bab iv kak

Bab IV. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Keterangan

Bab IV Dokumen Seleksi mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dimaksudkan untuk: (1) menjelaskan tujuan dan lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan; (2) sebagai acuan dan informasi bagi para peserta seleksi untuk mengikuti pengadaan

dalam rangka menyiapkan kelengkapan administrasi, usulan teknis, dan usulan biaya;

(3) sebagai acuan dalam evaluasi usulan, klarifikasi dan negosiasi, dasar pembuatan

Kontrak, dan acuan evaluasi hasil kerja Penyedia Jasa Konsultansi. KAK yang telah diisi lengkap akan disediakan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan.

PEKERJAAN PENYUSUNAN STUDY KELAYAKAN DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN <DED> TERMINAL

REGIONAL TYPE A DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR D I N A S P E R H U B U N G A N

TAHUN ANGGARAN 2008

PENYUSUNAN STUDY KELAYAKAN DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN <DED> TERMINAL REGIONAL TIPE A DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR TA. 2008 1

KERANGKA ACUAN KERJA <ToR = TERM of REFERENCES>

PEKERJAAN PENYUSUNAN STUDY KELAYAKAN DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN <DED> TERMINAL

REGIONAL TYPE A DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sektor transportasi merupakan sektor yang memegang peranan penting

dalam upaya pengembangan wilayah, khususnya sektor transportasi darat yang pada umumnya merupakan kegiatan transportasi yang paling banyak dan sering digunakan oleh masyarakat. Pemilihan terhadap penggunaan transportasi darat pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain (i) jangkauan yang relatif lebih luas; (ii) operational cost yang lebih murah; dan (iii) relatif banyak digunakan.

Oleh sebab itu dengan semakin majunya suatu wilayah maka akan semakin meningkat pula mobilitas yang terjadi di dalam maupun ke luar wilayah yang akan menyebabkan semakin meningkat pula kebutuhan akan transportasi (khususnya transportasi darat). Dari kondisi tersebut apabila tidak diantisipasi sedini mungkin akan dikhawatirkan terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Salah satu prasarana transportasi yang memiliki peranan penting dalam suatu sistem transportasi di suatu wilayah adalah terminal. Dimana terminal merupakan tempat terjadinya interaksi antara penumpang dan barang dengan moda (kendaraan).

Dinamika pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan khususnya di wilayah Kabupaten Banjar akan selalu terkait dengan perkembangan wilayah yang ada di sekitarnya. Hal ini adalah sesuatu yang logis, karena pada dasarnya suatu pembangunan dan implikasi yang terjadi tidak mengenal batasan wilayah yang pasti. Dalam kerangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas, tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan tingkatan hirarkinya (lokal atau regional). Salah satu prasarana yang dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat di bidang transportasi adalah terminal yang merupakan simpul distribusi penduduk yang dapat melayani perpindahan moda angkutan regional (bus atau non bus) ataupun angkutan lokal. Adanya kecendrungan peningkatan tuntutan kualitas pelayanan terminal yang nyaman aman dan tertib sesuai dengan trayek angkutan umum kota guna pelayanan terhadap pemakai jasa angkutan. Tuntutan kehidupan masyarakat terhadap pelayanan terminal merupakan hal utama perlu dikaji dan sesuai dengan keinginan masyarakat pengguna terminal,yang tertib, aman dan nyaman.

Salah satu komponen dari perencanaan sistem transportasi adalah perencanaan terhadap fasilitas penunjang sektor transportasi tersebut, yakni berupa fasilitas terminal. Kebutuhan terhadap fasilitas terminal cukup penting sebagai wujud pelayanan terhadap kegiatan ekonomi dan kemudahan masyarakat dalam pelayanan moda angkutan umum, serta menghindari adanya terminal-teminal ilegal yang dapat menimbulkan kemacetan lalu-lintas dan kesemrawutan tata ruang di masa yang akan datang.

Dalam perencanaan terminal, khususnya perencanaan terminal regional type A perlu dipertimbangkan aspek lokasi penempatannya, dengan pertimbangan bahwa terminal regional type A memiliki skala pelayanan yang lebih kompleks dan terdapat aktivitas-aktivitas yang terdapat didalamnya, serta untuk menekan dampak negatif yang akan timbul dengan adanya terminal tersebut.



Terminal penumpang tipe A merupakan terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan. Sampai sejauh ini, di Provinsi Kalimantan Selatan belum ada satupun terminal yang memenuhi fungsi-fungsi itu secara sempurna. Menyusul penetapan Bupati Banjar dengan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 550.22/894/DISHUB tanggal 1 November 2007 perihal Penetapan Lokasi Pembangunan Terminal Regional Tipe A. Lokasi Terminal Regional Tipe A ini juga telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.2373/AJ.101/DRJD/2007 Tanggal 22 Juni 2007 Perihal Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Di Km. 17 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan segala konsekuensinya, Pemerintah Kabupaten Banjar telah memprogramkan serangkaian kegiatan, serta mengalokasikan sejumlah dana untuk terwujudnya Terminal Regional Tipe A di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai satu-satunya terminal Regional Tipe A di Kalimantan Selatan, maka terminal ini harus direncanakan sebaik-baiknya, agar menjadi terminal yang representatif dan memadai untuk menampung aktivitas transportasi darat, khususnya transportasi massal. Terminal yang akan dibangun ini merupakan kelengkapan prasarana transportasi menggantikan Terminal Pal 6 Banjarmasin yang pada saat ini daya tampungnya sudah terlampaui. Disamping itu, kelengkapan dan kondisi prasarananya tidak dapat lagi menunjang berfungsinya terminal secara optimal.

Pembangunan terminal regional type A di Kabupaten Banjar diarahkan berada di wilayah hinterland (pinggiran) Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kota Martapura, yakni di Jalan A. Yani Km. 17 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penentuan lokasi terminal tersebut adalah : 1. Fungsi Pemanfaatan Lahan

Fungsi pemanfaatan lahan pada kawasan perkotaan cenderung diarahkan kepada fungsi perumahan/permukiman, pusat pelayanan fasilitas dan aglomerasi kegiatan ekonomi. Sehingga untuk perencanaan fasilitas terminal, khususnya untuk terminal dengan skala regional (type A) diarahkan pada kawasan hinterland (pinggiran) yang memiliki posisi strategis.

2. Keterbatasan Lahan Dengan semakin cepatnya akselerasi pertumbuhan penduduk diperkotaan, tingginya kepadatan penduduk akan menimbulkan berbagai aktivitas penduduk dan diversifikasi penggunaan lahan yang berdampak pada semakin terbatasnya ketersediaan lahan di kawasan perkotaan.

3. Tingkat Kebutuhan Lahan Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan perkotaan sering kali akan menimbulkan permasalahan baru dalam penataan ruang, khususnya untuk penyediaan sarana dan prasarana kota. Peningkatan kebutuhan lahan tersebut merupakan dampak dari semakin beragamnya aktifitas/kegiatan penduduk.

4. Posisi Strategis Lokasi rencana pembangunan terminal regional type A ini merupakan kawasan yang cukup strategis dan memiliki nilai aksesibilitas yang cukup baik, disebabkan oleh posisi rencana terminal tersebut langsung memiliki akses ke Jalan A. Yani dan Jalan Lingkar (Jalan Gubernur Soebardjo) yang merupakan jalur utama trans kalimantan. Selain itu juga kawasan ini berada diantara 3 (tiga) pusat pertumbuhan yakni Kota Banjarmasin (pusat utama), Kota Banjarbaru, dan Kota Martapura.

Dalam pelaksanaannya pembangunan terminal regional type A harus melalui

beberapa tahap, antara lain :



Pra-Perencanaan. Perencanaan. Pelaksanaan Konstruksi Bangunan. Pengoperasian dan Pemeliharaan (OM).

Pada pra perencanaan terminal regional ini perlu dilaksanakan beberapa kegiatan, yakni : Penyusunan Studi Kelayakan/Feasibility Study <FS>. Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan <AMDAL>. Penyusunan Analisa Dampak Lalu-Lintas <ANDALALIN>.

Sedangkan dalam tahap perencanaan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan, yakni : Penyusunan Rancang Bangun <Masterplan>. Penyusunan Detail Engineering Design <DED>.

Mengingat keberadaan terminal tersebut sangat vital dan penting bagi masyarakat dan pembangunan di wilayah Kabupaten Banjar, maka perlu segera dilaksanakan penyusunan studi tersebut diatas dalam upaya mempercepat pembangunan terminal regional type A tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan untuk menjelaskan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan, dengan tujuan agar pekerjaan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, serta tepat sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat.

1.3 Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan ini meliputi : 1. Terlaksananya study kelayakan pembangunan terminal regional tipe A yang

komprehensif di Kabupaten Banjar yang meliputi : Sasaran Penetapan Lokasi

a. Teridentifikasinya alternatif lokasi yang terbaik, optimal dan mempunyai prospek yang baik.

b. Teridentifikasinya alternatif lokasi yang memberikan tingkat pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang menjadi sasarannya.

c. Teridentifikasinya alternatif lokasi yang dapat menekan biaya pembangunan (investasi).

Sasaran Penetapan Fungsi Terminal Dari hasil identifikasi lokasi diatas perlu pula dilakukan penetapan fungsi terminal yang akan dibangun serta perkiraan wilayah yang akan dilayani. Untuk melakukan penetapan fungsi terminal, maka sasaran yang akan dicapai adalah : a. Teridentifikasinya wilayah pelayanan. b. Teridentifikasinya jumlah angkutan. c. Teridentifikasinya pola dan karakteristik terminal yang di inginkan

masyarakat. Sasaran Arsitektural dan Teknis Teknologis

a. Teridentifikasinya penyelesaian arsitektural yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan masyarakat.

b. Terwujudnya rasa kebanggaan dari perwujudan terminal yang dikembangkan (aspek tampilan).

c. Terpilihnya penyelesaian teknis teknologis yang murah, kuat dan awet (optimal), namun tetap memberikan penyelesaian arsitektural dan penyelesaian lingkungan (utilitas) yang baik, sehingga dapat terpeliharanya tatanan kawasan terminal yang bersih, serasi dan harmonis.



Sasaran Perhitungan Investasi Dan Pengembaliannya a. Teridentifikasinya kemampuan finansial jasa angkutan dalam pelayanan

masyarakat. b. Tersusunnya perkiraan investasi yang dibutuhkan dalam pengembangan

kawasan terminal. c. Tersusunnya perkiraan pengembalian investasi dengan berbagai

asumsi. 2. Tersedianya dokumen perencanaan teknik (DED) pembangunan terminal

regional type A. 3. Tersedianya dokumen pengadaan jasa pemborongan pembangunan terminal

regional type A.

1.4 Dasar Hukum Perencanaan Dasar hukum dalam kegiatan penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis (DED) terminal regional tipe A ini meliputi : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).

2. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 Nomor 54, TLN No.3833).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 33, TLN Nomor 4438).

5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan.

9. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, TLN Nomor 3955).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 Nomor 64, TLN Nomor 3956).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 dan TLN Nomor 3957).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140 TLN Nomor 4578).

13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

15. Standard dan kaidah perencanaan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.5 Dasar Pemikiran

Dasar pemikiran yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi terminal regional type A Jalan A. Yani Km. 17 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut adalah sebagai berikut ini :



Memiliki akses langsung/terkait dengan jaringan jalan arteri primer. Terkait dengan sistem fungsi utama kota. Lokasi di wilayah hinterland dan sentris dengan orientasi geografis pergerakan

regional. Terpadu dengan sistem angkutan primer kota <integral>. Mudah dicapai oleh angkutan regional <aksesibilitas>. Tidak mengganggu kegiatan kota baik dalam kegiatan pergerakan lokal maupun

kegiatan disekitarnya.

II. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini akan membahas mengenai pengertian, jenis, dan fungsi terminal; persyaratan lokasi terminal; filosofi suatu terminal; aspek-aspek yang mempengaruhi suatu terminal; kecenderungan perkembangan kawasan terminal; dan yang lainnya. 2.1 Pengertian, Fungsi, dan Jenis Terminal

Pengertian Terminal Terminal transportasi merupakan : a. Titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai

pelayanan umum. b. Tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan, dan pengoperasian lalu-

lintas. c. Prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk

melancarkan arus penumpang dan barang. d. Unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi

kehidupan kota. Fungsi Terminal

Fungsi terminal transportasi jalan dapat ditinjau dari 3 (tiga) unsur, yakni : a. Fungsi terminal bagi penumpang. b. Fungsi terminal bagi pemerintah. c. Fungsi terminal bagi operator/pengusaha.

Jenis Terminal Berdasarkan jenis angkutan terminal dibedakan menjadi : a. Terminal penumpang, adalah prasarana transportasi jalan untuk

keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda trnasportasi serta pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.

b. Terminal barang, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

2.2 Filosofi Suatu Terminal

Terminal adalah merupakan suatu titik simpul dari berbagai moda angkutan, sebagai titik alihan penumpang yang berganti moda satu ke moda yang lain atau berjalan ke suatu moda. Terminal juga merupakan suatu titik tujuan atau titik akhir dari orang setelah turun melanjutkan berjalan kaki ke tempat kerja, rumah atau lainnya yang merupakan titik henti. Karena jenis moda angkutan sering merupakan fungsi dari tingkat jalan, maka secara organis terminal biasanya berada di suatu titik kritis, misalnya pada simpang dua atau lebih pada kelas jalan yang berbeda pula tingkatannya. Hal ini memang kecenderungan dasar yang organis, dimana pada titik singgung, persimpangan ini pada mulanya tempat berkumpulnya orang yang ingin berganti moda angkutan, lalu karena eksistensinya berdiri halte, dan selanjutnya membesar membentuk suatu kebutuhan akan terminal.



Dengan demikian fungsi dan peran dari teminal ini dapat diuraikan sebagai berikut : Sebagai titik konsentrasi penumpang dari segala arah berkumpul atau menuju,

dan sebagian karena tujuannya memang di sekitar terminal, dan sebagian lagi kemudian berganti kendaraan.

Sebagai titik dispersi, tempat menyebarnya penumpang ke segala penjuru kota, atau keluar kota, atau ke beberapa tujuan khusus lainnya.

Sebagai titik tempat penumpang berganti moda angkutan dari, ke dan antar bus.

Sebagai pusat pelayanan penumpang untuk naik-turun kendaraan, menunggu membeli karcis, dan beberapa keperluan lain yang berkaitan dengan proses berpergian.

Alat untuk memproses kendaraan dan muatan (Edward K. Morlok, 1985), dalam hal ini berarti terminal sebagai wadah untuk mempersiapkan dokumentasi perjalanan.

2.3 Aspek-Aspek Yang Berpengaruh Tehadap Suatu Terminal

Dari filosofi diatas dapat pula ditelaah bahwa aspek-aspek yang berpengaruh terhadap keberadaan terminal dapat diarahkan 2 <dua> aspek, yaitu : 1. Aspek eksternal

Aspek eksternal ini secara garis besar akan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan : Karakteristik Kota. Pola Struktur Fisik Kota. Pola dan Sistem Transportasi Kota.

2. Aspek internal Secara internal aspek yang berpengaruh untuk mendapatkan solusi terminal yang baik akan menyangkut dengan sisten dan mekanisme yang terjadi dalam terminal tersebut.

Sistem Dalam Terminal Mekanisme yang terjadi dalam terminal Pola Umum sistem terminal

2.4 Kecenderungan Perkembangan Kawasan Terminal

Secara internal keberadaan suatu terminal sebagai titik simpul dari sejumlah pertemuan moda angkutan, meletakkan posisi terminal sebagai sarana berkumpulnya manusia. Hal ini ternyata menjadi suatu magnet yang besar, yang menarik berbagai aktifitas ikutan, misalnya tumbuhnya sarana perdagangan retail, kaki lima yang semakin membanyak, yang kesemuanya ini memberikan aktivitas ikutan pula.

Kecenderungan tumbuh dan berkembangnya aktivitas ikutan ini akan menambah padatnya sirkulasi aktivitas yang terjadi, dan kondisi ini jika terus tumbuh dan tidak diantisipasi akan menjadi sumber permasalan merosotnya kualitas pelayanan terminal tersebut sebagai titik simpul. Kecenderungan ini tidaklah bisa dihindari, namun seyogyalah menjadi salah satu dari kondisi yang diantisipasi sejak awal. Dan ini tidak hanya berarti sekedar memberikan wadah, tetapi juga menjadi suatu pemikiran yang terkait dengan proses dan mekanisme yang terjadi dalam terminal tersebut.

SARANA TERMINAL +

AKTIVITASNYA

AKTIVITAS IKUTAN

(perdagangan, dsb)

AKTIVITAS IKUTAN

(parkir, dsb)



2.5 Karakteristik Proses Aktivitas Terminal Dilihat dari aspek pelaku pada kawasan terminal, maka ada beberapa karakteristik aktivitas dan prosesnya yang spesifik, yaitu : 1. Penumpang -- Kendaraan 2. Pedagang Kaki Lima <PKL> dan Pedagang Asongan 3. Pengelola 4. Kendaraan

III. KRITERIA DAN AZAS

3.1 Kriteria Umum Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang dimaksud pada ToR harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu : A. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas :

1. Menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di daerah yang bersangkutan.

2. Menjamin bengunan gedung dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. 3. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan.

B. Persyaratan arsitektur dan lingkungan. 1. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan

karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan dan budaya daerah, sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya (fisik, sosial dan budaya).

2. Menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya.

3. Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

C. Persyaratan struktur bangunan. 1. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban

yang timbul akibat perilaku alam dan manusia. 2. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka

yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan. 3. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang

disebabkan oleh perilaku struktur. 4. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang

disebabkan oleh kegagalan struktur. D. Persyaratan ketahanan terhadap kebakaran.

1. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.

2. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa sehingga mampu secara struktural stabil selama kebakaran : • Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman. • Cukup waktu dan mudah bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki

lokasi untuk memadamkan api. • Dapat menghindarkan kerusakan pada properti lainnya.

E. Persyaratan sarana jalan masuk dan keluar. 1. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai akses yang

layak, aman dan nyaman kedalam bangunan dan fasilitas serta layanan didalamnya.

2. Menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari kesakitan atau luka saat evakuasi pada keadaan darurat.

3. Menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial.



F. Persyaratan transportasi dalam gedung. 1. Menjamin tersedianya sarana transportasi yang layak, aman dan nyaman

didalam bangunan gedung. 2. Menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk

bangunan fasilitas umum dan sosial. G. Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar dan sistem peringatan

bahaya : 1. Menjamin tersedianya pertandaan dini yang informative didalam bangunan

gedung apabila terjadi keadaan darurat. 2. Menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman apabila

terjadi keadaan darurat. H. Persyaratan instalasi listrik, penangkal listrik dan komunikasi.

1. Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman dalam menunjang terselenggaranya kegiatan didalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.

2. Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya petir.

3. Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan didalam bangunan sesuai dengan fungsinya.

I. Persyaratan instalasi gas. 1. Menjamin terpasangnya instalasi gas secara aman dalam menunjang

terselenggaranya kegiatan didalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.

2. Menjamin terpenuhi pemakaian gas yang aman dan cukup. 3. Menjamin beroperasinya peralatan dan perlengkapan gas secara baik.

J. Persyaratan sanitasi dalam bangunan. 1. Menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang

terselenggaranya kegiatan didalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.

2. Menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan.

3. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara baik.

K. Persyaratan ventilasi dan pengkondisian udara. 1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami maupun

buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.

2. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata udara secara baik.

L. Persyaratan pencahayaan. 1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alami

maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.

2. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan pencahayaan secara baik.

M. Persyaratan kebisingan dan getaran. 1. Menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguan suara dan

getaran yang tidak diinginkan. 2. Menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau kegiatan yang

menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau mencegah perusakan lingkungan.

3.2 Kriteria Khusus

A. Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan gedung yang akan direncanakan, baik dari



segi fungsi khusus bangunan, segi teknis lainnya, misalnya : a. Dikaitkan dengan upaya pelestarian atau konservasi bangunan yang ada. b. Kesatuan perencanaan bangunan dan lingkungan yang ada disekitar, seperti

dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan. c. Solusi dan batasan-batasan konstektual, seperti faktor sosial budaya

setempat, geografi klimatologi, dan lain-lain. B. Fasilitas terminal yang harus disediakan sekurang-kurangnya:

a. Fasilitas Utama Fasilitas utama adalah fasilitas yang mutlak dimiliki dalam terminal penumpang yaitu: • Jalur pemberangkatan kendaraan umum • Jalur kedatangan kendaraan umum • Jalur tungggu kendaraan umum • Tempat tunggu penumpang • Jalur lintasan • Bangunan kantor terminal • Tempat istirahat sementara kendaraan umum • Menara pengawas • Loket penjualan karcis • Rambu-rambu dan papan informasi, yang memuat petunjuk jurusan,

tariff, dan jadwal perjalanan. • Pelataran parker kendaraan pengantar dan taksi.

b. Fasilitas Penunjang Fasilitas penunjang berfungsi sebagai fasilitas pelengkap dalam pengoperasian terminal, berupa antara lain : • Kamar kecil/toilet • Musholla • Kios/kantin • Ruang pengobatan • Ruang informasi dan pengaduan • Telepon umum • Taman.

3.2 Azas-Azas

Selain dari criteria diatas dalam melaksanakan tugasnya konsultan perencana hendaknya memperhatikan azas-azas sebagai berikut : a. Bangunan gedung pemerintah hendaknya fungsional, efisien, menarik dan tidak

berlebihan. b. Kreatifitas desain hendaknya ditekankan pada kemampuan mengadakan

sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan. c. Dengan batasan tidak mengggangu produktivitas kerja, biaya investasi dan

pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya diusahakan serendah mungkin.

d. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu pendek dan bisa dimanfaatkan secepatnya.

e. Bangunan gedung pemerintah hendaknya ikut meningkatkan kualitas lingkungan lokasinya.

IV. LINGKUP PENUGASAN PEKERJAAN

4.1 Lingkup Pelayanan <scope of service> Lingkup pelayanan <scope of service> untuk pelaksanaan pekerjaan konsultan adalah sebagai berikut :



1. Studi Kelayakan <Feasibility Study> Bidang Sipil <12000> Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra-Disain Dan Disain Enjiniring

Bangunan <12001> 2. Detail Engineering Design <DED>

Bidang Arsitektur <11000> Sub Bidang Jasa Nasihat/Pra-Disain, Disain Dan Administrasi

Kontrak Arsitektural <11001>

4.2 Lingkup Perencanaan Lingkup wilayah perencanaan adalah Kawasan Terminal Regional Type A, Jalan A. Yani Km. 17 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

4.3 Lingkup Tugas Lingkup kegiatan konsultansi terdiri dari : A. Studi Kelayakan/Feasibility Study <FS>

Lingkup kegiatan dalam pelaksanaan studi kelayakan meliputi : 1. Pengumpulan Dan Kompilasi Data

Pada prinsipnya kegiatan pada tahap pengumpulan dan kompilasi data adalah sebagai berikut : Persiapan Survey

a. Pembuatan checklist pengumpulan data dan instrument pengumpul data <kuisioner, lembar wawancara, dll> yang memuat kebutuhan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.

b. Pembuatan program kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan survey.

c. Penyiapan personil <surveyor>. Pelaksanaan Survey

Dalam pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi 2 <dua> kegiatan utama, yakni : a. Survey instansional, merupakan pengumpulan data sekunder yang

biasanya data-data sudah diolah dalam bentuk deskripsi, table, peta dan diagram.

b. Survey lapangan, merupakan pengumpulan data langsung di lapangan <kawasan studi> dalam rangka menemukenali dan mengidentifikasi karakteristik kawasan perencanaan. Kegiatan ini dapat berupa observasi lapangan, wawancara langsung dengan masyarakat atau tokoh masyarakat, penyebaran lembar kuisioner, dan lain sebagainya.

c. Data-data yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan studi kelayakan ini secara garis besar meliputi : 1. Data kondisi fisik dasar. 2. Data kondisi sosial-budaya. 3. Data kondisi ekonomi. 4. Data Kondisi transportasi <jaringan transportasi, moda

transportasi, dan lain sebagainya. 2. Analisis

Pada dasarnya suatu analisa dilakukan dalam upaya melakukan pendekatan terhadap potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan menemukenali permasalahan dalam suatu kegiatan. Dalam penyusunan studi kelayakan/feasibility study <FS> ini analisa yang dilakukan meliputi : Analisa kecenderungan perkembangan wilayah

a. Analisa perkembangan penduduk. b. Analisa kebutuhan fasilitas.



Analisa transportasi a. Analisa atau perhitungan jumlah penumpang. b. Analisa atau perhitungan jumlah moda angkungan. c. Analisa kebutuhan fasilitas terminal.

Analisa kelayakan ekonomi Analisa kelayakan ekonomi merupakan suatu pendekatan yang dapat menjustifikasi kelayakan suatu kegiatan, meliputi : a. Analisa IRR. b. Analisa BCR. c. Analisa NVP.

3. Penyusunan Dokumen Hasil Studi Sebagai hasil akhir dari studi ini adalah tersusunnya suatu laporan yang sekurang-kurangnnya memuat : Konsep pengembangan terminal. Kesimpulan dan rekomendasi terhadap kelayakan pembagunan terminal

yang meliputi : a. Kelayakan Lokasi. b. Kelayakan Ekonomi. c. Kelayakan Lingkungan. d. Kelayakan Sosial Budaya. e. Kelayakan Arsitektural dan Teknis Teknologi.

4. Pengesahan Dokumen Melakukan ekspose atau penyampaian tentang hasil akhir pekerjaan

dengan tim teknis yang telah ditunjuk. Melakukan perbaikan atas koreksi, masukan dan saran dari tim teknis. Pengesahan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Detail Engineering Design <DED>

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 332/KPTS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002 yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan fisik bangunan gedung Negara yang terdiri dari : 1. Penyusunan pengembangan rencana antara lain :

Rencana arsitektur beserta uraian konsep dan visualisasi yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas (perhitungan struktur harus ditandatangani oleh tenaga ahli yang mempunyai ijin / sertifikat keahlian).

Rencana struktur atas, beserta uraian konsep dan perhitungan visualisasi.

Rencana utilitas (mekanikal/elektrikal), beserta uraian konsep dan perhitung-annya.

Perkiraan biaya. 2. Penyusunan rencana detail antara lain dengan membuat :

Gambar-gambar arsitektur, detail struktur sebagian berupa detail sparing-sparing dan utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang disetujui (semua gambar arsitektur, struktur dan utilitas) harus ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan dan tenaga ahli yang mempunyai ijin / sertifikat keahlian.

Rencana kerja dan syarat-syarat. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya

pekerjaan konstruksi (EE). Laporan akhir perencanaan.

3. Mengadakan persiapan penunjukan langsung pelaksanaan pekerjaan, seperti membantu pengguna barang/jasa dalam menyusun dokumen dan



membantu panitia pengadaan barang/jasa menyusun program dan pelaksanaan umum pelaksanaan pekerjaan.

4. Membantu panitia pada saat memberikan penjelasan pelelangan umum pelaksanaan pekerjaan, termasuk menyusun berita acara penjelasan pekerjaan dan evaluasi terhadap penawaran.

5. Menyusun buku petunjuk penggunaan peralatan bangunan dan perawatannya termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal/ elektrikal bangunan.

C. Data dan fasilitas penunjang

a. Penyediaan data dan fasilitas penunjang oleh pengguna jasa : 1. Data dokumen administrasi kepemilikan lahan dan data administrasi

lain yang diperlukan dalam penyusunan perijinan dengan pemerintah daerah setempat / instansi teknis lainnya.

2. Fasilitas lain dari pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa pada prinsipnya tidak tersedia atau lebih lanjut jika memungkinkan dapat diusulkan oleh penyedia jasa.

b. Penyediaan fasilitas penunjang oleh penyedia jasa : 1. Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan

peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaannya. Segala fasilitas dan peralatan yang dipergunakan harus ditetapkan tentang prosedur pengadaannya.

2. Alih pengetahuan. Apabila dipandang perlu oleh pengguna jasa, maka penyedia jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.

V. METODE STUDI DAN SISTEM PELAKSANAAN PEKERJAAN

5.1 Metodologi Pelaksanaan Kegiatan Penetapan proses kerja <metodologi> dalam ToR ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran penyelanggara kegiatan secara efektif, efeisien, ekonomis dan tertib serta sesuai dengan tanggung jawab. a. Sebelum memulai pekerjaan, konsultan berkewajiban untuk :

Membuat dan menyusun program kerja studi. Memeriksa dan menghimpun data di lapangan dan melakukan penyelidikan

yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan ini. b. Konsultan wajib menyampaikan dan menyajikan laporan sesuai dengan jadwal

yang telah ditetapkan. Penyajian materi harus lengkap dan direkam dalam bentuk rekaman digital <CD>.

c. Hasil studi berupa dokumen sesuai dengan studi yang dilakukan.

5.2 Metode Pendekatan A. Metode Pendekatan Penyusunan Studi Kelayakan/Feasibility Study

<FS> Pada dasarnya metode pendekatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah : 1. Metode Pengumpulan Data Dan Analisa Data

Data yang dikumpulkan dan analisa data baik primer maupun sekunder yang sahih dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam tahap analisa data. Tahap Persiapan



Pada tahap pendahuluan ini dilakukan persiapan pelaksanaan yang menyangkut program kerja <alur pekerjaan dan jadwal>, penyusunan instrumen pendataan <kuisioner, peralatan, bahan, dan tenaga>.

Tahap Pengumpulan Data Pada tahap pengumpulan data primer dilakukan survey lapangan terhadap kawasan perencanaan. Melakukan pengumpulan data sekunder dari institusi terkait seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga masyarakat, maupun pihak swasta.

Tahap kompilasi dan pemrosesan data Tahap analisa dan justifikasi potensi dan permasalahan. Tahap penyusunan skenario <alternatif konsep>. Tahap penyusunan kesimpulan dan rekomendasi kelayakan

pembangunan terminal <lokasi, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, arsitektural, teknis teknologi>.

2. Metode Analisa Metode analisa adalah menguraian secara persial dan terinci atas berbagai masalahan yang ada, baik permasalahan fisik maupun non fisik, untuk kemudian mencari alternatif solusinya secara parsial dan terinci pula.

3. Metode Sintesa Metode sintesa adalah mengaitkan (mensintesakan) problem dan solusi hasil analisa yang ada untuk mendapatkan alternatif rancangan yang optimal, terpadu dan komprehensif.

B. Metode Pendekatan Penyusunan Detail Engineering Design <DED>

Penyusunan Detail Engineering Design <DED> Terminal Regional Type A Km. 17 dilakukan dengan melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu : 1. Tahapan Persiapan

Melakukan pendalaman pemahaman akan lingkup pekerjaan dan lingkup tugas sesuai Kerangka Acuan Kerja/ToR.

Melakukan telaah/kajian materi dan membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja/ToR.

Menghimpun berbagai data informasi mengenai daerah perencanaan, sesuai dengan ketentuan teknis yang memadai untuk digunakan.

2. Tahapan Survey dan Pra Rencana Penyusunan pra-rencana pekerjaan termasuk program dan konsep

ruang sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Melaksanakan survey lapangan untuk mendapatkan data-data yang

dibutuhkan seperti : a. Lokasi Pekerjaan. b. Luas Lahan. c. Batas-Batas Fisik. d. Topografi. e. Informasi Daya Dukung Lahan. f. Keadaan Air Tanah. g. Peruntukan Tanah h. Koefisien Dasar Bangunan <KDB>. i. Koefisien Lantai Bangunan <KLB>. j. Perincian penggunaan lahan, kekerasan, penghijauan bangunan

dan lain-lain. k. Harga bahan dan upah.

3. Tahapan Pengembangan dan Rencana Detail Pada tahapan ini melakukan pengembangan terhadap tahapan sebelumnya, dalam hal ini mulai dilakukannya penyusunan Detail Engineering Design <DED> yang meliputi :



Penyusunan Rencana Anggaran Biaya<RAB>/Bill of Quantity <BQ>. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan <Time Schedule>. Penyusunan Spesifikasi Teknis <Rencana Kerja dan Syarat-syarat>. Penyusunan Rencana Detail/Gambar Kerja. Penyusunan Perhitungan Struktur.

5.3 Sistem Pelaksanaan Pekerjaan

A. Tahap Awal Dan Pelaksanaan Pekerjaan 1. Konsultan wajib meninjau dan meneliti langsung lokasi dan lahan untuk

mengadakan penelitian pada lokasi lahan perencanaan. 2. Konsultan bertanggung jawab atas kebenaran hasil penelitian yang

disajikan. 3. Konsultan wajib mengadakan komunikasi dan konsultasi baik dengan

pemberi tugas maupun instansi teknis yang terkait dengan studi yang dilaksanakan.

4. Segala saran dan usul yang diajukan hendaknya dapat dilakukan/dikemukaan dalam forum rapat dan surat tertulis.

5. Segala keputusan dan perubahan baru berlaku bila diputuskan dalam rapat dan diberikan secara tertulis oleh pemberi tugas.

6. Konsultan wajib hadir apabila pihak pemberi tugas menghendaki. 7. Persetujuan mengenai dokumen, terutama dalam segi teknis oleh pemberi

tugas bukan berarti tanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan oleh pihak konsultan.

B. Tahap Konsultasi Dan Legalisasi Secara periodic <sesuai dengan time schedule>, konsultan wajib melakukan konsultasi dengan pemberi tugas <owner> atau kepada tim teknis yang telah ditunjuk mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tuga : Tahap konsultansi dan target penyusunan laporan hendaknya sudah

dijelaskan dalam program kerja yang disusun oleh pihak konsultan. Selama proses kegiatan survey di lapangan dan rencana penggunaan

peralatan dan lain sebagainya, konsultan harus senantiasa melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tim teknis maupun instansi yang terkait.

Proses legalisasi dokumen harus mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

VI. KELUARAN

Sesuai dengan latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan sasaran dalam kerangka acuan ini, maka keluaran yang diharapkan dari Penyusunan Study Kelayakan Dan DED Terminal Regional Type A ini adalah : 1. Tersusunnya dokumen study kelayakan <feasibility study> pembangunan terminal

regional type A di Jalan A. Yani Km. 17 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang memuat : a. Kelayakan Lokasi. b. Kelayakan Ekonomi. c. Kelayakan Lingkungan. d. Kelayakan Sosial Budaya. e. Kelayakan Arsitektural dan Teknis Teknologi.

2. Tersusunnya Detail Engineering Design <DED> Pembangunan Terminal Regional Type A Km. 17 yang terdiri dari : a. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya<RAB>/Bill of Quantity <BQ>. b. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan <Time Schedule>. c. Penyusunan Spesifikasi Teknis <Rencana Kerja dan Syarat-syarat>. d. Penyusunan Rencana Detail/Gambar Kerja.



e. Penyusunan Perhitungan Struktur. Keluaran tersebut diatas disajikan dalam bentuk format laporan naskah akademis dan format pengaturan dilengkapi dengan peta-peta kawasan serta peta digital dalam bentuk laporan cetak <print out warna> disertai dengan file digital dalam bentuk media compact disc <CD>.

VII. MASUKAN

7.1 Informasi Dalam melaksanakan tugasnya konsultan harus mencari informasi yang

dibutuhkan selain informasi yang telah disampaikan dalam KAK. Informasi dimiliki harus termasuk informasi dari pemerintah, swasta, dan masyakarat sebagai objek dan subjek kawasan yang dilakukan studi.

Keabsahan data dan informasi dari berbagai sumber yang digunakan dalam proses deskripsi, analisa, dan penuangan konsep serta penyusunan berbagai program pada kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan dan DED kawasan ini menjadi bagian tugas koreksi dari konsultan yang bersangkutan. Dan setiap kesalahan dan kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi juga menjadi tanggung jawab dari pihak Konsultan.

Dalam hal ini informasi tambahan yang diperlukan diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Kebutuhan bangunan

Program ruang Keinginan tentang organisasi

2. Keinginan tentang ruang-ruang tertentu, baik yang berhubungan dengan pemakai atau perlengkapan yang akan digunakan dalam ruang tersebut dituangkan dalam perencanaan.

Keinginan tentang kemungkinan perubahan dan fungsi dituangkan dalam ruang perencanaan.

Keinginan-keinginan tentang utilitas bangunan : 1. Air bersih :

Kebutuhan (sekarang dan proyeksi mendatang) – Sanitasi AC Pemadam kebakaran Sumber yang ada dan debitnya.

2. Air hujan dan air buangan : Letak saluran kota Cara pembuangan keluar tapak

3. Air kotor dan sampah – Cara pengolahan : Pembuangan sampah Septic tank

4. Tata udara (AC) kalau ada : Beban (ton ref) Pembagian beban Sistem yang diinginkan

5. Transportasi dalam bangunan : Type dan kapasitas yang akan dipilih-interval dan waktu tunggu

(waiting time) Penggunaan eskalator dan conveyor-transportasi/mobilitas penyandang

cacat 6. Penggunaan bahaya api.

Detector (jenis/type) Alarm (jenis) Peralatan pemadam (jenis dan kemampuan)



7. Pengaman dari bahaya pencurian dan perusakan – alarm (jenis) Sistem yang dipilih

8. Jaringan listrik Kebutuhan daya Sumber daya dan spesifikasinya Cadangan apabila dibutuhkan (kapasitas, spesifikasi)

9. Jaringan komunikasi (telpon, fax, telex, radio, intercom) – kebutuhan (jumlah titik pembicaraan) Sistem yang dipilih

7.2 Tenaga

Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan harus menyiapkan tenaga professional dalam jumlah yang cukup dan memenuhi persyaratan yang ditinjau dari lingkup proyek maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Tenaga profesional tersebut ialah personel berlatar belakang pendidikan Sarjana <S1> berpengalaman menangani pekerjaan sejenis dan Strata 2 <S2> untuk ketua tim diprioritaskan. Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah : Tenaga Ahli Asisten Tenaga Ahli Tenaga Pendukung.

Penyedia jasa konsultansi perencanaan diharuskan menyediakan tenaga ahli menurut kualifikasi, klasifikasi dan senioritasnya, pengalaman sesuai bidangnya dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang

mempunyai akreditasi disamakan dan mempunyai pengalaman cukup sesuai yang disyaratkan.

b. Membuat Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) Tenaga Ahli yang harus ditulis/diketik dan diteliti dengan benar, ditanda-tangani oleh yang bersangkutan, diketahui oleh Pimpinan Perusahaan dan dilampiri foto copy ijazah (S1) yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan pengalaman kerja.

c. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditugaskan oleh perusahaan, yang bermaterai cukup dan dilampirkan dalam Dokumen Usulan Teknis.

d. Mobilisasi Personil Konsultan Perencana dapat disesuaikan dengan kebutuhan fisik selama kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Penyedia jasa konsultansi perencana diharuskan mampu merinci penggunaan tenaga, baik Tenaga Ahli, Asisten Tenaga Ahli maupun Tenaga Pendukung serta membuat Struktur Organisasi Penyedia Jasa Konsultansi Perencana. Adapun susunan tenaga yang dibutuhkan meliputi :

No. KLASIFIKASI JUMLAH KUALIFIKASI/ PENGALAMAN

1. Ketua Tim 1 Ahli Utama (S1, min. 9 tahun pengalaman)

2. Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan 1 Ahli (S1, min. 5 tahun pengalaman)

3. Tenaga Ahli Arsitektur 1 Ahli (S1, min. 5 tahun pengalaman)

4. Tenaga Ahli Struktur 1 Ahli (S1, min. 5 tahun pengalaman)




5. Tenaga Ahli Lingkungan 1 Ahli (S1, min. 5 tahun pengalaman)

6. Tenaga Ahli Sosial Ekonomi 1 Ahli (S1, min. 5 tahun pengalaman)

7. Tenaga Ahli Teknik Sipil 1 Ahli (S1, min. 5 tahun pengalaman)

8. Tenaga Ahli Teknik Planologi 1 Ahli (S1, min. 5 tahun pengalaman)

9. Tenaga Ahli Mekanika Tanah 1 Ahli (S1, min. 5 tahun pengalaman)

10. Tenaga Ahli Geodesi 1 Ahli (S1, min. 5 tahun pengalaman)

11. Tenaga Ahli Mekanikal 1 Ahli (S1, min. 5 tahun pengalaman)

12. Tenaga Ahli Elektrikal 1 Ahli (S1, min. 5 tahun pengalaman)

13. Tenaga Ahli Estimator 1 Ahli (S1, min. 5 tahun pengalaman)

Susunan tenaga pendukung yang diperlukan:


1. Asisten Arsitektur 1 Ahli Muda (S1, min. 1 tahun pengalaman)

2. Asisten Struktur 1 Ahli Muda (S1, min. 1 tahun pengalaman)

3. Asisten Ekonomi Pembangunan 1 Ahli Muda (S1, min. 1 tahun pengalaman)

4. Asisten Lingkungan 1 Ahli Muda (S1, min. 1 tahun pengalaman)

5. Asisten Sosial Ekonomi 1 Ahli Muda (S1, min. 1 tahun pengalaman)

6. Asisten Sipil 2 Ahli Muda (S1, min. 1 tahun pengalaman)

7. Asisten Planologi 1 Ahli Muda (S1, min. 1 tahun pengalaman)

8. Asisten Mekanika Tanah 1 Ahli Muda (S1, min. 1 tahun pengalaman)




9. Asisten Geodesi 1 Ahli Muda (S1, min. 1 tahun pengalaman)

10. Asisten Mekanikal 1 Ahli Muda (S1, min. 1 tahun pengalaman)

11. Asisten Elektrikal 1 Ahli Muda (S1, min. 1 tahun pengalaman)

12. Asisten Estimator 2 Ahli Muda (S1, min. 1 tahun pengalaman)

14. Administrasi/Operator Komputer 2 Min. D3, 5 Tahun pengalaman

15. Draftman (CAD Operator) 4 Min. D3, 5 Tahun pengalaman

16. Surveyor 6 Min. D3, 5 Tahun pengalaman

17. Office Boy 1 Min. SMA/ Sederajat

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

Secara umum dalam rangka efisiensi dan efektifitas waktu dan biaya pada pekerjaan ini, maka pengalaman lebih tinggi yang lebih tinggi dari yang diisyaratkan diatas akan lebih diutamakan. a. Kegiatan Penyusunan Study Kelayakan Dan DED Terminal Regional Type A ini

diselesaikan dalam waktu 4 (empat) bulan sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

b. Biaya Konsultan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan pengadaan jasa konsultansi.

IX. PEMBIAYAAN

a. Biaya Perencanaan A. Besarnya biaya pekerjaan perencanaan mengikuti pedoman dalam Surat

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 332/KPT SMK/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara, yaitu : 1. Untuk pekerjaan standar berlaku biaya maksimum yang tercantum dalam

table a s/d d dan dihitung dengan billing rate sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Bila terdapat pekerjaan non standar maka dihitung secara bulan dan biaya

langsung yang dapat diganti dengan ketentuan billing rate yang berlaku. 3 Pengaturan komponen pembiayaan pada butir a) dan b) diatas adalah

dipisahkan antara Bangunan Standar dan Non Standar serta harus terbaca dalam suatu rekapitulasi akhir yang menyebutkan angka dan huruf.

4. Besarnya biaya konsultan merupakan biaya tetap dan pasti 5. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan

perencanaan yang dibuat oleh Departemen Perdagangan dan Konsultan Perencana.

B. Biaya pekerjaan konsultan perencanaan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai peraturan yang berlaku yang terdiri dari : 1. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang.



2. Material dan pengadaan. 3. Pembelian bahan dan ATK. 4. Biaya penyelidikan tanah. 5. Pembelian atau sewa peralatan. 6. Sewa kendaraan. 7. Biaya rapat-rapat. 8. Biaya perjalanan (lokal atau luar kota). 9. Jasa dan overhead perencana. 10. Pajak dan iuran daerah lainnya.

C. Pembayaran biaya konsultan perencana didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencana.

b. Sumber Pembiayaan

Pagu Biaya Penyusunan Study Kelayakan Dan DED ini sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dibebankan pada APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2008 yang telah disediakan dalam DPA-SKPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar melalui Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan.

X. PROSES PERENCANAAN

1. Tanggungjawab Perencanaan Konsultan Perencana bertanggungjawab secara profesional atas jasa

perencanaan yang berlaku dilandasi pasal 11 Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Secara umum tanggungjawab konsultan perencana adalah minimal sebagai berikut ini : a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan

standar hasil karya perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang ditetapkan termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dari mutu bangunan yang akan diwujudkan.

c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi standar dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung Negara.

2. Proses Perencanaan

a. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, konsultan perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan pemberi tugas dan tim teknis.

b. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk antara pokok yang harus dihasilkan konsultan perencana sesuai dengan pengarahan pemberi tugas dan tim teknis berdasarkan standar hasil perencanaan.

c. Dalam pelaksanaan tugas, konsultan perencana harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan tugas adalah mengikat.

d. Hasil karya perencanaan dalam bentuk dokumen yang akan dilelangkan harus diserahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.



XI. PRODUK PERENCANAAN DAN PELAPORAN

A. Sistem Pelaporan Laporan yang harus disajikan oleh Konsultan meliputi materi dan sajian sebagai berikut ini : 1. Laporan Pendahuluan, merupakan suatu apresiasi terhadap pekerjaan yang

memuat : Kajian awal terhadap kondisi dan lingkup studi; Tahapan pelaksanaan dan metodologi analisis yang akan diterapkan; Jadwal dan Rencana kerja serta Rencana pengumpulan data lapangan yang

akan dilakukan; Diserahkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah penandatanganan kontrak Dibuat dalam 5 (lima) rangkap.

2. Laporan Antara, adalah merupakan laporan kemajuan pekerjaan tahap kedua yang memuat : Rincian data yang diperoleh; Hasil evaluasi, analisis awal terhadap kondisi eksisting; Draft desain bangunan. Diserahkan selambat-lambatnya 1,5 (satu setengah) bulan setelah

penandatanganan kontrak; Dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap.

3. Laporan Draft Akhir, merupakan laporan kemajuan pekerjaan tahap ke-3 yang memuat : Perencanaan pekerjaan arsitektur, sipil, struktur, mekanikal dan elektrikal. Memuat tentang hasil analisa <mengidentifikasi potensi dan permasalahan>

dan perhitungan kelayakan kegiatan pembangunan. Diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan

kontrak. Dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap.

4. Laporan Akhir, merupakan laporan kemajuan pekerjaan tahap terakhir yang merupakan penyempurnaan draft akhir setelah dilaksanakan proses ekspose dengan tim teknis. Laporan Akhir mencakup : Perencanaan pekerjaan arsitektur, sipil, struktur, mekanikal dan elektrikal. Perhitungan Kelayakan kegiatan pembangunan terminal. Diserahkan selambat-lambatnya 3 hari sebelum berakhirnya kontrak Dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap.

5. Laporan Study Kelayakan, laporan ini merupakan laporan studi kelayakan pembangunan terminal regional tipe A yang sekurang-kurangnya berisikan mengenai analisa dan perhitungan kelayakan kegiatan pembangunan yang meliputi hal-hal : Kelayakan Lokasi. Kelayakan Ekonomi. Kelayakan Lingkungan. Kelayakan Sosial Budaya. Kelayakan Arsitektural dan Teknis Teknologi.

6. Laporan Ringkasan Eksekutif, sebanyak 5 (lima) rangkap yang berisikan: Maksud dan tujuan pekerjaan Kriteria perencanaan Ringkasan hasil perencanaan Estimasi biaya konstruksi

7. Dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan, sebanyak 5 (lima) rangkap. 8. Album Gambar Ukuran A1, sebanyak 5 (lima) rangkap. 9. Album Gambar Ukuran A3, sebanyak 5 (lima) rangkap.



B. Format Pelaporan Laporan harus menggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Format Laporan adalah sebagai berikut : a. Kertas

Ukuran Kertas : A4, 80 gram. Jenis Kertas : HVS warna putih polos. Format : Atas = 4; Kiri = 4; Kanan = 3; Bawah = 3. Kertas Pembatas : Kertas tipis berwarna sebagai pembatas antar bab.

b. Tulisan Jenis Huruf : Standar. Bentuk Huruf : Jelas, huruf tegak, miring (sesuai kebutuhan). Spasi : 1,5 spasi.

c. Sampul/ Cover Bahan : Kertas tebal, jenis buffalo, dilaminasi, hard cover. Warnas sampul : Disepakati kemudian Penjilidan : Dijilid rapi. Format sampul : Desain dan tata letak tulisan pada sampul di desain

oleh pelaksana/konsultan dan disetujui oleh pihak pengguna jasa.

d. Tabel dan Grafik Format tabel/grafik : Kreatifitas konsultan, mudah dibaca dan dimengerti

dengan teknik presentasi yang komunikatif. e. Peta

Ukuran Kertas : A3, 80 gram. Jenis Kertas : HVS warna putih polos. Print out : berwarna, jelas, dengan teknik presentasi yang

komunikatif. f. Album Gambar (Gambar Kerja/Detail Perencanaan Teknis (DED))

Ukuran Kertas : A1, 80 gram dan A3, 80 gram. Jenis Kertas : HVS warna putih polos. Print out : berwarna, jelas, dengan teknik presentasi yang

komunikatif.

XII. PEMAPARAN, ASSISTENSI DAN DISKUSI

Pada setiap selesainya produk Penyusunan Study Kelayakan Dan DED Terminal Regional Type A akan diadakan suatu pertemuan antara Konsultan, Pemberi Tugas dan unsur lainnya (Tim Teknis) untuk membahas hasil pekerjaan yang telah dicapai dan penambahan data yang diperlukan bagi tahapan berikutnya. Tahapan perubahan ini sudah termasuk dalam waktu pelaksanaan yang diajukan oleh Konsultan.

XIII. IKATAN HUBUNGAN KERJA, CARA PEMBAYARAN DAN SANKSI-SANKSINYA

Dalam melaksanakan pekerjaan, Penyedia Jasa Konsultasi harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberkan oleh pihak Penguna Jasa atau Pemberi Tugas baik secara lisan maupun tertulis, dan berpedoman kepada Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2006. Pembayaran pada Rekanan Penyedia Jasa Konsultasi dilakukan sesuai dengan pelaksanan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan. Bagi Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan yang melaksanakan pekerjaan



tidak sesuai dengan peraturan maupun ketentuan-ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi-sanksi berupa teguran, peringatan, denda dan pembatalan/pencabutan SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak.

XIV. PENUTUP

a. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan yang telah diterima dan mencari bahan masukan <input> yang diperlukan dalam upaya mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan ini.

b. Berdasarkan bahan tersebut konsultan segera menyusun Program Kerja dan dibahas bersama dengan pemberi tugas atau tim yang telah dibentuk.

Banjarbaru, April 2008

Disusun oleh : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan

Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan,

t

Moh. Riza Dauly, ST Penata Muda Tk. I NIP. 540014893

Mengetahui/menyetujui : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

Selaku Pengguna Anggaran,

H. G. Syakhrin, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 010086907

bab iv kak

Documents