5. Kalimantan
Selatan 79 orang 79 orang 1. Peternakan, 16 orang
2. Pertukangan, 2 orang 3. Dagang, 44 orang 4. Jasa, 7 orang
6. Nusa Tenggara Barat
12 orang 12 orang 1. Peternakan, 3 orang 2. Dagang, 6 orang 3. Pertanian, 1 orang 4. Jasa, 1 orang 5. Menjahit, 1 orang
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 48
5. Orang dengan HIV dan AIDS dan Kelompok Minoritas
a. Rehabilitasi Sosial melalui Rumah Singgah Waria
Kelompok Minoritas Waria yang terehabilitasi sosial yang mendapatkan
Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Melalui Rumah Singgah dengan target
pada tahun 2016 sebanyak 100 orang, dan dilaksanakan telah teralisasi
sebanyak 100 orang atau sebesar 100 %.
Rehabilitasi sosial melalui rumah singgah diberikan Permakanan,
kebutuhan akan akses kesehatan, kebutuhan sehari-hari, bimbingan
psikososial, mental, spiritual, dan Komunikasi Informasi dan Edukasi.
Tujuan dari program kegiatan rehabilitasi sosial melalui rumah singgah
adalah :
- Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial bagi waria terlantar.
- Memberikan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial bagi waria terlantar.
- Meningkatnya kualitas hidup waria melalui pelayanan dan rehabilitasi
sosial melalui rumah singgah.
- Berkurangnya stigma dan diskriminasi bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial bagi waria terlantar
Dalam pelaksanaan rumah singgah waria yang menjadi sasaran dalam
mendapatkan manfaat dari rumah singgah adalah waria dengan kriteria
sebagai berikut:
- Terlantar di pinggir jalan
- Kehilangan tempat tinggal akibat kondisi darurat
- Tidak mempunyai tempat tinggal/tinggal di kolong jembatan
- Membutuhkan perlindungan sementara yang berkaitan dengan
kebutuhan dasar dan kesehatan.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 49
b. Rehabilitasi sosial bagi ODHA Non Potensial.
Kegiatan ini adalah tentang ODHA Non Potensial yang mendapatkan
bantuan pelayanan sosial melalui bantuan nutrisi di 2 (dua) Provinsi,
Provinsi Jambi dan Riau.
Target yang mendapatkan jaminan hidup sebanyak 150 orang dan
terealisaikan sebanyak 150 orang atau sekitar 100 %.
Kegiatan yang dilakukan melalui pemberian jaminan hidup berupa:
tambahan nutrisi, selama 6 bulan dengan tujuan untuk pemulihan
kesehatan ODHA non potensial
c. ODHA dan Kelompok Minoritas Waria yang mendapatkan Pelayanan
Sosial melalui KIE.
Target PMKS Tuna Sosial yang mendapatkan KIE bagi ODHA Waria di
Provinsi Kalimantan Barat – Kota Pontianak, berjumlah 100 orang dan
telah terealisasi sebanyak 100 orang atau 100 %. Adapun tujuan dari
pelayanan sosial melalui KIE adalah Mampu menjaga kualitas hidup
ODHA, Mampu melaksanakan berbagai kegiatan yang produktif, Menjaga
pola perilaku positif, Tidak memberikan stigma dan diskriminasi, Memiliki
pengetahuan, kemampuan dan keterampilan perawatan ODHA di rumah
dan Mampu membantu pemecahan permasalahan biopsikososial ODHA
dan Kelompok Minoritas .
d. Rehabilitasi Sosial ODHA melalui Usaha Kemandirian
ODHA yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui usaha kemandirian
berjumlah 150 orang. Kegiatan ini dilaksanakan di 2 provinsi, yaitu di
Provinsi Papua dan Jawa Timur – Kab. Nganjuk. Dengan rincian sebagai
berikut :
No. Propinsi Target Capaian Jenis Usaha 1.
Papua
100 orang
100 orang
- Dagang, 29 orang - Peternakan, 25 orang - Warung, 37 orang - Kerajinan tangan, 2 orang - Jasa, 6 orang
2.
Jawa Timur – Kab. Nganjuk
50 orang 50 orang - Salon, 20 orang - Warung, 19 orang - Sablon, 1 orang - Peternakan, 10 orang
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 50
Adapun tujuan dari kegiatan Rehabilitasi Sosial ODHA melalui Usaha
Kemandirian adalah :
- Mampu menjaga kualitas hidup ODHA.
- Menguasai satu atau lebih keterampilan bagi ODHA dan Kelompok
Minoritas.
- Mampu melaksanakan berbagai kegiatan yang produktif.
- Menjaga pola perilaku positif.
- Mempunyai motivasi dan keinginan untuk meningkatkan
kemandirian.
- Mampu menjalin relasi sosial yang positif dengan keluarga dan
lingkungan masyarakat.
- Menerima ODHA dan Kelompok Minoritas terlibat dalam kehidupan
bermasyarakat
- Tidak memberikan stigma dan diskriminasi
- Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang HIV AIDS.
- Memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan perawatan
ODHA di rumah.
- Mampu melakukan pelayanan sosial sesuai dengan tahapan proses
pelayanan.
- Mampu membantu pemecahan permasalahan biopsikososial ODHA
dan Kelompok Minoritas.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 51
e. Rehabilitasi Sosial ODHA melalui pengembangan Usaha
ODHA yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui melalui
Pengembangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 100 orang, dan
terealisai sebanyak 100 orang atau 100 %.
Pengembangan usaha dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada
Orang Dengan HIV/AIDS agar mereka dapat mengembangkan usahanya
menjadi lebih maju, dan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka.
Propinsi Target Capaian Jenis Usaha Jawa Tengah
100
orang
100 orang
- Handycraft, 3 orang - Warung, 55 orang - Peternakan, 8 orang - Laundry, 6 orang - Menjahit, 3 orang - Counter HP, 13 orang - Bengkel, 3 orang - Sablon 2 orang - Dagang, 6 orang - Salon, 1 orang
6. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial melalui Tanggap Darurat
Target PMKS Tuna Sosial yang terehabilitasi sosial melalui kegiatan Tuna
Sosial Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Melalui Kegiatan Tanggap
Darurat sebanyak 9 orang. Adapun jenis tuna sosial tersebut meliputi
perempuan korban traffiking, gelandangan, pengemis dan ODHA terlantar.
Penanganan melalui tanggap darurat dilakukan melalui kerjasama dengan Tim
Reaksi Cepat (TRC). TRC adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal
Rehabilitasi Sosial dalam rangka penanganan kasus atau masalah dalam situasi
darurat secara cepat, tepat dan terukur untuk mencegah meluasnya masalah.
Masalah yang ditangani meliputi :
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 52
1) Situasi darurat adalah keadaan luar biasa dan mendesak yang
mengakibatkan terjadinya penderitaan, baik fisik maupun mental yang
disebabkan oleh bencana atau perlakuan salah.
2) Bencana adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan,
kerugian, atau penderitaan baik yang disebabkan oleh alam maupun
konflik sosial.
3) Eksploitasi adalah tindakan pemaksaan terhadap seseorang secara
melawan hukum untuk mencari keuntungan, baik material maupun
immaterial.
4) Tindak kekerasan adalah perlakuan dengan sengaja atau tidak sengaja
baik verbal maupun nonverbal yang ditujukan untuk mencederai atau
merusak orang lain, baik berupa perlakuan fisik, mental, sosial, maupun
seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam
masyarakat dan yang berdampak trauma psikologis bagi korban.
7. Rehabilitasi Sosial korban Trafiking perempuan melalui Rumah
Perlindungan Sosial Wanita
Target rehabilitasi korban trafiking di rumah perlindungan sosial wanita
adalah sebanyak 50 orang, dan terealisasi sebanyak 37 orang atau sekitar 74
%. Rehabilitasi Sosial di Rumah Perlindungan Sosial Wanita berupa
memberikan perlindungan kepada para perempuan korban trafiking yang di
eksploitasi seksual serta pendampingan dalam pemulihan trauma korban.
Target sasaran di rumah Perlindungan sosial wanita di pasar rebo adalah bagi
korban yang dirujuk dari berbagai instansi terkait dan LKS yang menangani
korban trafiking. Biasanya penerima manfaat paling banyak dari rujukan
Bareskrim Polri, Kementerian Luar Negeri dan Dinas Sosial Provinsi.
Pemberian rehabilitasi sosial di rumah perlindungan sosial wanita berupa
pemberian kebutuhan dasar, bimbingan mental, fisik, sosial dan keterampilan,
khusus keterampilan diperuntukkan bagi korban yang mau mempunyai
keterampilan. Tetapi rehabilitasi utamanya adalah memulihkan traumatisnya
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 53
melalui manajemen kasus, Case Conference dan tracing terhadap keluarga
korban agar proses reintegrasi menjadi lebih terarah.
8. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV dan AIDS melalui Rumah
perlindungan Sosial ODHA di Sukabumi
Target rehabilitasi sosial Orang dengan HIV dan AIDS adalah sebanyak 60
orang dan telah terealisasi sebanyak 60 orang atau sekitar 100 %.
Rehabilitasi Sosial ODHA di Sukabumi memberikan pemenuhan kebutuhan
dasar bagi klien, pemberian bimbingan sosial, fisik, mental dan keterampilan,
pemberian bantuan stimulan UEP dengan tujuan agar mereka dapat mandiri
dan dapat berperan aktif kembali ketika kembali ke keluarga dan masyarakat.
Selain pelayanan tersebut diatas dilaksanakan juga pelayanan after care, untuk
memantau keberhasilan penerima manfaat setelah kembali ke lingkungan
keluarga dan masyarakat melalui kegiatan home visit, reintegrasi sosial
dengan keluarga dan bimbingan lanjut.
Selain melayani rehabilitasi di dalam panti Rumah Perlindungan Sosial ODHA
juga menangani penjangkauan bagi ODHA dengan wilayah jangkauan 2
Provinsi, yaitu di provinsi Jawa barat dan NTT. Jumlah yang ditargetkan adalah
sebanyak 100 orang dan teralisasi sebanyak 100 orang atau 100%.
Dalam kegiatan penjangkauan tersebut di berikan bimbingan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi bagi ODHA agar mereka dapat hidup mandiri dan tidak
menularkan ke masyarakat.
9. Rehabilitasi sosial tuna sosial dan KPO di UPT melalui system luar panti
Rehabilitasi sosial luar panti yang dilaksanakan di UPT di lingkungan
direktorat rehabilitasi sosial tuna sosial dilakukan melalui system
penjangkauan ke tempat-tempat yang banyak populasi PMKS TS dan KPO.
Target yang dilayani adalah sebanyak 450 orang dan terealisasi sebanyak 500
orang atau 100 %, dengan rincian sebagai berikut:
No. UPT target Realisasi 1. PSKW “Mulya Jaya Jakarta 200 orang 200 orang 2. PSBK Pangudi Luhur Bekasi 250 orang 250 orang 450 orang 450 orang
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 54
10. Rehabilitasi sosial Tuna Sosial dan KPO melalui dana
dekonsentrasi
Rehabilitasi bagi PMKS Tuna Sosial dan KPO yang di laksanakan di daerah (34
provinsi) dilakukan dengan anggaran dekonsentrasi. Target yang akan dicapai
adalah sebanyak 4.348 orang.
Sampai dengan akhir tahun realisasi mencapai 4.348 orang atau 100 %.
Adapun tahapan dalam pelaksanaan Pelayananan, Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial yang didukung dengan sistem penganggaran tersebut
meliputi :
Kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO yang
meliputi :
a. Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis
b. Rehabilitasi Sosial Tuna Susila
c. Korban Perdagangan Orang
d. Korban Tindak Kekerasan
e. Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan
f. Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV dan AIDS dan Kelompok
Minoritas
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dari tiap provinsi hanya
mendapatkan 1 (satu) prioritas penanganan saja dengan tahapan sebagai
berikut:
Pendataan dan seleksi
Rehabilitasi dan bimbingan sosial
Pemberian bantuan
Pendampingan
Kegiatan penunjang yang berupa kegiatan Kegiatan Administrasi dan
laporan serta penyusunan Program dan Anggaran daerah untuk tahun
2016
Kegiatan Sinkronisasi Program anatara kegiatan pusat, daerah dan LKS
yang menangani PMKS Tuna Sosial dan korban perdagangan orang.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 55
Dengan terlaksananya kegiatan Pelayanan, Perlindungan dan Rehabilitasi
Sosial bagi PMKS Tuna Sosial dan KPO, diharapkan proses Rehabilitasi bagi
Tuna Sosial dan KPO dapat dilakukan secara maksimal.
Rincian dari target dan anggaran daerah adalah sebagai berikut:
NO SATKER PAGU HARIAN TARGET
REALISASI
1 019029 DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA 343.310.000 143 143
2 029005 DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT 953.471.000 297 297
3 039004 DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH 757.433.000 186 186
4 049015 DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 710.374.000 229 229
5 049015 DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 981.800.000 168 168
6 069007 DINAS SOSIAL ACEH 592.355.000 76 76
7 079004 DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA
652.220.000 94 94
8 089030 DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT 362.240.000 174 174
9 099019 DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU 556.760.000 84 84
10 109010 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI
539.890.000 375 375
11 119010 DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN 801.541.000 145 145
12 129017 DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG 672.822.000 229 229
13 139012 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT 646.920.000 154 154
14 149018 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 418.670.000 129 129
15 159009 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 430.929.000 114 114
16 159009 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 583.119.000 92 92
17 179010 DINAS SOSIAL PROPINSI SULAWESI UTARA 287.425.000 54 54
18 189014 DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH 530.108.000 86 86
19 199008 DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN 476.848.000 124 124
20 209014 DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA 434.486.000 84 84
21 219019 DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU 545.480.000 91 91
22 229012 DINAS SOSIAL PROVINSI BALI 486.705.000 91 91
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 56
NO SATKER PAGU HARIAN TARGET
REALISASI
23 239021 DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
1.151.325.000 168 168
24 249018 DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 884.853.000 164 164
25 259024 DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN PROVINSI PAPUA 405.745.000 95 95
26 269020 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI BENGKULU 425.999.000 74 74
27 289017 DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA 457.073.000 65 65
28 299014 DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN 438.580.000 96 96
29 309017 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
442.180.000 76 76
30 319012 DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO 428.530.000 95 95
31 329002 DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU 917.785.000 91 91
32 339001 DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT 411.350.000 206 206
33 340012 DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT 522.690.000 134 134
34 350005 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
337.630.000 52 52
Indikator Sasaran 1
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Indikator sasaran
Capaian 2016
Output (Jumlah)
Outcome (Jumlah)
1. Meningkatnya keberfungsian TS dan KPO melalui rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam dan luar panti.
Jumlah Tuna Sosial dan kotban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di dalam panti/SBK
Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang di rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti dalam pemenuhan kebutuhan dasar
660 orang 132 orang
Jumlah Tuna Sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat rehabilitasi sosial di luar panti/lembaga (berbasis keluarga dan masyarakat)
Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui usaha kemandirian
9.633 orang
5.600 orang
Jumlah Korban Perdagangan orang yang mendapatkan bantuan pemulangan
Jumlah korban perdagangan orang yang direhabilitasi sosial melalui pemulangan ke daerah asal
19.435 orang
3.887 orang
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 57
Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah inisiasi/ regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang
a. Jumlah Buku Pedoman Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
Tuna Sosial dan KPO yang Tersedia
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO di tahun 2016 juga telah
merumuskan kebijakan dalam bentuk buku pedoman, sebagai pedoman bagi
pemerintah, LSM dan pihak terkait dalam penanganan permasalahan sosial
tuna sosial. Ada 12 buku pedoman yang menjadi target pencapaian pada
tahun ini, yang teralisasi 12 buku atau 100 %, dengan perincian sebagai
berikut :
1. Pedoman Pelayanan Sosial ODHA di RPS-ODHA melalui sistem dalam dan
luar panti,
2. Pedoman Reintegrasi sosial korban trafiking perempuan,
3. SOP Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang,
4. Buku pedoman rumah singgah waria,
5. Buku Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis,
6. Buku Pedoman Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan,
7. Pedoman Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Korban
Perdagangan Orang,
8. Pedoman Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang,
9. Pedoman Pemulangan KTK dan KPO,
10. Pedoman rehabilitasi Sosial KPO dan KTK di RPTC,
11. Pedoman Rehabilitasi Sosial Tuna Susila, Kelompok Minoritas dan Orang
Dengan HIV/AIDS,
12. Draft perpres tentang koordinasi penanggulangan gelandangan dan
pengemis.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 58
Buku pedoman rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
b. Jumlah Rekomendasi Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tuna
Sosial yang Tersedia
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO di tahun 2016 juga telah
merumuskan kebijakan dalam bentuk rekomendasi dalam bidang
rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial. Target yang direcanakan
adalah sebanyak 5 rekomendasi dan terealisasi sebanyak 5 rekomendasi atau
100 %, melalui kegiatan sebagai berikut:
1) Draft Permensos Pelayanan Sosial ODHA,
2) Rekomendasi hasil Forum Penanganan Gelandangan, Pengemis dan
Pemulung,
3) Penyusunan Draft Permensos Gelandangan Pengemis,
4) Rekomendasi hasil Pokja Korban Traficking,
5) Rekomendasi hasil Pokja Implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB)
3 Menteri Tentang Penanganan BWBP
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 59
c. Jumlah Laporan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tuna
Sosial
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di tahun 2016 juga telah menyusun
10 (sepuluh) laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan
rehabilitasi sosial dari target sebanyak 10 laporan, meliputi :
1) Laporan Pelayanan Luar Panti,
2) Laporan Pelaksanaan Duta Pencegahan HIV/AIDS Bidang Sosial,
3) Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan,
4) Pelaksanaan Kampanye Sosial Dalam Rangka Mengurangi Stigam dan
Diskriminasi ODHA dan Waria Melalui Hari AIDS Sedunia,
5) Sosialisasi SKB 3 Menteri Tentang Penanganan BWBP, Laporan
supporting penutupan lokalisasi,
6) Rapat Koordinasi Bidang Tuna Sosial,
7) Sinkronisasi Program,
8) Monitoring Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial,
9) Laporan Pelaksanaan Ekonomi Produktif di RPS-ODHA Sukabumi
10) Laporan Kinerja
d. Jumlah Dokumen Perencanaan/Program/Anggaran/Data dan
Informasi/Kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tuna
Sosial
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO di tahun 2016 juga telah
merumuskan 4 (empat) kebijakan dalam bentuk Dokumen dalam bidang
rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial melalui kegiatan sebagai
berikut:
1) Dokumen Musrenbangkesos,
2) Dokumen Penyusunan Program dan Anggaran,
3) Dokumen Asistensi Perencanaan Daerah dan Bimtek Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial,
4) Dokumen Review dan rakernis program Direktorat Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial Pada tahun 2016 dapat dilaksanakan 100 % atau sebanyak 4
dokumen.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 60
Output Sasaran Strategis 2 :
1. Tersusunnya kebijakan dan pedoman tentang rehabilitasi sosial Tuna
Sosial dan Korban Perdagangan Orang dalam penanganan di bidang
rehabilitasi sosial.
2. Terinformasikannya kebijakan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang ke daerah dan masyarakat.
Outcome Sasaran Strategis 2 :
1. Meningkatnya aksesibilitas PMKS Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
orang melalui kerangka regulasi (peraturan/pedoman/panduan)
ditetapkan baik ditingkat pemerintah daerah prov/kab/kota.
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat umum/petugas tentang
rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
Indikator outcome Sasaran 2
1. Jumlah regulasi dalam bentuk buku yang dibuat dalam rangka
meningkatkan aksesibilitas PMKS Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
Orang.
2. Jumlah regulasi dalam bentuk rekomendasi yang dibuat dalam rangka
meningkatkan aksesibilitas PMKS Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
Orang.
Indikator Sasaran Outcome 2
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Utama Indikator sasaran
Capaian 2016
Output (Jumlah)
Outcome (Jumlah)
1. Meningkatnya jumlah inisiasi/regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang.
Meningkatnya jumlah inisiasi/regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang.
Jumlah buku pedoman rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
12 buku 12 buku
Jumlah rekomendasi terkait kebijakan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
5 rekomendasi
5 rekomendasi
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 61
Sasaran 3 : Meningkatnya kelembagaan dan sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaran
rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
a. Meningkatnya LKS pelaksana rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban perdagangan orang di
tahun 2016 mempunyai target dalam peningkatan lembaga yang memberikan
rehabilitasi sosial tuna sosial dan KPO sebanyak 34 lembaga melalui:
Target Lembaga Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban perdagangan orange
yang meningkat kualitas dan partisipasinya melalui kegiatan bantuan operasional
LKS Tuna Sosial sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembaga dan terealisasi
sebanyak 37 Lembaga atau 108 %.
b. Meningkatnya SDM Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan
orang
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna pada tahun 2016 mempunyai target SDM
sebanyak 340 orang melalui kegiatan pembekalan dan pemantapan pendamping
bagi PMKS tuna Sosial, dan teralisasi sebanyak 340 orang atau 100 %.
Capaian target akan dicapai melalui kegiatan:
1. Penguatan kapasitas petugas rehabilitasi sosial tuna sosial dan Korban
Perdagangan Orang,
2. Pemantapan pendamping rehabilitasi sosial gelandangan pengemis,
3. Peningkatan Potensi Pendamping rehabilitasi sosial BWBLP,
4. Peningkatan Potensi Pendamping dalam pelayanan sosial ODHA,
5. Peningkatan Potensi Pendamping Rehabilitasi sosial Tuna Susila dan ODHA
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 62
Indikator Sasaran Outcome 3
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Indikator sasaran
Capaian 2016
Output (Jumlah)
Outcome (Jumlah)
1. Meningkatnya kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
Jumlah lembaga rehabilitasi sosial dan korban perdagangan orang yang meningkat kapasitasnya
Jumlah lembaga rehabilitasi sosial dan korban perdagangan orang yang meningkat kapasitasnya
34 lembaga
28 lembaga
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang meningkat kapasitasnya
Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui usaha kemandirian
340 orang 272 orang
Output Sasaran Strategis 3
1. Jumlah LKS tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat bantuan
operasional lembaga
2. Jumlah LKS tuna sosial dan korban perdagangan orang yang meningkat
jangkauan pelayanannya
3. Jumlah SDM pendamping yang meningkat kapsitasnya
4. Jumlah SDM tuna sosial dan korban perdagangan orang yang meningkat
jangkauan pelayanannya
Outcome Sasaran Strategis 3
1. Jumlah LKS Tuna Sosial dan Korban perdagangan orang yang meningkat
kapasitasnya
2. Jumlah SDM Tuna Sosial dan korban perdagangan orang yang meningkat
kapasitasnya
Indikator outcome sasaran 3
1. Meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada LKS terhadap PMKS
Tuna Sosial dan KPO.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 63
2. Meluasnya jangkauan pelayanan LKS dalam memberikan rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial dan KPO.
3. Meningkatnya kemampuan petugas rehabilitasi sosial tuna sosial dalam
merehabilitasi sosial
4. Meningkatnya jangkauan pelayanan yang diberikan petugas rehabilitasi sosial
tuna sosial dalam rehabilotasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
Capaian Outcome
Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang mempunyai
outcome sebagai berikut:
1. Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar tuna sosial dan korban perdagangan
orang
a. Berat badan PMKS sebelum dan setelah rehab. b. Kebersihan penampilan fisik PMKS sebelum dan setelah rehab.
c. Kesehatan jasmani sebelum dan sesudah direhab
d. PMKS yang mampu melakukan aktivitas pokok perawatan diri seperti
makan, minum, mandi, berpakaian, berpindah tempat, ke toilet, dan
mencuci tanpa atau dengan hanya sedikit bantuan orang lain.
2. Meningkatnya keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan
orang melalui interaksi dan peran sosial dengan lingkungannya
a. PMKS yang memperoleh Akta Lahir, KTP, surat nikah dan KK sebagai
hasil dari pendampingan.
b. Kemampuan keterampilan sebelum dan sesudah di rehab
c. Kemampuan sosial setelah dan sebelum di rehab
d. Kemampuan usaha sebelum dan setelah di rehab
e. Kondisi psikologis sebelum dan sesudah di rebab
3. Fasilitasi akses inklusivitas
a. Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang berhasil
memperoleh layanan public (Mendaftarkan dan mendampingi PMKS
dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
pemakaman, dan atau lingkungan sosial lainnya)
b. Jumlah daerah provinsi dan kab/kota yang menerbitkan regulasi untuk
pemenuhan hak dasar dan inklusivitas tuna sosial dan korban
perdagangan orang.
Capaian outcome rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 64
Kegiatan outcome target Capaian
Meningkatnya keberfungsian
tuna sosial dan korban
perdagangan orang melalui
rehabilitasi sosial di dalam dan
luar panti
Terpenuhinya kebutuhan dan
hak dasar tuna sosial dan
korban perdagangan orang
660 orang 132 orang
Meningkatnya keberfungsian
sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang melalui
interaksi dan peran sosial
dengan lingkungannya
27.318 orang 5.464 orang
Fasilitas akses inklusivitas 17 akses 17 akses
B. Realisasi Anggaran
Akuntabilitas keuangan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO Tahun
2016, dapat dilihat pada tabel berikut :
Realisasi Anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
NO KODE / NAMA OUTPUT /JENIS BELANJA
PAGU AKHIR (a)
REALISASI (b)
SISA ANGGARAN
(a-b) 1 2242.003 Gelandangan, Pengemis &
Pemulung, Tuna Susila, Korban Traffiking Perempuan, Bekas Warga Binaan LP, Orang Dengan HIV/AIDS & Kelompok Minoritas yg Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
54.074.720.000 53,239,765,317 834,954,683
2 2242.051 Tuna susila dan korban traficking perempuan yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial di Rumah Perlindungan Sosial Wanita/Korban Traficking Perempuan Pasar Rebo Jakarta
2.718.915.000 2,361,577,800 357,337,200
3 2242.052 Orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial di Rumah Perlindungan Sosial Orang Dengan HIV AIDS (RPS-ODHA) Sukabumi
2.451.820.000 2,285,237,700 166,582,300
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 65
NO KODE / NAMA OUTPUT /JENIS BELANJA
PAGU AKHIR (a)
REALISASI (b)
SISA ANGGARAN
(a-b) 4 2242.101 SDM yang mendapatkan
bimbingan teknis bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
2.341.280.000 2,336,660,150 4,619,850
5 2242.102 Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tuna Sosial dan Korbang Perdagangan Orang yang telah dikembangkan/dibantu
510.000.000 395,000,000 115,000,000
6 2242.103 Buku Pedoman Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tuna Sosial dan Korbang Perdagangan Orang
589.050.000 547,100,000 41,950,000
7 2242.104 Rekomendasi Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tuna Sosial dan Korbang Perdagangan Orang
1.290.620.000 1,182,390,000 108,230,000
8 2242.105 Laporan Keuangan/ Kinerja/ Monitoring/ Evaluasi /Publikasi serta Pelaksanaan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tuna Sosial dan Korbang Perdagangan Orang
8.054.417.000 7,348,940,438 705,476,562
9 2242.106 Dokumen Perencanaan/ Program/Anggaran/ Data dan Informasi/Kebijakan bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tuna Sosial dan Korbang Perdagangan Orang
1.837.752.000 1,828,594,300 9,157,700
10 2242.994 Layanan Perkantoran 713.860.000 703,153,910 10,706,090
TOTAL 74.582.434.000 72,228,419,615 2,354,014,385
Berdasarkan laporan keuangan pagu anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial pada tahun 2016 adalah 74.582.434.000,- (tujuh puluh milyar lima
ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan
realisasi sebesar Rp. 72.228.419.615,- (tujuh puluh dua milyar dua ratus dua
puluh delapan juta empat ratus Sembilan belas ribu enam ratus lima belas
rupiah) atau sebesar 96,84 %.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 66
Realisasi Anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Realisasi Anggaran Dekonsentrasi
NO SATKER PAGU HARIAN REALISASI SP2D %
1 019029 DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA 343.310.000 340.240.000 99,11
2 029005 DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT 953.471.000 952.288.620 99,88
3 039004 DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH 757.433.000 743.073.342 98,10
4 049015 DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 710.374.000 707.903.900 99,65
5 059015 DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR 981.800.000 965.543.500 98,34
6 069007 DINAS SOSIAL ACEH 592.355.000 557.285.000 94,08
7 079004 DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROV. SUMATERA UTARA 652.220.000 616.120.000 94,47
8 089030 DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT 362.240.000 349.272.500 96,42
9 099019 DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU 556.760.000 385.610.000 69,26
10 109010 DINAS SOSIAL, NAKERTRANS PROVINSI JAMBI 539.890.000 407.399.000 75,46
11 119010 DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN 801.541.000 791.643.000 98,77
12 129017 DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG 672.822.000 670.574.820 99,67
13 139012 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT 646.920.000 639.610.000 98,87
14 149018 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 418.670.000 408.626.700 97,60
15 159009 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 430.929.000 329.774.600 76,53
16 169008 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 583.119.000 475.419.000 81,53
17 179010 DINAS SOSIAL PROPINSI SULAWESI UTARA 287.425.000 284.725.000 99,06
18 189014 DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH 530.108.000 485.417.000 91,57
19 199008 DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN 476.848.000 467.713.986 98,08
20 209014 DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA 434.486.000 312.503.000 71,92
21 219019 DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU 545.480.000 545.260.000 99,96
22 229012 DINAS SOSIAL PROVINSI BALI 486.705.000 363.260.000 74,64
23 239021 DINAS SOSIAL DUKCAPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1.151.325.000 1.142.432.710 99,23
24 249018 DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 884.853.000 731.844.100 82,71
25 259024 DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN PROVINSI PAPUA 405.745.000 264.215.000 65,12
26 269020 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI BENGKULU 425.999.000 407.937.300 95,76
27 289017 DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA 457.073.000 457.073.000 100,00
28 299014 DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN 438.580.000 400.101.568 91,23
29 309017 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROV. KEP. BANGKA BELITUNG 442.180.000 141.416.690 31,98
30 319012 DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO 428.530.000 422.362.000 98,56
31 329002 DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU 917.785.000 843.083.860 91,86
32 339001 DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT 411.350.000 336.350.000 81,77
33 340012 DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT 522.690.000 465.876.000 89,13
34 350005 DINAS SOSIAL, NAKERTRANS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 337.630.000 - 0,00
Dari pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2016, ditemukan berbagai
permasalahan yang menjadi kendala, antara lain :
1. Perubahan Struktur organisasi di Direktorat RSTS dan KPO sehingga
Perlunya revisi DIpa yang memakan waktu sampai dengan bulan Maret
mengakibatkan proses pencairan uang baru bisa dilaksanaka pada bulan
April 2016.
NO. UPT ANGGARAN REALISASI SISA %
1. PANTI SOSIAL BINA KARYA "PANGUDI LUHUR"
10.345.993.000 10.116.336.887 229.656.113 97,78
2. PANTI SOSIAL KARYA WANITA "MULYA JAYA", JAKARTA
12.234.125.000 11.851.661.533 382.463.467 96,87
TOTAL 22.580.118.000 21.967.998.420 612.119.580 97,29
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 67
2. Adanya revisi anggaran dan self blocking dikarenakan kebijakan pemerintah
3. Banyaknya jenis PMKS yang menjadi tanggung jawab Direktorat Rehabilitasi
Sosial Tuna Sosial (8 Jenis PMKS) tidak sebanding dengan alokasi anggaran
sehingga sulit untuk mengoptimalkan target kuantitatif maupun kualitatif.
4. Kesulitan dalam mendapatkan data by name by address yang valid dan
akurat dikarenakan:
Dinas Sosial cenderung menyampaikan data assumsi
Pusdatin belum mampu menjadi penyedia data sesuai yang diharapkan
Sebagian PMKS TS sifatnya mobile sehingga sulit untuk mendapat data
definitif (eks Gepeng dan TS)
PMKS mendapat stigma dan diskriminasi sehingga tidak terbuka atau
menutup diri
5. Kurang optimalnya jaringan kerja antara sektor terkait dalam penanganan
masalah tuna sosial dan KPO.
6. Kurangnya peran serta masyarakat/Orsos dalam dalam penanganan masalah
tuna sosial, hal tersebut terlihat dari masih belum semua provinsi
mempunyai LKS yang menangani masalah tuna sosial dan KPO.
7. Masih kurangnya kepedulian dunia usaha/CSR dalam memberikan peluang
kerja bagi PMKS Tuna Sosial dan KPO.
Meskipun target dapat tercapai 100% dalam pelaksanaan kegiatan, namun masih
memiliki kendala-kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan
beberapa pemecahan masalah sebagai berikut :
1. Pada Proses Pemulangan WNI-M KPO pada bulan Januari s/d April sebagian
menggunakan Dana Hibah (Jadup dan Permakanan) di Tanjung Priok
2. Melakukan Revisi sesuai dengan aturan dan Bagan Akun Standard
3. Melakukan kegiatan dalam bentuk pengembangan Model dengan harapan
model tersebut dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah dalam
penanganan PMKS sejenis
4. Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO pro aktif melakukan
komunikasi baik lisan maupun tertulis kepada Pemerintah Daerah dan
Lembaga Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial untuk mengirimkan hasil updating
data, serta berkoordinasi dengan pusdati kesos kementerian sosial RI.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 68
5. Mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana
guna mendukung kegiatan penanganan masalah tuna sosial.
6. Mencari sumber-sumber baru sebagai mitra serta menumbuhkan partisipasi
masyarakat melalui sosialisasi program rehabilitasi sosial tuna sosial dan
KPO.
7. Terus membangun komitmen bersama dengan dunia usaha dalam
memperkuat pola kemitraan dan sinergitas rehabilitasi sosial tuna social dan
KPO
C. Perbandingan dan Akumulasi Capaian Target 2015-2016
Analisis capaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial untuk tahun
2010 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
No. Sasaran strategis Realisasi Tahun 2015
Realisasi Tahun 2016
Total Realisasi 2015-2016
1. Meningkatnya keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang melalui rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti
9.060 orang 29.678 orang 38.738 orang
2. Meningkatnya jumlah inisiasi/regulasi dan peraturan terkait akses lingkungan inklusi bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang
5 buku 5 rekomendasi
12 buku 5 rekomendasi
17 buku 10 rekomendasi
3.
Meningkatnya kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
74 lembaga
37 lembaga 111 lembaga
615 orang SDM 340 orang SDM 955 orang SDM
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 69
BAB V :
PENUTUP
Pelaksanaan laporan kinerja memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
publik. Oleh karena itu, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial
menganggap bahwa penyusunan LAKIN merupakan bagian integral dari proses
pembangunan yang perlu dilaksanakan secara berkala, sebagai wujud tanggung
jawab dan evaluasi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
LAKIN ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas
kinerja, serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
A. Kesimpulan
Dari LAKIN Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
Orang yang telah disusun ini, dapat disimpulkan bahwa :
1. Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
dan Korban Perdagangan Orang dapat berjalan dengan baik, lancar dan
mencapai hasil yang diharapkan.
2. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial dan Korban Perdagangan Orang telah meletakkan dasar-dasar bagi
pengembangan program di masa yang akan datang.
3. Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
Orang pada tahun 2016 ini cukup baik yaitu dengan realisasi keuangan
mencapai 975 62 %.
B. Saran
Melihat ke depan permasalahan kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang terus meningkat dan semakin kompleks, maka disarankan :
1. Peningkatan SDM pelaksana rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang di lapangan agar lebih profesional dalam menjalankan
tugas-tugasnya.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 70
2. Peningkatan sarana dan prasarana perlu dilakukan untuk menunjang
penyelenggaran rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
agar lebih optimal.
3. Peningkatan koordinasi agar terbentuk jejaring yang kuat sehingga tercipta
sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KPO
2016
Laporan Kinerja Instansi | Dit. RSTS dan KPO Tahun 2016 71
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Lampiran 1 Rencana Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial dan KPO tahun 2016
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial dan KPO tahun 2016
Lampiran 3 Penetapan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial dan KPO tahun 2016
Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama Direktorat Rehabilitasi
Sosial Tuna Sosial dan KPO tahun 2016
Lampiran 5 Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO tahun
2016
Lampiran 6 Capaian Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial dan KPO tahun 2016
Lampiran 7 Realisasi Anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial dan KPO tahun 2016