BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Kepolisian

a. Pengertian Polisi

Polisi merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat. Sesuai dengan kamus umum bahasa

Indonesia, bahwa polisi Indonesia di artikan sebagai badan pemerintah yang

bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap

orang yang melanggar undang-undang), anggota dari badan pemerintah

tersebut (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan).1

Menurut Anton Tabah kepolisian berasal dari kata polisi yang

mendapatkan awalan ke-an. Istilah polisi pada mulanya berasal dari bahasa

yunani yakni politea yang mempunyai arti pemerintahan negara. Seperti

yang telah diketahui bahwa dahulu sebelum abad masehi negara yunani

terdiri dari kota-kota yang disebut “polis”. Pada masa itu pengertian polisi

adalah menyangkut segala urusan pemerintahan atau dengan kata lain arti

polisi adalah urusan pemerintahan. Sedangkan menurut UU no 2 tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1), pengertian

kepolisian yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.2

Bunyi Pasal 1 ayat (1) diatas, maka kepolisian berarti berkaitan dengan

lembaganya, sedangkan polisi menunjukkan orang yang termasuk dalam

anggota kepolisian dengan syarat-syarat tertentu. Jadi polisi adalah anggota

atau pejabat kepolisian yang mempunyai wewenang umum kepolisian yang

dimiliki berdasarkan undang-undang yang berstatus pegawai negeri sipil

yang mempunyai fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.3

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

KepolisianNegara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangkaterpeliharanya keamanan dalam negeri.

1W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763.

2Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Paradigma, 2007) hlm 145-149

3ibid

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional

yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).4

Satu hal yang perlu di cermati dari polisi yaitu bahwa polisi

termasuk organ pemerintah yang di beri wewenang dan kewajiban

menjalankan pengawasan, dengan demikian istilah polisi dapat di

maknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat

pemerintah.5

b. Tugas pokok polisi

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal

13Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian

Negara Republik Indonesia adalah:

1) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat

2) Menegakkan hukum

3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat ( Pasal 13 Undang–Undang No. 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Untuk

mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki

tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14

ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan

patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai

kebutuhan.

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin

keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan

warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan

perundang-undangan.

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum :

melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis

terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri

sipildan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis

terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil

dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

4 Pasal 5, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegara Republik Indonesia

5Sadjijono, Mengenal Hukum Kepolisian, Surabaya, 2005, h. 5.

g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan

perundang-undangan lainnya.

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran

kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian

untuk kepentingan tugas kepolisian.

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat

dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau

bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara

sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang

No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia)6

Dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan

PeraturanPemerintah. Pasal 15 (1) Dalam rangka menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian

Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

a. menerima laporan dan/atau pengaduan.

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang

dapat mengganggu ketertiban umum.

c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

administratif kepolisian.

f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari

tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret

seseorang.

i. mencari keterangan dan barang bukti.

j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan

pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta

kegiatan masyarakat.

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara

waktu.7

6 Pasal 13, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegara Republik Indonesia

7 Ibid. Pasal 15

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada

dasarnya tugas polisi yaitu tugas untuk memelihara keamanan,

ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang,

benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan

masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan

sebagai tugas preventif, tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas

ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan

masyarakat, bangsa, dan negara. Dan juga Tugas Kuratif yang berati

akan membina, menghukum atau memenjarakan para pelaku penjudi

agar tidak mengulanginya lagi. Berdasarkan uraian tersebut maka

dalam penanggulangan kasus tindak pidana judi togel polisi

melakukan tindakan preventif, represif, dan kuratif.

c. Tindakan kepolisian

Tindak pidana merupakan tindakan yang menyimpang dari

peraturanperundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai

suatu tindakanyang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya

akan dikenai sanksipidana. Tindak pidanaakan selalu berhubungan

dengan masyarakat dimanatindak pidana itu dilakukan. Masyarakat

merasa terganggu akibat adanyatindak pidana sehingga diperlukan

suatu upaya untuk menanggulangi tindakpidana agar kehidupan

masyarakat dapat berjalan sesuai denganapa yangdiharapkan.

Tindak pidana baik merupakan kejahatanataupunpelanggaran

padadasarnya melekat pada kondisi dinamik kehidupan masyarakat

yangmempunyai latar belakang yang sangat kompleks yang antara

lainmenyangkut aspek sosial budaya dan juga aspek ideologi, politik

sertakemampuan dan efektifitas aparat negara dan masyarakat.

Sehubungandengan persoalan tersebut dalam upaya penanggulangan

tindak pidanahendaknya dilakukan secara dinamis dan menyeluruh

(komprehensif) melaluitindakanyang bersifatpreventif,maupunrepresif

dan juga kuratif.

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran

secarapreventifmaupunrepresif dan juga kuratifadalah merupakan

bagian dari politik kriminilsecara umum. Politik kriminal artinya

mengadakan pemilihan dari sekianbanyak alternatif penanggulangan

yang paling efektif dalam menanggulangimasalah kejahatan atau

pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminaldiartikan sebagai

keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasardari reaksiterhadap

pelanggaran hukumyang berupa pidana, sedangkan arti yang lebihluas

merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk

didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang

paling luasmerupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui

perundang-undangan dan badan resmiyang bertujuan untuk

menegakkannorma-normasentral dalam masyarakat.8

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, upaya penanggulangan tindak

pidana dapat menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan integral

antara kebijakan penal dan non penal dan penanggulangan

menggunakan kebijakan nilai penggunaan hukum pidana.

1) Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan Non Penal

Dalam hal pemberantasan tindakan perjudian di wilayah hukum

Boyolali ,kepolisian wilayah hukum Boyolali melakukan tindakan penal

dan non penal.

Upaya untuk mengatasi kejahatan (politik/kriminal) dengan

menggunakan sarana penal yaitu melalui hukum pidana yakni kaitannya

dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan/atau denda. Adapun

usaha non penal misalnya dengan melakukan penyantunan dan

pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial

warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui

8 Sudarto, Hukumdan Hukum Pidana, Cetakan IV, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm 114

pendidikan moral, agama,dan sebagainya peningkatan usaha–usaha

kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan di

tempat tempat yang disinyalir terdapat perjudian tentunya secara

continue oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Tujuan utama dari usaha–usaha non penal ini ialah memperbaiki

kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung usaha non penal

ini mempunyai pengaruh preventif terhadap tindak pidana perjudian.

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan

kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai

kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus

diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi

strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan

perjudian.

Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan dan

mengharmonisasikan kebijakan non penal dan penal itu kearah

penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk

terjadinya perjudian. Dengan kebijakan ini diharapkan social defance

planing benar-benar dapat berhasil diharapkan pula dapat tercapai

hakikat tujuankebijakan sosial.9

2) Pendekatan Kebijakan Nilai Penggunaan Hukum Pidana

Kebijakan dengan hukum pidana menyangkut permasalahan

Perbuatanapa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi

apayang sebaiknya digunakan bagi si pelanggar. Hal tersebut harus

berorientasi pada kebijakan (policyoriented approach).10

Berdasarkan

pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial Prof. Sudarto

berpendapat dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi bahwa dalam

menghadapi masalah sentral tentang perbuatan apa yang seharusnya

dijadikan tindak pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi harus

diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut :

a) Penggunaan hukum pidana yang harus memperhatikan

tujuanpembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat

adil makmuryang merata materiil dan spirituil berdasarkan

Pancasila sehubungandengan ini maka penggunaan hukum

9 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Alumni:Bandung), 1992.

hlm. 159 10

Ibid. Hlm 160

pidana bertujuan untukmenanggulangi kejahatan dan

mengadakan pengugeran terhadaptindakan penanggulangan itu

sendiri demi kebijakan dan pengayomanmasyarakat.

b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi

denganhukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak

dikehendakiyaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (

materiil dan atauspirituil) atas warga masyarakat.

c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip

biayadan hasil.

d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan

kapasitas ataukemampuan daya kerja dari badan-badan

penegak hukum, yaitu jangansampai ada kelampauan beban

tugas(overbelasting).11

Di lingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai suatu

usaha,tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu

kejahatan danpelangaran serta untuk memelihara dan meningktakan

pembinaan Kamtibmas. Penanggulangan meliputi 2 usaha yaitu usaha

pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan. Dengan demikian

penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan

tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi preventif maupunr

epresifdalam upaya meniadakan gangguan kamtibmas.12

Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak

terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan

mengusahakan agarfaktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga

situasi kamtibmas tetap terpelihara aman dan terkendali. Sedangkan

Tindakan represif adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari

penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan,

dan penyitaan), pemeriksaan danpenyerahan penuntut umum untuk

dihadapakan ke depan sidang pengadilan.13

Berbagai solusi dan pembinaan selalu dilakukan oleh Kepolisian

Boyolali, diharapkan kemungkinan terjadinya tindak pidana perjudian

ini akan semakin berkurang dan teratasi. Dari pembahasan mengenai

penanggulangan tindak pidana perjudian ini perlu ditekankan bahwa

segala usaha harus ditujukan ke arah tercapainya masyarakat yang takut

akan norma Agama dan taat akan Hukum yang berlaku di Negara

11

Ibid. Hlm 161 12

Nurdjana, Hukum dan Aliran Mennyimpang di Indonesia, Peran Polisi, Bakopakem dan Penanggulangan, Pustaka Pelajar, Yogyakartta, 2009. Hlm 28 13

Ibid. Hlm 29

Republik Indonesia. Masyarakat diharapkan akan menjadi orang

dewasa yang berpribadi baik.

Penanggulangan tindak pidana dilakukan polisi Secara preventif dan

represif. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya

kejahatan misalnya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan,

sedangkan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku

kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan

penyidikan. Serta tindakan kuratif dengan cara pembinaan terhadap

masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian.

2. Pengaturan tindak pidana perjudian

a. Pengertian perjudian

Perjudian adalah suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk

memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu

pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah

taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan

dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.14

Pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama,

kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat,

bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian

mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental

masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah

14

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi III, PT. Refika Aditama, 2003. Hlm 134-135

merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi

tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar

Bahasa Indonesia adalah “Permainan denganmemakai uang sebagai

taruhan”.15

Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam

permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan

sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau

hartasemula”.16

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah:

“Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai

atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadariadanya

resiko dan harapan harapan tertentu pada peristiwa peristiwa,

permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang

tidak/belum pasti hasilnya.17

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3)

mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan

pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-

untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar

karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi

adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain

yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain

itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Bila melihat Pasal

303 ayat (3) dapat dipersepsikan bahwa unsur utama dari judi adalah

„‟untung-untungan‟‟ yang juga ada pakar menyebut „‟tergantung

nasib‟‟.18

15

Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm. 419. 16

Ibid, Hlm. 419.

17 Kartono, Kartini. Patologi Sosial, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm 56

18 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm. 82

Pada sebagian besar jenis perjudian di dunia memiliki peraturan

persis seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun banyak juga jenis

perjudian yang memliki peraturan tersendiri namun intinya sama, yang

kalah kehilangan uang, yang menang mendapat uang. Pada beberapa

perjudian, terdapat eseorang yang menjadi Bandar Judi. Setiap pemain

bertaruh pada Bandar, jika kalah uang akan mengalir ke tangan Bandar

namun jika menang Bandarakan mengalirkan sejumlah uang yang

telah dilipat gandakan kepada pemenang.

b. Perkembangan pengaturan perjudian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV tentang kejahatan

terhadap kesopanan pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis menetapkan

perjudian sebagai perbuatan yang dilarang. Kejahatan mengenai

perjudian yang pertama dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang

rumusannya yaitu:

1) Pasal 303 KUHP

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun

atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah,

barang siapa tanpa mendapat izin:

(1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan

kesempatan untuk permainan judi dan

menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk

itu.

(2) dengan sengaja menawarkan atau memberi

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain

judi atau dengan sengaja turut serta dalam

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

(3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai

pencarian.

b) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam

menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya

untuk menjalankan pencarian itu.

c) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di

mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung

bergantung pada peruntungan belaka, juga karena

pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk

segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau

permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka

yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala

pertaruhan lainnya.19

2) Pasal 303 bis KUHP Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis

KUHP berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542

KUHP tentang judi di jalanan umum.Namun melalui Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban

Perjudian.Diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303

bis KUHP. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana

yang semula yang berupa kurungan maksimum satu bulan atau

denda maksimum Rp. 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara

maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp. 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah). Kejahatan mengenai perjudian yang kedua

dirumuskan dalam Pasal 303 bis KUHP yang rumusannya yaitu:

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat

tahun atau pidanadenda paling banyak sepuluh juta

rupiah:

b) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi,

yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal

303

c) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau

di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat

dikunjungi umum, kecuali kalau adaizin dari

penguasa yang berwenang yang telah memberi izin

untuk mengadakan perjudian itu. 20

Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak

adapemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran

ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau

pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Konsep mengenai perjudian menurut KUHP aslinya adalah konsep

orang Belanda yang berbeda dengan konsep mengenai perjudian

menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang kuat

dipengaruhi oleh norma-norma agama dan norma lain yang hidup

menurut masyarakat Indonesia. Setelah Pemerintah mengeluarkan

Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian,

sesuai dengan asas hukum Lex posteriori derogat lex priori yang

berarti Undang-Undang atau peraturan yang baru mengenyampingkan

Undang-Undang atau peraturan yang lama, maka ketentuan yang ada

19

Pasal 303 KUHP 20

Ibid

dalam KUHP itu dapat dikesampingkan demi tercapainya keamanan

dan ketertiban masyarakat.21

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian yang kedua dalam

hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun

1974 Tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini menyatakan

semua tindak pidana perjudian adalah sebagai kejahatan. Pemerintah

mengeluarkan undang-undang ini dimaksudkan menggunakan

kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menertibkan perjudian, hingga

akhirnya menuju kepenghapusan perjudian sama sekali dari seluruh

wilayah Indonesia. Dalam KUHP tidak ada menjelaskan secara rinci

apa yang dimaksud sebagai kejahatan, tetapi dimuat dalam Buku II

KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Semua jenis

kejahatan diatur dalam Buku ke- II KUHP. Meski demikian, masih ada

jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, yang dikenal dengan tindak

pidana khusus misalnya tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme,

tindak pidana ekonomi. Bonger menayatakan bahwa kejahatan adalah

merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi

dari negara berupa berupa pemberian derita dan kemudian sebagai

reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai

kejahatan.22

Dengan undang-undang ini diatur beberapa perubahan beberapa

Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian

yaitu :

a. Semua tindak pidana perjudian dianggap sebagai kejahatan.Dengan

ketentuan ini, maka Pasal 542 KUHP tentang tindak pidana

pelanggaran perjudian yang diatur dalam Buku III tentang

Pelanggaran dimasukkan dalam Buku II tentang Kejahatan dan

ditempatkan dalam Buku II setelah Pasal 303 KUHP dengan

sebutan Pasal 303 bis KUHP.

b. Memperberat ancaman pidana bagi pelaku bandar perjudian dalam

Pasal 303 ayat (1) KUHP dari pidana penjara maksimal 2 tahun 8

bulan atau denda maksimal Rp. 90.000,- menjadi pidana penjara

maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 25.000.000,-. Di

samping pidana dipertinggi jumlahnya (2 tahun 8 bulan menjadi 10

tahun dan Rp. 90.000,- menjadi Rp. 25.000.000,-) sanksi pidana

juga diubah dari bersifat alternatif (penjara atau denda) menjadi

bersifat kumulatif (penjara dan denda).

c. Memperberat ancaman pidana dalam Pasal 542 ayat (1) tentang

perjudian dalam KUHP dari pidana kurungan maksimal 1 bulan

atau denda maksimal Rp. 4.500,- menjadi pidana penjara maksimal

4 tahun atau denda maksimal Rp. 10.000.000,-. Pasal ini kemudian

menjadi Pasal 303 bis ayat (1) KUHP. d. Memperberat ancaman

pidana dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP tentang residive perjudian

dalam KUHP dari pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda

maksimal Rp. 7.500,- menjadi pidana penjara maksimal 6 tahun

21

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang acara pidana, Politea.Bogor. 1996. Hlm 222 22

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2002.

Hlm. 2.

atau denda maksimal Rp. 15.000.000,-. Pasal ini kemudian menjadi

Pasal 303 bis ayat (2) KUHP.

Maksud diberlakukannya undang-undang tersebut ialah

dikarenakan pengaturan yang ada di dalam KUHP lama sudah tidak

relevan lagi diberlakukan dikarenakan hukuman yang diberikan tidak

dapat membuat efek jera seiring berkembangnya jaman

Salah satu contoh judi togel yang juga cukup banyak pelakunya di

wilayah Kabupaten Boyolali tetapi lewat media elektronik sms atau

internet saat berkomunikasi untuk membeli nomor togel juga bisa

dikenakaan UU ITE

Pengaturan tindak pidana judi online di atur dalam Undang-undang

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan dunia teknologi informasi dengan adanya internet

menimbulkan banyak bentuk kejahatan baru yang merubah kejahatan

konvensional menjadi lebih modern, termasuk dalam perjudian yakni

perjudian melalui internet (internet gambling).

Dalam Undang-undang ini diatur pada Pasal 27 yang terdiri dari

empat ayat dan masing- masing ayat mengatur tindak pidana yang

berbeda. Pasal 27 ayat (1) mengatur perbuatan “dengan sengaja dan

tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau

membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal

27 ayat (2) mengatur perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat

di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

memiliki muatan perjudian”. Pasal 27 ayat (3) mengatur perbuatan

“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

menstransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal 27 ayat (4)

mengatur perbuatan” dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya

informasi elektronik Universitas Sumatera Utara dan/atau dokumen

elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau

pengancaman”.23

Berdasarkan rumusan tersebut, ketentuan Pasal 27 merupakan

ketentuan yang mengatur content-related offences yaitu tindak pidana

yang memiliki muatan beberapa tindak pidana kesusilaan (Pasal 282

dan Pasal 283 KUHP), perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau

pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan

pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP).24

Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 pada dasarnya merupakan

revormulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP

tersebut. Perjudian dalam KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan,

diamana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung

pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau

lebih mahir. Dengan mengacu pada pengertian tersebut , kriteria suatu

permainan termasuk perjudian adalah :

a. Ada taruhan

b. Ada hadiah

c. Kesempatan ada menang karena peruntungan

d. Berdasarkan pada keahlian pemain.48 Pada Pasal 45 dalam

Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik ini dijelaskan bahwa pengaturan tindak

pidana perjudian online ini dapat diberikan sanksi berupa

23

Sigid Suseno ,Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, (Bandung : Rafika Aditama), 2012,hal.166 24

Ibid Hlm. 166

kurungan maksimal selama 6 (enam) tahun penjara dan denda

maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).25

Untuk melakukan kriminalisasi suatu perbuatan biasanya dilakukan

melalui suatu proses yang diawali dengan penetapan suatu perbuatan

yang dilakukan oleh seseorang atau dipersamakan dengan orang, yang

oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan sanksi. Proses ini berakhir dengan terbentuknya

undang-undang di mana perbuatan diancam dengan suatu sanksi yang

berupa pidana.26

Ketentuan dalam pasal ini semula adalah pelanggaran dan

dirumuskan dalam Pasal 542 KUHP dan dengan Undang-Undang No.

7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dirubah sebutannya

menjadi pasal 303 bis. ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran

dalam pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana

kejahatan.27

Salah satu contoh judi togel yang juga cukup banyak pelakunya di

wilayah kabupaten Boyolali tetapi lewat media elektronik sms atau

internet saat berkomunikasi untuk membeli nomor togel juga bisa

dikenakaan UU ITE,Kasus judi online bisa dijerat dengan 3 pasal

dalam UU Informasi dan Transaksi Elektonik (ITE) atau UU No. 11

Tahun 2008. Selain dengan Pasal 303 KUHP, maka pelaku juga bisa

dikenai pelanggaran Pasal 27 ayat 2 UU ITE, yaitu

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

25

Pasal 27 KUHP 26Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana,op.cit. hal. 32

27 Barda Nawawi Arief, Hukum Pidana I (Pelengkap Bahan Kuliah), Cet. I. Penerbit Yayasan

Sudarto. Semarang, 1990, hlm. 88

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan perjudian”.

Oleh karena pelanggaran pada Pasal tersebut maka menurut Pasal

43 ayat 1, yang bersangkutan bisa ditangkap oleh Polisi atau “Selain

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas

dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi

Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana

dimaksud dalam Undang‐Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi

dan Transaksi Elektronik”. Sementara sanksi yang dikenakan adalah

Pasal 45 ayat 1, yaitu

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau

ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur masalah yurisdiksi

yang didalamnya sudah menerapkan asas universal. Hal ini dapat

dilihat dari Pasal 2 dan penjelasannya:

Pasal 2 UU ITE: Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang

yang melakukan perbuatan hukumsebagaimana diatur dalam undang-

undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di

luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di

wilayah hukumIndonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia

dan merugikan kepentingan Indonesia.28

Penjelasan Pasal 2 UU ITE Undang-Undang ini memiliki

jangkauan yurisdiksitidak semata-mata untuk perbutanhukum yang

berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga Negara Indonesia,

tetapi juga berlaku untuk perbutan hukum yang dilakukan di luar

wilayahhukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara

Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukumIndonesia

maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di

Indonesia,mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk

Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas

teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan ”merugikan

kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada

merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data

strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan

Negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum

Indonesia.

3. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik

kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan

social (social policy), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke

dalam system peradilan pidana (criminal justice system), menurut

Muladi system peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda.

Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan

mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (crime containment

system), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk

28

Pasal 2, Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksaksi Elektronik

pencegahan sekunder (secondary prevention) yaitu mencoba

mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan

tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan

melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.29

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan

sub-systemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif,

agar dapat mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh

karena itu efesiensi maupun efektivitasnya sangat tergantung pada

faktor-faktor sebagai berikut:

1) infrastruktur pendukung sarana dan prasarana

2) profesionalisme aparat penegak hukum dan;

3) budaya hukum masyarakat 30

Terhadap masalah penegakan hukum Soerjono Soekanto

mengemukakan bahwa secara konsepsional inti dan arti penegakan

hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup. Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya

merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat

keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi

mempunyai unsur penilaian pribadi demikian menurut Wayn

Lafawel.31

Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soerjono Soekanto

ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

a. faktor hukumnya

b. faktor penegak hukum

c. faktor sarana dan fasilitas

29

Barda Nawawi Arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Hlm. 2-3 30

ibid. Hlm. 25 31

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1983. Hlm 4-5

d. faktor budaya

e. faktor masyarakat

Kelima faktor di atas merupakan faktor-faktor yang terkait satu

sama lain. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya

hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum

terhadap tindak pidana perjudian, efesiensi maupun efektivitasnya juga

tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan

meliputi:

a. Faktor Hukum

Faktor utama, yakni undang-undang menjadi faktor utama dalam

menunjang lahirnya penegakan hukum, yang diartikan dengan undang-

undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku

umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka

undang-undang tersebut mencakup peraturan pusat yamg berlaku

untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang

berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat

yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor kedua dalam mempengaruhi penegakan hukum yakni

penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah

mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, kalangan

tersebut mereka yang bertugas dikehakiman, kejaksaan, kepolisian,

pengacara, dan pemasyarakatan.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-

warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan

dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antgara

berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (statud conflict fsn

conflict of roled). Bila di dalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan

antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya

dilakukan untuk peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan

peranan (role-distance).

c. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Faktor ketiga yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor

sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka

tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sarana atau fasilitas tgersebut, antara lain mencakup tenaga manusia

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu

terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor Budaya

Faktor budaya menjadi faktor yang berperan dalam

mempengaruhi lahirnya penegakan hukum. Kebudayaan (sistem)

hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum

yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai

apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik.

e. Faktor Masyarakat

Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidak disiplinan

sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat

tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan

diluar kelaziman dan lain sebagainya. Adalah sederetan contoh dari

bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk

terjadinya tindak pidana perjudian. Tidak berdaya untuk

memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi,

psikis, sosial, atau polotik.

Masaaah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat

mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa:

1. Masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila

hak-hak mereka dilanggar tertanggu

2. Masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum

untuk melindungi kepentingan-kepentingannya

3. Masyarakat

Pendapat lain mengenai syarat-syarat agar hukum lebih efektif

dalam penerapannya menurut CG. Howard dan RS. Mumner, antara

lain:

1. undang-undang harus dirancang baik

2. undang-undang seyogianya bersifat melarang bukan

mengatur

3. sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-

sifat undang-undang yang dilanggar.

4. berat sanksi yang diancamkan kepada sipelanggar tidak

boleh keterlaluan.

5. kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau

menyidik perbuatan yang dilanggar undang-undang

harus ada.

6. hukum yang mengandung larangan-larangan moral

akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras

dengan kaidah moral, atau yang netral.

7. mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana

hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik.32

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peraturan

perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan terinci

mengatur dan memberisanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam

penerapannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi

pihak-pihak yang berperkara. Menurut Soedarto bahwa secara

fungsional sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem aksi.33

Ada banyak aktivitas yang dilakukan alat perlengkapan negara dalam

melaksanakan penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim,

pembentuk undang-undang, institusi pemerintah dan aparat pelaksana

pidana, yang kesemuanya itu mempunyai peranan untuk mencegah dan

menanggulangi kejahatan.

Memperhatikan masalah penegak hukum ini jika dikaitkan dengan

penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian, maka aktivitas atau

kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-

masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum dan

antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau

penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. Tersedianya aparat

penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas maupun secara

perorangan maupun kelompok.

32

http://e-journal.igilib.ac.id/7868/6/5MIH01253.pdf. diakses pada tanggal 06 Juni 2018 pukul

08:27 33

Soedarto, Kapita Selekta hukum pidana, op.cit. Hlm. 112

.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat

bahwa efektivitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak

pidana perjudian tidak hanya terletak pada efesiensi dan efektivitas

kinerja masing-masing sub sistem dalam peradilan pidana. Melainkan

juga tergantung pada dukungan sosial maupun kelembagaan dalam

rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana

perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran lokasi penelitian

Dalam penelitian ini ,penulis melakukan penelitian di wilayah hukum

Kepolisian Kota Boyolali yang tepatnya di Jalan Ampel/ Solo-Boyolali,

Kecamatan Boyolali, Dusun 2, Kiringan, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali,

Jawa Tengah 57313.

Secara Geografis Kepolisian Kota Boyolali terletak di Kabupaten

Boyolali, Polres Boyolali terletak antara110‟.22 – 110‟.50 Bujur Timur dan

7‟.36 – 7‟.11 Lintang Selatan dengan ketinggian antara 1500 s/d 2200 meter

dari permukaan laut.Luas Wilayah Polres Boyolali Luas wilayah seluruhnya

1.015.100.965.

Kabupaten Boyolali sendiri terbagi atas 19 Kecamatan yang terdiri dari 267

Desa.Dari 19 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Boyolali tersebut jumlah

kepadatan penduduk daerah Boyolali mencapai 944.181 jiwa yang terdiri

dari,laki-laki 461.806 jiwa (48,9%) dan perempuan 483.735 jiwa

(51,1%)dengan kepadatan penduduk rata-rata 930 jiwa/km2.Adapun batas –

batas Wilayah Polres Boyolali ialah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo

c. Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Salatiga

d. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta

Dari sekian banyaknya penduduk yang terdapat di Kabupaten Boyolali dan

masyarakat yang beraneka ragam maka diperlukanlah peran serta anggota

Kepolisian Boyolali untuk mengontrol perilaku masyarakat Boyolali. Dalam

hal ini Kepolisian Boyolali mempunyai unsur pelaksana yang bertugas

menyelenggarakan tugas kepolisian mencangkup penjagaan, pengaturan,

pengawalan, patroli, menertibkan, mengamankan dan penegakan hukum.

Selain itu Kepolisian Boyolali juga menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai

berikut

a. Melayani masyarakat

b. Pengamanan dan menyelamatkan masyarakat

c. Pelaksanaan patrolidan penindakan pelanggaran serta dalam

rangka penegakan hukum.

d. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. pemberian bantuan hukum bagi masyarakat setempat.

Dalam hal ini fungsi kepolisian Polres Boyolali adalah menjalankan

komando dari atasan untuk menangani atau memberikan pengarahan dan

penyuluhan kepada masyarakat,demi terciptanya lingkungan yang aman,

nyaman, tentram dan yang terutama ialah menciptakan situasi kondusif di

lingkungan masyarakat Boyolali selain itu membentuk masyarakat yang tertib

hukum. Maka dari itu untuk melancarkan fungsi-fungsi Polres Boyolali

tersebut maka peranan Polsek- polsek yang tersebar di seluruh wilayah hukum

Boyolali sangatlah penting guna membantu mempercepat penanganan kasus.

Dari hal tersebut dengan kerjasama yang baik antara Polres Boyolali dengan

Polsek yang tersebar di wilayah hukum Boyolali nantinya angka perjudian di

wilayah hukum Boyolali dapat ditekan atau diminimalisir,tentunya dengan

melakukan fungsi -fungsi tersebut diatas.Polres Boyolali sendiri membawahi

19 Polsek yang terletak dalam 19 Kecamatan yang dapat dilihat dalam Tabel

sebagai berikut:

Table dilihat dalam halaman berikutnya.

Tabel 3

Daftar Polsek di Lingkungan Polres

NO DAERAH POLSEK Desa/Kelurahan Jumlah penduduk

1. Polsek Cepogo Kecamatan

Cepogo

D/K=15 55.250

2. Polsek Ampel Kecamatan

Ampel

D/K=20 77.279

3. Polsek Musuk Kecamatan

Musuk

D/K=20 55.705

4. Polsek Boyolali

Kecamatan Boyolali

D/K=9 67.373

5. Polsek Mojosongo

Kecamatan Mojosongo

D/K=13 51.429

6. Polsek Teras Kecamatan

Teras

D/K=13 43.631

7. Polsek Sawit Kecamatan

Sawit

D/K=12 29.753

8. Polsek Banyudono

Kecamatan Banyudono

D/K=15 48.355

9. Polsek Sambi Kecamatan

Sambi

D/K=16 41.688

10. Polsek Ngemplak

Kecamatan Ngemplak

D/K=12 83.208

11. Polsek Nogosari

Kecamatan Nogosari

D/K=13 64.580

12. Polsek Simo Kecamatan

Simo

D/K=13 44.649

13. Polsek Karanggede

Kecamatan Karanggede

D/K=16 37.963

14. Polsek Klego Kecamatan

Klego

D/K=13 39.588

15. Polsek Andong Kecamatan

Andong

D/K=16 54.337

16. Polsek Kemusu Kecamatan D/K=13 39.604

Sumber : Polres Boyolali

Dari tabel data diatas dapat dijelaskan bahwa wilayah Polres Boyolali

membawahi 19 Polsek dan 19 Polsek ini sesuai dengan Kewilayahan di

Kabupaten Boyolali yang terdiri 19 Kecamatan.Dengan table tersebut penulis

bermaksud untuk menjelaskan dan mempertegas bahwa tersebarnya 19 Polsek

di wilayah hukum Polres Boyolali adalah sebagai salah satu cara untuk

mewujudkan ke lima fungsi yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya

,Dari table tersebut diketahui bahwa setiap Polsek membawahi 9 hingga 20

kelurahan yang masing – masing dengan jumlah penduduk antara 28.408 s/d

83.208 .Hal itu tidak lain juga untuk mewujudkan dan mengontrol perilaku

masyarakat dalam hal ini khususnya pada masyarakat pelaku perjudian dan

disisi lain untuk menciptakan tegaknya hukum diwilayah hukum Polres

Boyolali.Dengan table tersebut penulis juga menjelaskan dan mempertegas

bahwa setiap Polsek di wilayah hukum Polres Boyolali bertanggung jawab atas

beberapa kelurahan dan bahkan ribuan masyarakat yang tersebar diberbagai

kelurahan untuk menjalankan kelima fungsi yang telah disebutkan diatas.

Kemusu

17. Polsek Wonosegoro

Kecamatan Wonosegoro

D/K=18 49.720

18. Polsek Juwangi Kecamatan

Juwangi

D/K=10 31.661

19. Polsek Selo Kecamatan

Selo

D/K=13 28.408

2. Gambaran upaya Kepolisian Boyolali dalam menanggulangi tindak pidana

perjudian

Tabel 4

Tabel penanganan tindak pidana perjudian di Polres Boyolali

No Tahun Laporan Selesai P21

1 2013 20 22

2 2014 76 47

3 2015 33 37

4 2016 51 71

5 2017 56 34

Jumlah 236 211

Sumber : Polres Boyolali

Dari tabel diatas dapat dijelaskan total laporan perjudian yang masuk dari

tahun 2013-2017 sebanyak 236 laporan dan dilimpahkan ke Penuntut Umum

sebanyak 211 kasus. Dan dari tahun ke tahun terjadi fluktuasi.

Pada tahun 2013 terdapat 20 laporan mengenai adanya tindak pidana

perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali, dan dari ke 20 kasus tersebut

dapat diselesaikan P21 dan dilimpahkan ke jaksa Penuntut Umum sebanyak 22

kasus, 2 diantaranya ialah laporan kasus perjudian tunggakan tahun

sebelumnya yang belum terselesaikan.

Adapun dengan tahun 2014 terdapat 76 laporan kasus perjudian, dapat

disimpulkan bahwa pada tahun 2014 kasus perjudian mengalami peningkatan

dibanding dengan tahun 2013, dan dari ke 76 laporan tersebut hanya dapat

diselesaikan hingga ke tahap P21 atau dilimpahkan ke jaksa Penuntut Umum

sebanyak 47 kasus dan sisanya belum terselesaikan ataupun belum P21

sehingga menjadi tunggakan penanganan kasus untuk tahun selanjutnya.

Ditahun 2015 angka laporan tindak pidana perjudian di wilayah hukum

Polres Boyolali sebanyak 33 laporan dan dapat diselesaikan hingga tahap P21

sebanyak 37 kasus, 4 kasus sisanya ialah tunggakan kasus di tahun – tahun

sebelumnya.

Pada tahun 2016 terdapat 51 laporan masuk tentang tindak pidana

perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali dan kesemuanya dapat

diselesaikan dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum ataupun P21 sebanyak

71 kasus, itu menandakan 20 kasus sisanya ialah tunggakan tunggakan kasus

perjudian yang belum diselesaikan diantara kurun waktu tahun 2013-2015.

Dan ditahun 2017 laporan tindak pidana perjudian sebanyak 56 kasus

dan terselesaikan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum hanya sebanyak 34

kasus.

Total dari keseluruhan laporan yang masuk kurun waktu 2013 hingga

2017 ialah sebanyak 236 laporan kasus perjudian dan hanya dapat mencapai

hingga pelimpahan berkas ke Penuntut Umum sebanyak 211 kasus.Hal ini

menandakan bahwa masih terdapat 25 kasus perjudian yang belum

terselesaikan dan akan terus menjadi tanggungan sekaligus tunggakan secara

terus menerus untuk tahun – tahun berikutnya jika dalam setahun selalu

terdapat tunggakan kasus yang belum dilimpahkan ke Penuntut Umum.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis hanya

memfokuskan penanganan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh

Polres Boyolali, belum memperhatikan kontribusi dari 19 Polsek yang

berada di bawah Polres Boyolali.

Terkait dengan data pada tabel 2 diatas, Aiptu Dalyanto selaku

kasatreskrim menambahkan juga bahwa dari kurun waktu 2013-2017

walaupun tercatat 236 laporan, tapi masih ada angka-angka gelap artinya

kasus perjudian yang terjadi tidak diketahui oleh Kepolisian Polres Boyolali

yang jumlahnya mungkin lebih besar dari data pada tabel 2 diatas.34

Tabel 5

Upaya Kepolisian Boyolali dalam menghadapi tindak pidana perjudian

Usaha Preventif Usaha Represif Usaha Kuratif

34

Hasil dari wawancara dengan Aiptu Dalyamto selaku Kasatreskrim pada tanggal 9 juni 2018di Polres Boyolali

-pengawasan ditempat

keramaian

-melakukan sosialisasi

atau penyuluhan tentang

dampak dari bermain

judi

Pertemuan rutin dengan

tokoh masyarakat dan

alim ulama setiap

bulanya untuk

mengetahui keadaan

yang berkembang di

masyarakat.Peran serta

Binmas sangatlah

mencolok dalam usaha

preventif.

-ikut bermain judi

-melakukan penyamaran

-melakukan lidik dan

mencari informasi

-melakukan pengintaian

-menangkap tersangka dan

menyita barang bukti.

-melakukan operasi/patroli

usaha represif biasanya

dilakukan oleh reserse

kriminal

Pembinaan terhadap

terpidana agar tidak

mengulangi

perbuatannya.

Sumber : Polres Boyolali

Dari tabel diatas adalah bentuk upaya Kepolisian Boyolali dalam

menanggulangi tindak pidana perjudian, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Usaha Preventif (Upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam

masyarakat)

Kepolisian Boyolali melakukan operasi dan pengawasan di tempat

– tempat keramaian dengan sasaran tempat- tempat keramaian seperti

pasar yang bertujuan untuk mencegah munculnya perjudian di wilayah

tersebut dan menjaga keamanan daerah tersebut, juga melakukan

sosialisasi atau penyuluhan tentang dampak dari bermain judi dengan

sasaran semua warga masyarakat yang bertujuan untuk memberikan

pemahaman atau pengetahuan tentang akibat yang ditimbulkan dari

permainan judi.

Usaha Preventif yaitu usaha penanggulangan berupa tindakan

pencegahan. Usaha preventif ini menitik beratakan pada unsur

pencegahan, artinya usaha penanggulangan yang dilakukan sebelum

terjadinya perjudian. Salah satu perwujudan dari usaha preventif ini

dalah dengan memberi penyuluhan hukum. Apabila kita semua dalam

kehidupan bernegara dan masyarakat bersedia dan dengan sukarela

mematuhi hukum dan wajib membantu menegakan hukum, maka

kehidupan bernegara dan bermasyarakat menjadi aman dan tenteram

meskipun dinyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui

hukum, akan tetapi kenyataan tidaklah demikian, oleh sebab itu kita

harus selalu menyebarluaskan pengetahuan hukum yang kita miliki

agar jumlah masyarakat yang menetahui mengenai hukum dapat

bertambah. Dengan bertambahnya orang yang mengetahui hukum

maka di harapkan masyarakat dapat sadar akan manfaat hukum dalam

kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Usaha Preventif dilakukan Binmas yang melibatkan Reserse

berupa penyuluhan kepada masyarakat guna meminimalisir tindak

pidana perjudian, adapun upaya penyuluhan dilakukan dengan

mengundang tokoh – tokoh dan/atau perangkat desa sekaligus anggota

masyarakat untuk hadir dalam sosialisasi dengan maksud dan tujuan

memberika wawasan kepada masyarakat akan arti tidak pentingnya

sekaligus bahaya perjudian.

Tabel 6

Frekuensi penyuluhan Binmas

No Tahun Total Penyuluhan

1. 2013 70 kali

2. 2014 56 kali

3. 2015 65 kali

4. 2016 43 kali

5. 2017 78 kali

Sumber : Polres Boyolali

Pada tahun 2013 Kepolisian Boyolali telah melakukan 70 kali

penyuluhan antara bulan januari – desember 2013. Pada bulan januari

diadakan 12 kali usaha preventif, bulan febuari 8 kali penyuluhan,

maret 6 kali, april 9 kali, mei 4 kali, juni 4 kali, juli 2 kali, agustus 11

kali, september 9 kali, oktober 4 kali, november 3 kali dan desember 5

kali. Dari sekian banyaknya penyuluhan yang dilakukan kepolisian

Boyolali selama kurun waktu Januari – Desember 2013, penyuluhan

tersebut dilakukan di 19 Kecamatan yang terdapat di Boyolali, dimana

disetiap kecamatan terdapat 1 polsek. Dari 70 kali penyuluhan yang

telah dilakukan diantaranya dilakukan di wilayah polsek ngemplak

tepatnya di 12 kelurahan sebanyak 12 kali, penyuluhan di wilayah

polsek ini di intensifkan karena kepadatan penduduknya yang paling

tinggi dibanding dengan kepadatan penduduk di wilayah polsek

lainnya. Dan sisanya penyuluhan dilakukan di 20 kelurahan di wilayah

polsek musuk, polsek Banyudono sebanyak 15 kali di 15 kelurahan ,di

wilayah polsek Sambi 16 kali di 16 kelurahan, dan 7 kali di kelurahan

wilayah polsek Boyolali. Adapun materi yang diberikan Kepolisian

Boyolali pada tahun 2013 ialah mengenai pemberantasan perjudian di

kalangan masyarakat.35

Pada tahun 2014 kepolisian Boyolali telah melakukan 56 kali

penyuluhan antara bulan januari – desember 2014. Pada bulan januari

diadakan 10 kali usaha preventif, bulan febuari 6 kali penyeluhan,

maret 4 kali, april 7 kali, mei 3 kali, juni 4 kali,juli 5 kali, agustus 3

kali, september 2 kali, oktober 4 kali, november 5 kali dan desember 5

kali. Dari sekian banyaknya penyuluhan yang dilakukan kepolisian

Boyolali selama kurun waktu Januari – Desember 2014, penyuluhan

tersebut dilakukan di 19 Kecamatan yang terdapat di Boyolali, dimana

disetiap Kecamatan terdapat 1 polsek. Penyuluhan yang telah

dilakukan sebanyak 56 kali diantaranya dilakukan di wilayah polsek

cepogo tepatnya di 15 kelurahan sebanyak 15 kali, penyuluhan di

wilayah polsek ini di intensifkan karena dicurigai penduduknya

kedapatan diduga terjadi perjudian didaerah tersebut. Dan sisanya,

penyuluhan dilakukan 10 kali di 13 kelurahan di wilayah polsek selo,

polsek Ampel sebanyak 15 kali di 20 kelurahan, di wilayah polsek

sawit 16 kali di 16 kelurahan, materi yang disuluhkan kepada

35

Hasil wawancara penulis dengan Aiptu Dalyanto selaku reserse Polres Boyolali pada 9 juni 2018.

masyarakat pada tahun 2014 ialah Menciptakan situasi kondusif

dengan tertib hukum.36

Pada tahun 2015 kepolisian boyolali telah melakukan 65 kali

penyuluhan antara bulan januari – desember 2015. Pada bulan januari

diadakan 8 kali usaha preventif, bulan febuari 8 kali penyeluhan, maret

6 kali, april 4 kali, mei 4 kali,juni 7 kali, juli 5 kali, agustus 9 kali,

september 3 kali, oktober 3 kali, november 3 kali dan desember 5 kali.

Dari sekian banyaknya penyuluhan yang dilakukan kepolisian Boyolali

selama kurun waktu Januari – Desember 2015, penyuluhan tersebut

dilakukan di 19 kecamatan yang terdapat di Boyolali, dimana disetiap

kecamatan terdapat 1 polsek. Dari 65 kali penyuluhan yang telah

dilakukan diantaranya dilakukan di wilayah polsek boyolali tepatnya di

9 kelurahan sebanyak 8 kali, dan sisanya penyuluhan dilakukan di 13

kelurahan di wilayah polsek mojosongo sebanyak 13 kali, polsek teras

sebanyak 15kali di 13 kelurahan, di wilayah polsek sambi 16 kali di 16

kelurahan, dan 13 kali di 13 kelurahan wilayah polsek nogosari.Materi

yang diberikan kepolisian Boyolali kepada masyarakat ialah mengenai

bahaya narkoba mengancam nyawa dan masa depan.37

Pada tahun 2016 Kepolisian Boyolali telah melakukan 43 kali

penyuluhan antara bulan januari – desember 2016. Pada bulan januari

diadakan 5 kali usaha preventif, bulan febuari 3 kali penyeluhan, maret

2 kali, april 5 kali, mei 3 kali, juni 2 kali, juli 3 kali, agustus 5 kali,

36

Ibid. 37

Ibid.

september 3 kali, oktober 2 kali, november 5 kali dan desember 5 kali.

Dari sekian banyaknya penyuluhan yang dilakukan kepolisian Boyolali

selama kurun waktu Januari – Desember 2016, penyuluhan tersebut

dilakukan di 19 Kecamatan yang terdapat di Boyolali, dimana disetiap

kecamatan terdapat 1 Polsek. Dari 43 kali penyuluhan yang telah

dilakukan diantaranya dilakukan di wilayah polsek simo tepatnya di 13

kelurahan sebanyak 13 kali, dan sisanya penyuluhan dilakukan di 16

kelurahan di wilayah polsek karanggede sebanyak 17 kali, polsek

klego sebanyak 13 kali di 13 kelurahan.Adapun materi yang diberikan

kepada masyarakat ialah tertib berlalulintas jaminan keselamatan

diri.38

Pada tahun 2017 Kepolisian Boyolali telah melakukan 78 kali

penyuluhan antara bulan januari – desember 2017. Pada bulan januari

diadakan 15 kali usaha preventif, bulan febuari 7 kali penyeluhan,

maret 3 kali, april 6 kali, mei 8 kali, juni 4 kali, juli 5 kali, agustus 9

kali, september 5 kali, oktober 4 kali, november 7 kali dan desember 8

kali. Dari sekian banyaknya penyuluhan yang dilakukan kepolisian

Boyolali selama kurun waktu Januari – Desember 2017, penyuluhan

tersebut dilakukan di 19 kecamatan yang terdapat di Boyolali, dimana

disetiap Kecamatan terdapat 1 polsek. Dari 78 kali penyuluhan yang

telah dilakukan diantaranya dilakukan di wilayah polsek andong

tepatnya di 16 kelurahan sebanyak 16 kali, penyuluhan di wilayah

polsek ini di intensifkan karena kepadatan banyaknya laporan tentabng

38

Ibid.

perjudian yang masuk. Dan dilakukan penyuluhandi 13 kelurahan di

wilayah Polsek Kemusu sebanyak 13 kali, polsek juwangi sebanyak 10

kali di 10 kelurahan, di wilayah polsek wonosegoro 18 kali di 18

kelurahan, 16 kali dilakukan penyuluhan 16 kelurahan di sambi, dan 5

kali dilakukan polsek Boyolali di 9 kelurahan. Materi pada tahun 2017

ialah mengenai budayakan lapor dan waspada lingkungan sekitar.39

Adapun materi – materi penyuluhan dari tahun ke tahun dalam

kurun waktu 5 tahun terhitung sejak tahun 2013 s/d 2017 berasal dan

disampaikan langsung oleh Kepolisian Boyolali dalam hal ini Reserse,

Binmas.

Demikian jadwal yang selalu dilakukan oleh reskrim dan binmas

dari 19 Polsek akan tetapi terkadang tidak setiap bulan dilakukan

karena banyaknya jadwal yang berbeda atau kepentingan lain yang

harus diprioritaskan.

b. Usaha Represif ( Langkah pemberantasan dan penangkapan)

Kepolisian Boyolali selalu melakukan lidik dan mencari informasi

dengan sasaran warga masyarakat bertujuan untuk memetakan daerah-

daerah yang dianggap rawan dari tindak pidana perjudian, ikut

bermain judi dengan sasaran para pemain dan pelakui judi bertujuan

untuk mengetahui tindak pidana permainan tersebut, melakukan

penyamaran dengan sasaran bandar dan pelaku judi bertujuan untuk

mengetahui tempat-tempat perjudian dan orang-orang yang terlibat

perjudian tersebut, melakukan pengintaian lingkungan tempat

39

Ibid

berlangsungnya perjudian bertujuan untuk mengetahui keadaan daerah

dari morang-orang sekitar lingkungan tempat diadakannya perjudian

tersebut.

Usaha represif terhadap perjudian di lakukan setelah terjadinya tindak

pidana perjudian oleh pelaku perjudian. Mengenai masalah tindakan

represif, “Yang di maksud dengan tindakan represif adalah segala

tindakan yang di lakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah

terjadinya kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam represif ini

adalah penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan pidana.40

Dengan demikian usaha represif dalam tindak pidana kejahatan

perjudian dilakukan setelah terjadi tindak pidana perjudian, dengan di

lakukanya penyelidikan oleh pihak kepolisian kemudian berkas

penyidikan di serahkan ke jaksa sebagai penuntut umum untuk

dilakukan penuntutan.

Menengok padal tabel 2 (halaman 30) terdapat laporan yang masuk

dari kurun waktu 2013 hingga 2017 ialah sebanyak 236 laporan kasus

perjudian dan hanya dapat mencapai hingga pelimpahan berkas ke

Penuntut Umum sebanyak 211 kasus.Hal ini menandakan bahwa

masih terdapat 25 kasus perjudian yang belum terselesaikan dan akan

terus menjadi tanggungan sekaligus tunggakan secara terus menerus

untuk tahun – tahun berikutnya jika dalam setahun selalu terdapat

tunggakan kasus yang belum dilimpahkan ke Penuntut Umum.Hal

40Sudarto, Hukum dan HukumPidana, (Bandung: Alumni, 1981), hal.118

tersebut ialah tindakan represif yang selama ini dilakukan oleh

Kepolisian Boyolali.

Adapun upaya represif yang telah dilakukan kepolisian boyolali

dalam hal ini merupakan tugas khusus reserse untuk menanggulangi

kasus perjudian diwilayah Hukum Polres Boyolali pada umumnya

seperti penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku perjudian dan

kawasan yang dianggap rawan terjadinya perjudian, dimana

penyelidikan dilakukan di 19 kecamatan yang terdapat di Boyolali,

tentunya dengan bantuan polsek masing – masing wilayah. Dan jika

disinyalir dari hasil penyelidikan ,pengintaian, maupun laporan

masyarakat setempat dan cukup bukti menurut hukum acara bahwa

disuatu kawasan di wilayah hukum Boyolali terjadi perjudian ,maka

akan dilakukan penggrebekan maupun operasi tangkap tangan.

c. Usaha Kuratif

Kepolisian Boyolali memberikan pembinaan terhadap narapidana

dan pengawasan kepada mantan narapidana kasus perjudian. Dengan

dilakukannya upaya ini diharapkan setelah keluar dari penjara mereka

tidak mengulangi lagi perbuatannya karena telah mengetahui akibat

dari perbuatannya. Namun jika didasarkan pada penelitian yang

dilakukan oleh penulis, usaha kuratif kepolisian Boyolali terhadap

narapidana dan mantan narapidana baik selama dan sesudah dipidana

tidak ada.

3. Fakta Tindak Pidana Perjudian di Boyolali

Fakta tindak pidana perjudian di Boyolali yaitu seperti tabel

tersebut, yaitu banyaknya laporan dari masyarakat yang masuk ke

Kepolisian Boyolali dengan jumlah 236 kasus dan terselesaikan 211

kasus, sebenarnya diluar sana masih terdapat angka gelap perjudian

yang tidak dilaporkan dan tidak tertangani oleh Kepolisian Boyolali

dan jika berdasar pada penelitian penulis jumlah kasus perjudian

melebihi 236 kasus baik yang terdapat keramaian kota maupun daerah

pelosok desa.Hal ini gambaran bahwa fluktuatifnya kejadian di

Boyolali maka perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih

intensif.

Perjudian terjadi di berbagai daerah diboyolali dan dikawasan

ramai mupun sepi dengan pemain yang berbeda-beda umurnya baik dari

anak-anak sampai orang tua, didekat rumah penulis ada dua tempat

perjudian yang ramai. Pertama belakang pasar Bendan dan di warung

kopi.

Menurut pendapat pemain perjudian kartu di warung kopi tersebut,

ternyata fasilitas tempat tersebut memang disediakan untuk para penjudi

kartu oleh pemilik warung kopi karena warung kopi tersebut mendapat

untung karna banyak pembeli dan semakin banyak juga pemasukan yang

diperoleh oleh yang mempunyai warung kopi juga mendapat persenan

dari uang kemenangan dari para penjudi.41

41

Hasil wawancara dengan Bagus selaku pemain perjudian, yang dilakukan pada tanggal 10 juni 2018

Sebenarnya warga terganggu dengan adanya perjudian diwarung

kopi tersebut, karena perjudian sangat bertentangan dengan agama dan

setiap malam sangat mengganggu karena berisiknya suara mereka yang

begitu keras. Saat warga lapor kepada yang berwewenang, dan saat itu

waktu dipatroli oleh polisi mereka dengan sigap sudah bersih tanpa alat

bukti. Saat didatangi mereka hanya terlihat sekedar ngopi.42

Dan ada tempat perjudian yang paling besar di Boyolali yaitu judi

dadu, ditempat tersebut banyak pemain judi dari berbagai daerah yang

mengadu nasib ditempat judi tersebut, diantaranya ialah dikawasan pasar

Klumpit dan tempat billiard di daerah Bendan. Anehnya ditempat

tersebut jarang sekali terjadi penggropyokan judi. Dikarenakan banyak

oknum seperti anggota kopasus, masyarakat lingkungan sekitar kawasan

perjudian yang mendapatkan uang suap dari bandar dadu untuk

membungkam adanya tindak pidana dikawasan tersebut, dimana uang

suap yang diberikan oleh bandar dadu kepada masyarakat sekitar juga

digunakan untuk mengisi pemasukan kas desa, sehingga dari hal tersebut

terjadilah disfungsi hukum yang salah satunya disebabkan oleh aparat

penegak hukum itu sendiri dan masyarakat. Jika dari Polres Boyolali

ditarget mencari pelaku perjudian di tempat tersebut, maka bandar judi

dan rekan rekannya akan membayar orang untuk jadi joki dengan diberi

uang sebesar Rp.30.000.000 dan keluarganya juga diberi uang santunan

42

Hasil wawancara dengan bapak Modin selaku ulama/tokoh masyarakat, yang dilakukan pada tanggal 10 juni 2018

sebesar Rp.200.000/bulan.43

Menurut penulis perjudian ditempat tersebut

akan bubar setelah aparat yang membela perjudian dadu itu sudah tidak

aktif dalam mengurusi tempat perjudian dan sadarnya masyarakat

setempat kalau hal tersebut melanggar norma agama dan Hukum yang

ada di Indonesia. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa

upaya Kepolisian Boyolali dalam memberantas tindak pidana perjudian

diwilayah hukum Boyolali sudah dilakukan mulai dari upaya preventif,

represif, dan kuratif, namun upaya – upaya tersebut belum sepenuhnya

berjalan secara efektif, terbukti dengan tidak adanya pemberantasan

tindak pidana perjudian yang nominal angka perjudian sudah mencapai

ratusan juta dimana kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum

sebagaimana penulis telah jelaskan pada bagian sebelumnya.

4. Penegakan Hukum Kasus Perjudian Oleh Polres Boyolali

Dalam penegakan hukum terhadap kasus perjudian di Boyolali

faktor yang mempengaruhi diantaranya ialah fakor hukum itu sendiri,

faktor hukum itu sendiri ialah bagaimana dituangkan dalam KUHP dan

Undang – Undang 7 Tahun 1974 bahwa judi tanpa izin tidak

diperbolehkan dan sebaliknya. Faktor lain ialah penegak hukum itu

sendiri,penegak hukum sebenarnya sudah paham tentang penanganan

kasus perjudian di Boyolali terbukti dari 236 kasus Kepolisian

Boyolali berhasil menindaklanjuti 211 tetapi yang disayangkan ialah

adanya pembiaran oleh aparat penegak hukum dalam hal ini

43

Hasil wawancara dengan Budi selaku pemuda setempat, yang dilakukan pada tanggal 10 juni 2018

Kepolisian Boyolali terhadap tempat – tempat perjudian tertentu, dan

yang terakhir ialah faktor masyarakat dan budaya, masyarakat

cenderung permisif atau menerima adanya judi tidak mau melaporkan,

dan budaya cari untung sendiri walaupun sebenarnya melanggar

Undang – Undang. Dari sinilah penulis berpendapat bahwa dalam

penegakan hukum secara umum ada beberapa faktor yang

memengaruhi demikian juga penegakan hukum pidana terkait

perjudian di Boyolali sebagaimana dijelaskan penulis diatas.

Dalam hal ini reserse kriminal melakukan kerjasama dengan binmas

hal ini lantaran jika dilihat pada tugas umumnya, reserse kriminal

sendiri lebih kepada tugas penyidikan dan fungsi dari reskrim sendiri

akan bekerja apabila telah terjadi suatu tindak pidana maupun diduga

terjadi tindak pidana dalam hal ini tindak pidana perjudian, reserse

lebih pada pengumpulan bukti yang bertujuan untuk mengungkap

kasus perjudian, dan tugas dari binmas sendiri lebih condong pada

tugas humas,yaitu berkonsentrasi pada sosialisasi informasi kepolisian

secara aktif yang menghubungkan antara polisi dan masyarakat.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian

tidak dapat terlepas dari peran berbagai pihak baik itu aparat penegak

hukum “polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, Ulama, Aparat desa, dan

Organisasi Masyarakat”. Semua pihak di atas tidak dapat berjalan

sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama dan kesinambungan dalam

penanganan tindak pidana perjudian tersebut. Menurut pengamatan

selama ini pihak- pihak yang ada di rasakan kurang peduli terhadap

adanya tindak pidana Perjudian di Kabupaten Boyolali.

C. Analisis

1. Upaya Kepolisian Boyolali Dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Perjudian

a. Upaya kepolisian Boyolali dalam menanggulangi tindak pidana

perjudian

Dari beberapa peraturan yang mengatur tugas Kepolisian yaitu

Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 13 Tugas

pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara

yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangkaterpeliharanya keamanan dalam negeri.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian

Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan

peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).44

Selama ini aparat kepolisian tetap mengandalkan upaya pencegahan

dalam memberantas perjudian yang pendekatan-pendekatannya

dilakukan dengan bantuan kerjasama dari masyarakat. Karena melalui

upaya inilah yang diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia

mampu untuk mencegah dan menanggulangi perjudian yang saat ini

44

Pasal 5, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegara Republik Indonesia

masih marak terjadi. Walau memang angka perjudian sangat sulit

diberantas sampai ke akarnya akan tetapi Kepolisian Boyolali selalu

berusaha menanggulangi tindak pidana perjudian atau setidaknya

meminimalisir angka perjudian di Boyolali.

Menurut hasil penelitian penulis, Kepolisian Boyolali sudah

melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap

masyarakat Boyolali walaupun belum seluruh kasus perjudian

tertangani dengan baik, Kepolisian Boyolali sudah melakukan upaya –

upaya represif dan preventif untuk mencegah dan menghindari adanya

tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat Boyolali,

adapun upaya preventif tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Usaha preventif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Boyolali

ialah seperti pengawasan ditempat keramaian, melakukan sosialisasi

atau penyuluhan seperti tabel halaman 44 tentang dampak dari bermain

judi pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat dan alim ulama setiap

bulanya untuk mengetahui keadaan yang berkembang di

masyarakat.Peran serta Binmas sangatlah mencolok dalam usaha

preventif.

Dan berikut adalah usaha – usaha represif yang telah dilakukan

oleh Kepolisian Boyolali seperti diantaranya masyarakat lidik atau

undercover untuk mengetahui permainan judi, melakukan penyamaran ,

melakukan lidik dan mencari informasi, melakukan pengintaian,

menangkap tersangka dan menyita barang bukti, melakukan

operasi/patroli usaha represif biasanya dilakukan oleh reserse kriminal.

Namun demikian walaupun sudah dilakukan upaya represif dan

preventif, masih terdapat perjudian yang terjadi di wilayah hukum

Boyolali dikarenakan adanya perjudian yang tidak diketahui (angka

gelap) dan dilain sisi ada perjudian yang terkesan dibiarkan baik oleh

Kepolisian maupun oknum – oknum yang memanfaatkan situasi

tersebut.

Untuk usaha kuratif sendiri penulis tidak mendapati usaha kuratif

yang dilakukan oleh Kepolisian Boyolali guna memberantas dan

menindak lanjuti pelaku – pelaku perjudian.

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten

Boyolali, Polres Boyolali yang merupakan lembaga penegak hukum

terdepan didalam melindungi dan mengayomi masyarakat mempunyai

beberapa kendala yang menjadi hambatan untuk memberantas

kejahatan atau suatu tindak pidana khususnya masalah mengenai

perjudian. Faktor yang menghambat atau menjadi kendala kepolisian

dalam menangani tindak perjudian antara lain Kurangnya kesadaran

masyarakat tentang akibat yang ditimbulkan dari perjudian yang bisa

mengganggu kenyamanan masyarakat, selain minimnya informasi atau

laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana tersebut.

Perjudian di wilayah pedesaan merupakan budaya terutama jika ada

yang mempunyai kerja (hajatan atau yang lain), sehingga ini dapat

mengurangi peran serta masyarakat untuk ikut serta menanggulangi

tindak pidana tersebut. Adanya pihak-pihak tertentu yang menjadi

“beking” tindak perjudian.

Menurut penulis upaya Polres Boyolali dalam memberantas

perjudian seperti penyuluhan sebenarnya sudah dilakukan oleh Polres

Boyolali terbuki dengan frekuensi penyuluhan yang telah

diselenggarakan dan bahkan penyuluhan telah menyentuh kalangan

masyarakat, hanya saja minat dan audiens yang diharapkan seperti

tokoh masyarakat, ormas, aparat desa, masyarakat itu sendiri untuk

turut serta dalam penyuluhan tersebut masih rendah sehingga perlu

daya tarik yang dilakukan oleh Polres Boyolali guna mengundang minat

masyarakat, agar citra Polisi sebagai pengayom dan pelindung

masyarakat yang dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik

dapat tercapai .

b. Penindakan terhadap pelaku perjudian di wilayah Hukum Polres

Boyolali dengan pendekatan Teori Penegak Hukum

Untuk menangani dan mengatasi kasus hukum yang penulis angkat

yakni tentang usaha Kepolisian Boyolali dalam menanggulangi tindak

pidana perjudian maka perlu kerja nyata dari aparat kepolisian dalam

hal ini, satreskrim selaku penegak hukum. Namun setelah didalami

oleh penulis masih terdapat kejanggalan dilapangan , kejanggalan

tersebut tidak lain ialah tidak ditegakkannya hukum salah satu contoh

judi terbesar di Boyolali tepatnya dipasar Klumpit. Penulis menyadari

bahwa Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan

keinginan – keinginan hukum yakni pikiran pikiran badan pembuat

undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan – peraturan

hukum menjadi kenyataan.

Penegakan hukum sendiri merupakan jembatan antara norma

hukum dengan realita masyarakat. Didalam penegakan hokum materiil

yang berisi norma dan sanksi, dimana setiap kali norma dan sanksi

tersebut dilanggar oleh masyarakat, perlu adanya penegakan hukum

oleh aparat penegak hukum dalm hal ini Polres Boyolali.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aiptu Dalyamto,

Polres Boyolali yang berwenang mengurusi masalah perjudian ada

kesan seperti membiarkan terhadap perjudian dipasar Klumpit, karena

dianggap dengan tempat perjudian besar di pasar klumpit Boyolali

dapat membantu polisi untuk menangkap salah satu masyarakat

terduga melakukan tindak pidana perjudian saat ditarget dari atasan

karena dapat negosiasi dengan aparat kopasus selaku pembacking

tempat perjudian pasar klumpit tersebut.

Jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan

hukum maka yang paling dominan pengaruhnya terhadap perjudian

ialah faktor penegak hukum yakni Polres Boyolali dan Budaya

Masyarakat untuk memanfaatkan situasi perjudian tersebut sebagai

simbiosis yang saling menguntungkan seperti uang tip, uang keamanan

dan kepolisian yang masih tebang pilih yang kebanyakan tidak

menyentuh judi yang dibelakangnya dilindungi dan dibeking oleh baik

dari Kepolisian maupun luar Kepolisian. Karena pada prakteknya

meskipun masyarakat sadar akan adanya tindak pidana perjudian

namun masyarakat terkesan membiarkan perjudian tersebut terjadi dan

bahkan menikmati hasil dari perjudian tersebut seperti pemberian uang

tip, uang keamanan, dan sebagainya, dari hal tersebut penulis

menganalisa bahwa peran masyarakat yang seharusnya melapor

menjadi beralih fungsi tidak melapor. Adapun faktor – faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di

wilayah Boyolali dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Hukum Itu Sendiri

Hukum itu sendiri dalam hal ini untuk memberantas tindak pidana

perjudian sudah tegas dijelaskan dalam Undang – Undang No. 7 Tahun

1974 (sebutkan unsur unsur nya dan sanksinya) judi tanpa ijin dikenai

sanksi, Pasal 303 ayat (1) KUHP dan UU No.19 Tahun 2016 tidak bisa

berdiri sendiri tetapi harus pakai UU No. 11 Tahun 2008 yang diubah

UU No.19 Tahun 2016, karena UU No.19 Tahun 2016 itu tidak

menggantikan tetapi hanya ada beberapa perubahan tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik, dalam undang – undang ITE sendiri diatur

mengenai judi berbasis online, walaupun belum diterapkan selain itu

masih sering ditemuinya iklan – iklan perjudian online di internet

,sehingga penulis berpendapat bahwa UU ITE belum dimaksimalkan.

Pada prakteknya di wilayah hukum Boyolali hukum itu sendiri

sudah tegas dan benar adanya mengenai pemberantasan perjudian,

namun walaupun demikian tidak diiringi oleh penegakan hukum yang

baik, sehingga hukum itu sendiri tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Disisi lain pada prakteknya UU No.11 Tahun 2008 yang diubah dengan

UU No.19 tahun 2016 tentang ITE tidak menjadi acuan Polres Boyolali

untuk memberantas perjudian , melainkan mengacu pada hukum

materiilnya yakni UU No.7 tahun 1974.

2) Penegak hukum

Dalam kasus ini penegak hukum wilayah Boyolali sebenarnya

sudah paham akan hukum yang berlaku, terbukti dari 236 kasus

perjudian sebanyak 211 kasus berhasil mancapai tahap P21 ataupun

pelimpahan berkas ke pada Jaksa Penuntut Umum, jika di

prosentasekan kurang lebih 80%. Kinerja Kepolisian Boyolali sudah

sangat positif, walaupun pada kasus - kasus tertentu Kepolisian

Boyolali tidak maksimal kinerjanya seperti masih banyak ditemukannya

angka gelap, dan kurang tegasnya Kepolisian untuk melakukan

penggrebekan di tempat perjudian tertentu , misalnya di warung kopi

dan di pasar Klumplit Boyolali yang dibeking oleh oknum kopasus.

Selain itu sudah jelas terdapat peraturan yang mengatur tentang

perjudian namun jika dilihat dari fakta dilapangan Kepolisian seakan

tidak mau memberantas tempat judi tersebut lantaran adanya aparat

kopasus yang melindungi. Walaupun demikian penulis menyadari

bahwa perjudian tidak mungkin diberantas sampai nol. Akan tetapi

apabila Kepolisian sadar dengan adanya aturan yang berlaku dalam UU

No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang

didalamnya mengatur Tupoksi Kepolisian dalam menjalankan tugas

penegak hukum dapat dijalankan secara obyektif maka akan dapat

meminimalisir perjudian di Boyolali.

3) Masyarakat

Jika mengaca pada hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada

satreskrim, serta pelaku perjudian sendiri, dan juga masyarakat .penulis

berpendapat bahwa justru pelaku perjudian dan masyarakat itu sendiri

yang menginginkan masih berdirinya tempat perjudian dadu di Klumpit

Boyolali. Walaupun sebenarnya masyarakat sudah mengetahui bahaya

perjudian namun karena adanya benefit yang didapatkan masyarakat

dari adanya perjudian tersebut akan sulit untuk menghilangkannnya,

dari hal tersebut dikembalikan lagi juga kepada ketidak efektifan

penyuluhan yang minim audiens.

Bukan hanya budaya judi yang timbul ditengah tengah masyarakat

Boyolali namun juga budaya suap masyarakat kepada aparat penegak

hukum Polres Boyolali.

4) Budaya

Budaya masyarakat yakni budaya pembiaran terhadap perjudian

dan budaya enggan lapor kepada kepolisian menjadi salah satu faktor

yang mempengaruhi penegakan hukum. Karena bagaimanapun jika

nilai – nilai kebiasan buruk tersebut sudah tertanam di masyarakat

wilayah hukum Boyolali maka sulit rasanya penegak hukum untuk

menghilangkan budaya pembiaran tersebut.

5) Sarana dan Prasarana

Fasiltas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu

aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud yaitu terutama sarana

fisik yang berfungsi sebagai factor pendukung. Bagaimana penegak

hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan

kendaraan dan alat-alat komunikasi dan proporsional. Sarana dalam

penelitian penulis ialah terkait kompetensi Polres Boyolali dalam

menangani kasus, kompentensi tersebut ialah dilihat dari segi

pendidikan yang tidak memadahi yang tidak dimiliki kepolisian, penulis

berargumen bahwa banyaknya Kepolisian ialah lulusan SMA sederajat

dan tidak ada spesialisasi khusus yang lebih mendalam yakni

kesarjanaan hukum dimana pengetahuan hukum ialah hal dasar yang

harus dimiliki polisi, sehinga dengan semakin tingginya tingkat

pendidikan polisi maka juga akan berpengaruh pada kualitas lidik

seorang polisi dan kualitas polisi dalam menangani kasus kasus hukum,

disisi lain yang menjadi prasarana ialah terkait akomodasi guna

menunjang kepolisian untuk menjalankan tugasnya. Jika penulis amati

prasarana berupa kendaraan oprasional, senjata dan komponen –

komponen untuk Kepolisian dalam melakukan oprasi dan patroli sudah

terealisasi dengan baik terbukti dengan tersedianya mobil transportasi,

namun disayangkan hal tersebut tidak dibarengi dengan sarana polisi

yang baik seperti pendidikan.