daftar program legislasi pertanian tahun 2014

1

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2014

1. DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

No JUDUL STATUS TINGKAT PENGGARAPAN INSTANSI TERKAIT/ ESELON I

TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanaman

-

Permentan Nomor 38 Tahun 2006

- - - Ditjen Tanaman Pangan, Litbang Pertanian, Setjen,

BPSB, Produsen Benih, Badan Karantina

2014 Direktorat Perbeni han

2. Rancangan Keputusan Menteri

Pertanian tentang Kelembagaan Benih

-

Kepmentan

Nomor 46 Tahun 2001 dan

Kepmentan Nomor 345 Tahun 2003

- - - - Ditjen

Perkebunan, Ditjen Hortikultura,

Setjen, BPSB, BBI

2014 Direktorat

Perbenihan

3. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan dan Tatacara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan, Yang di

tandatangani Dirjen a/n Menteri, sebagai tindaklanjut Permentan No 2/Permentan/ SR.120/1/2014

-

Peraturan Dirjen TP No 01/Kpts/ HK.310/C/1/

2009 tentang Persyaratan dan Tata cara Sertifikasi

Benih

Permentan No 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang

Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina

- -

- Ditjen Tanaman Pangan, Litbang Pertanian, Setjen, BPSB,

Produsen Benih

2014

Direktorat Perbenihan

4. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tatacara Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan, Yang

ditandatangani Dirjen a/n Menteri sebagai tindaklanjut Permentan No 02/Permentan SR.120/1/2014

- Permentan No 02/Permentan/ SR.120/1/2014 tentang

Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina

- -

- Ditjen Tanaman Pangan, Litbang Pertanian, Setjen, BPSB,

Produsen Benih,Badan Karantina

2014

Direktorat Perbenihan

2

2. DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No JUDUL MATERI POKOK

STATUS TINGKAT PENGGARAPAN INSTANSI TERKAIT/ ESELON I

TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

2014

2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Hortikultura


2014

3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Wisata Agro


2014

4. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tatacara Uji Mutu dan Pendaftaran Sarana Hortikultura


2014

5. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenis Tanaman

dan/atau Produk Hortikultura dan Pengeluaran dan/atau Pemasukannya dari dan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia


2014

6. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Usaha Budidaya Hortikultura


2014

7. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Bantuan Gagal Panen Akibat Bencana Yang Disebabkan oleh Perubahan Pola Iklim


2014

3



TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

8. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Lembaga Pengembangan Hortikultura


2014

9. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan dan Tatacara Pengawasan Sarana Hortikultura


2014

10. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Peran Serta Masyarakat


2014

11. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu di Bidang Hortikultura


2014

12. Rancangan Izin Menteri tentang Pemanfaatan Sumberdaya Genetik yang

Terancam Punah


2014

13. Rancangan Revisi Keputusan Menteri

Pertanian tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Ditjen

Tanaman Pangan dan Ditjen Hortikultura

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Ditjen Perkebunan, Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Hortikultura

2014

4

3. DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

No JUDUL MATERI POKOK STATUS TINGKAT PENGGARAPAN INSTANSI TERKAIT/ ESELkON I

TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

1.

Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Perencanaan, penggunaan tanah, pemberdayaan dan pengelolaan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan dan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan

- UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

- - - - DPR-RI, Kemkum ham, Setneg, Kemdagri, Kemkeu, Kem PerindustrianKemdag, BHIP, Pelaku Usaha

2014 Usulan inisiatif DPR, saat ini sedang disusun draft oleh DPR

2.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan atau Pengurangan Jenis Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Jenis industri pengolahan perkebunan yang bersatu dengan usaha budidaya perkebunan selain tebu, teh hitam, teh hijau dan ekstraksi kelapa sawit

- - UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

- - Kemkumha

m, Setneg, Kemdagri, Kemkeu, Kem PerindustrianKemdag, BHIP, Pelaku Usaha

2014

3.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Pengembangan Perkebunan

Potensi, rancang bangun, pengusulan dan penetapan pengembangan kawasan agribisnis masyarakat perkebunan, pengembangan jejaring (networking), dan ketentuan lain yang menunjang pengembangan kawasan perkebunan


- - Kemkumha

m, Setneg, Kemdagri, Kemkeu, Kem. Perindustrian Kemdag, BHIP, Pelaku Usaha

2014

4.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan

Jaminan ketersediaan bahan baku dalam kaitannya dengan


- - Kemkumha

m, Setneg, Kemdagri,

2014

5


TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

Keterpaduan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Dengan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan pekebun, jenis dan perkebunan, dan sanksi administrasi bagi perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban

Kemkeu, Kem PerindustrianKemdag, BHIP, Dewan Komoditas, Perusahaan Perkebunan

5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghimpunan Dana Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan

Penghimpunan dana bersumber Pemerintah, Provinsi, kabupaten/kota dan pelaku usaha perkebunan yang tujuannya untuk membiayai pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan serta promosi perkebunan


-

- Kemkumham, Setneg, Kemdagri, Kemkeu, BHIP, Dewan Komoditas, Perusahaan Perkebunan

2014 Konsep telah dikembalikan dari Sekretaris Jenderal Kementan ke Dirjen Perkebunan untuk diperbaiki. Saat ini telah dikonsultasi kan ke Pelaku Usaha Perkebunan

6. Rancangan Peraturan Presiden/Menteri Pertanian tentang Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan Mutu Produk dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan


- - Kemkumham

Setneg, Kemdagri, Kemkeu, BHIP, Dewan Komoditas, Perusahaan Perkebunan

2014

7. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman dan

Pedoman pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan


- - BHIP, Badan

SDM 2014

6


TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

Standar Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Perkebunan

metode pengembangan lainnya yang meliputi standar, kurikulum, silabus, syarat dan prosedur penetapan sertifikasi dan akreditasi

8. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyusunan dan Pengisian Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL

Verifikasi dan validasi calon produk perkebunan spesifik lokasi yang dilindungi kelestariannya

- - PP No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan WGPPPSL

- - BHIP,

Kemkumham

2014

9. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL

Perubahan tentang Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL

- - PP No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan WGPPPSL

- - BHIP,

Kemkumham

2014

10. Rancangan Peraturan

Menteri Pertanian

tentang Pembinaan

WGPPPSL

Pembinaan yang

meliputi penyusunan

Buku Peta Batas dan

Buku Spesifikasi

WGPPPSL, aksesibilitas

ilmu pengetahuan,

pendanaan, teknologi

dan informasi

- - PP No. 31 Tahun

2009 tentang

Perlindungan

WGPPPSL

- - BHIP,

Kemkumha

m

2014

11. Revisi Permentan

Nomor

19/Permentan/OT.140/

3/2011 tentang

Pedoman Perkebunan

Kelapa Sawit

Berkelanjutan

Sistem Perizinan dan

Manajemen

Perkebunan,

Penerapan Pedoman

Teknis Budidaya dan

Pengolahan Kelapa

Sawit, Pengelolaan dan

Pemantauan

Lingkungan, Tanggung

- - - - - - BHIP,

Komisi ISPO,

Ditjen PPHP,

Kemkumha

m

2014

7


TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

Jawab Sosial dan

Komunitas,

Pemberdayaan

Kegiatan Ekonomi

Masyarakat,

Peningkatan Usaha

Secara Berkelanjutan


Menteri Pertanian

tentang Pedoman

Perkebunan Kopi

Berkelanjutan

Indonesia (Iscoffe)

BHIP,

Komisi ISPO,

Ditjen PPHP,

Kemkumha

m

2014


Menteri Pertanian

tentang Pencegahan

dan Penanggulangan

Kebakaran Lahan

Perkebunan

BHIP,

Komisi ISPO,

Ditjen PPHP,

Kemkumha

m

2014

8

4. DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

No JUDUL MATERI POKOK STATUS TINGKAT PENGGARAPAN INSTANSI TERKAIT/ ESELON I

TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Pemasaran Produk Hortikultura Yang Baik

Tata Cara Pemasaran Produk Hortikultura Yang Baik

Pasal 75 ayat (3), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Ditjen Hortikultura

2014

2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitasi Ekspor Produk Hortikultura

Fasilitasi Ekspor Produk Horikultura

Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Ditjen Hortikultura

2014 Lanjutan Prolegtan 2013 (draft menuju public hearing)

3. Revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun

Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun

Permentan Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi

Ditjen Perkebunan

2014 Draft dalam proses finalisasi

4. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Otoritas Keamanan Pangan

Organisasi dan Tata Kerja Otoritas Keamanan Pangan

BKP 2014 Lanjutan Prolegtan 2013 (draft dalam pembahasan intern Ditjen PPHP)

5. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemberian Rekomendasi Impor dan/atau Ekspor Beras untuk

Pemberian Rekomendasi Impor dan/atau Ekspor Beras untuk Keperluan tertentu dan Beras Hibah

Kementerian Perdagangan

2014 Lanjutan Prolegtan 2013 (draft dalam pembaha

9


TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

Keperluan tertentu dan Beras Hibah

san intern Ditjen PPHP)

6. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan Harga Pembelian Kelapa Hibrida Produksi Petani

Penetapan Harga Pembelian Kelapa Hibrida Produksi Petani

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 628/Kpts-II/1998 tentang Penetapan Harga Pembelian Kelapa Hibrida Produksi Petani

Ditjen Perkebunan

2014 Lanjutan Prolegtan 2013 (draft dalam pembahasan intern Ditjen PPHP)

7. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian

tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.14

0/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian

Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil

Pertanian

Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem

Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian

BKP 2014

8. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/ 2008 tentang

Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor

51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tatacara

Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

BKP 2014 Lanjutan Prolegtan 2013

(draft dalam pembahasan

intern Ditjen PPHP)

9. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengelolaan Pasar

Tani

Pedoman Pengelolaan Pasar Tani

2014

10


TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

10. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Ternak

Pedoman Pengelolaan Pasar Ternak

2014

11. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman

Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman

Ditjen PSP 2014

12 Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao

Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao

Ditjen Perkebunan

2014

11

5. DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM SETNEG

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

a. Pengamatan penyakit hewan

b. Pencegahan penyakit hewan

c. Pengamanan penyakit hewan

d. Pemberantasan penyakit hewan; dan

e. Pengobatan hewan

- - Pasal 48 UU Nomor 18 Tahun 2009

2014

2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Otoritas Veteriner

a. Kelembagaan otoritas veteriner

b. Sistem kesehatan hewan nasional

c. Pelayanan kesehatan hewan

d. Tenaga kesehatan hewan; dan

e. Sistem informasi veteriner

- - Pasal 68 ayat (7) dan Pasal 75 UU Nomor 18 Tahun 2009

- - - 2014

3. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembibitan Babi Yang Baik

- Prasarana dan Sarana

- Proses Produksi Bibit

- Pelestarian Fungsi Lingkungan

- Tenaga Kerja dan Kelembagaan

- Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan

- - Pasal 43 ayat (2) huruf a PP Nomor 48 Tahun 2011

-

- - 2014

4. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik






-

- - 2014

12


TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM SETNEG


5. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik







-

- - 2014

6. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik







-

- - 2014

7. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik







-

- - 2014

8. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembibitan Itik Lokal Yang Baik







-

- - 2014

13


TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM SETNEG

9. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak

- Pengawasan produksi

- Pengawasan peredaran

- Pengawas bibit ternak

- Pelaporan - Ketentuan sanksi

- - Pasal 59 PP Nomor 48 Tahun 2011

-

- - 2014

10. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Produksi dan Peredaran Semen Baku

- Persyaratan dan tata cara produksi (persyaratan produsen, tata cara produksi semen beku, persyaratan kesehatan hewan, administrasi produksi)

- Persyaratan dan tata cara peredaran (persyaratan peredaran semen beku, tata cara peredaran semen beku, sertifikasi, administrasi)

- Pembinaan dan pengawasan

- - Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011

-

- - 2014

11. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Yang Baik

- Permohonan - Penilaian - Penetapan dan

Pelepasan - Penarikan dan

Pendaftaran

- - Pasal 48, 49, 52, dan 53 PP Nomor 48 Tahun 2011

-

- - 2014

12. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Kambing Perah Yang Baik


- Kesehatan Hewan - Sumber Daya

Manusia - Pelestarian Fungsi

Lingkungan - Pembinaan,

Pengawasan, dan Pelaporan

- - Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2009 dan Pasal 16 Perpres Nomor 48 Tahun 2013

-

- - 2014

14


TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM SETNEG


Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Babi Yang Baik






- - Pasal 29 ayat

(4) UU Nomor 18 Tahun 2009 dan Pasal 16 Perpres Nomor

48 Tahun 2013

-

- - 2014

14. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik







-

- - 2014

15. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Ayam Petelur Yang Baik







-

- - 2014

16. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging Yang Baik







-

- - 2014

15


TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM SETNEG

17. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur Yang Baik







-

- - 2014

18. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging/Potong Yang Baik







-

- - 2014

19. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Kelinci Yang Baik







-

- - 2014

20. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembalaan Umum

- Penyediaan - Persyaratan dan

Tata Cara Penetapan

- Pengelolaan - Pembinaan dan

Pengawasan

- - Pasal 6 ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 2009

-

- - 2014

21. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan

- Pangan Asal Hewan

- Produk Hewan Non Pangan yang berpotensi membawa resiko zoonosis secara

- - Pasal 60 UU Nomor 18 Tahun 2009

Pasal 25 PP Nomor 95 Tahun 2012

- - - 2014

16


TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM SETNEG

langsung kepada manusia

22. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Izin Usaha Obat Hewan

- Bentuk Usaha Obat Hewan

- Perizinan Usaha Obat Hewan

- Pemindahtanganan Izin Usaha Obat Hewan

- Pelaporan - Pencabutan Izin

Usaha Obat Hewan


- - - 2014

23. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

- Penyelenggaraan Diklat

- Peningkatan Penyuluhan dan Pembiayaan

- Pengawasan dan Pembinaan


- - - 2014

17

6. DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

No JUDUL MATERI POKOK STATUS TINGKAT PENGGARAPAN INSTANSI TERKAIT/

ESELON I

TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

1. Revisi Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SP.140/8/2011 tentang

Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

Syarat dan Tata

Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik

- Permentan 43

digabung dengan Permentan 70

Pendaftaran

Pupuk Organik dan Anorganik

- - Pusat

Perlindungan Varietas Tanaman dan

Perizinan Pertanian (PPVTPP)

2014

2. Revisi Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SP.140/10/ 2011 tentang

Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

Pupuk Organik,

Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

- Permentan 43

digabung dengan Permentan 70

Pendaftaran

Pupuk Organik dan Anorganik

- - Pusat

Perlindungan Varietas Tanaman dan

Perizinan Pertanian (PPVTPP)

2014

3. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan Harga Eceran

Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran

2015

Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk

Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015

- - - - Direktorat Jenderal PSP

2014

4. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida

Pestisida - Permentan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida

- - - Kementerian Lingkungan Hidup, Kemendag, Kemenkes, Kemenperindag, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kemenhut dan Badan POM

2014

18


ESELON I

TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

5. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/OT.210/5/2007 tentang Pedoman Pengawasan Pestisida

Pengawasan Pestisida, pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/OT.210/5/2007 tentang Pedoman Pengawasan Pestisida

- - - Ditjen PSP, Biro Hukum, PPVTPP, Ditjen TP, Ditjen Horti

2014

6. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembinaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- - Biro Perencanaan Kementan, Kemenkeu, Kemenko, Bappenas

2014

7. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian

- - 2014

19

7. BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

No JUDUL MATERI POKOK STATUS TINGKAT PENGGARAPAN INSTANSI TERKAIT/ESELON I

TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

1. Rancangan

Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Kelembagaan

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

- -

- Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian

- Kementerian Pertanian

- Kementerian Kehutanan

- Kementerian Kelautan dan

Perikanan - Kementerian PAN

dan RB - Sekretariat Kabinet

- Kementerian Dalam Negeri

- Kementerian Keuangan

2014 Draft Perpres

sudah diparaf 3 (tiga) Kementerian (leading

sector) saat ini

sudah berada di Kementerian

PAN dan RB, untuk selanjutnya diproses di

Sekretariat Kabinet dan Kementerian Hukum dan

HAM


Pemerintah tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

- -

- Sekretariat Negara - Kementerian

Hukum dan HAM - Kementerian Dalam

Negeri - Kementerian

Keuangan - Kementerian

Pekerjaan Umum - Kementerian

Lingkungan Hidup - Badan Pertanahan

Nasional - Badan PPSDMP

- Sekretariat Jenderal

- Ditjen Sarana dan Prasarana

Pertanian

2014 Persiapan pembahasan,

tahap penyampaian konsep permohonan

nama untuk duduk sebagai anggota Tim

Penyusunan dan Pembahasan

20

No JUDUL MATERI POKOK STATUS TINGKAT PENGGARAPAN INSTANSI TERKAIT/ESELON I

TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

3. Rancangan

Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Unit

Khusus Pertanian serta Prosedur Penyaluran Kredit dan Pembiayaan

Usaha Tani

Pembentukan

Unit Khusus Pertanian serta Prosedur Penyaluran Kredit

dan Pembiayaan Usaha Tani

- -

- Sekretariat Negara

- Kementerian Hukum dan HAM

- Kementerian Dalam Negeri

- Kementerian Keuangan

- Kementerian Pekerjaan Umum

- Kementerian Lingkungan Hidup

- Badan Pertanahan Nasional

- Badan PPSDMP - Sekretariat

Jenderal - Ditjen Sarana dan

Prasarana Pertanian

2014

4. Rancangan

Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi

- - - Badan PPSDMP

- Sekretariat Jenderal

2014

21

8. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN


TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman

Penyusunan Perjanjian Pengalihan Materi (PPM) Sumber Daya Genetik Hewan

Pemberian perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan milik dan asset

bangsa Indonesia diperlukan upaya pencegahan kemungkinan terjadinya pengalihan SDG hewan ke

luar wilayah Indonesia melalui cara yang tidak bertanggungjawab, maka perlu ada penyeragaman

pembuatan Perjanjian Pengalihan Materi (PPM) di UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang

nantinya diharapkan akan menghasilkan keuntungan, baik dalam bentuk moneter maupun non moneter

- - a. UU Nomor 18

Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan;

b. PP Nomor 48

Tahun 2011 tentang SDG Hewan dan Perbibitan

Ternak; c. Permentan

Nomor 35 Tahun 2006 tentang

Perbibitan Ternak;

d. Permentan Nomor 36 Tahun

2011 tentang SDG Hewan.

- - Ditjen

Peternakan dan

Kesehatan Hewan cq. Direktorat Perbibitan

Ternak

2014


Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan

Materi (PPM) Sumber Daya Genetik Jasad Renik

Memberikan standar

perlindungan terhadao Sumber Daya Genetik (SDG) berupa panduan untuk membuat kesepakatan

dalam pengalihan SDG jasad renik dan derivatnya termasuk informasi yang terkait dalam pengalihan

materi baik itu sumber daya hayati/materi genetik, specimen, serta isolate atas dasar pembagian

keuntungan yang adil dan sebanding. Pedoman ini untuk memastikan agar kegiatan penelitian dan

pengembangan serta penerapan teknologi tidak

- - Pasal 8 (1); Pasal 15

(1) dan (4), UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya

- - - 2014

22


ESELON I

TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

menimbulkan kerugian bagi

kesehatan dan keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kerukunan bermasyarakat

dan keselamatan bangsa.

3. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman

Pengkajian Keamanan Bahan Pakan dan Pakan Produk Rekayasa

Genetik

- - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005

tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

- - 2014

23

9. BADAN KETAHANAN PANGAN


ESELON I

TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

1. Rancangan

Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan

Pangan dan Gizi

a. Cadangan Pangan

Pemerintah

Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai

cadangan pangan pemerintah

Pengadaan cadangan

pangan pemerintah

Pemenuhan pola konsumsi pangan yang

beragam, bergizi, seimbang dan aman

Penetapan kriteria dan

status krisis pangan

b. Impor Pangan

Persyaratan impor pangan wajib memenuhi

keamanan, mutu dan gizi pangan dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan

budaya masyarakat

Penetapan jenis dan jumlah pangan yang

diimpor

c. Penganekaragaman pangan dan gizi

Penetapan kaidah

penganekaragaman ketersediaan pangan

Optimalisasi

pemanfaatan pangan dan kearifan lokal

Pengembang an potensi

usaha pangan lokal

Peningkatan konsumsi keanekaragaman

Peraturan

Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang

Ketahanan Pangan

Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

- - a. Kementeria

n Hukum dan Hak Asasi Manusia

b. Sekretariat Negara

c. Kementerian

Perdagangan

d. Kementerian

Kesehatan

e. BPOM

f. Bulog

g. Unit Kerja

Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

2014 Pembaha san

sudah melibat kan Tim Penyusu nan RPP sebagai

Pelaksa naan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan

24


ESELON I

TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

pangan lokal

Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan

ketersediaan dan konsumsi aneka pangan

d. Krisis Pangan

Penetapan status krisis

pangan nasional

Mekanisme tindakan

untuk mengatasi krisis pangan

e. Distribusi Pangan

Pengembangan sistem

distribusi pangan

Pengelolaan sistem distribusi pangan

f. Perdagangan pangan

Tanggung jawab Pemerintah dan

Pemerintah Daerah dalam perdagangan pangan

Sanksi administratif

terhadap penimbunan pangan pokok

g. Perbaikan Gizi dalam

kondisi khusus

Penetapan kebijakan untuk perbaikan atau

pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan

Pengawasan terhadap

mutu pangan yang diperkaya zat gizi tertentu

Sanksi bagi industri

pangan

25


ESELON I

TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

h. Sistem Informasi Pangan

Pengembangan sistem informasi pangan yang terintegrasi

Penyediaan data

pangan dilakukan dengan menginventarisasi data

dasar pangan dan pengolahan data dasar

i. peran serta masyarakat

Tanggungjawab

pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa terhadap

penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi

Peran serta masyarakat

dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi

2. Rancangan Peraturan Presiden tentang

Pembentukan Lembaga Pemerintah di Bidang Pangan

a. Pengkoordinasian kebijakan, perencanaan dan program di bidang ketahanan pangan

b. Pengkajian, perumusan kebijakan, pengembangan dan pengendalian

ketersediaan pangan

c. Pengkajian, perumusan kebijakan,

pengembangan dan pengendalian distribusi pangan dan cadangan pangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

- - a. Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia

b. Sekretariat Kabinet

c. Kementerian Pendayag

unaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi

2014

26


ESELON I

TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

d. Pengkajian, perumusan

kebijakan, pengembangan dan pembinaan penganekaraga man

konsumsi pangan dan kemanan pangan

e. Pelaksanaan administrasi, tata

laksana dan keuangan lembaga pemerintah di bidang ketahanan pangan, pemantauan,

evaluasi, pengawasan ketersediaan dan konsumsi aneka pangan

d. Kementeri

an Dalam Negeri

27

10. BADAN KARANTINA PERTANIAN



TARGET PENYELESAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

1.

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPTK)

2014

2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

2014

3. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Yang Berasal dari Negara Tertular Hawar Daun Hevea Amerika Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

2014

4. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

2014

5. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

2014

28



TARGET PENYELESAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

6. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pihak Ketiga Sebagai Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu

2014

7. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pemasukan Buah dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

2014

8. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

2014

9. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Tindakan Karantina Hewan di Luar Tempat Pemasukan atau Pengeluaran

2014

10.

Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2006 tentang Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Hewan

2014

11. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Unggas

2014

12. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Bahan Biologi Reproduksi

2014

29



TARGET PENYELESAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

13. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengawasan dan Tindakan Karantina Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi

2014

14. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tentang INSW

2014

15. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 300 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS-WTO)

2014

16. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tempat-tempat Transit Alat Angkut

2014

17. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi

Pengaturan tindak lanjut karantina hewan terhadap hasil bahan asal hewan konsumsi

Tindak lanjut Pasal 5, Pasal 30, Pasal 31 PP Nomor 82 Tahun 2002

2014

18. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/ 2006

Penyempurnaan penetapan IKH

2014

19. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tempat Transit

Tindak lanjut Pasal 34 ayat (2), Pasal 38 ayat (2) PP Nomor 82 Tahun 2002

2014

30

11. PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN


ESELON I

TARGET PENYELE

SAIAN

KET

BARU PERUBAHAN DARI

PELAKSANAAN DARI

INTERN BIRO HUKUM

KUMHAM

1. Rancangan

Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat

Penamaan dan Tata Cara Pendafta ran Varietas

Tanaman

Syarat dan Tata

Cara Penamaan Varietas Tanaman

- Permentan

Nomor 01/Permen tan/SR.120/2/2006 tentang

Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran

Varietas Tanaman

PP No. 13 Tahun

2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan

Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial Pasal 8, Pasal 15,

dan Pasal 18

- - - Pusat PVTPP

- Biro Hukum dan Informasi Publik

- Balitbangtan

- Ditjen TP

- Ditjen Hortikultura

- Ditjen Perkebunan

- Ditjen HKI (Dit. Merek)

2014 Sedang

dilakukan identifikasi masalah dari Permentan No.

1 Tahun 2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara

Pendaftaran Varietas Tanaman.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

ENTERI

SUSWpp

31

ppppppppppppppppONO

daftar program legislasi pertanian tahun 2014

Documents