bab iv hasil penelitian dan pembahasan 4.1.1 gambaran …
TRANSCRIPT
51
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Swalayan Surya adalah perusahaan perseroan yang merupakan Badan
Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) yang tidak terpisahkan dari Gerakan
Dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Meskipun badan usaha ini
berorientasi pada keuntungan atau profit hal tersebut merupakan salah satu bagian
progam dakwah lainnya. Seperti dua sisi mata uang yang antara satu dengan yang
lain tak terpisahkan yaitu dakwah dan keuntungan.
Pada dasarnya konsep Ekonomi Muhammadiyah adalah untuk
pemberdayaan ekonomi umat yang berintegritas. Bergerak dibidang retail dan
menyajikan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Dalam kurun waktu lima
tahun berdiri pada tahun 1999, perseroan telah mengayuhkan langkahnya menuju
pasar yang lebih besar dan meramaikan dunia perdagangan di Kota Ponorogo.
Tepatnya di awal Bulan Maret tahun 2005 , Perseroan mendiirkan Pusat
perkulakan dengan nama “ SURYA GROSIR”. Swalayan yang bergerak dalam
bidang retail mulai beroperasional dan menyajikan berbagai macam kebutuhan
sehari-hari. Pada awalnya toko yang semula beralokasi di Jalan Soekarno Hatta 41
Ponorogo akhirnya dapat berkembang di 18 kecamatan Ponorogo.
Melihat perkembangan yang baik pada Swalayan Surya hal tersebut dapat
dilihat dari pertambahan jumlah Swalayan yang semakin merata di setiap
Kecamatan Ponorogo yaitu salah satunya Swalayan Surya Balong . Bagaimanapun
kondisi Swalayan Surya , kita patut berbangga dan penuh keyakinan bahwa
52
dengan dukungan dari masyarakat dan anggota insyaAllah badan usaha yang
dimiliki akan menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu.
4.1.2 Visi & Misi
Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan melalui
strategi perusahaan, setiap individu dari Surya Mart dituntut untuk dapat
melakukan perubahan pola pikir dalam melihat bisnis secara keseluruhan.
a. Motto Perusahaan : “Murah Ramah Islami”
b. Visi Perusahaan : “Menjadi perusahaan di bidang supermarket, grosir, dan
distributor”
c. Misi Perusahaan :
1. Menciptakan profesionalisme usaha dengan memberikan produk dan jasa
dengan kualitas yang tinggi.
2. Melakukan perbaikan secara terus menerus dalam hal SDM, sistem dan mutu.
3. Menyediakan wadah untuk penggerak peningkatan perekonomian dengan
pengembangan pasar dibidang supermarket, grosir, dan distributor.
4. Selalu meningkatkan pengembangan usaha yang prospektif melalui
penambahan jumlah kerjasama distribusi.
53
4.1.3 Struktur Organisasi
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi
4.1.4 Job Description
Deskripsi jabatan dalam struktur organisasi adalah suatu rincian
yang lebih jelas dalam menerangkan suatu posisi, tindakan, atau tanggung jawab,
serta kinerja atau tugas yang dilaksanakan seorang pelaku disuatu organisasi atau
perusahaan. Adapun perinciannya sesuai dengan job description dalam perusahaan
adalah sebagai berikut:
1. Pengurus
SEKERTARIS
HARTONO S.Ag
BENDAHARA
ARIF HARTONO, SE., M.SA
PENGAWAS
1. WAHYUDI , SE
2. KATIRAN
MANAGER
AL-FALAKHU M.
KARYAWAN
1. HARI N.
2. DWI N.Y
3. AGUN T.P
4. ZAENAL M.
5. EKA DYAH W.
6. SUPINI
7. IRFAN S.
KASIR
1. WAHYU R.S
2. ENDANG D.R
BAG. ADMIN
VERY VARIDHA
BAG. PAJAK
YULI HENY M.
KETUA PENGURUS
SUROTO
54
a. Melaksanakan kegiatan kajian keislaman sesuai dengan kemuhammadiyahan.
b. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian di semua bidang termasuk
dokumen/ bukti dari semua transaksi.
c. Mengadakan kerjasama dan mengikuti undangan rapat dengan lembaga
terkait.
d. Menyelenggarakan RAT
e. Membuat rencana kerja dan RAPB
f. Rapat pengurus
g. Rapat pengurus, pengawas, dan karyawan
h. Rapat pengurus, pengawas, pengelola dan perwakilan
2. Pengawas
a. Melakukan evaluasi, pengawasan kinerja pengurus dan karyawan
b. Melaukan koordinasi dengan pengurus dan karyawan
3. Administrasi
a. Mengerjakan pembukuan dengan tertib, benar, dan tepat waktu.
b. Mengerjakan administrasi usaha dan keuangan tepat waktu.
4. Bagian Pajak
a. Menghitung pajak yang harus dibayar perusahaan dalam periode tertentu.
b. Membayar dan melaporan pajak
c. Mencatat data transaksi bisnis dalam perusahaan.
5. Karyawan
a. Mengikuti latihan Pendidikan oleh lembaga terkait.
b. Mengikuti bimbingan dan pembinaan.
c. Meningkatkan penjualan.
55
4.1.5 Profil Perusahaan
Gambar 4. 2 Logo Perusahaan
CV. Surya Kencana merupakan Badan Usaha Milik
Muhammadiyah (BUMM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Balong. Usaha
ini didirikan pada tanggal 21 Mei 2001 yang bergerak di bidang retail. Dengan
bimbingan 3 orang Pengurus dan 7 karyawan di awal berdiri, Surya Balong
siap melayani kebutuhan masyarakat Balong dan sekitarnya. Dengan di
landasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang di dibuat oleh
Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Balong, dan belum mempunyai Badan
Hukum secara formal, sebagai acuan kerja bagi pengurus dan karyawan secara
intern persyarikatan.
Awal berdiri usaha ini dengan kontrak sebuah rumah di kawasan desa
Balong Kec. Balong. Setelah 5 tahun kontrak habis, Surya Balong pindah
kontrakan yang tidak jauh dari tempat pertama sewa, karena tempat yang lama
sudah tidak layak pakai . Dengan menyediakan kurang lebih 9.000 item
barang yang di jual, baik itu yang food ataupun yang non foods dan di sajikan
dengan harga yang bersaing. Sasaran pasar yang di tuju adalah masyarakat
Balong dan sekitarnya. Lokasi yang berada di pinggir jalan raya, memudahkan
masyarakat untuk menjangkaunya. Baru pada tanggal 29 September 2016
Surya Kencana Balong secara resmi terdaftar sebagai CV. Surya Kencana di
56
hadapan notaris bapak Yuniantoro, SH.M.Kn yang beralamat di jalan Ir. H.
Juanda No 160 Ponorogo. Pada tanggal 03 Desember 2019 terjadi perubahan
Anggaran Dasar Perseroan di hadapan notaris bapak Yuniantoro, SH.M.Kn
Ponorogo.
4.1.6 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tahun 2020
Swalayan Surya Balong memiliki omzet penjualan lebih dari 100 juta rupiah, oleh
karena itu digolongkan sebagai pengusaha kena pajak. Selain itu juga melakukan
pembelian terhadap barang dagangan yang berhubungan dengan usaha. Swalayan Surya
Balong sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Pajak pertambahan nilai
terutang perusahaan diketahui mengalami peningkatan setiap bulannya, hal ini di
karenakan Swalayan Surya Balong belum menerapkan tax planning. Hal ini didukung
dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 21 Juni 2021 jam
11:25 dengan admin bagian pengelola pajak Swalayan Surya Balong yaitu Mbak Henny
sebagai berikut:
“Swalayan Surya Balong ini belum menerapkan Tax Planning karena
keterbatasan dari kami yang belum memahami dan menguasai tentang
perencanaan pajak, jadi selama ini untuk menghitung PPN dilakukan
dengan menghitung pembelian BKP dan Non BKP. Dalam melakukan
pembelian barang dagang, pembelian BKP terdiri dari beberapa
distributor seperti yakult, walls, wings, unilever dll, sedangkan
pembelian NON BKP yaitu terdiri dari pembelian sembako seperti gula
beras telur dll.”
57
Gambar 4.3 Kegiatan Wawancara
Ket: Foto wawancara dengan admin bagian pajak Swalayan Surya Balong Mbak
Henny
Dari data yang di dapat dari swalayan surya balong berikut adalah data penjualan
atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) periode tahun 2020:
Tabel 4. 1 Data Penjualan Barang Kena Pajak (BKP)
Pada Swalayan Surya Balong Tahun 2020
Sumber: Data Primer Diolah, 2021
JANUARI 691,672,931Rp 69,167,293Rp
FEBRUARI 667,870,608Rp 66,787,061Rp
MARET 769,636,174Rp 76,963,617Rp
APRIL 680,166,938Rp 68,016,694Rp
MEI 992,253,166Rp 99,225,317Rp
JUNI 496,665,680Rp 49,666,568Rp
JULI 671,568,492Rp 67,156,849Rp
AGUSTUS 700,444,429Rp 70,044,443Rp
SEPTEMBER 678,603,161Rp 67,860,316Rp
OKTOBER 704,742,154Rp 70,474,215Rp
NOVEMBER 720,036,707Rp 72,003,671Rp
DESEMBER 708,510,112Rp 70,851,011Rp
Total 8,482,170,552Rp 848,217,055Rp
Jumlah Penjualan
BKP/DPPMasa Pajak PPN Keluaran
58
Secara umum dapat dijelaskan bahwa data penjualan BKP diatas pada
Swalayan Surya Balong selama tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan.
kenaikan penjualan BKP dan jumlah PPN Keluaran yang paling tinggi ada pada
bulan Mei sebesar Rp 992.253.166 dan Rp 99.225.317. Bulan Mei tersebut
bertepatan pada bulan Puasa / menjelang hari raya sehingga menyebabkan daya
konsumsi masyarakat lebih tinggi daripada bulan sebelumnya.
Tabel 4. 2 Data Pembelian Barang Kena Pajak (BKP)
Pada Swalayan Surya Balong Tahun 2020
Sumber: Data Primer diolah, 2021
Berdasarkan tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa data pembelian BKP pada
Swalayan Surya Balong selama 2020 mengalami kenaikan dan penurunan, Pada
bulan Januari jumlah pembelian BKP paling tinggi daripada bulan lainnya sebesar
Rp 547.217.658, Sedangkan jumlah PPN yang paling tinggi juga terjadi di Bulan
Januari sebesar Rp 54.721.766.
Masa PajakJumlah Pembelian
BKP/ DPPPPN Masukan
JANUARI 547,217,658Rp 54,721,766Rp
FEBRUARI 544,907,759Rp 54,490,776Rp
MARET 523,272,470Rp 52,327,247Rp
APRIL 543,886,542Rp 54,388,654Rp
MEI 394,299,650Rp 39,429,965Rp
JUNI 493,519,192Rp 49,351,919Rp
JULI 503,943,922Rp 50,394,392Rp
AGUSTUS 480,181,923Rp 48,018,192Rp
SEPTEMBER 531,073,761Rp 53,107,376Rp
OKTOBER 492,629,993Rp 49,262,999Rp
NOVEMBER 492,926,096Rp 49,292,610Rp
DESEMBER 400,813,279Rp 40,081,328Rp
Total 5,948,672,245Rp 594,867,225Rp
59
Tabel 4. 3 Data PPN Kurang/Lebih Bayar Tahun 2020
Sumber: Data Primer diolah, 2021
Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa Data PPN Kurang (Lebih)
Bayar pada Swalayan Surya Balong tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan
perpajakan yaitu PPN Keluaran dikurangi dengan PPN Masukan. Diketahui
bahwa PPN Kurang (Lebih) Bayar pada Swalayan Surya tahun 2020 mengalami
kenaikan dan penurunan namun cenderung mengalami kenaikan dan penurunan
yang cukup drastis pada bulan Mei dan bulan Juni sebesar Rp 59,795.352 dan Rp
314.649. Sehingga dapat dikatakan selama tahun 2020 terjadi tidak minimnya
PPN terutang. Oleh karena itu, pada Swalayan Surya Balong pada tahun periode
2020 perlu dilakukan Tax Planning supaya dapat mencapai beban PPN yang
Terutang minimal.
4.1.7 Perhitungan PPN Terutang Tahun 2020 sebelum dilakukan Tax Planning
Sebelum melakukan tax planning yang dilakukan oleh peneliti yaitu
Menurut (Suronoto:2013) harus melakukan perhitungan PPN terutang sebagai
berikut yaitu: menghitung penjualan, pembelian, PPN masukan, PPN Keluaran,
dan PPN Terhutang. Pembelian BKP yang ada di Surya Swalayan Balong ada 80
JANUARI 69,167,293Rp 54,721,766Rp Rp 14,445,527 Kurang Bayar
FEBRUARI 66,787,061Rp 54,490,776Rp Rp 12,296,285 Kurang Bayar
MARET 76,963,617Rp 52,327,247Rp Rp 24,636,370 Kurang Bayar
APRIL 68,016,694Rp 54,388,654Rp Rp 13,628,040 Kurang Bayar
MEI 99,225,317Rp 39,429,965Rp Rp 59,795,352 Kurang Bayar
JUNI 49,666,568Rp 49,351,919Rp Rp 314,649 Kurang Bayar
JULI 67,156,849Rp 50,394,392Rp Rp 16,762,457 Kurang Bayar
AGUSTUS 70,044,443Rp 48,018,192Rp Rp 22,026,251 Kurang Bayar
SEPTEMBER 67,860,316Rp 53,107,376Rp Rp 14,752,940 Kurang Bayar
OKTOBER 70,474,215Rp 49,262,999Rp Rp 21,211,216 Kurang Bayar
NOVEMBER 72,003,671Rp 49,292,610Rp Rp 22,711,061 Kurang Bayar
DESEMBER 70,851,011Rp 40,081,328Rp Rp 30,769,683 Kurang Bayar
Total 848,217,055Rp 594,867,225Rp Rp 253,349,831 -
Kurang /Lebih
BayarPajak Masukan Pajak KeluaranMasa Pajak Keterangan
60
distributor/ PKP diantaranya dari PT. Yakult Indonesia Persada, Tirta Raharja, PT
Cipta Gagas Lestari, dll. Pengolahan Data Perhitungan PPN Tahun 2020 sebelum
dilakukan tax planning dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 4. 4 Data Perhitungan PPN Tahun 2020 Terhutang sebelum dilakukan Tax
Planning
Sumber: Data Primer diolah,2021
Berdasarkan pada tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa kolom 1 merupakan “
Penjualan “ berasal dari PPN penjualan tahun 2020 dikali 2 karena untuk
mengantisipasi kenaikan harga dua kali lipat (Suronoto:2013). Sedangkan kolom 2
merupakan “ PPN Keluaran “ berasal dari tarif 10% dari kolom Penjualan. Kolom
3 merupakan kolom “ Pembelian BKP “ berasal dari PPN pembelian BKP selama
tahun 2020.
Pada tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa kolom 4 merupakan “PPN
Masukan” berasal dari 10% dari kolom 3. Kolom 5 merupakan “ Pembelian Non
BKP” yang berasal dari jumlah yang sama dari kolom pembelian BKP atau
kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdiri dari beberapa distributor yaitu Citra
Unilever, PT Daya Surya Sejahtera, Coca-Cola dll. Sedangkan kolom 6
merupakan “ PPN Terutang “ berasal dari PPN keluaran dikurangi PPN Masukan.
Dari hasil pengolahan data di atas dengan menggunakan MS. Excel diperoleh
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6
Penjualan X 2 PPN Keluaran Pembelian BKP PPN Masukan Pembelian Non BKP PPN Terutang (kolom 2-4)
JANUARI 138,334,586Rp 13,833,459Rp 54,721,766Rp 5,472,177Rp 54,721,766Rp 8,361,282Rp
FEBRUARI 133,574,122Rp 13,357,412Rp 54,490,776Rp 5,449,078Rp 54,490,776Rp 7,908,335Rp
MARET 153,927,235Rp 15,392,723Rp 52,327,247Rp 5,232,725Rp 52,327,247Rp 10,159,999Rp
APRIL 136,033,388Rp 13,603,339Rp 54,388,654Rp 5,438,865Rp 54,388,654Rp 8,164,473Rp
MEI 198,450,633Rp 19,845,063Rp 39,429,965Rp 3,942,997Rp 39,429,965Rp 15,902,067Rp
JUNI 99,333,136Rp 9,933,314Rp 49,351,919Rp 4,935,192Rp 49,351,919Rp 4,998,122Rp
JULI 134,313,698Rp 13,431,370Rp 50,394,392Rp 5,039,439Rp 50,394,392Rp 8,391,931Rp
AGUSTUS 140,088,886Rp 14,008,889Rp 48,018,192Rp 4,801,819Rp 48,018,192Rp 9,207,069Rp
SEPTEMBER 135,720,632Rp 13,572,063Rp 106,214,752Rp 10,621,475Rp 106,214,752Rp 2,950,588Rp
OKTOBER 140,948,431Rp 14,094,843Rp 49,262,999Rp 4,926,300Rp 49,262,999Rp 9,168,543Rp
NOVEMBER 144,007,341Rp 14,400,734Rp 49,292,610Rp 4,929,261Rp 49,292,610Rp 9,471,473Rp
DESEMBER 141,702,022Rp 14,170,202Rp 40,081,328Rp 4,008,133Rp 40,081,328Rp 10,162,069Rp
Total 1,696,434,110Rp 169,643,411Rp 647,974,601Rp 64,797,460Rp 647,974,601Rp 104,845,951Rp
Bulan
61
hasil bahwa PPN Terutang tahun 2020 sebelum Tax Planning sebesar Rp
104.845.951.
4.1.8 Perhitungan Untuk Meminimalkan PPN yang Terhutang Tahun 2020 dengan Tax
Planning
Berdasarkan data Tahun 2020 perencanaan pajak yang akan dilakukan
adalah perencanaan pajak untuk memininalkan pembayaran beban pajak
pertambahan nilai yang terutang dari perusahaan (Harjanti,dkk:2019), dengan
perencanaan pajak tersebut dilakukan untuk memaksimalkan PPN Masukan yang
dapat dikreditkan, yaitu:
a. Menghitung Penjualan selama 1 Tahun dan menghitung PPN Keluaran, bahwa
kolom “Penjualan” berasal dari PPN penjualan tahun 2020 dikali 2 untuk
mengantisipasi kenaikan harga dua kali lipat (Suronoto:2013). Sedangkan kolom
PPN Masukan berasal 10% kolom Penjualan.
Tabel 4. 5 Data Perhitungan Penjualan dikalikan 2 dan PPN Keluaran
Sumber: Data Primer diolah 2021
JANUARI 138,334,586Rp 13,833,459Rp
FEBRUARI 133,574,122Rp 13,357,412Rp
MARET 153,927,235Rp 15,392,723Rp
APRIL 136,033,388Rp 13,603,339Rp
MEI 198,450,633Rp 19,845,063Rp
JUNI 99,333,136Rp 9,933,314Rp
JULI 134,313,698Rp 13,431,370Rp
AGUSTUS 140,088,886Rp 14,008,889Rp
SEPTEMBER 135,720,632Rp 13,572,063Rp
OKTOBER 140,948,431Rp 14,094,843Rp
NOVEMBER 144,007,341Rp 14,400,734Rp
DESEMBER 141,702,022Rp 14,170,202Rp
Total 1,696,434,110Rp 169,643,411Rp
Bulan Penjualan X 2 PPN Keluaran
62
Berdasarkan tabel perhitungan penjualan, penjualan setelah di kalikan 2
yang paling tinggi atau banyak terjadi transaksi penjualan yaitu pada Bulan Mei
sebesar Rp 198.450.633. sedangkan yang paling rendah pada bulan Juni sebesar
Rp 99.333.136, karena sudah terjual selama Bulan Mei kemarin, Sedangkan
jumlah PPN Keluaran yang paling besar pada bulan Mei sebesar Rp 19.845.063,
dikarenakan jumlah penjualan BKP paling tinggi juga terjadi pada bulan Mei.
b. Menghitung Pembelian hanya BKP (Barang Kena Pajak) tahun 2020 saja dikali 2.
Pembelian dihitung hanya BKP atau pembelian kepada PKP (Pengusaha Kena
Pajak) saja, karena Non BKP atau pembelian Non PKP tidak dapat digunakan
sebagai pajak masukan atau pengurang PPN (Harjanti,dkk: 2019).
Tabel 4. 6 Data Perhitungan Pembelian BKP dikalikan 2 dan PPN Masukan
Sumber: Data Primer diolah 2021
Berdasarkan perhitungan pembelian BKP diatas jumlah yang paling banyak
melakukan pembelian terjadi pada bulan Januari bertepatan pada awal tahun yaitu
sebesar Rp 109.443.532. Sedangkan menghitung “PPN Masukan” berasal dari
10% dikali pembelian BKP dikali 2. Berdasarkan perhitungan PPN Masukan
JANUARI 109,443,532Rp 10,944,353Rp
FEBRUARI 108,981,552Rp 10,898,155Rp
MARET 104,654,494Rp 10,465,449Rp
APRIL 108,777,308Rp 10,877,731Rp
MEI 78,859,930Rp 7,885,993Rp
JUNI 98,703,838Rp 9,870,384Rp
JULI 100,788,784Rp 10,078,878Rp
AGUSTUS 96,036,385Rp 9,603,638Rp
SEPTEMBER 106,214,752Rp 10,621,475Rp
OKTOBER 98,525,999Rp 9,852,600Rp
NOVEMBER 98,585,219Rp 9,858,522Rp
DESEMBER 80,162,656Rp 8,016,266Rp
Total 1,189,734,449Rp 118,973,445Rp
Pembelian hanya
BKP X 2 PPN MasukanBulan
63
diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah PPN Masukan tertinggi pada bulan
Januari sebesar Rp 10.944.353, dikarenakan jumlah Pembelian BKP tertinggi juga
terjadi pada bulan Januari.
c. Sedangkan yang terakhir menghitung “ PPN Terhutang” yang berasal dari PPN
Keluaran dikurangi PPN Masukan.
Tabel 4. 7 Data Perhitungan Tax Planning PPN Terhutang Tahun 2020
Sumber: Data Primer diolah 2021
Berdasarkan perhitungan tax planning PPN terutang tahun 2020 dapat
dijelaskan bahwa PPN terutang tahun 2020 mengalami fluktuatif atau
ketidakstabilan setiap bulannya. Jumlah PPN terutang yang paling tinggi terjadi
pada Bulan Mei sebesar Rp 11.959.070, sedangkan PPN yang paling rendah yaitu
pada bulan Juni sebesar Rp 62.930 dapat dikatakan semua PPN kurang bayar
dikarenakan PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan.
JANUARI 138,334,586Rp 13,833,459Rp 109,443,532Rp 10,944,353Rp 2,889,105Rp
FEBRUARI 133,574,122Rp 13,357,412Rp 108,981,552Rp 10,898,155Rp 2,459,257Rp
MARET 153,927,235Rp 15,392,723Rp 104,654,494Rp 10,465,449Rp 4,927,274Rp
APRIL 136,033,388Rp 13,603,339Rp 108,777,308Rp 10,877,731Rp 2,725,608Rp
MEI 198,450,633Rp 19,845,063Rp 78,859,930Rp 7,885,993Rp 11,959,070Rp
JUNI 99,333,136Rp 9,933,314Rp 98,703,838Rp 9,870,384Rp 62,930Rp
JULI 134,313,698Rp 13,431,370Rp 100,788,784Rp 10,078,878Rp 3,352,491Rp
AGUSTUS 140,088,886Rp 14,008,889Rp 96,036,385Rp 9,603,638Rp 4,405,250Rp
SEPTEMBER 135,720,632Rp 13,572,063Rp 106,214,752Rp 10,621,475Rp 2,950,588Rp
OKTOBER 140,948,431Rp 14,094,843Rp 98,525,999Rp 9,852,600Rp 4,242,243Rp
NOVEMBER 144,007,341Rp 14,400,734Rp 98,585,219Rp 9,858,522Rp 4,542,212Rp
DESEMBER 141,702,022Rp 14,170,202Rp 80,162,656Rp 8,016,266Rp 6,153,937Rp
Total 1,696,434,110Rp 169,643,411Rp 1,189,734,449Rp 118,973,445Rp 50,669,966Rp
Bulan Penjualan X 2 PPN KeluaranPembelian hanya
BKP X 2 PPN Masukan
PPN Terutang
(PK-PM)
64
Tabel 4. 8 Data PPN Terutang sebelum dan sesudah Tax Planning
Sumber: Data Primer diolah 2021
Tabel 4.8 dapat dilihat perbandingan antara PPN terhutang sebelum dan
sesudah tax planning. Dengan menerapkan tax planning, PPN terhutang yang akan
dibayar perusahaan pada tahun 2020 lebih kecil yaitu sebesar Rp. 55.980.704,-
dibandingkan sebelum tax planning perusahaan harus membayar PPN terhutang
sebesar Rp. 104.845.951 ,- dengan demikian perusahaan dapat meminimalkan beban
pajak yang terutang sebesar Rp 48.865.704,-
JANUARI 8,361,282Rp 2,889,105Rp
FEBRUARI 7,908,335Rp 2,459,257Rp
MARET 10,159,999Rp 4,927,274Rp
APRIL 8,164,473Rp 2,725,608Rp
MEI 15,902,067Rp 11,959,070Rp
JUNI 4,998,122Rp 62,930Rp
JULI 8,391,931Rp 3,352,491Rp
AGUSTUS 9,207,069Rp 4,405,250Rp
SEPTEMBER 2,950,588Rp 8,261,326Rp
OKTOBER 9,168,543Rp 4,242,243Rp
NOVEMBER 9,471,473Rp 4,542,212Rp
DESEMBER 10,162,069Rp 6,153,937Rp
Total 104,845,951Rp 55,980,704Rp
Bulan PPN Terutang Sebelum
Tax Planning
PPN Terutang Setelah
Tax Planning
65
4.2 Pembahasan
4.2.1 Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pertambahan
Nilai Pada Swalayan Surya Balong
Swalayan Surya Balong sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena
pajak (PKP). Pajak pertambahan nilai terutang perusahaan diketahui mengalami
peningkatan setiap bulannya, dalam hal ini di karenakan Swalayan Surya Balong
ketika melakukan pembelian yaitu kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan NON
PKP. Perhitungan perencanaan pajak yang dilakukan oleh peneliti dapat dilakukan
dengan cara mengkreditkan pajak masukan. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak
dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama Menurut
(Arfamaini:2019). Pajak Masukan yang dapat dikurangkan adalah pajak masukan
yang berkaitan langsung dengan produksi, distribusi, pemasaran dan pengelolaan
BKP/JKP. Pajak masukan yang dapat dikurangkan disini berarti semakin banyak
perusahaan yang berusaha untuk memaksimalkan kegiatan usaha yang dapat
menghasilkan pajak masukan. Dapat diketahui dari swalayan surya balong bahwa
pembelian yang dari PKP (Pengusaha Kena Pajak), dan para distributor juga
menerbitkan faktur pajak yang lengkap saat menyerahkan pembelian BKP/JKP.
Mengkreditkan pajak masukan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan
yaitu Menghitung kolom “Penjualan“ berasal dari PPN penjualan tahun 2020 dikali 2
karena untuk mengantisipasi kenaikan harga dua kali lipat (Suronoto:2013).
Sedangkan kolom “PPN Keluaran“ berasal dari tarif 10% nya PPN Penjualan BKP
dikali 2. Kolom “ Pembelian BKP “ berasal dari PPN pembelian BKP tahun 2020
dikali 2, Pembelian dihitung hanya BKP atau pembelian kepada PKP (Pengusaha
Kena Pajak) saja, karena Non BKP atau pembelian Non PKP tidak dapat digunakan
sebagai pajak masukan atau pengurang PPN (Harjanti,dkk: 2019). BKP terdiri dari
66
beberapa distributor yang ada di Swalayan Surya Balong yaitu Citra Unilever, PT
Daya Surya Sejahtera, Coca-Cola dll, sedangkan Non BKP itu sendiri terdiri dari
barang konsinyasi, sembako yaitu beras gula telur.
Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dijelaskan bahwa kolom “PPN
Masukan” berasal dari 10% dari kolom Pembelian BKP. Sedangkan“PPN
Terhutang“ berasal dari PPN keluaran dikurangi PPN Masukan. Dari hasil
pengolahan data di atas dengan menggunakan MS. Excel diperoleh hasil bahwa
perhitungan tax planning PPN Terhutang tahun 2021 sebesar Rp. 55.980.704,-.
Penelitian ini pada akhirnya dapat meminimalkan jumlah beban pajak yang terutang
hal ini telah sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suronoto,dkk
(2013) juga menerapakan tax planning untuk perusahaan yang menyebabkan beban
pajak yang terutang semakin kecil, Apabila perusahaan melakukan pembelian barang
ke Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP) Pajak
Pertambahan Nilai yang harus dibayar perusahaan adalah sebesar 41.598.018, tetapi
dengan hanya melakukan semua pembelian barang ke Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Pajak Pertambahan Nilai yang akan dibayar perusahaan adalah sebesar 2.082.702.
Dengan penerapan Tax Planning tersebut maka perusahaan berhasil meminimalkan
jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang akan dibayar. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Andi,dkk (2019) Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan pada
PT Bumi Sarana Beton untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan,
perusahaan memiliki kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan. Selain itu
perusahaan juga melakukan bebarapa langkah seperti, memaksimalkan biaya fiskal
dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, perusahaan
telah menempuh opsi fiskal yang dapat meminimalkan pajaknya sehingga peneliti
tidak menemukan opsi fiskal yang lain yang dapat menghemat pajaknya selain
67
melakukan tax planning. Dari analisis yang dilakuakan terhadap penerapan
perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT Bumi Sarana Beton sangatlah penting
untuk meminimalkan beban pajak yang terutang, dengan demikian analisis
penerapan tax planning pada swalayan surya balong ini bisa dikatakan berhasil.
4.2.2 Perbedaan Jumlah PPN Terhutang Sebelum dan Sesudah dilakukan Tax Planning
Pada umumnya tax planning dihitung hanya ke pembelian BKP saja, atau
pembelian kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) karena pembelian Non BKP atau
pembelian dari Non PKP tidak dapat digunakan sebagai pajak masukan atau
pengurang PPN (Harjanti,dkk: 2019). Menurut Suronoto,dkk (2013) diterapakannya
tax planning bagi perusahaan yang menyebabkan beban pajak yang terutang semakin
kecil dalam jumlah yang dibayarkan.
Pada tahun 2020 swalayan surya balong belum melakukan tax planning,
perhitungan PPN Terutang disana dihitung dengan cara PPN keluaran dikurangi PPN
masukan. PPN terhutang sebelum dilakukannya tax planning sebesar Rp
104.845.951 dari perhitungan PPN Tersebut menyebabkan laba perusahaan semakin
kecil apabila tidak dilakukannya tax planning maka dari tahun ke tahun PPN terutang
yang dibayarkan swalayan surya balong akan semakin besar.
68
Tabel 4. 9 Data PPN Terutang sebelum dan sesudah Tax Planning
Hasil dari pengolahan data tahun 2020 pada tabel 4.8 didapati bahwa perusahaan
melakukan tax planning dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke BKP saja,
karena, Jika dilihat dari sisi perpajakan maka atas pembelian BKP tanpa PPN dapat
mengurangi tingkat keuntungan perusahaan (Atmojo:2016). Perbedaan antara jumlah
pajak terutang atau PPN Terutang dengan sebelum dilakukan tax planning ini disebabkan
karena menghitung pembelian BKP dan Non BKP seperti yang dilakukan swalayan surya
balong dengan menjadikan satu pembelian BKP dan pembelian NON BKP sehingga
jumlah pajak yang terutang semakin besar, Sedangkan Jumlah PPN yang akan dibayar
perusahaan pada tahun 2021 lebih kecil yaitu sebesar Rp 55.980.704, dibandingkan
sebelum melakukan tax planning beban PPN terhutang perusahaan sebesar Rp
104.845.951 sehingga setelah dilakukannya tax planning dapat meminimalkan beban
pajak yang terhutang sebesar Rp 48.865.247.
Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Wijaya (2007) mengenai perencanaan pajak sebagai upaya meminimalisasi beban pajak,
JANUARI 8,361,282Rp 2,889,105Rp
FEBRUARI 7,908,335Rp 2,459,257Rp
MARET 10,159,999Rp 4,927,274Rp
APRIL 8,164,473Rp 2,725,608Rp
MEI 15,902,067Rp 11,959,070Rp
JUNI 4,998,122Rp 62,930Rp
JULI 8,391,931Rp 3,352,491Rp
AGUSTUS 9,207,069Rp 4,405,250Rp
SEPTEMBER 2,950,588Rp 8,261,326Rp
OKTOBER 9,168,543Rp 4,242,243Rp
NOVEMBER 9,471,473Rp 4,542,212Rp
DESEMBER 10,162,069Rp 6,153,937Rp
Total 104,845,951Rp 55,980,704Rp
Bulan PPN Terutang Sebelum
Tax Planning
PPN Terutang Setelah
Tax Planning
69
dalam penelitiannya diketahui pada saat Tn. L tidak menggunakan perencanaan pajak, Tn.
L harus menanggung beban pajak yang besar, sedangkan apabila Tn.L menggunakan
perencanaan pajak dengan cara memilih bentuk badan hukum perseorangan untuk
usahanya dan memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawan, memilih metode rata
rata untuk penilaian persediaan bahan bakunya dan menggunakan leasing untuk
pendanaan aktiva tetap, Tn.L dapat membayar pajak lebih kecil, sehingga perusahaan
dapat meminimalkan beban pajak terutangnya.