Isu Adonara Kabupaten Jadi Kampanye Politik Para EliteSelasa, 13 Maret 2012 | 08:11 WIB

ADONARA, KOMPAS.com — Isu Adonara Kabupaten menjadi kampanye politik yang paling kuat di kalangan politisi Flores Timur, bahkan Nusa Tenggara Timur. Sejak tahun 2005, isu itu digulirkan para calon bupati, legislatif, dan calon gubernur.

Para elite politik ini sukses mengibuli 125.000 warga di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Janji utama yang ditampilkan adalah menjadikan Adonara daerah otonom, pisah dari Kabupaten Flores Timur.

Direktur Yayasan Tanah Ile Boleng ,Veronika Lamahoda, di Witihama, Adonara, Flores Timur, NTT, Selasa (13/3/2012), mengatakan, tidak satu pun elite politik atau pejabat di Flores Timur atau NTT memiliki kemampuan lobi tingkat tinggi untuk mempromosikan Adonara menjadi kabupaten.

"Namun, masyarakat selalu percaya pada apa yang mereka sampaikan. Misalnya, kalau rakyat memilih saya jadi bupati, maka sebelum 31 Desember 2011, Adonara saya sudah antar jadi kabupaten sendiri," kata Lamahoda.

Matias Lidan Sabon, tokoh masyarakat Adonara, mengatakan, para bupati yang memimpin Flores Timur selalu membangun sikap primordial dari tahun ke tahun. Hal ini terungkap dalam penempatan pejabat, perekrutan CPNS, serta pemberian kenaikan pangkat dan penghargaan. Ia mengatakan, masyarakat Adonara mestinya menuntut bupati terpilih saat ini, "kapan Adonara kabupaten itu direalisasikan".

Selama Adonara masih bergabung dengan Flores Timur, pembangunan di daerah itu tetap tertinggal, terutama infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Adonara Barat. Daerah itu memiliki hasil pertanian dan perkebunan luar biasa, seperti kopi, kemiri, pinang, coklat, vanili, kelapa, dan cengkeh, tetapi infrastruktur sangat buruk.

"Menuju desa-desa di wilayah barat, kita harus mengikuti jalan setapak sampai belasan kilometer," kata Sabon.

07 September 2010

Adonara Kabupaten? Oleh Romo FRANS AMANUE Pastor kelahiran Adonara, bertugas di Lewotobi

Adonara Kabupten: mengapa tidak? Lembata saja bisa, kenapa Adonara tidak. Dari kaca mata sendiri, Adonara dianggap lebih memenuhi syarat. Tapi apakah memang itulah aspirasi rakyat? Katanya ya. Betul demikian? Kita perlu bertanya demikian karena manipulasi dan rekayasa sudah menjadi hal yang biasa dalam ulah perpolitikan kita.

Memang Adonara kabupaten sering dikedepankan sebagai urgensi, demi kepentingan rakyat, tetapi rupanya juga terselit juga soal gengsi, kebanggaan, harga diri, malah arogansi. Bahkan sementara kalangan begitu percaya diri: Adonara Kabupaten akan membawa Adonara melejit cepat, bahkan segera melewati Kabupaten Lembata dan Kabupaten induk Flores Timur.

Seberapa penuh dukungan masyarakat? Seberapa luas dan kuat keinginan orang Adonara pada lapis akar rumput untuk menjadikan Adonara Kabupaten sendiri terpisah dari Flores Timur? Cukup kuat kesan bahwa Adonara Kabupaten lebih merupakan pikiran dan kerepotan sekelompok elit (khususnya Adonara Timur), sedang massa rakyat sepertinya tidak merasa terlalu penting.

Forum Perjuangan Adonara Kabupaten (FPArK) telah dibentuk dan terus bekerja keras untuk mewujudkan keinginan tersebut. Sekarang sudah dibentuk pengganti: Panitia Perjuangan Adonara Kabupaten (PPAK). Tetapi cermati saja personalianya, entah mereka mereka itu representatip.

Baik FPArK mau pun PPAK telah bekerja keras melakukan sosialisasi tentang Adonara Kabupaten, lepas dari Kabupaten Flores Timur. Sosialisasi tersebut tentu dimaksudkan untuk bermuara pada dukungan bulat masyarakat. Tetapi tetap terkesan, rupanya orang Adonara Barat khususnya tidak terlalu bersemangat dalam hal ini, bahkan cenderung menolak.agi mereka apa pentingnya, apa manfaatnya Adonara Kabupaten? Apalagi keterkaitan Adonara Barat dalam komunitas Adonara pun tidak terlalu diperhitungkan, cuma sebatas kebersamaan dalam satu pulau. Kental sekali terasa selama ini dikotomi Timur-Barat.

Sebenarnya ini bukan lah implikasi dikotomi Demon Paji sebagaimana disinyalir oleh teropong jarak jauh wartawan asal Adonara Rahman Sabon Nama, dari tempat mukimnya Bali nun jauh di sana. Karena Demon tidak identik dengan Adonara Timur, pun Paji tidak identik dengan Adonara Barat. Sebaliknya juga tidak. Orang orang dari Kecamatan Kluba Golit, Kecamatan Witihama dianggap Paji, tetapi dari sudut kewilayahan, mereka tergolong orang Adonara Timur.

Orang-orang Lite Kenotan dan seluruh ex Hamente Horowura tergolong orang Demon tetapi dari sudut kewilayahan, mereka tergolong orang Adonara Barat.. Orang-orang Adonara Timur, terlebih para elitnya perlu menyadari bahwa selama ini orang sepulaunya di wilayah barat cenderung dipandang sebelah mata oleh sesamanya dari Adonara Timur, bahkan terkesan arogan. Barulah ketika dibutuhkan dukungan seluruh Adonara, Adonara Barat dipandang, sehingga dilakukan sosialisi gencar untuk mendapatkan dukungan dimaksud karena kalau Adonara Barat ogah, tidak merasa perlu, kurang mendukung, Adonara Kabupaten tak akan jadi. Ketakutan orang-orang di Adonara Barat bahwa dalam Adonara Kabupaten nanti dominasi Adonara Timur atas Adonara Barat semakin menguat, bukanlah mengada-ada.

FPArK dan sekarang Panitia Perjuangan Adonara Kabupaten (PPAK) mengklaim dukungan bulat masyarakat. Dasarnya ialah pernyataan para Kepala Desa dan BPD. Namun masih bisa dipertanyakan apakah benar sesungguhnya pernyataan tersebut merefleksi aspirasi masyarakat? Bukan tidak mungkin tidak.

Tim dari Universitas Gajah Mada yang diminta melakukan survey mengenai aspirasi masyarakat dan kelayakan Adonara kabarnya mendapatkan temuan yang kurang mendukung dan karena itu memberikan rekomendasi yang tidak sesuai dengan cita-cita yang dikandung FPArK dan PPAK. Sah-sah saja. Keduanya bekerja dengan misi yang berbeda. FPArK dan penerusnya bekerja dengan sasaran jelas yakni mendapatkan dukungan masyarakat Adonara karena itu lah persyaratan utama.

Karena itu, baik FPArK mau pun PPAK berusaha mati-matian untuk mendapatkan dukungan dimaksud. Kepentingan mereka jelas: Adonara Kabupaten. Maka kalau ada yang masih tidak setuju, diusahakan agar juga setuju, supaya persyaratan terpenuhi. Lain halnya dengan Tim Gajah Mada. Misi yang diembannya melalui studi lapangan ialah mendapatkan data riil sebagaimana adanya, seperti apa gambaran suara-suara pro dan kontra. Adonara jadi Kabupaten atau tidak, bukan lah kepentingan mereka.

Perjuangan sepertinya hendak memasuki tahapan tahapan akhir dengan pernyataan setuju oleh DPRD periode 2004-2009 menjelang akhir masa bhakti mereka. Terakhir Bupati Simon juga sudah membubuhkan tanda tangan setuju. Maka ramailah orang-orang pintar bicara tentang muatan politik pada sikap DPRD pun Bupati.

Apa lagi kalau bukan perhitungan politik. Mengapa justeru mendekat akhir masa tugas, ketika sudah ternyata dari hasil Pemilu bahwa sebagian besar dari 14 anggota DPRD yang mewakili Adonara tidak terpilih lagi untuk masa jabatan 2009-2014 barulah DPRD bersuara bak pahlawan perjuangan? Jangan-jangan mereka sedang menghitung peluang terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Baru, setelah kehilangan kursi di DPRD Flores Timur sekarang.

Mengapa Bupati Simon akhirnya membubuhkan tanda tangan setuju, justeru ketika Pilkada tinggal hitung bulan saja? Kalkulasi politik mengambil hati warga Adonara untuk memberi suara buat dia untuk

menjadi Bupati Flotim periode kedua nanti? Bisa ya, bisa tidak.

Kini, usulan Adonara menjadi Kabupaten sudah diajukan ke Propinsi untuk diproses seterusnya. Mungkin saja waktu kini agak kurang menguntungkan tatkala muncul suara-suara yang menghendaki moratorium pemekaran. Akhir akhir ini memang terdengar suara suara yang menilai negatip pemekaran, artinya tujuan tidak tercapai secara memuaskan. Ada lah Gubernur Lemhanas yang menyatakan bahwa dari 205 daerah pemekaran baru sejak tahun 1999-2009 (7 propinsi dan 198 Kabupaten/Kota),80 % dianggap gagal (Kompas, 30 September 2009).

Harian Kompas memberitakan bahwa evaluasi Depdagri atas kinerja daerah berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan bahwa dari Daerah pemekaran baru (periode 1999-2007), hendak dievaluasi 148 Daerah. Ternyata terdapat 71 daerah yang tidak menyampaikan laporan kinerja pemerintahannya. Berarti sangat buruk Laporan saja tidak dibuat. Dari daerah yang melaporkan penyelenggaraan pemerintahannya, 49 daerah kinerjanya tinggi, 28 kabupaten kinerjanya rendah.

Tri Ratnawati, seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menilai bahwa otonomi daerah yang sebenarnya bertujuan baik, yaitu mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, tapi dalam pelaksanaannya selama 10 tahun terakhir lebih sering menunjukkan dampak negatifnya. (Kompas, Kamis, 17 Desember 2009, hl.5). Berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik tidak tercapai.

Lalu siapa yang untung? Harun Al Rasyid, anggota DPD periode 2004-2009 secara terbuka menyatakan bahwa pengalaman di banyak daerah otonom baru menunjukkan nilai tambah lebih dirasakan elite yang mendapat posisi atau jabatan baru. (Kompas, 30 September 2009). Boleh saja kita bertekad bahwa Adonara pasti lain.

Tetapi hasil evaluasi tersebut di atas sangat penting dianalisis untuk mengetahui mengapa pencapaian tujuan pemekaran hanya segitu, sebelum dilakukan pemekaran lagi, agar kita tidak terantuk lagi pada batu yang sama. Para elit Adonara perlu belajar dari kegagalan (tentu juga keberhasilan) daerah-daerah hasil pemekaran demi Adonara kabupaten yang lebih berjaya.

Taroh lah bahwa Adonara menjadi kabupaten. Perangkat-perangkat birokrasi baru harus dibentuk, kantor-kantor dan sarana-sarana pelayanan publik serta infrastruktur lainnya mesti dibangun. Tentu akan terbuka lapangan kerja sekian banyak.

Dengan sendirinya akan terjadi sekian banyak dana yang mesti dikucurkan Pemerintah Pusat ke Kabupaten Adonara, baik untuk berbagai pembangunan sarana fisik, belanja barang mau pun belanja pegawai dan belanja publik lainnya. Berarti pula pengurasan dana sekian besar dari kocek pusat. Tak apalah kalau semuanya bakal melahirkan (Kabupaten) Adonara yang lebih makmur, sejahtera, adil merata, tentram dan damai.

Jika tidak? Mari bercermin pada laporan dalam DutaMasyarakat. com 5 Nopember 2009 bahwa dari 500 lebih kabupaten/kota dan propinsi (termasuk yang baru dimekarkan), hanya 17 kabupaten/kota yang pengelolaan keuangannya mendapat penghargaan dari Depkeu. Lainnya? Berarti kemampuan daerah-daerah otonom kita untuk mengelola keuangan parah. Jangan-jangan Adonara (baru kabupaten) nantinya bakal masuk ke lorong gelap yang seperti ini pula.

Issue yang agak provokatip yang menjadi dasar perjuangan Adonara Kabupaten ialah bahwa selama ini Adonara kurang diperhatikan: pelayanan buruk/lambat, diskriminatip, kemiskinan, pembangunan tidak merata, isolasi. Taruhlah itu semua benar.

Tetapi baiklah kita bertanya diri secara jernih: Salah siapa? Birokrasi Pemerintah tingkat kabupaten saja, penuh diisi oleh anak-anak Adonara. Bahkan dari 10 SKPD yang ada (catatan tahun 2008), 7 pimpinannya anak Adonara. 14 anggota DPRD Flores Timur (dari 30) adalah anak Adonara. Maka kalau nasib Adonara hanya seperti itu, tidak memuaskan, salah siapa?

Mengapa mereka-mereka ini tidak cukup berjuang sehingga Adonara lebih agak diperhatikan, kebagian kue pembangunan yang kurang lebih adil? Jangan-jangan itu semua dikarenakan kita (kader-kader asal Adonara di birokrasi dan DPRD Flotim) sudah kehilangan semangat asali: gelekat lewo gewayan tana, me-an, deket, digantikan dengan nilai baru dalam wujud semangat ingat diri, kelompok, keluarga, suku, wilayah sendiri-sendiri, cari aman, telah menjadi nilai baru? Dan kalau kebanyakan dari kader-kader ini lah yang nantinya mengisi (mendominasi?) formasi dalam birokrasi Adonara, kita patut tidak bersikap terlalu optimis tentang Adonara Kabupaten nanti.

Bukan tidak mungkin apa yang dikeluhkan sebagai perlakuan diskriminatif dalam kesatuan Flores Timur sekarang akan pula menjelma di Adonara nanti: Timur-Barat, Demon-Paji, sukuisme, nepotisme dsb. Siapa pun juga anak Adonara perlu menyadari bahwa benih kesukuan, etnosentris, primordial cukup kuat mengakar di kalangan orang-orang Adonara.

Cermati saja kehidupan sosial orang orang Adonara di pusat pemerintahan Flores Timur dalam bentuk kelompok-kelompok arisan berdasarkan wilayah. Sendiri-sendiri mereka mengelompok, dan barangkali dari sini pula elit-elit tertentu diam-diam membangun basis dukungan politiknya.

Tentu saja sempit. Semangat seperti ini bukan mustahil akan dibawa serta ke Adonara Kabupaten dan merasuki massa rakyat sederhana di sana. Bukan tidak mungkin bahwa sesudah Kabupaten Adonara terbentuk, akan terjadi pertarungan ramai dan sengit sekian banyak kader untuk menjadi Bupati, tiap-tiapnya akan tampil di medan laga dengan basis dukungan primordial: wilayah, suku, keluarga.

Bukan tidak mungkin pemilihan Bupati di Adonara menjadi ajang berdarah-darah, bahkan tidak berhasil memilih seorang Bupati. Masih segar ingatan kita akan proses Pilkada 2005 lalu: Partai Golkar tidak bisa mengajukan calon karena tidak berhasil menetapkan seorang calon (Cabup-Cawabup) karena kader-kader dari Adonara saling memaksakan kehendak untuk mesti ditetapkan menjadi Calon.

Dalam realitas seperti ini, “Adonara Kabupaten”, sekarang ini, mengandung risiko yang terlalu besar dengan biaya yang terlalu mahal. Bisa-bisa bukan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan malah penyebaraan KKN, pertarungan antar elit, konflik antar wilayah/komunitas/suku. Lantas kita berjuang lagi untuk pemekaran baru: Adonara Timur – Adonara Barat atau Adonara Utara- Adonara Selatan, atau Ile Boleng- Bukit Seburi atau apa lah?

Flores Timur lima tahun terakhir ini sebenarnya sudah mulai memancarkan optimisme bahwa kita sedang di jalan menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil dan makmur berkat kebijakan Pemerintah yang lebih pro rakyat. Dengan program pokok yakni pemenuhan kebutuhan dasar rakyat (makan, air bersih, pendidikan, kesehatan, penerangan), rasanya kita sedang berada di jalan yang benar.

Reformasi birokrasi telah dilakukan untuk seterusnya meningkatkan pelayanan publik secara lebih lancar dan lebih penuh. Pemberantasan dan pencegahan korupsi didorong. pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan sedang dilaksanakan: jalan negara direhab dan ditingkatkan kualitasnya. Jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan desa tengah gencar dibangun.

Jalan-jalan di Adonara sedang ditingkatkan kualitas dan jangkauannya mencapai wilayah-wilayah pedalaman yang selama ini terisolir: Telusuri saja jalan Tobilota-Waiwerang. Walau belum sampai pada tingkatan hot-mix, tetapi sudah jauh lebih enak dilewati kendaraan bermotor.

Makin hari makin ramai. Jalan Tanah Merah-Kolilanang- Mangaaleng sampai mencapai jalan utama Waiwerang-Sagu sudah cukup layak dilewati. Malah ruas jalan Dua Tukan - Kolilanang sudah beraspal mulus. Jalan Kolilanang-Kolimasang-Sagu sudah bukan soal lagi. Sedang ruas utama Waiwerang-Sagu sedang dalam pengerjaan (rehab dan peningkatan).

Ruas Jalan Waiwadan-Lite-Waiwerang sedang dikerjakan dan kabarnya sudah mencapai Lite. Upaya membuka isolasi wilayah pun sudah dan terus dikerjakan. Adonara Barat semakin terbebas dari isolasi. Jaringan jalan sudah membentang dari Waiwadan mencapai Desa-Desa di perbukitan di belakangnya. Koliwoten, Mudatonu, Leter, Wahelan, Era-Ubek, Kebang-Belodua sudah bisa dijangkau dari Waiwadan.

Malah sudah terbentang juga jalan yang menghubungkan Wahelan-Bui Bayuwuan-Lite. Adonara Timur apa lagi. Di Solor juga kita lihat bahwa pembangunan infrastruktur jalan mulai meretas isolasi. Paling kurang sudah dan tengah berjalan. Sekarang juga sedang dikerjakan jalan-jalan di Tanjung Bunga, Lewolema, Titehena, Wulanggitang. Transportasi antar pulau sudah rutin, teratur, lancar, nyaman dan aman.

Pemekaran kecamatan-kecamatan dimaksudkan antara lain untuk mendekatkan pelayanan publik. Adonara sendiri mekar mejadi 8 kecamatan. Pelayanan pemerintahan (kabupaten) yang semakin hadir di tengah publik lewat kecamatan-kecamatan tersebut.

Dari kenyataan ini harus kita katakan bahwa Flores Timur saat ini memberi harapan bahwa pelayanan publik akan semakin lancar dan dekat, isolasi akan teretas tuntas, pembangunan akan semakin merata

dan lebih menjawabi kebutuhan masyarakat, sehingga kemiskinan tidak akan jadi persoalan yang terlalu memusingkan. Capaian kita sekarang mungkin belum apa-apa, tetapi sudah bisa menjadi titik tolak untuk berlangkah lebih lanjut, meneruskan bahkan meningkatkan.

Kita kini di ambang Pemilukada. Kita akan memilih bupati baru untuk lima tahun ke depan. Ada cukup banyak tokoh yang bilang dirinya mampu dan pantas, karena itu mencalonkan diri. Tetapi yang kita butuhkan ialah seorang bupati yang tidak melihat jabatan ini sebagai tempat cari makan.

Menjadi kepentingan rakyat banyak bahwa Bupati kita kiranya memandang jabatannya sebagai sebuah panggilan untuk mengabdi, gelekat lewo gewayan tana, menjadi Pemimpin yang punya hati sungguh pro rakyat, yang tahu dan peka menangkap persoalan dasar rakyat (felt-need), yang mau terjun dan merasakan langsung denyut kehidupan masyarakat, yang rela turut menjadi senasib dan sepenanggungan dengan rakyat.

Jika demikian lah hasil Pilkada 2010 nanti, yang meneruskan dan meningkatkan serta mempertajam capaian-capaian kita selama lima tahun terakhir ini, Flores Timur ke depan akan semakin cerah: Flores Timur daratan, Solor, Adonara. Lamaholot bakal semakin berjaya. Hidup akan terus berwarna-warni dan semakin indah dalam keragaman Lamaholot. Mengapa elit Adonara kini malah berencana memisahkan diri dari saudara saudara serumpun? Tidak cukup bahagia hidup bersama, berbagi suka dan duka bersama saudara-saudara serumpun Lamaholot?

Mau pulang kampung, biar bisa jadi besar (bupati) di kampung sendiri, karena tidak pernah bisa berhasil selama ini menjadi Bupati Flores Timur? Apa berharap, bahkan yakin jadi lebih makmur sejahtera sendiri dan tidak usah repot dengan orang lain bukan Adonara? Sesempit itukah kita? Adonara Kabupaten bukan tidak boleh, sama sekali bukan tidak bisa juga. Tetapi biarlah nanti, di suatu hari.

Sebuah pilihan lain yang mungkin lebih penting kita pikirkan sekarang: memperjuangkan Flores Timur menjadi Kabupaten Kepulauan: Flores Timur daratan, Adonara, Solor.

Sumber: TIMOR EXPRESS, 3 September 2010

Dari Adonara Ke Dikotomi Timur Barat Spirit NTT, 25 Mei-1 Juni 2008

MENELUSURI Adonara saat itu ternyata tidak beda sulitnya dengan menyusuri sejarah Adonara. Dan untuk menyusuri sejarah Adonara tidak lengkap kalau tidak menyinggahi Desa Adonara yang pada awalnya bernama Liang Lolon (di atas tebing).Kamis 10 April 2008 siang itu, setelah berkunjung ke situs bekas kerajaan Adonara di Sagu dan menemui beberapa keturunan raja dari keluarga Kamba, tim pengkaji dengan menupang sebuah minibus yang difasilitasi Ketua FPArK dipandu Sekretaris FPArK menuju Adonara. Kami menyusuri jalan panjang dan menikmati aneka gambaran nyata dinamika pembangunan Flores Timur dalam konteks sebagai sebuah kabupaten kepulauan.

Memasuki Desa Adonara, tampak Danau Kota Kaya seperti menganga menyambut dari sisi kanan jalan ke gapura desa. Di sisi lainnya dari jalan yang terbuat dari coran semen, ada puing bekas benteng, sebagai gambaran adanya pengaruh kolonialisme di wilayah itu. Pak Martinus Luli Hada yang guru sejarah menyebut puing itu sebagai bekas benteng Portugis. Walau demikian tidak ada gambaran lebih lengkap tentang seberapa kuat pengaruh Portugis di sana.Memasuki perkampungan, saya sempat menemukan sembilan buah meriam tua. Empat meriam diletakan mengawal lango bele (rumah adat) di empat penjuru. Satu meriam yang lain yang menghadap ke pintu masuk ke rumah adat ada tertulis Compagnie Des Indes de France 1753 yang mulai pudar. Sedangkan empat meriam lainnya seperti berserakan di dalam kampung, masih tak jauh dari rumah adat.

Tapi menurut Ama Nue Ape, tetua adat Desa Adonara, total meriam tua yang berada di desa itu ada 11 buah. Dua yang lain berada di rumah adat. Menurutnya, pernah oleh beberapa orang ditawari akan dibeli tapi tidak dilepaskan untuk dijual.Sebelumnya, saat di Sagu, kami juga ditunjukan tugu tua yang seluruhnya terbuat dari batu mamer warna putih. Pak Martinus Luli Hada menyebut jugu itu adalah makam prajurit Angkatan Laut Belanda berpangkat Letnan Luitje van Der Borg yang meninggal pada 3 Agustus 1904. Disekitar makam itu juga terdapat 2 makam lainnya yang hampir tak berbekas.

Dari bukti-bukti fisik yang ada, bisa terbaca adanya pengaruh Belanda dan Portugis di Kerajaan Adonara? Ada bukti fisik lain berupa surat keputusan dari pemerintahan kolonial Belanda yang diberikan kepada Raja Adonara, yang sedikit mengusik nalar kami untuk bertanya mungkinkah kerajaan Adonara adalah bentukan Belanda? Dan inilah sesungguhnya pintu masuk menuju ke pengembaraan selanjutnya menyusuri Adonara, yang konon ada sebuah nama pemberian kolonial?

Beberapa penuturan yang sempat kami rekam saat berada di Waiwerang menyebutkan bahwa nama Adonara merupakan pemberian orang Belanda. Kata Adonara terdiri dari dua suku kata ADO = Adu dan NARA = Kawan (Saudara).

Secara harafiah, Adonara berarti adu saudara, atau dalam terjemahan yang lebih bebas lagi, Adonara dapat berarti adu domba. Terjemahan yang demikian itu mengingatkan kita semua pada adu domba yang digunakan Belanda sebagai sebuah taktik untuk menguasai lawan. Mungkinkah meletusnya perang Paji-Demon tahun 1859 adalah bagian dari pengembangan politik adu domba Belanda dengan pemberian nama Adonara kepada pulau yang pada tahun 2007 berpenduduk 102.854 jiwa yang tersebar di delapan kecamatan dan 111 desa itu?

Versi lain tentang asal muasal nama Adonara juga disampaikan tokoh karismatik Desa Adonara, Ama Nue Ape, yang juga petutur sejarah Adonara. Nama Adonara menurutnya berasal dari kata DONARA (pemberian orang Portugis) dan merupakan gabungan dari dua kata; Don (Portugis) = orang berderajat dan Nara (Lamaholot) = kompleks permukiman. Karena pengaruh cara pengucapan kita orang Lamaholot, Donara kemudian berubah menjadi Adonara yang menurut Ama Nue Ape berarti kompleks permukiman para bangsawan. Sebelumnya, Desa Adonara bernama Liang Lolon (di atas tebing) sebagaimana geografisnya yang masih terlihat hingga sekarang.

Apalah arti sebuah nama? Terlepas dari kontroversi tentang asal muasal nama Adonara, serta aneka konflik yang terjadi di Adonara yang sering menyita banyak perhatian, waktu dan dana dari Larantuka (sebagai pusat pemerintahan kabupaten), diakui atau tidak Adonara wilayah penyanggah utama perekonomian Kabupaten Flores Timur. Ini sudah berlangsung sejak awal berdirinya Flores Timur. Namun politik pembangunan yang dikembangkan selama ini dari pusat kekuasaan di Larantuka ternyata hanya melahirkan dikotomi antara orang pulau (Adonara-Solor) dan Larantuka. Pembangunan Flores Timur sepertinya hanya selesai di Larantuka sehingga meninggalkan aneka kesenjangan antarwilayah yang masih nyata. Mungkinkah kabupaten baru di Adonara merupakan satu-satunya jalan untuk bisa menjawab situasi traumatik itu tadi?

Forum diskusi antara masyarakat Adonara Barat dengan tim pengkajian dari UGM yang berlangsung di aula kantor Camat di Waiwadan, Kamis (10/4) malam lalu menarik untuk disimak, karena ternyata di forum itu terungkap adanya kekhawatiran orang Adonara Barat terhadap dominasi timur (wilayah Adonara Timur). Timur digambarkan sebagai sebuah wilayah berpenghuni manusia yang lebih dulu mengenyam pendidikan tinggi. Sementara di barat hingga kini masih menyisakan angka putus sekolah yang tinggi.

Walau mengklaim memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, khususnya dari aneka komoditas unggulan yang dihasilkan para petani di wilayah barat, masyarakat Adonara Barat ternyata tidak mampu mengembangkan diri dan dininabobokan oleh alam, dan bahkan lupa menyekolahkan anak-anak mereka. Itu soal dikotomi baru di Adonara.

Dalam kaitan dengan peran Larantuka, kondisi infrastruktur di hampir seluruh wilayah Adonara yang masih jauh tertinggal, jelas mengungkapkan adanya kesenjangan antarwilayah yang sangat nyata. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Flores Timur sepertinya masih sebatas slogan belaka. Proses percepatan pembangunan adalah kata-kata tanpa makna. Namun demikian, kabupaten Adonara menurut orang Adonara Barat bukan hal yang sangat mendesak. Harus diawali dengan penyiapan infrastruktur yang baik serta berbagai sarana dan prasarana pendukung lainnya, yang seluruhnya disiapkan oleh Larantuka. Artinya membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 tahun lagi untuk mewujudkan Adonara jadi kabupaten?

Selain untuk memperbaiki insfrastruktur, penundaan waktu kelahiran kabupaten Adonara juga mereka maksudkan untuk mempersiapkan mental dan situasi batin manusia di wilayah barat Adonara menghadapi kemungkinan perubahan yang bakal datang bersamaan dengan otonomi. Artinya, mereka tidak ingin kue pembangunan yang selama ini tidak dibagikan secara merata oleh Larantuka, masih akan dijumpai di era otonomi Adonara itu nantinya.

Suasana di Waiwadan itu sepertinya menjadi warna lain bagi tim pengkaji dalam merumuskan hasil kajian mereka. Keterbukaan mengungkapkan kekesalan, rasa trauma, juga cerita-cerita sukses tentang pembangunan diharapkan akan ikut memperkaya warna hasil kajian yang dilaporkan tim itu nantinya. Maksudnya agar laporan kajian akademis itu nantinya bisa benar-benar bermanfaat bagi perkembangan pembangunan di Flores Timur nantinya, baik melalui pembentukan kabupaten baru atau tanpa kabupaten baru. (peren lamanepa)

Diposkan oleh Spirit NTT

Label: Flores Timur

5 komentar:

Markus Masan Bali mengatakan...

Terima kasih saya tujukan kepada tim pengkaji Adonara menjadi kabupaten. Terima kasih juga atas tulisan tentang "Dari Adonara ke Dikotomi Timur Barat".

Menurut hemat saya, Adonara menjadi sebuah kabupaten sebenarnya impian semua elemen masyarakat Adonara untuk menjadikan Adonara sebuah daerah yang layak huni dan berbudaya. Tetapi saya sebagai seorang anak yang lahir dari rahim wilayah barat sangat prihatin dengan keadaan sekarang ini. Dengan catatan bahwa, sejumlah kecamatan yang dimekarkan di Adonara sampai saat ini belum terurus dengan baik apalagi dengan kabupaten. Lalu, pertanyaan saya, apakah dengan Adonara menjadi kabupaten Adonara Barat akan menjadi lebih baik? Karena yang duduk di birokrasi selama ini dari tahun ke tahun adalah sebagai besar berasal dari Adonara Timur? Apa jadinya jika Adonara menjadi kabupaten? Bisa-bisa kita masuk dalam lubang percobaan yang sangat dalam di mana korupsi merajela di mana-mana. Dan Adonara Barat tetap jatuh pada lubang yang sama. Karena itu, sebagai putera Adonara Barat, saya merasa keberatan kalau Adonara segera mungkin menjadi kabupaten. Perlu dipertimbangkan lagi karena Adonara Barat bukan karena tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya tetapi karena tidak ada perhatian dari pemerintah untuk menampung semua komoditas dari Adonara Barat.

Dari Markus Masan Bali

26 Agustus 2008 23.11

Anonim mengatakan...

Markus masan bali, saya sangat apresisif dengan tulisan saudara yang kelihatan sedikit bersikap kurang simpati dengan sepak terjang orang Adonara Timur di kab flotim, saya khawatir sikap ini akan lebih ekstrim lagi terhadap susu suku atau kelompok lain diluar kelompok saudara ( mudah mudahan tidak ).Setidaknya bila kita mau sedikit membuka wawasan dan melihat ke dunia luas, sikap yang cenderung mengarah ke ego sektoral sudah tidak pada tempatnya lagi, lihatlah bagaimana masyarakat NTT menerima seorang Frans Lebu menjadi seorang Gubernur NTT dalam pemilihan langsung.Ya bila Adonara menjadi kabupaten sendiri tentunya memiliki prosentase yang sangat tinggi untuk kecenderungan menjadi lebih baik, dan Adonara Barat tidak akan pernah jatuh ke lobang yang seperti saudara katakan, karena memang Adonara Barat tidak pernah jatuh kelubang apapun. Mari kita tanyakan , apasih yang sudah kita perbuat untuk lewotana ? selain selalu menambahkan rasa kecurigaan dengan sedikit pengetahuan yang kita peroleh..sungguh nista , walau saya yakin mas markus tidak seperti itu.

8 Desember 2008 19.37

Anonim mengatakan...

Terima kasih atas tanggapan saudara yang tidak menyiratkan nama saudara di komentar ini.

Kalau soal membuka wawasan untuk melihat dunia yang terbuka lebar sekarang ini, membuat saya memberi kritik terhadap para pemimpin yang kebanyakan dari Adonara Timur yang selama ini menyepelekan wilayah barat. Terus terang, ini bukan masalah kesukuan tetapi masalah keadilan yang merupakan wacana global yang mesti diperjuangkan oleh orang-orangnya sendiri. Saya katakan ini berdasarkan fakta di lapangan terutama di wilayah barat. Coba Anda pergi wilayah barat, sangat memprihatinkan. Daerah yang kaya akan barang-barang komoditas dengan mutu yang baik, ternyata ditelantarkan begitu saja. Satu contoh, PLN yang khusus untuk wilayah barat kok dialihkan ke Koli. Sekali lagi ini bukan dikotomi barat dan timur tetapi ini suara ketidakpuasan terhadap pembangunan yang pada zaman lalu nota bene kebanyakan orang dari timur. Akankan Adonara bisa jadi kabupaten jika masih ada ketidakadilan di lewo tanah. Saya sendiri telah berbuat untuk mencerdaskan saudara-saudara saya dengan mengirim buku. Itu salah satu cara saya untuk membuka wawasan saudara-saudar di wilayah barat untuk melihat betapa ketidakadilan selama ini merajai wilayah barat adonara barat.

Tolong dipahami ini bukan kesukuan tetapi sebuah teriakan untuk meminta keadilan dan pemberian hak kepada saudara-saudara di wilayah barat.

4 Februari 2009 22.28

Anonim mengatakan...

Sesama Orang adonara Jangan Saling Membeda-bedakan atau mengelompokan. Timur Atw Barat sama-sama Adonara...Daripada Ribut Soal Rencana Kabupaten Adonara..LeBIH BAIK qta perhatikan Nilai Budaya Lokal yang sudah mulai Luntur dimakan jaman..Atau Hama Bekicot yang mulai menerjang lewotana..ThanKss..

16 Juni 2009 22.00

VICKY RACUN mengatakan...

tite ina ke tou ina ata wai matan tite amake tou ama ata kayo pukem.

hentikan semua perdebatan tentang adonara menjadi kabupaten atau tidak, yang hanaya akan menimbulkan perdebatan yang tak berujung.lebih baik kita sebagai orang pendidikan ciptakanlah LAPANGAN PEKERJAAN UNTUK MASYARAKAT ADONAR agar masyarakat kita lebih maju lagi. bukan pulang dan tunggu daftar PNS setelah itu mulai menyalahkan PEMERINTAHAN. jangan tunggu dinina bobokan PEMERINTAH tapi lebih baik mulai sekarang "LU HARUS GRAK''tolong hentikan PERDEBATAN

Tapi turun kemasyarakat dan lihat realitas yang ada dan pecahkan masalah itu

SALAM DARI NEGERI ANGIN MAMIRI

Vicky WATO BAYA

13 September 2010 02.36