majalah purna adhyaksa sumut edisi i februari 2015

Purna Adhyaksa - EDISI I | TAHUN I 2015

KATA SAMBUTAN

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMUT

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh....

Salam sejahtera bagi kita semua…Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji

dan syukur atas berkat dan ridho-Nya sehingga Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA) Sumatera Utara kembali menerbitkan media cetak bulanan bernama Majalah Purna Adhyaksa Sumut.

Sebelumnya, KBPA telah menerbitkan majalah Horas Adhyaksa. Karena sesuatu dan lain hal majalah tersebut terhenti penerbitannya. Majalah Purna Adhyaksa Sumut adalah salah satu alat pe-nunjang dan sebagai media informasi yang terdiri dari kumpulan informasi yang berkaitan dengan kejaksaan (Adhyaksa) dan informasi umum lainnya yang bermanfaat bagi pembaca.

Kehadiran majalah ini adalah dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan asas transpar-ansi dan akuntabilitas.

Majalah Purna Adhyak sa Sumut seperti disampaikan di atas, akan menyajikan informasi yang menyangkut kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan RI sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yaitu : Bidang Pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana penga-wasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadapa tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dililmpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordi-

nasikan dengan penyidik.Kemudian, majalah ini juga menjadi me-

dia informasi tentang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dimana, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum; yang meliputi Pe ningkatan kesadaran hukum masyarakat ; pengamanan kebijakan penegakan

hukum ; pengawasan pere daran barang cetakan ; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat memba-hayakan masyarakat dan Negara ; pencega-han penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Demikianlah kata sambutan ini, semoga Majalah Purna Adhyaksa Sumut ini memudah-kan masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik, dan sebagai sarana untuk memberikan sumbangsih pemikiran kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Sekian dan terima kasih.Wassalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5SAMBUTAN

Muhammad Yusni, SH,MH


SALAM REDAKSI4

Pensiunan atau masa Purna Tugas adalah fase yang harus di-jalani oleh siapa saja yang bekerja dan idealnya adalah masa istira-hat panjang untuk menikmati sisa hidup yang dianugerahkan Allah. Masa pension atau purna harus disambut dan dijalani dengan penuh sukacita dan perasaan bahagia.

Akan tetapi, sesuatu yang ideal tidak selamanya sesuai dengan kenyataan dan dari pengalaman kami sebagai Pengurus Purna Adhyaksa, tidak sedikit yang merasakan bahwa pension adalah suatu masa yang kelam dan semangat hidup menjadi redup, sehingga untuk berkomunikasi antara sesame Purna Tugas, sudah banyak yang enggan dan merasa tidak produktif lagi.

Komunikasi antar sesama teman adalah sesuatu yang menghidupkan semangat dan itulah salah satu tujuan kami mengantarkan Majalah Purna Adhyaksa Sumut ini kehadapan teman-teman, disamping tentunya menja-di media antar sesama warga Adhyaksa dan masyarakat pada umumnya.

Sebelumnya, majalah ini sudah terbit dengan nama Majalah Horas Adhyaksa Sumut. Karena sesuatu hal, majalah ini tidak terbit beberapa saat. Edisi kali ini, Majalah Purna Adhyaksa Sumut hadir dengan tampilan baru dan khazanah baru. Di edisi kali ini, Tim Redaksi menurunkan berita 40 % berita-berita yang berkaitan erat dengan Kejaksaan dan sisanya 60 % berita tentang hukum, umum, kesehatan serta informasi terkini lainnya yang bermanfaat bagi pembaca.

Terbitnya kembali majalah ini atas dorongan dari Pimpinan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni, SH, MH. Seperti pesan senior di lingkungan warga Adhyaksa “Masa dinas boleh pension, tapi pengabdian harus terus berlanjut.” Dengan semangat yang ada, kami berusaha untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada pembaca dengan hadirnya majalah ini. Semoga apa yang disajikan dalam majalah ini dapat menam-bah wawasan dan memperkaya khazanah berpikir seluruh elemen masya-rarakat. Harapan kami, semangat yang kami tularkan kiranya menjadi “Dian” yang tak akan pernah padam.

Salam,

Pemimpin Redaksi

Salam Redaksi

PEMBINAKepala Kejaksaan Tinggi Sumatera UtaraWakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

PENASEHATAsisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

PEMIMPIN UMUM/PERUSAHAANH. Amir Hamzah Lubis, SH

PENANGGUNG JAWAB REDAKSIBerlin Purba, SH

PEMIMPIN REDAKSIH.T. Amarullah Hafiz, SH

WAKIL PEMIMPIN REDAKSIJames Pardede

STAFF REDAKSIChandra Purnama, SH,MH

WahyuH Panji Kastowo

Suheri Pohan, SH

SEKRETARIS REDAKSIDahlia Mahmud, SH

Oktaviani Hutagalung, S.Kom

BENDAHARASyamsir Harahap

Alamat Redaksi :Jalan Kejaksaan No. 1 Medan

Redaksi menerima sumbangan tulisan opini, artikel dan karya tulis lainnya yang sesuai dengan Majalah Purna Adhyaksa Sumut. Tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi atau email [email protected].

DAFTAR ISI .....................

5 Lebih Baik Mencegah dari pada Mengobati

9 Kajatisu : Daerah itu Ujung Tombak

17 Kejari Rantauprapat Musnahkan Narkoba

21 SOSOK : H. Amir Hamzah Lubis, SH

30 Medan-Penen, Desti-nasi Wisata Petualang

40 Tanaman Obat Dapat Menyembuhkan Ber-

bagai Macam Penyakit


5LAPORAN UTAMA

Jawabannya pasti bisa, dengan gaya hidup sehat, makanan dan minuman yang sehat, olahraga se-cara rutin, waktu istirahat dan be-kerja yang teratur dan banyak lagi cara agar tubuh kita tetap sehat.

Sama halnya dengan masalah korupsi yang melanda negeri ini. Kita bisa mencegahnya lebih dini dengan menanamkan sikap hidup jujur pada anak-anak dan generasi muda penerus perjuangan bangsa ini ke depan.

Salah satu faktor penyebab terbesar mengapa Indonesia tidak dapat menjadi negara maju adalah karena korupsi. Budaya korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman nenek moyang dengan gaya dan

Bahaya Korupsi

Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

model yang berbeda-beda. Pada lingkungan para pajabat negara, korupsi sudah menjadi hal yang biasa dan bukan lagi menjadi raha-sia umum.

Dampak korupsi itu sangatlah besar dan sangat merugikan ba-nyak orang. Dampak dari korupsi langsung dirasakan oleh pemba-ngunan bangsa. Dampak korupsi di dunia politik akan mempersulit berkembangnya demokrasi dan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Dampak korupsi pada sektor hukum akan menghambat keterti-ban dan penegakan hukum. Akibat korupsi, pembangunan ekonomi negara jadi semakin sulit dan berantakan. Korupsi juga membuat kesenjangan sosial ekonomi antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Selain itu masih banyak lagi dampak korupsi bagi negara yang sangat merugikan.

Selain masalah korupsi, perde-batan antar partai politik yang tak kunjung mereda, dan yang lebih parah lagi adalah jumlah kasus korupsi terus bertambah walau-pun sudah banyak yang dihukum. Inilah cerminan dari sebuah bangsa yang telah hancur. Mengorbankan

orang lain demi memuaskan nafsu sendiri yang sesaat.

Kemanakah nilai-nilai dari Pancasila yang selama ini kita akui dan anut sebagai dasar landasan kita berwarganegara di Indonesia ini ? Negara kita mengaku negara beragama, tetapi tetap saja menger-jakan perbuatan-perbuatan yang melanggar baik hukum agama maupun hukum negara.

Negara kita mengaku negara beradab, tetapi nyatanya masih banyaknya pelecehan-pelecehan yang terjadi di Indonesia. Negara kita mengaku sebagai negara ke-satuan, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara Indonesia di perbatasan malah mencari nafkah di negeri orang.

Negara kita mengaku selalu ber-musyawarah dalam menyelesaikan masalah, tetapi pada kenyataanya setiap masalah yang ditemui se-lalu menemui jalan buntu dan tak pernah terselesaikan. Negara kita mengaku adil dalam menghakimi, pada kenyataanya masih banyak warga Indonesia yang main hakim sendiri.

Salah satu institusi yang memi-liki peran dalam upaya mengurangi jumlah angka korupsi di negeri ini adalah kejaksaan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni, SH saat ditemui dikantornya mengatakan bahwa penuntasan permasahalan korupsi di Sumatera Utara tetap menjadi prioritas. Seir-ing waktu berjalan, upaya-upaya untuk menyadarkan masyarakat Kejaksaan terus melakukan sosial-isasi dengan mengedepankan slo-gan lebih baik mencegah daripada mengobati. jam/pas

Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati. Demikian ungkapan yang sering kita de-

ngar dalam dunia kesehatan. Mengapa lebih baik mencegah ? Karena sehat itu mahal harga-nya. Jika kita sakit, pasti mengeluarkan biaya pengobatan yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Lalu apakah kita bisa melakukan pencegahan agar kita tetap sehat dan tidak terserang penyakit?


LAPORAN UTAMA6

Beragam lakon kini tengah dipentaskan para elit negeri kita. Ditonton jutaan rakyat pengakses saluran televisi, ra-dio, internet dan media massa. Sebagai tontonan, lakonnya pun seru-seru. Seru-seru, maksud-nya mampu menjadi magnet untuk menarik jutaan “penon-ton” dari berbagai kalangan.

Bila lakon-lakon itu kita urut menurut ratingnya—layaknya daftar box office—agak sulit merankingnya. Pasalnya, bo-botnya sama-sama tinggi dan menyita perhatian ‘penonton’ sandiwara negeri ini.

Bila kita hitung mulai dari lakon-lakon yang populer saja sepanjang tiga tahun terakhir ini, jumlahnya cukup banyak. Ada belasan ‘lakon’ yang men-jadi perbincangan rakyat, men-jadi trending topic media sosial, menjadi pusat perhatian pem-baca media cetak dan pemirsa televisi.

Salah satu lakon terbaru, “Kontroversi Pencalonan Kapol-ri”. Ini tak kalah seru dari lakon-lakon lain terdahulu. Ceritanya, pengusulan Komjen Pol Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri yang akan menggan-tikan Jendral Polisi Sutarman. Tidak ada masalah dengan calon tunggal, seandainya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai ter-sangka. KPK sendiri mengklaim, kasus yang menjerat mantan ajudan Presiden kelima Mega-wati Soekarnoputri itu sudah diselidiki KPK sejak 12 Juli 2014. Setengah tahun lebih melaku-kan penyelidikan, KPK menemu-

kan ada transaksi mencuriga-kan di rekening pribadi Budi. Akhirnya KPK memutuskan bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan.

Komjen Budi Gunawan di-sangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B UU 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan denda Rp1 miliar. Menurut KPK, pene-tapan tersangka Budi Gunawan

tidak tiba-tiba. Jenderal ini bah-kan sudah diberi tanda stabilo berwarna merah ketika proses pencalonannya sebagai menteri untuk Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Cerita pencalonan kontro-versi ini semakin seru ketika—di luar dugaan---Rapat Paripurna

Parade Lakon Negeri SandiwaraIbarat panggung

sandiwara, negeri kita banyak menggelar parade lakon. Antara satu lakon dengan lakon lainnya sepintas tidak ada kaitan. Se-tiap lakon, menceri-takan kisah berbeda dengan menampilkan peran tokoh masing-masing. Namun bila kita jeli, antara satu lakon dengan lakon lainnya, merupakan satu tautan tidak ter-pisahkan. Lakon-la-kon itu adalah sama-sama menjadi sarana untuk menguji kebi-jaksanaan, kearifan para penguasa pang-gung negeri ini.


7LAPORAN UTAMADPR RI justeru menyetujui pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Ke-polisian RI, setelah melewati proses diskusi dan mempertim-bangkan hasil pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. Bagaimana akhir cerita pencalonan Budi? Baiknya kita tunggu proses hukum dan poli-tik yang sedang berjalanan.

Menunggu Ending Cerita seru lain yang men-

unggu ending, “Skandal Bank Century” yang sempat menjadi perbincangan hangat karena melibatkan elit negeri sebagai bintangnya. Durasi perdebatan kasusnya cukup panjang di depan Pansus Century DPR RI. Kasus yang sangat menguras

energi ini juga menjadi pusat perhatian masyarakat hingga saat ini.

Lakon-lakon lainnya yang pernah booming berjudul “Kriminalisasi KPK dengan Pena-hanan Bibit Chandra”, kasus “Antasari Terlibat Pembunuhan Nasrudin”, “Cicak Vs Buaya”

Jilid I dan II, “Korupsi Wisma Atlet” dan “Hambalang” serta lainnya.

Begitu banyak lakon kita tonton di panggung negeri kita. Bergulir dan mengalir. Ada yang menggelikan, kadang meng-harukan bahkan menggemas-kan.

Menggemaskan karena dari awal sampai akhir kadang tidak jelas penyelesaiannya. Polemik siapa yang benar dan siapa yang salah seolah tetap sebagai sandiwara dan menjadi misteri sampai akhir cerita.

Inilah yang sempat kita temukan pada lakon “Skandal Wisma Atlet” dengan Nazarud-din, eks petinggi Demokrat sebagai bintangnya. Sebelum kasus itu terkuak, dari sebuah tempat tersembunyi Nazarud-din pernah melemparkan tudingan demi tudingan pada orang-orang yang menurutnya terlibat. Tentu saja pihak yang dituding keberatan dan kem-bali menuding Nazaruddin tak lebih dari seorang “penyanyi” bukan politisi. Nazaruddin ditantang untuk membuktikan tudingannya di depan aparat hukum dengan menunjukkan bukti-bukti dan bukan ‘nyanyian sumbang’ dari sebuah tempat tersembunyi.

Tuding- menuding, tantang- menantang. Kedua pihak sama-sama menggunakan ‘serangan’ dengan bahan argumentasi yang terlihat logis. Sebuah ke-jutan muncul di tengah perjala-nan cerita. Andi Malarangeng yang tak disebut Nazaruddin, justeru lebih dulu ditahan, ketimbang Anas Urbaninggrum yang disebutkan Nazar telah menggunakan anggaran proyek untuk kepentingan pribadi pada pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat. Penonton pun sempat menjadi bingung: siapa

berdusta di antara pelakonnya?Kebingunan serupa itu pula

yang sering berkelindan di pikiran rakyat saat menelaah berbagai kasus hukum yang melanda sejumlah tersangka pencuri uang rakyat negeri kita. Berbeda dengan pencuri jala-nan, penjahat kerah putih cukup pintar berkelit dan menyem-bunyikan kejahatan di balik pembelaan yang mengundang penasaran. Sayangnya, tak jarang proses hukum menjawab rasa penasaran itu dengan keputusan yang menerbitkan kebimbangan dan kekecewaan di hati rakyat.

HarapanDi tengah kebimbangan

rakyat semacam itu, kita masih punya satu harapan pada aparat penegak hukum yang bisa menutup lakon sandiwara negeri kita dengan ending yang memuaskan. Kita yakin masih banyak aparat penegak hukum kita—jaksa, polisi, hakim---yang bekerja dengan hati dan mata keadilan untuk kebenaran. Karena itulah, selagi aparat hukum bekerja, kita berharap tidak ada polemik yang hanya mengeruhkan suasana. Rakyat sudah muak dengan sandi-wara, apalagi dibumbui dengan komentar yang makin membi-ngungkan.

Sekali lagi, kita berharap seluruh perangkat penegak hu-kum kita bekerja lebih keras un-tuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan dari kasus-kasus korupsi yang penuh misteri di negeri ini. Aparat penegak hukum dambaan rakyat adalah aparat hukum yang benar-benar menjadi wasit yang berani, te-gas dan adil. Hanya oleh aparat hukum yang adillah, diharapkan bisa memulihkan lunturnya ke-percayaan rakyat pada pemerin-tahnya. (hpk/pas)


LAPORAN UTAMA8

Ada apa dengan negeri ini? Tersangka Komjen (Pol) BG tetap dicalonkan sebagai Kapolri meskipun te-lah berstatus hukum sebagai tersangka. Bahkan DPR telah me-lakukan fit and proper tes. Tinggal selangkah lagi, yakni persetujuan paripurna DPR, maka BG bakal menjadi Ka-polri menggantikan Jenderal (Pol) Drs. Su-tarman.

Lebih parah lagi di Suma-te ra Utara HR dilantik seba-gai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara walaupun statusnya sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Medan.

Kedua kasus hukum ini adalah cerminan dan ujian komitmen politik hukumnya pemerintahan Jokowi atas revolusi mental bidang hu-kum. Proses pencalonan Ka-polri yang terus melangkah dan pelantikan Sekdaprovsu membuktikan penghargaan atas etika dan hukum sedang mengalami demoralisasi etika dan hukum yang semakin parah. Intinya, proses pen-calonan Kapolri tak berhenti dan pelantikan Sekdaprovsu, memantulkan bahwa wajah hukum dan etika telah mati suri.

Kedua peristiwa itu secara pasti merupakan tamparan keras bagi penegakan hu-kum. Pemerintahan Jokowi sejatinya mendudukkan hukum sebagai panglima. Jika, seseorang telah men-jadi tersangka atau terdakwa secara etis tidak pantas lagi dipertahankan sebagai pejabat publik. Mempertaha-kan pejabat publik yang ber-masalah secara hukum secara sistematis berarti pemerintah mempertontonkan dagelan dan akrobatik hukum. Peme-rintah melakukan degradasi moralitas, etika dan hukum dalam pengelolaan sistem pemerintahan yang buruk. Bagaimanapun ini menunjuk-

Revolusi Mental Mati Surikan persoalan krisis integritas pada lembaga pemerintahan. Moralitas, etika dan hukum seperti dikantongi bahkan dicampakkan ke dalam tong sampah.

Jangan salahkan, jika muncul asumsi pemerintah menunjukkan perilaku ‘tran-saksional’ dan itu menanda-kan revolusi mental di bidang hukum telah berada di bibir jurang kegagalan. Penegakan hukum di negeri ini seperti berada di tubir jurang kega-galan. Ungkapan kasus yang melanda birokrasi pemerin-tahan semakin membuktikan hukum tidak berjalan karena lembaga yang mesti menga-walnya malah korup dan diisi oknum penegak hukum dengan moral tercela.

Sejatinya, jabatan Kapolri atau jabatan public lain harus dibebaskan dari sanderaan kasus hukum. Demoralisasi penegakan hukum akan se-makin membuat Indonesia terjerumus ke dalam kega-galan reformasi yang sudah diperjuangan sebelumnya.

Revolusi mental harus disertai dengan perbaikan mental dan perilaku penegak hukum dan birokrasi yang lebih amanah. Defisit moral penegak hukum dan birokra-si pemerintahan tak cukup diteriakkan melalu wacana belaka, tetapi diawali dengan terobosan berani dari peme-rintah. (Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK).

Oleh : Dr. Farid Wajdi, SH, M. Hum


Nama lengkap : Muhammad Yusni, SHTempat tanggal lahir : Medan, 6 Juni 1960Pendidikan terakhir : Sarjana Hukum Perdata Universitas Airlangga Surabaya Lulus tahun 1984Nama Isteri : SofianiAnak : M. Faizal, Dwirahmawati, Indriani Nisfu Laili Fanni Kusuma WardaniRiwayat Tempat Bertugas dan Jabatan

1. Kepala Kejaksaan Negeri B Singkil-20012. Kepala Kejaksaan Negeri B Sampang - 20013. Kepala Kejaksaan Negeri A Kepanjen - 20024. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Bali - 20045. Kasubdit Pam Distribusi dan Perdagangan6. Direktur Ekonomi pada Jamintel Kejagung RI7. Asisten Intelijen Kejati Sumut 2007-20088. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh- 20089. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta - 2010

10. Kepala Kejaksaan Tinggi B Aceh -201011. Direktur II Jamintel Kejagung RI - 201212. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sejak 28 Mei 2014

9PROFILE

Begitu menginjakkan kaki di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, langkah awal yang dilakukan Muhammad Yusni adalah melakukan pembena-han ke dalam, turun ke daerah dan melakukan pembenahan terkait dengan masalah disiplin, tugas-tugas dan kasus-kasus yang ditinggalkan pejabat lama.

Seiring waktu berjalan, Muhammad Yusni juga sudah beberapa kali turun ke daerah, seperti peresmian kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangururan-Samosir, mengunjungi Kejari Gunung Tua, Kejari Rantauprapat, Padangsidimpuan dan Sibolga. Kemudian mengunjungi Kejari Stabat dan Binjai.

“Secara bertahap akan mengunjungi daerah lainnya di Su-mut. Karena, kunjungan ke daerah memiliki efek positif. Antara lain bisa mengetahui langsung apa yang terjadi di Kejari-Kejari daerah, apakah masalah administratif, masalah barang bukti atau permasalahan lainnya,” paparnya.

Kalau hanya mereka yang datang melapor, lanjutnya bia-sanya akan melaporkan yang baik-baik saja. Dengan turun langsung ke lapangan, pasti akan menemukan permasalahan-permasalahan. Antara lain menemukan barang bukti yang seharusnya dilelang dan dikembalikan, tapi masih ada di kantor Kejari.

Ada beberapa cara yang akan dilakukan untuk membenahi beberapa Kejari yang mengalami kendala di lapangan. Pertama, kata M Yusni diadakan pertemuan dengan para Kajari dari berbagai daerah untuk hadir di Kejatisu dan melakukan rapat untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi Kajari.

Kedua, pada saat kunjungan ke daerah, ditemukan ada masalah, maka pada saat itu juga akan dicari solusinya. Ka-rena, biasanya ada Standart Operational Procedure (SOP) yang mengatur, Perda, kearsipan dan barang bukti sudah ada aturannya.

“Kemudian inspeksi dan pengawasan juga harus dilakukan, di akhir tahun dilakukan evaluasi. Sepanjang perjalanan sebelum dilakukan evaluasi, perlu juga di-lakukan monitoring,” tandasnya.

Menurut ayah dari 4 anak ini, daerah itu ujung tom-bak. Karena ujung tombak yang lebih banyak berperan dalam penuntasan permasalahan korupsi, termasuk pidana umum dan pidana khusus. Itu sebabnya, daerah itu harus diperkuat dan di-support.

Kejaksaan sesungguhnya tidak hanya menangani permasalahan-permasalahan korupsi saja, tapi juga permasalahan pidana umum, Datun dan kasus lainnya. Pandangan masyarakat kepada institusi Kejaksaan san-gat melekat dengan masalah-masalah korupsi.

“Kita tidak bisa menghindari itu,” tegasnya.Terkait dengan penegakan hukum di Sumut, lulusan

Fak Hukum Unair Surabaya ini menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat sangat mendukung Kejaksan dalam menuntaskan permasalahan-permasalahan hukum termasuk korupsi. Karena, permasalahan hukum tidak hanya tanggungjawab penegak hukum saja.

Penegakan hukum juga tidak hanya dari penindakan (represif) tapi juga perlu melaku-kan upaya pencegahan (preventif). Apabila kedua cara ini berhasil maka akan kelihatan hasilnya. Tindakan represif terkadang belum membuat efek jera bagi pelaku, maka cara terbaik adalah upaya pencegahan. pa/jam

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Muhammad Yusni :

Daerah itu Ujung Tombak


BERITA10

Kepala Kejak-saan Tinggi Sumut Mu-

hammad Yusni SH mengadakan kun-jungan kerja ke Ka-bupaten Langkat sekaligus membuka seminar pemahaman tentang hukum di Ruang Pola Pemkab Langkat, Kamis (8/1). Kunjungan singkat Kajatisu disambut Bupati H Ngogesa Sitepu SH dan Kajari Stabat Henderi SH MH.

Di hadapan Kejatisu beserta jajarannya, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH mengata-kan tidak dapat dipungkiri, be-berapa permasalahan hukum dialami PNS, semua itu tidak terlepas dari kurangnya pema-haman tentang hukum.

Lebih lanjut H Ngogesa menyampaikan kegiatan ini merupakan pelajaran yang berharga, oleh karena itu, harus dapat menjadi motivasi dan pemahaman dalam me-laksanakan tugas, sehingga kita tidak akan pernah takut berbuat jika perbuatan terse-but kita yakini adalah sebuah kebenaran serta jangan lagi ada PNS maupun SKPD beru-rusan dengan hukum.

“Saya berharap, tidak seorangpun PNS atau kepala

Kepala Kejatisu Kunjungan Kerja ke Langkat

SKPD khususnya yang kem-bali berurusan dengan per-masalahan hukum yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan jabatan ke de-pannya,” harap H Ngogesa.

Sementara Kejatisu Mu-hammad Yusni SH MH menyam paikan bahwa Langkat adalah kabupaten pertama yang dikunjungi dalam rangka menyampaikan pencerahan dan pemahaman tentang kedudukan dan permasala-han hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai Aparatur Negara dan pelaya-nan terhadap masyarakat yang dianggap strategis baik dalam pengambilan kebijakan mau-pun pelaksanaan pengelolaan fasilitas dan anggaran negara atau daerah. cp/hms


11BERITA

Kepala Kejak-saan Tinggi

Sumatera Utara (Ka-jatisu), Muhammad Yusni kunjungan kerja ke Kota Binjai, guna mensosialisasi-kan upaya penega-kan hukum tindak pidana korupsi di Pendopo Umar Baki Jalan Veteran Ke-lurahan Tangsi Ke-camatan Binjai Kota, Kamis (8/1) lalu.

“Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, saya menghimbau mari kita se-lamatkan anak bangsa dari bahaya korupsi,”tegas Yusni saat memberikan sosialisasi.

Dia menjelaskan, korupsi terjadi akibat kurangnya ke-sadaran hukum di masyarakat, ada beberapa penyebab terjadi korupsi antara lain kelemahan penegak hukum, membuka peluang karena kerja yang lambat, gaji ren-dah, peluang terbuka, kesen-jangan gaji, rendahnya etika dan masyarakat lebih meng-hormati orang yang memiliki harta.

Upaya dan pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari tindak pindana korupsi, yaitu harus melaku-kan pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi agar

para pejabat pemerintahan ta-kut untuk melakukan korupsi, melakukan penegakan hukum yang tegas serta menjalankan fungsi dan undang-undang yang berlaku.

Saat ditanya mengenai jumlah kasus pada 2014 yang sudah ditangani Kajatisu, Yus-ni mengatakan untuk 2014 Kajatisu menangani sebanyak 21 perkara penyidikan dan penyelidikan sebanyak 133.

Dia berharap, pada 2015 akan terus meningkatkan ki-nerja guna memberantas tin-dak pidana korupsi khususnya di Sumatera Utara.

Walikota Binjai, HM Idaham mengapresiasi kunjungan kerja Kajatisu ke Kota Binjai. Idaham berharap, dengan kunjungan kerja Kajatisu da-pat membawa kebaikan yang positif bagi masyakarat, me-nambah wawasan dan memo-tivasi seluruh pemerintahan di jajaran Pemerintah Kota Binjai, demi terciptanya pemerinta-han yang bersih.

“Dengan kunjungan kerja Kajatisu ini, kita berharap

Kejatisu Sosialisasi Penegakan Hukum di Kota Binjai

bisa menekan pelanggaran-pelanggaran hukum serta mendukung penegakan hukum dengan cara mem-bangun pemerintahan yang baik untuk membangun Kota Binjai,” tegas Idaham.

Al Ustaz, Amhar Nasution dalam ceramahnya menga-takan, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di dunia, sebagai manusia harus menyadari kehidupan itu tidak kekal dan kematian pasti akan datang.

“Jika manusia mengingat kematian, sudah pasti mereka akan takut berbuat dosa, salah satu menghindari dosa yaitu jangan melakukan ko-rupsi,” ucap Amhar.

Ada tiga hal yang harus dibangun pemerintah dengan masyarakat, pertama solid, pemerintah punya loyalitas dengan masyarakat, kedua servis, pemerintah harus dapat mengetahui apa yang menjadi kemauan masyarakat dan yang ketiga simpel dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. cp/hms

Rombongan Kajati Sumut diterima Walikota Binjai HM Idaham

BERITA12


Kasus kredit fiktif Koperasi Karyawan (Kopkar) Pertamina yang sempat tersendat, digeber lagi. Tim penyidik Kejatisu bahkan mela-kukan penggeledahan di Kantor Koperasi Pertamina UPMS I Medan, Senin (19/1) sore.

“Tadi pagi sekira pukul 9 sampai jam 2 siang, tim penyidik mela-kukan penggeledahan di Kantor Koperasi Pertamina,” jelas Kepala Seksi Penerangan dan Hukum, Chandra Purnama, Senin (19/1) sore. Penyidik membawa sejumlah dokumen serta data untuk meleng-kapi berkas penyidikan.

“Dari penggeledahan itu kita ada membawa dokumen-dokumen serta data yang penting untuk berkas,” ujarnya. “Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Bank dan koperasinya. Jadi nantinya doku-men-dokumen dan data yang kita bawa itu akan kita sinkronkan den-gan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa,” tambahnya.

Sementara itu, Humas Pertami-na Regional I Brasto Galih Nugroho menyampaikan “Iya memang betul

ada penggeledahan,” jawabnya saat dikon-firmasi melalui pesan singkat.

Dalam kasus ini, telah ditetapkan tiga orang tersangka yakni, Khaidar Aswan (Kepala Kopkar Pertamina UPMS-1 Medan) dan dua tersangka lain dari pihak BRI Agro yakni Kepala Cabang Pem-bantu (KCP) BRI Agro S Parman, Sri Muliani dan Account Officer (AO) BRI agro S Parman Bambang Wirawan.

Kredit fiktif ini bermula dari aksi para tersangka yang melakukan pemberian kredit karyawan kepada karyawan PT Pertamina Medan melalui koperasi karyawan Pertami-na UPMS-1 Medan dengan menga-jukan fasilitas kredit kepada Bank BRI Agro sebesar Rp25 miliar pada tahun 2015. Banyak ditemukan keganjilan diantaranya pemalsuan dokumen legalitas, tanda tangan hingga slip gaji.

Para tersangka diduga melaku-

Kejatisu Geledah Koperasi Pertamina Medan

kan kredit fiktif dengan memalsu-kan dokumen, legalitas, individu atas beberapa debitur berupa KTP. Dari sesuai pemeriksaan Kepala cabang pembantu (KCP) dan pen-gakuan AO KCP, pihak Bank tidak melakukan verifikasi dokumen kredit.

Selain itu, slip gaji juga tidak disahkan oleh pejabat yang ber-wenang di Pertamina dan hanya dibubukan stempel koperasi karyawan, kemudian form pembu-kaan tabungan tidak diisi dengan lengkap dan tidak ditandatangani oleh debitur. cp/hms

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Sumut) melaku-kan penangkapan terhadap ter-sangka Jusman Situmorang Kabid Pengairan PU Kab. Samosir selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kamis (08/01/2015).

Demikian dikatakan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Chandra Purnama kepada Tim Redaksi Website Kejagung RI via telepon selulernya, Jumat (09/01/2015).

Chandra mengungkapkan, tersangka ditangkap terkait dugaan tindak pidana korupsi penyim-pangan dalam realisasi pelaksanaan

anggaran bantuan dana bawahan Provinsi Sumatera Utara TA.2008 sampai dengan tahun anggaran 2010 yang dikelola oleh SKPD Pem-kab Samosir terkait Pembangunan Proyek Daerah Irigasi Bendungan Siuntulon Kec. Nainggolan Kab. Samosir.

“Tim Penyidik menangkap Jus-man di rumahnya jalan rajawali 1 No. Mm 5 Perumnas Mandala Medan pukul 15.30 wib yang sebe-lumnya diintai di alamat rumahnya juga di jalan Blibis, Medan,” terangnya.

“Kini tersangka (JS) ditahan di Rutan Klas IA Tanjung Gusta Medan hingga 20 hari ke depan,” jelasnya.

Sementara untuk dua tersangka lainnya yakni Manigor Situmorang selaku Anggota PHO dan Sotar Na-deak selaku Ketua Tim PHO, belum dilakukan pemanggilan.

“Segera kita lakukan pemanggi-lan terhadap dua tersangka lain-nya,” imbuhnya.

Untuk diketahui, tersangka dikenakan Pasal 2, 3, 9 UU 31 Ta-hun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaima-na diubah dengan UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana dengan an-caman maksimal 20 tahun penjara. cp/hms

Kejati Sumut Tangkap Tersangka PPTK Kasus Proyek Daerah Irigasi Bendungan Samosir

13BERITA


Dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) senilai Rp.45 miliar di RSUP H. Adam Malik Medan, terus dikejar. Dasar itulah, Selasa (20/1), penyidik Kejatisu menggeledah rumah sakit milik kementrian kesehetan itu. Penyidik mengobok-obok sejumlah ruangan, mencari data dan dokumen soal dugaan ko-rupsi dana alkes yang bersumber dari APBN-P tahun 2010 lalu.

Hasilnya, penyidik menyita dua koper dokumen-dokumen terkait kasus itu. Pantauan di lokasi, penggeledahan dilakukan mulai pukul 10.00 Wib. Penyidik yang berjumlah enam orang tersebut langsung memasuki RSUP Adam Malik, dan menuju ke ruang direk-tur utama dan ruangan-ruangan direksi.

Kasi Penerangan dan Hu-kum Kejatisu, Chandra Purnama, menga ku penggeledahan dilaku-kan untuk menindaklanjuti peny-idikan. “Tim penyidik sebanyak 6 orang ketua tim penyidik, Rehulina Purba. Penggeledahan mulai dari tadi pagi jam 10 sampai jam 3 mela kukan penggeledahan,” je-lasnya, Selasa (20/1) sore.

Dijelaskan Chandra, penyidik memerlukan sejumlah dokumen terkait proses penawaran, pelela-ngan sampai penetapan pemenang proyek tersebut. Dimana dalam kasus ini ditemukan adanya mark up (penggelembungan) harga alkes yang didatangkan ke RSUP Adam Malik

“Penggeledahan dilakukan untuk pengumpulan dokumen-dokumen dan data-data sebanyak 21 item untuk penambahan berkas

Kejatisu Geledah RSUP H Adam Malik Terkait Dugaan Korupsi Alkes

di penyidikan,” ujarnya tanpa memberitahukan detail dokumen yang dibawa tersebut. Kemudian setelah itu dokumen serta data yang diperoleh akan dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi. “Sebelumnya kita sudah periksa beberapa orang saksi, dan nantinya keterangan saksi tersebut kita sinkronkan dengan data yang kita dapat dari penggeledahan terse-but,” ungkapnya.

Sebelumnya penyidik telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Yakni Direktur Utama RSUP H Adam Malik Medan, Azwan Hakmi Lubis (AHL) yang saat ini menjabat Ketua PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Selu-ruh Indonesia) Sumut. Lalu, Hasan Basri, Kabag Hukum dan Organisasi RSUP H. Adam Malik Medan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Mar-wanto Lingga (ML) selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Tahun 2010 dan KRRS yang men-jabat Direktur PT. NBP selaku pihak rekanan.

Menurut Chandra kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak 23 Oktober 2013. Bersamaan

dengan itu, penyidik menetapkan mereka sebagai tersangka. Dugaan korupsi ini dilakukan para tersang-ka dengan cara melakukan mark-up anggaran yang tertuang dalam HPS (Harga Perkiraan Sementara).

Dimana harga pasaran dan spe-sifikasi alat kesehatan, mengarah pada produk/ merek tertentu.

“Modus dalam kasus itu yakni dengan melakukan mark up pengadaan Alat Kesehatan, yakni dengan melakukan kemahalan atas harga yang tertuang dalam Harga Perkiraan sementara mencapai Rp45 miliar. Mereka melakukan mark-up pembelian Alkes dengan harga prasana dan spesifikasi alat kesehatan yang mengarah pada produk atau merk tertentu,” sebut Chandra.

Sementara itu, dua pejabat di RSUP H Adam Malik Medan juga telah diperiksa dalam perkara itu diantaranya mantan Kabid Penun-jang Medis Purnamawati yang saat ini menjabat Dirut SDM RSUP H Adam Malik Medan dan Samsudin Angkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSUP H Adam Malik Medan 2010. cp/hms

BERITA14


Dalam kunjungan kerja tersebut, usulan diadakannya Pe ngadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) di kabupaten/kota, tidak hanya di Medan.

Junimart Girsang, dari Komisi III DPR RI mengatakan, pihaknya bersama dengan Komisi X mela-kukan kunjungan kerja (kunker) ke Kejatisu dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran.

Dalam hal tersebut, kepada Kepala Kejatisu, M. Yusni, menu-rutnya, mengingat luasnya wilayah di Sumatra Utara, banyak jaksa yang kemudian tidak bekerja den-gan maksimal lantaran sudah sam-pai di Medan dalam kondisi lelah.

“Bisa dibayangkan jika untuk menyidangkan perkara korupsi di Medan harus menempuh 8 jam, jaksa tidak akan maksimal ber-sidang kalau sudah kecapaian, bagaimana pula yang dari Nias, makanya kita perlu mewacanakan Pengadilan Tipikor di Kabupaten/Kota,” katanya.

Apalagi dengan jumlah Kejari mencapai 25 ditambah lagi dengan 12 Cabang Kejari (Cabjari), men-unjukkan besarnya pekerjaan dari Kejatisu dalam menangani perkara-perkara kemudian menyidangkan-nya di Pengadilan Tipikor Medan.

“Tadi juga muncul tentang bagaimana Cabjari bisa menjadi Kejari, tapi memangg masih ada hambatan dalam penanganan perkara-perkara terkait anggaran, dan itu akan kami masukkan dalam rapat di komisi III, bagaimana pen-ganggaran di Kejaksaan di Indo-nesia bisa bekerja secara maksimal dan profesional. tanpa ada inter-

vensi dari pihak lain,” katanya.Dia menambahkan, tentang

Pengadilan Tipikor tidak hanya menjadi persoalan di Sumut, mel-ainkan di Kejaksaan di Indonesia. “Sumut memiliki persoalan yang unik dalam hal waktu dan tempat,” katanya.

Hadir dalam kunker tersebut, Anggota Komisi X, DPR RI, Sofian Tan menyoroti tentang anggaran pendidikan yang 20% yang mana dari besarnya anggaran tersebut seharusnya bisa meningkatkan SDM masyarakat. “Bahwa dana bantuan operasional sekolah (BOS) harus sampai ke tangan yang tepat, begitupun data yang digunakan juga harus valid,” katanya.

Kasus Penyiksaan PRTTerkait kasus dugaan penyik-

saan dan pembunuhan pembantu rumah tangga (PRT)pihaknya ber-encana mengunjungi lokasi dengan

berkoordinasi dengan pihak Polda Sumut dan Kejatisu.

Menurutnya, kasus ini harus menjadi titik awal bahwa me-ngungkap kasus serupa lainnya karena kemungkinan ada banyak kasus lainnya yang belum terung-kap. “Kami akan mempertanyakan-nya ke Polda Sumut, apa progres-nya, bagaimana penanganannya dan apa motivasinya. Ini juga soal ini juga terkait dengan Disnaker dan saya yakin, ini tidak hanya di Jalan Beo. Tapi juga ada di tempat lain. Ini menjadi pr bagi Polda dan Kejaksaan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Suma-tra Utara, M. Yusni mengatakan, pihaknya setuju jika Pengadilan Tipikor dibentuk di daerah. Namun bagamanapun yang menjawab hal tersebut adalah dari pihak kehaki-man. “Kalau kami dari kejaksaann setuju aja, yang menjadi persoalan kan selama ini di sumber daya ma-nusianya, mengingat hakim tipikor perlu keahliian khusus dan kare-nanya selama ini masih ada hakim ad hoc,” katanya. cp/hms

Komisi III DPR RI Kunker ke Kejatisu Usulkan Pengadilan Tipikor di Daerah

Komisi III dan X DPR RI reses ke kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, Senin (15/12). Hasil reses/kunjungan kerja tersebut nantinya akan dibawa ke rapat dengar pendapat di DPR RI.

15BERITA


Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Kope-rasi PDAM Tirtanadi Sumatra Utara (Sumut), setelah mene-rima pelimpahannya dari Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Rekrimsus) Kepoli-sian Daerah Sumut, terkait kasus dugaan korupsi dana rekening air pelanggan PDAM Tirtanadi Sumut tahun 2012 senilai Rp 5 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan, Haris Hasbullah mengatakan pe-limpahan tersangka ini, setelah pihaknya menyatakan berkas perkara milik Subdarkan Siregar lengkap (P-21) pada bulan lalu.

”Hari ini kita terima berkas bersama tersangka dari Polda Sumut untuk selanjutnya dise-rahkan ke Pengadilan Tipikor

Medan,” katanya kepada warta-wan, Senin, (19/1).

Dalam kasus ini, Subdar-kan diduga terlibat melakukan tindak pidana korupsi dengan mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi Sumut Azzam Rizal. Selain itu, Penyidik Tipikor Polda Sumut dalam berkasnya, tersangka juga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Kasus sama seperti pertama. Bedahnya penyidik memasangkan TPPU untuk ter-sangka ini,” ujar Haris.

Kemudian, untuk menyi-dangkan Subdarkan Siregar di Pengadilan Tipikor Medan, pihak Kejari Medan sudah men-unjuk jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejatisu dan Kejari Medan.”Untuk kordinator jak-sanya Netty Silaen dibantu dari kita dan Kejatisu,” ujarnya.

Subdarkan Siregar dijerat pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe-rantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta Pasal 5 dan pasal 6 ten-tang tindak pindana pencucian uang (TPPU).

Selanjutnya, pihak Kejari Medan menitipkan tersangka ke rumah tahanan (Rutan) Klas IA Tanjung Gusta Medan untuk 20 hari ke depan.”Kita titipkan ke Rutan sembari berkas disiapkan kembali untuk dilimpahkan ke Pengadilan,” sambungnya lagi.

Selain Subdarkan Siregar, Penyidik Tipikor Polda Sumut juga menetapkan Dirut PDAM Tirtanadi Sumut Azzam Rizal. Di mana, mantan orang nomor satu di PDAM Tirtanadi Sumut itu sudah divonis dengan huku-man 6 tahun penjara. cp/hms

Dugaan Korupsi di PDAM Tirtanadi SumutKejari Medan Tahan Subdarkan

Tersangka Korupsi Bendungan Siuntolon, Tobasa, Akhirnya Ditahan KejatisuKejaksaan Tinggi Sumatera

Utara (Kejati Sumut), Senin petang (26/1/2015), melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi pembangunan irigasi dan bendungan Siunto-lon, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Manogar Situmorang.

Ketua Tim Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) itu, langsung digiring ke Rutan Klas IA Tanjung Gusta Medan.

Manogar diduga terlibat proyek yang bersumber pada Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut tahun 2008-2010 senilai Rp2,5 miliar. Tim penyidik menahan tersangka setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan dan cek kesehatan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Chandra Purnama mengatakan,

sebelumnya Manogar Situmo-rang menyerahkan diri setelah penasehat hukumnya meng-hubungi tim penyidik.

Penahanan itu dilakukan, kata Chandra, setelah sebel-umnya tersangka tiga kali man-gkir saat dipanggil penyidik. “Karena

tidak memenuhi panggilan pada tahun lalu sebanyak 3 kali, tidak pernah hadir,” jelasnya.

Selain itu, tambah Chandra, pihaknya juga

Menangkap ketua PHO/ dan FHO Sotar Nadeak. Dia ditangkap di rumahnya di Pangururan Kabu-paten Samosir.

Namun, saat di-lakukan pemerik-

saan kondisi kesehatan tersang-ka menurun, lalu dibantarkan ke RSUP H Adam Malik Medan.

“Untuk tersangka SN setelah melakukan pemeriksan keseha-tan, yang bersangkutan dibawa ke RSUP Adam Adam Malik karena kesehatannya tidak memungkin untuk dilakukan penahanan,” jelasnya. cp/hms

LINTAS KEJARI16


Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan ber-sama penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta akan melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi alat-alat kese-hatan (Alkes) RSUD. dr Pringadi Medan. Pasalnya, masih banyak terdapat kekurangan berkas perkara (P-19) yang harus diberikan pe-tunjuk langsung oleh pihak kejaksaan.

Menurut keterangan kepala seksi (kasi) Intel Kejari Medan, Erman Rudianto menyatakan berkas perkara kasus korupsi RSUD. dr Pirngadi Medan kembali dipulangkan kepada penyidik untuk dilengkapi.

“Pekan lalu dikirim kepada kita, setelah kita lakukan pe-nelitian berkas masih terda-pat kekurangan jadi kita kem-bali lagi,” kata Rudi kepada wartawan, Kamis (15/1) sore.

Kasus korupsi yang berasal bersumber dana dari Direk-torat Jendral (Dirjen) Bina Upaya Kesehatan Kemen-terian Kesehatan RI tahun anggaran (TA) 2012 senilai Rp2,5 miliar dengan keru-gian negara mencapai Rp.1,1 Milyar ini, belum juga tuntas.

Penyeledikan yang dilakukan Polresta Medan sudah me-nelan waktu 1 tahun lebih. Namun, berkas perkara tak kunjung lengkap atau P-21.

Atas hal itu, Kejari Medan berinsiatif untuk melakukan gelar perkara bersama untuk memberikan petunjuk teknis secara langsung, agar pe-nyidik mampu melengkapi berkas perkara kembali.

“Mau ekspos sama peny-idik Polresta Medan, pekan depan, supaya penyidik me-menuhi unsur dan melengka-pi kembali berkas perakara,” tuturnya.

Tampaknya, Penyidik Polresta Medan ‘kewalahan’ untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dimana, sudah beberapa kali jaksa mengem-bali berkas perkara itu untuk dilengkapi. Namun, setelah dilengkapi diajukan kembali terus terdapat kekurangan materi berkas.”Dengan eks-

Korupsi Alkes RSU Pirngadi

Kejari dan Polresta Medan Akan Gelar Perkara Bersama

pos ini memudahkan penyi-dik untuk melengkapi berkas lah,” tandasnya.

Sebelumnya, 6 Mei 2014, berkas dikembalikan. Ke-mudian, 6 Juni 2014 dikem-balikan lagi dan terakhir pekan lalu. Berkas perkara dikembalikan milik atas nama Drs. Aspen Nawawi selaku rekanan dari PT.Indo Farma Global Medica, Sukartik SST, Kasubag RSUD Dr. Pirngadi dan Pejabat Pembuat Komit-men (PPK) dan Tamsir Ari-tonga selaku sub kontrak dari PT. Graha Agung Lestra.

Selain tiga tersangka, ter-dapat 5 tersangka lain yang terlibat dari kelima tersangka itu salah satunya Mantan Di-rektur utama (Dirut) RSUD. dr Pirngadi Medan, Amran Lubis ikut terlibat. Amran dalam kasus ini menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). bs/pas

17LINTAS KEJARI


Kejaksaan Negeri (Kejari) Rantauprapat memusnahkan barang bukti narkoba hasil kejahatan dalam kurun waktu 2012-2014. Pemusnahan narko-ba senilai Rp 1 miliar lebih itu, dilakukan dengan cara dibak-ardi halaman kantor Kejaksaan setempat, Rabu (14/1)

Barang bukti narkoba yang dimusnahkan itu, yakni, sabu seberat 1070,32 gram, Ganja sebanyak 66.826,56 gram serta 142 butir pil ekstasi, dengan total narkoba sitaan ditaksir mencapai Rp 1 miliar lebih.

“Barang bukti yang dimus-nahkan itu, merupakan hasil kerja kami yakni, Kepolisian, Ke-jaksaan dan Pengadilan selama kurun waktu 2012-2014,” kata Kajari Rantauprapat, Hermon Dekristo melalui Kasi Tindak Pidana Umum Allan Baskara didampingi Humas Kejari Ran-tauprapat, AP Frianto Naibaho.

Allan Baskara menerangkan, barang bukti itu dihancurkan setelah proses hukum para

terpidana memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht). “ Seluruh barang bukti itu dari 401 terpidana yang sudah me-miliki hukum tetap,” tegasnya.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Teguh Yuswardhie di sela-sela acara pemusnahan barang bukti narkoba itu mengakui, Kabu-

paten Labuhanbatu telah masuk zona merah peredaran narkoba.

“75 persen tahanan kita adalah tersangka narkoba. Labuhanbatu merupakan uru-tan ketiga se Sumatera Utara dan sudah masuk zona merah peredaran narkoba,” ungkap Kapolres. bs/pas

Kejari Rantauprapat Musnahkan Narkoba

DIMUSNAHKAN: Kejaksaan Negeri (Kejari) Rantauprapat memusnahkan barang bukti narkoba hasil kejahatan dalam kurun waktu 2012-2014, yang ditaksir mencapai Rp 1 miliar lebih.

Kajati Sumut Berikan Pembinaan Hukum di Kanwil KemenagsuKepala Kejaksaaan Tinggi Su-

matera Utara Muhammad Yusni, SH,MH memberikan materi pembi-naan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Su-matera Utara di Aula Kanwil Keme-nagsu, Senin 19 Januari 2015.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementeri-an Agama Provinsi Sumatera Utara Drs.H.Tohar Bayoangin, M.Ag, pejabat eselon III dan IV serta selu-ruh ASN Kanwil Kemenagsu.

Kakanwil Kemenagsu dalam sam bu tannya mengucapkan terima kasih kepada Kajati Sumut karena sudah bersedia hadir meme nuhi undangan untuk memberikan penyu luhan hukum kepada ASN Kanwil Kemenagsu, semoga dengan kegiatan ini ASN Kanwil Kemenagsu dapat menambah ilmu pengetahuan serta mengerti den-

gan hukum.Kajati Sumut saat menyampai-

kan materinya berjudul Strategi Kejaksaan Tinggi Sumut dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak PidanaKorupsi dan Perdata dan tata Usaha Negara menyampai-kan bahwa kejaksaan mempunyai kedudukan yang sentral dalam penegakan hukum diantaranya sebagai pengen dali proses perkara dan satu-satu nya instansi pelak-sana putusan pidana yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Terkait dengan masalah korupsi, Muhammad Yusni mengatakan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain, melaku-kan percobaan, perbantuan/per-

mufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, memberi-kan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi diluar wilayah ne-gara RI, menghalangi pemeriksaan perkara korupsi, memberikan kete-rangan yang tidak benar dan saksi yang membuka identitas pelapor.

Dia juga menyampaikan bahwa permasalahan korupsi bukan hanya masalah Indonesia, tetapi sudah menjadi masalah seluruh bagsa di dunia.

Menurutnya ada beberapa faktor orang melakukan korupsi di-antaranya, penegakan hukum yang lemah, administrasi birokrasi yang membuka peluang seperti perizin-an, gaji rendah, peluang terbuka, kesenjangan gaji, rendahnya etika dan moralitas menghadapi godaan dan masyarakat lebih menghormati orang memiliki harta. cp/hms

BERITA KEJAGUNG18


Upaya Kejaksaan Agung dalam mem-

erangi korupsi di tanah air terus dilakukan dengan cara membentuk Anggota Satuan Tugas Khusus Pe-na nganan dan Penyelesa-ian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK). Anggota Satgassus P3TPK yang diambil sumpah dan dilantik di Sasana Baharud-din Lopa Gedung Kejaksaan Agung tersebut berjumlah 100 orang.

“Pembentukan ini adalah suatu bentuk betapa kejaksaan ingin berperan memerangi perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian dalam kenyataan yang kita saksikan dari waktu dan dari saat ke saat betapa tindak pidana korupsi telah berkembang me-luas begitu massif dan sistematis dan sangat menggurita,” kata Jaksa Agung RI, HM Prasetyo usai melantik anggota Satgas-sus dalam jumpa persnya, Kamis (08/01/2014).

“Kini tindak pidana korupsi sudah menyebar ke pelosok, di kabupaten kota hingga kecama-tan dan desa. Ini menjadi konsen kita bersama dan khususnya bagi jajaran kejaksaan,” tegas HM. Prasetyo.

HM. Prasetyo juga meny-ampaikan, demikian hebatnya dampak yang timbul akibat tindak pidana korupsi ini, me-mang kalau kita melihat terkesan memang tidak ada korban secara langsung dengan tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana lain, katakanlah kasus pencurian dan perampokan. Tapi sesungguhnya tindak pidana ko-rupsi yang dilakukan secara masif dan sistematis telah menimbul-kan kesengsaraan bagi kehidupan

rakyat dan merusak sendi-sendi bangsa serta juga merampas hak sosial masyarakat.

Dijelaskan HM. Prasetyo, kita juga sering mendengar bahwa para koruptor itu adalah pem-bunuh berdarah dingin, yang pada dasarnya tega merampas dan merampok kekayaan dan harta Negara yang pada giliran-nya bisa menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi rakyat.

“Saya menyatakan dan meng-ajak kita semua untuk selalu memerangi korupsi dan me-nuntaskan hingga akar-akarnya. Namun ini bukan tugas yang mudah, kita perlu dukungan dari masyarakat semua serta rekan-re-kan media untuk selalu bersinergi dalam mempublikasikan berita,” tukasnya.

Ditegaskan HM. Prasetyo, Sat-gasus dibentuk untuk memerangi korupsi dan mengatasi ini semua saya nyatakan bahwa mereka adalah satuan tempur kita yang nantinya mereka akan berfokus pada penanganan perkara-perka-ra korupsi dan tidak dibebani tugas lain. Cakupan tugasnya meliputi seluruh wilayah tanah air , dan mereka bisa di drop atau bisa diturunkan sesuai keperluan

dan diharapkan bisa mendorong tim yang berada di daerah yang di Kejati dan Kejari.

Lebih lanjut, HM. Prasetyo mengungkapkan Satgasus diben-tuk karena ingin meningkatkan intensitas penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ingin menjadi tuntutan dan harapan masyarakat. Sebenarnya kejak-saan sudah banyak menangani perkara tapi nampaknya itu be-lum cukup. Karena tindak pidana korupsi pun tidak kalah cepat dengan apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya kita membentuk Satuan Tugas Khusus sehingga nantinya diharapkan mereka ini akan bekerja full time untuk pen-anganan perkara korupsi.

“Kami jajaran kejaksaan hanya mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar tekad semangat dan niat kejaksaan akan diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Semua dilakukan agar demi masa depan bangsa dan Negara kita, anak cucu kita dan demi meningkatkan kesejahter-aan seluruh rakyat indonesia, semua mendukung dan semua ikut berpartispasi sedikit banyak akan meringankan beban tugas kejaksaan,” harapnya. bs/pas

Jaksa Agung HM. Prasetyo :

Satgassus P3TPK Siap Memerangi dan Menuntaskan Perkara Korupsi

19BERITA KEJAGUNG


Jaksa Agung Re-publik Indone-

sia H.M. Prasetyo, hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015 pukul 10.30 Wib bertempat di Sasana Baharuddin Lopa Kejaksaan Agung me lakukan pelanti-kan dan pengambi-lan sumpah Anggota Satuan Tugas Khusus Penangan an dan Pe-nyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK).

Acara pelantikan terse-but dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan R.I, Staf Ahli Jaksa Agung, para Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Kejaksaan Agung, beserta Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten berlang-sung khidmat.

Dalam amanatnya Jaksa Agung menyampaikan, pe-resmian, pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Satgassus P3TPK ini sebuah momen penting bagi kita se-mua, dianggap penting, karena pembentukan Satgassus P3TPK ini lebih dimaksudkan sebagai upaya strategis bagi Kejaksaan dalam rangka meningkatkan in-tensitas percepatan, keakurasian penanganan dan penyelesaian

perkara tindak pidana korupsi, yang diharapkan akhirnya akan bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap instansi kejak-saan.

Sebagaimana kita ketahui bersama tindak pidana korupsi telah berdampak luas, terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, karena ia bukan hanya merampas hak-hak ekonomi rakyat, tapi juga telah merampas hak-hak sosial, sep-erti antara lain pembangunan dan penyelenggaraan sekolah yang tidak sesuai dengan per-encanaan sehingga berdampak menurunnya mutu dan kuali-tas pendidikan. Infrastruktur yang mudah rusak, sehingga pada gilirannya menimbulkan masalah di bidang transportasi menjadikan harga-harga ko-moditas bahan pokok semakin meningkat yang membuat berat dan tingginya beban masyarakat. Sehingga sudah sewajarnya mendorong pema-haman bahwa tindak pidana ko-

rupsi adalah merupakan musuh bersama yang harus diperangi secara bersama-sama sampai ke akar-akarnya.

Satuan tugas khusus pen-anganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi (Satgassus-P3TPK) ini terdiri dari 100 (seratus) orang Jaksa terpilih yang dinilai memiliki kompetensi dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi, dengan komposisi :

- 15 (lima belas) tim penyidi-kan yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) orang ;

- 7 (tujuh) tim penuntutan yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) orang ; dan

- 1 (satu) tim eksekusi yang terdiri dari 4 (empat) orang.

Anggota Satgassus P3-TPK dibentuk berdasarkan Kepu-tusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep 001/A/Ja/01/2015 Tanggal 08 Januari 2015 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanga-nan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi. bs/pas

Jaksa Agung Melantik dan Mengambil Sumpah Satgassus P3-TPK

SOSOK20


Syamsir Harahap :

Jabatan Bendahara Itu Harus Punya Integritas

Syamsir Harahap, saat ditemui di kantor Ke-luarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA) Sumatera Utara di Jalan Kejaksaan Medan bercerita ban-yak tentang pengalamannya selama bertugas di institusi Kejaksaan.

Tahun 1981 sampai 1998, Syamsir Harahap bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Cabang Kejari Lubuk Pakam di Labuhan Deli sebagai staff kantor Cabang Kejari Lubuk Pakam.

Tahun 1999 pindah tugas ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Bendahara Kejatisu sejak tahun 1999 sampai pensiun di 2011.

Selama bertugas sebagai bendahara, menurut Syam-sir Harahap tidak mudah. Menjadi seorang Bendahara harus memiliki integritas dan kejujuran yang benar-be-nar teruji. Karena setiap hari berhadapan dengan uang.

“Pengalaman paling berharga selama bertugas se-bagai bendahara adalah ketika akan mengambil uang dalam jumlah yang sangat besar ke bank untuk gaji pegawai. Biasanya kita akan meminta pengawalan,” paparnya.

Kadang-kadang, lanjutnya walapun sudah dikawal ketat, perasaan takut dirampok orang tak dikenal selalu saja berkecamuk di dalam hati. Akan tetapi, begitu uang sampai dari bank ke kantor Kejatisu barulah perasaan akan tenang. Berhadapan dengan uang godaannya san-gat banyak. Kuncinya adalah jujur dan tetap mengem-ban tugas dengan baik. jam/pas.

Nama lengkap : Syamsir Harahap

Nama Isteri : Nurdiana Siregar

Anak : Alm. Junaidi H

Almh. Rini Khairani

Mulia Dermawan, SH

Fitri Handayani

Riwayat Tempat Bertugas dan Jabatan

1. Cabang Kejari Lubuk Pakam di Labu-

han Deli (1981-1998)

2. Bendahara Kejaksaan Tinggi Sumat-

era Utara (1999 - 2011)

3. Bendahara KBPA Sumut Periode

2011 - 2016.

21SOSOK


H. Amir Hamzah Lubis, SH :

Enam Tahun Menjabat Kabag Humas dan Sangat Dekat dengan Wartawan

Lulus dari Sekolah Hakim Djaksa (SHD) tahun 1965, H. Amir Hamzah Lubis diterima bekerja di institusi Kejaksaan dan langsung ditempatkan di Tebing Tinggi. Dua tahun bekerja di kota Lemang, Tebing Tinggi, Amir ditarik ke kantor Kejatisu di Medan (kantornya masih di Jalan Kejaksaan Medan tahun 1967).

Tahun 1967 pindah tugas ke Kota Kisaran dan mendapat predikat sebagai Jaksa. Sekitar tiga tahun di Kisaran, Amir Hamzah dipindahkan lagi ke Kantor Kejari Lubuk Pakam.

Berkarya beberapa tahun di Lubuk Pakam, tahun 1979 ayah dari 4 anak ini ditarik lagi ke kantor Kejatisu dan dipercaya sebagai Tim Pemeriksa Daerah Laksusda Sumut. Masuk dalam tim ini, Amir menangani per-masalahan politik tentang masalah Aceh Merdeka.

“Dalam menangani proses-proses hukum terkait dengan Aceh Merdeka, ada banyak suka dan duka yang saya alami pada masa itu,” paparnya.

Seiring waktu berjalan, tahun 1979 Amir melanjut-kan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Sumat-era Utara Jurusan Hukum Pidana. Tahun 1985, Amir berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum.

Di tahun yang sama, 1979 Amir Hamzah diangkat menjadi Kasi Pidum di Kejari Singkil Aceh Selatan. Ke-mudian di tahun 1988 pindah ke Banda Aceh sebagai Jaksa Pidana Khusus.

Selama 3 tahun bertugas di Banda Aceh, ada ban-yak kasus-kasus hukum terkait dengan masalah Aceh Merdeka. Tahun 1991 ditarik kembali ke Kejatisu seba-gai Jaksa biasa dan ditempatkan di Humas. Selama 6 tahun sampai pensiun, Amir Hamzah bertugas sebagai Kabag Humas dan sangat dekat dengan wartawan.

“Saya menjabat Kabag Humas sampai 6 Jaksa Tinggi bertugas di Kejatisu. Antara lain Anwar Jalil Prajarto, Suhanjono, Tjokordo Anton Suyata, Made Ran dan Agus Salim Amin,” katanya.

Kesibukannya saat ini adalah sebagai Ketua Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA) Sumut selama 5 tahun (2011-2016). Sebelumnya, aktif selama 6 tahun di BKM Al-Mukhtadin Koserna Medan.

“Bergabung dengan KBPA dan setiap Rabu kumpul di kantor KBPA membuat saya tetap bersemangat dan bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman pen-siunan lainnya,” paparnya. jam/pas.

Nama lengkap : H. Amir Hamzah Lubis, SHPendidikan : Sarjana Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara Lulus tahun 1985Nama Isteri : Almh. Sorta Tampubolon (Jaksa)Anak : Ardiansyah Lubis Dona Mirta Lubis Rahmad Surya Lubis Rudi Alfarid LubisRiwayat Tempat Bertugas dan Jabatan1. Kejari Tebing Tinggi (1965)2. Kejati Sumut (1967)3. Kejari Kisaran (Jaksa 1967-1970)4. Kejari Lubuk Pakam (1970 - 1979)5. Kejati Sumut (Pemeriksa Daerah Laksusda -1979)6. Kejari Singkil Aceh Selatan (Kasi Pidum - 1985)7. Kejati Banda Aceh (Jaksa Pidana Khusus-1988)8. Kejati Sumut (Kabag Humas - 1991)9. Ketua Keluarga Besar Purna Adhyaksa Sumut Periode 2011 - 2016.


LENSA FOTO22

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni meresmikan Kantor Kejari Pangururan-Samosir.

Ibu-ibu menemani isteri Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni Ny. Sofiani makan bersama tuan rumah di Samosir

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni mengunjun-gi Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli. Kunjungan

ini sekaligus untuk melihat langsung keberadaan kantor dan menam-pung aspirasi dari daerah.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni menggelar acara Pers Gathering dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni sosialisasi Anti Korupsi dalam rangka Hari Anti Korupsi se-Dunia di Bundaran

Majestik Medan. Sosialisasi ditandai dengan penempelan stiker ke kendaraan yang melintas.


23LENSA FOTO

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni kunjungan kerja ke Kota Binjai sosialisasikan upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni Muhammad Yusni kunjungan kerja ke Kota Binjai, guna mensosialisasikan upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Pendopo Umar Baki Jalan Veteran Kelurahan Tangsi Ke-

camatan Binjai Kota, Kamis (8/1) lalu.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni memberikan pengara-han di sekolah SMP dan SMA di Labuhan Deli tentang upaya penegakan hukum dan

sosialisasi anti korupsi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni bertemu dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Drs.H.Tohar Bayoangin,

M.Ag, di kantor Kanwil Kemenagsu-Medan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni foto bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Drs.H.Tohar Bayo-

angin, M.Ag, pejabat eselon III dan IV serta seluruh ASN Kanwil Kemenagsu.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni sosial-isasi Anti Korupsi dalam rangka Hari Anti Korupsi se-Dunia di depan

Kantor Kejaksaa Tinggi Sumatera utara-Medan

Foto-foto : Humas Kejatisu


OPINI24

Intelijen Tidak Ada MatinyaOleh : Nanang Sigit Yulianto, SH.MH

Semua itu demi menjaga hasil yang telah didapatnya, demi tanah tempat tinggalnya dan untuk melindungi dirinya dari hal yang tidak pernah dike-nal seperti musuh-musuh yang mengelilinginya. Jadi, setiap gerak langkah dan tindakan manusia sesungguhnya selalu didahului dengan kegiatan in-telijen.

Teknik intelijen sebetulnya mudah dilakukan setiap orang dalam kegiatannya sehari-hari. Hanya manusia umumnya tidak menyadari bahwa kegiatan manusia dalam mencari infor-masi, menyeleksi, mengelom-pokkan, menilai dan kemudian menetapkan tindakan apa yang akan diambil adalah merupa-kan proses intelijen (Y. Wahyu Suranto, Intelijen, Teori, Aplikasi dan Motorisasi, 208).

Defenisi intelijen menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara adalah pengetahuan, organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari infor-masi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan diri dalam rangka penegakan, peningkatan dan penanggu-langan stiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Sedangkan Intelijen Negara adalah penyelenggaraan in-telijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki we-wenang untuk menyelenggara-kan fungsi dan kegiatan intelijen

negara (Pasal 1 (2)). Penyeleng-gara intelijen negara terdiri atas Badan Intelijen Negara (BIN), Intelijen TNI, Intelijen Polri, Intelijen Kejaksaan dan Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerin-tah Non Kementierian (Pasal 9).

Menyimak Undang-undang Nomor 17 tahun 2011, maka kedudukan Intelijen Kejaksaan adalah sangat kuat karena merupakan bagian dari Inteli-jen Negara, setara dengan BIN, Intelijen TNI/Polri dan yang lainnya. Karena merupakan ba-gian dari Intelijen Negara maka tugas pokok Intelijen Kejaksaan sama dengan Intelijen Negara lainnya, yaitu menyelenggara-kan fungsi penyelidikan, penga-manan dan penggalangan. Namun secara khusus Intelijen Kejaksaan mempunyai fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka penegakan hukum.

Penegakan hukum yang manakah yang harus ditegak-kan oleh Intelijen Kejaksaan ? Sesuai dengan kedudukannya, Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang melak-sanakan kekuasaan negara dibidang pemerintahan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, maka hukum yang harus ditegakkan adalah seluruh aturan yang termuat dalam KUHP dan diluar KUHP (UU Tipikor, UU Perikanan, TPPU. Perpajakan, KDRT dan yang lainnya) sebagai bagian dari Intelijen Negara. Intelijen Kejaksaan tentunya mempunyai tugas pada pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan

Sejak manusia melangkahkan

kakinya ke bumi, manusia sebenarnya telam mempelajari dan melakukan teknikteknik intelijen sebagai sarana untuk mencari keamanan dan kehidupan yang insentif. Der Mund Moris dalam bukunya yang berjudul Ilmu Biologi (19620) menegaskan bahwa manusia telah belajar dari hewan tentang teknik pengintaian, pengawasan dan mematamatai.


25OPINIpenanggulangan setiap anca-man terhadap keamanan na-sional yang meliputi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Lalu dimanakah peran In-telijen Kejaksaan dalam rangka mendukung tugas-tugas Kejak-saan di bidang lain di lingku-ngan Kejaksaan ? Sesuai dengan SE Nomor 11 tahun 2013 dan petunjuk teknisnya, penyelidi-kan intelijen Kejaksaan diguna-kan untuk :

1. Supporting data/bahan keterangan terhadap per-masalahan khusus dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam.

2. Memberikan dukungan intelijen kepada bidang-bidang lain dilingkungan Kejaksaan RI.

Dibidang Ideologi Politik, melakukan penyelidikan ter-hadap kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang berkaitan dengan Ideologi Ne-gara, pelanggaran pemilu dan yang lainnya. Dibidang Ekono-mi, melakukan penyelidikan ke-mungkinan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, perpaja-kan dan lain-lain.

Namun penyelidikan intelijen tidak mengacu pada KUHAP karena penyelidikan intelijen adalah upaya pekerjaan, kegi-atan dan tindakan untuk men-cari, menemukan, mengumpul-kan dan mengolah informasi/permasalahan menjadi produk intelijen. Apabila dalam kegiatan penyelidikan intelijen ditemukan indikasi yang berkaitan dengan keperdatunan maka hasil ope-rasi diserahkan kepada bidang perdata. Apabila hasil penyelidi-kan intelijen ditemukan indikasi terhadap pelanggaran disiplin pegawai maka hasil penyelidi-kan akan diteruskan ke bidang Pengawasan untuk dilakukan

pemeriksaan fungsional dan seterusnya. Apabila hasil penye-lidikan intelijen tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran salah satu peraturan perun-dang-undangan maka kegiatan penyelidikan intelijen ditutup.

Dengan demikian, tidak benar apabila Intelijen Kejak-saan sekarang sudah tidak bertaji atau kewenangannya berkurang. Justru sebaliknya, kedudukan Intelijen Kejaksaan semakin kuat karena disam-ping didasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, di lingkungan Kejaksaan sendiri disamping sebagai penyuplai data/informasi juga sebagai pendukung tupoksi bidang-bidang lain (Pembinaan, Pidsus, Pidum, Datun dan Pengawasan).

Sedangkan diluar Institusi Kejaksaan, Intelijen Kejaksaan yang merupakan bagian dari Intelijen Negara ditingkat Pusat adalah bagian dari Komunitas Intelijen Pusat dan di daerah menjadi bagian dari Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang kedudukannya sangat strategis sebagai penyuplai informasi yang akurat dan akuntabel bagi Kepala Negara maupun Kepala Daerah dalam rangka pembu-atan kebijakan dibidang ide-

ologi, Politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Kegiatan intelijen tidak per-nah berhenti pada suatu titik tertentu, artinya kegiatan inteli-jen akan selalu berputar sesuai dengan kebutuhan dan ke-adaan. Dari mulai perencanaan dan pengarahan kemudian pe-ngumpulan bahan keterangan, pengolahan dan penggunaan/distribusi kepada pengguna atau pihak yang membutuh-kan (User). Proses perputaran kegiatan tersebut dapat kembali lagi ke awal apabila pengguna merasa informasi yang ada belum mencukupi atau terdapat perkembangan baru.

Demikianlah kegiatan in-telijen adalah kegiatan yang unik karakteristiknya, berbeda dengan pegawai negeri lainnya. Bahkan, masyarakat menandai profesi intelijen sebagai profesi yang misterius, rahasia, tertu-tup, anonim dan militan. Siap dengan risiko apa pun, pahit maupun manis, maka pantaslah slogan yang melekat dijajaran intelijen yaitu :

Berhasil tidak dipuji...Gagal dicaci maki...Hilang tidak dicari...Mati tidak diakui...

*) Penulis adalah Asisten Intelijen Kejati Sumut.


ANTI NARKOBA26

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara, melakukan pemeriksaan ter hadap ratusan jaksa dan pegawai dilingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, Senin (22/9/ 2014) lalu.

Kepala BNNP Sumut, Kombes Pol Rudi Trenggono, mengata-kan pemeriksaan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya oknum jaksa yang terlibat pen-yalahgunaan narkoba. “Ini kita lakukan agar kejadian penang-kapan seperti yang dialami jaksa IS yang bertugas di Kejari Medan

tidak terulang kembali,” katanya.Dijelaskannya, satu persatu

jaksa dan pegawai yang bertu-gas disana diambil sampel urine mereka dan selanjutnya dibawa untuk diperiksa di Kantor BNN Sumut. “Nanti disana kita perik-sa,” katanya.

Kepala Seksi Penerangan Hu-kum, Kejati Sumut, Chandra Pur-nama, mengatakan pemeriksaan ini untuk membersihkan institusi kejaksaan dari bahaya narkoba. Setiap yang terindikasi positif meggunakan narkoba dipasti-kan akan mendapatkan sanksi. “Ya pasti ada sanksilah,” ungka-pnya.

Pantauan dilokasi, pemeriksa-an urine ini sendiri berjalan da-lam waktu singkat. Petugas BNN hanya mengumpulkan sampel urine dari seluruh jaksa dan pe-ga wai dan membawanya untuk diperiksa di kantor mereka.

Penyalahgunaan Narkoba

Jaksa dan Pegawai Kejatisu Jalani Test Urine

43% Peredaran Narkoba ASEAN Ada di IndonesiaEksekusi mati ter-

hadap enam terpidana terkait kasus narkoba sudah dilakukan pekan lalu. Tidak lama lagi akan ada eksekusi dan masih terkait kasus narkoba.

Terkait dengan kejahatan narkoba, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia sudah dalam kondisi darurat.

“Apabila dulu Indonesia di-jadikan negara transit, sekarang Indonesia sudah dijadikan negara destinasi untuk kejahatan-kejaha-tan tersebut, termasuk kejahatan narkotika,” katanya usai memberi sambutan di gedung Caraka Loka Pusdiklat Kemlu RI, Rabu 21 Janu-ari 2015..

Dari nilai peredaran narkoba di ASEAN yang mencapai Rp110 triliun, sebanyak 43 persen ada di Indonesia. Sementara angka kema-tian akibat narkoba, sebanyak 10 persen terjadi di Indonesia.

Retno menjelaskan, letak strat-egis Indonesia sudah lama diman-

faatkan para pelaku kejahatan internasional.

“Indonesia berada di dua benua, dua samudera dan sebagainya, dan letak strategis Indonesia ini ternyata juga dimanfaatkan oleh transnational organized crime un-tuk melakukan kegiatan-kegiatan mereka,” ujarnya.

Terkait dengan eksekusi mati terhadap warga asing, Retno akan berkomunikasi dengan para pemimpin negara yang warga dieksekusi. Dia akan menjelaskan elemen-elemen terkait putusan itu, salah satunya adalah kondisi daru-rat narkotika di Indonesia.

Pemerintah Brazil dan Belanda telah memanggil duta besarnya

yang ada di Jakarta. Menteri Retno Masudi, menegaskan bahwa itu adalah hak dari negara tersebut. Dan Indonesia harus menghargai hak itu.

“Pemanggilan pulang duta besar untuk melakukan konsultasi di capitalnya itu merupakan hak dari negara tersebut, dan ini bukan merupakan praktek baru. Berapa lama dipanggilnya kita tidak tahu. Ini adalah keputusan dari negara pengirim,” ujar Retno.

Ditemui secara terpisah, Wa-menlu, AM Fachir menyatakan, tidak ada pengaruh besar terha-dap hubungan diplomatik dengan negara Indonesia.

“Kemarin juga sudah diluruskan, bukan penarikan tapi pemanggilan untuk konsultasi. Kita tidak melihat itu berpengaruh besar terhadap hubungan,” kata Fachir.

Sampai saat ini hubungan In-donesia dengan Brazil dan Belanda masih berjalan dengan baik, tidak ada pengaruh yang signifikan aki-bat eksekusi mati.

“Perdagangan, program-pro-gram pertemuan. Itu jalan terus,” tutur AM Fachir.


27SOROTAN

Enam terpidana mati kasus

narkoba akhirnya dieksekusi di lapangan tembak Limusbuntu yang berdampingan dengan Pos Polisi Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (18/1) pukul 00.30 WIB.

Regu tembak melepaskan timah panas ke jantung enam gembong narkoba yang sudah lama divonis mati. Eksekusi yang berlangsung dini hari tersebut merupakan genderang perang Republik Indonesia ter-hadap narkoba.

“Hukum harus ditegak-kan. Tugas jaksa melaksanakan eksekusi, melaksanakan pu-tusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Jaksa Agung Prasetyo dalam jumpa pers di Sasana Pradana Kejaksaan Agung, Minggu.

Menurut Jaksa Agung Mu-hammad Prasetyo, eksekusi hukuman mati yang dilakukan terhadap enam terpidana kasus narkoba adalah upaya untuk menegakkan hukum.

Jaksa Agung juga menga-takan telah memperhatikan sisi kemanusiaan dengan mem-perhatikan permintaan terakhir para terpidana.

“Semua hak hukum telah diberikan pada yang bersang-kutan, tak ada satupun yang terlewati. Semua hak diberikan,

kita juga sudah memper-hatikan sisi kemanusiaan dan menjunjung tinggi kemanusiaan termasuk memenuhi sepenuhnya semua permintaan tera-khir,” kata Prasetyo.

Narkoba Harus Diper-angi

Jaksa Agung Prase-tyo menyatakan narkoba harus diperangi dan men-gajak semua pihak mencegah peredaran barang haram terse-but.

“Narkoba adalah kejahatan kemanusiaan. Tak hanya meru-sak keluarga, tapi juga generasi bangsa. Kami berharap setiap keluarga berperan mencegah peredaran narkoba,” kata Prase-tyo .

Prasetyo yang didampingi Jamintel Arminsyah dan Kapus-penkum Tony A Spontana ini mengatakan eksekusi bukan satu hal yang menyenangkan, melainkan dilakukan dengan penuh keprihatinan. Meski demikian, hukum harus ditegak-kan. Kejaksaan harus melakukan putusan yang telah berkedudu-kan hukum tetap.

“Hak hukum terpidana telah dipenuhi. Prosesnya panjang dan lama. Ini menunjukkan kejaksaan tidak pernah berlaku semena-mena,” tandasnya.

Prasetyo berterima kasih ter-hadap pihak-pihak yang men-dukung eksekusi mati berlang-sung lancar seperti Mabes Polri, Polda Jateng, Kejaksaan Tinggi Jateng, dan masyarakat umum.

Kaji Kemungkinan TPPUSelanjutnya Prasetyo menga-

takan, pihak Kejaksaan Agung mengkaji kemungkinan ada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada para pelaku keja-

hatan narkotika. Hal itu terlihat karena nilai transaksinya yang bisa mencapai triliuanan rupiah.

“Kita harus kembangkan un-tuk kemungkinan tindak pidana pencucian uang karena betapa besarnya uang yang beredar di sekitar jaringan narkotika ini,” kata Prasetyo.

Prasetyo mencontohkan pengungkapan kasus terbaru oleh BNN yang berhasil me-nangkap importir sabu seberat 800 Kg dari Tiongkok yang bernilai lebih dari Rp 1 triliun dan menjadi kasus terbesar dalam 20 tahun terakhir.

“Hampir 1 ton dan nilainya lebih dari Rp 1,5 triliun, luar biasa. Karena tak mustahil uang sebanyak itu dicuci untuk kemu-dian melahirkan tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencu-cian uang,” ujarnya.

Karena itu, mantan Jampi-dum itu mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait tindak pidana pencucian pada kasus narkoba.

“Tentu kita gandeng PPATK karena yang punya kompetensi menganalisis aliran dana dan memberi masukan dan bahan-bahan-bahan yang berkaitan dengan dugaan seperti ini,” ucapnya.

Enam Terpidana Mati Kasus Narkoba Dieksekusi


SOROTAN28

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegas-

kan Indonesia tak akan mundur selangkah pun untuk meme rangi narkoba. Walaupun eksekusi mati terpidana narkoba dini hari tadi mengakibatkan Belan-da dan Brasil menarik duta besarnya, Presiden Jokowi mengaku tidak gentar.

“Perang terhadap mafia narkoba tidak boleh setengah-setengah, karena narkoba benar-benar sudah merusak ke-hidupan baik kehidupan peng-gunanya maupun kehidupan keluarga pengguna narkoba,” tulis Jokowi dalam akun Face-booknya, Minggu (18/1).

Lanjut Jokowi, narkoba efek negatifnya akan merusak generasi muda di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba.

“Tak ada kebahagiaan hidup yang didapat dari menyalahgu-

nakan Narkoba. Negara harus hadir dan langsung bertempur melawan sindikat Narkoba. In-donesia Sehat, Indonesia tanpa Narkoba...,” tambah dia.

Status yang diunggah Jokowi langsung mendapatkan respon pengguna jejaring sosial mi-lik Mark Zukenberg tersebut. Dalam waktu empat jam status tersebut sudah ada lebih dari 63.000 like, 7.000 komentar, dan dibagikan sebanyak 1000 kali.

Sebelumnya diketahui, Ke-jaksaan Agung mengumumkan enam terpidana mati yang di eksekusi hari Minggu (18/1) pada pukul 00.00 WIB. Lima orang di antaranya adalah warga negara asing sementara 1 warga negara Indonesia.

“Pelaksanaan eksekusi matinya dilaksanakan secara serentak dengan pertimbangan strategis dari sisi keamanan dan kelancaran,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Ge-dung Kejaksaan Agung, Kamis (15/1).

Ke enam terpidana mati terse-but di eksekusi mati setelah permohonan grasinya di-tolak Jokowi tertanggal 30 Desem-ber 2014. Berikut nama ke enam ter-pidana mati yang telah dieksekusi dini hari tadi, yaitu:

1. Namaona Dennis (48) WN Malawi.

Pekerjaan swasta. Diputus oleh Pengadilan Negeri di tahun 2001, oleh Mahkamah Agung di tahun 2002, mengajukan Penin-jauan Kembali di tahun 2009.

2. Marco Arthur Cardoso Mu-riera (53) WN Brazil. Pekerjaan Pilot. Diputus oleh Pengadilan Negeri di tahun 2004.

3. Daniel Inemo (38) WN Ni-geria. Diputus oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di tahun 2004, Kasasi di tahun 2005, dan Peninjauan Kembali di tahun 2009.

4. Ang Kim Sui a.k.a Kim Ho a.k.a Ance Taher (62), kewar-ganegaraan Belanda. Diputus oleh Pengadilan Negeri di tahun 2003, oleh Pengadilan Tinggi di tahun 2003, Mahkamah Agung di tahun 2003, Peninjauan Kem-bali di tahun 2006.

5. Tran Ti Bic a.k.a Tran Din Huang (37) WN Vietnam, pekerjaan Wiraswasta. Diputus oleh Pengadilan Negeri di tahun 2011, oleh Pengadilan Tinggi di tahun 2012. Tidak mengajukan Kasasi, mengakui kesalahan dan minta ampun.

6. Rani Andriani a.k.a Melisa Aprilia asal Cianjur. Diputus oleh Pengadilan Negeri dan Pen-gadilan Tinggi di tahun 2000, Mahkamah Agung di tahun 2001, dan mengajukan Penin-jauan Kembali 2002. bs/pas

Jokowi : Indonesia Tak Akan Mundur untuk Memerangi Narkoba


29SOROTAN

Menteri Hukum dan HAM (Menkum-ham) Yasonna Laoly mengungkapkan, saat ini masih terdapat sebanyak 133 orang terpidana mati yang belum diek-sekusi. Keseluruhannya ditempatkan di sejumlah Lembaga Permasyarakatan (Lapas) di Indonesia.

“Kami mau menyampaikan saja untuk infor-masi, jumlah terpidana mati di lapas kita ada 133 terpidana,” kata Yasonna saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2015).

Rinciannya kata dia, terpidana mati terkait kasus narkotika berjumlah 57 orang, dua orang kasus terorisme dan 74 orang kasus pidana umum.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut bahwa masih terdapat sebanyak 60 orang terpidana mati dalam kasus narkotika yang menunggu giliran eksekusi. Angka itu setelah dikurangi enam orang terpidana yang sudah dieksekusi beberapa waktu lalu.

“Pokoknya Indonesia tidak akan mundur. Kita jalan terus. Indonesia harus diselamatkan,” kata Prasetyo. bs/pas

Kejaksaan Agung sudah menerima salinan keppres Presiden Joko

Widodo terkait penolakan grasi Warga Negara Australia, Andrew Chan. Penola-kan grasi ini memastikan bahwa pelak-sanaan eksekusi mati gelombang kedua akan kembali dilakukan.

Eksekusi tetap dilakukan meski mendapat protes dari pihak asing. Apalagi, Kejagung menyatakan belum menerima langsung protes tersebut.

“Kami memang mendengar bahwa adanya keberatan, protes, atau komentar dari pihak a sing, tetapi Jaksa Agung sendiri sudah saya konfirmasi, tidak ada yang menyampaikan protes tersebut. Mungkin ke Kemenlu, atau ke Sekretariat Negara. Tetapi, juga kita tunggu, apakah Jaksa Agung mendapat protes seperti itu,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Tony Spon-tana, di Kejaksaan Agung, Jumat 23 Januari 2015.

Bila ada protes dari pihak asing, Kejaksaan Agung menyatakan sikap bahwa tetap akan melaksanakan hukuman mati kepada terpidana mati WNA tersebut.

“Kita lihat ya, apabila memang ada protes itu. Tetapi, kejaksaan tetap akan lanjut terus mem-persiapkan pelaksanaan eksekusi tahap kedua,” kata Tony.

Menurut Tony, peran Kejaksaan Agung mene-tapkan eksekusi adalah sesuai instruksi Presiden, jika Presiden menolak grasi pemohon tersebut, eksekusi akan dilakukan.

“Kalau kejaksaan dalam posisi menunggu, apa-bila permohonan grasi itu sudah diajukan kepada Presiden, kita menunggu apakah Presiden akan menolak, atau menerima. Kalau menolak, ya kita lanjutkan untuk eksekusi,” katanya.

Sebelumnya diketahui bahwa Perdana Menteri Australia, Tonny Abbott telah menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo supaya mengampu-ni kedua warga negara Australia yang akan dijatuhi hukuman mati.

Namun, Presiden Joko Widodo menyatakan menolak permohonan ampun dari kedua terpidana mati tersebut melalui Keppres No.9/G Tahun 2015 tertanggal 17 Januari 2015.

Apakah Bali Nine merupakan prioritas untuk dilaksanakan, Kejagung menjawab bahwa tidak memprioritaskan pelaksanaan eksekusi itu, dan nama-nama para terpidana mati nanti akan disam-paikan secara terbuka.

“Pada waktunya nanti, akan kita sampaikan secara terbuka, seperti pada tahap pertama,” kata Tony.

Kejagung akan melaksanakan eksekusi mati de-lapan orang narapidana mati pada tahap kedua ini. Ada dua warga negara Australia yang merupakan anggota Bali Nine, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran adalah anggota dari Bali Nine yang tertangkap pada 17 April 2005 di Bali, akibat menyelundupkan heroin seberat 8,3 kilogram senilai US$4 juta dari Indone-sia menuju ke Australia. Mereka divonis mati pada 2006 silam. bs/pas

Meski Diprotes, Kejagung Tetap Persiapkan Eksekusi Mati

Yassonna Laoly : Ada 133 Orang Terpidana Mati yang Belum Dieksekusi


WISATA30

Bagi yang gemar melakukan petu-alangan menembus beberapa obyek

wisata alami sekaligus dalam satu rute perjalanan, Deliserdang, Sumatera Utara menjadi pilihan menarik. Daerah itu menyim pan banyak potensi obyek wisata yang masih terpendam. Sejumlah obyek wisata di antaranya berada di rute Me-dan-Penen. Dalam perjalanan kurang dari dua jam dari Medan, kita tak hanya di-manjakan pemandangan alam yang hijau, namun dapat menikmati indahnya telaga, segarnya air terjun, hingga sensasi unik kolam air panas.

Rute wisata Medan-Penen akan melintasi Kecama-tan Delitua, Kecamatan Biru-biru dan Penen. Dengan jarak tempuh sekitar 45 Km ke arah Selatan Medan, rute ini ternyata tidak kalah menarik dibandingkan rute wisata Medan- Tanah Karo.

Seperti halnya, perjalanan wisata Medan-Tanah Karo lewat Pancurbatu, kita menemukan sejumlah tempat rekreasi pemandian alam di kawasan Semba-he, camping ground di Sibolangit, villa peristirahatan di Bandarbaru dan kota wisata Brastagi. Namun rute wisata Medan-Penen melalui Delitua dengan pilihan-pilihannya tak kalah menarik. Rute ini menawarkan beragam pilihan wisata, untuk yang menyukai wisata memancing, pemandian alam dan petualangan.

Memancing Lokasi wisata memancing bisa ditemukan di

kawasan Delitua. Berjalan sekira 12 Km, arah Selatan Medan, kita sampai di Delitua. Sampai di simpang tiga

pekan Delitua, pilih rute ke arah kanan menuju kampung

Pamah. Di kawasan itu banyak ditemukan kolam pan-cing yang dikelola perorangan.

Karena banyak pilihan, pengunjung yang baru pertama kali tentu bisa lebih selektif memilih tempat memancing sesuai kebutuhan. Di kawasan itu terdapat dua jenis kolam pancing, yakni kolam pancing kelu-arga dan kolam pancing galatama.

Kolam pancing keluarga merupakan tempat rekreasi memancing untuk keluarga berikut pondok-pondok wisatanya. Di pondok itu wisatawan dapat melakukan aktivitas memancing berbagai jenis ikan air tawar seperti ikan emas, gurami, nila dan lainnya. Ikan yang diperoleh dari hasil memancing ditimbang lalu dibayar untuk dibawa pulang atau dimasak di tempat jadi santapan bersama keluarga. Di kolam pancing keluarga juga tersedia aneka masakan ikan hasil tang-kapan di kolam.

Kolam pancing galatama, merupakan kolam pan-cing untuk penghobi. Sesama pengunjung dapat menga du keterampilan memancing melalui lomba memancing yang digelar penglola setiap harinya. Ada tim juri yang menilai berdasarkan kriteria berat ikan yang berhasil dipancing. Seperti kolam pancing kelu-arga, di kolam pancing galatama juga tersedia masa-kan ikan dan aneka minuman.

Sebagai informasi tambahan, selain obyek wisata memancing, di Pamah, Delitua juga terdapat air mancur yang diyakini sebagai pemandian Puteri Hijau, legen da dari Sumatera Timur itu. Setiap bulan Rama-dhan banyak dikunjungi orang bermandi pangir dan pada hari-hari biasa dalam jumlah terbatas masih ada yang datang untuk berwisata sejarah dengan berzia-rah di tempat itu.

Pemandian Alam Pemandian alam yang ditemukan pertama kali di

rute wisata Medan-Penen adalah pemandian Biru-biru. Air sungainya bening, dingin dan dangkal. Ada pon-dok yang bisa disewa untuk bersantai bersama kelu-arga. Obyek ini sudah terkenal di era 70 an, kini sudah populer di kalangan keluarga di Medan dan sekitarnya.

Seiring perkembangan, di obyek wisata ini sudah dibangun beberapa penginapan dan peristirahatan. Pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur lainnya, Biru-biru ramai dikunjungi orang.

Sekitar dua Km dari Biru-biru ke arah Penen, kita akan menemukan sebuah telaga indah di tepi jalan. Persisnya di Desa Sari Laba Kecamatan Biru-biru. Su-asana alam di sekitarnya masih asri dengan pepoho-

Medan-Penen, Destinasi Wisata Petualang


31WISATA

nan yang sejuk. Di ujung telaga terlihat pemandangan bukit menghijau.

Telaga itu sebenarnya sebuah kolam alamiah milik warga yang ditaburi ikan emas. Luasnya sekitar 3 hektar lebih dengan kedalaman yang cukup. Orang menyebutnya Danau Bekuyung dan diperkenalkan pengelolanya dengan sebutan Danau Indah. Menurut keterangan warga, obyek ini dikenal sebagai wisata memancing. Sayangnya terlihat belum mengalami sentuhan-sentuhan kreatif untuk mengundang minat pengunjung lebih banyak yang datang.

Keindahan alam yang tidak kalah menariknya, bisa dinikmati di lokasi yang hanya berjarak kira-kira 1 ki lometer dari Danau Bekuyung, ke arah Penen. Tepatnya di Dusun Betala Desa Sari Laba, terdapat air terjun alami yang mengalir ke Sungai Betala.

Sejak tahun 2010, tempat ini mulai ramai dikun-jungi wisatawan lokal untuk mandi-mandi. Ketinggian air terjun sekitar 25-30 meter dari tebing terjal dengan lingkungan yang masih menghijau segar di sekitarnya.

Di bawah air terjun mengalir air yang bening dengan permukan dasar sungai yang rata dan dang-kal serta tidak tgerlalu banyak batu-batu yang tajam. Airnya masih segar karena mengalir dari hulu sungai di kaki bukit dengan hutan yang masih perawan.

Air PanasSekitar 5 Km lagi dari air terjun Dusun Betala,

perjalanan wisata kita sampai di Desa Penen, tempat sumber air panas yang di hari libur ramai dikunjungi wisatawan lokal untuk menikmati sensasi air panas ala-miah dari kolam-kolam yang dibangun warga maupun Pemkab Deliserdang.

Terdapat dua lokasi sumber air panas di sana. Sum-ber air panas pertama ditemukan di tepi jalan tak jauh dari kantor desa. Di tempat ini, terdapat bangunan kamar mandi umum yang mengalirkan air panas dan biasa dimanfaatkan warga sehari-hari.

Sumber air panas kedua berada tak jauh dari lokasi pertama. Di sini terdapat kolam-kolam kecil dan kamar mandi yang dibangun permanen Pemkab Deliserdang. Selain itu terdapat sejumlah pancuran yang mengalir-kan air panas dari kolam air panas alamiah.

Sayangnya, obyek wisata ini masih alamiah dan belum dikemas sebagaimana halnya Lau Debu-debu Tanah Karo. Masih ditemukan sampah menumpuk di dekat lokasi. Untungnya jalan setapak menuju lokasi sudah relatif nyaman setelah dilapisi paving block. Harapannya, obyek wisata ini ke depan bisa ditata secara lebih baik lagi.

Di Penen juga terdapat gua yang dihuni ribuan kelelawar. Hanya saja gua alam ini masih perawan dan hanya cocok untuk wisatawan yang gemar petu-alangan dan memiliki kemampuan serta pengetahuan soal gua. Menariknya lagi, bila musim durian tiba. Bagi yang ingin menikmati durian langsung dari pohonnya,

Penen adalah tujuan tepat.HarapanKecuali sejumlah obyek wisata memancing di

kawasan Pamah, Delitua yang mulai populer, sejum-lah obyek wisata alam yang terdapat di Biru-biru dan Penen, meski potensial, namun masih perlu sentuhan dan pengembangan lebih baik. Kurangnya dukungan infrastrukstur jalan penghubung yang memadai dan penataan obyek wisata yang dikelola masih bersifat apa adanya, menjelaskan mengapa rute wisata Med-an-Penen masih relatif sepi ketimbang Medan-Tanah Karo. Padahal, sejumlah lokasi wisata yang berada di rute Medan-Penen sangat potensial untuk dikembang-kan.

Pada akhirnya, setiap kita memang bebas memilih obyek wisata menyesuaikan dengan kebutuhan re-kreasi yang diinginkan. Bagi yang menyukai tantangan dan petualangan, misalnya, bisa memilih berkemah atau mendaki gunung di Tanah Karo. Sementara bagi yang gemar memancing bisa pergi ke Delitua. Bagi yang kepingin menikmati segarnya pemandian alam dengan air terjunnya, bisa menyinggahi pemandian alam air terjun Betala. Lalu, untuk yang ingin merasa-kan sensasi air panas bumi dari kolam alamiah, Penen bisa jadi alternatif. (hpk/pas)

SPIRIT32


Pepatah men-gatakan “Pikir itu pelita hati”,

yang bermakna bahwa apa pun yang kita pikirkan itu akan men-jadi pelita bagi hati kita. Bagaimana kalau setiap hari kita berpikir negatif dan pesimis ? Apakah itu juga akan menjadi pelita bagi hati kita ? Kadang-kadang, dalam menjalani hidup dimuka bumi ini, ada saja godaan dan rayuan yang membuat kita berpikir negatif. Baik itu dari teman, rekan kerja, saudara dekat, isteri dan anak-anak.

Berpikir negatif akan mem-buat hati kita tidak tenang, perasaan kita selalu was-was dan tidak bisa konsentrasi dalam menjalankan tugas. Padahal, kita semua tahu kalau dalam menjalani hidup yang hanya sementara ini kita butuh ketenangan, butuh kebersa-maan, saling menghargai dan saling menghormati. Karena, setiap orang dimuka bumi ini juga menginginkan umur yang panjang, terlihat energik dan selalu tampil awet muda.

Resep untuk tetap tampil awet muda sesungguhnya

sangat mudah, Anda tak perlu menghabiskan waktu berjam-jam di satu tempat rehabilitasi, mengikuti seminar motivasi sampai berkali-kali dan ketika pulang tidak membawa hasil apa-apa. Resep untuk tampil energik juga tak perlu meng-habiskan banyak uang. Jawa-bannya adalah berpikir positif. Sering-seringlah berpikir positif karena dengan begitu Anda akan mendapatkan man-faat yang luar biasa.

Tak ada kata rugi bagi Anda yang selalu berpikir positif. Selain memberikan keseha-tan jiwa dan raga, berpikir positif akan memberikan sejuta manfaat untuk Anda. Dengan berpikir positif dapat meningkatkan kesehatan fisik dan jiwa. Dr J Davidson, Prof Dept. Psycology dari Univer-sity of Winconsin menemukan, bahwa berpikiran positif bisa membuat umur panjang, men-gurangi risiko penyakit jan-tung, menekan angka depresi, menahan flu, coping skill lebih baik (ketika mendapat cobaan akan lebih cepat mengatasi), sehat secara psikologi dan meningkatkan produktivitas.

Perasaan positif akan me-ningkatkan kemungkinan un-tuk sukses. Berpikir positif juga meningkatkan tingkat kepua-san jiwa dan perasaan bahagia. Orang yang berpikiran positif selalu melihat segala sesuatu dari sisi positif, sehingga bisa

menikmati hidup lebih baik. Selain itu orang yang berpikir positif selalu bersyukur atas apa yang sampai padanya atau pengalamannya sehari-hari. Hal lain yang tak kalah penting adalah berpikiran positif akan meningkatkan kualitas inter-aksi dengan orang lain.

Kita juga harus berpikir positif ketika menyaksikan ‘drama politik’ di negeri ini. Se-tiap orang saat ini sudah haus kekuasaan, haus harta dan jabatan. Sudah banyak ma-nusia saat ini tak lagi berpikir secara jernih dan tulus. Ada banyak orang saat ini melaku-kan berbagai cara demi untuk mendapatkan satu kesempa-tan menjadi ketua, menjadi pemimpin dan menjadi raja-raja kecil di daerahnya. Sete-lah tersandung, mereka baru sadar bahwa selama ini ter-lalu berpikiran negatif dalam memperebutkan tahta dan jabatan menghanyutkan itu.

Tak Terasa NyamanBerbicara tentang berpikir

positif, kita seringkali me-nyaksikan hal-hal kecil yang menjadi cermin dari perilaku seseorang. Hal kecil itu adalah perilaku kita dalam menge-mudikan kendaraan. Kalau kita berpikiran positif, pastilah kita akan berkendara dengan benar, kalau sudah tahu be-rada dalam situasi macat tak perlulah harus membunyikan klakson sampai berkali-kali.

Sejuta Manfaat dari Berpikir Positif

Oleh : James P. Pardede

33SPIRIT


Semua orang yang berada di atas kendaraan pasti ingin cepat sampai ke tujuan. Kalau kita berpikiran positif, se-gala sesuatu akan kita lakukan dengan pemikiran yang positif pula.

Kalau sudah tahu hari ini kita terlambat masuk kantor karena terjebak macet, maka

esok harinya berangkatlah lebih cepat dan lebih awal agar terhindar dari kemacetan lalulintas dan cepat sampai ke tujuan. Kadang-kadang kita sendiri yang membuat diri kita terlambat karena seringkali menomorduakan pemikiran positif tadi.

Dengan berpikir positif, kita akan lebih berani mengam-bil resiko dari setiap langkah yang kita pilih dalam men-jalani hidup dan selalu mena-

tap masa depan tanpa harus terperangkap dengan bayang-bayang masa lalu. Atau hanyut dengan pemikiran-pemikiran negatif karena takut bersaing secara sehat dengan sesame teman atau rekan kerja dalam meraih sebuah kesuksesan.

Setiap kali melangkah untuk melakukan apa pun, selalu-

lah berpikir positif. Paling tidak, vol-ume berpikir Anda harus lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Baru-baru ini, Indonesia telah me-milih pres-iden barunya dan men-jadi presiden terpilih. Dia adalah Joko Widodo dan pasangannya Jusuf Kalla akan men-jadi Presiden RI yang ke-7.

Sampai hari ini,

ada banyak opini positif dan negatif yang terlontar ten-tang keberadaan Jokowi-JK terutama dalam sepak ter-jang mereka dalam memilih menteri yang akan duduk di kabinetnya. Ada yang berpen-dapat, mana mungkin seorang ekonom menjadi menteri pariwisata ? Mana mung-kin seorang jurnalis menjadi menteri BUMN ? Mana mung-kin seorang legislatif menjadi menteri pemberdayaan per-

empuan ?Anggapan-anggapan

negatif yang kita lontarkan kepada pasangan presiden terpilih akan membuat hidup kita makin tak terasa nyaman. Bagaimana kalau posisi men-teri yang terpilih itu ada di dalam diri kita ? Kemampuan apa yang kita miliki ? Bukan-kah manusia di muka bumi ini diciptakan Tuhan memiliki kelebihan dan kekurangan. Manusia memiliki talenta dan potensi yang telah ditetap Tuhan terhadap setiap umat-Nya ?

Tak ada ruginya kalau kita memberikan kesempatan kepada pasangan ini untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan. Kita kasih kepercayaan dan kita dukung pemerintahan ini lima tahun ke depan.Kalau setiap hari kita berpikiran negatif terhadap kepemimpinan seseorang, kita cenderung akan tertinggal ketika orang yang kita ang-gap tidak mampu justru selalu berpikir positif dan melakukan tugasnya dengan sepenuh hati.

Kita tidal boleh larut den-gan pemikiran-pemikiran yang negatif dan mematahkan se-mangat orang lain. Lebih baik kita berpikir positif saja, per-cayakan amanah yang diberi-kan presiden kepada menteri-menterinya mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi, berpikir positif-lah dalam menjalani hidup yang sementara ini. Sukses untuk semua.

(Tulisan ini sudah dimuat di Harian Analisa Medan)

HUMANIORA34


Sebuah lagu lawas berjudul ”Kontradiksi di Dalam” yang pernah dipopulerkan Ebiet G Ade di tahun 80-an, mengalun mendayu dari mulut Tosa.

Aku ingin segera bertemu/ dengan wajahmu pagi/untuk ku-canda dan kucumbu/di situ kudapat cintaku...

Bait terakhir dari syair lagu berirama pop country itu, seakan mewakili sebentuk harapan dari sudut hati terdalam Tosa, pemuda berusia 30 tahun yang kehilanghan fungsi penglihatan sejak berusia 13 tahun.

”Waktu itu dunia seperti kiamat,” kata Tosa membuka perbincangan. Ditemui di tempat tinggalnya sekarang, Papalemta Masage, Jalan Bege Delitua, Del-iserdang, Tosa berkisah panjang lebar tentang masa kecilnya yang indah hingga bagaimana dia harus berjuang menghadapi kenyataan hidup tanpa penglihatan di dunia gulita.

Melihat Terakhir Saat masih duduk di kelas 6

sekolah dasar, penglihatan Tosa masih normal. Kedua matanya masih berfungsi dengan baik, sehingga dia bisa menamatkan pendidikan dasarnya di SD Neg-eri Desa Batukarang Kecamatan Payung, Tanah Karo.

Setamat SD bungsu dari 4 ber-saudara pasangan M Tarigan dan M br Sembiring ini sempat melan-jutkan sekolahnya di SMP Nas-rani Medan. Di awal masuk SMP, pemuda kelahiran 21 Nopember 1981 itu masih bisa membaca dan menulis dengan baik. Ia masih bisa bermain bola, bermain layang-layang, menangkap capung atau mengendarai sepeda. Dia juga masih bisa berlari kencang ketika bersama kawan-kawannya keta-huan mencuri jambu tetangga.

”Saya masih bisa menghitung kendaraan yang berseliweran di

jalan raya depan rumah kami,” katanya.

Tidak disangka, itulah ma-sa-masa terakhir dia melihat terangnya dunia, sebelum ke-mudian bencana itu merenggut fungsi penglihatan kedua matanya. Tepatnya ketika Tosa duduk di bangku kelas 2 SMP.

”Saya lupa harinya, pada suatu hari tiba-tiba saya tidak dapat meli-hat dengan baik,” katanya.

Tiba-tiba semuanya menjadi gelap gulita. Tosa pun tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Ia hanya bersedih dan meratap. Ayah-ibu dan saudara-saudaranya pun menjadi sedih bercampur bingung mengapa hal itu bisa terjadi.

Orangtua mana yang mengeta-hui, putra bungsu kesayangannya mengalami penderitaan seperti itu. ”Kedua orang tua saya panik,” ujarnya.

Tindakan cepat segera diambil. Kedua orangtua Tosa Tosa lang-sung membawa putra bungsunya itu berobat ke mana-mana. Selu-ruh dokter mata yang ada di Kota Medan didatangi. Namun malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih. Hanya kesia-siaan yang mereka dapatkan.

Menikmati KenyataanWaktu pun terus mengge-

linding. Joekas, teman Tosa saat mencuri jambu Pak Dowok di kampungnya sudah tidak jelas di mana rimbanya. Ada kabar yang menyebut, dia sudah berada di Papua, PNS di sana. Sedangkan Linong, pariban Tosa yang paling kecil sudah diboyong suaminya ke Afrika Selatan. Sementara Tosa, masih terus berjuang menyem-buhkan kedua matanya agar bisa melihat lagi.

Namun waktu yang senantiasa mencacatkan kehadiran tangis dan tawa dalam buku kehidupan, memang sulit ditebak. Musim telah datang dan pergi silih berganti.

Nyanyian Asa TosaDalam satu pe-

tikan jemari, senar gitar Tosa Tarigan berdenting nyar-ing. Iramanya memecah hening malam, memban-gunkan asa yang terlelap di balik gulita.

35HUMANIORA


Kedua mata Indra tidak mengalami perubahan berarti, malah mengala-mi kebutaan total.

”Kata dokter syaraf matanya su-dah lemah tidak berfungsi,” kenang Tosa.

Merasa gagal berobat ke dok-ter, Tosa pun dibawa orangtuanya berobat ke pengobatan alternatif. Entah berapa para normal dan sepuluh dukun paling sakti sudah didatangi. Hasilnya nihil. Malah semakin memperparah keadaan. Sang dukun mengatakan, ketu-nanetraan Tosa karena diguna-gu-nai oleh orang-orang terdekatnya. Hubungan famili pun nyaris retak. Untunglah situasi itu tidak ber-langsung lama. Tosa sadar bahwa apa yang dikatakan para dukun itu sulit dipercaya. ”Sejak saat itu habis harapan saya, kami nyaris putus asa. Perobatan ke dukun pun dihentikan,” kisahnya.

Sejak saat itu Tosa mulai me-milih berobat sambil mendekatkan diri kepada Tuhan dengan aktif ikut ibadah karismatik di gereja. Namun kesembuhan yang diharap-harap-kan belum menjadi nyata.

Membangun AsaKini, Tosa pasrah dan menjadi

sadar bahwa apa yang dialaminya semata-mata kehendak Tuhan. Kini tak ada lagi pemberonta-kan dalam dirinya. Keinginannya untuk sembuh pun ia lupakan. Ia telah berketetapan hati membuka lembaran hidup yang baru sebagai seorang tunanetra. Hal itu terjadi setelah ia langsung bergabung dengan sebuah organisasi ketunan-etraan berskala nasional Gabungan Kristiani Tunanetra (GKT) Sumatera Utara.

Semakin hari ia semakin mantap dalam hidupnya seba-gai seorang tunanetra. Di dalam organisasi tersebut, ia bertemu dan berkenalan dengan para tunanetra yang telah sukses. Ia pun mulai belajar baca tulis braille dan pijat tunanetra.

Menurut Ketua GKT Sumut, Anthonius Silalahi, Tosa ternyata seorang yang cerdas. Semangat belajarnya pun cukup tinggi. Hanya beberapa bulan saja ia sudah bisa membaca dan menulis braille.

Demikian juga belajar massage alias pijat tunanetra. Kini Tosa telah bekerja sebagai seorang masseur di Papalemta Mesage. Dengan keahl-iannya itu, Tosa sudah bisa mandiri, minimal untuk diri sendiri, karena sudah punya penghasilan. Tak perlu lagi mengemis pada saudara-saudaranya.

”Segala kebutuhannya telah dapat ia penuhi sendiri. Bahkan ia pernah mengutarakan niatnya untuk hidup berumah tangga,” kata Anthonius.

Tosa yang ditanyai soal keingi-nannya itu hanya terdiam malu. Namun dia mengakui, saat ini dia merasa jauh lebih bisa menerima kenyataan.

Bergabung dengan Papalemta Mesage belum genap setahun, tepatnya Feberuari 2011. Dari penghasilan yang diperoleh dari

jasa mesage, dipergunakan untuk membayar kos, makan dan seba-gian disisihkan untuk keperluan pribadi lainnya.

”Dari pada saya merenungi nasib di kampung, sekarang saya telah merasa hidup kembali,” ka-tanya.

Tosa pun mengakui, sebuah perubahan yang amat drastis. Sebelumnya, tujuh belas tahun di-habiskannya waktunya hanya untuk meratap. Sekarang Tosa bisa lebih tegar. Meski tidak dapat melanjut-kan sekolah karena tuna netra, Tosa menimba pengetahuan dengan membaca buku braille.

Di sela waktu senggang, Tosa bermain gitar kesayangannya. Diir-ingi denting gitar, Tosa bernyanyi, mendendangkan asa yang mulai bercahaya dari balik dunia gelapn-ya. hpk/pas

Tosa Tarigan

OPINI36


Euthanasia sendiri berarti se-buah proses mengakhiri kehidupan karena penyakit yang diderita oleh seorang. Umumnya, individu yang meminta euthanasia adalah pasien usia tua dengan penyakit yang tidak memiliki kemungkinan sembuh, dengan rasa sakit yang tidak terta-hankan, atau pasien dengan kega-nasan.

Euthanasia berasal dari kata Yu-nani euthanatos, mati dengan baik tanpa penderitaan. Belanda salah satu negara di Eropa yang maju dalam pengetahuan hukum ke-dokteran mendefinisikan euthana-sia sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh Euthanasia Study Group dari KNMG (Ikatan Dokter Belanda), yang menyatakan euthanasia ada-lah dengan sengaja tidak melaku-kan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup se-orang pasien, dan ini dilakukan un-tuk kepentingan pasien sendiri (M. Yusup & Amri Amir, 1999:105).

Sebagaimana yang diutarakan Ketua IDI Kartono Muhammad, euthanasia dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok yaitu:

1. Euthanasia pasif, memperce-pat kematian dengan cara menolak memberikan/mengambil tindakan pertolongan biasa, atau menghen-tikan pertolongan biasa yang se-dang berlangsung.

2. Euthanasia aktif, mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung yang men-gakibatkan kematian.

3. Euthanasia sukarela, memper-cepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien.

4. Euthanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa per-mintaan atau persetujuan pasien, sering disebut juga sebagai merey killing.

5. Euthanasia nonvolountary, mempercepat kematian sesuai den-gan keinginan pasien yang disam-paikan oleh atau melalui pihak keti-ga, atau atas keputusan pemerintah (Kartono Muhammad, 1992:19).

Jadi, tindakan dokter yang sudah lepas tangan terhadap pasien yang gawat dengan menyuruhnya pulang atau tetap di Rumah Sakit tanpa di-

lakukan tindakan medis lebih lanjut dapat dikategorikan sebagai eu-thanasia pasif sesuai dengan pem-bagian di atas. Namun, Anda tidak menyebutkan apakah ada persetu-juan pihak keluarga maupun pasien dalam hal ini.

Jika dikaitkan kembali den-gan hak asasi manusia, euthanasia tentu melanggar hak asasi manu-sia yaitu hak untuk hidup. Meski Tidak Secara Tegas Diatur, Eutha-nasia Tetap Melanggar KUHP, sep-erti yang diucapkan pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Komariah Emong yang berpenda-pat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengatur tentang larangan melaku kan euthanasia. yakni dalam Pasal 344 KUHP yang bunyinya:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa yang diatur dalam KUHP adalah euthanasia aktif dan suka-rela. Sehingga, menurut Haryadi, dalam praktiknya di Indonesia, Pasal 344 KUHP ini sulit diterapkan untuk menyaring perbuatan euthanasia sebagai tindak pidana, sebab eutha-nasia yang sering terjadi di negara ini adalah yang pasif, sedangkan pengaturan yang ada me larang eu-thanasia aktif dan sukarela.

Pada sisi lain, Komariah berpen-dapat, walaupun KUHP tidak secara tegas menyebutkan kata euthana-sia, namun, berdasarkan ketentuan Pasal 344 KUHP seharusnya dokter menolak melakukan tindakan un-tuk menghilangkan nyawa, sekali-pun keluarga pasien menghendaki. Menurutnya, secara hukum, norma sosial, agama dan etika dokter, eu-thanasia tidak diperbolehkan.

Berkaca dari pengalaman di Belanda, Komariah mengatakan prosedur euthanasia yang diber-lakukan di Belanda tidak semba-rangan. Diperlukan penetapan pengadilan untuk melakukan per-buatan tersebut. Meskipun keluarga pasien menyatakan kehendaknya

untuk melakukan euthanasia, na-mun pe ngadilan bisa saja menolak membuat penetapan.

Dalam sebuah kasus di sekitar 1990 di Belanda, kata Komariah, se-orang keluarga pasien yang ingin melakukan euthanasia sempat dito-lak oleh pengadilan walaupun akh-irnya dikabulkan. Untuk itu, menu-rut Komariah apabila tidak ada jalan lain, tidak lagi ada harapan hidup dan secara biomedis seseorang terpaksa dicabut nyawanya mela-lui euthanasia, harus ada peneta-pan pengadilan untuk menjalankan proses tersebut.

Sebab, penetapan pengadilan tersebut akan digunakan agar ke-luarga atau pihak yang memohon tidak bisa dipidana. Begitu pula dengan peranan dokter, sehingga dokter tidak bisa disebut malprak-tik. Selain penetapan pengadilan, keterangan dari kejaksaan juga ha-rus diminta agar di kemudian hari negara tidak menuntut masalah euthanasia tersebut. Terlepas dari masalah di atas, menurutnya hidup mati seseorang hanya dapat diten-tukan oleh Tuhan.

Di Indonesia, upaya pengajuan permohonan euthanasia ini per-nah terjadi di penghujung 2004, suami Ny. Again mengajukan per-mohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk men-gakhiri penderitaan istrinya, namun permohonan itu ditolak oleh pe-ngadilan.

Menurut pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji, tindakan eu-thanasia harus memenuhi persyara-tan medis dan bukan karena alasan sosial ekonomi. Menurutnya, sifat limitatif ini untuk mencegah agar nantinya pengajuan euthanasia tidak sewenang-wenang. Lebih jauh simak artikel Euthanasia Dimung-kinkan Dengan Syarat Limitatif dan Permohonan Euthanasia Menimbul-kan Pro dan Kontra.

Jadi, euthanasia memang dila-rang di Indonesia, terutama untuk euthanasia aktif dapat dipidana pal-ing lama 12 (dua belas) tahun pen-jara. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak mudah menjerat pelaku eu-thanasia pasif yang banyak terjadi. why/pas

Pengaturan Euthanasia di Indonesia

37ANDA PERLU TAHU


Data dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan dari 2.500 lebih restoran yang ada di Kota Medan, baik restoran kecil, sedang dan besar, ternyata baru 5% saja yang bersertifikat halal. Banyak produk berlabel halal palsu berkeliaran di tengah masyarakat. Banyak rumah ma-kan, restoran dan kafe atau produk ma-kanan/minuman mengklaim produknya halal tetapi tidak memiliki sertifikat halal. Banyak usaha kecil menengah (UKM), restoran, dan pengusaha katering men-cantumkan label halal padahal tidak mengikuti prosedur memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI.

Demikian disampaikan Direktur LLembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Dr. Farid Wajdi, SH, M. Hum.

Produk tersebut hanya bertuliskan label halal tanpa ada sertifikat dari MUI. Padahal, sertifikat halal asli hanya dikeluarkan MUI. Produk halal bodong juga tersebar luas di kantin-kantin kampus. Bentuknya pun beragam, mulai roti, kue basah, kue kering, minuman berwarna, kopi, hingga susu.

Tapi, banyak orang yang tidak sadar dan tidak memperhatikan keberadaan logo halal tersebut. Kasus label halal palsu banyak ditemukan pada pelaku usaha kecil dan mikro tidak bisa menyebutkan angka pasti produk yang menggunakan label halal palsu

“Dalam beberapa kasus maraknya peredaran label halal palsu disebabkan kurangnya pengetahuan dari pengusaha, meski tindakan tersebut salah. Selain itu, pengusaha tidak siap untuk melalui tahapan memper-oleh sertifikat halal, seperti kesiapan dokumen hingga produksinya. Dampaknya, mereka tak lolos saat audit,” paparrnya.

Sanksi Pidana dan WajibUntuk kepastian hukum dan informasi masalah

biaya seharusnya bukan menjadi kendala. Pemerintah harus memfasilitasi biaya sertifikasi halal, khususnya untuk UKM. Kepemilikan sertifikat halal tergantung ke-siapan pengusaha dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Jika pengusaha siap maka proses mem-peroleh sertifikat halal akan cepat diselesaikan.

Pelaku usaha harus diberi pemahaman urgensi sertifikat dan label halal. apa itu halal dan bagaimana proses sertifikasinya.

Selain itu, lanjutnya pengusaha harus paham men-cantumkan logo halal yang tidak sesuai aturan dapat dijatuhi sanksi pidana. Berkaitan dengan label halal itu, Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 ten-

tang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: “tidak mengikuti ketentuan ber-produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.

Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jami-nan Produk Halal: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib berser-tifikat halal”. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan:

“Setiap orang yang memproduksi atau memasuk-kan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indone-sia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.” Norma hukum sertifikasi halal adalah bersi-fat wajib, bukan sukarela, jika ada klaim halal pada produknya.

Sertifikat Halal DipajangDi lapangan ada beberapa pemilik restoran yang

memasang label halal meski belum melakukan ser-tifikasi halal. Pemasangan label halal itu ada yang memang tidak tahu atau tidak mau tahu dan ada pula yang pura-pura tidak tahu.

“Temuan di lapangan pelaku usaha kompak, jika ditanya soal sertifikat halal umumnya penanggung jawab resto mengatakan punya sertifikat halal, tetapi ketika ditanya nomor sertifikatnyanya mereka berkilah sertifikatnya ada di kantor pusat atau beralasan serti-fikat halalnya sedang diproses,” tandas dosen Fakultas Hukum UMSU ini.

Di pasaran terungkap adanya beberapa resto dan gerai makanan/minuman yang memajang sertifikat halal untuk beberapa jenis makanan saja. Misalnya ada gerai menjual enam jenis makanan tetapi yang bersertifikat halal hanya dua jenis makanan. Jika konsumen tidak jeli membaca sertifikat tersebut maka seakan-akan semua jenis makanan di tempat itu su-dah bersertifikat halal.

Oleh karena itu, kepada konsumen lihatlah Sertifi-kat Halal MUI dengan baik dan teliti, biasanya dipa-jang di dekat kasir. Di samping itu perlu mengimbau kepada konsumen agar rajin bertanya kepada pihak restoran apakah makanan yang akan disajikan halal atau tidak. Dengan cara itu, produsen mau menyertifi-kasi halal produk mereka.

Konsumen Muslim yang jumlahnya terbesar di Indonesia harus sadar halal. Bila konsumen muslim hanya mau mengonsumsi barang-barang halal, maka pelaku usaha pun akan terdorong untuk mengurus sertifikat dan label. jam

Banyak Produk Klaim Halal Tanpa Sertifikat

KULINER38


Medan dikenal seba-gai kota kuliner karena memiliki beragam jenis makanan enak dan tem-pat-tempat makan enak. Salah satu tempat makan enak di Medan adalah Restoran Istana Koki di Jalan Cik Ditiro Medan. Saat masuk ke restoran ini kita disambut dengan alunan musik Jawa dan Sunda.

Saat duduk dan mulai meli-hat menu makanan yang di-tawarkan, kesan tadi langsung terpinggirkan. Menu makanan dan minuman yang ditawarkan ternyata harganya masih se-banding dan tidak kalah ber-saing dengan menu makanan hotel bintang lima.

Business Development Manager Istana Koki, Ahmadi saat ditemui di Istana Koki mengatakan bahwa menu makanan yang ditawarkan Istana Koki kebanyakan berbahan dasar ayam dan tetap mempertahankan menu andalan khas dari berbagai daerah. Ah-madi memesan Ayam Bekakak Serundeng dan Sayur Asem. Menu ini sering dipesan pelang-gan setia Istana Koki.

Menu makanan lainnya adalah Ayam Goreng Minahasa, Ayam Crispy Eskimo yang disajikan diatas es, Ayam Bakar Solo, Gepuk Karawang, Sate Ayam Rica-Rica, Tom Yam Seafood, Soto Betawi, Karedok, Cumi Goreng Tepung, Tahu Kipas, Genjer, Patin Bakar Manise serta menu makanan lainnya yang diolah dari resep masakan khas kuliner Nusantara.

Istana Koki pun sesungguhnya tak hanya menawarkan konsep sekadar tempat makan, Istana Koki juga menghadirkan fasilitas yang cukup lengkap kepada pelanggan. Dengan kapasitas hingga 800 orang didalam restoran,

Istana Koki juga menyediakan arena bermain anak tradi-sional di belakang restoran.

Arena bermain di ruang belakang restoran didesain cukup unik yaitu dengan replika kuda lumping raksasa. Tempat ini sering dijadikan konsumen seba-gai spot untuk berfoto atau sekadar meng-abadikan replika kuda lumping.

Untuk area makan, selain di kursi, resto juga menyediakan lesehan. Pelanggan juga bisa memesan VIP room, VIP room plus karaoke, dan president suites dining room.

Istana Koki : Sajikan Kuliner Khas Nusantara

39KULINER


Untuk acara yang lebih besar, kon-sumen bisa memil-ih Mini convention room kapasitas 100 orang, Meza-nine kapasitas 200 orang dan Ballroom dengan kapasitas 1000 orang.

Menurut Ahmadi yang akrab disapa Adi, restoran Istana Koki memberikan fasilitas free Wi-fi, mushola serta areal parkir yang luas bagi pelanggan. Lokasi restoran ini berada di tengah kota dan mudah dijangkau. Berbagai acara keluarga sudah digelar di restoran ini.

“Dengan tetap memper-tahankan resep turun temu-run dan rasa masakan khas kuliner Nusantara yang lezat dan unik. Restoran Istana Koki selalu berusaha menciptakan dan melakukan pembenahan-pembenahan baik dalam cita rasa, ragam menu, manajemen, bahkan servis dan pelayanan kepada pelanggan. Yang pasti, pembenahan akan terus dilaku-kan demi kepuasan pelanggan,” tandasnya.

Pelanggan restoran Istana Koki, lanjut Ahmadi sudah sangat banyak. Restoran akan penuh pada saat hari-hari libur dan akhir pekan. Pengunjung bisa menjapai hampir 1000 orang. Pencinta kuliner Nu-santara, biasanya akan mencari masakan yang pas dilidahnya. Konsumen kita pun sesung-guhnya bukan hanya dari kota Medan saja, tapi ada juga dari kota lain di Indonesia bahkan

dari luar negeri seperti Sin-gapura, Malaysia, Hongkong.

Pada moment-moment tertentu seperti pada agenda Pemilu 2014 lalu, Istana Koki ikut mengampanyekan agar

warga masyarakat tidak golput. Istana Koki juga menghadirkan tumpeng raksasa.

“Kenapa harus tumpeng ? Karena selama ini acara-acara khusus seperti ulang tahun, pem-bukaan kantor, pernikahan serta acara lainnya sering menggunakan cake dengan harga yang sangat mahal. Sementara nasi tumpeng, har-ganya tidak terlalu mahal dan menjadi kuliner ciri khas yang harus dilestarikan,” tuturnya.

Restoran Istana Koki, tambah Ahmadi me-nyediakan nasi tumpeng untuk acara-acara tertentu yang diharapkan mampu memberi kesan kepada seluruh kerabat dan udangan. Istana Koki bisa menjadi pilihan bagi keluarga dalam mempererat tali persaudaraan seraya menikmati makanan. Atau membuat acara-acara khusus dan melibatkan semua kalangan. jam/pas

Istana Koki : Sajikan Kuliner Khas Nusantara

TIPS SEHAT40


Ada banyak jenis tanaman yang

tumbuh di sekitar kita bisa dimanfaatkan menjadi obat berbagai jenis penyakit. Indone-sia yang dikenal seba-gai negara agraris juga terkenal dengan ke-kayaan rempah-rempah dan berbagai jenis ta-naman. Dari dulu hing-ga sekarang tanaman herbal ataupun tana-man obat dapat me-nyembuhkan berbagai macam penyakit.

Akan tetapi banyak warga Indonesia saat ini malah lebih me-milih produk kesehatan luar negeri dibanding negeri sendiri. Padahal tak perlu jauh-jauh ke negeri orang dengan biaya yang sangat mahal sekali, di negeri kita jauh lebih kaya dan alami dalam segi pengobatan. Berikut ini ada berbagai macam jenis tanaman obat dan man-faatnya bagi kesehatan tubuh kita.

Tanaman obat atau yang biasa kita sebut tanaman herbal sangat banyak sekali jenisnya dan man-faatnya, dari mulai mampu mengo-bati penyakit kelas ringan bahkan sampai ke penyakit kelas berat. Selain itu tanaman obat juga sudah banyak teruji ampuh dibandingkan dengan obat-obatan yang dicam-pur bahan kimia.

1. Seledri (Apium Graviolens)

Mungkin tanaman yang satu ini tidak asing lagi bagi kita, selain enak dipakai sebagai penyedap rasa ternyata seledri juga berfungsi sebagai obat alami karena kaya akan kalsium, fosfor dan yang lain-nya.

Contohnya seledri bisa dipakai

sebagai obat Asam Urat. Caranya cukup rebus beberapa biji seledri untuk segelas air didihkan lalu minum setiap pagi.

2. Blustru (Luffa Aegyptica Mill)

Blustru atau yang biasa disebut ketela manis (di Sunda disebut Lapang Oyom atau di Palembang disebut Hurung Jawa) merupakan tanaman obat keluarga yang telah diberikan secara turun temurun. Namun saat ini sudah jarang sekali yang menggunakan bahkan sebagian besar orang tidak tau bagaimana bentuk tanaman Blustru itu. Blustru dapat digunakan seba-gai obat Asma. Caranya cuci telebih dahulu daun blustru muda simpan diatas nasi panas (bisa disimpan diatas ketika menanak nasi) lalu makanlah sebagai lalapan.

3. Pasak Bumi atau Tongkat Ali (Eurycoma Longifolia Jack)

Tanaman ini di Indonesia tum-buh didaerah Kalimantan. Tongkat ali dapat membantu memperbaiki kadar testosteron pada pria dan

me-nambah gairah sexual pada pria. Selain itu juga mampu menjadi Obat ejaku-lasi dini. Banyak toko

herbal menjual pasak bumi ini biasanya sudah berupa teh, kopi, berbentuk kering dan bentuk lain-nya.

4. Mengkudu (Morinda Citrifolia)

Mengkudu memiliki nama yang berbeda - beda di setiap daerah contohnya di Sunda disebut Cang-kudu, di Aceh disebut Keumeude, dan di Jawa diseut kudu. Tanaman ini biasa ditanam di Aceh pada se-tiap rumah warga (walau tidak se-mua) karena biasa dipakai sebagai bahan rujak ataupun menu buka puasa khas Aceh. Tapi taukah Anda bahwa mengkudu bisa menjadi Obat Jantung Koroner dan mem-bantu mencegah penyakit jantung

Tanaman Obat Dapat Menyembuhkan Berbagai Macam Penyakit

41TIPS SEHAT


koroner. Caranya sangat mudah cukup jus mengkudu lalu saring air sarinya tambahkan sedikit madu dan minum 2 kali sehari setelah makan.

5. Lidah Buaya (Aloe Vera)

Lidah buaya sejak zaman dahulu telah dipercaya sebagai bahan perawatan kecantikan dan obat. Saat ini dijepang sedang mengem-bangkan penelitian lidah buaya se-bagai Obat Kanker. Saat ini sangat banyak sekali cara untuk memakan lidah buaya seperti Cendol ala Pontianak.

6. Buah Makasar (Brucea Javanica)

Tanaman ini memiliki rasa yang sangat pahit dan beracun. Namun apabila dipergunakan dengan baik dan sesui dengan dosis yang dianjurkan, tumbuhan ini mampu mengobati penyakit Diabetes Melitus karena dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh.

Selain itu Buah Makasar juga mampu menjadi obat Kanker Serviks. Caranya bisa dengan menyeduhnya kedalam setengah cangkir dan minum 2 - 3 kali seha-ri (Banyak Toko Herbal yang men-jual Buah Makasar kering jadi anda

tidak perlu susah susah menum-buk atau menge-

ringkannya sendiri).

7. Belimbing (Averrhoa Carambola)

Belimbing manis banyak mengan dung vitamin C, B, A, Pro-tein, Kalsium dll. Belimbing.

Selain rasanya yang enak juga mampu mejadi Obat Kolestrol Tinggi dan Penurun Darah Tinggi. caranya cukup makan buah be-limbing setiap hari sesudah makan.

8. Temulawak (Curcuma Xanthorrhiza)

Temulawak merupakan tana-man obat indonesia yang memiliki

kandungan Kurkumin yang ber-guna sebagai Anti Radang ataupun Anti Keracunan Empedu. Walaupun temulawak tidak mampu menjadi Obat Kanker Hati, namun temula-wak mampu mencegahnya karena temulawak mampu mengobati Penyakit Hepatitis B yang berperan sebagai faktor utama Penyakit Kanker Hati.

9. Daun Dewa (Gynura Divaricata)

Dari namanya saja sudah ter-kenal, Daun Dewa dipercaya mem-punyai banyak manfaat bagi ke-sehatan. Daun Dewa mengan dung minyak atsiri, saponin dll. Daun Dewa bida digunakan sebagai obat penyakit Stroke ataupun pencegah datangnya penyakit Stroke. Mampu

juga mengobati luka memar dan penurun penyakit Darah Tinggi.

10. Jarak (Ricinus Communis)

Biasa disebut Kaliki di Jawa Barat Dulang di Sumatra dan Kalek Dimadura. Jarak memuliki manfaat pada karnya sebagai anti rematik dan mampu menenangkan. Pada bijinya terasa manis, pedas namun netral. Bijinya Banyak digunakan untuk Obat Kangker Rahim, Hernia, Rematik, TBC dan penyakit lainnya.

Namun ketika Anda mengolah biji jarak menjadi herbal Anda harus berhati - hati karena jika meminum obatnya berlebihan akan menimbulkan keracunan dengan

ciri - ciri Sakit kepala, muntah be-rak, panas dan keluhan lain.

Sebenarnya tanaman obat sangat banyak sekali jenisnya. Dari berbagai daerah penjuru negeri memiliki resep masing-masing dalam mengolah tanaman herbal. Ketika kita kembali ke obat alami segala jenis penyakit dapat di cegah dan diobati karena resikonya sangat kecil. Untuk itu perbanyak-lah meminum minuman herbal agar tubuh lebih sehat. bs/pas

Tanaman Obat Dapat Menyembuhkan Berbagai Macam Penyakit

ARTIKEL42


Hindari Osteoporosis dengan Konsumsi Vitamin dan Kalsium

Banyaknya pemerik-saan pe nyakit osteo-

porosis di pusat-pusat perbelanjaan menggu-nakan alat-alat tertentu, menurut Dr. dr. Blondina Marpaung, SpPD-KR bukan jaminan untuk mendapatkan hasil deteksi yang akurat ten-tang pe nyakit sendi dan tulang serta tata cara pe ngobatannya.

“Kalau ingin tahu lebih lanjut tentang keluhan di bagian sendi dan tulang, berkonsultasilah dengan dokter keluarga,” papar Blondina yang sehari-hari membu-ka praktek di RSU Prof. Boloni Jalan Monginsidi Medan.

Dalam sebuah acara seminar di Medan, Blondina Marpaung menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tulang. Dianta-ranya tentang kekuatan tulang manusia dipengaruhi oleh usia, massa tulang dan ke tebalan tulang. Tulang manusia akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan sampai usia 30 tahun. Itu sebabnya, dianjurkan agar sebelum usia 30 tahun manusia meningkatkan kon-sumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D yang cukup untuk pembentukan tulang.

“Massa tulang akan mengalami perubahan setelah berusia 30 tahun, setelah menopause, risiko patah tulang meningkat dengan hilangnya BMD, faktor genetik berkontribusi hingga 80 persen terhadap wanita yang berisiko osteoporosis,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Blon-dina juga mensosialisasikan FRAX ® sebagai Perangkat Perhitu-ngan Resiko Patah Tulang WHO yang bisa diakses di http://www.shef.ac.uk/FRAX/, dimana dalam mengakses laman ini harus dipas-tikan untuk perhitungan orang Indonesia dimana didalam laman

ada bendera Merah Putih. Pasien dengan resiko patah tulang yang telah dihitung sejak tanggal 1 Juni 2011 adalah 2.768 orang.

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO - World Health Organization) kata Blondina, saat ini di seluruh dunia terdapat lebih dari 200 juta wanita mende-rita osteoporosis atau satu diantara tiga wanita di atas usia 50 tahun mempunyai risiko 40% menderita patah tulang di kemudian hari.

“Osteoporosis merupakah salah satu ancaman terbesar terhadap kualitas hidup para ibu. Penyakit ini menggerogoti secara diam-diam (silent disease) karena asupan kalsi-um kita berkurang,” kata Blondina.

Sementara Prof. Dr. Errol Huta-galung, Sp.OT (K) menyampaikan bahwa perkembangan osteoporo-sis tidak hanya tergantung pada ketebalan tulang sejak awal ke-hidupan manusia, tetapi juga pada kesehatan tubuh setiap saat, diet, dan aktivitas fisik di kemudian hari. Semakin tebal tulang, semakin kecil kemungkinan tulang tersebut men-jadi cukup tipis untuk rusak.

Penderita rematik di dunia masih sekira 1%. Angka itu relatif sangat kecil, namun terus me-ngalami peningkatan khususnya pada wanita. Hal ini juga didukung dengan penelitian Mayo Clinic di Amerika Serikat antara tahun 1995 hingga 2005 perbandingan pen-

derita wanita 54 dari 100.000 orang.

Memang penyakit ini pa ling banyak menyerang wanita, karena memang perempuan sangat rawan. Untuk itu masyarakat harus mengetahui bahwa penyakit rematik banyak penyebabnya. Keluhan utama meraka ada-lah nyeri sendi dan daerah sekitar sendi yang sangat mengganggu aktifitas.

Blondina Marpaung SpPD KR menambahkan pengobatannya tidak cukup hanya dengan minum obat anti nyeri apalagi tanpa mengetahui apa penyebab nyeri tersebut.

Pengobatan yang tidak sesuai dengan anjuran sangat berbahaya dan akan semakin memperparah penyakit rematik yang dialami seseorang jika tidak diketahui penyebabnya dengan memilih jalan pintas mengkonsumsi obat pereda nyeri. Rematik merupakan penya-kit kronis, jadi disarankan untuk mengkonsultasikan penyakit nyeri yang dialami langsung ke dokter ahli tanpa harus memilih jalan pin-tas mengkonsumsi obat pereda.

“Itu tidak membantu malahan akan semakin merusak sistem sendi yang sakit atau nyeri. Karena jangka panjangnya, obat pereda hanya berkasiat sementara saja dan dikemudian hari baru sistem sendi yang dirusak akibat obat kimia yang tidak seharusnya dikonsumsi tersebut,” ujarnya.

Dia menyayangkan sikap masyarakat Indonesia, khususnya Medan yang sering memilih obat sebagai alternatif sembuh tanpa konsultasi ke dokter ahli. Untuk itu harapnya, jika tidak ingin keluar biaya lebih besar di kemudian hari dalam mengatasi penyakit rematik, dianjurkan konsultasi lebih dulu ke dokter ahli jika mendera nyeri pada sendi. pa/jap

majalah purna adhyaksa sumut edisi i februari 2015

Documents