bab ii tinjauan umum a. tinjauan hukum . tinjauan hukum perkawinan pada bidang perkawinan, bangsa...

Download BAB II TINJAUAN UMUM A. Tinjauan Hukum . Tinjauan Hukum Perkawinan Pada bidang perkawinan, bangsa Indonesia…

Post on 04-Jun-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Hukum Perkawinan

Pada bidang perkawinan, bangsa Indonesia telah memiliki Undang-

Undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disahkan pada

tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3019. Menurut DR. Mr. Hazairin, Undang-Undang

Perkawinan ini adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu

hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia.31

Undang-undang ini merupakan suatu unifikasi dengan tetap menghormati

secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang

Berketuhanan Yang Maha Esa. Unifikasi ini bertujuan hendak melengkapi segala

apa yang yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena

dalam hal tersebut Negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.32

Sebelum Undang-Undang Perkawinan tersebut keluar, di Indonesia

berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (B.W.), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelyks Ordonansi

voor de Christenen Indoensiers) Staaatblad 1933 Nomor. 74, Peraturan

31 Hazairin, Tinjauan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Penerbit Tintamas, Jakarta, 1975, Hlm. 260 32 Ibid, Hlm. 261

Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelyken) Stablad. 1898

Nomor. 158, dan Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Lembaran

Negara 1954 Nomor. 32 serta peraturan-peraturan Menteri Agama mengenai

penjelasannya.

Dengan keluarnya Undang-undang perkawinan tersebut, ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam undang-undang, ordonansi, dan peraturan-peraturan

sebelumnya sejauh telah diatur dalam undang-undang yang baru dinyatakan tidak

berlaku.

Meskipun demikian, hukum perkawinan Islam bagi penganut agama Islam

memperoleh jaminan untuk tetap dapat berlaku. Sebagaimana didasarkan pada

Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini menjadi

jaminan bagi setiap penganut agama Islam untuk dapat secara bebas menjalankan

agamanya dalam lapangan pelaksanaan perkawinan.

Hal ini sejalan pula dengan jaminan bagi setiap warga negara untuk aturan

agama yang dianutnya yang bersumber dari ketentuan dalam Undang-Undang

Dasar 1945 dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasar falsafah negara yaitu

Pancasila.

Tetap berlakunya hukum perkawinan Islam bagi umat Islam di Indonesia

disamping adanya Undang-Undang Perkawinan tidak berarti bahwa pasal-pasal

yang ada di dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum

perkawinan Islam. Dengan mengadakan perbandingan akan kita peroleh kepastian

bahwa banyak pasal dalam Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan

ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam.33

B. Tinjauan Tentang Perceraian

Ada banyak jenis perceraian yang dikenal dalam Islam, yaitu :

1. Talak

Secara harfiyah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak

dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri

sudah lepas hubungannya atau masing masing sudah bebas. Dalam

mengemukakan arti talak secara termilogis, ulama mengemukakan rumusan yang

berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan

menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.34

Abdul Ghofur Anshory menjelaskan

bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki)

dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan

pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada istri (wanita) yang

biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya

perceraian lebih dapat diminimalisi dari pada jika hak talak diberikan kepada

istri.35

2. Syiqaq

Konflik antara suami istri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum

konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa talak, maka

konflik-konflik tersebut antara lain adalah syiqaq.

33 Ahmad Azhar Basyir, Op Cit, Hlm. 9 34

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (perspektif) Fikih dan Hukum Positif), UII

Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 105-106 35

Ibid., hlm.106.

Menurut Muhammad Thalib, cara penyelasaian syiqaq yang bersandar

pada firman Allah QS.An-Nisa' (4):35 menegaskan bahwa yang bertanggung

jawab menyelesaikan adalah suami istri dan kaum kerabatnya. Yang paling utama

untuk mengutus penengah adalah kerabat. Jika tidak ada, maka kaum muslimin

yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungan

mereka. Pertikaian kadang-kadang disebabkan oleh pembangkangan istri, kadang-

kadang pula oleh kezaliman suami. Jika hal pertama yang terjadi, maka

hendaknya suami mengatasinya dengan cara paling ringan diantara cara-cara yang

disebutkan didalam QS.An-Nisa'(4):35 terdahulu. Akan tetapi, jika hal yang kedua

terjadi dan dikhawatirkan suami akan terus-menerus berlaku zalim atau sulit

menghilangkan nusyuznya, selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan

antara mereka tanpa dapat menegakkan tiga rukun rumah tangga: ketenangan,

kecintaan, dan kasih sayang, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib

mengutus dua orang hakam (penengah) yang bermaksud memperbaiki hubungan

antara mereka. Jika maksud dan tekad mereka itu benar, dengan karunia dan

kemurahan-Nya Allah akan mempersatukan mereka kembali36

.

Surat An-Nisa (4) ayat 35 :

Artinya: Dan jika kamu khawati ada persengketaan antara keduanya, maka

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan

perbaikan, nicaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

36

Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah, Pro-U, Yogyakarta, 2007, hlm.293-294

3. Khulu'

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa khulu' yang terdiri dari lafaz

kha-la-'a secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian.

Dihubungkannya kata khulu' dengan perkawinan, karena dalam Alquran surah Al-

Baqarah (2) ayat 187, disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri

itu merupakan pakaian bagi suaminya. Penggunaan kata khulu' untuk putusnya

perkawinan, karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menangggalkan

pakaiannya itu dari suaminya. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab

fikih khulu' diartikan dengan putus perkawinan dengan menggunakan uang

tebusan, menggunakan ucapan talak atau khulu'. khulu' itu merupakan satu bentuk

dari putusnya perkawinan itu, dalam khulu' terdapat uang tebusan, atau ganti rugi

atau iwadh37

.

Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat 187 :

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur

dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun

adalah pakaian bagi mreka Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak

dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi

maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang

telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang

bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian

sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu

campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf dalam mesjid. Itulah larangan

Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertaqwa.

37

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annlisa Yahana (Ed), op. cit., hlm. 130

Khulu' atau talak tebus menurut Soemiyanti ialah bentuk perceraian atas

persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan

tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai denga khulu'

itu38

.

4. Fasakh

Secara etimologi, fasakh berarti membatalkan. Apabila dihubungkan

dengan perkawinan fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan

perkawinan. Kemudian, secara terminologis fasakh bermakna pembatalan ikatan

pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang

dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur

menyalahi hukum pernikahan39

.

Hukum pelaksanaan fasakh pada dasarnya adalah mubah atau boleh, yakni

tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun, bila melihat kepada keadaan dan

bentuk tertentu, hukumnya bisa bergeser menjadi wajib, misalnya jika kelak

dikemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh

suam

Recommended

View more >