bahan hak cipta

8/20/2019 Bahan Hak Cipta

1/28

SEMINAR USULAN PENELITIAN

PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA

SEBAGAI LOGO MEREK DAGANG SUATU PERUSAHAAN DITINJAU

DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK

CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG

MEREK

A. Latar Bea!a"#

Perekonomian dunia sudah sangat berkembang, dan berlangsung

sangat cepat, begitu pula dengan arus globalisasi dan perdagangan

bebas yang didukung dengan kemajuan teknologi, telekomunikasi dan

informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa

produksi dalam negeri maupun barang impor, hal ini berpengaruh kedalam

hubungan atar bangsa yang dalam bentuk nyata dapat dirasakan bahwa

terjadi ketergantungan baik dalam hal kebutuhan, kemampuan dan

kemajuan teknologi, hal-hal seperti ini juga menyebabkan kebutuhan akan

komunikasi menjadi sangat maju dan pola perdagangan dunia sudah tidak

terikat lagi dengan batas-batas negara1.

1 Sudargo Gautama, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, P. !itra "ditya

#akti, #andung, 1$$%, hlm.&.

1


2/28

'unia dan kawasan-kawasan didalamnya merupakan pasar bagi

produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semua

ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebas-bebasnya ke

pasar. Persoalan-persoalan mulai muncul seiring dengan perkembangan

dan perubahan norma dan tatanan dagang yang telah bersifat global

seperti ini dan hal tersebut harus dengan cepat untuk dapat di antisipasi

oleh (ndonesia.

)ak atas *ekayaan (ntelektual yang +selanjutnya disebut dengan

)*(, adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari

kerja otak, hasil kerja itu berupa benda immateriil, benda yang tidak

berwujud. erek merupakan salah satu bagian dari )*( yang menembus

segala batas. *edudukan merek dalam memperkenalkan produksi suatu

perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu

produk, hal tersebut disebabkan karena fungsi merek sendiri adalah untuk

membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan

barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang

dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang

dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.

20*. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual , P. aja Grafindo Persada,

2akarta, 33, hlm.$.

3. 4ahya )arahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di

Indonesia Berdasarkan Undan!undan "o# $% Tahun $%%& , P. !itra "ditya

#hakti, #andung, 1$$5, hlm.1$.

2


3/28

Seyogyanya merek tidak hanya mencangkup nama, ataupun kata-

kata namun juga dapat berupa logo, simbol, dan tanda. 'alam upaya

membedakan antara merek satu dengan merek yang lain, pemegang

merek tersebut sering kali menggunakan logo sebagai ciri khas dari merek

tersebut. 6ogo sendiri memiliki fungsi sebagai tanda, nama, istilah,

simbol, lambang, rancangan atau desain, untuk menandakan atau

mengidentifikasi suatu kelompok, organisasi, ataupun suatu produk untuk

membedakan mereknya dengan merek orang lain. Secara hukum suatu

logo berkaitan dengan +dua aspek yaitu7 8

1. )ak cipta +copy riht

. erek dagang +trademark

9saha untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran atas hak cipta

adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta dengan

dibuatnya undang-undang hak cipta. 9ndang-undang hak cipta yang

berlaku sekarang adalah 9ndang-9ndang :o 1$ tahun 33 tentang )ak

!ipta +selanjutnya disebut 99 )ak !ipta yang merupakan

penyempurnaan dari 9ndang-undang hak cipta terdahulu yaitu 9ndang-

9ndang :o 1 tahun 1$$% tentang )ak !ipta&.

4 "gus i;al,


4/28

?ra perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat

iklim persaingan usaha yang sehat, merek memegang peranan yang

sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih

memadai5. #erdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan

perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi (ndonesia serta

pengalaman melaksanakan administrasi merek diperlukan

penyempurnaan undang-undang merek. 9ndang-undang merek yang

baru, yaitu 9ndang- 9ndang :omor 1& ahun 331 tentang erek

+selanjutnya disebut dengan 99 erek, tercipta sebagai pengaturan

merek dalam satu naskah sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk

menggunakannya.

Penggunaan lambang negara lain ke dalam suatu logo merek adalah

pelanggaran hak cipta dan merek dagang karena telah meniru dan

menyerupai lambang suatu negara yang dapat menimbulkan kekeliruan

bagi masyarakat tentang kebenaran barang yang dibelinya tersebut.

"kibat dari tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi neraga

yang bersangkutan, tetapi juga kerugian dalam hubungan antarnegara.

indakan penggunaan lambang suatu negara dapat dikategorikan sebagai

suatu perbuatan melanggar hukum +on rechmatie daad karena mempunyai

itikad tidak baik, yang oleh yurisprudensi di (ndonesia diartikan secara luas%, yaitu

6 Sudargo Gautama, 'oc#(it#

7*p#(it , hlm. 1&.

4


5/28

setiap perbuatan yang dipandang sebagai tidak patut, tidak wajar, atau tidak

putus dalam pergaulan masyarakat. Sebagai suatu perbuatan melawan hukum,

dapat dituntut tanggung jawab berupa pembatalan penggunaan merek dan

perintah untuk menghentikan penggunaan merek yang dipandang melanggar

hukum tersebut.

'i (ndonesia terdapat kasus ussel @ince dengan Perusahaan >en *en

'rug yang merupakan salah satu contoh penggunaan logo merek yang

menggunakan lambang suatu negara. *asus ini sampai sekarang belum juga

memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. *asus ini menceritakan

dugaan peniruan logo *"*( (G" yang telah dipakai sebagai lambang negara

(sle of an oleh perusahaan >en *en 'rug asal Singapura dipakai sebagai logo

merek !"P *"*( (G".

Perbandingkan antara gambar logo !"P *"*( (G" dan lambang negara

(sle 0f an, akan terlihat seperti berikut8

Sepengetahuan penulis, terdapat karya tulis yang membahas hak

merek dan hak cipta. *arya tulis tersebut dalam bentuk skripsi pada

Aakultas )ukum 9niBersitas Padjadjaran yang membahas masalah

5


6/28

tersebut antara lain ditulis oleh *artini !orytien Pardosi pada tahun 313

dengan judul en *en 'rug di (ndonesia, yang diduga menggunakan logo

yang memiliki persamaan dengan lambang negara (sle 0f an.

#erdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penulisan dalam skripsi dengan judul 8


7/28

ahun 33 tentang )ak !ipta dan 9ndang-9ndang :omor 1&

ahun 331 tentang erekD. #agaimana penerapan itikad tidak baik sebagai salah satu alasan

pembatalan merek berdasarkan 99 :omor 1& ahun 331 tentang

erekD

C. T*+*a" Pe"e&t&a"

#erdasarkan dengan adanya permasalahan yang telah penulis

ungkapkan delam identifikasi masalah diatas, maka penelitian skripsi ini

memiliki tujuan sebagai berikut 8

1. 9ntuk mengkaji dan menganalisa penggunaan lambang negara

sebagai logo merek dagang yang telah didaftarkan ke 'irektorat

2endral )*( dapat dikatakan pelanggaran berdasarkan 9ndang-

9ndang :omor 1$ ahun 33 tentang )ak !ipta dan 9ndang-

9ndang :omor 1& ahun 331.. 9ntuk menentukan penerapan prinsip itikad tidak baik sebagai

salah satu alasan pembatalan merek berdasarkan 99 :omor 1&

ahun 331 tentang erek.

D. Ke#*"aa" Pe"e&t&a"

)asil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik

kegunaan yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis.

1. *egunaan eoritis

7


8/28

1 emberikan sumbangan pemikiran dalam rangka

pengembangan ilmu hukum, khususnya )ukum )ak

*ekayaan (ntelektual di bidang merek. enambah bahan kepustakaan khususnya mengenai

merek dagang dan pemakain lambang negara sebagai

merek dalam hubungannya dengan 9ndang-9ndang

:omor 1$ ahun 33 tentang )ak !ipta dan 9ndang-

9ndang :omor 1& ahun 331.. *egunaan Praktis

1 Sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum,

khususnya akademisi, pemerhati )ak *ekayaan

(ntelektual, pengamat, dan praktisi hukum dalam

memahami perlindungan merek dan pemakain lambang

negara dalam 9ndang-9ndang :omor 1$ ahun 33

tentang )ak !ipta dan 9ndang-9ndang :omor 1& ahun

331 tentang erek. emberikan masukan kepada pihak yang terkait dalam

pelaksanaan 9ndang-9ndang :omor 1$ ahun 33

tentang )ak !ipta dan 9ndang-9ndang :omor 1&

ahun 331 tentang erek dan (Ps terhadap

penyelesaian perkara merek di (ndonesia.

E. Kera"#!a Pe,&!&ra"

8


9/28

erek merupakan satu inoBasi adaptif dari sebuah produk, sehingga

mampu terlihat unik, berbeda dengan yang lain serta memiliki nilai lebih

pada penjualan produk tersebut yakni dengan diberikannya suatu tanda

atau nama unik yang tidak dimiliki oleh produk yang lain. anda atau nama

yang unik tersebut disebut merek, artinya adalah sesuatu +gambar atau

nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan suatu produk atau

perusahaan di pasaran.=

Aungsi merek dalam perkembangannya mengarah sebagai sarana

promosi +means o trade promotion bagi produsen atau para pengusaha

yang memperdagangkan barang dan jasa. 'i luar negeri merek seringkali

digunakan untuk mempertahankan ood-ill di mata konsumen, dan merek

itu merupakan brand yang dapat digunakan pihak pedagang untuk

memperluas pasarannya diluar negeri, serta mempertahankan pasaran

tersebut.

'i (ndonesia fungsi merek dipergunakan sebagai sarana untuk

merangsang pertumbuhan industri, perdagangan yang sehat dan

menguntungkan bagi semua pihak. )al ini diakui oleh !"A( +(ommercial

Ad.isory /oundation in Indonesia, bahwa mengenai copyriht dan

trademark di (ndonesia memiliki peranan yang penting di dalam ekonomi

8 im 6indsey, et#al , Hak Kekayaan Intelektual Suatu Penantar , P. "lumni, #andung,

33, hlm.11.

9


10/28

(ndonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha

industri dalam rangka penanaman modal$.

Permasalahan )*( khususnya bidang merek merupakan suatu

permasalahan yang terus akan berkembang mengikuti perkembangan

dunia ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perkembangan ini tidak hanya

bersifat insidental dan pada satu titik saja, tetapi mengarah ke semua

bidang sasaran tanpa mengenal batasan. Pada dunia usaha para

produsen memberikan tanda atau citra tersendiri pada barang dan jasa

hasil produksi mereka yang la;im disebut merek yang digunakan untuk

membedakan suatu produk dengan produk lain, terutama untuk barang

atau jasa yang sama dan sejenis13. Pemerintah mempunyai peran untuk

mengikuti perkembangan ;aman, peraturan perundang-udangan negara

harus terus melihat, merasakan, serta mengikuti arus perkembangan

jaman supaya aturan tersebut benar-benar mengisi perlindungan hukum

bagi masyarakat.

)al yang paling mendasar diberikannya perlindungan hukum kepada

indiBidu terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak terlepas dari

pemikiran ma;hab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada

9 uhamad 'jumhana E 'jubaedilah, Hak Milik Intelektual0 Sejarah, Teori dan

Praktek , P. !itra "ditya #akti, #andung, 1$$, hlm. 153.

10 #inka Sanjaya, Perlindunan Hukum terhadap Hak Merek , www.pustaka.net/

resourceFcenter/perlidungan-hukum-terhadap-merek, diunduh pada tanggal % ei 31,

jam 3. >(#.

10


11/28

faktor manusia dan hukum akal11, hal tersebut mengartikan bahwa ciptaan

adalah merupakan hasil kreasi dan akal budi manusia. "sal usul konsepsi

hukum alam dapat ditelusuri kembali sejak jaman 4unani kuno, lebih

kurang &33 tahun yang lalu, dan muncul dalam berbagai bentuk

pemikiran. "liran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam

mencari keadilan yang absolut. "tas pandangan tersebut, hukum alam

dipandang sebagai hukum yang berlaku uniBersal dan abadi.1

#erdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat dipahami bahwa hak

kekayaan intelektual pada prinsipnya dipandang dan diakui sebagai hasil

karya, kreasi dan perkerjaan yang menggunakan kemampuan intelektual

manusia, sehingga pribadi yang menghasilkannya mendapat hak

kepemilikannya secara alamiah +natural ac1uisition1. #erdasarkan

pemikiran 6ocke tentang intanible rihts, yang bermaksud bahwa hak

kekayaan intelektual termasuk didalamnya, sejak awal abad ke 3 muncul

kekayaan intelektual sebagai respon atas tumbuh dan berkembanganya

ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dibutuhkan perlindungan atas

karya intelektual, di mana setiap bentuk penggunaan atas hak kekayaan

11 ?ddy 'amian, Hukum Hak (ipta, 2disi Kedua ! (etakan Ke!3, P. "lumni,

#andung, 33&, hlm. 1%.

12 'arji 'armodihardjo E Sidharta, Pokok!Pokok /ilsaat Hukum0 Apa dan

baaimana /ilsaat Hukum Indonesia, P. Gramedia Pustaka 9tama, 2akarta,

1$$&, hlm. =5.

13 uhamad 'jumhana E 'jubaedilah, *p#(it#, hlm. 1&.

11


12/28

intelektual milik orang lain harus disertai ijin dari penciptanya atau

pemiliknya17.

Perlindungan terhadap kepentingan manusia adalah fungsi utama

dari hukum1&. )ukum harus dilaksanakan dan diterapkan dalam setiap

kehidupan masyarakat agar kepentingan-kepentingan manusia dapat

terlindungi. )ukum dapat hidup dalam kehidupan manusia secara normal

dan damai, namun dalam prakteknya dapat juga terjadi suatu

pelanggaran-pelanggaran. )ukum harus ditegakkan dan berfungsi

menjadi kenyataan dalam masyarakat. Supaya hukum dapat ditegakkan

dalam kehidupan bermsyarakat, ada tiga unsur utama yang harus

diperhatikan yakni kepastian hukum +4echtssicherheit , kemanfaatan

+5-eckmassikeit , dan keadilan +6erechtikeit 15. *eberadaan hukum

tidak boleh disia-siakan, hukum harus dapat dillaksanakan dan

ditegakkan.

Perlindungan hukum berarti harus memberikan perlindungan hukum

terhadap semua pihak tanpa melihat status hukumnya karena setiap

orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum1%. Setiap aparat

penegak hukum wajib menegakkan hukum sesuai dengan tugasnya dan

14 aman *usmana,


13/28

fungsinya masing-masing sesuai aturan hukum, maka secara tidak

langsung hukum memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan

hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh

hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk nyata dari berjalannya

fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni kepastian

hukum, kemanfaatan dan keadilan1=.

Pada dasarnya )*( merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil

kemampuan intelektual manusia yang nantinya akan menghasilkan suatu

proses atau produk karya yang bermanfaat. *arya-karya di bidang ilmu

pengetahuan, seni, sastra, ataupun inBensi di bidang teknologi merupakan

contoh karya cipta sebagai hasil kreatiBitas intelektual manusia, melalui

cipta, rasa, dan karsanya, sehingga karya cipta tersebut menimbulkan )*(

bagi pencipta atau penemunya1$.

(ndonesia adalah salah satu negara yang turut serta menyetujui

perjanjian multilateral dalam kerangka Persetujuan 9mum tentang arif

dan Perdagangan +6eneral Areement on Tari and Trade 8 G" di

arakest aroko tahun 1$$7. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang

17 *hud;aifah 'imyati, Teorisasi Hukum!Studi Tentan Perkembanan

Pemikiran Hukum di Indonesia, uhammadiyah, Surakarta, 337, hlm.17.

18 Satjipto ahardjo. 'oc#(it .

192eanne 4aualine ani, Perlindunan Hak Atas Merek Produk /ashion

8Studi Kasus Merek Ina. By Intan A.antie 7i Kota Semaran9, esis, 9niBersitas

'iponegoro, 313, hlm. $.

13


14/28

paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh putaran G" dan merupakan

hasil perundingan yang disebut dengan istilah Uruay 4ound yang salah

satunya memuat Persetujuan tentang "spek-aspek 'agang )ak "tas

*ekayaan (ntelektual +Trade 4elated Aspects o Intellectual Property

4ihts +(Ps3.

(Ps telah menggariskan bahwa bidang )*( meliputi8 )ak !ipta

+copyriht H erek 'agang +trademarksH Paten + patent H 'esin produk

industri +industrial desinsH (ndikasi geografi +eoraphical indicationH

'esin tata letak +toporaphy sikuit terpadu atau lay!out desain

+toporaphy o interated circuitsH dan Perlindungan informasi yang

dirahasiakan + protection o undisclosed inormation, dan kontrol terhadap

praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi1.

Seiring berkembangnya kreatifitas dan kemudahan akses informasi,

maka kemudahan akan mendapatkannya hal-hal yang dibutuhkan pun

semakin mudah. "ntara lain dalam hal mencari ide dalam membuat logo

yang akan dijadikan rand ambassador dari suatu merek. :amun harus

disadari oleh para pelaku usaha masing-masing bahwa itikad baik harus

selalu dikedepankan dalam hal penggunaan logo yang akan digunakan

dalam mereknya tersebut harus tidak bertentangan dengan peraturan

20*holis oisah, Implementasi Perjanjian T4IPs tentan Perlindunan Hukum Terhadap

Hak Atas Merek Terkenal 8Asin9 7i Indonesia, esis, 9niBersitas 'iponegoro, 331, hlm.

13.

21im 6indsey, *p#(it , hlm. .

14


15/28

yang ada, karena pada akhirnya masyarakat akan menyadari bahwa

penggunaan logo adalah salah satu hal yang terpenting dalam suatu

merek.

Penggunaan logo dalam merek pun sudah sangat beragam, mulai

dari hasil karya seni sendiri perusahaan tersebut sampai dengan

menirukan logo dari merek lain yang sudah lebih dulu tedaftar, namun ada

masalah yang baru muncul dalam dunia )*(, yaitu mengenai penggunaan

lambang negara sebagai logo suatu merek dagang.

Suatu lambang negara dapat pula dikatakan sebagai wujud identitas

suatu negara, karena lambang negara juga merupakan suatu wujud yang

mewakilkan kepribadian bangsa, apabila ada yang memakai lambang

negara tanpa i;in dari negara tersebut +pemerintah maka dapat dikatakan

bahwa yang telah memakai lambang negara tersebut telah melakukan

perbuatan yang tidak mencirikan itikad baik.

Pengaturan mengenai penggunaan lambang negara juga diatur dalam

9ndang-9ndang :omor 7 ahun 33$ tentang #endera, #ahasa, 'an 6ambang

:egara, Serta 6agu *ebangsaan +selanjutnya disebut 99 7/33$. 'alam 99

7/33$ terdapat hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang khususnya

penggunaan lambang negara. 6ambang negara merupakan wujud inspirasi

semangat suatu masyarakat. (ndonesia sebagai negara yang menghormati dan

22 uladi, < Identitas "asional Proses Berbansa dan BernearaC,

www.edukasi/identitas-nasional.net , diunduh kamis 1= "pril 31 jam 1.7% >(#.

15

http://www.edukasi/identitas-nasional.nethttp://www.edukasi/identitas-nasional.net


16/28

menghargai identitas negara lain berarti juga harus melindungi hal-hal yang

berkenaan dengan identitas suatu negara, khususnya lambang negara.

(ndonesia sebagai negara peserta dalam *onBensi Paris wajib

menjamin adanya perlindungan yang efektif dalam hukum nasional

terhadap tindakan-tindakan yang beritikad tidak baik yang dapat

menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. )al ini diharapkan akan dapat

mencegah atau menekan segala tindakan yang bermula dari itikad tidak

baik.

Pasal =& 99 erek menyatakan pihak yang haknya dirugikan dapat

meminta kepada hakim pengadilan niaga berdasarkan bukti yang cukup

untuk menerbitkan penetapan sementara tentang pencegahan masuknya

barang yang berkaitan dengan pelanggaran merek serta penyimpangan

alat bukti yang berkaitan dengan dengan pelanggaran merek tersebut.

Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan baik melalui proses

perdata maupun pidana. enurut Pasal %5 +1 jo Pasal %% 99 erek,

seorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut

seseorang yang tanpa i;in, telah menggunakan merek yang memiliki

persamaan pada pokoknya atau kesuluruhan untuk barang atau jasa yang

sama. Pengadilan niaga kemudian akan menyidangkan kasus tersebut

+Pasal %5 99 erek, atas putusan pengadilan niaga dapat diajukan

kasasi ke ahkamah "gung +Pasal %$ 99 erek.

23 im 6indsey, *p#(it , hlm. 175.

16


17/28

Pasal =7 99 erek menyatakan selain penyelesaian gugatan

melalui Pengadilan :iaga, para pihak dapat menyelesaiakan sengketa

melalui arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa. )al tesebut diatur

juga dalam 9ndang-9ndang :omor 3 ahun 1$$$ tentang "rbitrase dan

"lternatif Penyelesaian Sengketa. enurut Pasal 1 angka 13 undang-

undang tersebut menyatakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan

dikenal dengan beberapa cara, yaitu8

1. "rbitraseH

. *onsultasiH

. :egosiasiH

7. ediasiH

&. *onsiliasiH atau

5. Penilaian ahli.

'iantara keenam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan

tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang

menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga, yaitu

arbiter atau majelis arbiter, sedangkan cara lainnya yang tergolong dalam

alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan kepada

para pihak ketiga yang memfasilitasi perundingan antara para pihak.7

. Met%e Pe"e&t&a"

24 "hmadi iru, )ukum Merek (ara Mudah Mempelajari Undan!Undan Merek , P.

ajagrafindo Persada, 2akarta, 33&, hlm. 131-13.

17


18/28

Penelitian ini bermaksud untuk menemukan hukum bagi suatu

kenyataan +In (oncreto, maka jenis penelitian ini termasuk dalam

penelitian hukum normatif. Pada penelitian jenis ini, terlebih dahulu akan

dikemukakan hukum In Abstracto-nya dan akan ditetapkan terhadap

kenyataan +In (oncreto&.

1. Spesifikasi PenelitianSpesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah 'eskriptif analisis,

yaitu mengungkapkan dan menganalisa gejala-gejala hukum yang ada

pada saat ini5. Penelitian ini dikaitkan dengan perundang-undangan yang

berlaku serta objek yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini

dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut peniruan lambang suatu

negara sebagai merek dagang.. etode Pendekatan

etode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode

pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang penekanannya ditujukan

kepada ilmu hukum dan mempelajari serta meneliti perjanjian

internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

(ndonesia yang berkaitan dengan masalah peniruan lambang suatu

negara sebagai merek dagang%.. ahap Penelitian

25 ony )anityo Sumitro, Metodoloi Penelitian Hukum dan :urimetri ,

(ndonesia, 2akarta, 1$$=, hlm. .

26 Soejono Soekanto, Penantar Penelitian Hukum, 9( Press, 2akarta, 1$=5,

hlm. 13.

27 . "bdul *adir, Hukum dan Penelitian Hukum, P. !itra "ditya #akti,

#andung, 337, hlm. 115.

18


19/28

Penelitian ini akan dilakukan melalui tahap penelitian kepustakaan

dan tahap penelitian lapangan. ahap penelitian kepustakaan dilakukan

dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari 81 #ahan hukum primer, yaitu antara lain Perjanjian (Ps

+ Areement Trade 4elated Aspect o Intelektual Property 4ihts,

Includin Trade In (ounterit 6oods, Paris (on.ention 1==,

9ndang-9ndang :omor 1$ ahun 33 tentang )ak !ipta,

9ndang-9ndang :omor 1& ahun 331 tentang erek, 9ndang-

9ndang :omor 7 tahun 33$ tentang #endera, #ahasa dan

6ambang :egara, serta 6agu *ebangsaan, dan Peraturan

Pemerintah :omor 7 tahun 1$&= tentang Penggunaan 6ambang

:egara. #ahan hukum sekunder, yaitu antara lain hasil-hasil penelitian dan

hasil-hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan hak

atas kekayaan intelektual dan penggunaan lambang negara. #ahan hukum tersier, seperti kamus dan lossary .

Sedangkan tahap penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan

penelitian secara langsung di Pengadilan :iaga dan *antor )ukum yang

terkait dengan permasalahan yang diteliti. )asil dari penelitian ini

diharapkan dapat mendukung data sekunder yang di dapat selama tahap

penelitian kepustakaan.7. eknik Pengumpulan 'ata

eknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara Penelitian

*epustakaan +'ibrary 4esearch, yaitu penelitian yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan data sekunder. "dapun

19


20/28

data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari

perpustakaan, artikel-artikel, baik yang diambil dari media cetak maupun

elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan

perundang-undangan.&. etode "nalisis 'ata

etode analisis data dari hasil yang dipergunakan dalam menarik

kesimpulan dari hasil penelitian yaitu metode normatif kualitatif. Penelitian

bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum

posotif yang berkaitan dengan masalah peniruan lambang suatu negara

sebagai merek dagang.5. 6okasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di #andung dan 2akarta yang meliputi

tempat-tempat sebagai berikut 8a Perpustakaan )ukum ochtar *usuma "tmadja Aakultas

)ukum 9niBersitas Padjadjaran, 2alan 'ipati 9kur :o. &

#andung.b Pengadilan :iaga pada Pengadilan :egeri 2akarta Pusat,

2alan Gajah ada :o.1% 2akarta Pusat

c *antor 'irektorat 2endral )ak *ekayaan (ntelektual, 2alan

'aan ogot *m.17 2akarta #arat

G. S&(te,at&!a Pe"*&(a"'alam menghasilkan karya ilmiah, maka pembahasannya harus

diuraikan secara sistematis. 9ntuk mempermudah penulisan skripsi ini

maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi

20


21/28

dalam bab perbab yang saling berangkaian satu sama lain. "dapun

sistematika penulisan skripsi ini adalah 8#"# (8 'alam bab ini menguraikan pendahuluan yang merupakan

pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar

belakang penulisan skripsi, identifikasi masalah, kemudian

dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

kerangka pemikiran, metode penelitian, yang kemudian

diakhiri dengan sistematika penulisan.

#"# (( 8 'alam bab ini menguraikan mengenai t injauan pustaka

yang berisi prinsip itikad baik, perlindungan hukum

terhadap hak cipta, penggunaan lambang negara, dan

pendaftaran dan pembatalan merek yang berhubungan

dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan

landasan atau kerangka teori serta diuraikan juga

mengenai konsep kerangka pemikiran.

#"# ((( 8 'alam bab ini menguraikan objek penelitian meliputi

sejarah pamakaian lambang Triskelion +kaki tiga oleh

negara (sle of an dan oleh perusahaan >en *en 'rug,

dan pendaftaran merek !ap *aki iga di (ndonesia.

#"# (@ 8 'alam bab ini menguraikan hasil dan analisis yang terdiri

dari deskripsi objek penelitian yang akan dihubungkan

21


22/28

dengan identifikasi masalah dan ditinjau dari tinjauan

pustaka.

#"# @ 8 'alam bab ini menguraikan penutup yang berisi

kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pihak

yang terkait dengan masalah penelitian.

DATAR PUSTAKA

"hmadi iru, )ukum Merek (ara Mudah Mempelajari Undan!Undan

Merek , P. ajagrafindo Persada, 2akarta, 33&.

'arji 'armodihardjo E Sidharta, Pokok!Pokok /ilsaat Hukum0 Apa dan

baaimana /ilsaat Hukum Indonesia, P. Gramedia Pustaka

9tama, 2akarta, 1$$&.

22


23/28

?ddy 'amian, Hukum Hak (ipta, 2disi Kedua ! (etakan Ke!3, P. "lumni,

#andung, 33&.

2eanne 4aualine ani, Perlindunan Hak Atas Merek Produk /ashion

8Studi Kasus Merek Ina. By Intan A.antie 7i Kota Semaran9,

esis, 9niBersitas 'iponegoro.

*holis oisah, Implementasi Perjanjian T4IPs tentan Perlindunan

Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal 8Asin9 7i Indonesia,

esis, 9niBersitas 'iponegoro.

*hud;aifah 'imyati, Teorisasi Hukum!Studi Tentan Perkembanan

Pemikiran Hukum di Indonesia, uhammadiyah, Surakarta, 337.

uhamad 'jumhana E 'jubaedilah, Hak Milik Intelektual0 Sejarah, Teori

dan Praktek , P. !itra "ditya #akti, #andung, 1$$.

. "bdul *adir, Hukum dan Penelitian Hukum, P. !itra "ditya #akti,

#andung, 337.

. 4ahya )arahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di

Indonesia Berdasarkan Undan!undan "o# $% Tahun $%%& , P.

!itra "ditya #hakti, #andung, 1$$5.

0*. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual , P. aja Grafindo

Persada, 2akarta, 33.

ony )anityo Sumitro, Metodoloi Penelitian Hukum dan :urimetri ,

(ndonesia, 2akarta, 1$$=.

Satjipto ahardjo, Sisi!Sisi lain dari Hukum di Indonesia, (etakan Kedua,

#uku *ompas, 2akarta, 335.

23


24/28

Soejono Soekanto, Penantar Penelitian Hukum, 9( Press, 2akarta, 1$=5.

Sudargo Gautama, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, P. !itra

"ditya #akti, #andung, 1$$%.

im 6indsey, et#al , Hak Kekayaan Intelektual Suatu Penantar , P. "lumni,

#andung, 33.

U"%a"#-U"%a"# /

9ndang-9ndang :omor 3 ahun 1$$$ tentang Penyelesaian Sengketa

9ndang-9ndang :omor 1& ahun 331 tentang erek

9ndang-9ndang :omor 1$ ahun 33 tentang )ak !ipta

9ndang-9ndang :omor 7 tahun 33$ tentang #endera, #ahasa, 'an

6ambang :egara, Serta 6agu *ebangsaan

I"ter"et /

"gus i;al,


25/28

aman *usmana,


26/28

CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG

MEREK

BAB I PENDAHULUAN

". 6atar #elakang

#. (dentifikasi asalah

!. ujuan Penelitian

'. *egunaan Penelitian

?. *erangka Pemikiran

A. etode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II PRINSIP ITIKAD BAIK PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP HAK CIPTA PENGGUNAAN LAMBANG

NEGARA DAN PENDATARAN DAN PEMBATALAN

MEREK

". "spek )ukum )ak !ipta

1. Pengertian )ak !ipta

. !iptaan 4ang 'ilindungi

. Prinsip-Prinsip 'asar )ak !ipta

#. "spek )ukum erek

1. Pengertian erek

26


27/28

. Pendaftaran erek

. Prinsip-Prinsip erek

7. untutan Pembatalan erek idak Sah

&. Penggunaan Pengadilan :iaga Sebagai 6embaga

Penyelesaian Sengketa

!. Penggunaan 6ambang :egara

BAB III PRAKTIK DUGAAN PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA

ISLE O MAN PADA LOGO MEREK CAP KAKI TIGA

". Penggunaan 6ambang *aki iga +Triskelion9 0leh :egara

(sle 0f an

#. Penggunaan 6ambang *aki iga 0leh Perusahaan >en

*en 'rug

!. Pendaftaran erek !ap kaki iga 0leh Perusahaan >en

*en 'rug *epada 'irektorat 2endral )ak "tas *ekayaan

(ntelektual

BAB I ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

PENGGUNAAN LAMBANG NAGARA SEBAGAI MEREK

DAGANG DAN PENERAPAN PRINSIP ITIKAD TIDAK

BAIK SEBAGAI SUATU ALASAN PEMBATALAN MEREK

". Pelanggaran Penggunaan 6ambang :egara (sle 0f an

4ang 'idaftakan Sebagai erek 'agang

(G"C 0leh Perusahaan >en *en 'rug

27


28/28

#. Prinsip (tikad idak #aik Sebagai Salah Satu Pembatalan

erek

BAB KESIMPULAN DAN SARAN

bahan hak cipta

Documents