daftar isi - denpasarkota.go.id · profesionalisme, perubahan perkembangan akan mempengaruhi...
TRANSCRIPT
1
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. i
DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan ............................................................................ 3
1.3 Landasan Hukum ................................................................................ 3
1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya.................................................................................................. 6
1.5 Sistematika ............................................................................................ 8
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................... 9
2.2 Kewenangan ......................................................................................... 9
2.3 Struktur Organisasi ............................................................................. 10
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Perumahan .................. 24
2.5 Analisis Internal……………………………………………………... 33
2.6 Analisi Eksternal…………………………………………………….. 34
2.7 Analisi Internal dan Eksternal……………………………………... 35
BAB III ISU STRATEGIS
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.. 40
3.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup………………………………………………………………… . 40
BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
4.1 Tujuan………………………………………………………………… 43
4.2 Sasaran………………………………………………………………... 43
4.3 Strategis………………………………………………………………. 44
4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Kota Denpasar ………………………………………... 44
3
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program................................................................................. 51
5.2 Indikator Kinerja .................................................................................. 52
5.3 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu
Indiktatif…………………………………………………………….... 52
BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sesuai dengan PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
terjadi perubahan atas nama dinas dan struktur organisasi di Pemerintah Kota Denpasar,
salah satu dinas yang kena perubahan tersebut adalah Dinas Tata Kota dan Bangunan
berubah menjadi Dinas Tata Ruang dan Perumahan sedangkan struktur organisasai
mulanya bidang tata usaha dan subdin berubah menjadi secretariat dan bidang.
Dilihat dari uraian tugasnya semula menangani urusan penataan ruang dan proses
perijinan menjadi urusan wajib penataan ruang dan perumahan, sedangkan proses
perijinan sudah diserahkan ke Dinas Perijinan. Untuk memperlancar pelaksanaan urusan
penataan ruang dan perumahan perlu disusun dokumen perencanaan Dinas Tata Ruang
dan Perumahan sebagai acuan bagi setiap perangkat daerah dalam bentuk Rencana
Strategis (Renstra) SKPD sebagai tolak ukur penilaian akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
Kota Denpasar sebagai Ibukota Propinsi Bali dan merupakan pusat pemerintahan,
pendidikan, pariwisata, industri dan perdagangan terlibat dalam bentuk kebutuhan akan
wadah atau ruang yang cukup besar untuk mendukung aktifitas perekonomian dan fungsi
pelayanan kota. Penataan ruang menjadi pedoman untuk pengembangan fisik kota dan
menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Penataan ruang merupakan alat untuk
mengarahkan pembangunan di wilayah kota terutama pada kawasan strategis dan
mengendalikan pembangunan pada kawasan sensitif terhadap dampak negatif
lingkungan. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi
terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab
tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan
profesionalisme, perubahan perkembangan akan mempengaruhi penataan ruang dan
pengendalian pertumbuhan perumahan dan ini merupakan tanggung jawab Pemerintah
Daerah dalam hal ini SKPD yang diberikan kewenangan adalah Dinas Tata Ruang dan
Perumahan, penyediaan sarana dan prasarana permukiman, dan penataan kawasan,
dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur perkotaan maupun
perdesaan guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dengan
5
diterbitkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang,
perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangkapendek. Sementara sejalan
dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU
nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana
Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan
mengacu kepada RKPD. Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Tata Ruang Tata
Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun 2016 menyusun Rencana Strategis SKPD.
Renstra SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu
5 tahun guna mengoperasionalkan RPJMD yang disertai dengan upaya mempertahankan
dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD,
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tata
Ruang dan Perumahan Tahun 2016-2021, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-
undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-
Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun di tambah program untuk
tahun ke–6, sebagai antisipasi masa transisi Kepala Daerah diakhir masa jabatan,
sehingga Kepala Daerah terpilih berikutnya sudah memiliki program kerja. Juga sebagai
instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.
Program yang disusun dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan bersifat indikatif,
dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya serta
ditujukan untuk akselerasi peningkatan IPM yang meliputi peningkatan derajat
pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Program disusun sesuai dengan
kewenangan Dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang
meliputi indikasi pendanaan, tujuan dilaksanakan kegiatan, sasaran dan target dari
kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.
Renstra SKPD dibuat dalam bentuk rencana pembangunan lima tahun kedepan
yang menggambarkan visi,misi,tugas, sasaran,strategis,kebijakan dan program serta
ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksaan tugas Dinas.
6
Rentra SKPD dimaksud sebagai suatu proses pembangunan yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai, selama kurun waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi,peluang, dan kendala
yang ada yang mungkin terjadi.
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
sebagai dokumen perencanaan pembangunan sector tata ruang dan perumahan yang ingin
dicapai dalam 5 ( lima ) tahun kedepan. Kebijakan teknis dalam penyelenggaraan
pembangunan penataan ruang kota dan penataan perumahan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari encana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kota Denpasar
tahun 2016 sampai 2021 serta merupakan acuan yang digunakan untyuk melakukan
perencanaan jangka pendek dalam hal menentukan program dan kegiatan tahunan.
Penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program kerja Dinas Tata Ruang dan
perumahan Kota Denpasar yang tetap mengacu pada visi,misi Pemerintah Kota
Denpasar.
1.3 LANDASAN HUKUM
Terdapat dasar hukum (peraturan) yang menjadi dasar dalam pelaksanaan
kegiatan di Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar.
1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958, nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor .1 tahun 1992 tentang pembentukan Kota Madya
Daerah Tingkat II, (Lembaran Negara RI tahun 1992, nomor 9, tambahan
lembaran Negara RI nomor 3465);
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepolisme. (Lembaran
Negara RI tahun 1999 nomor 75, Tambahan lembaran Negara RI nomor
3851);
7
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004. nomor 104,
tambahan Lembaran Negara R.I. nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara, Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-
undang Nomor 2 tahun 2014, tentang perubahan atas, atas undang-undang.
Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ;Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara
Penyususnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 21,
tambahan lembaran Negara RI nomor 4817);
8
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 140, tambahan
lembaran Negara RI nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran Negara RI nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 82, tambahan
lembaran Negara RI nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam nNegeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 tentang
Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi
Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi
birokrasi Republik Indonesia. Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas
laporan kinerja instansi pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 dan perubahannya
nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah kota Denpasar tahun 2005-
2025;
22. Undang – Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 ( Peraturan Daerah
Provinsi Bali Tahun 2009 No. 16);
24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011Tentang rencana
tata ruang wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011 – 2031;
25. Peraturan Walikota Denpasar No. 46 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas
Jabatan pada Dinas Daerah Kota Denpasar;
1.4 HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERNCANAAN
LAINNYA
Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, merupakan
salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar yang memuat
tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program kerja serta indikasi program
pembangunan bidang penataan ruang dan perumahan, lima tahunan.
Dokumen perencanaan strategis ini, dalam kurun waktu lima tahun ke
depan, akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen perencanaan tahunan dalam
bentuk Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan
diteruskan dengan penyusunan RKA dan DPA SKPD.
Dalam penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota
Denpasar, selain mengacu pada RPJMD Kota Denpasar, dokumen perencanaan
lainnya yang juga menjadi acuan adalah RPJPD Kota Denpasar, RPJMD Provinsi
Bali,serta RPJMN tahun 2016-2021
10
Gambar I.1
Hubungan Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dengan
dokumen perencanaan Lainnya sampai dokumen
perencanaan tingkat Nasional
RPJM-Nasional
(5 Tahun)
RPJP-Nasional
(20 Tahun)
RPJP-Daerah Propinsi
(20 Tahun)
RPJP-Daerah Kota Dps
(20 Tahun)
RPJM- Daerah Propinsi/
Renstrada-Propinsi dan Standar
Pelayanan Minimal
RPJM-Daerah
Kota Dps (5 Tahun)
Rancangan
Renstra- BPAD
Renstra- DTRP
(5 Tahun)
RKPD Kota Dps
(1 Tahun)
Renja-DTRP
(1 Tahun)
RAPBD Kota Dps
(1 Tahun)
RK
Pedoman
Memperhatikan Acuan
Acuan
Acuan
Pedoman
Pedoman
Input
Pedoman
Memperhatikan
Penjabaran
Acuan
Acuan
Acuan
Input
Pedoman
Pedoman
11
1.5 SISTEMATIKA
Untuk mempermudah pemahaman dari materi bahasan, dokumen Renstra ini
disajikan dengan sistimatika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum,
Hubungan Renstra dengan dokumen Perencanaan Lainnya.
BAB II Gambaran Pelaporan PD : Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Kinerja
Dinas Tata Ruang dan Perumahan, Analisis Internal, Analisis Eksternal, Analisis
Internal dan Eksternal.
BABIII Isu Strategis : Isu Strategis Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota
BAB IV Tujuan sasaran Strategis dan arah kebijakan : Tujuan, Sasaran, Strategi, Tujuan
dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota
Denpasar
BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VII Penutup.
12
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PD
2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 tahun 2014 tentang
uraian tugas jabatan pada organisasi dinas daerah kota Denpasar bahwa,tugas
pokok dinas Tata ruang dan Perumahan adalah melaksanakan kewenangan
otonomi daerah di bidang penataan ruang dan bidang perumahan.Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tata ruang dan Perumahan Kota
Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
a. Pengelolaan urusan ketata usahaan
b. Melaksanakan penataan ruang kota
c. Melaksanakan penataan bidang perumahan
d. Melaksanakan pembangunan gedung yang berarsitektur tradisional bali
e. Melaksanakan pengawasan terhadap penataan ruang ( RTHK ) dan
Pengendalian bangunan gedung
* Fungsi
Perencanaan dalam bidang penataan ruang kota dan penataan bidang
perumahan
Pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang, perumahan, bangunan gedung,
kesekretariatan
Pembinaan / pengendalian bidang penataan ruang kota,perumahan serta ruang
terbuka hijau, bangunan gedung
2.2 KEWENANGAN
Membuat kebijakan teknis dibidang Penataan ruang, Perumahan, Tata
Lingkungan dan bangunan, serta pengendalian penataan kota
Memberi pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan bidang
tugasnya
Melaksanakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang
ditetapkan
13
2.3 Struktur Organisasi
Sesuai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 tahun 2014 tentang uraian
tugas jabatan pada organisasi dinas daerah kota Denpasar maka struktur
organisasi Dinas Tata Ruang dan Perumahan sebagai berikut :
Gambar II.3 Struktur Organisasi
1. Kepala Dinas
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. Menetapkan program Dinas Tata Ruang dan Perumahan
berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan
tugas
b. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Tata
Ruang dan Perumahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan
dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana
c. Membina bawahan di lingkungan Tata Ruang dan Perumahan
dengan cara mengadakan rapat / pertemuan dan bimbingan secara
berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan
d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Tata
Ruang dan Perumahan sesuaidengan tugas tanggung jawab,
permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk
ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas menetapkan Program
Kerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan.
14
e. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Penataan Ruang dan
Perumahaan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman
pelaksanaan tugas
f. Penyelenggaraan pelayanan umum, urusan Penataan Ruang dan
Perumahaan yang meliputi Bidang Tata Ruang Kota, Bidang
Perumahan, Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan, Bidang
Pengendalian dan Penataan Kota sesuai dengan ketentuan yang
berlaku agar Tata Ruang dan Perumahan tertata dengan baik
g. Memberikan rekomendasi pelayanan perijinan di bidang Tata Ruang
dan Perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar
penertiban ijin
h. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Tata
Ruang dan Perumahan dengan cara membandingkan antara program
kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan rencana kerja yang akan datang
j. Menyusun laporan plaksanaan tuuuuugas di lingkungan tugas Dinas
Tata Ruang dan Perumahan sesuai dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis
(2) Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
2. Sekretariat
(1) Sekretariat mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan rencana program Dinas Tata Ruang dan Perumahan
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
15
b. Mendistribusikan tugas kepada kepala Sub bagian di lingkungan
secretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang di
tetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan
efisien
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala Sub bagian di
lingkungan secretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang serta memberikan pelayann
administrative sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan
agar target kerja tercapai;
f. Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan
Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
penyusunan program dan kegiatan Dinas ;
g. Mengkoordinir, penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan
rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan ;
h. Melaksanakan usrusan Perencanaan, Data dan Informasi sesuai
dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program
Dinas ;
i. Mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja Dinas sesuai prosedur yang
berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban ;
j. Melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang
berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian ;
k. Melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah tangga serta
melaksanakan pengawasan asset sesuai peraturan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
l. Melaksanakan urusan Keuangan sesuai sesuai peraturan yang
berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan ;
m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang
16
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan datang ;
n. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas
Sekretariat ; dan
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Dinas yang beradan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Sub Bagian Keuangan.
3.Bidang Tata Ruang Kota
(1) Bidang Tata Ruang Kota mempuyai tugas :
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Tata Ruang
Kota berdasarkan rencana program Dinas Tata Ruang dan
Perumahan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas ;
b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkyngan Bidang
Tata Ruang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan
efisien ;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di
lingkungan Bidang Tata Ruang Kota sesuai peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksaan tugas ;
d. Menyelia pelaksaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Tata
Ruang Kota secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan ;
e. Memberikan pelayan Informasi Peruntukan Lahan, rekomendasi
reklame, Tower/Antena/Menara telekomunikasi, Konsolidasi Tanah
17
perkotaan sesuai dengan atau petunjuk teknis yang berlaku sebagai
dasar penerbitan perijinan ;
f. Menyusun pedoman teknis tata ruang melalui kegiatan suvey,
pemetaan dan dokumentasi, monitoring dan evaluasi perkembangan
kota untuk menjaga keteraturan tata guna lahan perkotaan ;
g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data berupa
peta dan informasi tata ruang berdasarkan pedoman teknis untuk
meningkatkan mutu pelayanan ;
h. Pemutahiran peta digitasi dan data tata ruang melalui peningkatan
teknologi informasi untuk mempercepat pemberian pelayanan
kepada masyarakat di bidang informasi tata ruang ;
i. Menyusun pedoman teknis penataan kawasan dan rencana teknis
kawasan melalui kegiatan rencana rinci kawasan strategis dan detail
engineering design untuk dijadikan pedoman penjabarab RTRW ;
j. Mengadakan pemantauan dan pelaporan tata ruang melalui kajian
terhadap pemanfaatan lahan dan perkembangan Kota untuk tetap
menjaga pola ruang dan struktur ruang yang berwawasan budaya ;
k. Melaksanakan dokumentasi dan menggandakan Rencana Tata
Ruang dan Peraturan Pendukungnya melaui system/pola tertentu
untuk memudahkan pencarian dokumen/arsip ;
l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang Kota dengan
cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana
yang akan datang ;
m. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang Kota sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
akuntabilitas Bidang Tata Ruang Kota ; dan
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
18
(2) Bidang Tata Ruang Kota dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang
beradan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui sekretaris.
Bidang Tata Ruang Kota terdiri dari :
a. Seksi Penataan Ruang Kota;
b. Seksi Penataan Sarana Prasarana Kota; dan
c. Seksi Perkembangan Kota, Pemetaan dan dokumentasi.
4. Bidang Perumahan
(1) Bidang Perumahan mempunyai Tugas :
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perumahan
berdasarkan rencana program Dinas Tata Ruang dan Perumahan
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala seksi di lingkungan Bidang
Perumahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan
efisien ;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala seksi di
lingkungan Bidang perumahan sesuai peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perumahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan ;
e. Menyusun pedoman teknis dan pendataan lingkungan perumahan
dan kelayakan rumah yang memerlukan penataan, perbaikan dan
revitalisasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk terciptanya rumah layak huni ;
f. Mengumpulkan dan mengolah data hasil survey berupa peta dan
informasi lingkungan perumahan dan kelayakan rumah untuk
meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan informasi perumahan
kepada masyarakat ;
g. Menyusun dan menyebarluaskan norma, standar, pedoman, manual
lingkungan perumahan dan kelayakan rumah serta sarana dan
19
prasarana dasar perumahan melaui kegiatan sosialisasi untuk
menjaga keteraturan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah
masyarakat ;
h. Melaksanakan pengembangan inovasi desain prototype melalui
pendataan dan pemutakhiran perumahan untuk memudahkan
pencarian dokumen/arsip ;
i. Membuat kajian/analisa terhadap fasilitas umum dan prasarana
dasar sesuai dengan azas daya dukung dan daya tampung untuk
sepenuhnya pelayanan yang standar ;
j. Menyusun detail engineering design dan melaksanakan penataan
sarana dan prasarana kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk terwujudnya keindahan kota ;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dengan cara
membandingkan antara rencana opersional dan tugas tugas yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan datang ;
l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang perumah sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan dengan berkala sebagai akuntabilitas
Bagian Pemerintahan; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
(2) Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
beradan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui sekretaris.
Bidang Perumahan terdiri dari :
a. Seksi Pembiayaan, Teknologi dan Industri;
b. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Sosial Budaya;dan
c. Seksi Pengembangan Kawasan dan Pertahanan.
20
5. Bidang Tata lingkungan dan bangunan
(1) Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan memmpunyai tugas:
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Tata
Lingkungan dan Bangunan berdasarkan rencana program Dinas Tata
Ruang dan Perumahan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi di lingkungan Bidang
Tata Lingkungan dan Bangunan sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
dijalankan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi di
lingkungan Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan sesuai peraturan
dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
d. Pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Tata Lingkungan
dan Bangunan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Melaksanakan kebijakan dan strategi jasa konstruksi, Lingkungan
dan Bangunan gedung melalui rapat – rapat koordinasi kebijakan –
kebijakan dan strategi jasa konstruksi dilaksanakan dengan baik;
f. Mengkaji, mengkoordinasi persyaratan arsitektur, struktur dan
utilitas bangunan gedung serta pemberian rekomendasi persyaratan
bangunan gedung melalui rapat – rapat koordinasi dengan pihak –
pihak terkait / ahli bangunan gedung sebagai bahan pemberian
rekomendasi agar bangunan yang akan di bangun sesuai dengan
persyaratan dan peraturan yang berlaku ;
g. Menyusun, menyebar luaskan informasi dan mendokumentasikan
prosedur / tata cara perhitungan harga bangunan gedung, jasa
konstruksi serta norma standar prosedur dan manual bangunan
gedung melalui survey lapangan dan merangkum dengan pihak –
pihak terkait untuk mendapatkan standar harga bahan – bahan
bangunan dan harga standar bangunan;
21
h. Melaksanakan penelitian, menyusun, mengevaluasi dan menyebar
luaskan pedoman dan standar bangunan bercirikan arsitektur Bali,
lingkungan dan bangunan kuno / bersejarah melalui rapat – rapat
koordinasi, seminar – seminar dan sosialisasi untuk mendapatkan
pedoman dan standar bangunan bercirikan arsitektur Bali, dan
bangunan kuno/ bersejarah;
i. Mengawasi, mengevaluasi dan melaksanakan pembangunan
bangunan milik pemerintan yang terkait dengan kearsitekturan
beserta lingkungannya, struktur dan utilitas bangunan sesuai dengan
pedoman dan standar yang ditetapkan agar bangunan sesuai dengan
rencana;
j. Melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan utilitas dan
keselamatan bangunan gedung melalui peninjauan ke lokasi untuk
mendapatkan bangunan yang layak utilitas dan keselamatannya;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas \bidang Tata Lingkungan dan
Bangunan dengan cara membandingkan antara rencana operasional
dan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan rencana yang akan datang;
l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan dan
Bangunan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai akuntabilitas bagian pemerintahan ;dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tulisan;
(2) Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang beradan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui sekretaris.
Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan terdiri dari :
a. Seksi Bangunan Gedung;
b. Seksi Arsitektur Lingkungan dan Bangunan; dan
c. Seksi Konstruksi dan Utilitas Bangunan.
22
6. Bidang Pengendalian dan Penataan Kota
(1) Bidang Pengendalian dan Penataan Kota Mempunyai Tugas:
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian
dan Penataan Kota berdasarkan rencana program Dinas Tata Ruang
dan Perumahan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi di lingkungan Bidang
Pengendalian dan Penataan Kota sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat di
jalankan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada seksi di lingkungan
Bidang Pengendalian dan Penataan Kota sesuai peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
d. Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengendalian dan Penataan Kota secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang diharapkan;
e. Melaksanakan pembinaan dan system informasi kepada masyarakat
melalui penyuluhan – penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan
dalam menangani Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK);
f. Mendata Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) sesuai dengan
peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang
berlaku dengan melakukan monitoring setiah hari kerja untuk bahan
evaluasi demi terjaganya area RTHK;
g. Merencanakan kegiatan fisik untuk menjaga kawasan RTHK
melalui pembuatan papan informasi RTHK dan buku – buku
pedoman untuk memudahkan masyarakat mengetahuinya agar
kawasan RTHK tetap terjaga dengan baik;
h. Melaksanakan koordinasi proses penetapan produk hukum dengan
unit kerja / instansi terkait melaui rapat – rapat koordinasi agar
penetapan produk hukum dapat berjalan dengan baik;
23
i. Melaksanakan investasi dan dokumentasi produk – produk hukum
yang berkaitan dengan Pengendalian dan Penataan Kota sesuai
dengan prosedur yang berlaku sebagai pedoman didalam
melaksanakan tugas;
j. Menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran bangunan
– bangunan dan penataan ruang serta memberikan informasi teknis
terhadap pelanggaran yang dilakukan dan memberikan surat
peringatan kepada pelanggar sesuai prosedur yang berlaku agar
tertatanya bangunan di Kota Denpasar;
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan penataan kota
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait,aparat
ditingkat kecamatan, kelurahan/Desa dan kepala lingkungan melalui
rapat – rapat koordinasi agar tercipta kesamaan persepsi;
l. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelanggaran Tata
Ruang dan Bangunan – bangunan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku agar bangunan – bangunan tertata dengan baik;
m. Melaksanakan pelaporan pengendalian dan evaluasi pelanggaran
Tata Ruang dan Bangunan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku untuk dapat ditindak lanjuti oleh tim yutisi Kota
Denpasar;
n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Penataan
Kota dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan
tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan rencana yang akan datang;
o. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan
Penataan Kota sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengendalian dan Penataan
Kota; dan
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tulisan;
(2) Bidang Pengendalian dan Penataan Kota dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang beradan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
24
Bidang Pengendalian dan Penataan Kota terdiri dari :
a. Seksi Pemberdayaan dan Sosialisasi;
b. Seksi Pengembangan Pranata Hukum; dan
c. Seksi Pengawasan Pembangunan Kota.
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar merupakan Dinas daerah yang
melaksanakan sebagian Rumah Tangga Daerah di bidang Penataan Ruang dan
Perumahan yang mencakup penataan fungsi-fungsi ruang dan fungsi bangunan dimana
dalam mewujudkan visi misi Kota Denpasardan visi misi Dinas Tatab Ruang dan
Perumahan Kota Denpasar telah menentukan tujuan organisasinya dengan di dukung
sumber daya aparatur dengan jumlah tenaga sebagai berikut tabel dibawah ini.
25
Tabel II.1
JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN
GOLONGAN JUMLAH PEJABAT STRUTUKTURAL
NO PENDIDIKAN PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH JUMLAH
PEJABAT
KET
IV III II I
1 S2 6 - - - 6 Eselon II : 1
Orang
Eselon III/a : 1
Orang
Eselon III/b : 4
Orang
Eselon IV/ : 12
Orang
2 S1 - 38 - - 38
3 DIII - 1 - - 1
4 D1 - - - - -
5 SLTA - 3 21 - 24
6 SLTP - - 1 1 2
7 THL - - - - -
8 T. Kontrak - - - - 41
9 SD - - - 1 1
JUMLAH 6 42 22 2 107
Tabel II.2
Sarana dan prasarana
Dinas Tata Ruang Dan Perumahan Kota Denpasar
NO NAMA BARANG JUMLAH 2014 Kondisi saat ini
(1) (2) (3)
1 Toyota kijang 7
2 Suzuki / APV 1
3 Toyota kijang Inova 1
4 Toyota Avanza 1
5 Sepeda Motor 12
6 Bor listrik 1
7 GTS 3
8 Mesin ketik 9
9 Lemari besi 6
10 Rak Kayu 9
11 Filing besi 39
12 Berankas 5
13 Lemari Kaca 4
14 Lemari Kayu 10
15 Meja 1/2 biro 77
26
NO NAMA BARANG JUMLAH 2014 Kondisi saat ini
(1) (2) (3)
16 Meja Biro 10
17 Mesin Kalkulator 10
18 Meja Tamu 13
19 Kursi Rotan 70
20 Kursi lipat 25
21 Kursi putar 32
22 Jam dinding 15
23 Kulkas 2
24 AC 26
25 Kipas Angin 4
26 Televisi 5
27 Saund System 1
28 Werles 2
29 Handycam 1
30 Tus tel 5
31 Komputer 34
32 Lop Top 13
33 Kursi Eslon III 5
34 Kursi Eslon IV 14
35 Kursi Eslon II 1
37 Facsimile 2
38 Perinter 30
39 Kamera 14
40 Scanner 1
41 GPS 2
42 Peta Wilayah 5
43 White boord 6
44 LCD 1
45 Kursi rapat 100
46 Meja Rapat 4
47 Stabilisator 15
48 Lambang Garuda 2
49 Gambar Presiden/Wk 4
50 Meja Kecil 2
51 Kipas Angin 4
52 Handy Talky 6
27
NO NAMA BARANG JUMLAH 2014 Kondisi saat ini
(1) (2) (3)
53 Telpon PABX 14
54 RIG 5
55 RPU Radio 1
56 GTS 1
57 GPS 1
58 Hammer Test 1
59 Mesin Las 1
60 Server 1
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
Adapun tujuan Dinas Tata Ruang Dan Perumahan Kota Denpasar antara lain: (1).
Penataan Ruang Kota yang nyaman dan terkendali dan (2). Mengembangkan perumahan
murah yang layak huni. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai : (1). Mengendalikan
pemanfaatan ruang dan mencegah pelanggaran tata ruang dan bangunan; dan (2).
Mengembangkan perumahan yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota
Denpasar.
Berkaitan dengan kinerja pelayanan maka salah satu fungsi Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Kota Denpasar adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan
umu di bidang penataan ruang dan perumahan
1. Bidang Tata Ruang Kota
Lingkup pelayanan Bidang Tata Ruang Kota meliputi 2 ( dua) hal yaitu Pelayanan
Informasi Peruntukan Lahan dan Pelayanan Rekomendasi Reklame
1. Pelayanan Informasi Peruntukan Lahan :
Tahun 2012 = 414 permohonan
Tahun 2013 = 713 permohonan
Tahun 2014 = 1425 permohonan
Tahun 2015 = 1856 permohonan
2. Pelayanan Rekomendasi Reklame
Tahun 2014 = LED 9 buah; bilboard 69 buah; shopsign 27 buah
Tahun 2015 = LED 3 buah; bildoard 112 buah; shopsign 96 buah
28
Isu Strategis :
1. Belum tertatanya secara optimal fungsi bangunan di atas peruntukan lahan
yang telah ditetapkan pada RTRW, maupun peraturan tata ruang lainnya.
2. Belum optimalnya penataan reklame sesuai Peraturan Walikota Denpasar
Nomor 3 Tahun 2014.
3. masih adanya permasalahan batas wilayah yang belum jelas berpotensi
menimbulkan konflik dengan Kabupaten lain, hal ini perlu diantisipasi dengan
batas wilayah, luasan dan fungsi kawasan.
Upaya :
1. Memberi Pelayanan Informasi Peruntukan Lahan sesuai dengan RTRW,
RDTR maupun Peraturan Zonasi.
2. Mengoptimalkan pelayanan Rekomendasi Titik Reklame dan Rancang
Bangun Reklame sesuai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014.
3. Penyesuaian batas wilayah di perbatasan dengan Kabupaten lain agar di
selesaikan melalui pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(BKPRD) Kota Denpasar dan di tetapkan pada RDTR maupun Peraturan
Zonasi.
Harapan :
1. Pelayanan Informasi Peruntukan Lahan dapat memberikan kepastian
pemenfaatan lahan di Kota Denpasar dalam rangka mewujudkan keteraturan
Tata Bangunan sesuai Tata Ruang yang telah ditetapkan.
2. Dengan penataan reklame sesuai perturan yang ada, di harapkan mampu
menambah keindahan wajah Kota Denpasar.
3. Adanya kepastian batas wilayah akan memberikan kepastian peruntukan
lahan sesuai zona kawasan yang telah di tetapkan baik pada RTRW, RDTR
maupun Peraturan Zonasi.
29
Kendala :
1. Luas wilayah Kota Denpasar perlu didukung Tenaga Lapangan (SDM) yang
memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan di bidang pemetaan Tata
Ruang.
2. Cepatnya perubahan pemasangan reklame baru serta tidak sesuainya
pemasangan reklame di lapangan dengan rekomendasi yang telah diberikan
agar diantisipasi dengan peningkatan monitoring di lapangan berekomendasi
dengan bidang Pengendalian dan Penataan Kota serta SKPD terkait yang
tergabung dalam Tim Koordinasi Penyelenggaraan Reklame di Kota
Denpasar.
3. Hingga saat ini masih belum selesainya permasalahan batas wilayah Kota
Denpasar, menyebabkan Informasi Peruntukan Lahan di Kota Denpasar
khususnya di wilayah perbatasan menjadi terhambat
2. Bidang Perumahan
Mengembangkan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat di Kota
Denpasar
Kegiatan Bantuan Perbaikan Rumah tidak layak huni dari tahun 2011-2015, kepada
Masyarkat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai berikut :
1. Tahun 2011 Sebanyak 106 Unit
2. Tahun 2012 Sebanyak 56 Unit
3. Tahun 2013 Sebanyak 107 Unit
4. Tahun 2014 Sebanyak 39 Unit
5. Tahun 2015 Sebanyak 83 Unit
Isu strategis
1. Di Kota Denpasar masih banyak masyarakat kurang mampu (Masyarakat
Berpenghasilan Rendah) menempati rumah tidak layak huni, yang mana status
tanah yang ditempati bukan milik sendiri, sehingga tidak memenuhi ketentuan
untuk mendapat bantuan hibah dari Pemerintah Kota Denpasar
2. Urbanisasi/mobilisasi penduduk sangat tinggi sehingga kawasan permukiman
berkembang sangat pesat dan sporadic
30
Upaya-upaya
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rumah layak huni bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Denpasar
- Menyusun perencanaan tentang Kegiatan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah serta Revitalisasi Infrastruktur Pedesaan
- Melaksanakan Pendataan dan Pemetaan Perumahan dan Kawasan Kumuh di Kota
Denpasar
Kendala :
1. Masalah regulasi tentang penanganan perumahan dan permukiman serta kawasan
kumuh di Kota Denpasar.
2. Permasalahan Status lahan /tanah pada kawasn permukiman kumuh.
3. Kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang aturan masalah
perumahan/permukiman
4. Kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian
penduduk pendatang serta pemukiman kumuh.
Harapan :
1. Tersedianya Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota
Denpasar
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Rumah Sehat dan Rumah Layak
Huni
3. Berkurangnya Masyarakat yang menempati Rumah tidak layak huni di Kota
Denpasar
4. Berkurangnya Kawasan Kumuh di Kota Denpasar
3. Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan
Melaksanakan pemanfaatan ruang dengan kegiatan perencanaan dan
pembangunan gedung-gedung milik pemerintah dan fasilitas umum lainya. Dari
tahun 2011-2015 telah dibangun 4 gedung kantor SKPD dan 5 bangunan fasilitas
publik.
31
Menata wajah Kota Denpasar agar mencerminkan Kota Denpasar yang kreatif
berwawasan budaya sesuai dengan Tata Ruang dan Tata Bangunan. Baik dengan
melakasanakan pekerjaan penataan fisik maupun koordinasi dengan tim TABG.
Pembahasan rekomendasi Bangunan Gedung dari tahun 2011 s/d 2015 adalah :
a) 2011 : 4 bh
b) 2012 : 10 bh
c) 2013 : 15 bh
d) 2014 : 25 bh.
e) 2015 : 29 bh.
Menyusun dan melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang terkait
bangunan gedung. Tahun 2015 telah berhasil menyusun Peraturan Daerah
Bangunan Gedung dan telah disahkan oleh DPRD Kota Denpasar menjadi
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor.5 Tahun 2015 tentang Bangunan
Gedung.
Isu Strategis
12 SKPD di Pemkot Denpasar belum memiliki gedung kantor milik sendiri
(Pemerintah Kota Denpasar).
Belum memiliki bangunan Balai Budaya untuk mengakomodasi kegiatan
kreatifitas Seni dan Budaya.
Wajah Kota Denpasar belum dapat mencerminkan jati diri Kota Denpasar sebagai
kota kreatif dan berwawasan budaya.
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif terhadap penataan
wajah Kota Denpasar.
Tidak adanya Data Base Bangunan gedung di Kota Denpasar.
Upaya – Upaya
Menyusun DED dan dilanjutkan dengan pelaksanakan pembangunan gedung
kantor milik pemerintah dan fasilitas publik lainya.
Meningkatkan koordinasi pemecahan masalah pemanfaatan ruang dengan TABG
dan instansi terkait.
Sosialisasi peraturan bangunan gedung.
32
Melaksanakan pendataan bangunan gedung diseluruh kecamatan.
Harapan :
Terbangunnya gedung kantor untuk SKPD yang nyaman dalam melaksanakan
kegiatan perkantoran dan pelayanan masyarakat.
Terbangunnya fasilitas publik yang mengakomodasi kreativitas masyarakat dan
memperindah wajah kota yang berkarakter.
Masyarakat dapat berperan aktif dalam penataan wajah kota yang Kreatif
Berwawasan Budaya.
Memiliki data base bangunan gedung yang terintegrasi.
Kendala:
Keterbatasan dana dan lahan milik Pemerintah Kota Denpasar.
Kurang Partisipasi Masyarakat.
Kompetensi SDM yang tidak sesuai dengan Tupoksi.
4. Bidang Pengendalian dan Penataan Kota
Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan tupoksi yang ada.
Mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan yang telah disesuaikan
didalam RTRW.
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pemanfaatan ruang.
Melakukan sanksi kepada masyarakat yang melanggar pemanfaatan ruang dengan
melayangkan tegoran (SP I,II,dan III) adapun jumlah atau pelanggaran yang
didapat selama 5 tahun di tahun 2011 sampai 2015 adalah
o 2011 = 715 buah
o 2012 = 904 buah
o 2013 = 937 buah
o 2014 = 950 buah
o 2015 = 1263 buah
33
Isu Strategis :
Terus bertambahnya alih fungsi lahan di kota Denpasar dengan lahan pertanian
atau RTHK menjadi pemukiman.
Terus bertambahnya arus urbanisasi kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
Kurangnya kepastian hukum pemanfaatan ruang.
Upaya – Upaya :
Penyusunan sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang melalui web.
Peningkatan kompetensi aparatur pengendalian melalui diklat.
Menyusun NSPM pengendalian pemanfaatan ruang.
Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi.
Harapan :
Tersedianya perda pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terkait pengendalian pemanfaatan
ruang.
Jelasnya kepastian hukum terhadap pelanggaran pengendalian pemanfaatan
ruang.
Kendala :
Pemanfaatan RTHK merupakan hak milik masyarakat.
SDM aparatur masih kurang.
34
Adapun indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut seperti disajikan dalam tabel
berikut :
Tabel II.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tata Ruang Dan Perumahan
No Indikator Kinerja
Utama
Target
RPJMD
Realisasi
2011
Realisasi
2012
Realisasi
2013
Realisasi
2014
Realisasi
2015
Jumlah Kete-
rangan
1 Tertatanya sejumlah
kawasan
35
paket
13 12 16 7 10 58 Tercapai
2 Terbangunnya
sejumlah Gedung
Pemerintah
5 paket 5 4 16 4 2 31
Tercapai
3 Terehabilitasinya
sejumlah gedung
20
paket
1 1 17 5 11 35 Tercapai
4 Terbangunnya /
terehabiitasinya
sejumlah pasar di
Kota Denpasar
- 3 4 6 3 5 21 Tercapai
5 Terpantaunya
sejumlah pelanggaran
tata ruang
5 paket 3 4 3 1 1 12 Tercapai
6 Terehabilitasinya
sejumlah rumah
tangga miskin yang
tidak layak huni
152
unit
106 unit 56 unit 107 unit 39 unit 83 Unit 391 Tercapai
Pencapaian sasaran terciptanya pembangunan rumah yang layak bagi seluruh
masyarakat Kota Denpasar adalah sebagai berikut : (1). Komitmen Pemerintah Kota
Denpasar memberikan perhatian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dijabarkan dengan implementasi
sebagai program antara lain adalah Bantuan Perbaikan Rumah (RTM).Tahun 2011
direalisasikan sebanyak 106 unit rumah,Tahun 2012 di realisasikan 56 unit rumah, tahun
2013 direalisasikan lagi sebanyak 107 unit rumah, tahun 2014 direalisasikan lagi
sebanyak 39 unit rumah, tahun 2015 direalisasikan sebanyak 83 unit rumah. Dinas Tata
Ruang telah melakukan Standar Pelayanan Minimum tentang Standar Pelayanan
Minimum di Bidang Penataan Ruang dan Perumahan sebagai tersaji pada tabel II.4
sebagai berikut :
35
Tabel II.4
SPM Bidang Penataan Ruang
No Jenis Pelayanan Dasar Standar Palayanan Minimal Batas Waktu
Pencapaian
2015
Indikator Nilai
VII Penataan
Ruang
Informasi Penataan
Ruang
1 Persentase tersedianya
informasi mengenai rencana
tata ruang (RTR) wilayah
kabupaten / Kota beserta
rencana rincinya melalui peta
analog
100% 2019 Kabupaten/Kota 100
100% 2019 Kecamatan 100
100% 2019 (Kelurahan ) 0
2 Persentase tersedianya
informasi mengenai rencana
tata ruang (RTR) wilayah
Kabupaten / Kota beserta
rencana rincinya melalui peta
digital
100% 2019 Kabupaten/Kota 100
100% 2019 Kecamatan 0
100% 2019 (Kelurahan ) 0
Penyediaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Publik
Persentase tersedianya
luasan RTH publik sebesar
20%dan Luas Wilayah
Kota/Kawasan perkotaan
50% 2019 91.62
SPM Bidang Perumahan Rakyat
No Jenis Pelayanan Dasar Skala Kota /
Kabupaten Indikator SPM Data yang Diperlukan
Hasil Perhi-
tungan (%) I Rumah Layak Huni dan Terjangkau 1. Cakupan ketersediaan
rumah layak huni
Jumlah rumah
layak huni
Jumlah rumah
2016 165,571.00 167,350.00 98.94
2. Cakupan Layanan
Rumah Layak Huni Yang
Terjangkau
Jumlah RT
MBR yg
menempati
rumah layak
huni yg
terjangkau
Jumlah RT
MBR
Hasil
perhitungan
2016 932 932 100
II Lingkungan yang Sehat dan Aman
yang didukung dengan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Cakupan lingkungan yg
sehat dan aman yg
didukung Prasarana,
sarana dan Utilitas Umum
(PSU)
Jumlah
lingkungan yang
didukung PSU
Jumlah
lingkungan
perumahan
2016
Air Bersih 153,511.00 167,350.00 91.73050493
Persampahan 112,160.00 167,350.00 67.02121303
Sanitasi 167,350.00 167,350.00 100
36
2.5. ANALISIS INTERNAL
A. Analisis Internal
Kekuatan.
1. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Sebagai Dinas Teknis yang membantu Walikota dalam merumuskan kebijaksanaan
teknis dibidang penataan Kota,perumahan,lingkungan dan bangunan, serta
pengendalian Penataan Kota.
b. Menyusun Renstra Dinas, melaksanakan manajemen organisasi, dan pembinaan
pegawai
c. Mengadakan penelitian dan menkoordinasikan penelitian untuk kepentingan
penataan kota, perumahan, lingkungan dan bangunan, serta pengendalian penataan
Kota.
2. Sumber Daya Aparatur
a. Dari sisi jumlah pegawai sudah cukup memadai
b. Dari sisi pengalaman kerja sebagian telah berada di Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Kota Denpasar lebih dari 5 ( lima ) tahun
3. Sarana dan Prasarana
a. Program Sofware yang ada masih dapat dikembangkan untuk proses pendataan,
informasi, pelayanan public dan pembangunan
b. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ada masih cukup baik kondisinya
c. Meja, kursi, dan ruangan yang ada sekarang masih cukup baik kondisinya
Kelemahan
1. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Mekanisme penataan kota,Perumahan, lingkungan dan bangunan serta
pengendalian penataan kota masih belum terbangun secara konsisten
b. Koordinasi penataan, perumahan, lingkungan dan bangunan, serta pengendalian
penataan kota masih lemah
c. Persepsi terhadap proses penataan kota, perumahan,lingkungan dan bangunan, serta
pengendalian penataan kota masih belum sama dan merata diantara staf
d. Program kerja masih belum dapat sepenuhnya dilaksanakan
37
2. Sumber Daya Manusia Aparatur
a. Belum memiliki staf yang sesuai dengan tuntutan bidang keahlian
b. Beberapa staf masih berada pada posisi yang tidak sesuai dengan bidang keahlian
c. Masih kurangnya upaya peningkatan kemapuan staf dalam bidang tugasnya
3. Sarana dan Prasarana
a. Masih adanya kekurangan jumlah computer dan jaringannya dalam mendukung
pelaksanaan tugas
b. Kondisi kendaraan roda 4 sebanyak 10 unit dengan tahun pembuatan yang sudah
cukup lama, kondisinya sudah kurang optimal, kendaraan roda 2 sebagian besar
kondisinya juga kurang optimal
c. Bangunan masih pinjam dengan provinsi.
2.6. ANALISIS EKSTERNAL
PELUANG
1. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Adanya peluang lebih besar dalam melakukan inovatif terkait dengan pelaksanaan
tugas
b. Adanya kebijakan untuk lebih banyak melibatkan masyarakat dan swasta dalam
proses pembangunan
c. Kontrol masyarakat terhadap pembangunan sudah sangat terbuka
2. Sumber Daya Manusia Aparatur
a. Adanya sumber daya manusia yang dapat direkrut sesuai bidang keahlian yang
dibutuhkan dalam penataan kota,perumahan dan pengendalian penataan kota
b. Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, khusus keahlian
dan keprefesionalan
38
3. Sarana dan Prasarana
a. Adanya beberapa sumber dana diluar APBD Kota untuk pengadaan sarana dan
prasarana sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kemampuan di bidang
penataan kota dan perumahan
b. Adanya dana pemeliharaan kendaraan operasional yang dapat di optimalkan
ANCAMAN
1. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Adanya perubahan-perubahan aturan dari pemerintah atasan yang berpengaruh
terhadap mekanisme kerja
b. Masih banyaknya permasalahan yang belum dapat dikoordinasikan secara baik,
sehingga penanganan masih banyak memerlukan waktu
c. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan yang berlebihan
2. Sumber Daya Manusia Aparatur
a. Adanya rekruitmen staf yang masuk Dinas Tata Ruang dan Perumahan belum
sesuai dengan keahlian yang di butuhkan
3. Sarana dan Prasarana
a. Kebijakan untuk tidak menambah sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan
yang semakin bertambah dan kompleks
b. Perpanjangan hak guna pakai Dinas Tata Ruang dan Perumahan
2.7. ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL
Kekuatan – Peluang.
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Adanya peluang lebih besar dalam melakukan inovatif terkait dengan pelaksanaan
tugas, maka sebagai Dinas Teknis yang membantu Walikota dalam bidang penataan
ruang kota, pengawasan dan pengendalian bangunan, dapat di lakukan :
a. Inovasi-inovasi di bidang penantaan kota, pengawasan dan pengendalian
pembangunan dengan melibatkan masyarakat
b. Penelitian-penelitian di bidang lintas sektor, memberikan dampak besar bagi
pembangunan kota Denpasar
39
c. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kota dan
perumahan agar sesuai dengan Visi dan Misi
2. Sumber Daya Manusia Aparatur
Dengan adanya SDM yang cukup lama bekerja dengan tingkat pendidikan yang
memadai, maka hal-hal yang dapat ditempuh adalah meningkatkan profesionalisme
dengan jalan :
a. Memberikan kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan, dan
magang
b. Menyusun kreteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan
3. Sarana dan Prasarana
Dari sisi teknologi, dengan software dan hardware yang dimiliki, serta
kemungkinan untuk pengembanganya,maka langkah yang di tempuh adalah :
a. Mengembangkan TI dan GIS dalam mendukung data base yang lebih baik
dalam menunjang di bidang penataan kota dan perumahan.
b. Mengembangkan perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung TI
dan GIS.
Dari sisi sarana mobilitas dan perlengkapan lainnya yang dimiliki masih cukup
baik, maka hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
a. Mengoptimalkan pemanfaatan sesuai dengan tuntutan tugas
b. Menyusun daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan
secara bertahap dan optimasi pemeliharaan
40
Kekuatan – Ancaman
Tugas Pokok dan Fungsi
1. Memanfaatkan inovasi-inovasi di bidang penataan kota dan perumahan dengan
melibatkan masyarakat / fasilitas untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika
yang terjadi
2. Memanfaatkan hasil penelitian lintas sector untuk meningkatkan kualitas
perencanaan,koordinasi, dan dinamika perubahan
3. Memanfaatkan hasil koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi
4. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk
meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi
Sumber Daya Manusia Aparatur
1. Memanfaatkan hasil mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan, dan
magang untuk meningkatkan keahlian dalam bidang tugas
2. Memanfaatkan kreteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan
untuk menumbuh kembangkan profesionalisme aparatur dan seleksi rekruitmen
aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme
Sarana dan Prasarana
1. Mengoptimalkan TI dan GIS dalam mendukung perencanaan yang lebih baik
dalam menunjang penataan kota dan perumahan
2. Mengoptimalkan perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung TI dan
GIS
3. Memanfaatkan daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan
secara bertahap dan optimasi pemeliharaan
Kelemahan – Peluang
Tugas Pokok dan Fungsi
1. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan penataan kota, dan
perumahan dengan melibatkan masyarakat / fasilitas untuk meningkatkan kualitas
dan konsistensipembangunan secara lebih terstruktur
2. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas
sektor untuk meningkatkan kualitas pembangunan
41
Sumber Daya Manusia Aparatur
1. Memanfaatkan criteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan
untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang
profesionalisme
2. Meningkatkan kemampuan aparatur yang ada sesuai dengan tugas fungsi pokok
dan fungsinya
Sarana dan Prasarana
1. Memanfaatkan daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan
secara bertahap dan optimasi pemeliharaan
2. Memanfaatkan ruangan yang ada untuk penambahan ruangan agar memenuhi
standart kelayakan kerja.
42
BAB III
ISU STRATEGIS
3. 1. ISU STRATEGIS.
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan
dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-
tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat
strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Perumahan dalam
memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan
inetrnal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian
kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan
yang tidak boleh diabaikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita
identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu :
1. Belum terpenuhinya penyedian ruang terbuka hijau yang memadai dalam rangka
menciptakan Ruang Hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan Kota,
memerlukan ketersediaan tanah yang memadai.
2. Belum optimalnya pemanfaatan fungsi bangunan sesuai dengan peruntukan lahan
yang telah di tetapkan RTRW, RDTR, maupun Peraturan Zonasi.
3. Belum optimalnya penetapan peraturan bangunan gedung dalam penataan wajah
kota sesuai dengan Perda Prov. Bali No.5 Tahun 2005 dan Perda Kota Denpasar
No. 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.
4. Banyaknya bermunculan bangunan – bangunan baru yang tidak mempunyai IMB
dan terjadinya pelanggaran di Jalur Hijau.
5. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana umum yang representatif di
Kota Denpasar.
6. Belum optimalnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
serta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota
Denpasar.
7. Belum Optimalnya kemampuan dan wawasan SDM sesuai dengan kompetensi.
43
3.2. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana
Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional serta diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana
pembangunan Provinsi, Nasional dan rencana pembangunan daerah. Renstra Dinas Pekerjaan
umum Kota Denpasar dirumuskan mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Bali serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Misi. Dengan adanya
sinkronisasi Renstra antara Propinsi dan Pusat maka diharapkan program dan kegiatan
Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat dapat berjalan searah.
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Denpasar secara administratif wilayah memiliki 4 Kecamatan, 43
Desa/Kelurahan. Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari 10 Desa, Denpasar Timur 11
Desa/Kelurahan, Denpasar Barat 11 Desa/Kelurahan, dan Denpasar Utara 11
Desa/Kelurahan. Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung disebelah utara,
barat dan selatan, sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan
Selat Lombok. Luas wilayah Kota Denpasar sebesar 12.778 Ha atau 2,18 persen dari luas
wilayah Propinsi Bali. Sedangkan bila dilihat dari penggunaan tanahnya, dari luas
wilayah yang ada sekitar 2.506 Ha merupakan lahan sawah, 516 Ha merupakan lahan
pertanian bukan sawah dan sisanya seluas 9.756 Ha merupakan lahan bukan pertanian
seperti jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lain.
Kota Denpasar mulai tahun 2006 dimekarkan sehingga secara administrasi
wilayah kecamatan telah terdiri dai 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Denpasar
Selatan, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Barat, Kemacamatan
Denpasar Utara. Batas administrasi wilayah Kota Denpasar adalah:
1. Sebelah Utara :Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Badung)
2. Sebelah Timur :Kecamatan Sukawati (Gianyar) dan Selat
Badung
3. Sebelah Selatan :Selat Badung dan Kecamatan Kuta (Badung)
4. Sebelah Barat :Kecamatan Kuta Utara (Badung)
44
Berdasarkan luas wilayah, kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas
yaitu 49,99 km2 (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,42 km2
(24,59 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,06 km2 (18,83
persen). Adapun kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur
dengan luas wilayah 22,31 km2 (17,46 persen) seperti yang disajikan pada Tabel III.1
Tabel III.1
Luas Wilayah Kota Denpasar dan Ketinggiannya dari Permukaan Laut Menurut
Kecamatan, 2015
No Kecamatan
Luas
Wilayah
(km2)
Persentase
Dibanding Luas
Kota Denpasar
(%)
Persentase
Dibanding Luas
Pulau Bali
(%)
Ketinggian dari
Permukaan Laut
(m)
1. Denpasar Selatan 49,99 39,12 0,89 00-12
2 Denpasar Timur 22,31 17,46 0,40 00-75
3 Denpasar Barat 24,06 18,83 0,43 00-75
4 Denpasar Utara 31,42 24,59 0,56 00-75
Kota Denpasar 127,78 100,00 2,27 00-75
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2015
b. Letak dan kondisi geografis
Menurut letak geografis Kota Denpasar berada antara 08 35’ 31” – 08 44” 49”
lintang Selatan dan 115 10’ 23”-115 16’ 27” bujur timur. Selama tahun 2013 curah hujan
yang terjadi berdasarkan pemantauan Balai Meteorologi dan Giofisika Balai Besar
Wilayah III Denpasar berada pada keadaan rata-rata. Curah hujan cukup tinggi terjadi
pada bulan Januari dan Desember. Letak geografis Kota Denpasar selengkapnya
disajikan pada Tabel III.2.
Tabel III.2.
Letak Geografis Kota Denpasar Menurut Kecamatan, 2015
No. Kecamatan Lintang Selatan Bujur Timur
1. Denpasar Selatan 08040’00”-08044”49” 115011’23”-115015’54”
2. Denpasar Timur 08035’31”-08040’36” 115012’29”-115016’27”
3. Denpasar Barat 08036’24”-08041’59” 115010’23”-115014’14”
4. Denpasar Utara 08035’31”-08044’49” 115012’09”-115014’39”
Sumber: BPS, Kota Denpsar 2015
45
c. Topografi
Topografi dan iklim wilayah Kota Denpasar sebagian besar merupakan dataran,
dan secara umum miring kearah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0-75m di atas
permukaan laut, dataran pantai dengan kemiringan lahan berkisar 0-5%, di bagian tepi
kemiringannya bisa mencapai 15%. Panjang pantai kurang lebih 11 km, berupa perairan
laut pantai Padang Galak dan Pantai Sanur serta pantai pulau Serangan.
d. Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya yang dimaksud adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman;
b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
c. Kawasan peruntukan perkantoran
d. Kawasan peruntukan pariwisata
e. Kawasan peruntukan industri dan pergudangan
f. Kawasan ruang evakuasi bencana
g. Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal
h. Kawasan ruang terbuka non hijau
Kawasan peruntukan lainnya seperti:
a. Kawasan peruntukan fasilitas pendidikan
b. Kawasan peruntukan fasilitas kesehatan
c. Kawasan peruntukan fasilitas rekreasi, taman dan olah raga
d. Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan
e. Kawasan peruntukan pertanian
f. Kawasan peruntukan perikanan
46
BAB IV
TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
Berdasarkan arah Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021
serta memperhatikan keharmonisan dengan agenda pembangunan Nasional yang
dituangkan dalam RPJMN 2016-2019, maka disusun tujuan dan sasaran
pembangunan daerah Kota Denpasar untuk lima tahun mendatang yang dirumuskan
berdasarkan analisis isu strategis yang dihadapi Kota Denpasar dalam lima tahun
mendatang.
4. 1 TUJUAN
Adapun tujuan bidang penataan ruang adalah menata ruang kota yang nyaman
dan terkendali.
Tujuan bidang perumahan untuk mengembangkan perumahan murah yang
layak huni.
Adapun arah kebijakan di bidang tata ruang adalah :
- Mempertahankan keberadaan RTHK bukan hanya sebagai daerah resapan air,
tetapi juga sebagai daya tarik yang tidak hanya dapat dilihat dari segi ekonomi
dan bisnis sekaligus merupakan daya tarik pariwisata yang berorientasi
pertanian (Agrowisata).
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasaan terhadap tata ruang dan
lingkungan hidup.
Adapun arah kebijakan di bidang perumahan adalah :
- Meningkatkan kualitas dan mengendalikan perumahan yang layak dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan sesuai budaya
setempat.
- Mewujudkan masyarakat mandiri melalui pembangunan perumahan yang
layak terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
4.2 SASARAN
Bidang Penataan Kota : Mengendalikan pemanfaatan dan menurunnya
pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan .
Bidang Perumahan : Mengembangkan perumahan yang layak dan sehat bagi
seluruh masyarakat Kota Denpasar.
47
4. 3 STRATEGI
Bidang Penataan Ruang
- Menata ruang secara efektif dan efisien.
Bidang Perumahan
- Memberdayakan masyarakat di wilayah yang rawan bencana.
- Mengembangkan peraturan terkait dengan pembangunan rumah
sederhana yang layak.
- Mengelola arial pemukiman umum.
- Mempertahankan ruang terbuka hijau kota.
Bidang Tata Ruang
- Merencanakan penataan ruang dengan merevisi peraturan Tata Ruang.
- Mendayagunakan rencana tata ruang sesuai peruntukannya.
- Mengendalikan pemanfaatan ruang dan memantapkan koordinasi dan
konsultasi antar lembaga yang terkait dengan penataan ruang.
- Mengendalikan ruang terbuka hijau sebagai paru – paru kota.
Bidang Perumahan
- Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pemberdayaan komunitas
perumahan.
- Membina kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam
menanggulangi bencana.
- Menyusun NSPM perumahan.
- Sosialisasi peraturan bidang perumahan.
- Menyusun NSPM bidang perumahan umum dan membangun sarana
prasarana pemukiman umum.
- Menata ruang hijau kota
- Mengendalikan ruang hijau kota.
4.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Kota Denpasar.
Dalam upaya untuk mencapai misi yang telah ditetapkan maka misi
sebagaimana dimaksud diatas dijabarkan kedalam 4 (empat) tujuan dan 5 (lima)
sasaran. Tujuan Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota
Denpasar adalah :
48
1. Mewujudkan penataan ruang yang optimal dan konsisten
2. Mengendalikan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota
3. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh
4. Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dengan mengefisienkan
penggunaan lahan
Untuk tercacapaianya tujuan jangka menengah, maka ditetapkan 5 (lima)
Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
sebagaimana dibawah ini :
1. Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang
2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang
3. Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat
4. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang
5. Meningkatknya kualitas pelayanan publik bidang Pekerjaan umum yang
bebas KKN.
a. Ringkasan Rancangan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Denpasar
Berdasarkan atas kondisi wilayah dan evaluasi capaian RPJMD Periode 2010-2015 yang
telah dilakukan dan rumusan visi dan misi RPJPD Kota Denpasar serta arah kebijakan
pembangunan Provinsi Bali dan arah kebijakan Pembangunan Nasional sebagaimana dituangkan
dalam uraian pencapaian Nawa Cita, maka tujuan pembangunan Kota Denpasar dalam lima tahun
ke depan tahun 2016-2021 adalah sesuai dengan Visi RPJPD yaitu : Mewujudkan Kota Denpasar
sebagai Kota Budaya Dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan azas pembangunan berkelanjutan,
maka arah tujuan pembangunan Kota Denpasar periode tahun 2016-2021 juga hendaknya
mempertimbangkan keberlanjutan visi periode sebelumnya sesuai dengan hasil evaluasi
pelaksanaan RPJMD periode tahun 2010 – 2015.
Sesuai dengan keterkaitan arah kebijakan yang dituangkan dalam RPJPD Kota Denpasar
dan arah kebijakan nasional periode tahun 2015-2019, maka dapat dirumuskan beberapa alternatif
tujuan dan sasaran yang dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam usaha mewujudkan
Visi pembangunan jangka panjang untuk periode ke 3 (tiga) RPJMD yaitu periode tahun 2016-
2021 seperti diuraikan dalam matrik Tabel berikut.
49
Tabel III.3
Keterkaitan Visi-Misi RPJPD, Arah Kebijakan RPJMN dengan Rumusan Alternatif
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 Misi RPJPD Kota
Denpasar 2005-2025
Nawa Cita RPJMN
2015-2019
Prioritas
Pembangunan
RPJMN 2015-
2019
Rumusan Tujuan
RPJMD 2016-2021
Rumusan Sasaran
RPJMD 2016-2021
Mewujudkan
Pemberdayaan Lembaga
Pakraman, Budaya dan
pemahaman Agama
Penjabaran dari Cita
Kelima, Cita Kedelaan
dan Cita Kesembilan
dari Nawa Cita
1. Meningkatkan
pemahaman,
penghayatan dan
pengamalan ajaran
agama sebagai
landasan moral dan
etika dalam
kehidupan
berbangsa dan
bernegara, serta
mewujudkan
harmonisasi sosial
dan kerukunan umat
beragama;
2. Mewujudkan insan
Indonesia yang
bermartabat,
berkarakter dan
berjati diri yang
mampu menjunjung
tinggi nilai budaya
bangsa dan
peradaban luhur
ditengah pergaulan
global;
3. Meningkatkan
budaya tata kelola
pemerintahan yang
bersih, efektif,
demokratis, dan
terpercaya;
1. Penguatan budaya
Bali sebagai jati
diri masyarakat
yang menjunjung
moral dan etika
menuju
masyarakat Kota
Denpasar yang
harmonis, tertib,
dan seimbang.
2. Peningkatan tata
kelela
pemerintahan
yang bersih,
efektif dan
berwibawa dan
demokratis.
1. Terwujudnya
pelestarian
warisan budaya
dan adat Bali.
2. Meningkatnya
pegelaran seni
dan budaya Bali
yang
mendukung
pengembangan
nilai nilai
budaya, etika
dan moral.
3. Mingkatnya
mutu pelayanan
publik yang
akunTabel,
bersih dan
demokratis.
4. Meningkatnya
informasi dan
komunikasi
publik
Mewujudkan Penguatan
Sistem Ekonomi
Kerakyatan dalam menun -
jang pembangunan yang
Penjabaran dari Cita
Pertama, Cita Keenam,
dan Cita Ketujuh dari
Nawa Cita
4. Mendorong
pertumbuhan
ekonomi yang
cukup tinggi serta
berkelanjutan;
3. Peningkatan
pertumbuhan
ekonomi Kota
Denpasar yng
5. Meningkatnya
perekonomian
wilayah yang
berdaya saing
global berbasis
50
Misi RPJPD Kota
Denpasar 2005-2025
Nawa Cita RPJMN
2015-2019
Prioritas
Pembangunan
RPJMN 2015-
2019
Rumusan Tujuan
RPJMD 2016-2021
Rumusan Sasaran
RPJMD 2016-2021
lebih merata dan
berkedilan
5. Meningkatkan
kedaulatan pangan,
energi, dan
akselerasi industri
dan pariwisata yang
didukung oleh
penguatan
infrastruktur,
pertanian, maritim
dan kelautan;
6. Meningkatkan
infrastruktur
wilayah yang
mendorong
pertumbuhan dan
pemerataan
ekonomi.
7. Pemenuhan
terhadap layanan
dasar air minum dan
sanitasi yang layak,
berkelanjutan dan
merata;
merata antar
wilayah
4. Peningkatan
terhadap layanan
kebutuhan dasar
masyarakat Kota
Denpasar seperti
air bersih,
perumahan bagi
yang tidak
mampu, dan
sanitasi
lingkungan.
ekonomi
kerakyatan
melalui
pengembangan
usaha mikro,
industri kecil
dan menengah
dan koperasi,
pertanian,
perikanan dan
kelautan yang
didukung oleh
ketersediaan
infrastruktur
wilayah yang
memadai.
6. Meningkatya
ilkim investasi
daerah
7. Meningkatnya
ketahanan
pangan dan
energi,
8. Meningkatnya
penataan
wilayah,
ketersediaan
jaringan irigasi
dan
infrastruktur,
serta sarana dan
prasarana
wilayah.
9. Meningkatnya
ketersediaan
pelayanan dasar
perumahan, air
bersih, energi,
komunikasi,
51
Misi RPJPD Kota
Denpasar 2005-2025
Nawa Cita RPJMN
2015-2019
Prioritas
Pembangunan
RPJMN 2015-
2019
Rumusan Tujuan
RPJMD 2016-2021
Rumusan Sasaran
RPJMD 2016-2021
dan sanitasi
lingkungan
Mewujudkan Peningkatan
Kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM)
Penjabaran dari Cita
Kelima, Cita
Kedelapan, dan Cita
Kesembilan dari Nawa
Cita
8. Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia yang
dilakukan melalui:
(a) meningkatkan
kualitas penduduk
dan pembangunan
keluarga untuk
mendorong
masyarakat
Indonesia dalam
membentuk
keluarga kecil,
bahagia, dan
sejahtera; (b)
mempercepat
peningkatan taraf
pendidikan seluruh
masyarakat; (c)
Meningkatkan
status kesehatan dan
gizi masyarakat; (d)
Meningkatkan
pelayanan
kesejahteraan sosial
untuk memenuhi
hak-hak dasar
terutama bagi
disabilitas dan
lanjut usia agar
dapat menjadi
produktif; ( e)
pengarusutamaan
gender (PUG) di
berbagai bidang
pembangunan dan
perlindungan anak;
5. Peningkatan akses
pendidikan dan
kesehatan yang
berkualitas guna
terwujudnya
peningkatan
kualitas penduduk
yang sejahtera,
bahagia.
6. Peningkatan
inovasi dan
teknologi daerah
7. Peningkatan
perlindungan
sosial bagi ibu
dan anak, warga
kurang mampu,
disabilitas, lanjut
usia sesuai
dengan harkat dan
martabat manusia
dan pemperkuat
ketangguhan
terhadap bencana,
migitasi dan
adaptasi
perubahan iklim.
10. Meningkatnya
pelayanan
kependudukan
dan KB
11. Meningkatnya
akses,mutu, dan
relevansi
pendidikan,
12. Meningkatnya
akses dan mutu
pelayanan dasar
kesehatan
masyarakat
13. Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
14. Meningkatnya
daya saing
SDM
15. Meningkatnya
pemafaatan
inovasi daerah
dan TTG dalam
berbagai bidang
pembangunan
16. Meningkatnya
perlindungan
kesejahteraan
sosial bagi
warga kurang
mampu/ miskin,
disabilitas dan
manula sesuai
dengan
martabat
manusia.
52
Misi RPJPD Kota
Denpasar 2005-2025
Nawa Cita RPJMN
2015-2019
Prioritas
Pembangunan
RPJMN 2015-
2019
Rumusan Tujuan
RPJMD 2016-2021
Rumusan Sasaran
RPJMD 2016-2021
(f) Peningkatan
kapasitas inovasi
dan teknologi yang
berkelanjutan;
17. Meningkatnya
daya saing dan
produktivitas
tenaga kerja
18. Meningkatnya
perlindungan
bagi
perempuan, ibu
dan anak.
19. Meningkatnya
kemampuan
daerah dalam
penanggulangan
kebencanaan
Mewujudkan Keamanan
dan Lingkungan Kondusif
Penjabaran dari Cita
Pertama, Cita Kedua,
dan Cita Keempat dari
Nawa Cita
9. Penegakan hukum
yang berkualitas;
10. Pemanfaatan,
pengelolaan, dan
konservasi
sumber daya alam
dan lingkungan
hidup yang lesatri
dan berkelanjutan;
8. Peningkatan
penegakan perda,
keamananan dan
ketertiban umum.
9. Peningkatan
kualitas
lingkungan dan
pengelolaan
sumber daya alam
yang efektif dan
berkelanjutan.
20. Meningkatnya
rasio penegakan
perda, dan
menurunnya
angka
kriminallitas
warga Kota
Denpasar.
21. Meningkatkan
konservasi alam
dan kualitas
lingkungan
hidup Kota
Denpasar.
53
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN
SUMBER DANA INDIKATIF
5.1. RENCANA PROGRAM
Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan
dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen
perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian
dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri
No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum
pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Program dirumuskan untuk menjawab
permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk
mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang
telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan
lainnya. Program dan Kegiatan Renstra Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
Tahun 2016-2021 tertuang selengkapnya pada table V.I
Untuk menindak lanjuti arah kebijakan penataan ruang sesuai rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM) Kota Denpasar di Dinas Tata Ruang dan
Perumahan menetapkan beberapa program :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4) Program Perencanaan Tata Ruang
5) Program Pemanfaatan Ruang
6) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
7) Program Pengembangan Perumahan
54
8) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
5.2. INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis
pemerintah Kota Denpasar, yang dilaksanakan oleh unit kerja / satuan kerja di lingkungan
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, disamping indikator kinerja juga
sasaran yang telah ditetapkan memuat informasi tentang Program Kerja, Kegiatan
kebijakan dan rencana capaian kinerjanya.
5.3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR dan PAGU
INDIKATIF
Metode program, kegiatan, indikator dan hasil indikatif, Dinas Tata Ruang dan
Perumahan dijabarkan lebih rinci dalam bentuk, program, kegiatan yang harus di
laksanakan dalam kurun waktu lima tahun yaitu penataan ruang kota yang nyaman dan
terkendali sebagaimana Tabel V.1 dibawah ini.
Tabel V.1
Matrik Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
No
Program
Kegiatan
Indikator
Pagu Indikatif (Juta)
2016 2017 2018 2019 2020
Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)
1 2 3 4 6 8 10 12 14
I Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya
Jasa Administrasi
Perkantoran
2.640.910 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000
II Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1.365.117 1.800.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
III Program Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Terlaksananya
Kursus-kursus dan Pelatihan
sesuai aturan
yang berlaku
150.000 200.000 200.000 200.000 200.000
55
No
Program
Kegiatan
Indikator
Pagu Indikatif (Juta)
2016 2017 2018 2019 2020
Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)
1 2 3 4 6 8 10 12 14
IV Program Pengembangan
wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Perencanaan
Pengembangan
Infrastruktur
- DED
Penataan
Sarana dan Prasarana Kota
- 55.960 60.000 65.000 70.000
- DED
Pembangunan / rehabilitasi
bangunan
Pemerintah dan Publik yang
beraksitektur
Bali
- 2.145.385 500.000
550.000 600.000
Pembangunan
/Peningkatan
Infrastruktur
- Terbangunnya
/Terehabilitasin
ya bangunan Pemerintah dan
Publik yang
beraksitektur Bali
- 449.373.000
7.894.583
8.884.041
9.922.445
- Tertatanya
Sarana dan Prasarana Kota
- 3.941.360 4.000.000 5.000.000
5.500.000
V Program Pengembangan
Perumahan
Penyusunan
Norma, standar,
pedoman dan manual (NSPM)
Dokumen
Norma,Standar,
Pedoman dan Manual
(NSPM)
- 477.800 300.000 550.000 250.000
Perbaikan Rumah Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah (MBR)
Tersedianya Dokumen DED
dan Rumah
layak huni bagi Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah (MBR)
707.185 1.288.233 1.500.000 1.750.000 1.500.000
Pendataan
pemetaan Kawasan
kumuh di Kota Denpasar
Dokumen
Kawasan
Kumuh di Kota Denpasar
- 337.800 - 500.000 -
Rencana Kawasan
Permukiman
Kumuh Perkotaan (RKPKP)
Presentase
penurunan
kawasan kumuh
- - 400.000 - 500.000
Kegiatan
penyusunan program
peningkatan
kawasan pemukiman
(P2KKP) di Kota
Denpasar
Dokumen
Program Peningkatan
Kwalitas
Kawasan Pemukiman
(P2KKP)
- 408.768 - 500.000 -
Penetapan kebijakan strategi
dan program perumahan
(RP3KP)
Jumlah kebijakan di
bidang perumahan
yang
diterbitkan
- - 400.000 - 600.000
Pendataan Perumahan di Kota
Denpasar
Dokumen Perumahan di
Kota Denpasar
287.800 - 500.000 - -
VI Program Perencanaan
Tata Ruang
Penataan Kawasan terpadu di Kec.
Denpasar Barat
Terwujudnya LC Subak
Mergaya di
Kec. Denpasar
Barat
285.134 358.634 360.000- 365.000 370.000
56
No
Program
Kegiatan
Indikator
Pagu Indikatif (Juta)
2016 2017 2018 2019 2020
Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)
1 2 3 4 6 8 10 12 14
Penyusunan
rencana teknis
Ruang Kawasan
Dokumentasi
Master Plan
Setra Badung Kota Denpasar
- 318.284 - - -
VII Program Pemanfaatan
Ruang
Penysunan DED
Kantor Desa di Kota Denpasar
Tersedianya
Dokumen DED rehabilitasi
Kantor Desa di
Kota Denpasar
341.683 - - - -
Rehabilitasi Kantor Lurah di
Kota Denpasar
Terehabilitasi Kantor Lurah
di Kota Denpasar
7.242.267 - - - -
Rehabilitasi
Tembok
Penyengker Kantor Camat Denpasar
Timur
Terebalitasi
Tembok
Penyengker Kantor Camat
Denpasar
Timur
219.040 - - - -
Rehabilitasi
Tembok
Penyengker Kantor Kepala Desa
Sumerta Kauh
Terehabilitasi
Tembok
Penyengker Kantor Kepala
Desa Sumerta
Kauh
218.844 - - - -
Renovasi dan Penyusunan DED
Pasar Desa di Kota
Denpasar
Terenovasinya Pasar Desa dan
tersusunnya
DED Pasar
Desa di Kota
Denpasar
4.045.110
-
- - -
Pemeliharaan Kawasan
Pedestrian di Pusat
Kota
Terpeliharanya Pendestrian di
Pusat Kota dan
sekitarnya
74.391
- - - -
Pemeliharaan Planterbox Taman
di Jalan Sudirman
Terpeliharanya Planterbox
Taman Jalan Sudirman di
Kota Denpasar
33.482 - - - -
OP Pemanfaatan
Ruang
Tersusunnya
Laporan Informasi
Pemanfaatan
Ruang di Kota Denpasar
162.836 253.136 177.060 194.770 214.240
Survey harga
Satuan barang jasa
Pembuatan
Analisa Tahun 2017
116.975 180.469 120.000 130.000 140.000
Koordinasi
pemecahan
masalah pemanfaatan
ruang(evaluasi dan
rekomendasi TABG)
Terpecahkanny
a masalah
pemanfaatan ruang
736.476 7000.000
750.000 800.000 850.000
Renovasi Pura dan
Penataan Halaman Gedung DPRD di
Kota Denpasar
Renovasi Pura
dan Penataan Halaman
Gedung DPRD
Kota Denpasar
2.893.660 - - - -
57
No
Program
Kegiatan
Indikator
Pagu Indikatif (Juta)
2016 2017 2018 2019 2020
Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)
1 2 3 4 6 8 10 12 14
Renovasi Interior
Ruang Sidang
Gedung Kantor DPRD Kota
Denpasar
Renovasi
Interior Ruang
Sidang Gedung DPRD Kota
Denpasar
4.680.445 - - - -
Pembangunan Gedung Kantor
Camat Denpasar
Utara
Gedung Kantor Camat
Denpasar Utara
9.278.678 - - - -
Pembuataan DED Balai Budaya
DED Balai Budaya Kota
Denpasar
727.385 - - - -
Penataan parkir di Pantai Mertasari
Sanur Kauh Kota
Denpasar
Tertatanya Pantai
Mertasari Sanur
Kauh Kota Denpasar
257.802 - - - -
Operasional
Sentral Parkir
Terpeliharanya
Sentral Parkir
492.380 628.590 - - -
Penyusunan DED Taman Pemuda
(Youth Park) di
Lapangan Lumintang Kota
Denpasar
Tersedianya Dokumen DED
Taman Pemuda
( Youth Park ) di Lapangan
Lumintang
Kota Denpasar
93.682 - - - -
Rehabilitasi Pura
Banjar Adat Saba
Desa Pekraman
Penatih Dangin
Puri Kelurahan
Penatih
Rehabilitasi
Pura Banjar
Adat Saba Desa
Pekraman
Penatih Puri
Kelurahan Penatih
220.854 - - - -
Penataan Taman
Koridor Jalan
Bypass Ida Bagus Mantra dan Jalan
WR. Supratman
Tersedianya
Koridor Jalan
By Pass Ida Bagus Mantra
dan Jalan WR.Supratman
1.078.600 - - - -
Penataan Koridor
Jalan Gatot
Subroto
Terpeliharanya
Koridor Jalan.
Gatot Subroto
704.200 630.000
- - -
Penataan Setra
Badung Kota
Denpasar
Tertatanya
Setra Badung
Kota Denpasar yang nyaman
dan asri
2.000.000 - - - -
Penataan Taman
Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan
Lumintang
Denpasar
Tertatanya
Taman Pemuda (Youth Park )
di Lapangan
Lumintang Kota Denpasar
3.062.108 - - - -
Sosialisasi Perda
Bangunan Gedung
Sosialisasi
Ranperda Bangunan
Gedung
196.183 - - - -
Sayembara Master Plan Kawasan
Pasar Badung
Tersedianya Master Plan
kawasan Pasar
Badung
654.322
58
No
Program
Kegiatan
Indikator
Pagu Indikatif (Juta)
2016 2017 2018 2019 2020
Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)
1 2 3 4 6 8 10 12 14
Peningkatan/Reha
bilitasi Sarana dan
Prasarana Umum di Kota Denpasar
Tersedianya
Dokumen DED
rehabilitasi Tembok
Penyengker
Setra Desa Sumerta
39.739
Penyusunan DED
Fasilitas
Penunjang Gedung DPRD Kota
Denpasar
Tersedianya
Fasilitas
Penunjang Gedung DPRD
Kota Denpasar
60.820
VIII Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Operasional dan Pemeliharaan
pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Laporan Oprasional dan
Pengawasan
Pemanfaatan Ruang untuk
Bangunan
reklame dan Tower
835.133 983.158 1.500.000 1.700.000 1.800.000
Pengendalian dan
Pemanfaatan RTH
Terkendalinya
dan tertatanya
Ruang terbuka Hijau Publik di
Kota denpasar
2.568.445 7.020.095 6.200.000 6.400.000 6.600.000
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan dalam pemanfaatan ruang
Laporan
Informasi Data
Pemanfaatan Ruang untuk
Pembangunan
yang telah terealisasi
sebagai bahan
kajian
- 261.400 - - -
Penyusunan
kebijakan
pengendalian pemanfaatan ruang
Laporan
Analisis dan
Data/Informasi untuk
Pengendalian
RTH di Kota Denpasar
- 371.400 330.000 360.000 390.000
Sosialisasi
kebijakan standar,
prosedur dan manual
pemanfaatan ruang
Terlaksananya
kajian tentang
norma,58ublic58d an criteria
pemenfaatan
ruang
- 254.277 - - -
Fasilitasi
Peningkatan peran
Serta Masyarakat dalam
Pemanfaatan Tata
Ruang
Pembuatan
Jogging track
di Kota Denpasar
- 3.634.000 6.200.000 6.400.000 6.600.000
VIX Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Koordinasi
Pemecahan Masalah
pelestarian
Bangunan Cagar Budaya
Terpecahkanya
Masalah Pelestarian
Bangunan
Cagar Budaya
- 419.940 550.000 600.000 650.000
59
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Untuk tolak ukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar untuk kurun waktu lima tahun
maka ditetapkan indikator kinerja sebagaimana tabel :
Tabel VI.1 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Kota Denpasar.
No
Program
Kegiatan
Indikator
Indikator Kinerja
2016
2017
2018
2019
2020
1 2 3 4 6 8 10 12 14
I Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya
Jasa
Administrasi
Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100%
II Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana dan
Prasarana Aparatur
100% 100% 100% 100% 100%
III Program Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Terlaksananya
Kursus-kursus
dan Pelatihan sesuai aturan
yang berlaku
100% 100% 100% 100% 100%
IV Program Pengembangan
wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Perencanaan Pengembangan
Infrastruktur
- DED Penataan
Sarana dan
Prasarana Kota
- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
- DED
Pembangunan /
rehabilitasi bangunan
Pemerintah dan
Publik yang beraksitektur
Bali
- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Pembangunan
/Peningkatan Infrastruktur
- Terbangunnya
/Terehabilitasinya bangunan
Pemerintah dan Publik yang
beraksitektur
Bali
- 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
- Tertatanya
Sarana dan Prasarana Kota
- 1Kawasan 1Kawasan 1Kawasan 1 kawasan
-
60
No
Program
Kegiatan
Indikator
Indikator Kinerja
2016
2017
2018
2019
2020
1 2 3 4 6 8 10 12 14
V Program Pengembangan
Perumahan
Penyusunan
Norma, standar, pedoman dan
manual (NSPM)
Dokumen
Norma,Standar, Pedoman dan
Manual
(NSPM)
- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Perbaikan Rumah
Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
Tersedianya
Dokumen DED
dan Rumah layak huni bagi
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah (MBR)
4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 kecamatan
-
Pendataan
pemetaan Kawasan kumuh di Kota
Denpasar
Dokumen
Kawasan Kumuh di Kota
Denpasar
- 1 Dokumen - 1 Dokumen -
Rencana Kawasan
Permukiman Kumuh Perkotaan
(RKPKP)
Presentase
penurunan kawasan
kumuh
- - 75% - 100%
Kegiatan penyusunan
program
peningkatan kawasan
pemukiman
(P2KKP) di Kota Denpasar
Dokumen Program
Peningkatan
Kwalitas Kawasan
Pemukiman
(P2KKP)
- 1 Dokumen - 1 Dokumen -
Penetapan
kebijakan strategi
dan program perumahan
(RP3KP)
Jumlah
kebijakan di
bidang perumahan
yang
diterbitkan
- - 1 Dokumen - 1 Dokumen
Pendataan
Perumahan di Kota
Denpasar
Dokumen
Perumahan di
Kota Denpasar
1 Dokumen - 1 Dokumen - -
VI Program Perencanaan
Tata Ruang
Penataan Kawasan terpadu di Kec.
Denpasar Barat
Terwujudnya LC Subak
Mergaya di Kec. Denpasar
Barat
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
Penyusunan
rencana teknis Ruang Kawasan
Dokumentasi
Master Plan Setra Badung
Kota Denpasar
- 1 Dokumen - - -
VII Program Pemanfaatan
Ruang
Penysunan DED
Kantor Desa di
Kota Denpasar
Tersedianya
Dokumen DED
rehabilitasi
Kantor Desa di Kota Denpasar
9 Laporan - - - -
Rehabilitasi
Kantor Lurah di
Kota Denpasar
Terehabilitasi
Kantor Lurah
di Kota Denpasar
3 Unit - - - -
Rehabilitasi
Tembok Penyengker Kantor
Camat Denpasar
Timur
Terebalitasi
Tembok Penyengker
Kantor Camat
Denpasar Timur
1 Unit - - - -
Rehabilitasi
Tembok
Penyengker Kantor
Kepala Desa
Sumerta Kauh
Terehabilitasi
Tembok
Penyengker
Kantor Kepala
Desa Sumerta Kauh
1 Unit - - - -
61
No
Program
Kegiatan
Indikator
Indikator Kinerja
2016
2017
2018
2019
2020
1 2 3 4 6 8 10 12 14
Renovasi dan
Penyusunan DED Pasar Desa di Kota
Denpasar
Terenovasinya
Pasar Desa dan tersusunnya
DED Pasar
Desa di Kota Denpasar
1 Unit -
- - -
Pemeliharaan
Kawasan Pedestrian di Pusat
Kota
Terpeliharanya
Pendestrian di Pusat Kota dan
sekitarnya
1 Kawasan
- - - -
Pemeliharaan
Planterbox Taman di Jalan Sudirman
Terpeliharanya
Planterbox Taman Jalan
Sudirman di Kota Denpasar
1 Kawasan - - - -
OP Pemanfaatan
Ruang
Tersusunnya
Laporan
Informasi Pemanfaatan
Ruang di Kota
Denpasar
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Survey harga
Satuan barang jasa
Pembuatan
Analisa Tahun
2017
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Koordinasi pemecahan
masalah
pemanfaatan ruang(evaluasi dan
rekomendasi
TABG)
Terpecahkannya masalah
pemanfaatan
ruang
75 % 75 % 75 % 75 % 75 %
Renovasi Pura dan
Penataan Halaman
Gedung DPRD di Kota Denpasar
Renovasi Pura
dan Penataan
Halaman Gedung DPRD
Kota Denpasar
1 Paket - - - -
Renovasi Interior
Ruang Sidang Gedung Kantor
DPRD Kota Denpasar
Renovasi
Interior Ruang Sidang Gedung
DPRD Kota Denpasar
1 Unit - - - -
Pembangunan
Gedung Kantor
Camat Denpasar Utara
Gedung Kantor
Camat
Denpasar Utara
1 Unit - - - -
Pembuataan DED
Balai Budaya
DED Balai
Budaya Kota
Denpasar
1 Laporan - - - -
Penataan parkir di
Pantai Mertasari
Sanur Kauh Kota Denpasar
Tertatanya
Pantai
Mertasari Sanur Kauh Kota
Denpasar
1 Kawasan - - - -
Operasional Sentral Parkir
Terpeliharanya Sentral Parkir
1 Laporan - - - -
Penyusunan DED
Taman Pemuda
(Youth Park) di Lapangan
Lumintang Kota
Denpasar
Tersedianya
Dokumen DED
Taman Pemuda ( Youth Park )
di Lapangan
Lumintang Kota Denpasar
1 Laporan - - - -
62
No
Program
Kegiatan
Indikator
Indikator Kinerja
2016
2017
2018
2019
2020
1 2 3 4 6 8 10 12 14
Rehabilitasi Pura
Banjar Adat Saba Desa Pekraman
Penatih Dangin
Puri Kelurahan Penatih
Rehabilitasi
Pura Banjar Adat Saba Desa
Pekraman
Penatih Puri Kelurahan
Penatih
1 Unit - - - -
Penataan Taman Koridor Jalan
Bypass Ida Bagus
Mantra dan Jalan
WR. Supratman
Tersedianya Koridor Jalan
By Pass Ida
Bagus Mantra
dan Jalan
WR.Supratman
1 Paket - - - -
Penataan Koridor Jalan Gatot
Subroto
Terpeliharanya Koridor Jalan.
Gatot Subroto
1 Kegiatan - - - -
Penataan Setra
Badung Kota Denpasar
Tertatanya
Setra Badung Kota Denpasar
yang nyaman
dan asri
1 Unit - - - -
Penataan Taman
Pemuda ( Youth
Park ) di Lapangan Lumintang
Denpasar
Tertatanya
Taman Pemuda
(Youth Park ) di Lapangan
Lumintang
Kota Denpasar
1 Paket - - - -
Sosialisasi Perda Bangunan Gedung
Sosialisasi Ranperda
Bangunan
Gedung
100% - - - -
Peningkatan
/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Umum
untuk
Representatif
DED
rehabilitasi
Tembok Penyengker
Setra Dsa
Sumerta di Kota Denpasar
1 Laporan - - - -
VIII Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Operasional dan
Pemeliharaan pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Laporan Opdan
Pengawasan Pemanfaatan
Ruang untuk
Bangunan reklame dan
Tower
4000 Objek 4000 Objek 4000 Objek 4000 Objek 4000 Objek
Pengendalian dan
Pemanfaatan RTH
Terkendalinya
dan tertatanya
Ruang terbuka
Hijau Publik di
Kota denpasar
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan dalam pemanfaatan ruang
Laporan
Informasi Data
Pemanfaatan Ruang untuk
Pembangunan
yang telah terealisasi
sebagai bahan
kajian
- 1 Laporan - - -
Penyusunan
kebijakan
pengendalian pemanfaatan ruang
Laporan
Analisis dan
Data/Informasi untuk
Pengendalian
RTH di Kota Denpasar
- 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
63
No
Program
Kegiatan
Indikator
Indikator Kinerja
2016
2017
2018
2019
2020
1 2 3 4 6 8 10 12 14
Sosialisasi
kebijakan standar, prosedur dan
manual
pemanfaatan ruang
Terlaksananya
kajian tentang norma,63ublic
63d an criteria
pemenfaatan ruang
- 100 % - - -
Fasilitasi
Peningkatan peran Serta Masyarakat
dalam
Pemanfaatan Tata
Ruang
Pembuatan
Jogging track di Kota
Denpasar
- 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
VIX Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Koordinasi
Pemecahan Masalah
pelestarian
Bangunan Cagar Budaya
Terpecahkanya
Masalah Pelestarian
Bangunan
Cagar Budaya
- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
64
TABEL VI.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA DENPASAR
KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN
STRATEGIS/HASIL (OUTCOME) INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA
1 2 3
Terwujudnya pola ruang dan struktur ruang yang sesuai
dengan Perda RTRW
Jumlah Dokumen Rencana Tata
Ruang Kota
Dokumen Rencana Tata Ruang Kota adalah
terdiri dari :
- RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)
- RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)
- RRTRK (Rencana Rinci Tata Ruang Kota)
Peraturan Zomasi
Terwujudnya Rumah Layak Huni bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
Persentase rumah masyarakat yang
layak huni yang tertangani
Rumah masyarakat yang layak huni adalah
rumah yang layak sebagai tempat tinggal yang
bangunanya ditata secara serasi / teratur dan
memberikan rasa nyaman, aman, sehat bagi
penghuninya
Tertatanya Wajah Kota Jumlah bangunan pemerintah dan
64publik yang beraksitektur Bali
Bangunan Pemerintah dan 64publik yang
berarsitektur bali adalah bangunan menerapkan
kearifan lokal dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku
65