bab iv hasil penelitian 4.1 gambaran umum lokasi...
TRANSCRIPT
39
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kelembagaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo
Unsur penyelenggara pemerintahan daerah sendiriterdiri atas Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Bupati dan Wakil. Dengan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Bupati dan Wakil Bapati Kabupaten Gorontalo dipilih dalam pemilihan Kepala
Daerah secara langsung. Bupati Kabupaten Gorontalo yang menjalankan
pemerintahansekarang (periode 2009-2015) adalah Drs. David Bobihu danTony
Junus sebagai Wakil Bupati. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, sesuai
dengan Pasal 1Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerahadalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggarapemerintahan daerah.
Bupati Gorontalo sebagai Kepala Daerah tugas dan wewenang yang diatur
dalam Pasal 25 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut ;
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD
2. Mengajukan rancangan Perda
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada DPRD untuk dibahas danditetapkan bersama
5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundanganyang berlaku
40
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
Sedangkan tugas Wakil Kepala Daerah diatur dalam Pasal 26
sebagaiberikut;
1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
2. Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di
daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat
pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta
mengupayakan pengembangan dan pelestarian social budaya dan lingkungan
hidup.
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah
dalampenyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah
4. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainya yang diberikanoleh
kepala daerah ; dan
5. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala
daerahberhalangan.
Dalam melaksankan tugas dan wewenang, kepala daerah dan wakilkepala
daerah juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) antara lain :
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasaila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan
keutuhan NKRI
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupana demokrasi
5. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan
41
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangandaerah
10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dansemua
perangkat daerah
11. Menyampaiakan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerahdi
hadapan Rapat Paripurna DPRD.
Selain mempuyai kewajiban sebagaima tersebut di atas sesuaiPasal 27 ayat
(1) tersebut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalamPasal 27 ayat (2)
mengatur bahwa kepala daerah juga mempunyai kewajibanuntuk memberikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah keapdaPemerintah, memberikan
laporan keterangan pertanggungjawaban kepadaDPRD, serta menginformasikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh
perangkat daerah. Sedangkan perangkat daerah menurut Pasal 12 Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2004 terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas
daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan keluruahanadalah mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran
negera republic Indonesia Nomor 4741). Kelembagaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontal terdiri atas ;
a. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris daerah .SekretarisDaerah
mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalammenyusun
42
kebijakan dan megoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah,
karena kedudukanya Sekreatris daerah juga sebagai pembina pegawai negeri
sipil di wilayahnya. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, sekretaris daerah
bertanggungjawab kepada kepala daerah.
b. Sekretariat DPRD
Sekretaris DPRD Kabupaten diangkat dan diberhentikan olehBupati dengan
persetujuan DPRD dan mempunyai tugas ;
1) menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD
2) menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
3) mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD : dan
4) menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan
olehDPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas secara teknisoperasional berada
di bawah dan bertangungjawab kepada pimpinan DPRDsedangkan secara
administrasi bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris
Daerah.
c. Lembaga Teknis Daerah
Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugaskepala daerah dan
penyusun dan pelaksana kebijakan daerah yang spesifikberbentuk badan,
kantor, atau rumah sakit umum daerah dan merekabertanggungjawab kepada
kepala daerah melalui sekretaris daerahLembaga teknis daerah di Kabupaten
Gorontalo terdiri atas 5 (lima) badan dan 5 (lima) kantor yang meliputi ;.
1) Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda)
2) Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (BP RSUD)
3) Badan Pengawasan Daerah (Bawasada)
43
4) Badan Informasi Komunkasi dan PDE (BIK & PDE)
5) Badan Kepegawaian dan Diklat daerah (BKDD)
6) Kantor Pendapatan Daerah
7) Kantor Satuan Polisi Pamomg Praja
8) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
9) Kantor Pengelola Pasar
10) Kantor Kas Daerah
d. Dinas Daerah terdapat 12 (dua belas) dinas yaitu ;
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yangdiangkat dan
diberhentikan oleh kepala daerah. Kepala Dinas daerahbertanggungjawab
kepada kepala daerah melalui Sekretaris daerah.Di Kabupaten Gorontalo
terdapat 13 (tiga belas) Dinas daerahmeliputi ;
1) Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah
2) Dinas Kesehatan
3) Dinas Pertanian
4) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
5) Dinas Sumberdaya Air Pertambanagn dan Energi
6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7) Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
8) Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi
9) Dinas Perhutanan dan PDL
10) Dinas Kesbanglinmas dan Sosial
11) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
12) Dinas Perhubungan
13) Dinas Dinas Pariwisata Seni dan Budaya
44
5.2 Penerapan Asas Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mewujudkan
Pemerintahan Yang Baik Bersih Dari Korupsi (Studi Di Kabupaten
Gorontalo)
Era otonomi daerah mengakibatkan bergesernya pusat-pusatkekuasaan dan
meningkatnya operasionalisasi dan berbagai kegiatan yang semulabanyak dilakukan
di pemerintah pusat bergeser kepada pemerintah daerah.Konsekuensi logis
pergeseran tersebut harus diiringi dengan meningkatnya good governancedi daerah.1
Dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentangPemerintahan daerahtelah mengubah mekanisme
pertanggungjawabanpemerintah daerah. Mekanisme pertangggungjawaban yang
digunakan dalamUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap kurang
mencerminkan adanyaakuntabilitas dan transaparasi dalam pertanggungjawaban
pemerintah daerah.Karena hal tersebut maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ditegaskan bahwa pelaksanaan
pertanggungajawaban pemerintah daerah menggunakan asas akuntabilitas dan
transparansi.
Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap
msyarakatyang memberinya wewenang untuk mengurusi kepentingan mereka.
Setiap pejabat publicdituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan,
perbuatan, moral, maupunnetralitas sikapnya terhadap masyarakat.
1Amin Rahmanurrasjid. 2008, Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban
pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah.Semarang.
45
Berdasarkan hasil wawancara dengan Usman Miolo sekretaris BKD pemda
Kabupaten Gorontalo yang dimaksud dengan AsasAkuntabilitas merupakan suatu
proses menyelenggaraan Negara yang mana setiap perbuatan pemerintah dapat di
pertanggung jawabkan.2 Lebih lanjut lagi dalam penelitian yang dilakukan oleh
peneliti dengan cara melakukan wawancara dengan Ibu Sri Dewi R. Nani,SH.,MH
kepala Bagian Hukum Pemda Kabupeten Gorontalo menunjukkan Dalam
Penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Gorontalo sudah memenuhi asas
akuntabilitas dan transparansi. Adapun yang menjadi Ukuran dapat dilihat di
berbagai bidang seperti bidang keuangan yang telah mendapatkan wajar Tanpa
Pengecualian sebanyak 3 kali. Dalam bidang Kepegawaian penerapan disiplin PP 53
yang melanggar akan mendapatkan sangsi mulai dari sedang, ringan, dan berat.3 Hal
ini dapat dilihat dari kasus Dari tahun 2012 sampai dengan sekarang ada 14 orang
PNS yang melakukan pelanggaran 3 diantaranya terlibat kasus korupsi sehingga
langsung di jatuhi sangsi pemecatan.
Sementara pengertian transparansi menurut kepala bagian hukum pemda
Kabupaten Gorontalo adalah Transparansi dalam pemerintahan yakni pertanggung
jawaban yang jelas kepada masyarakat, namun demikian karena ada beberapa hal
yang merupakan dokumen rahasia khusus sebuah instasnsi maka tidak semua dapat
di tunjukan pada masyarakat.Pertanggungjawaban tersebut bisa pada masyarakat,
pemerintah daerah dan pemerintah pusat.Pertanggung jawaban juga bukan hanya
secara fisik tapi juga moril.Ukuran dari penerapan asas akuntabilitas dan
transparansi yang ada di pemerintahan Kabupaten Gorontaloyaitu telah adanya
penghargaan Wajar tanpa pengecualian sebanyak tiga kali (hasil wawancara dengan
kepala bagian hukum pemda Kabupaten Gorontalo).Penghargaan yang diberikan
2wawancara tanggal 25 November 2013
3wawancara tanggal 25 November 2013
46
oleh Badan Pemeriksa Keuangan tersebut menandakan bahwa semua SKPD
Kabupeten Gorontalo melakukan penataan keuangan yang baik.Adanya kasus
korupsi yang melibatkan PNS Kabupaten Gorontalo tidak mempengaruhi penerapan
asas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten
gorontalo. Sebab akuntabilitas dan transparasi itu sendiri bisa dilihat dari
penyelesaian dan tindak lanjut terhadap PNS yang melakukan korupsi serta adanya
monitoring dan dalam setahun diadakan evaluasi sebanyak 3 kali.Sementara strategi
yang dilakukan oleh pemda kabupaten Gorontalo dalam mewujudkan daerah bebas
korupsi di Kabupaten Gorontalo berupa sosialisasi, diklat untuk para bendahara
sehingga mengetahui benar tugas yang harus dilakukan oleh para bendahara.
Setiap pejabat publik di kabupaten Gorontalo di tuntut dalam menjalankan
tugas sedapat mungkin di laksanakan dengan rasa tanggung jawab.Tanggungjawab
yang dimaksudkan adalah tanggung jawab kepada atasan dan tanggung jawab
kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.
Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh
aparatur pemerintah adalah pelayanan publik.Peraturan perundangan Indonesia telah
memberikan landasan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan
atas Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme menyebutkan asas-asas tersebut, yaitu Asas Kepastian
Hukum, Transparan, Daya Tanggap, Berkeadilan, Efektif dan Efisien, Tanggung
Jawab, Akuntabilitas dan Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Asas ini dijadikan
sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping sebagai
norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan. Meskipun merupakan asas,
tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa
47
hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam
pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan
prinsip-prinsippokok good and clean governance, setidaknya dapat dilakukan
melalui prioritas program:
a. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan
Penguatan fungsi kelembagaan mempunyai peran penting dalam
mewujudkan system pemerintahan yang baik.Lembaga perwakilan yang
mempunyai fungsi controlling terhadap penyelenggaraan pemerintahan.DPRD
Kabupaten Gorontalo merupakan lembaga perwakilan rakyat kabupaten
Gorontalo untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja dari
pemerintah.Dalam melaksanakan fungsinya bila dikaitkan dengan asas
akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih
dari korupsi di Kabupaten Gorontalo sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat
dilihat dari berbagai agenda sidang yang dilakukan.
b. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah
Professional aparat pemerintahan dalam mewujudakan pemerintahan
yang baik sangat penting untuk kemajuan suatu daerah.Dengan berlakunya
otonomi daerah maka kewenangan dalam menata dan mengelola instansi
pemerintah menjadi kewenangan kepala daerah.Professional dan intekritas
aparat pemerintah dimaksud adalah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
dengan mengedepankan pelayanan public harus berdasarkan pada kemampuan
dan keahlian yang dimiliki oleh aparat pemerintah. Ukuran profesional menurut
penulis adalah penempatan pejabat daerah harus sesuai dengan bidang ilmu
yang dimiliki misalnya pada dinas pertanian maka yang di percayakan untuk
48
menjalankan program dalam artian adalah kepala dinas sebaiknya berlatar
belakang pendidikan di bidang pertanian. Dengan kesesuaian disiplin ilmu dan
kemampuan yang cukup maka akan berdampak pada program kerja yang baik.
Disamping itu dengan profesionalisme seorang pejabat maupun aparat
pemerintah maka dapat menjauhkan aparat pemerintah untuk melakukan
tindakan yang korupsi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang narasumber Bapak
Feriyanto Harun terungkap bahwa tugas pokok pemerintahan modern pada
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain, ia tidak
diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat
serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan
bersama.Seiring dengan dinamika dan kompleksnya tuntutan pelayanan
kepada masyarakat, pemerintah tidak lagi dapat mengklaim dirinya sebagai
satu-satunya sumber kekuasaan yang bersih.Program yang digulirkan oleh
pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam penerapan asas akuntabilitas salah
satunya pelalui program GM (Government mobile) yang melibat seluruh
instansi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam setiap kegiatan GM di setiap kecamatan
ditekankan oleh Bapak Bupati agar setiap instansi mulai dari pimpinan sampai
pada staf kiranya dapat melakukan pelayanan dengan diistilakan jemput bola,
artinya pemerintah dengan gerakan GM ini pemerintah langsung bersentuhan
dengan berbagai kebutuhan masyarakat tanpa masyarakat itu sendiri datang ke
kantor.
49
Selain prangram Government mobile pemerintah Kabupaten Gorontalo
dalam menjalankan amanat asas pemerintahan yang baik selalu mengacu pada
visi Kabupaten Gorontalo. Sesuai dengan visi yang ada program yang di
jalankan antara lain di bidang kesehatan, bidang pendidikan, pemberantasan
kemiskinan. Dalam hal mewujudkan daerah bebas korupsi maka program
pemerintah yaitu setiap tahun melaksanakan pelatihan khusus kepada
bendahara di semua satuan kerja, kecamatan sampai pada tingkat bendahara
desa. Tujuan dari pelaksanaan pelatihan tersebut tidak lain untuk mewujudkan
kabupaten yang bebas kurupsi, disamping itu pelatihan tersebut berfungsi
untuk melatih para bendahara agar dalam mengelola keuangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Pelatihan khusus bendahara ini di ikuti oleh bendahara penerima
barang, bendahara pengeluaran.Menurut Feriyanto Harun terungkap bahwa
tujuan dari dilaksanakannya program ini untuk bagaiman setiap bendahara di
setiap unit kerja dalam menjalankan tugas harus tertib administrasi, dengan
penataan administrasi yang baik maka dapat di pastikan akuntabilitas dan
transparansi disetiap program yang dilaksanakan dapat terwujud. Lebih lanjut
dikatakan bahwa seorang bendahara yang melaksanakan tugas dengan baik
maka pimpinan selalu memberikan penghargaan.Sebaliknya apabila dalam
menjalankan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat
juga mendapatkan sanksi. Olehnya itu penegasan dari pimpinan bahwa
seorang bendahara yang mendapatkan penilaian baik maka ia tidak bole
melepaskan jabatannya sebagai bendahara selama kurun waktu 3 tahun.
50
Penjelasan diatas lebih dipertegas lagi oleh salah seorang masyarakat
Zubair Umar warga kecamatan telaga,4 dikatakan bahwa pertanggungjawaban
pejabat publik terhadap masyarakatyang memberinya wewenang untuk
mengurusi kepentingan mereka sangat dirasakan oleh masyarakat. Dengan
jumlah pegawai 6540 orang menunjukkan sistim pelayanan kepada
masyarakat yang dilakukan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Gorontalo
mengalami peningkatan. Peningkatan yang dimaksud adalah bahwa kabupaten
gorontalo dalam kurun waktu 2010-2011mendapatkan penghargaan dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) sehingga Kabupaten Gorontalo pada tahun 2014 masuk dalam WBK
(wilayah bebas korupsi). Berikut akan di uraikan jumlah pegawai negeri sipil
di Kabupeten Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan.
Table 1
Jumlah pegawai negari sipil di Kabupaten Gorontalo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013
No Tingkat Pendidikan Jumlah
Jmlah Total Laki-laki Perempuan
1 SD 28 1 39
2 SMP 42 12 54
3 SMA 373 994 1731
4 D1/D2 584 176 760
5 D3 126 444 570
6 S1 983 2039 3022
7 S2 181 176 357
8 S3 2 5 7
Jumlah 2288 4252 6540
Sumber data :BKD Kab. Gorontalo tahun 2013
4 Wawancara tanggal 26 November 2013
51
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai di
kabupaten gorontalo berjumlah 6540 orang, dari data diatas dapat di
simpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai lebih dominan pada tingkat
pendidikan (sarjana) S1 dengan jumlah 3022 atau 46 %. Untuk Pendidikan S2
dengan jumlah 357 atau 5,4%, Untuk pendidikan S3 dengan jumlah 7 orang
atau 0,1%, dan untuk pendidikan SD sampai D3 berjumlah 3154 orang atau
48,2%. Bila dilihat dari penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan dan
tinjang pendidikan diharapkan akan berdampak pada terwujudnya asas
akuntabilitas dan transparansi di kabupaten Gorontalo. hal ini sesuai dengan
hasil wawancara dengan salah seorang pejabat BKD Kabupaten Gorontalo
Usman Miolo dimana dikatakan bahwa penempatan pegawai dalam untuk
mengisi jabatan-jabatan strategi sudah sesuai dengan bidang ilmu yang
dimiliki, sebagai contoh untuk berpendidikan sebagai guru maka hal ini di
tempatkan sebagai tenaga pendidik. Demikian halnya dengan tenaga teknis.5
Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ferianto Harun, SH.,MH salah
seorang pegawai di kantor pelayanan masyarakat, beliau mengatakan untuk
menempatan pegawai khususnya teknisi di Kabuapten Gorontalo sudah sesuai
dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dimiliki6, hal ini menurutnya
untuk menjalankan sistim pemerintahdibutuhkan profesionalisme dari aparat
itu sendiri sehingga pelayanan public dapat berjalan sesuai dengan amanat
undang-undang.
Profesionalnya seorang aparat pemerintah haruslah di tunjang dengan
integritas aparat pemerintah.Intekritas yang dimaksud adalahsuatu sikap yang
teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang
5wawancara tanggal 8 Oktober 2013
6wawancara tanggal 8 Oktober 2013
52
melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.Berdasarkan hasil
wawancara dengan ibu Sri Dewi R. Nani7 kepala bagian hukum pemda
Kab.Gorontalo mengatakan bahwa seorang pegawai dalam menjalankan tugas
sebagai abdi Negara harus mempunyai integritas yang tinggi.Suatu tanggung
jawab bila dilaksanakan secara professional dan mempunyai integritas yang
tinggi maka tanggung jawab tersebut dapat di pertanggung jawabkan kepada
pimpinan dan masyarakat pada umumnya.Seperti halnya yang diamanatkan
oleh undang-undang yang mana pemerintah sebagai pelayan masyarakat.
c. Penguatan partisipasi masyarakat
Sistem kepemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang menyatakan semua
institusi governance memiliki suara dalam pembuatan keputusan, hal ini
merupakan landasan legitimasi dalam sistem demokrasi, good governance
memiliki kerangka pemikiran yang sejalan dengan demokrasi dimana
pemerintahan dijalankan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan
kemakmuranrakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah
yang demokratis tentu akan mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga
dalam pemerintahan yang demokratis tersebut penyediaan kebutuhan dan
pelayanan publik merupakan hal yang paling diutamakan dan merupakan ciri
utama dari good governance.
Penguatan partisipasi masyarakat dapat di ukur dari program pemerintah yang
berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.Contoh
program tang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu memberian
bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah, Program ini bertujuan
untuk memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mengenai
7wawancara tanggal 8 Oktober 2013
53
program yang dijalankan.Dengan kepercayaan msyarakat yang kuat kepada
pemerintah maka secara otomatis dapat di katakana bahwa asas akuntabilitas
dan transparansi di kabupaten gorontalo dapat di wujudkan.
Melihat model pertanggungjawaban pemerintah daerah yang dilaksanakan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, maka sifat laporan pertanggungajawaban
pemerintah daerah tersebut lebih cenderung bersifat progress report.8Kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta keuangan yangdilakukan dalam
satu tahun anggaran merupakan bagian tidak terpisahkan dari program jangka
menengah (lima tahunan). Tahapan dari proses atau bagian dari misi yang harus
dilakukandalam upaya memberi kontribusi terhadap pencapaian visi
(jangkapanjang)Kabupaten Gorontalo.Kabupaten Gorontalodengan visi Cerdas, Kreatif,
dan Berwawasan Lingkungan menuju Masyarakat yang Sejaterah dan Madani.Mengacu
pada visi tersebut Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang
berdasarkan pada asas akuntabilitas dan transparansi menempatkan Kabupaten Gorontalo
mendapatkan penghargaan Wajar tanpa pengecualian sebanyak tiga kali.Berdasarkan
hasil wawancara dengan kantorbagian pengaduan masyarakat Kabupaten Gorontalo9.
Selama kurun waktu satu tahun, penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan telah memperoleh pengawasan dari perangkat pengawasan fungsional dan
DPRD sendiri.Jika dalam waktu satu tahun terdapat suatau kasus tertentu yang
membutuhkan transparansi dan akuntabilitas maka DPRD dapat memanggil Kepala
Daerah untukdimintai keterangan.
8Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah dan Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah daerah dan
Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal.83. 9wawancara tanggal 8 Oktober 2013
54
5.3 Hambatan Penerapan Asas Akuntabilitas dan Transparansi Dalam
Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Bersih Dari Korupsi (Studi Di
Kabupaten Gorontalo)
Korupsi merupakan permasalahan besar yang merusak keberhasilan
pembangunannasional.Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan
wewenang dan jabatan guna meraih keuntungan pribadi, merugikan kepentingan
umum dan negara secara spesifik.Korupsi menyebabkan ekonomi menjadi labil,
politik yang tidak sehat, dan kemerosotanmoral bangsa yang terus menerus merosot.
Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan hasil wawancara
dengan kepada bagian hukum pemda Kabupaten Gorontalo yang dimaksud dengan
AsasAkuntabilitas merupakan suatu proses menyelenggaraan Negara yang mana setiap
perbuatan pemerintah dapat di pertanggung jawabkan.10
Lebih lanjut lagi dalam
penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara dengan Ibu
Sri Dewi R. Nani,SH.,MH kepala Bagian Hukum Pemda Kabupeten Gorontalo
menunjukkan dalam Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gorontalo secara
umum sudah memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi walaupun dalam
pelaksanaannya masih ditemukan hal-hal yang dapat mempengaruhi asas akuntabilitas
dan transparansi itu sendiri. Adapun yang menjadi Ukuran dapat dilihat di berbagai
bidang seperti bidang keuangan yang telah mendapatkan wajar Tanpa Pengecualian
sebanyak 3 kali.Tidak semua bidang pelayanan pemda Kabupaten Gorontalo
memperoleh prestasi. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga harus menerima kenyataan
10
wawancara tanggal 25 November 2013
55
bahwa dalam bidang Kepegawaian misalnya masih dapat ditemukan pegawai negeri
sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah
kesanggupanPegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban danmenghindari larangan
yang ditentukan dalamperaturan perundang-undangan dan/atauperaturan kedinasan yang
apabila tidak ditaati ataudilanggar dijatuhi hukuman disiplin.11
Pelanggaran disiplin
adalah setiap ucapan, tulisan,atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajibandan/atau
melanggar larangan ketentuan disiplinPNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di
luarjam kerja.
Hukuman disiplin adalah hukuman yangdijatuhkan kepada PNS karena
melanggarperaturan disiplin PNS. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, PejabatPembina
Kepegawaian Daerah Provinsi, dan PejabatPembina Kepegawaian Daerah
Kabupaten/Kotaadalah sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundang-undangan
yang mengatur wewenangpengangkatan, pemindahan, dan pemberhentianPNS.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kasus pelanggaran yang dilakukan
oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Gorontalo pada tahun 2012 sampai
dengan sekarang ada 14 orang PNS yang melakukan pelanggaran 3 diantaranya terlibat
kasus korupsi sehingga langsung di jatuhi sangsi pemecatan. Langkah seperti ini
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk bagaimana menerapkan disiplin
sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai
negari sipil.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepada bagian hukum pemerintah
Kabupaten Gorontalo penulis mendapatkan jawaban bahwa pegawai negeri sipil
dilingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo yang melakukan pelanggaranakan
11
Pasal 1 ayat 1 PP 53
56
mendapatkan sangsi mulai dari sedang, ringan, dan berat.12
Dalam tulisan ini penulis akan
menguraikan kembali ketentuan sangsi yang di jatuhkan kepada pegawai negeri sipil
yang melakukan pelanggaran disiplin. Berdasarkan ketentuan pasal 6 PP 53 tahun 2010
tentang disiplin pegawai negeri sipil ditegaskan dengan tidak mengesampingkan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan
pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.Pada ketentuan pasal 7 PP 53 tahun
2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah
sebagai berikut:
1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendahselama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
12
wawancara tanggal 25 November 2013
57
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatansetingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS.
Sebagaimana yang telah diuraiakn di atas bahwa dari 14 pelanggaran yang
dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo 3
diantaranya melakukan tindak pidana korupsi.Dari hasil penelitian yang dilakukan ketiga
orang pegawai tersebut melakukan tindak pidana korupsi yang secara hukum yang
berlaku telah diputus bersalah oleh pengadilan negeri limboto.
Hambatan lainyang dihadapi Pemda kabupaten Gorontalo dalam penerapan asas
akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
dari korupsi berdasarkan hasil wawancara dngan kepada Bagian Hukum Pemda
Kabupaten Gorontalo.13
Hambatan mengacu pada faktor manusia itu sendiri. Walaupun
pembinaan, Regulasi dan sangsi tegas telah dijatuhkan tapi bila karakteristik seseorang
tidak bias diatur maka sulit untuk menjalankan. Namun dilapangan hanya di temukan
beberapa dan telah ditindak lanjuti.
Implementasi asas akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan
pertanggungjawaban pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo tidak begitu mendapat
tanggapan dari masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena apabila dilihat dari materi
Informasi yang disampaikan oleh pemerintah melalui kepala-kepala dinas merupakan
informasi yang bersifat makro tentang jalanya pemerintahan kabupaten dalam 1 (satu)
tahun sehingga seringkali sulit untuk dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.
Peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar
dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan
13
wawancara tanggal 25 November 2013
58
swasta, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi pemerintah daerah
mempunyai peluang lebih besar untuk mendorong dan memberi motifasi pembangunan
daerah yang kondusif, sehingga akan munculnya kreasi dan inovasi masyarakat yang
dapat bersaing dengan daerah lain. Disamping itu daerah dapat membangun pusat
pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan
lingkungannya.
Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau
pemberian otonomi jajaran bawah.Inti dari pemberdayaan adalah upaya untuk
membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan.Pencapaian tujuan
melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi
mereka yang berprestasi.
Pemberdayaan masyarakat dan swasta sama pentingnya dengan peningkatan
pengetahuan, perluasan wawasan, dan peningkatan aparatur/birokrasi bagi pelaksana
tugas, yang sesuai dengan fungsi dan profesi masing-masing. Berdasarkan hasil
penelitian diperoleh bahwa kurang adanya tanggapan dari masyarakat dalam menunjang
dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut dapat dilihat dari kurang maksimalnya
masyarakat menanggapi Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah juga karena sebagian karena masyarakat
kurang percaya bahwa tanggapan mereka akan direspon dan mendapat tindaklanjut yang
mereka inginkan. Dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daeran dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat,
disebutkan bahwa tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari
masyarakat atas Informasi LPPD akan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri.
59
Peraturan yang tersebut sebanrnya dapatdijadikan pegangan bagi Pemda untuk
menindaklanjuti aduan dari masyarakat, tetapi sayangnya sampai saat ini peraturan
sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut belum
terbit.
Kendala lain yang dihdapi dalam implementasi akuntabilitas dan transparasi
dalam pertanggungjawaban Pemerintah Daerah adalah bahwa berdasarkan Pasal 12
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ditentuan bahwa Gubernur melakukan
evaluasi terhadap LPPD Kabupaten Kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah
seorang pejabat BKD Kabupaten Gorontalo Usman Miolo mengatakan bahwa sebaiknya
Gubernur sebagai pimpinan daerah tingkat I melakukan evaluasi yang kemudian hasil
evaluasi tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah dan Pemerintah pusat nantinya
dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten dan dapat dijadikan
dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan
pemerintahan kabupaten/kota. Sayangnya evaluasi ini sampai saat ini belum dapat
dilakukan oleh Gubernur.14
Hal lain yang perlu penulis sampaian dalam karya ilmiah ini berkaitan dengan
hambatan penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik bersih dari korupsi di kabupaten gorontalo adalah ketidak
seimbangan tingkat pendidikan dari aparatur Negara dalam mengisi dan menjalankan
pemerintahan untuk mewujudkan sistim pemerintahan yang baik. Hal ini dapat dilihat
dari jumlah pegawai negeri sipil yang ada di perintah Kabupaten Gorontalo yang
berpendidikan SD sampai dengan D3 lebih dominan dibandingkan dengan yang
berpendidikan S1.Pada umumnya daerah memiliki sumber daya alam yang cukup
14
Wawancara tanggal 3 Desember 2013
60
memadai dan bahkan sangat potensial, masalah yang dihadapi adalah kemampuan
sumber daya manusia apakah sudah mampu mengelola sumber daya alamnya.
Menurt penulis masalah birokrasi juga merupakan kendala dalam pelaksanaan
asas akuntabilitas dan transparansi. Dalam kenyataan birograsi adalah untuk menjalankan
penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan umum. Birokrasi seolah-
olah memberi kesan adanya suatu proses panjang yang berbelit-belit, apabila masyarakat
akan menyelesaian suatu urusan kepada aparatur, kinerja birikrasi dipandang sebagai
penghambat.
Kesan umum terhadap kinerja birokrasi oleh masyarakat senantiasa diaitkan
dengan segala sesuatu yang serba lamban, lambat dan berbelit-belit serta
formalitas.Dalam penyelesaian urusan kinerja birokrasi selalu mendapatkan hambatan
yang memakan waktu, sehingga selalu tertunda penyelesaiannya.Hal ini sesuai dengan
hasil wawancara dengan masyarakat Bapak Zubair Umar.15
Lebih lanjut dijelaskan
walaupun pemda Kabupaten Gorontalo telah menerapkan sistim GM bukan berarti
semua kepentingan masyarakat dalam dilayani dengan baik.Program GM yang di
jalankan oleh pemerintah hanyalah bersifat sementara karena hal ini hanya merupakan
suatu program yang di gagas oleh jamannya Bupati David Bobihu.
15
wawancara tanggal 26 November 2013