2

Chandra Purna Irawan.,M.H. | Ahmad Khozinudin, S.H.

INDONESIA DIAMBANG

NEGARA KEKUASAAN?

ISBN: 978-602-73802-6-4

PEMUDA INDONESIA BANGKIT

3

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI: KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

Purna Irawan, Chandra. Indonesia Diambang Negara Kekuasaan/ Chandra Purna Irawan.; penyunting, Adi Kusuma.—Jakarta : Pemuda Indonesia Bangit, 2017.

...., .... hlm. ; ... cm. ISBN: 978-602-73802-6-4

1. Hukum I. Judul II. Kusuma, Adi III.Penyunting

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak sesuatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah). UU RI No.7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta

Judul Asli : Indonesia Diambang Negara Kekuasaan

Penulis :

Chandra Purna Irawan.,M.H. & Ahmad Khozinudin, S.H.

Penyunting Adi Kusuma; Perwajahan isi Rahmad Kurnia; Desain Sampul Guslin Al-Fikrah

Penerbit :

Pemuda Indonesia Bangkit Jakarta 2017

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa seizing tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

4

Pengantar Penerbit

Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menciptakan

semua kenikmatan dan keindahan di alam semesta ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada

kekasih dan panutan kehidupan kita, Rasulullah Muhammad

saw.. Atas jasa beliau, segala berita langit di dalam Al-Qur`an

telah sampai kepada kita. Beliau adalah rahmat bagi alam

raya ini, penutup semua nabi dan rasul, dan pembawa

risalah yang komprehensip dan paripurna.

Buku ini kami sajikan kepada khalayak pembaca. Dari

hasil kajian ini, kita akan sama-sama menemukan mutiara

hikmah yang belum pernah kita temukan.

Jakarta, Desember 2017

Penerbit

5

Pengantar Penulis

Bahwa kondisi negara sedang dalam keadaan darurat

hukum. Perlu untuk segera dan serta merta diambil

tindakan kongkrit menyelamatkan negara dari upaya

oknum dan sekelompok individu yang hendak

menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan untuk

merealisir tujuan politik dan kepentingannya.

Bahwa keadaan ini telah secara nyata merongrong

kedaulatan hukum berada dibawah kendali kekuasaan.

Negara telah bergeser dari rechtstaat (negara hukum)

menjadi machtstaat (negara kekuasaan).

Buku ini akan membahas Sebuah Upaya Membungkam

Gerakan Dakwah Melalui Peraturan Perundang-Undangan”

Selamat Membaca…!

Jakarta, Desember 2017

Penulis

6

Daftar Isi

Pengantar Penerbit - 4

Pengantar Penulis – 5

Daftar Isi - 6

INDONESIA DIAMBANG NEGARA KEKUASAAN - 7

KEKUASAAN DAN TAFSIR PEMERINTAH-36

HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) KORBAN PERTAMA

KEDIKTATORAN KONSTITUSIONAL-45

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2017; QUO VADIS POLITIK

HUKUM DI INDONESIA-51

Profil Penulis-74

7

INDONESIA DIAMBANG NEGARA KEKUASAAN? (Is Indonesia moving from a rechtstaat into a

machtstaat?)

Penulis, Chandra Purna Irawan.,MH.

emerintah memainkan peran antisipatif

untuk meredam segala bentuk kritik.

Sehingga kita melihat upaya pemerintah P

8

menggunakan jimat suci “NKRI Harga Mati” yang sering

berputar dalam retorika disintegrasi dan anti-Pancasila.

Namun, apakah benar demikian?

Saya sebagai praktisi hukum dalam mengupas tulisan

ini berdasarkan pada peristiwa politik dan hukum yang

terjadi, sehingga atas dasar peristiwa politik dan hukum

inilah kemudian saya mengkaji dan menyesuaikan dalam

teori hukum dalam hal ini yaitu rechstaat atau yang sering

dikenal negara hukum.

Kritik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

memiliki peran penting untuk saling mengkoreksi karena

secara fitrah manusia secara pribadi akan kesulitan

menemukan kelemahan dirinya sehingga membutuhkan

orang lain. Namun kritik jangan dimaknai sebagai

permusuhan yang harus diberangus, seperti pepatah lama

mengatakan muka buruk cermin dibelah.

Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara

hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang

menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara

Hukum”.

9

Negara hukum dalam arti sempit yaitu negara hukum

formil, negara hukum merupakan terjemahan dari istilah

Rule of Law atau Rechtsstaat. Istilah Rechtsstaat diberikan

oleh para ahli hukum Eropa Kontinental sedang istilah Rule

of Law atau pemerintahan oleh hukum atau government of

judiciary, diberikan oleh para ahli hukum Anglo Saxon.

Konsep rechtsstaat menginginkan adanya

perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan

peradilan yang independen. Pada konsep rechtsstaat

terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan

lingkungan peradilan yang berdiri sendiri.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, berpendapat bahwa

ada dua belas ciri penting dari negara hukum, yaitu sebagai

berikut:

1. Supremasi hukum (Supremacy of Law)

2. Persamaan dalam hukum (Equality before the Law)

3. Asas legalitas (Due Process of Law)

4. Pembatasan Kekuasaan.

5. Organ-organ Penunjang yang Independen.

10

6. Peradilan bebas dan tidak memihak.

7. Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court)

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

10. Bersifat Demokratis (Democratishe Rechtsstaat)

11. Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan Tujuan

Bernegara (Welfare Rechtsstaat)

12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum

apabila telah memenuhi unsur-unsur negara hukum

sebagaimana yang diutarakan diatas. Jika unsure-unsur

negara hukum tidak dilaksanakan, maka ada pergeseran dan

jika diingkari secara berkesinambungan maka ada

pergerakan menuju negara yang menyalahgunakan

kekuasaan dan kewenangan untuk kepentingan-kepetingan

oknum Pemerintah.

Negara Kekuasaan (machtstaat)

Penulis mendefenisikan negara kekuasaan atau

machtstaat yaitu state based on power and authority.

11

Power sering diartikan sebagai kekuasaan. Sering

juga diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh suatu

pihak yang digunakan untuk memengaruhi pihak lain, untuk

mencapai apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan.

kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu

hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri meskipun

mengalami perlawanan. Kekuasaan adalah suatu hubungan

dimana seseorang atau kelompok dapat menentukan

tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan pihak

pertama.

Kewenangan (authority) adalah hak untuk

melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai

tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan

kekuasaan.

Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan

pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya

dikaitkan dengan kekuasaan. Kewenangan merupakan

kekuasaan yang dilembagakan.

Mengamati dinamika hukum dinegara tercinta,

kondisi negara sedang dalam keadaan darurat hukum. Perlu

12

untuk segera dan serta merta diambil tindakan kongkrit

menyelamatkan negara dari upaya oknum dan sekelompok

individu yang hendak menyalahgunakan wewenang dan

kekuasaan untuk merealisir tujuan politik dan

kepentingannya.

Bahwa keadaan ini bisa merongrong kedaulatan

hukum berada dibawah kendali kekuasaan. Negara telah

bergeser dari recht staat (negara hukum) menjadi macht

staat (negara kekuasaan).

Indonesia sebagai negara hukum (recht staat) harus

dijaga. Fondasi-fondasi Negara Hukum yang berlaku

merupakan fondasi utama yang menyangga berdiri tegaknya

suatu negara sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum

yang konkrit.

Pilar pertama, Supremasi Hukum (Supremacy of

Law); Bahwa semua permasalahan atau memutuskan suatu

perkara atau mengadili subyek hukum diselesaikan dengan

hukum sebagai pedoman, pemimpin tertinggi negara yang

sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang

mencerminkan hukum baik secara normative dan empirik.

Supremasi hukum merupakan suatu upaya untuk

13

memberikan jaminan terciptanya keadilan.Keadilan yang

dimaksud adalah keadilan yang netral, artinya setiap orang

memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa

terkecuali.

Saya miris dengan praktek penegakan hukum rezim

pemerintahan saat ini. Kekuasaan begitu mudah mengaduk-

aduk hukum. Kebijakan, baik sengaja atau tidak, dibiarkan

menabrak aturan atau produk hukum.

Misalnya beberapa tahun kebelakang ramai “kisruh”

partai, diduga keberpihakan Pemerintah tampak pada salah

satunya. Bukankah kewenangan pemerintah sebagaimana

diatur dalam UU Parpol bersifat atributif? Jika demikian

mengapa seakan-akan pemerintah menjadi penentu hidup-

mati parpol? Dimana letak independensi maupun fungsi

strategis parpol? Bidang penegakan hukum sudah bukan

menjadi rahasia luas lagi. Melalui akses dan kedekatan

dengan istana proses hukum bisa dihentikan. Bahkan

dilakukan dengan cara menabrak proses peradilan maupun

azas hukum sekalipun.

14

Lain lagi dalam bidang perekonomian atau proyek

infrastruktur. Pemerintah pusat diduga mendukung proyek

reklamasi yang dinilai menabrak berbagai aturan.

Izin reklamasi yang dikeluarkan, melanggar Undang-

undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 dan UU Nomor 1 Tahun

2014 sebagai dasar. Seperti diketahui, UU Nomor 27 Tahun

2007 berisi tentang aturan pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil.

Sementara UU Nomor 1 Tahun 2014 merupakan

perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tersebut. Dalam

hal pelaksanaan pembangunan reklamasi jelas melanggar

hukum terkait zonasi seperti yang diamanatkan UU Nomor

27 Tahun 2007.

Selain itu, diduga proses penyusunan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal tidak melibatkan

nelayan sebagai masyarakat yang paling terdampak proyek

reklamasi. Reklamasi juga dianggap tidak sesuai dengan

prinsip UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

15

Tak hanya itu, rezim pemerintahan ini juga dengan

mudahnya menabrak UU dalam proses pembubaran ormas,

yang sudah ditentukan didalam UU RI No.17 tahun 2013.

Namun karena UU ini memberikan kewenangan pada

peradilan tidak ditangan Pemerintah, akhirnya ketentuan

UU RI No.17 tahun 2013 “disimpangi” dengan menerbitkan

Perppu No.2 Tahun 2017 yaitu dengan mengalihkan

kewenangan peradilan ketangan pemerintah.

Saya tidak ingin rezim penguasa yang memerintah

sekarang ini dikenal sebagai tukang menabrak konstitusi.

Saya tidak ingin ada rezim pemerintahan yang sah namun

dijalankan secara “ugal-ugalan” tak mengindahkan aturan

atau UU yang ada.

Saya memahami perlunya terobosan hukum. Saya

memahami pemerintah tidak ingin terbelenggu oleh aturan

yang ada dalam menjalankan roda pemerintahan. Saya

memahami pelik dan tidak mudahnya tantangan yang

dihadapi penguasa.

Namun, negara ini tetaplah negara hukum. Baik

diatur dalam konstitusi maupun sudah menjadi keinginan

para bapak bangsa, negara ini bukanlah negara kekuasaan.

16

Negara ini menempatkan supremasi hukum diatas

kekuasaan.

Karena para pendiri bangsa ini paham betul bahwa

kekuasaan itu mudah sekali disalahgunakan. Hukum yang

menjaganya.

Pilar kedua, Persamaan dalam Hukum (Equality

before the Law): Adanya persamaan kedudukan setiap

orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara

normative dan dilaksanakan secara empirik. Berpegang

pada asas equality before the law (sama kedudukan dalam

hukum dan pemerintahan) seharusnya tidak ada yang

mendapat perlakukan istimewa antara satu dengan yang

lainnya. Namun penerapan asas equality before the law

dalam penegakan hukum saat ini belum terlaksana

sebagaimana yang menjadi semangat yang telah digariskan

dalam negara hukum.

Hal ini nampak nyata pada kasus Ahok, jutaan rakyat

turun kejalan meminta agar penegak hukum memproses

atas dugaan delik penistaan agama. Bahkan aksi

demonstrasi terjadi berjilid-jilid dengan jumlah massa

sekitar 7 (tujuh) juta. Seharusnya ini tidak perlu terjadi, jika

17

penegak hukum melakukan hal yang sama pada Ahok,

seperti yang pernah mereka lakukan kepada para penista

agama. Tapi sayang, berbagai alasan dicari dan

dipertontonkan dengan senyata-nyatanya tanpa keraguan

sedikitpun akan pembelaanya pada Ahok.

Bahaya bukan berasal dari demontrasi rakyat yang

meminta penegakan hukum atas ahok pada saat itu,

melainkan pergeseran dari negara hukum menjadi negara

kekuasaan. Hal ini bisa terlihat dugaan pembelaan

pemerintah pada Ahok terkait status gubernur saat itu

apakah harus di nonaktifkan sementara atau tetap berlanjut.

Selain itu Pemerintah melalui menkumham

mengusulkan mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja

Purnama mendapat remisi Natal sebanyak 15 hari. Saat ini,

tervonis kasus penistaan agama tersebut mendekam di

Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok

(Republika.co.id/20-12-2017). Sebenarnya jika ditahan di

Markas Komando Brimob, tidak ada istilah pemberian

remisi tahanan, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat

(CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

18

Pemberian remisi tahanan atau PB, CB dan CMB

hanya diberikan jika menjadi warga binaan Lembaga

Pemasyarakatan (LAPAS), bukan rumah tahanan (Rutan).

Jika tetap diberikan tidak ada landasan hukumnya.

Berbeda antara lembaga Pemasyarakaratan (LAPAS)

dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Landasan hukum

RUTAN yaitu Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

disebutkan bahwa: “Rumah Tahanan Negara selanjutnya

disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa

ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di sidang Pengadilan”.

Landasan hukum LAPAS yaitu Pasal 1 angka 3 UU No.

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS

adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana

dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

RUTAN merupakan tempat menahan tersangka atau

terdakwa untuk sementara waktu sebelum keluarnya

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

19

Sementara, LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan

pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pemindahan tahanan ke RUTAN, bolehkah? Merujuk

pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

No.: M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang Pemindahan

Narapidana Anak Didik dan Tahanan disebutkan:

Pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan:

a. Di dalam suatu wilayah hukum Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman, atau b. antar wilayah hukum

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Berdasarkan pasal di atas, maka seorang Narapidana

yang sudah berada di LAPAS tidak dapat dipindahkan ke

RUTAN, karena sesuai dengan fungsinya LAPAS yaitu

tempat untuk melakukan pembinaan narapidana. Kalaupun

narapidana harus dipindahkan, maka narapidana tersebut

hanya dapat dipindahkan ke LAPAS wilayah lain dan bukan

ke RUTAN, sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia No.: M.01-PK.02.01 Tahun

1991 tentang Pemindahan Narapidana Anak Didik dan

Tahanan. Fungsi RUTAN bukanlah untuk membina

20

narapidana, tetapi untuk menahan sementara seorang

tersangka atau terdakwa.

Tentu patut dipertanyakan pemberian remisi

terhadap BTP. Saya berpendapat BTP tidak bisa

mendapatkan hal itu, karena tidak ada landasan hukumnya.

Seharusnya Pemerintah melalui alat negara, menegakan

hukum secara adil dengan cara menerapkan asas equality

before the law (kesamaan dihadapan hukum). Semua warga

negara sama tidak ada yang boleh diistimewakan.

Bagaimana dengan BTP?!.

Begitu pula pada kasus Viktor Bungtilu Laiskodat.

Diduga Viktor menghasut masyarakat untuk melakukan

kekerasan dan menebarkan kebencian. Soal bagaimana

Viktor memprovokasi rakyat untuk saling membunuh.

Viktor menyatakan, kalau (kelompok ekstremis) datang ke

kita, daripada kita yang dibunuh, kita bunuh duluan. Hingga

saat ini belum jelas kedudukan perkaranya.

Betul DPR memiliki Imunitas (hak kekebalan hukum)

sebagaimana Pasal 20A Ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 224

UUMD3.

21

Dengan catatan, Hak kekebalan hukum (Imunitas)

diperoleh yang dilakukannya yang berkaitan dengan fungsi

serta wewenang dan tugas DPR. Serta tidak melakukan

tindak pidana. Bukan berarti dengan hak imunitas (hak

kekebalan hukum) lantas dengan mudahnya melakukan

pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlaku (Ius

Constitutum) yang memandang seluruh rakyat adalah sama

(equality before the law).

Sementara kepada para aktivis Islam begitu cepatnya,

menangkap dan menahan mereka dengan UU ITE.

Terkadang didalam hati saya sering bertanya ketika

rakyat menulis dimedia sosial ataupun website, ketika ada

dugaan pelanggaran hukum, mereka segera diproses

menggunakaan UU ITE. Sementara jika media mainstream

diduga melakukan pelanggaran hukum misalnya menyebar

berita hoax atau provokasi, media tidak ditindak melalui UU

ITE melainkan UU Pers dan harus izin terlebih dahulu dari

Dewan Pers.

Pengkhususan jenis dan bentuk profesi dalam suatu

peristiwa hukum yang membedakannya dengan hal yang

setara derajatnya secara hukum sehingga hukum formal

22

menganut azas " lex specialis derrogat legi generalis " ( yang

khusus mengkesampingkan yangg umum ) seperti yang

tercantum pada Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan

pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang

khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Menurut penulis sebenarnya lex specialis derrogat

legi generalis berbenturan dengan azas hukum yang lain

yaitu equality before the law ( kesetaraan didepan hukum ) ,

sehingga pada konteks ini terjadi sengketa antara teori dan

penafsiran spesifikasi bentuk dan peristiwa hukum dengan

nilai-nilai.

Padahal sudah jelas pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3

yaitu Indonesia adalah negara hukum ( rechstaat ) bukan

negara kekuasaan ( maachstaat ) sehingga prinsip Equality

Before The Law adalah bagian dari rule of law suatu

konstitusi negara.

Sedangkan pengkhususan baik itu berupa perlakuan

dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai gelar

perkara dan juga komposisi undang-undang yang mengatur

23

secara khusus entitas peristiwa hukum yang sederajat

dengan peristiwa hukum yang umum merupakan

pengingkaran terhadap apa yang disebut sebagai negara

hukum dengan rule of law nya dengan prinsip Equality

Before The Law.

Bahwa semua warga akan mendapat perlakuan yang

sama dengan seorang pengusaha, pejabat, ketika berada di

area hukum sehingga kepastian dari rule of law yaitu

Indonesia adalah negara hukum telah terjamin, sehingga

setiap warga negaranya dipandang sederajat tanpa adanya

diskriminasi ketika berada pada area yang bersentuhan

dengan hukum nasional. Hal tersebut sudah cukup dengan

adanya prinsip Equality Before The Law yang pada

praksisnya malah diinjak-injak begitu saja.

Sementara itu dugaan adanya partai yang

bekerjasama dengan partai komunis dari negara luar, tentu

jika memiliki kesamaan dihadapan hukum. Maka partai yang

diduga melakukan kerjasama tersebut harus dibubarkan.

Pasal 107 e UU No.27/Tahun 2009 dengan menjalin

hubungan dengan organinasi yang berasas ajaran

komunisme/Marxisme. Dalam pasal tersebut diatur bahwa

24

seluruh entitas “dilarang mengadakan hubungan dengan

atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam

maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran

Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk

dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara

atau menggulingkan Pemerintah yang sah.”.

Selain itu dikenakan sanksi Pidana bagi penyebar

Ideologi Komunis, sebagaimana termaktub didalam Pasal

107 a UU tersebut berbunyi, “Barangsiapa yang melawan

hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui

media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran

komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk,

dipidana penjara paling lama 12 tahun.” (Pasal 107 a UU No.

27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap

Keamanan Negara.

Sementara yang terbaru, para dai/ustadz mengalami

banyak kekhawatiran dalam menggelar pengajian-pengajian.

Mereka kerap mendapat persekusi berupa pembubaran

pengajian dari oknum ormas yang mengklaim dirinya

sebagai paling pancasilais, paling cinta NKRI sambil

25

melakukan tudingan kepada dai/ustadz dengan anti

kebhinekaan, intoleran, garis keras, tidak pancasilais dan

seterusnya.

Membubarkan pengajian adalah tindakan melanggar

hukum karena setiap orang dijamin oleh konstitusi secara

langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk

berserikat atau berorganisasi (freedom of association),

kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan

menyatakan pendapat (freedom of expression). Sebagaimana

diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat

(2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Ormas yang mengambil peran penegak hukum dalam

melakukan penertiban, tentu layak dibubarkan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilain pihak

tindakan seperti itu adalah tindakan yang bisa memecah

belah bangsa dan negara.

Seyogyanya Aparat Penegak Hukum bertindak

memberikan perlindungan dan pengayoman serta

memberikan rasa aman dengan memberikan pelayanan

26

terhadap siapapun warga negara yang menjalankan hak

menyampaikan pendapat dimuka umum.

Polri tidak boleh melarang ataupun membubarkan

dalam bentuk apapun, misalnya jika ada segelintir oknum

LSM/Ormas tertentu yang tidak setuju. Yang harus

dilakukan adlah tetap melindungi warganya untuk

menyuarakan aspirasi, sementara bagi oknum LSM/ormas

yang menolak dilakukan jalur mediasi. Sebagaimana diatur

dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Serta pasal 18 ayat 1 dan 2 UU No.9 Tahun 1998 Tentang

menyampaikan kemerdekaan pendapat dimuka umum.

Pilar ketiga, Asas Legalitas (Due Process of Law):

Setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas

legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu

segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas

peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan

berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau

perbuatan yang dilakukan. Setiap perbuatan atau tindakan

administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘rules and

procedures’ (regels).

27

Ada yang menyatakan bahwa tindakan Pemerintah

membubarkan ormas adalah tindakan yang memiliki

landasan peraturan perundang-undangan yaitu perppu. Hal

ini sesuai dengan asas legalitas artinya bahwa hukum harus

mendahului dari tindakan.

Pertama, Perlu digaris bawahi bahwa memaknai asas

legalitas hanya sebatas landasan hukum namun tidak

memperhatikan hak asasi yang telah dijamin konstitusi

adalah kesalahan besar. Karena dalam menyusun UU harus

memperhatikan kaedah-kaedah penyusunan. Menerapkan

asas-asas pembuatan peraturan sebagaimana diatur dalam

UU 12/2011 yang Pasal 5 menyatakan: ”Dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan harus

berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

d. dapat diiaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

28

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan”.

Demikian juga ketentuan Pasal 6 UU 12/2011

menyatakan, "Materi muatan Peraturan Perundang-

undangan mengandung asas:

a. pengayoman;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum dan/atau;

j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan”.

Kedua, dalam pembubaran ormas, sudah ada

peraturan perundangan yang berlaku sebelumnya yaitu

lebih mengedepankan hak asasi manusia serta ada ruang

29

pembelaan. Namun karena dianggap panjang prosesnya

maka dikeluarkanlah perppu, maka tidakkan seperti ini

adalah tindakan negara kekuasaan karena lebih

mengedepankan kekuasaan dan kewenangan dalam

bertindak. Hukum hanya dijadikan alat sebagai legitimasi

atas perbuatannya, saya sering menyebutnya ini adalah

kediktatoran konstitusional.

Pemerintah cenderung menerbitkan banyak produk

hukum Undang-Undang (terutama Keppres dan Perppu)

yang dalam implementasinya memberikan banyak delegasi

kepada Pemerintah atau presiden untuk kemudian

mengatur dan membuat aturan delegasi dari Undang-

Undang yang sesuai kehendak Pemerintah. Merupakan

karakteristik pemerintahan Presidensial Diktator.

Misalnya pada masa orde baru terdapat 1295

Keppres yang terdiri 380 Keppres yang bersifat penetapan

dan 925 Keppres yang bersifat peraturan. Mengutip tulisan

Dr.Fitra Arsil bahwa di Negara Brazil muncul Perppu dalam

jumlah banyak yang kemudian lebih berfungsi untuk

menggantikan Undang-Undang guna menggerakan roda

30

Pemerintahan adalah kateristik pemerintah Presidensial

Diktator.

Dalam kurun waktu 5 Oktober 1988 hingga bulan

Mei tahun 1995, tercatat empat Presiden Brazil telah

mengeluarkan 1004 Perppu. Bahkan menariknya, Presiden

Brazil mengeluarkan kembali berkali-kali Perppu yang telah

ditolak parlemen. Dapat disebutkan data bahwa Presiden

Sarney mengeluarkan 147 Perppu, De Mello 160 Perppu,

Franco 505 Perppu dan Presiden Cardoso mengeluarkan

192 Perppu (Mainwaring, 1997).

Senada dengan Pemerintah sekarang, dinilai oleh

rakyat sebagai Pemerintah diktator semenjak menerbitkan

Perppu 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Karena

Perppu 2/2017 telah memindahkan kewenangan Yudikatif

ke tangan ekskutif. Maka dalam hal ini Perppu telah

menyalahi dan melanggar prinsip negara hukum.

Pemerintah telah menghilangkan bagian penting dari

Negara hukum yaitu pemerintah secara sepihak mencabut

status badan hukum ormas tanpa didahului proses

pemeriksaan di pengadilan. Padahal, proses itu penting

untuk menjamin prinsip due process of law yang

31

memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri dan

memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar

argumentasi para pihak berperkara secara adil. Mekanisme

ini juga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan

pemerintah dalam membubarkan ormas.

Lord Acton menyatakan: “Power tends to corrupt, and

absolute power corrupts absolutely”. Sesuai dengan hukum

besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki

kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-

wenang.

Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

tidak dapat dibiarkan membuat interprestasi sendiri untuk

menghindari absolutisme kekuasaan.

Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan

cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang

yang bersifat ‘checks and balances’ dalam kedudukan yang

sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu

sama lain.

32

Perppu juga menghilangkan asas due process of

law yang mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus

dilakukan secara adil. Konsep due process of law sebenarnya

terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (fundamental

rights) dan konsep kemerdekaan/kebebasaan yang tertib.

Konsep due process of law pada dasarnya didasari

atas konsep hukum tentang “keadilan yang

fundamental” (fundamental fairness). due process of law yang

prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal

yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang

berwenang, misalnya memberikan pemberitahuan yang

pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri. Namun

fondasi ini telah dilanggar, hal ini terlihat jelas pada upaya

pemerintah membubarkan badan hukum secara sepihak

melalui perppu, seharusnya menempuh upaya hukum di

pengadilan agar terbukti dugaan pelanggaran Ormas

sebagai bentuk penghargaan atas asas due process of law

dan asas presumption of innocent.

Bukan malah sebaliknya mendiamkan dan

sekonyong-konyong menerbitkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang

33

Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang

Organisasi Kemasyarakatan.

Perppu Ormas memungkinkan pemerintah secara

sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa

didahului proses pemeriksaan di pengadilan. Padahal,

proses itu penting untuk menjamin prinsip due process of

law yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela

diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk

mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil.

Mekanisme ini juga mencegah terjadinya

kesewenang-wenangan pemerintah dalam membubarkan

ormas. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dilakukan

secara sewenang-wenang oleh Presiden yang membuat

Presiden menghapus kewenangan pengadilan menjadi

kewenangan pemerintah hanya dengan surat pencabutan

SKT dan Status BHP Ormas.

Pilar Keempat, Pembatasan Kekuasaan: Lord

Acton menyatakan: “Power tends to corrupt, and absolute

power corrupts absolutely”. Sesuai dengan hukum besi

kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan

untuk berkembang menjadi sewenang-wenang.

34

Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan

cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang

yang bersifat ‘checks and balances’ dalam kedudukan yang

sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu

sama lain. Sementara Perppu 2/2017 memindahkan

kewenangan Yudikatif ke tangan ekskutif. Maka dalam hal

ini Perppu telah menyalahi dan melanggar fondasi negara

hukum.

Sementara ‘checks and balances’ secara vertikal

dengan rakyat yaitu rakyat diberikan hak untuk melakukan

koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Agar

pemerintah benar dalam mengambil kebijakan yang

menyangkut hajat hidup orang banyak.

Jika pemerintah anti terhadap kritik dari rakyatnya

sebagai bentuk ‘checks and balances’ maka pemerintah

dikategorikan diktator, agar tindakan tangan besi tidak

terlihat kemudian dibuat peraturan sebagai bentuk

legitimasi. Hal ini nampak pada penerbitan perppu 2/2017,

hak asasi rakyat diambil secara sepihak dengan landasan

perppu 2/2017. Dalam beberapa tulisan, saya menyebutnya

sebagai bentuk kediktatoran konstitusional yaitu upaya

35

membungkam hak berserikat melalui mekanisme peraturan

perundangan-undangan. [ ]

36

KEKUASAAN DAN TAFSIR

PEMERINTAH

Penulis, Chandra Purna Irawan.,MH.

eberlangsungan Indonesia sebagai negara

hukum saat ini terancam lumpuh. Setelah

DPR menyetujui Peraturan Pengganti

Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Ormas menjadi Undang-Undang (UU). UU ini meski

tujuannya tampak “patriotik”, yakni menjaga ideologi

K

37

Pancasila, namun sangat rentan menjadi alat represi dan

kesewenang-wenangan Pemerintah.

Sebab, isi UU itu berpotensi mengancam kebebasan

berpendapat dan berserikat. Sekarang, pemerintah sudah

bisa menafsirkan, memvonis, dan membubarkan Ormas

yang menurutnya bertentangan dengan Pancasila, tanpa

melalui proses pengadilan. Sebuah sikap yang subjektif

otoriter. Ini mengingatkan kita pada masa Orde baru

(Orba).

Ada 2 (dual) hal yang menjadikan Pemerintah

berpotensi menjadi subversive yaitu, kewenangan tafsir atas

Pancasila dan pasal pidana yang bersifat multi tafsir (pasal

karet).

Kewenangan Tafsir Pancasila

Pasal 59 ayat (4) huruf C UU Ormas Nomor 16 Tahun

2017, yang berbunyi “menganut, mengembangkan, serta

menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan

Pancasila”.

38

“……paham yang bertentangan dengan Pancasila”.

Siapa yang berhak memutuskan faham tertentu

bertentangan dengan Pancasila, apakah Pemerintah? Jika

yang dimaksud adalah Pemerintah, maka itu adalah

subyektif. Lantas siapa yang layak? HARUS PENGADILAN,

Pengadilan lah yang berhak memutuskan, nah sementara

kewenangan Pengadilan untuk mengadili ormas yang

diduga melanggar Pancasila, kewenangan pengadilan malah

dihapus oleh UU Ormas Nomor 16 Tahun 2017.

Harus melalui proses pengadilan. Negara kita adalah

negara hukum (Rechstaat). Bukan negara kekuasaan

(Machstaat). Agar kita tidak ikut serta membuka peluang

hadirnya diktator baru.

Rezim orde baru sering mengangkat isu atau opini

kembali pada Pancasila, menguasai kebenaran tafsir atas

Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai alat

pembungkam berbagai kekuatan yang berseberangan

dengan rezim. Tindakan seperti itu justru menjadi

boomerang dan penerimaan masyarakat jauh dari harapan

rezim, kepercayaan masyarakat kala itu terhadap Pancasila

justru menurun. Apakah ini yang mau diulangi pemerintah

39

sekarang? Seperti apa ormas yang anti-Pancasila itu?

Jawaban pemerintah tentu merupakan tafsirannya sendiri

atas Pancasila. Seolah hanya pemerintah yang paham

Pancasila.

Pasal Karet

Bahwa ancaman pidana yang terdapat di dalam

Ketentuan Pidana Pasal 82A UU Nomor 16 Tahun 2017 tidak

sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas kepastian

hukum sebagaimana Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945,

menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Bahwa ancaman pidana yang terdapat di dalam

Ketentuan Pidana Pasal 82A UU Nomor 16 Tahun 2017 tidak

sesuai dengan kaidah hukum pidana dan pemidanaan.

Hukum pidana merupakan lingkup hukum yang

paling ketat dalam menerapkan aturan perundang-

undangan. Suatu perbuatan tidak akan dianggap sebagai

40

perbuatan hukum tanpa ada sistem aturan yang

mengaturnya (asas legalitas).

Diantara makna asas legalitas diantaranya:

1. NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE CERTA /

LEX CERTA ; RUMUSAN KETENTUAN PIDANA HARUS

JELAS.

2. NULLUM CRIMEN POENA SINE LEGE STRICTA/ LEX

STRICTA ; KETENTUAN PIDANA HARUS DITAFSIRKAN

SECARA KETAT DAN LARANGAN ANALOGI.

Asas leglitas yang saya sebutkan menjadi dasar dalam

menganggap, kemudian membuktikan sejelas-jelasnya, dari

setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana,

sehingga patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Pasal 59 ayat (4) huruf C UU Nomor 16 Tahun 2017,

yang berbunyi “ Ormas dilarang; MENGANUT,

mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham

yang bertentangan dengan Pancasila”.

Hukum Pidana menentukan PERBUATAN-PERBUATAN

mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang.

Sementara “MENGANUT” adalah ranahnya keyakinan atau

41

pemikiran yang bersifat abstrak dan bukan merupakan

perbuatan-perbuatan. Sebagaimana kaedah hukum pidana

“Nulla poena sine crimine (tidak ada pidana tanpa

perbuatan pidana)”

“…..ajaran atau paham yang bertentangan dengan

Pancasila”. Pasal ini tidak jelas apa yang dimaksud dengan

paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara

dalam hukum pidana suatu perbuatan tidak akan dianggap

sebagai perbuatan hukum tanpa ada sistem aturan yang

mengaturnya. Sementara didalam UU Ormas yang

sebelumnya itu diyatakan Yang dimaksud dengan ‟ajaran

atau paham yang bertentangan dengan Pancasila‟ adalah

ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.

Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf C “…….Paham lain

yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945”. Penjelasan ini tidak sesuai dengan “Nullum Crimen

Poena Sine Lege Stricta/ Lex Stricta ; Ketentuan Pidana

Harus Ditafsirkan Secara Ketat Dan Larangan Analogi”.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf C Jika

mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik

42

Indonesia Tahun 1945 dilarang, MAKA PEMERINTAH DAN

DPR YANG TELAH MERUBAH ATAU AMANDEMEN UUD

1945 MEREKA HARUS TERKENA SANKSI PIDANA

berdasarkan ketentuan pasal 82A UU Nomor 16 Tahun 2017.

Sementara ormas tidak mungkin bisa merubah atau

amandemen karena mereka tidak duduk di eksekutif

maupun legislative.

Pasal 82 A UU Nomor 16 Tahun 2017, yang berbunyi ;

(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus

Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak

langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam PASAL 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan AYAT (4)

DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU

PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN DAN

PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN.

(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus

Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak

langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam PASAL 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan AYAT (4)

DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU

43

PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN DAN

PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN.

Rumusan delik pemidanaan dalam Pasal-pasal yang

tidak jelas dapat berpotensi disalahgunakan secara

sewenang-wenang dan merupakan bentuk pelanggaran atas

konsep negara hukum (rule of law) dimana dapat dimaknai

“a legal system in which rules are clear, wellunderstood, and

fairly enforced”.

Peraturan perundang-undangan tidak boleh multi

interpretative dan dapat ditafsirkan menurut kehendak

pihak yang kuat, pemerintah dan aparat penegak hukum.

Ketentuan seperti ini dapat melegitimasi praktik

kriminalisasi.

Dalam pengaturan tindak pidana harus juga

diperhatikan beberapa hal diantaranya; 1) keseimbangan

antara kepastian hukum, kelenturan dan keadilan, 2)

keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan universal, dan

3) aspirasi universal masyarakat beradab.

Pemerintah adalah diantaranya orang-orang dari partai

politik yang menduduki tempat-tempat yang penting di

44

dalam negara, sehingga mereka dapat menentukan haluan

negara termasuk yang berpotensi menguntungkan bagi

kedudukan mereka.

Penggunaan kekuasaan dalam pemerintahan bukanlah

tanpa penyakit, Lord Acton, mengetengahkan suatu dalil

yang amat populer yaitu "power tends to corrupt, but

absolute power corrupt absolutely", yang artinya "kekuasaan

cenderung untuk disalahgunakan, dan kekuasaan mutlak

pasti disalahgunakan.

Karena hal-hal tersebut di atas itu, maka timbul

beberapa gagasan untuk membatasi kekuasaan

pemerintahan. Cara yang paling efektif adalah melalui

hukum yaitu konstitusi, undang-undang, dan peraturan

pelaksanaan lainnya.

Selain itu kita sebagai masyarakat perlu melakukan

kontrol terhadap pemegang kekuasaan agar terhindar dari

oknum-oknum Pemerintah yang berpotensi

menyelahgunakan kewenangan dan kekuasaannya. [ ]

45

HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)

KORBAN PERTAMA

KEDIKTATORAN KONSTITUSIONAL

Penulis, Chandra Purna Irawan.,MH.

46

ediktatoran Konstitusional yaitu upaya

tindakan yang bersifat represif melalui

mekanisme peraturan perundang-

undangan agar sesuai asas legalitas, sehingga tindakan ini

terkesan mendapat dukungan atau perintah dari peraturan

perundang-undangan.

Tuduhan anti-Pancasila yang diarahkan pemerintah

adalah tudingan atau bahasa politik bukan bahasa

hukum. Seharusnya Pemerintah mengedepankan bahasa

hukum atau tindakan hukum yaitu dengan cara

membubarkan melalui pengadilan agar prinsip negara

hukum sebagaimana yang termaktub didalam UUD 1945

dapat berdiri tegak karena setiap orang atau badan hukum

yang akan dibubarkan dapat melakukan pembelaan.

Namun sayang, upaya itu tidak dilakukan tetapi

memilih menerbitkan Perppu yang kini menjadi UU, dan

hingga saat ini Pemerintah diduga tidak mampu

menghadirkan bukti dimana letak kesalahan HTI.

Tuduhan berikutnya bahwa HTI mengembangkan

ideologi Khilafah, lagi Pemerintah menggunakan bahasa

politik bukan bahasa hukum.

K

47

Padahal Khilafah adalah ajaran Islam telah

dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang dikenal

dengan nama KHILAFATUR RASYIDHIN, sebagaimana kita

telah mendengar nama Khalifah Abu bakar ashidiq r.a.,

Khalifah/amirul mukminin Umar ibn khatab r.a., Khalifah

Utsman bin Affan r.a., dan Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. dan

generasi setelahnya yaitu Khilafah Abbasiyah, Khilafah

Umayyah dan Khilafah Ustmaniah Turki.

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh

warga Islam di dunia untuk menerapkan Islam secara kafah

dan pengembangan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Substansinya adalah ukhwah, syariah, dan dakwah. Itu

semua ajaran Islam dan seluruh ajaran Islam itu baik.

Bahkan khilafah menjadi bagian sejarah

ketatanegaraan di nusantara. Bahkan khilafah yang

melahirkan benih-benih dan semangat kemerdekaan

membara.

Hal ini bisa kita lihat saat pelaksanaan Kongres Umat

Islam Indonesia (KUII) ke-6 di Yogyakarta (12/2/2015).

Acara yang dihadiri berbagai tokoh Islam tersebut dibuka

Wapres Jusuf Kalla dan ditutup Presiden Jokowi. Namun,

48

ada momen menarik dalam KUII kali ini. Itu tidak lain adalah

pengakuan Sri Sultan Hamengkubuwono X tentang

hubungan Keraton Yogyakarta dengan Kekhalifahan

Utsmani di Turki. Sekadar diketahui, Kekhalifahan Utsmani

adalah Khilafah Islam yang membawahi seluruh sulthan

umat Islam di dunia runtuh pada 1924.

Uniknya, Sri Sultan Hamengkubuwono X

mengatakana bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut,

Keraton Yogyakarta merupakan perwakilan kekhalifahan

Islam di Jawa. Keraton Yogyakarta adalah kelanjutan dari

Kesultanan Demak.

Isi pidato Sri Sultan Hamengkubuwono X pada

Pembukaan KUII-VI, pada pokoknya sebagai berikut;

“……………………..Pada 1479, Sultan Turki mengukuhkan R.

Patah (sultan Demak pertama) sebagai khalifatullah ing

tanah jawa, perwakilan kekhalifahan islam (turki)

untuk tanah jawa, dengan penyerahan bendera laa ilaah

illa allah berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain

kiswah ka'bah, dan bendera bertuliskan

muhammadurrasulullah berwarna hijau. Duplikatnya

tersimpan di Kraton Yogyakarta sebagai pusaka, penanda

49

keabsahan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat wakil

Kekhalifahan Turki……………..di tahun 1903, saat

diselenggarakan kongres khilafah di jakarta oleh

Jamiatul Khair, yang berdiri 1903, Sultan Turki mengirim

utusan Muhammad Amin Bey. Kongres menetapkan fatwa,

haram hukumnya bagi Muslim tunduk pada penguasa

Belanda, dengan merujuk ajaran Islam "Hubbul wathan

minal iman" (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Dari

kongres inilah benih-benih dan semangat kemerdekaan

membara.”. (http://m.republika.co.id/…/njmq2o-pidato-

sri-sultan-tentang…)

Khilafah dalam ketatanegaraan di nusantara

dipraktekan oleh kerajaan-kerajan Islam di Nusantara

pernah menggunakan gelar “khalifatullah”. Misalnya Pendiri

Kasultanan Ngayogyakarta adalah Gusti Pangeran Haryo

Mangkubumi atau yang lebih dikenal dengan “Ngarsa Dalem

Sampeyan Dalem ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayidin

Panotogomo Khalîfatullah Ingkang Jumeneng Kaping Pisan”

(Sultan Hamengku Buwono I).

Sementara gelar lengkap yang diberikan bagi raja-

raja Yogyakarta adalah “Senopati Ing Alaga Abdurrahman

50

Sayyidin Panatagama Khalîfatullah”. Makna gelar ‘Khalîfat

Allâh’ adalah cermin bahwa raja/sultan adalah penguasa

yang mendapat cahaya ketuhanan yang memerintah sebagai

walî Allâh. (Rujukan (M. Jandra, “Pergulatan Islam dengan

Budaya Jawa yang Tercermin dalam Naskah Serat Puji I”

dalam Khasanah Budaya Kraton Yogyakarta, ed. Tashadi,

Mifedwil J. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bekerjasama dengan Yayasan Kebudayaan Islam Indonesia,

2001), 15-16.)

Berdasarkan penjelasan diatas, tuduhan tersebut

tidak lah tepat. Adalah perbuatan memalukan jika

Pemerintah hanya bermain tuduhan atau propaganda.

Justru masyarakat akan menilai bahwa Pemerintah tidak

taat hukum, dengan tidak menjalankan UU Ni.17 tahun 2013

tenntang ormas. Bahkan yang lebih parah adalah

masyarakat menilai bahwa Pemerintah telah diktator,

merenggut hak asasi yang telah ada sejak manusia itu ada

atau hak fitrah terlebih lagi telah dijamin oleh konstitusi. [ ]

51

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2017: QUO VADIS POLITIK HUKUM INDONESIA ?

Penulis, Ahmad Khozinudin, S.H.

Politik hukum adalah serangkaian kebijakan politik di

bidang hukum, baik dalam tataran produksi peraturan

perundangan, arah kebijakan teknis pengeksekusian

termasuk kontrol kebijakan hukum, yang dilakukan untuk

mencapai arah, sasaran dan target tertentu. Politik hukum

52

terkait erat dengan kebijakan politik negara. Negara

memiliki arah dan sasaran kebijakan strategis dan prioritas,

yang diantaranya dilakukan melalui mekanisme hukum.

Hukum berlaku sebagai "social control" dan "social

engineering", hukum menjadi sarana untuk menghadirkan

dan menjaga ketertiban masyarakat.

Satjipto Rahardjo menyebut Politik Hukum sebagai

aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan

dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan

hukum dalam masyarakat. Adapun Padmo Wahjono

mendefinisikan Politik Hukum sebagai kebijaksanaan

penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria

untuk menghukumkan sesuatu (menjadikan sesuatu

sebagaiHukum).

Politik hukum bertujuanmenghadirkan dan menjaga

ketertiban masyarakat berjalan seiring dan berdampingan

dengan politik negara yang bertujuan menyejahterakan

rakyat. Seluruh kebijakan yang ditetapkan dan

diimplementasikan negara, baik melalui politik hukum

maupun sarana kebijakan dibidang ekonomi, politik, sosial,

pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, kesemuanya

53

hadir dan diadakan penguasa untuk menyejahterakan

rakyatnya.

Politik hukum sebuah pemerintahan bisa diuji melalui

3(tiga) parameter. Pertama, kebijakan pengundangan yang

diterapkan. Kedua, kebijakan implementasi hukum dalam

tataran praktis. Ketiga, kebijakan kontrol hukum melalui

lembaga peradilan (yustisia).

Pemerintah wajib menerapkan kebijakan politik dan

politik hukum yang seyogyanya merealisir dua tujuan : 1.

menyejahterakan rakyat, 2. menghadirkan dan menjaga

ketertiban masyarakat. Pada tujuan politik hukum inilah,

penulis akan mencoba menyoroti politik hukum Jokowi -

JKSepanjang akhir tahun 2016 hingga 2017. Dari sana kita

dapat menarik kesimpulan kemana arah kebijakan politik

hukum bangsa ini dibawah kendali Jokowi.

Kebijakan Pengundangan

Untuk membaca arah kebijakan pengundangan

memang tidak dapat diukur melalui satu dua atau beberapa

produk peraturan perundang-undangan. Hanya saja,

54

pengaruh politik yang masif dan meluas atas

dikeluarkannya sebuah produk kebijakan pengundangan

menjadi titik fokus yang dapat menggambarkan arah

kebijakan politik hukum, setelah dikaitkan dengan kebijakan

implementasi hukum dan kontrol Pelaksananya.

Pada tanggal 10 Juli 2017 Pemerintah mengeluarkan

peraturan Pemerintah pengganti undang undang nomor 2

tahun 2017 tentang perubahan undang undang nomor 17

tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ("Perppu

Ormas"). Kebijakan Perppu Ormas menuai kritik yang tajam

dan meluas. Banyak tokoh dan kalangan yang mengkritik

Perppu Ormas baik dari sisi proses pembentukannya

sampai substansi pengaturan.

Ormas Islam berbondong-bondong melakukan uji

materi Perppu Ormas ke MK. Secara formil, Perppu Ormas

tidak memenuhi prasarat "ihwal Kegentingan yang

memaksa" sebagaimana diatur daldm konstitusi pasal 22

ayat (1) jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 12 tahun 2011 tentang

pembentukan peraturan perundang undangan, dan secara

spesifik sebagaimana diatur dalam putusan MK nomor

55

138/PUU-IX/2009, yang pada pokoknya menyatakan 3

(tiga) syarat terbitnya Perppu :

1. Ada persoalan hukum yang harus diselesaikan pada

tingkat UU; 2. UU yang dibutuhkan belum ada atau jika

sudah ada tidak memadai; 3. Jika ditempuh prosedur normal

pengundangan maka akan membutuhkan waktu yang lama.

Ketiga syarat ini tidak dipenuhi oleh Pemerintah. Kebutuhan

mendesak dan ihwal Kegentingan memaksa, tidak terdapat

dalam dasar dan alasan terbitnya Perppu.

Secara materil, Perppu Ormas telah menggusur peran

yudikatif dan meletakkan wewenang pencabutan status

badan hukum dan pembubaran ormas sepihak oleh

eksekutif. Memuat norma pasal pidana yang menebar teror

dengan ancaman minimal lima tahun penjara, maksimal 20

tahun bahkan hingga penjara seumur hidup bagi pengurus

dan anggota ormas yang dibubarkan. Menggeser peran dan

fungsi Pemerintah sebagai pembina, pengayom dan

pelindung ormas menjadi pembinasa, penebar teror dan

ancaman. Menimbulkan legacy dendam politik kekuasaan,

dimana penguasa atas dalih apapun bisa membubarkan

56

ormas dan hal ini bisa terjadi secara berulang dari rezim ke

rezim.

Celakanya, belum sempat MK mengadili dan

memutus pokok perkara permohonan judisial review

Perppu Ormas, pada tanggal 24 Oktober 2017 DPR melalui

voting dalam sidang paripurna mengesahkan Perppu ormas

menjadi undang undang. Akhirnya, Pada tanggal 12

Desember 2017 MK memutus perkara pengujian Perppu

ormas dengan menyatakan para pemohon uji Perppu ormas

kehilangan objek permohonan.

Namun seperti antiklimaks, pasca penerbitan Perppu

Ormas dan bahkan setelah Perppu disahkan menjadi undang

undang, tidak tampak Kegentingan yang dialami Pemerintah

dimana Pemerintah segera dan serta merta membuat satu

langkah teknis hukum untuk menindaklanjuti pengesahan

Perppu ormas. Hanya saja, sembilan hari pasca Perppu

dikeluarkan, pemerintah membubarkan Ormas Islam HTI.

Langkah pemerintah membubarkan HTI menuai

banyak kecaman, apalagi selama ini HTI dikenal luas sebagai

organisasi masyarakat yang bergerak dalam aktivitas

dakwah yang mengedepankan pemikiran dan dakwah

57

intelektual, tanpa kekerasan dan tanpa fisik. Dari latar

belakang terbitnya Perppu hingga pembubaran HTI pasca

terbitnya Perppu, seolah menguatkan praduga publik yang

menilai Pemerintah tidak serius dengan alasan Kegentingan

yang diutarakan.

Pemerintah hanya mencari dalih untuk

membubarkan ormas Islam tanpa proses pengadilan,

setelah secara hukum Pemerintah tidak dapat memperoleh

keyakinan dan dasar hukum untuk membubarkan HTI

melalui pengadilan.

Kebijakan pengundangan -khususnya kebijakan

terbitnya Perppu- yang seyogyanya hanya terbit pada

kondisi yang benar-benar genting, sebagai sarana ultimum

remidium agar tidak terjadi kekosongan hukum, faktanya

terbit hanya dijadikan sebagai dalih untuk membubarkan

ormas Islam HTI. Langkah Pemerintah ini, menggambarkan

betapa politik hukum Pemerintah mengarah pada politik

kekuasaan. Artinya, Pemerintah menggunakan sarana

hukum untuk mempertahankan dan meraih kekuasaan

politik, dengan jalan memberangus setiap elemen dan organ

sosial masyarakat yang kontra kekuasaan.

58

Sebagaimana diketahui, HTI adalah ormas Islam yang

paling lantang mengecam dan mengkritik kebijakan

Pemerintah yang tidak pro rakyat dan melanggar syariah

Islam. HTI diyakini menjadi salah satu faktor penting

tumbangnya Ahok saat mencalonkan gubernur DKI Jakarta,

yang sudah dipahami dan menjadi rahasia umum bahwa

Ahok didukung istana.

Kekalahan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta menjadi

dasar kekhawatiran ekspektasi kekuasaan Jokowi jika tetap

membiarkan ormas HTI terus eksis berdakwah

mengingatkan umat akan penyelewengan dan

pengkhianatan penguasa. Rezim Jokowi tidak menempatkan

kebijakan politik hukum dibidang pengundangan untuk

merealisir cita ketertiban masyarakat. Politik hukum Jokowi

dibangun diatas dasar dendam politik dan syahwat

kekuasaan di 2019.

Rezim Paham betul jika ormas Islam khususnya HTI

terus eksis, bisa membuat mimpi rezim untuk berkuasa lagi

di tahun 2019 terkubur dan kandas. Oleh karenanya, rezim

perlu membuat norma dan Pranata hukum melalui terbitnya

59

Perppu Ormas sebagai dasar pembubaran HTI tanpa melalui

pengadilan.

Dalam hal kebijakan pengundangan terbatas, baik

dalam bentuk pembatalan ketentuan tafsir UU terhadap

konstitusi maupun perluasan tafsir berdasarkan konstitusi,

MK sepanjang tahun 2017 telah mengeluarkan dua putusan

kontroversi. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan

soal lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dengan

menyatakantidak memiliki kewenangan untuk merumuskan

tindak pidana baru sebab kewenangan tersebut berada di

tangan presiden dan DPR. MK menyebut tidak boleh masuk

ke dalam wilayah politik hukum pidana.

Selbelumnya MKsecara implisit telah memperluas

tafsir agama dengan membatalkan ketentuan pasal 61 ayat

1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan.

Dengan bermodal putusan MK ini para penganut aliran

kepercayaan merasa memiliki legalitas untuk eksis dan bisa

mengaktualisasikan identitas keyakinannya pada kolom

Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dua putusan inimemiliki landas konstitusional yang

berbeda dengan moda penalaran yang kontradiktif. Pada

60

putusan soal LGBT, MK menolak masuk pada ruang adopsi

norma dan menyerahkan kewenangan politik hukum pada

kewenangan eksekutif dan legislatif. Namun, pada kasus

aliran kepercayaan yang dituliskan pada kolom KTP, MK

telah menyelinap, menelisik dan masuk dalam ranah

membuat dan merumuskan norma baru -yang sebelumnya

tidak diakui oleh konstitusi sebagai agama, meskipun

konstitusi telah memuat Pranata sebuah keyakinan untuk

diyakini dan dipercayai- dengan melakukan pengaturan

norma baru berdalih pada argumen tafsir konstitusi.

MK telah mereduksi makna "agama" dengan "aliran

kepercayaan" pada satu bingkai "kesetaraan hak" dalam

ruang administrasi kependudukan, sehingga aturan dalam

UU administrasi kependudukan yang memuat kolom agama

dinyatakan batal demi hukum dan karenanya tidak memiliki

kekuatan mengikat secara hukum.

Jika MK konsisten dengan nalar Konsideran dan "cara

istimbath" untuk mengadopsi tafsir sejalan atau tidaknya

suatu norma pasal dengan konstitusi pada berbagai kasus

yang diajukan ke MK, maka MK dapat melepaskan dirinya

61

dari kewenangan absolut legislatif yang ada pada

Pemerintah dan DPR, dan dengan kewenangan legislatif

terbatas MK dapat membuat terobosan hukum

(rechtvinding) untuk membuat tafsir penalaran logika yang

sampai pada satu kesimpulan tafsir LBGT termasuk yang

dilarang dan diberi sanksi ancaman pidana sebagaimana

tafsir kejahatan perzinahan yang diatur dalam pasal 284,

285 dan 292 KUHP. Ini jika MK hendak konsisten dengan

logika dan Nalar tafsir Konstitusi sebagaimana diadopsi

dalam mengadili kasus kolom agama para penganut aliran

kepercayaan.

Sebaliknya, jika MK konsisten dengan nalar tafsir

yang menjadi dasar "istimbath" dalam kasus LGBT,

seharusnya tidak ada putusan terkait eksistensi para

penganut aliran kepercayaan sebagaimana MK

membatalkan ketentuan pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1

UU Administrasi Kependudukan.

MK dapat dengan sederhana dan ringan menolak

perkara pengajuan uji materi yang diajukan para penganut

aliran kepercayaan dengan menyatakan MK bukanlah

lembaga politik, bukan pula lembaga legislatif sehingga

62

tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan kepercayaan

tertentu sebagai sebuah agama dan diakui eksistensinya

dalam administrasi kependudukan.

MK juga dapat menegaskan UU pasal 61 ayat 1 dan

pasal 64 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan adalah lex

spesialis, karena asalnya setiap warga negara menganut

suatu agama tertentu yang telah diakui oleh negara. Bagi

para penganut kepercayaan, meskipun hak konstitusinya

diakui UUD, tetapi administrasinya tidak dapat disejajarkan

dengan para penganut agama tertentu yang diakui negara.

Secara administrasi, Pemerintah dapat mengatur dalam

ketentuan lain, yang dapat mengakomodirnya dan

menegaskan ketentuan pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1

UU Administrasi Kependudukan adalah sesuai konstitusi

oleh karenanya permohonan para pemohon harus ditolak

secara keseluruhan.

Praktisnya MK dapat menolak perkara para penganut

aliran kepercayaan dengan menyatakan MK tidak memiliki

wewenang politik dan mengatur norma baru, dan

sepenuhnya menyerahkan teknis administrasi

kependudukan kepada pihak Pemerintah. MK hanya

63

memiliki wewenang menafsirkan norma UU dan bukannya

membuat norma baru untuk membatalkan pengaturan

administrasi yang telah diadopsi Pemerintah

Kebijaksanaan pengundangan terbatas melalui

putusan MK yang bersifat final dan mengikat bagi publik,

mereduksi nilai dan ajaran Islam dan semakin meneguhkan

ruh Sekulerisme yang diadopsi negara. Kebijakan ini

melengkapi kebijakan politik hukum Jokowi yang cenderung

anti terhadap syariat Islam.

Kebijakan Implementasi Hukum

Politik hukum dalam tataran implementasi praktis

seharusnya dibangun diatas asas dan prosedur hukum yang

diterapkan secara egaliter, menyeluruh, tidak tebang pilih

dan tidak pilih tebang, tidak menyimpang dari norma dan

asas-asas hukum serta tidak menjadikan hukum sebagai

dalih dan legitimasi untuk melakukan kebijakan politik

kekuasaan.

Dalam konteks menerapkan asas dan prosedur

hukum secara konsisten, selama kurun akhir tahun 2016

64

hingga tahun 2017 publik disuguhi berbagai dagelan hukum

yang tidak lucu. Proses penegakan hukum sudah tidak

mengindahkan asas dan prosedur hukum yang berlaku.

Ibarat pepatah lama, hukum dijalankan dengan adagium

"tangkap dulu bukti belakangan".

Kasus-kasus hukum yang menyita perhatian publik

seperti kasus tuduhan penyerangan aparat dan perusakan

fasilitas publik yang dialami adik-adik HMI pada aksi 411,

kasus tuduhan pencemaran dan fitnah, termasuk

penyebaran informasi dengan konten kebencian melalui

sarana ITE yang dituduhkan kepada Muhammad Hidayat,

Kasus Penghinaan dan penodaan Agama oleh Ahok, Kasus

tuduhan makar kepada Hatta Taliwang dkk, kasus tuduhan

makar kepada Muhammad Al Khatat, hingga kasus Chat HRS

adalah contoh paling kontras dimana kebijakan praktis

implementasi hukum diterapkan dengan tidak

mengindahkan asas dan norma hukum yang berlaku.

Adik-adik HMI seketika ditetapkan sebagai tersangka

pasca aksi 411 dan diburu polisi di Markas HMI, selanjutnya

langsung ditahan di Polda Metro Djaya tanpa proses dan

prosedur yang transparan. Anehnya, entah karena target

65

politik telah terpenuhi atau memang tidak kuasa melawan

tekanan publik, adik-adik uHMI kemudian dilepaskan tanpa

status hukum yang jelas. Tidak ada SP3 yang menjadi dasar

pelepasan status tahanan atau dihentikannya proses

penyidikan.

Asas praduga tidak bersalah, asas due proses of law,

asas equal before the law, asas manfaat dan kepastian

hukum, asas keadilan, asas transparansi dan akuntabilitas

seolah tidak ada dan tidak pernah ada sehingga selalu

dikesampingkan. Hukum seperti milik penguasa, King Do

Not Wrong, hukum seolah hanya milik aparat kepolisian.

Dengan kewenangan sepihak dan otoritas yang melekat,

polisi bisa setiap saat menetapkan seseorang menjadi

tersangka, menangkap dan menahannya lantas

melepaskannya tanpa kejelasan prosedur dan status hukum.

Apa yang dialami adik-adik HMI juga dialami oleh

Hatta Taliwang, Rahmawati, Adityawarman, Kivlan Zein dkk

yang dituduh makar, Juga dialami Muhammad Al Khatat.

Mereka semua dituduh makar, ditetapkan sebagai tersangka

dan dilepaskan tanpa status hukum. Mereka seperti

digantung secara hukum, status tersangka tidak diketahui

66

karena tidak ada status hukum yang mencabutnya, sehingga

setiap saat status tersangka ini bisa diangkat dan digoreng

lagi untuk meredam kritik dan penentangan para tokoh ini

terhadap rezim.

Apa yang dialami Muhammad Hidayat

mengkonfirmasi adanya pengabaian prosedur dan asas

hukum yang dijalankan rezim. Hidayat setelah dilepaskan

Polda dari status tahanan, tiba-tiba statusnya digoreng dan

dinaikan ke pengadilan, Hidayat di tangkap dan ditahan lagi,

setelah Hidayat memperkarakan video putra Presiden, sang

Kolektor kecebong. Sebelumnya, Hidayat memang telah

keluar dari tahanan Polda dan menghirup udara bebas,

namun tanpa status hukum. Artinya, status tersangka

karena kasus video Kapolda metro Jaya belum dicabut polisi

(tidak ada SP3).

Setelah Hidayat melakukan penentangan pada rezim

dengan memperkarakan video putra Presiden sang Kolektor

Kecebong, Hidayat ditangkap dan proses penyidikan kasus

video ujaran adu domba FPI-HMI oleh Kapolda M. Iriawan

yang diunggah Hidayat kembali diteruskan. Kasus ini

menjadi bukti bahwa pelepasan status tahanan tanpa diikuti

67

status dihentikannya penyidikan, bisa dijadikan semacam

"Burguining Politik Melalui Sarana Hukum" untuk

mengkerdilkan, menekan dan menutup mulut-mulut aktivis

yang kontra penguasa.

Kasus penodaan agama oleh Ahok adalah yang paling

kontras. Bayangkan, meskipun bukti telah lebih dari cukup,

seluruh keterangan dan alat bukti telah mampu disimpulkan

untuk meningkatkan status Ahok sebagai tersangka,

nyatanya status tersangka Ahok baru disematkan setelah

jutaan umat Islam melakukan aksi akbar 212. Padahal,

berdasarkan asas dan prosedur hukum yang berlaku Ahok

bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka. Hanya karena

kasus Ahok, bareskrim Mabes Polri sampai melakukan gelar

perkara terbuka untuk menetapkan status tersangka.

Padahal, pada kasus yang lain penyidik tidak melakukannya.

Sampai Ahok menjadi terdakwa pun, rezim tidak

berlaku egaliter menerapkan asas dan prosedur hukum.

Ahok tidak dipenjara, Ahok tidak dicopot dari jabatannya

sebagai gubernur, bahkan Ahok ikut Pilkada DKI Jakarta dan

mendapat dukungan penuh rezim.

68

Apa yang dialami Ahok sangat kontradiksi dengan

apa yang dituduhkan polisi kepada Habib Riziq Shihab

(HRS). HRS lasngsung ditetapkan sebagai tersangka dengan

dasar bukti yang sumir. Tanpa gelar perkara terbuka, tanpa

uji bukti dihadapan publik, tanpa mengindahkan asas

praduga tidak bersalah, mengesampingkan asas kepastian

hukum dan keadilan, bahkan polisi sampai menggunakan

wewenang negara untuk memanggil paksa HRS melalui

Interpol.

Kasus HRS belum tuntas menyusul kemudian kasus

Alfian Tanjung, kasus Asma Dewi, Kasus Tamim Pardede,

kasus rush money, kasus bendera tauhid Muhammad fiqri,

semua mengkonfirmasi bahwa Implementasi pelaksanaan

teknis hukum mengarah pada kriminalisasi ulama, aktivis

bahkan kriminalisasi terhadap simbol dan ajaran Islam.

Dengan dalih Perppu ormas, aparat penyelenggara negara

diarahkan untuk mrndeskreditkan ajaran Islam tentang

Khilafah. Khilafah dituding memecah belah, dituding

memicu disintegrasi, dituding merusak harmoni bahkan

dituding sebagai ajaran teroris.

69

Ditambah lagi, maraknya persekusi dan pembubaran

oleh ormas dengan sepengetahuan dan atas kehadiran

aparat penegak hukum menunjukan bahwa negara berada

dibalik semua tindakan eiqenrichting (main hakim sendiri)

dan maraknya persekusi. Pembubaran pengajian ust Felix

Shiau, Ust Khalid Basalamah, Penolakan UBN, penolakan Gus

Nur, dan Pembiaran ujaran penistaan agama oleh ahoker

dan jokower, menegaskan posisi negara telah memihak

pada penelantaran hukum dan keadilan dan abai menjamin

hak konstitusional warga negara untuk mengamalkan ajaran

agamanya.

Kebijakan Kontrol Yustisia

Untuk melihat bagaimana arah dan cita politik

hukum dalam tataran kontrol lembaga yustisia, kasus

korupsi e KTP menjadi contoh paling nyata dimana rezim

menerapkan kebijakan tebang pilih dan pilih tebang

berdasarkan kepentingan politik kekuasaan yang hendak

direalisasikan. Rezim telah mendorong proses penegakan

hukum pada satu arah tertentu dan menjauhkannya dari

arah yang lain.

70

Setya Novanto ditetapkan menjadi tersangka

sementara anggota DPR RI dari partai PDIP dan partai

lainnya tidak ditarik sebagai pesakitan KPK, meskipun telah

terbukti melalui fakta pengadilan menerima sejumlah uang.

Nampak sekali Novanto dijerat bukan semata karena dasar

penegakan hukum tetapi juga tendensi politik.

Benar bahwa Novanto memang sulit untuk

menghindar dari tudingan terlibat korupsi e KTP,

sebagaimana publik juga tidak mungkin melihat Novanto

sebagai pribadi bersih yang mendapat fitnah dari KPK.

Hanya persoalannya, diantara banyak pihak yang disebut

menerimanya duit e KTP, KPK tidak menindaknya secara

egaliter dan adil, agar terjamin kepastian hukum.Ada kesan

proses pengungkapan mafia hukum, korupsi dan

penyimpangan lainnya dibangun atas asas kebijakan politik

rezim dan bukan atas dasar komitmen penegakan hukum.

Kasus Novanto ini -semakin memperparah deretan

kasus hukum yang banyak menggelayuti negeri ini- dimana

hukum tidak lagi menjadi panglima, politik-lah yang

memiliki otoritas dan kendali terhadap proses penegakan

hukum.

71

Kasus-kasus pidana korupsi banyak diarahkan pada

lawan-lawan politik, partai penguasa menjadi bunker politik

agar terhindar dari jeratan hukum, konsensus politik

acapkali berbuntut kasus hukum di pengadilan manakala

komitmen politik sulit mendapat kata sepakat. Pengadilan

tidak lagi menjadi sarana bagi masyarakat untuk mencari

keadilan. Pengadilan, sebagiannya disinyalir acap kali

menjadi ajang politik balas dendam untuk mengubur lawan

politik.

Khatimah

Arah dan kebijakan politik hukum Jokowi dibangun

berdasarkan asas kepentingan politik, baik dengan

mempersiapkan bunker politik untuk mitra dan pendukung

kekuasaan, dijadikan sebagai sarana balas dendam rival

politik, mengunci mulut pengkritik kekuasaan dan menekan

kelompok Islam dengan berbagai kriminalisasi untuk

merealisir tujuan kekuasaan. Tujuan kekuasaan dimaksud

adalah melindungi kekuaaaan eksisting dan untuk

merealisir ekspektasi kekuasaan di tahun 2019.

72

Politik hukum rezim dalam kebijakan hukum dalam

proses pengundangan, implementasi dan kontrol yustisia

mengarah pada gaya dan model negara otoriter. Negara

telah dibawa oleh rezim menuju negara kekuasaan

(matchstast). Semua pihak dan kalangan wajib urun rembug

dan turut serta menyelamatkan kondisi negeri dari jurang

kehencuran. Tekanan politik rezim yang kuat menggunakan

Pranata dan sarana hukum terhadap aktivis dan kelompok

Islam, menjadikan rezim sah menyandang gelar rezim

represif anti Islam.

Terakhir sebagai penutup, kekacauan hukum dan

rusaknya tatanan dan norma ini sudah begitu akut, tidak

bisa diselesaikan dengan cara biasa. Nampaknya, seluruh

ahli dan praktisi hukum perlu memikirkan "jalan lain" diluar

jalan hukum untuk menghadirkan negara yang benar-benar

taat hukum, negara yang benar-benar menjadikan hukum

sebagai panglima, negara yang benar-benar adil, mengayomi,

melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Sudah

waktunya seluruh advokat dan praktisi hukum untuk

mendalami dan mempelajari lebih jauh sistem hukum Islam

sebagai alternatif solusi tuntas, termasuk mempelajari

73

sistem politik Khilafah sebagai Pranata Politik untuk

mengimplementasikan hukum Islam. [].

74

PROFILE PENULIS

Ahmad Khazinudin.,SH. Dan Chandra Purna Irawan.,MH.

Tergabung dalam Koalisi Advokat Penjaga Islam. dengan

tujuan memberikan pembelaan terhadap Islam, symbol-

simbol Islam, Ormas Islam dan pegemban dakwah (habaib,

ulama, ustadz dan aktivis dakwah) melalui instrument

hukum. Diantaranya berjuang melakukan judicial review

terkait perppu 2/2017 di Mahkamah Konstitusi.