Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupanA. Hakikat demokrasi

Unsur-unsur Demokrasi

Syarat Pemerintahan Demokrasi

Prinsip-prinsip Dasar Negara Demokrasi

Sistem Pemerintahan Indonesia

Kebebasan

Unsur-unsur demokrasi Partisipasi masyarakat dalam

kehidupan bernegara

Supremasi hukum

Pengakuan kesamaan warga negara

Pengakuan supremasi sipil atas militer

Kebebasan meliputi hal-hal berikut:

• Kebebasan berekspresi, memungkinkan segala masalah bisa diperdebatkan, kemungkinan pemerintah dikritik, dan mungkin adanya pilihan-pilihan lain.

• Kebebasan berkumpul, memungkinkan rakyat berkumpul untuk melakukan diskusi.

• Kebebasan berserikat, memungkinkan orang-orang untuk bergabung di dalam suatu partai atau kelompok penekan untuk mewujudkan pandangan atau cita-cita mereka.

NEXT

Adapun kesamaan tersebut sebagai berikut:• Bidang ekonomi, setiap individu mempunyai hak sama

dalam melakukan usaha ekonomi(berdagang, bertani, berkebun, menjual jasa).

• Bidang budaya, setiap individu mempunyai kesamaan dalam mengembangkan seni, misalnya berkreasi dalam hal seni tari, lukis, musik, bangunan, dsb.

• Bidang politik, setiap individu mempunyai hak politik yang sama l yakni setiap individu berhak bebas memilih dan menjadi anggota salah satu partai politik baru sesuai denggan perundang-undangan yang berlaku.

• Bidang bidang hukum, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama, yaitu berhak mengadakan pembelaan, penuntutan, dan berperkara di muka pengadilan.

• Bidang pertahanan dan keamanan, setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara.

NEXT

Dalam sebuah negara yang menerapkan

demokrasi dengan benar-benar, sipil

mengatur militer bukan sebaliknya, hal ini

mempunyai dua pengertian.

1) Sipil mengendalikan militer.

2) Militer aktif tidak diperkenankan

menjadi pejabat negara(lurah, camat,

walikota, bupati, gubernur, presiden,

dsb).

Militer hanya bertanggung jawab mengamankan

negara terhadap ancaman dari luar.

NEXT

Syarat Pemerintahan DemokrasiSyarat pemerintahan demokrasi menurut Raymond Gettle sebagai berikut.

a. Bentuk pemerinthan itu harus didukung oleh persetujuan umum (general concert).

b. Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui referendum yang luas atau melalui pemilu.

c. Kepala negara dipilih secara langsung atau secara tidak langsung melalui pemilu dan bertanggung jawab pada dewan legislatif.

d. Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah besar rakyat atas dasar kesederajatan.

e. Jabatan-jabatan pemerintah harus dapat dipangku oleh segenap lapisan masyarakat.

Sedangkan A.Appadurai merumuskan syarat-syarat bentuk pemerintahanyang demokratis itu sebagai berikut:f. Ada kebebasan politik sebagai syarat umum.g. Ada kebebasan menyatakan pendapat dan pengakuan kehendak rakyat

sebagai hukum tertinggi.h. Terdapat partisipasi politik, persamaan politik, dan kemungkinan akan

pilihan pemerintah.i. Harus terdapat toleransi dan kompromi antarwarga negara.j. Warga negara harus diberikan kelonggaran- kelonggaran untuk

mengembangkan kepribadiannya.k. Demokrasi memerlukan organisasi yang baik dan pemimpin yang tepat.

NEXT

Prinsip-prinsip dasar negara demokrasi sebagai berikut :a. Pemerintah yang berdasarkan konstitusi (UUD).b. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.c. Adanya jaminan hak asasi manusia.d. Persamaan kedudukan di depan hukum.e. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.f. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berpendapat.g. Kebebasan pers atau media massa.Sementara itu, lyman tower sargent berpendapat adabeberapa unsur/prinsip yang secara umum dianggap pentingdalam demokrasi, yaitu:h. Ketertiban warga negara dalam pembuatan keputusan

politiki. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara j. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui

dan dipakai oleh warga negara k. Suatu sistem perwakilanl. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas  NEXT

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

a

b

c

d

e

sistem parlementer.

Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950.

sistem pemisahan kekuasaan ( presidensil )

Sistem referendum

Sistem pemerintah indonesia menurut UUD 1945

a. sistem parlementer. Menurut kostitusi RIS sistem pemerintahan

Indonesia adalah sitem parlementer yang tidak murni. Dalam pasal 112 konstitusi RIS juga disebutkan bahwa DPR tidak dapat memaksa kabinet atau masing-masing menteri untuk meletakkan jabatannya.

Kelebihan dan kekurangan

kelebihanRakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.

KelemahanKedudukan badan eksekutif tidak stabil, dimungkinkan karena penghentian di tengah jalan oleh lembaga legislatif setiap saat, sehingga dapat menimbulkan krisis kabinet dan pemerintah tidak dapat menyelesaikan program-programnya.

Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer

NEXT

b. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950.

UUDS 1950 juga tetap memergunakan bentuk pemerintahan seperti yang diatur dalam konsitusi RIS. Hal ii disebabkan karena UUDS 1950 pada hakikatnya adalah hasil amandemen dan konstitusi RIS dengan menghilangkan pasal-pasal yang bersifat federalis.

NEXT

C. sistem pemisahan kekuasaan ( presidensil )dalam sistem ini, hubungan antara badan

eksekutif dengan badan legislatif tidak ada. Dan kekuasaannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : - kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat UU. - Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan UU atau peraturan. - Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengawasi pelaksanaan UU oleh lembaga-lembaga pengadilan.

Kelebihan dan kekurangan

1. Kelebihan Adanya kestabilan pemeritahan karena mereka

tidak dapatdibubarkan oleh arlemen , sehingga pemerintah

dapatbekerja dan melaksanakan program-programnya.

2. Kelemahan Dapat menimbulkan pemusatan kekuasaan di

tanganpresiden dan lemahnya pengawasan dari rakyat

Kelebihan dan kelemahan sistem presidensil

NEXT

Sistem Referendum

Referendum obligatoire

Referendum fakultatif

Kelebihan dan kekurangan

Referendum yang memerlukan yang menentukan berlakunya undang-undang atau suatu peraturan

NEXT

Referendum yang menentukan berlaku tidaknya dan perlu tidaknya suatu undang-undang diadakan perubahan

NEXT

Kelebihan :

Rakyat berperan serta dalam pembuatan

undang-undang Kekurangan :

Tidak semua rakyat memiliki pengetahuan

tentang undang-undang yang baik dan

benar serta pembuatan undang-undang,

sehingga prosesnya akan berjalan lambat

NEXT

Setelah amandemen

Sebelum amandemen

Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa dewan tidak bisa

dibubarkan oleh presiden. Presiden republik Indonesia adalah

kepala eksekutif dan tidak boleh merangkap menjadi anggota DPR

dan MA apalagi menjadi pimpinan MPR. Menteri-menteri diangkat

dan diberhentikan oleh presiden. Konstruksi semacam ini

memperlihatkan kecenderungan kearah sistem presidensil. Untuk

mengetahui sistem yang dianut UUD 1945, kita perlu

membandingkan dengan sistem pemerintah negara lain, khususnya

yang menganut sistem presidensiil yang murni seperti di Amerika

Serikat. Adapun karakteristik sistem presidensiil di Amerika Serikat

Legislatif, eksekutif, dan judikatif merupakan lembaga yang terpisah.

Dalam bidang legislatif, misalnya pembuatan suatu undang-undang. Dalm hal-hal tertentu . presiden AS menpunyai hak veto, yakni suatu hhak yang dimiliki oleh presiden untuk tidak menyetujui suatu RUU yang diajukan congress.

Kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden, dan dalm pelaksanaannya dibantu oleh para menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan presiden sendiri bertanggung kepada rakyat yang telah memilihnya.

Apabila ada perbedaan pendapat antara presiden dengan congress, presiden sebagai kepala eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh congress.

Badan-badan peradilan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun.

Dari karakteristik tersebut dapat menarik garis lurus bahwa sistem pemerintahan indonesia sama dengan di Amerika Serikat, sebagaimana dikonturksikan di dalam UUD 1945. Hal ini nampak dari ketentuan-ketentuan di dalam UUD 1945

Pasal 4 ayat (1): presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945.

Pasal 17 ayat (1) dan (2): presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

Pasal 5 ayat (1): presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR.

Pasal 21 ayat (1): anggota-anggota DPR behak mengajukan rancangan UU.

Pasal 21 ayat (2): jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR, tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan itu tidak boleh dimajukan dalam persidangan masa itu.

NEXT

Terkait dengan penegasan sistem pemerintahan negara Indonesia, maka pasal-pasal dari UUD 1945 yang

terkait dengan hal tersebut diamandemen untuk yang pertama kali.

Berikut pasal-pasal yang diamandemen: Pasal 5 ayat (1) menegaskan: “presiden berhak mengajukan

rancangan UU.” Pasal 7 ayat menegaskan: “presiden dan wakil presuden

memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalm jabatan yang sama, hanya ssatu kali masa jabatan.” sebelum diamandemen “presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.”

Pasal 17 ayat (2) menyatakan: menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Pasal 20 ayat (1) menyatakan: DPR memegang kekuasaan membentuk UU.

Maka setelah UUD 1945 diamandemen terdapat perubahan sistem

pemerintahan negara republik

Indonesia yang cukup fundamental 

Sistem pemerintahan negara mempergunakan sistem presidensiil murni.

Presiden dan wakil presiden serta parlemen yang terdiri dari dua kamar dipilih secara lngsung oleh rakyat melalui PEMILU.

Di bidang politik, kedudukan presiden dan wakil presiden serta parlemen sama-sama kuat.

Dikenal adanya lembaga peradilan konstitusi, yakni mahkamah konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan impeachment kepada presiden dan wakil presiden.

Pertanggung jawaban yang dibebankan kepada presiden dan wakil presiden kepad aparlemen harus diawali dengan adanya pertanggung jawaban hukum.

NEXT

BUSHRO ZAMZAMI

FITRIA ISNAL WAHYUDI

MAMILA PUTRI HAPSARI

FATQIYATIR RIZKIYA