Komnas HAM: DPR Perhatikan Kasus Syiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim meminta agar Komisi VIII DPR juga memperhatikan kasus-kasus ancaman kekerasan terhadap warga negara yang menganut ajaran Islam aliran Syiah yang cenderung luput dari pemberitaan media.

"Ini penting mendapat perhatian Komisi VIII melihat perkembangan yang dialami warga negara kita yang memilih orientasi agamanya pada ajaran syiah," kata Ifdhal dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2011).

Menurut Ifdhal, ancaman kekerasan terhadap pengikut aliran Syiah banyak terjadi di Jawa Timur. Contoh terakhir adalah penyerangan terhadap pesantren Yayasan Pondok Pesantren Islam (YAPI) di Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa (15/2/2011) oleh sekelompok pemuda bermotor.

"Serangan yang terjadi di YAPI itu sebetulnya rentetan apa yang terjadi sejak 2007," kata Ifdhal. Ifhdal menambahkan, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) yang menaungi pengikut aliran Syiah melaporkan ancaman kekerasan terhadap pesantren YAPI kepada Komnas HAM. "Yang pesantrennya dirusak, mengadu secara resmi kepada Komnas untuk ditangani," katanya.

Selain aliran Syiah, tambah Ifdhal, pemeluk-pemeluk aliran minoritas lainnya yang tidak mendapat perhatian media juga harus menjadi perhatian DPR. Seperti pemeluk aliran Bahai. "Kasusnya memang tidak mendapat perhatian, mengenai pembatasan hak-hak sipil tidak terjadi di alam demokrasi kita," imbuhnya.

Pram: Rakyat Mesir Jangan Terjebak Euforia Demokrasi Seperti di

Indonesia  Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengapresiasi jika transisi Mesir mencontoh reformasi di Indonesia. Namun Pram mengingatkan rakyat Mesir agar tidak terjebak dengan euforia demokrasi yang sempat terjadi di Indonesia di awal masa transisi.

"Secara basic gagasan itu tentunya adalah hal yang positif. Namun tentunya kita harus mengingatkan rakyat Mesir agar tidak terjebak euforia demokrasi yang terjadi di Indonesia," ujar Pram kepada detikcom, Minggu (13/1/2011). Hal itu dikatakan Pram menanggapi pemikiran pemerintah AS yang memandang Indonesia adalah contoh terbaik peralihan kekuasaan bagi Mesir.

Pram mengenang saat-saat Indonesia mengawali reformasi. Tuntutan rakyat terhadap reformasi sangat besar dan terlalu jauh menginginkan perubahan sistem kenegaraan.

"Ada beberapa keinginan melakukan amandemen berlebihan pada saat itu. Kalau kita melihat pada saat ini, pemerintahan transisi Mesir juga harus belajar," imbau Pram.

Pemerintah Mesir dimintanya tidak begitu saja menelan mentah-mentah contoh reformasi di Indonesia. Mereka harus mempelajari perjalanan 12 tahun reformasi di Indonesia.

"Demonstrasi dari rezim otoriter tidak bisa dari ujung ke ujung. Mereka perlu belajar dari pengalaman 12 tahun proses reformasi di Indonesia berjalan," terang Pram.

Pram berharap rakyat Mesir belajar memahami makna reformasi sebenarnya. "Tetapi juga harus memahami substansi yang terjadi bukan hanya karena euforia saja," tandasnya.

Presiden: Hapus 5 penyakit penghambat investasi

BOGOR: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pejabat di tingkat pusat dan daerah agar menghapus lima penyakit yang menghambat program pembangunan dan investasi di Indonesia.

Menurut dia, dalam evaluasi selama 6 tahun dirinya memimpin pemerintahan, ditemukan ada lima macam penyakit yang terjadi di daerah dan pusat yang menyebabkan pembangunan tidak berhasil.

Dia mengungkapkan lima penyakit itu yang pertama adalah kelambanan birokrasi, utamanya di pusat dalam merespons rencana program pembangunan. Dalam hal ini, tuturnya, sering terjadi stagnasi program pembangunan di kementerian karena tidak mengalirnya kebijakan di tingkat menteri hingga level pejabat eselon karena adanya perbedaan pandangan.

Kedua, terhambatnya program pembangunan atau investasi di daerah karena faktor kepentingan kelompok dan pribadi pejabat.

"[Oleh] karena ada kepetingan sendiri tidak memperlancar dan cenderung menghambat. Saya berikan contoh ada dua kabupaten, satu kabupaten satu kota. Ada rencana [investasi] yang bagus sekali. Semua setuju, gubernur setuju, tapi terhambat karena sang bupati dan sang walikota tidak setuju," katanya dalam rapat kerja soal Percepatan dan Perluasan Program Pembangunan Ekonomi Indonesia di Istana Bogor, hari ini.

Dia menambahkan kalau bupati menolak dengan alasan yang jelas tidak menjadi soal, tapi nyatanya karena tidak mendapatkan proyek, sehingga jelas itu suatu kesalahan.

"Nah, yang begini ini tidak boleh. Investasi US$100 miliar, US$200 miliar, US$300 miliar itu mencarinya susah payah. terpaksa saya 'turun gunung' untuk menggandeng supaya investasi mengalir ke daerah."

Penyakit ketiga, investor ingkar janji atau gagal memenuhi komitmen investasi setelah mendapatkan hak secara khusus. Presiden memberi contoh kegagalan proyek investasi di bidang jalan tol dan perkebunan, tapi hak investasi tidak bisa dilepas sehingga peluang investasinya menjadi tersandera.

"Tidak dijalankan. Terkunci, rakyat tidak dapat apa-apa dan daerah tidak dapat apa-apa. Rencana meleset. Ini juga penyakit."

Keempat, sikap pejabat yang sudah tahu ada regulasi menghambat dan bisa perbaiki tapi tidak segera diperbaiki. Kondisi seperti itu, lanjutnya, mungkin terjadi di tingkat kementerian atau di daerah sehingga sangat mengganggu kegiatan pembangunan dan investasi.

Kelima, munculnya intrik kepentingan atau proses politik yang tidak sehat di tingkat pusat dan daerah. "Demokrasi membawa amanah. Politik harus menjadi solusi dan tidak boleh politik diartikan untuk kepentingan-kepentingan sempit yang mengunci segalanya."

Untuk itu, Presiden mengingatkan kepada pejabat pusat dan daerah agar menghapus lima penyakit itu untuk mendukung menggerakkan program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional.

Dipo Alam Diadukan ke Dewan Pers

Petisi 28 mengadukan Sekretaris Kabinet (Sekab) Dipo Alam kepada Dewan Pers atas pernyataannya yang dinilai telah melakukan represi kepada media dan anti demokrasi.

Aktivis Petisi 28 Haris Rusli Moti yang diterima oleh Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (22/2/2011), mengatakan Dipo Alam sebagai pejabat Pemerintah telah memberikan contoh yang buruk bagi demokrasi di Indonesia.

Seperti diberitakan Sekab Dipo Alam menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan memboikot iklan kepada media massa yang dinilai telah menjelek-jelekkan Pemerintah.

"Kalau Dipo Alam sebagai pejabat Pemerintah, Sekretaris Kabinet Pemerintahan SBY, kalau dia keberatan terhadap pemberitaan itu, maka harus memberikan suatu contoh ketaatan terhadap UU dan produk hukum yang berlaku," katanya.

Menurut dia, langkah yang harus ditempuh sebagai pejabat negara bukan menyebarkan sikap represif kepada media massa tetapi mengadukan keberatan itu kepada Dewan Pers, atau melaporkan ke aparat hukum terkait kalau dianggap memfitnah atau mencemarkan nama baik.

"Bukan kemudian menyerukan kepada instansi Pemerintah untuk memboikot iklan," katanya.

Menurut dia, pernyataan Dipo Alam telah melenceng jauh dari fungsinya sebagai Sekretaris Kabinet.

Untuk itu, pihaknya meminta agar Dewan Pers mengundang Dipo Alam untuk melakukan klarifikasi terhadap pernyataannya.

Cerita di Balik Mahkamah Konstitusi

Lembaga peradilan beserta problematika hukum di Indonesia pada saat ini mengalami perkembagan yang menggembirakan. Semenjak didirikannya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003, muncul titik cerah dalam penegakan hukum di Indonesia.

Bukan tanpa alasan, jalan buntu yang dialami dalam proses penegakan hukum di lembaga peradilan Indonesia menjadi terbuka dan transparan dengan gebrakan dan langkah penegakan keadilan subtantif yang digagas oleh MK. Semua orang pasti membuka mata lebar-lebar dan juga memperdebatkan gagasan MK tersebut. Banyak langkah yang kemudian ditempuh oleh MK dengan putusan-putusannya yang mungkin menggegerkan dunia hukum dan keadilan di Indonesia.

Sebagai contoh adalah kontroversi MK dalam memutus pemilihan ulang Pemilukada Gubernur Jawa Timur di tahun 2008. Banyak orang memuji vonis MK itu merupakan sebuah terobosan baru dalam penegakan hukum karena tidak sekadar formalitas saja yang diputuskan MK, namun ada keadilan substantif yakni pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilukada. Di sisi lain, banyak pula yang menilai MK melampaui kewenangannya sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang bahwa MK hanya berwenang memutus sengketa Pemilukada yang hanya berkaitan dengan hasil selisih perolehan suara.

Selanjutnya, di tahun 2009 dunia hukum menjadi geger tatkala MK memperdengarkan rekaman rekayasa untuk melemahkan KPK dengan jalan mengkriminalisasi pejabat-pejabatnya yakni Bibit-Chandra. Dengan tegas MK pun akhirnya memperdengarkan rekaman itu secara terbuka sehingga beberapa stasiun televisi mengikuti persidangan dan kemudian menyiarkannya secara langsung.

Langkah MK dalam memutus permohonan yang diajukan memang seringkali menimbulkan berbagai macam reaksi. Ada yang mencercanya dan ada pula yang memakinya. Langkah dan putusan MK tidak

pernah tidak ada yang memprotesnya dan itu adalah realita yang terjadi. Bahkan beberapa kelompok yang merasa “dirugikan” oleh putusan MK curiga bahwa MK tidak independent dan dalam keadaan tekanan.

Namun, di balik itu semua, gebrakan MK dalam penegakan hukum subtantif tersebut tidak muncul di ruang yang hampa dengan begitu saja. Dalam proses perjalanan tersebut terdapat dinamika dan kendala yang terkadang tidak muncul dan mencuat ke hadapan khalayak umum.

Buku dengan judul On The Records, Mahfud MD di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditulis oleh Rita Triana Budiarti inilah yang akan mengajak pembaca semua pada rahasia di balik serba-serbi dan latar belakang dinamika serta kendala apa saja yang dihadapi secara internal oleh MK dalam memutus perkara.

Format buku ini sebenarnya sebuah pikiran Mahfud MD selaku ketua MK. Akan tetapi dalam proses pengerjaan buku ini dan seiring kesibukan padat seorang ketua MK, maka Mahfud MD menuturkan saja kepada Rita melalui wawancara untuk kemudian ditulis dan disusun menjadi buku. Dengan demikian, Rita sebagai penulis buku hanya menguraikan kembali bahasa lisan yang dituturkan oleh Mahfud MD menjadi bahasa tulis agar bahasanya mengalir dengan lancar dari segi logika dan sistematikanya.

Rita sendiri sebagai penulis buku telah akrab dengan MK. Ia pernah menuliskan buku Memoar Lima Tahun Kepemimpinan Jimly Asshiddiqie di Mahkamah Konstitusi. Jadi, Rita adalah orang yang tepat dalam mengkisahkan kembali pengalaman Mahfud MD melalui buku ini.

Dalam bercerita kepada penulisnya, Mahfud MD juga berusaha agar dirinya tidak mengkalim prestasi MK adalah prestasi yang diperoleh secara perorangan. Torehan prestasi MK selama ini merupakan prestasi bersama, baik peran kesembilan hakim MK, segenap staf di sekretariat jenderal dan kepaniteraan MK serta dukungan dan kritik dari luar MK.

Lebih lanjut mengenai substansi buku ini, dijelaskan pula alasan mengapa Jimly Asshiddiqie mengajukan pengunduran dirinya dari hakim MK setelah tidak terpilih lagi menjadi ketua MK. Selama ini yang diketahui oleh masyarakat melalui media massa bahwa pengunduran diri Jimly adalah karena permasalahan konflik pribadi dengan Mahfud terkait polemik pemilihan ketua MK.

Alasan konflik pribadi kalah dalam persaingan yang diberitakan adalah tidak tepat. Bagi Mahfud, dirinya dengan Jimly tidak pernah ada konflik. Diakui oleh Mahfud bahwa Jimly memiliki beban psikoligis, hal itu sangat mungkin. Jimly yang telah lama memimpin MK dan tiba-tiba dirinya masuk menjadi ketua, sedangkan Jimly hanya menjadi anggota memberikan pengaruh pengunduran diri tersebut. Tetapi yang harus ditegaskan adalah tidak ada konflik yang selama ini diduga-duga oleh media massa.

Lebih lanjut lagi, Mahfud mengakui bahwa dirinya bisa sampai ke MK tidak terlepas dari ajakan Jimly dan persentuhannya secara akademis dengan gagasan pembentukan MK. Oleh sebab itu, pengunduran Jimly justru menjadi beban berat bagi Mahfud dalam menahkodai MK yang kredibilitasnya dipercaya sebagai lembaga peradilan dan citranya bagus di mata masyarakat. Menurut Mahfud, berkat Jimly pula MK menjadi lembaga peradilan yan disegani baik dalam negeri sampai luar negeri dalam pembangunan demokrasi dan hukum (hlm 35-59).

Dalam buku ini juga ditambahkan mengenai langkah-langkah Mahfud selaku ketua MK yang banyak dinilai kurang tepat oleh pengamat hukum dan politik. Di antaranya adalah ikhwal kegemarannya berbicara di hadapan media dan rumor pertemuannya dengan presiden SBY di Cikeas sebelum pengucapan vonis putusan sengketa Pilpres.

Profesi hakim yang kemudian dianggap lebih baik untuk diam, menutup pintu, dan siap kesepian tidak diikuti oleh Mahfud. Alasan mengapa dirinya tidak mau diam adalah karena juga ingin melakukan perubahan dengan cara berbicara kepada pers. Dalam undang-undang maupun kode etik dijelaskan tidak ada larangan bagi hakim untuk berbicara kepada pers.

Selain itu, yang terpenting adalah tidak membicarakan atau berkomentar mengenai perkara yang ditangani maupun yang akan diputus oleh MK. Pers, menurut Mahfud merupakan salah satu pilar demokrasi yang masih bisa dipercaya sehingga pers juga dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik.

Sedangkan, rumor pertemuaan dengan presiden SBY dengan tegas dalam buku ini dinyatakan hanya isu belaka. Mahfud menegaskan dirinya berada di MK dan kemudian pulang ke rumah dinasnya. Presiden SBY selama sengketa Pilpres, diakui oleh Mahfud tidak pernah mencampuri urusan-urusan hukum, baik bicara sendiri maupun mengutus orang untuk menanyakan perkara. Mahfud menjaga kepercayaan sebagai hakim sekaligus ketua MK untuk tidak bermain-main dalam menangani dan memutus perkara, baik dengan presiden SBY serta masyarakat umum.

Untuk menunjukkan kepada khalayak, buku ini juga memberitahukan bahwa hakim MK juga sering berdebat argumentasi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sebelum vonis dibacakan. Perdebatan itu bahkan sampai keras karena teori dan ilmu hukum yang dikuasai oleh hakim MK dikeluarkan semua dan diadu dengan pendapat para hakim lainnya dalam RPH. Bahkan tidak jarang antara hakim satu dengan hakim lainnya sampai menggebrak meja. Akan tetapi setelah diambil putusan, maka putusan MK adalah satu.

Meskipun buku ini terlihat serius dalam menanggapi isu yang menghampiri MK dan dinamika di balik sebuah putusan, namun penuturan bahasa dalam buku ini begitu mengalir seperti membaca berita. Buku yang memuat cerita langsung dari Mahfud MD ini memiliki arti penting sebagai inspirasi untuk menegakkan demokrasi dengan koridor hukum dan keadilan.

Waspadai Dampak Kerusuhan Mesir

KOMPAS.com - Dalam minggu terakhir bulan Januari 2011, Mesir diguncang aksi demo keras yang semakin meluas. Gerakan diawali oleh para aktivis yang mengajak rakyat Mesir untuk melakukan gerakan bersama melawan kemiskinan, pengangguran, korupsi pemerintah, dan kekuasaan Presiden Husni Mubarak. Demonstran mendesak Mubarak mengakhiri kekuasaannya yang telah berlangsung 30 tahun, menuntut mundur Perdana Menteri Ahmed Nazif, serta menuntut pembubaran parlemen dan pembentukan pemerintah bersatu.

Gerakan demonstran yang dimulai pada hari Rabu (26/1/2011) yang merupakan hari libur nasional mereka lempar dengan tagline "hari kemarahan". Massa demonstran berbaris di pusat kota Kairo, menuju kantor partai yang berkuasa, Partai Demokrasi Nasional, serta Departemen Luar Negeri dan televisi negara. Protes serupa dilaporkan terjadi di kota-kota lain di seluruh negeri. Bentrokan akhirnya tak terhindarkan, polisi melemparkan gas air mata dan meriam air terhadap demonstran yang berteriak "Turunlah bersama Mubarak" di Tahrir Square.

Kerusuhan meluas di Alexandria, kota Mansura di Delta Nil, Tanta dan di kota-kota selatan Aswan dan Assiut. Pada kerusuhan awal tiga pengunjuk rasa dan seorang perwira polisi telah tewas. protes terus di beberapa kota. Ratusan orang telah ditangkap, tetapi para pengunjuk rasa mengatakan mereka tidak akan menyerah sampai permintaan mereka terpenuhi. Kekerasan juga meletus di kota Suez , sementara di daerah Sinai utara, tepatnya di kawasan Sheikh Zuweid, suku Badui dan polisi terlibat aksi saling menembak, menewaskan seorang remaja berusia 17 tahun. Hal yang sama juga terjadi di Ismailia.

Tuntutan dan aksi yang dikatakan terilhami oleh demonstrasi yang berhasil menjatuhkan presiden tunisia itu terus dicoba dibubarkan oleh pemerintah. Sekitar 250 orang terluka, termasuk 85 polisi, setelah polisi antihuru hara menembakkan gas air mata. Citra kepolisian di Mesir terus merosot, sementara rakyat masih menghargai pasukan militer. Para pejabat keamanan menyebutkan hampir

1000 pemrotes ditahan. Pada tanggal 28 Januari internet dan SMS di Mesir mati, layanan jejaring sosial Facebook dan Twitter terganggu.

Pemerintah Mesir kini mendapat tekanan internasional yang lebih keras, termasuk dari negara sekutunya Amerika Serikat. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Philip Crowley menyampaikan agar para pemimpin Arab bekerja sama dengan masyarakat mereka dalam melakukan reformasi atau dalam mencermati para ekstremis. "Orang-orang di seluruh Timur Tengah-orang seperti di mana-mana-sedang mencari kesempatan untuk berkontribusi dan memiliki peran dalam keputusan-keputusan yang akan menentukan kehidupan mereka," katanya.

"Kami ingin melihat reformasi terjadi di Mesir dan di tempat lain, untuk membuat peluang lebih besar di bidang politik, sosial dan ekonomi yang konsisten dengan keinginan rakyat," kata Crowley. "Amerika Serikat adalah mitra Mesir dan orang-orang Mesir kini berada di dalam proses, yang kami percaya harus terungkap dalam suasana damai," kata juru bicara itu. Sementara Menteri luar negeri AS Hillary Clinton menyampaikan bahwa Amerika Serikat mendukung "hak fundamental menyatakan pendapat dan berkumpul bagi semua orang dan kita mendesak agar semua pihak menahan diri dan menahan diri dari kekerasan."

Kini, apa yang bisa dilihat dari kerusuhan di Mesir tersebut. Kerusuhan di Mesir merupakan sebuah awal gelombang protes masyarakat yang menginginkan perubahan menuju ke suatu kondisi yang lebih baik. Gerakan rakyat dikawasan tersebut dimulai di Tunisia, dan berhasil menumbangkan Presiden Zine al-Abidine Ben Ali pada bulan Januari ini. Setelah Mesir bergolak kemudian Yaman mulai bergetar. Puluhan ribu warga Yaman menggelar unjuk rasa di ibu kota Sana menuntut Presiden Ali Abdullah Saleh, yang telah berkuasa dalam 30 tahun terakhir, mundur. Presiden Saleh, yang dikenal sebagai sekutu Barat, menjadi pemimpin Yaman Utara pada 1978. Ia juga menjadi pemimpin negara ketika Yaman Selatan bergabung dengan Utara pada 1990. Terakhir kali ia terpilih kembali menjadi presiden pada 2006.

Kenapa gelombang protes bergulir dikawasan tersebut? Rakyat di ngara-negara tersebut menginginkan sebuah perubahan untuk melawan kemiskinan, pengangguran dan korupsi pemerintah. Demonstran ternyata tidak mampu diatasi oleh aparat kepolisian. Panser-panser pasukan keamanan telah diserbu dan dibakar oleh massa. Presiden Mubarak nampaknya belum berhasil mengatasi aksi keras demo yang terjadi. Dalam pidato di televisi, Mubarak berjanji akan melaksanakan reformasi politik dan ekonomi. Ia juga memerintahkan Kabinetnya mengundurkan diri dan berjanji untuk mengangkat Kabinet baru.

Di lain sisi Amerika sebagai negara pendukungnya bahkan menekan Mubarak agar tidak mengambil tindak kekerasan terhadap demonstrasi damai dan memulihkan pelayanan komunikasi dan internet yang telah diputuskan. Presiden Barrack Obama mengatakan telah menelepon Presiden Husni Mubarak agar mengambil langkah kongkrit untuk memenuhi reformasi yang telah dijanjikannya kepada rakyat Mesir. Kini para demonstran tidak memperdulikan jam malam dan terus menuntut agar Mubarak mengakhiri kekuasaannya yang sudah berlangsung 30 tahun itu. Gedung-gedung terus terbakar di Kairo dan tank-tank meronda jalan-jalan, yang mengakhiri hari yang penuh dengan kekerasan dan kekacauan di Mesir.

Imbas ke Indonesia

Apakah kaitan Tunisia, Mesir, Yaman dan Indonesia? Pemerintah pada era demokrasi kebebasan ini sebaiknya lebih waspada, tayangan media sudah tidak ada batas geraknya. Semua serba terbuka,

semua disebut telah menjadi hak individu. Kebebasan menjadi milik rakyat di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi. Mesir dan Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi, kemiskinan adalah tuntutan di Mesir, sementara masalah kemiskinan bukanlah suatu yang asing di Indonesia. Berbicara soal korupsi, Mesir luluh lantak karena tuntutan demonstran soal korupsi, sementara di Indonesia masalah korupsi sudah bukan yang aneh lagi, beberapa kasus besar yang terakhir kasus Gayus dan ditangkapnya 17 politisi adalah gambaran serupa.

Perubahan, itulah kata bertuah yang mesti kita cerna bersama. Pemerintah tidak perlu memberikan janji dan angin surga kepada rakyatnya, letupan-letupan kecil mulai terasa di sini. Presiden SBY terlihat mulai dijadikan target utama, dan media dengan gembira menayangkannya. Bukankah sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil? Bagaimana dengan Amerika, yang selalu mendukung penuh negara yang mau menerapkan sistem demokrasi? Begitu terjadi aksi protes yang keras, kasar dan meluas terhadap pemerintahan demokratis di sebuah negara, maka kata-kata standar akan dikeluarkan, agar jangan menggunakan kekerasan kepada demonstran. Mereka mendukung rakyat, begitu basa-basinya.

Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kasus Tunisia, Mesir, dan mungkin Yaman? Kita harus bisa bersama-sama menjaga negara kita, yang berkuasa mengemban amanah seperti yang diharapkan rakyat, tidak perlu janji dan ucapan yang sangat tidak disukai rakyat. Kita mesti waspada, banyak yang berambisi di Indonesia, dan banyak yang menginginkan agar kita ribut, tidak stabil dan tetap bodoh. Tujuannya hanya satu, orang bodoh tetap mudah ditipu. Demikian juga bagi orang pintar yang tidak memerintah, perlu disadari bahwa sebagian besar rakyat kita tidak pintar, mudah terprovokasi, kerusuhan hanya menunggu waktu apabila para elit tidak segera berbenah diri dan berupaya menjaga perkataan.

Indikasi Mesir yang mirip dengan Indonesia sudah hampir lengkap tercatat, oleh karena itu kita harus waspada, tidak ada yang bisa menolong kecuali diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan pertolongan negara lain, mereka hanya mau kita menurut apa kata sistem mereka, ikut cara mereka, karena itulah kepentingan mereka. Yang terakhir ya mereka juga yang mendapat untung bukan? Apabila terjadi sesuatu di Indonesia, maka mereka akhirnya hanya akan melakukan tekanan agar pemerintah tidak begini dan begitu kepada rakyat.

Apakah rakyat kita rakyat mereka? Bukan, rakyat kita adalah saudara kita, pemerintah adalah juga rakyat yang kita pilih untuk menyejahterakan bangsa ini. Semoga tulisan sederhana ini ada manfaatnya…. Sekali lagi mohon berhati-hati, pengetahuan dan kemampuan dalam berdemokrasi bagi rakyat kita barulah pada tahap meniru, dan contoh teraktual yang bisa ditiru adalah kerusuhan di Mesir itu. Semoga Tuhan melindungi bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Amin.

BJ Habibie Sarankan Mesir Contoh Indonesia

YOGYAKARTA--MICOM: Mantan Presiden BJ Habibie menyarankan Mesir harus bisa mencontoh pengalaman negara lain yang memiliki pengalaman krisis politik, termasuk Indonesia. Caranya, Presiden Hosni Mubarak lengser dan digantikan oleh Wakil Presiden untuk sementara waktu.

"Belajarlah dari negara lain, termasuk Indonesia. Kalau pemimpin tidak didukung rakyatnya, sebaiknya mundur atau lengser namanya," katanya kepada wartawan di Yogyakarta, Minggu (6/2).

Di sela-sela kunjungannya ke Taman Pintar, BJ Habibie mengemukakan, jika presiden benar-benar lengser, maka kepemimpinan selanjutnya digantikan oleh Wakil Presiden. Wakil Presiden juga menyiapkan pemilihan umum yang demokratis untuk memilih Presiden yang baru.

"Jika Wakil Presiden ini kemudian tidak terpilih ya harus legowo menyerahkan kepemimpinan nasional kepada presiden yang menenangi pemilu," katanya. Semuanya harus yakin bahwa Wakil Presiden akan menyelesaikan masalah bukan untuk mempertahankan kekuasaan.

Jadi, imbuhnya, Wapres tersebut harus menyelenggarakan pemilu baru. "Beri waktu satu tahun seperti yang saya alami dulu," katanya.

Politikus Cerdas di DPR Jumlahnya Cuma 10 Persen

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat politik Arbi Sanit menyentil politikus di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya, dari 550 anggota Dewan, hanya 50 orang atau kurang dari 10 persen yang memiliki pikiran bagus.

"Sangat minim yang mampu melaksanakan tugasnya sebagi wakil rakyat yang baik," kata Arbi, seusai deklarasi gerakan Solidaritas Masyarakat Indonesia (SMI) untuk Keadilan dan peluncuran rumah Integritas, Jakarta, Senin (14/2).

Dia memberi contoh pada gagasan Dewan yang mengingkan Gubernur dipilih kembali DPRD. Menurut dia, ide itu justru merampas kedaulatan rakyat. "Mengalami kemunduran, apa yang dilakukan Orde Baru ingin diadopsi lagi," katanya.

Politikus, kata Arbi, kehabisan waktu menyelesaikan pertengkaran. Kalaupun ada kompromi, hanya sebatas kepentingan golongan bukan kepentingan rakyat. "Itu sebabnya ekonomi kita tidak pernah maju, politikus yang ada sekarang tidak cukup memadai," katanya.

Lantas apa yang harus dikerjakan? Menurut Arbi, masyarakat harus melakukan konsolidasi demokrasi, dan melembagakan perubahan yang telah laksanakan.

Peryataan Arbi Sanit itu bukanlah kritik pertama terhadap kinerha anggota DPR. Dulu, mantan Presiden Abdurrahman Wahid malah menyebut anggota DPR seperti murid Taman Kanak-kanak.

KPK Siap Datangi Megawati

Metrotvnews.com, Surabaya: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mendatangi mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu akan diperiksa sebagai saksi meringankan dalam kasus cek perjalanan (traveller's cheque) dengan tersangka Max Moein dan Poltak Sitorus.

"Megawati bukan saksi fakta tapi saksi meringankan. KPK bisa fleksibel, kami bisa datang," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/2).

Menurutnya, pemanggilan Megawati belum masuk dalam kategori proyustisia atau belum ada kekuatan memaksa untuk menghadirkan langsung ke KPK. Ia memberikan contoh kasus pemanggilan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono dalam kasus skandal Century. Keduanya pun ditetapkan sebagai saksi meringankan dalam kasus tersebut.

Namun demikian, menurut Jasin, bila nantinya ada keinginan dari megawati untuk datang, maka itu masuk dalam pembelajaran politik yang luar biasa, khususnya bagi PDIP. Sebab, warga negara memiliki hak sama dalam hukum.

"Kan tidak ada sesuatu yang istimewa atau memberikan special treatment kepada yang berkuasa," ungkapnya.

Penegakan Hukum Kerap Dipolitisasi

Indonesia sedang didera banyak masalah. Dari kasus hukum hingga kemiskinan. Anggota DPR RI bersama elemen masyarakat juga terus bersuara lantang. Seperti pandangan Sekjen DPP PKS yang juga Wakil Ketua DPR RI, Anis Matta terkait berbagai persoalan yang mendera negeri dan apa harapan PKS ke depan?

Berikut petikan wawancara wartawan FAJAR, Amiruddin dengan Anis Matta di Hotel Clarion, Makassar pekan lalu.

Bagaimana Anda melihat kondisi bangsa sekarang ini?

Saya rasa masalah yang paling krusial yang kita hadapi sekarang ini adalah masalah hukum dan masalah kemiskinan. Yang terkait masalah hukum ini terutama adalah pada tren penerapan hukum yang sekarang ini dengan mudah dapat dikatakan bahwa penerapan hukum kita ini terlalu bertendensi politik. Artinya, masalah-masalah hukum

yang besar-besar, itu tidak diselesaikan secara baik oleh pemerintah.

Tetapi masalah-masalah politik yang menimpa lawan-lawan politik itu bisa diproses lebih cepat. Sehingga saya melihat ini akan menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi kita. Sehingga penerapan atau penegakan

hukum kita ini tidak independen sehingga lebih merupakan bagian dari sebuah target politik.

Bagaimana Anda melihat kelakuan dewan sendiri dalam menyikapi "tingkah" pemerintah, termasuk pengumpulan koin?

Kalau ini kan sebenarnya lebih pada isu kemiskinan. Itu semacam kritik masyarakat terhadap pemerintah terutama ketika presiden mengeluhkan gajinya yang tidak naik-naik atau rencana menaikkan gaji 8.000 gaji pejabat negara. Menurut saya, usulan ini memang tidak etis. Karena kita sudah menghadapi satu masalah ekonomi yang berat di tingkat bawah dan di saat bersamaan kita mengusulkan kenaikan gaji.

Seharusnya dalam sistuasi seperti yang mesti dilakukan pemerintah adalah melakukan program pembangunan secara agresif sehingga ada lapangan kerja baru. Setelah itu bolehlah kemudian mengusulkan kenaikan gaji. Tapi kalau tingkat pengangguran terus bertambah, inflasi terus naik, harga-harga terus naik, inikan masyarakat semakin susah hidupnya kemudian mereka mendengar berita seperti itu.

Terkait kemiskinan dan data yang disampaikan pemerintah yang sempat memunculkan kritikan soal kebohongan pemerintah, menurut Anda bagaimana?

Sebenarnya bukan kebohongan. Tapi ada standar berbeda yang diterapkan pemerintah. Jadi maksudnya, pemerintah menetapkan standar 1 dolar sebagai angka kemiskinan. 1 dolar satu hari itu tidak logis sekarang. Tidak mungkin ada yang bisa hidup di Indonesia dengan uang 1 dolar sehari. Tapi kalau kita menggunakan angka PBB atau word bank, yakni sebanyak 2 dolar, berarti akan ada setengah rakyat kita yang masuk kategori orang miskin.

Itu yang dihindari pemerintah. Fakta bahwa setengah rakyat kita ini miskin. Sehingga mereka menutupinya dengan standar 1 dolar satu hari itu. Sebenarnya jauh lebih bagus bagi kita semuanya untuk kita mengakui bahwa standar hidup di Indonesia ini sudah tidak mungkin lagi hanya dengan 1 dolar bahkan 2 dolar pun juga susah. 2 dolar

itu juga sudah tidak masuk akal. Anda bisa makan apa dengan uang 2 dolar atau Rp18.000.

Lebih baik kita mengakuinya seperti itu, tidak apa-apa angka kemiskinannya besar tapi kita bekerja secara

sistematis untuk menutupinya. Toh masyarakat juga tahu bahwa pemerintah itu bukan superman yang bisa melakukan apa saja, bisa melakukan mukjizat. Orang juga tahu masalah itu tapi lebih baik dibukan secara umum. Akui saja bahwa kita ingin standar hidup seperti ini dan kita bekerja secara sistematis untuk menyelesaikannya.

Bagaimana dengan isu reshuffle kabinet, apakah ini bisa menjadi solusi?

Ini kan sistemnya presidentil. Kabinet ini adalah tim. Masyarakat tidak lagi sebenarnya melihat menteri-menteri itu sebagai individu saja tapi melihatnya sebagai satu tim.

Misalnya dalam hal penerapan hukum, apakah Anda hanya akan menyalahkan jaksa agung, tidak. Atau hanya menyalahkan polisi. Tidak bisa. Karena mereka secara keseluruhan adalah sebuah tim yang berada di bawah komando presiden.

Bagaimana dengan sikap PKS sendiri ke depan sebagai partai koalisi. Selama ini kan kader PKS begitu lantang bersuara, contoh dalam kasus Century?

Bagi kita, koalisi dengan SBY sampai 2014. Kita tetap akan berada di dalam koalisi ini tetapi tetap akan bersikap secara independen dan menjadi mitra kritis bagi pemerintah. Itu sudah menjadi bagian kontrak politik kita. Sebab koalisi ini dibentuk untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Kita ini pada dasarnya tidak ada istilah pro pemerintah. Kita pro rakyat. Kita bekerja untuk rakyat.

Apa harapan PKS terhadap pemerintah ke depan?

Buat kita sekarang ini pemerintah masih punya waktu empat tahun. Masih banyak waktu untuk memperbaiki semua kelemahan-kelamahan yang sekarang ini ada. Kalau kita lihat disurvei kemarin, kan empat dari enam bidang pemerintah dapat rapor merah. Kita fokuslah pada bidang-bidang yang mendapat rapor merah tersebut. Masih panjang waktu kok.

ICW Minta Pengadaan Buku Seri Presiden SBY Segera Diusut

JAKARTA, BANGKAPOS.com-- Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan minta agar buku seri tentang pengadaan buku Presiden SBY segera ditarik. Karena buku yang sudah bererdar di SMP di Kabupaten Tegal tidak bermanfaat apa pun bagi siswa. Bahkan Ade Irawan minta agar kasus pengadaan buku seri SBY segera dilakukan pengusutan. ”Pembagian buku semacam itu sekaligus membuktikan bahwa pendidikan masih saja direcoki oleh kekuasaan,” kata Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, Kamis (27/1/2011), dalam jumpa pers di Jakarta. Menurut Ade, lebih baik kepada sekolah dibagikan buku yang lebih bermanfaat dan 10 seri buku tentang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut ditarik. ”Penarikan buku-buku tersebut seharusnya diperintahkan sendiri oleh presiden karena pembagian buku-buku mengenai dirinya di Tegal itu justru akan merusak citranya,” kata Ade. Ade mempertanyakan alasan 10 seri buku mengenai SBY dibagikan dengan menggunakan dana alokasi khusus. Untuk itu, Ade meminta agar segera dilakukan pemeriksaan siapa yang melakukan pengadaan buku-buku tersebut. Secara terpisah, Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal meminta DPR atau pemerintah pusat membentuk tim independen untuk mengusut pengadaan dan distribusi buku-buku SBY tersebut. ”Buku-buku itu untuk konsumsi umum. Kurang tepat jika untuk siswa SMP apalagi menggunakan dana alokasi khusus,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal Dimyati. Ketua DPRD Kabupaten Tegal Rojikin mengatakan, kasus pengadaan buku SBY terjadi karena pengelolaan dana alokasi khusus tidak diserahkan kepada daerah. Dana dari pemerintah pusat ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk ketidakikhlasan pemerintah pusat dalam memberikan otonomi kepada daerah. Bantuan dana alokasi khusus juga tidak rasional karena semua penerima dipukul rata. Sebagai contoh, semua sekolah penerima dana alokasi khusus mendapatkan bantuan perpustakaan. Padahal, masih ada sekolah yang sangat membutuhkan ruang kelas atau toilet. ”Jangan sampai dana alokasi khusus hanya untuk mengejar target 20 persen APBN untuk pendidikan,” ujarnya. Secara terpisah, Penerbit dan Percetakan Mediatama yang menjadi rekanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal bersikap menutupi akses informasi. Mediatama disebut mengirimkan dan memilih judul-judul buku seri SBY untuk sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Tegal. Mediatama yang beralamat di Jalan Adi Sumarmo, Colomadu, Karanganyar, Jateng, ini menjadi pemenang tender pengadaan buku sekolah dengan dana alokasi khusus tahun 2010 di Kabupaten Tegal. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani mengatakan, pembagian buku SBY di 66 dari 82 sekolah di Tegal tidak lepas dari muatan politis. ”Kalau dihitung secara politik, anak SMP itu akan menjadi pemilih pemula pada tahun 2014,” kata Puan. Dalam kondisi bangsa di mana rakyatnya masih banyak menghadapi kesulitan, menurut Puan, seharusnya tidak ada lagi pencitraan untuk kepentingan sesaat kelompok tertentu.

PDIP: Ahmadiyah Diserang, Negara Absen

VIVAnews - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai kekerasan yang dialami Jamaah Ahmadiyah sungguh menunjukkan bahwa negara absen melindungi rakyat.

"Saya melihat dalam persoalan Ahmadiyah, negara tidak hadir ketika rakyat membutuhkan," kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP, Pramono Anung. "Saya tidak mau masuk ke persoalan Ahmadiyahnya, tapi ini persoalan main hakim sendiri. Itu tidak diperbolehkan dalam konstitusi kita," kata Wakil Ketua DPR itu, Selasa 8 Februari 2011.

Pramono menegaskan bahwa Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 saja sudah mengatur bahwa negara bertanggung jawab memberi perlindungan kepada warga negara. "Dalam persoalan Cikeusik, saya melihat dengan mata kepala sendiri, ketika polisi malah lari tunggang langgang. Menunjukkan tidak bisa memberi perlindungan kepada warga," katanya.

Harusnya, kata Pramono, polisi menjadi contoh, memberi perlindungan yang baik. Polisi, kata Pramono, harusnya sudah bisa mengantisipasi kejadian ini karena massa penyerang kabarnya sudah berkumpul dua atau tiga hari sebelum penyerangan terjadi pada Minggu 6 Februari 2011.

"Saya tidak masuk ke persoalan Ahmadiyah. Persoalan itu lain. Itu harus dibuka dalam wacana lebar, untuk dilakukan diskusi, perdebatan dan sebagainya. Tetapi yang paling utama, negara harus hadir memberi perlindungan pada rakyat," katanya.

Dan Pramono secara terbuka menyatakan, perbaikan remunerasi yang diterima Polri juga menjadi sia-sia. "Bukan hanya itu, semuanya jadi sia-sia," katanya pedas.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas menyatakan, selain mengusut peristiwa kekerasan itu, Pemerintah juga harus berunding kembali dengan ulama dan Ahmadiyah sendiri. "Perlu diterangkan apa sebenarnya Ahmadiyah itu. Meski dijelaskan posisi Ahmadiyah itu Islam atau bukan. Kalau bukan, posisinya di mana. Kan masih banyak yang rancu," kata Taufiq.

Kalau posisinya tak jelas, kejadian seperti pada Minggu lalu itu bisa berulang. "Ini ngomong begini, itu ngomong begitu kan susah," ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

KPU Dorong Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu Kada

DENPASAR--MICOM: Anggota KPU Pusat Putu Artha dalam rapat bimbingan teknis di hadapan para ketua, wakil, sekretaris dan anggota KPU Provinsi dan Kabupaten dari wilayah timur Indonesia di Inna Bali Hotel, Sabtu (29/1), menegaskan, saat ini, KPU Pusat sedang mewacanakan dan mendorong agar DPR dan pemerintah segera membentuk pengadilan khusus untuk menangani sengketa pemilu kada di seluruh Indonesia.

Pengadilan khusus pemilu kada tersebut rencananya akan didirikan di enam regional wilayah mulai dari Indonesia barat hingga Indonesia Timur. "Bila usulan tersebut diterima maka tidak semua kasus pemilu kada harus masuk ke MK dan kasus-kasus yang secara statistik cenderung terjadi langsung diadili di wilayah yang bersangkutan," ujar Putu.

Pemerintah dan DPR perlu menempatkan orang atau lembaga yang sifatnya ad hoc, ditangani oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya baik dari pakar, akademisi, polisi, jaksa dan hakim untuk melakukan pengadilan pemilu kada di enam regional tersebut.

Menurut Putu, pembentukan pengadilan khusus tersebut merupakan bagian dari upaya memperketat regulasi yang selama ini terjadi banyak penyimpangan. Selain itu berbagai kasus yang terjadi bisa ditangani secara lebih cepat, murah dan efektif sebelum pemilu kada itu berlangsung.

Beberapa contoh kasus misalnya, kasus politik uang. Kasus ini biasanya terjadi saat kampanye berlangsung. Bila hal tersebut terjadi, maka Bawaslu atau Panwaslu setempat bisa langsung memprosesnya dengan aparat terkait dan langsung diadili di lokasi terdekat. Upaya tersebut untuk menghindari penumpukan kasus di MK. Upaya ini dinilai lebih efektif karena proses demokrasi di daerah seperti penetapan hasil, pelantikan, tidak perlu menunggu hasil keputusan MK yang rentang waktu tunggunya cukup lama.

Data tahun 2010 misalnya, dari 100% kasus pemilu kada yang masuk ke MK, 91% kasusnya dimenangkan oleh KPU baik provinsi maupun kabupaten. Hanya sebanyak 9% KPU kalah. Kekalahan tersebut menyebabkan terjadinya pemilu kada ulang baik secara keseluruhan maupun sebagian wilayah tertentu.

Bahkan ada KPU di sebuah kabupaten di Indonesia yang kalah total sehingga diputuskan untuk dilakukan pemilu kada ulang mulai dari proses pencalonan kandidat. Kasus-kasus yang dihadapi sebagian besanya adalah politik uang dan mobilisasi PNS dari calon incumbent.

"Bila ada pengadilan khusus pemilu kada maka kasus-kasus tersebut akan lebih cepat ditangani, diputuskan dan proses pemilukada akan terus berlanjut secara tepat, akurat," ujar Putu.

DPRA diminta segera sahkan Qanun WN

BANDA ACEH - Pusat Penguatan Perdamaian meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera mengesahkan Qanun Wali Nanggroe, sehingga keberadaan lembaga itu bisa menjaga perdamaian di daerah itu.

"Dengan terbentuknya tim pansus lembaga Wali Nanggroe, kami berharap DPRA segera mengesahkan qanun tersebut," kata Direktur Penguatan Kelembagaan Pusat Penguatan Perdamaian, Aidil Mashendra, sore ini.

Terbentuknya tim panitia khusus DPRA lembaga Wali Nanggroe yang diketuai Tgk H Ramli Sulaiman merupakan langkah positif yang harus didukung oleh semua pihak di Provinsi Aceh.

Dengan adanya Qanun Wali Nanggroe itu diharapkan dapat memperkuat perdamaian dan mempercepat lahirnya lembaga itu yang merupakan amanah dari kesepakatan perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani di Helsinky, Finlandia.

Ia juga berharap kehadiran lembaga Wali Nanggroe harus berpedoman dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan PP nomor 19/2010.

"Terbentuknya tim pansus juga harus dapat dapat mengakhiri polemik politik terhadap keberadaan lembaga Wali Nanggroe dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Aidil juga mengharapkan tim pansus yang telah dibentuk itu dapat memberikan partisipasi politik kepada masyarakat agar Qanun Wali Nanggroe yang sedang dibahas itu menjadi lebih sempurna.

"Qanun Wali Nanggroe diharapkan menjadi pemersatu rakyat Aceh sehingga perdamaian yang telah dicapai menjadi abadi demi masa depan yang lebih baik," katanya lagi. Pusat Penguatan Perdamaian juga mengharapkan lembaga Wali Nanggroe menjadi contoh terhadap substansi demokrasi di Indonesia dan dunia.

Penolakan Pimpinan KPK Upaya Balas Dendam DPR

JAKARTA - Dua pimpinan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) menganggap sikap penolakan terhadap kehadiran dua pimpinan KPK sebagai upaya balas dendam karena sejumlah kader partai ditahan KPK.

"(Penolakan dua pimpinan KPK) karena melakukan sesuatu itu (penahanan) kepada kadernya. (Mereka) tidak memperkenankan para kadernya yang ditangkap KPK," kata Pengamat Hukum Unpad, Yesmil Anwar saat dihubungi okezone, Selasa (1/2/2011).

Sebelumnya, sebanyak 19 anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004 ditahan penyidik KPK karena terlibat dalam kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom.

Yesmil mencontohkan tersangka korupsi dana bagi hasil pajak di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bengkulu Agusrin Maryono Najamudin untuk kembali menjadi Gubernur Bengkulu oleh pelantikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, adalah contoh lain dari upaya tebang pilih terhadap terduga pelaku korupsi. Etika politik tidak tumbuh dalam membangun kesadaran terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"Inilah polemik bagi negara demokrasi, demokrasinya prosedural. Pelantikan ini secara prosedural, Gamawan bingung karena tidak ada larangan melantik bupati yang telah menjadi tersangka," tambahnya.

SBY ajak dunia atasi masalah ekonomi

DAVOS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak dunia bekerja sama mengatasi ketidakseimbangan ekonomi global dengan mempercepat reformasi sektor keuangan. Reformasi keuangan diperlukan untuk mempercepat kemajuan industri keuangan sebelum krisis lanjutan kembali terjadi.

"Seperti yang telah didiskusikan dalam G-20,kita harus bekerja sama mengatasi ketidakseimbangan global,”kata Presiden SBY saat menyampaikan pidato resminya pada Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Congress Hall Kongres Zentrum, Davos,Swiss.

Karena itu,menurut Presiden, sangat penting bagi negara-negara kelompok G-20 mengimplementasikan komitmen yang telah dihasilkan pada pertemuan tersebut. Demi menghadapi permasalahan ekonomi global, Presiden SBY juga menekankan pentingnya jaringan pengaman keuangan global sebagai pertahanan lapis kedua agar dunia dapat mengantisipasi guncangan ekonomi di masa depan.

Menurutnya, cara paling ampuh dan seharusnya dilakukan setiap negara di dunia adalah mengembangkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang inklusif seperti diterapkan Indonesia. “Ini berarti kita harus menaruh perhatian lebih pada kebijakan ekonomi dan sosial kita,yaitu tidak hanya terpaku pada pertumbuhan, tetapi bagaimana mencapai pertumbuhan dengan pemerataan yang bisa mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera.” “Ini adalah filosofi utama dari pembangunan Indonesia.”

Presiden menjelaskan, tujuan pembangunan Indonesia hanya bisa berhasil melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tanpa toleransi terhadap korupsi. Dalam pidatonya Presiden SBY juga menyampaikan adanya perubahan konstelasi dunia saat ini dengan tumbuhnya pusat kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia.Menurutnya, Asia yang saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi cepat dan kuat tidak hanya meliputi China, India, dan Jepang, tetapi juga Indonesia.

“Ketika memikirkan Asia,juga pikirkan Indonesia dan ASEAN.Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,terbesar ekonominya di Asia Tenggara,area kunci pertumbuhan ekonomi dunia, dan segera kami akan menjadi tenaga kerja paling produktif di Asia.Indonesia akan berperan utama dalam kebangkitanAsia,”kata Presiden.

Presiden SBY juga menyatakan, isu ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama G-20 menyusul melonjaknya harga pangan yang berpotensi menyebabkan kerusuhan sosial. “Indonesia sangat mendukung diutamakannya masalah ketahanan pangan dalam agenda G-20,”kata SBY.

Mengutip data Organisasi Pangan Dunia (FAO),Presiden SBY menyatakan, harga pangan dunia telah mencapai rekor tertinggi sejak 2008 dan masih berpeluang meningkat lagi.“Tingginya harga pangan berimbas pada inflasi,juga kemiskinan dan kelaparan yang bisa memicu krisis sosial dan politik,”kata SBY.

Sementara itu,Presiden Prancis Nicolas Sarkozy yang mendapat giliran berbicara setelah SBY menyatakan, Prancis menyerukan agar diterapkan pajak atas transaksi keuangan. Nantinya, pajak yang

terkumpul itu akan dialokasikan untuk membantu pembangunan. Sarkozy juga meminta kelompok negara-negara terkemuka untuk maju dan menjadi contoh dalam masalah ini.Menurutnya,di Kopenhagen, saat pertemuan membahas perubahan iklim, negara-negara besar memutuskan untuk mentransfer sekitar USD120 miliar per tahun mulai 2020. “Dana itu akan ditujukan untuk negaranegara miskin,”kata Sarkozy.

Di bagian lain Gubernur Bank Sentral Eropa (ECB) Jean-Claude Trichet kemarin mengatakan,meski krisis utang tengah melanda Eropa, mata uang tunggal di kawasan itu tidak sedang krisis, hanya memerlukan pengawasan yang lebih baik.Meski demikian,Trichet mengakui pemerintah di negara-negara Eropa memiliki masalah masingmasing, termasuk utang publik.

“Ada dua elemen yang akan menjadi kunci utama kesehatan di zona euro, yakni perilaku individu yang baik dan pengawasan,” kata Trichet saat mengisi acara di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss,kemarin.

Pernyataan Trichet didasarkan pada melemahnya nilai tukar euro dalam setahun terakhir akibat meluasnya krisis anggaran di Zona Euro. Namun kemarin euro menguat ke level tertinggi dalam dua bulan terakhir, terbantu komentar para pemimpin Eropa yang menyatakan kekhawatirannya terhadap tekanan inflasi. Selain itu, euro kemarin diuntungkan jatuhnya yen setelah lembaga pemeringkat Standard & Poor’s menurunkan peringkat utang jangka panjang Jepang menjadi “AA-“ dari semula “AA”. Euro kemarin diperdagangkan di kisaran USD1,3756,tertinggi sejak November 2010.

Sementara terhadap nilai tukar Jepang menguat menjadi 113,8 yen per euro. Pada ajang WEF kemarin, Sarkozy mengatakan negaranya bersama Jerman tidak akan membiarkan Eropa gagal.