I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANGEra reformasi ditandai dengan mulainya pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi secara etimologis terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

1.2 RUMUSAN MASALAH1. Apa saja prinsip-prinsip demokrasi? 2. Apakah yang dimaksud dengan masyarakat madani (civil society)? Bagaimanakah masyarakat madani Indonesia? 3. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam bidang: Bidang Ekonomi? Bidang Sosial Budaya? Bidang Politik?

4. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan seharihari di lingkungan: Keluarga? Sekolah? Bangsa dan Negara?

5. Apa kaitan antara demokrasi dengan pendidikan kewarganegaraan?

1.3 TUJUAN1) Dapat mengetahui prinsip-prinsip demokrasi dan kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan. 2) Dapat mengetahui penerapan prinsip-prinsip demokrasi tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. 3) Dapat mengetetahui ciri-ciri masyarakat madani.

II. PEMBAHASAN

Pada hakikatnya demokrasi adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Hikmah kebijaksanaan adalah penggunaan akal pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa.

2.1 PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASIMenurut Drs. Inu Kencana Syafie, M.Si., Dalam bukunya Ilmu Pemerintahan mengatakan, secara umum prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut. a. Adanya pembagian kekuasaan Agar tidak menimbulkan diktatorisme, kekuasaan (power) dipisahkan atau dibagi-bagi antara pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang, agar terjadi saling mengawasi (checking power with power). b. Adanya pemilihan umum yang bebas Demi terpilihnya pemimpin pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat atau anggota-anggota lembaga perwakilan yang akan mewakili suara rakyat itu sendiri, perlu senantiasa ada pemilihan umum yang tidak dipengaruhi (bebas).

c. Adanya manajemen yang terbuka Agar tidak tercipta negara tirai besi yang kaku dan otoriter, perlu keikutsertaan rakyat dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut terwujud jika pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan kemasyarakatan dihadapan rakyat. d. Adanya kebebasan individu Untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui rasa ketakutan, setiap lapisan masyarakat harus memiliki kebebasan berbicara dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. e. Adanya peradilan yang bebas Untuk tidak ikut campurnya aparat pemerintah (dalam arti sempit) dalam peradilan umum, maka aparat peradilan harus bebas dari pengaruh eksekutif sehingga keluarga pejabat pemerintah atau pejabat pemerintah itu sendiri apabila di adili dapat diputuskan hukumannya dengan adil. f. Adanya pengakuan hak minoritas Untuk adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas mesti ada pengakuan hak, misalnya terhadap agama yang minoritas penganutnya atau terhadap golongan ekonomi lemah, seperti pedagang kaki lima. g. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum Supaya tidak timbul negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat), maka hukum hendaknya ditempatkan pada rujukan tertinggi. Dengan demikian warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum pemerintahan.

h. Adanya pers yang bebas Untuk menjamin kehidupan pers di negara yang demokratis, pers itu sendiri mesti bebas menyuarakan hati nuraninya, baik penyampaian kritik terhadap pemerintah maupun terhadap diri seorang pejabat. i. Adanya beberapa partai politik Untuk tidak timbulnya diktator partai diperlukan beberapa partai politik yang bebas bersaing mengemukakan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam negara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan vokalnya para anggota parlemen, dan bebasnya mereka dari kekhawatiran recall organisasi yang mengurusnya. j. Adanya konsensus Untuk menyelesaikan konflik, seperti timbulnya protes dan demonstrasi, diselesaikan dengan consensus dan negoisasi bukan dengan penekanan dan intimidasi apalagi dengan kekerasan bersenjata. k. Adanya persetujuan Untuk setiap tindakan pemerintah terutama pengambilan keputusan dan kebijaksanaan, di negara demokrasi dibutuhkan persetujuan dari pihak legislatif dulu. l. Adanya pemerintahan yang konstitusional Untuk tidak timbulnya negara yang absolut, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas, maka pemerintahan harus berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar).

m. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian Untuk adanya ketentuan tentang pendemokrasian, undang-undang dasar suatu negara harus mencantumkan secara tertulis bahwa kedaulatannya berada ditangan rakyat. n. Adanya pengawasan terhadap administrasi negara Supaya manajemen dan organisasi pemerintahan mencapai tujuan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat seutuhnya, mutlak diperlukan adanya pengawasan terhadap jalannya dan pengaturan administrasi negara itu sendiri. o. Adanya perlindungan hak asasi manusia Untuk melindungi harkat kemanusiaan, diperlukan perlindungan hak asasi manusia sepanjang memerhatikan nilai-nilai luhur moral dan agama. p. Adanya pemerintahan yang mayoritas Untuk menjamin tidak terjadinya kekuasaan Akan ditangan tetapi, satu karena orang, tidak

pemerintahan

dijalankan

secara

mayoritas.

memungkinkan seluruh lapisan masyarakat memerintah bersama-sama maka diserahkan kepada beberapa orang kelompok elite pemerintahan. Namun demikian, pemilihan orang-orangnya dalam kelompok tersebut ditentukan dalam pemilihan umum yang benar, misalnya kepala negara atau kepala pemerintahan tidak boleh menunjuk anggota perwakilan. q. Adanya persaingan keahlian Untuk penempatan pejabat dalam pemerintahan, harus benar-benar sesuai dengan keahliannya, bukan karena family atau kolega dari pejabat yang berwenang sehingga tercipta penerimaan berdasarkan merit system bukan spoil system.

r. Adanya mekanisme politik Untuk mekanisme politik, hendaknya berbeda, antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintahan. s. Adanya kebebasan kebijaksanaan negara Untuk kebijaksanaan negara hendaknya dibuat oleh badan perwakilan politik (seperti parlemen tanpa paksaan dari pihak manapun), baik grup penekan (pressure group) maupun salah satu partai yang berkuasa. t. Adanya pemerintahan yang mengutamakan musyawarah Untuk musyawarah, kerakyatan hendaknya dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (parlemen).

2.2 MASYARAKAT MADANIMasyarakat madani merupakan suatu kondisi masyarakat beradab (civility). Istilah civil society pertama kali digunakan oleh filsuf dari Skotlandia bernama Adam Ferguson untuk menunjukkan masyarakat kota yang sudah tersentuh peradaban maju, yaitu suatu masyarakat yang beradab yang membedakan dengan masyarakat pedalaman yang belum tersentuh kemajuan. Dalam perkembangan lebih lanjut, civil society diterjemahkan dengan sebuah masyarakat yang terdiri atas lembaga-lembaga otonom yang mengimbangi kekuasaan negara. Masyarakat madani identik dengan masyarakat demokrasi. Masyarakat madani merupakan salah satu pilar bagi terselenggaranya tata pemerintahan yang demokratis. Dengan demikian, pada akhirnya akan mampu berfungsi sebagai salah satu lembaga kontrol terhadap jalannya tata pemerintahan.

CIRI-CIRI MASYARAKAT MADANI Menurut Seligman dalam bukunya The Idea yang dikutip dari pendapat Dahl

dan Arend Lijphant, ada delapan karakteristik dalam masyarakat madani atau masyarakat demokrasi sebagai berikut. a. The freedom to form and joint organization (kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi). b. Freedom of expression (kebebasan berpendapat). c. The right to vote (hak untuk memilih). d. Eligibility for public office (memenuhi syarat untuk menduduki jabatan politik). e. The right of political leader to compete for support and votes (hak bagi pemimpin politik untuk kompetisi memperoleh dukungan dan suara). f. Alternative sources of information (what we would call a free press) atau (tersedia) sumber informasi alternatif, (yakni) apa yang kita sebut dengan kebebasan pers. g. Free and fair elections (pemilihan bebas dan adil). h. Institutions for making government policies depend on votes and other expressions of preference (institusi-institusi untuk membuat kebijakan pemerintah bergantung pada suara (pemilih) dan ungkapan pilihan yang lain).

PERWUJUDAN MASYARAKAT MADANI Sebagai perwujudan masyarakat madani, menurut Brian OCornell lebih

menekankan pada konsep kewarganegaraan, terutama sekali dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Adapun hak-hak warga negara ada dua belas sebagai berikut. a. A democracy where the people are ultimately in charge (suatu demokrasi dimana orang-orang/masyarakat pada akhirnya berkuasa). b. Representative government, strating with one person/one vote (pemerintahan atas dasar perwakilan yang berangkat dari satu orang atau satu negara). c. Freedom of religion, speech, and assembly (kebebasan beragama, berbicara, dan berkumpul). d. Respect and protection for most of what we do in our private lives (penghargaan dan perlindungan terhadap hampir semua dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan pribadi). e. Protection of our safety and poperty (perlindungan terhadap keamanan dalam kepemilikan kita). f. The right of exercise personal initiative to deal with the problems and needs of our communities (hak untuk melakukan inisiatif perorangan untuk menyelesaikan problem-problem dan keperluan masyarakat kita). g. The right of association (hak untuk berorganisasi atau berkumpul). h. A system of justice beginning with due process and presumption of innocence (sistem peradilan yang dimulai dengan proses sebagaimana mestinya dan praduga tidak bersalah). i. Free press (kebebasan pers). j. Universal public and education (pendidikan publik yang universal). k. Free enterprise (keberanian berusaha yang bebas). l. Social security and other public support programs (kesejahteraan sosial dan program-program lain untuk bantuan kepada publik).

Selain itu, ada pula kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang dimaksud sebagai berikut. a. Patisipasi di dalam pemerintahan, dimulai dengan penyadaran bahwa warga negara merupakan bagian penting dari sebuah pemerintahan dan bahwa demokrasi yang berarti kebebasan kita akan rusak, kecuali jika kita dapat memakai (sistem) pemungutan suara, berbicara dengan bebas, dan mengambil bagian dalam proses dan struktur pemerintahan. b. Pelayanan personal kepada masyarakat melalui tindakan keramahtamahan dan perasaan kasihan kita, dan melalui pembangunan struktur informal dan jaringan yang memperkuat masyarakat dan demokrasi. c. Partisipasi dan dukungan pada alasan pilihan kita yang membantu untuk memelihara dan membangun tradisi keramahtamahan kita yang terorganisir dan inisiatif perorangan (privat) untuk barang-barang milik publik. d. Kesopanan dalam berhubungan dengan orang lain termasuk kepada mereka yang tidak kita kenal. e. Kewaspadaan dalam berhubungan dengan orang lain termasuk kepada mereka yang tidak kita kenal. f. Taat kepada hukum. g. Membayar pajak. h. Kemauan untuk membela negara.

MASYARAKAT MADANI INDONESIA Masyarakat madani Indonesia, pada umumnya cenderung berasumsi berada

dalam posisi yang lemah, terutama ketika berhadapan dengan negara. Beberapa kendala yang dihadapi bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut: a. Belum tertanamnya jiwa kemandirian bangsa Indonesia b. Kurangnya kesadaran pada hukum yang berlaku. c. Masih rendahnya tingkat kesukarelaan dan keswasembadaan pada setiap warga negara. d. Masih kurangnya perangkat hukum. e. Masih rendahnya sumber daya manusia bila dibandingkan dengan negara lain.

Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha penguatan atau pemberdayaan masyarakat madani sebagai berikut. a. Dua level masyarakat madani Kedua level ini menentukan kuat tidaknya posisi dan peran masyarakat madani. 1) Pada level individual Di sini, ada keterlibatan, keikutsertaan, dan kesadaran individual dalam proses politik yang lebih dalam. Hal ini menjadi ukuran dari kuat tidaknya masyarakat madani ketika berhadapan dengan negara. 2) Pada level kelompok Di sini, terdapat kemadirian, keberdayaan, dan aktivitas sebagai penyalur aspirasi. Hal ini dilihat dari adanya LSM dan organisasi lain.

b. Partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan: tahu, tetapi kurang peduli Partisipasi kegiatan masyarakat lebih bersifat kognitif, artinya hanya sebatas pengetahuan saja, sedangkan secara efektif artinya aktivitas individu dilihat dari keterlibatan dalam kegiatan, seperti kehadiran, keaktifan dalam rapat, peran serta, dan sumbangan dalam berbagai kegiatan masih rendah. c. Partisipasi politik warga Perhatian terhadap proses politik di tingkat nasional jauh lebih penting daripada perhatian mereka terhadap proses yang sama di tingkat provinsi atau kabupaten (kota). d. Kemandirian, aktivitas, dan respons LSM Pada umumnya, LSM tidak memiliki kantor dan dana yang diperlukan hanya mendapat bantuan luar. e. Profesionalisme, aktivitas, dan respons media massa Media komunikasi menjadi salah satu indikator kemandirian masyarakat madani. Media massa di Indonesia masih kesulitan dalam mengungkapkan informasi, seperti kasus-kasus KKN, politik uang (money politics), dan penyalahgunaan wewenang anggota DPRD, penegakan hukum, dan

penyimpangan alokasi APBD.

2.3 PENERAPAN

PRINSIP

DEMOKRASI

DALAM

BERBAGAI BIDANG1. Bidang Ekonomi Penerapan prinsip-prinsip ekonomi terdapat dalam UUD 1945 pasal 33 sebagai berikut: Ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat (4) : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Disamping itu penerapan demokrasi dalam bidang ekonomi juga dapat dilihat dari penyelenggaraan koperasi yang prinsip-prinsipnya termuat dalam pasal 5 Undang-Undang No.25 Tahun 1992, yaitu sebagai berikut : 1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 2. pengelolaan dilakukan secara demokratis 3. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing 4. pemberian balas jasa terbatas terhadap modal 5. kemandirian

2. Bidang Sosial dan Budaya Demokrasi Pancasila menjamin adanya fasilitas dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemajemukan budaya Indonesia dapat tetap dipertahankan dan ditumbuhkembangkan sehingga kekayaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik. Terdapat penolakan terhadap uniformitas budaya dan pemerintah menciptakan peluang bagi berkembangnya budaya lokal sehingga identitas suatu komunitas mendapat pengakuan dan penghargaan. Penerapan demokrasi dalam bidang sosial juga dapat dilihat dari pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang terdapat dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut : 1) Pasal 3 menyatakan : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 2) Pasal 4 ayat (1) menyatakan : Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 3) Pasal 5 menyatakan tentang jaminan hak untuk memperoleh pendidikan bagi semua warga negara, tanpa kecuali. Ayat (1) : Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Ayat (2) : Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat (3) : Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat (4) : Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat (5) : Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 4) Pasal 8 menyatakan: Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. 5) Pasal 54 ayat (1) menyatakan : Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. 6) Pasal 55 ayat (1) menyatakan : Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Dalam bidang kesehatan, demokrasi juga ditunjukkan dengan adanya kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kesehatan warga negaranya. Pengakuan tersebut termaktub dalam UUD 1945:

1) Pasal 28H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2) Pasal 28H ayat (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 3) Pasal 34 ayat (2): Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan ayat (3): Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemudian dalam regulasi yang mengatur implementasi amanat konstitusi tersebut, salah satunya yakni UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa: 1) Pasal 4: Setiap orang berhak atas kesehatan. 2) Pasal 5 ayat (1): Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Ayat (2): Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ayat (3): Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. 3) Pasal 6: Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

4) Pasal 14 ayat (1): Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Ayat (2): Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik. 5) Pasal 15: Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 6) Pasal 16: Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 7) Pasal 17: Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 8) Pasal 18: Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. 9) Pasal 19: Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. 10) Pasal 20 ayat (1): Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorang. Ayat (2): Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

3) Bidang Politik Penerapan prinsip demokrasi dalam bidang politik dilihat dari penerapan konsep Trias Politica menurut Montesquieu, yang mana sistem pemerintahan dipisahkan menjadi tiga kekuasaan lembaga yaitu sebagai berikut. 1) Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan membuat undang-undang, yang terdiri dari Presiden beserta para menteri. 2) Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang, terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 3) Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undangundang oleh badan peradilan, antara lain terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga kekuasaan ini saling melakukan check and balance dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Contohnya adalah presiden yang dapat memberikan grasi, amnesti, dan abolisi, yang sebenarnya termasuk dalam kekuasaan yudikatif.

Selain itu prinsip demokrasi juga ditunjukkan dengan adanya kebebasan membentuk partai politik untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat rakyat Pembentukan partai politik ini dilandasi oleh Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Terhitung sejak pemilu 2009 lalu hingga sekarang ada lebih dari empat puluh partai politik yang terverifikasi dan siap mengikuti pemilu 2014 mendatang.

2.4 PENERAPAN

PRINSIP

DEMOKRASI

DALAM

KEHIDUPAN SEHARI-HARIDalam rangka mengoptimalkan perilaku budaya demokrasi maka sebagai generasi penerus yang akan mempertahankan negara demokrasi, perlu mendemonstrasikan bagaimana peran serta kita dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Prinsip-prinsip yang patut kita demonstrasikan dalam kehidupan berdemokrasi, antara lain sebagai berikut. 1) Membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. 2) Membiasakan bertindak secara demokratis bukan otokrasi atau tirani. 3) Membiasakan untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. 4) Membiasakan mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan atau anarkis. 5) Membiasakan untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. 6) Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah. 7) Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara. 8) Menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab. 9) Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun.

PERILAKU

BUDAYA

DEMOKRASI

DALAM

BERBAGAI

LINGKUNGAN KEHIDUPAN

1. Lingkungan Keluarga Tiga unsur abadi dalam keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Hal ini merupakan kesatuan terkecil dalam masyarakat. Dalam keluarga, terdapat ikatan perkawinan (bapak dan ibu), ikatan darah (terhadap anak-anak), dan ikatan cinta kasih antara sesama anggota keluarga. Keluarga merupakan tumpuan harapan bagi negara, bangsa, dan masyarakat. Keluarga merupakan sumbangan yang sangat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip demokrasi yang ditanamkan dalam keluarga merupakan suatu keharusan dan diharapkan adanya keteladanan dari ayah, ibu, atau dari anak sulung sebab keteladanan merupakan hal yang penting untuk menanamkan nilai-nilai luhur termasuk nilai demokrasi. Sebaiknya, dalam keluarga ditumbuhkan sikap-sikap, antara lain sebagai berikut. a. Saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan di rumah. b. Hubungan yang harmonis dalam setiap anggota keluarga, tanpa paksaan, tahu diri, dan saling menghormati. c. Apabila terdapat masalah segera diselesaikan dengan musyawarah mufakat sehingga tidak ada rasa dendam dan bersifat terbuka. d. Hendaknya ditanamkan rasa rendah hati, saling asuh, asah, dan asih. Tidak merasa sombong dalam berteman. e. Hal-hal yang menyangkut kehidupan masa depan seperti memilih sekolah dan pekerjaan, memilih jodoh hendaknya dimusyawarahkan dalam keluarga sebab hal itu merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga.

2. Lingkungan Sekolah a. Berusaha selalu berkomunikasi individual. b. Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, maupun kegiatan yang lain yang relevan. c. Berani mengajukan petisi (saran/usul). d. Berani menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding. e. Selalu mengikuti jenis pertemuan yang diselenggarakan OSIS. f. Dalam rapat atau diskusi perlu menghargai dan menghormati pendapat, pikiran, atau gagasan yang disampaikan. g. Berani mengadakan kegiatan yang merupakan realisasi dari program OSIS dan sebagainya.

3. Lingkungan Bangsa dan Negara 1) Memilih wakil rakyat yang akan menyampaikan aspirasi seluruh masyarakat dalam pemilu. 2) Bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat. 3) Berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan pemikiran yang jernih. 4) Mengikuti kegiatan rembug desa. 5) Mengikuti kegiatan kerja bakti. 6) Menyalurkan aspirasinya melalui wadah organisasi dan perwakilan secara lisan atau tulisan.

2.5 DEMOKRASI

DALAM

KAITANNYA

DENGAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANDalam rangka terciptanya masyarakat yang demokratis, tidak terlepas dari pendidikan kewarganegaraan. Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang memuat unsur-unsur pendidikan demokrasi yang berlaku universal, di mana prinsip umum demokrasi yang mengandung pengertian mekanis dilakukan melalui prinsip dari, oleh, dan untuk warga negara menjadi fondasi dan tujuannya. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan, diharapkan peserta didik dapat menyadari hak dan kewajiabannya sebagai warga negara dan mampu menggunakannya secara demokratis dan beradab. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (penjelasan pasal ayat 1 Undang-undang No.20 Tahun 2003). Dalam konteks pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dan instrument untuk menwujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah bagaimana menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya kewarganegaraan individu atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Konsep warga negara yang cerdas dan baik tentunya tergantung dari pandangan hidup dan sistem politik negara yang bersangkutan. Penggunaan pendidikan

kewarganegaraan tidak lepas dari realitas empiris bangsa indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan (civic education) adalah suatu program pendidikan yang berusaha

menggabungkan unsur-unsur substantif dari komponen civic education diatas melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif, dan humanis dalam lingkungan yang demokratis. Unsur-unsur substantif civic education tersebut terangkum dalam tiga komponen inti yang saling terkait dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu: demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan (civic education) adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif dari komponen civic education diatas melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif, dan humanis dalam lingkungan yang demokratis. Pendidikan kewarganegaraan mengembangkan paradigma demokratis yakni orientasi yang menekankan pada upaya penberdayaan mahasiswa sebagai warga negara Indonesia secara demokratis. Paradigma demokratis dalam pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subyek aktif, pendidik sebagai mitra peserta didik dalam proses pembelajaran, sedangkan tujuan dari paradigma demokrasi ini adalah sebagai upaya pembelajaran yang diarahkan agar peserta didik tidak hanya mengetahui sesuatu melainkan dapat belajar untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab sebagai individu dan makhluk sosial serta belajar untuk melakukan sesuatu yang didasari oleh pengetahuan yang dimilikinya.

III. PENUTUP

3.1 KESIMPULANDemokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mana kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat, dan nantinya kekuasaan itu untuk mengatur kehidupan rakyat kembali. Prinsip-prinsip demokrasi antara lain: pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, adanya partai politik, adanya pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi manusia, dan adanya pemerintahan yang mengutamakan musyawarah. Masyarakat madani merupakan suatu kondisi masyarakat yang beradab. Masyarakat madani ialah masyarakat demokrasi, yang ditandai dengan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, hak memilih, dan adanya kebebasan pers. Perwujudan masyarakat madani ialah dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di Indonesia, masyarakat madani cenderung lemah jika berhadapan dengan negara dan partisipasi politik warga negara yang masih rendah. Pendidikan kewarganegaraan diperlukan agar tercapai demokratisasi masyarakat dalam berbagai bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta politik; maupun di lingkungan keluarga, sekolah, serta bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU Susanti, Sida dan Samsudin. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI Semester I. Surakarta: Pustaka Manggala.

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

WEBSITE http://mklh11demokrasi.blogspot.com/2009/05/prinsip-prinsip demokrasi.html (diakses pada 13 April 2012 pukul 11.12 WITA)

http://www.gudangmateri.com/2009/02/pentingnya-kehidupan-demokrasidalam.html (diakses pada 13 April 2012 pukul 12.24 WITA)

http://ekowinarto.files.wordpress.com/2009/03/bab-43.pdf (diunduh pada 13 April 2012 pukul 13.03 WITA)

http://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran/pkn-kls-8/pelaksanaandemokrasi-dalam-berbagai-aspek-kehidupan/ (diakses pada 15 April 2012 pukul 13.34 WITA)

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=3569&coid=3&caid=22&gi d=2 (diakses pada 15 April 2012 pukul 10.23 WITA)

http://yastory.blogspot.com/2012/03/urgensi-pendidikan-kewarganegaraanbagi.html (diakses pada 15 April 2012 pukul 10.24 WITA)

http://winnylinova.blogspot.com/2010/03/konsep-inti-pendidikankewarganegaraan.html (diakses pada 15 April 2012 pukul 10.25 WITA)

MAKALAH(untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan)

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSAN DAN BERNEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN PKNKELOMPOK 5RIO PRATAMA (D1A110075) M. NAZAMUDDIN SHAUFIE HAMDIE (D1A110079) MEGA PARDOSI (D1A110081) NOOR EVA NATYA (DIA110082) TIA ANNA WIDATI (D1A110085) RIANITA GANDASARI (D1A110087) SISKA ANGGRIANI (D1A110088) RONA SAPARINA (D1A110091) ULTAMI (D1A110093) ERLANGGA ARDI PAMUNGKAS (D1A110203)

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN 2011/2012