bab ii tinjauan pustaka a. tinjauan umum implementasirepository.ump.ac.id/3793/3/bab ii_desy...

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk

dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berarti bahwa bila pemerintah

memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektifnya)

dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah.

Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau

pejabat pemerintah saja. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan

oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan

karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai

pengaruh atau dampak yang sama besarnya dengan “sesuatu yang

dilakukan pemerintah” oleh pemerintah (Wahab, 2008 : 14).

Untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang baik perlu

adanya suatu implementasi kebijakan publik. Implementasi berarti

pelaksanaan dari suatu kesepakatan yang telah dibentuk untuk mencapai

tujuan tertentu. Pendapat dari ahli mengenai Implementasi antara lain :

pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang

menyatakan bahwa proses Implementasi merupakan sebuah tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat, kelompok yang

mengarah pada pencapaian sebuah tujuan dalam sebuah kebijakan.

Implementasi Perda Purbalingga…, Desy Purwaningtyas, Fakultas Hukum UMP, 2017

8

Presman dan Wildavsky mengemukakan mengimplementasikan

sebaiknya terkait dengan kata kebijakan dan untuk melaksanakan sebuah

kebijakan sangat perlu mendapat perhatian. Daniel A. Masmanian dan

Paul A. Sabatier 1979, menjelaskan mengenai makna dari Implementasi

serta mengatakan bahwa memahami sesuatu kenyataan dan terjadi setelah

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan perhatian

dari Implementasi sebuah kebijakan (Solichin Abdul Wahab, 2008: 65 ).

Suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak

yang diinginkan (Winarno, 2002: 101). Budi Winarno (2002), yang

mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan

individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan

kebijaksanaan sebelumnya.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan

Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul

Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa, yaitu :

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus

perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman

kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk


9

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak

nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari pandangan ahli di atas dapat dikatakan bahwa suatu proses

implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut

perilaku badan-badan adminstratif yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan

ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut

jaringan kekuatan-kekuatan poltik, ekonomi, dan sosial yang secara

langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang

terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang

tidak diharapakan.

Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002;102) membatasi

implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan

individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam

keputusan-keputusan sebelumnya.

Implementasi merupakan sebuah konsep yang sangat populer

dalam praktek penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini

implementasi dapat dipandang sebagai sebuah realisasi atau tindak

lanjut dari suatu kebijaksanaan atau keputusan tertentu yang diambil

oleh aparatur penyelenggara negara. Oleh karena itu, konsep

implementasi berkembang dalam bentuk implementasi kebijaksanaan.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab, 2004:65)


10

mengatakan bahwa “antara apa yang disebut sebagai perumusan

kebijaksanaan dan implementasi kebijaksanaan tidak dianggap sebagai

suatu hal yang terpisah, sekalipun mungkin secara analitis, bisa saja

dibedakan”.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Solichin Abdul

Wahab. (2008:88) berpendapat bahwa implementasi program

merupakan fungsi dari 3 variabel ;

a. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan.

1) Kesukaran-kesukaran teknis.

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung

pada kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator

pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta

pemahaman mengenahi prinsip-prinsip hubungan kausal yang

mempengaruhi masalah

2) Keragaman perilaku kelompok sasaran.

Semakin beragam perilaku yang diatur akan semakin sulit

untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas.

3) Prosentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok

sasaran.

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang

perilakunya akan diubah, maka akan semakin besar pula

peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap

program.


11

4) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang

dikehendaki

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki

maka semakin sukar semakin besar memperoleh implementasi

yang berhasil.

b. Kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses

implementasi

1) Kejelasan dan konsistensi tujuan.

2) Keterandalan teori kausalitas yang dipergunakan.

3) Ketepatan alokasi sumber-sumber dana.

4) Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga

pelaksana.

5) Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana.

6) Rekruitmen pejabat pelaksana.

7) Akses formal pihak luar.

c. Variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses

implementasi

1) Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi.

2) Dukungan publik.

3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-

kelompok.

4) Dukungan dari pejabat pelaksana.


12

5) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat

pelaksana.

Dalam implementasi program ada beberapa pihak yang terkait,

misalnya organisasi pemerintah maupun unsur-unsur masyarakat.

Dalam hal ini Solichin Abdul Wahab (2008:61) menyatakan

Proses implementasi kebijaksanaan sesungguhnya tidak hanya

menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung

jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada

diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan-

kekuatan politik, ekonomi dan sosial, yang langsung atau tidak

langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat,

dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang

diharapkan (intented) maupun yang tidak diharapkan (spillover/

negative effects).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuan (dalam Riant Nugroho, 2004: 158)

Budi Winarno (2002: 29) mengemukakan bahwa ”suatu program

kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit saja jika program

tersebut tidak dimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan

merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena

itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif

pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh


13

badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat

bawah.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan

oleh Mazmanian dan Sabatier (Samodra Wibawa,dkk, 2004: 21)

menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti

berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu

program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan

kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan

negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-

usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun

peristiwa-peristiwa.

Sedangkan Samodra Wibawa,dkk (2004: 5), menyatakan bahwa

“implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau

program”. Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses

implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan

administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan

menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut

lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung

atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat,

dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik

yang diharapkan (intended) maupun dampak yang tidak diharapkan

(spillover/negatif effects).


14

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan

terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan

pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana

kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada

akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau

sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan

dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir

(output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Solichin Abdul Wahab. (2008 :

71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna

maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;

b. tersedia waktu dan sumber daya;

c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan;

d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;

e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai

penghubung;

f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;

g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;

h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;

i. komunikasi dan koordinasi yang baik;

j. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.


15

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Solichin Abdul Wahab, (2008:

71-78), implementasi kebijakan juga dapat berjalan dengan sempurna

dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Kondisi ekternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak

menimbulkan gangguan/kendala serius.

b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan suber-sumber yang

memadai

c. Perpaduan sumber-sumber yang tersedia benar-benar tersedia.

d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan

kausal yang handal.

Menurut Grindle (Samodra Wibawa, dkk., 2004) implementasi

kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi

kebijakan berkaian dengan kepentingan yang dipengaruhui oleh

kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang

diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan

sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan

dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,

karakteristik lembaga dan penguasan dan kepatuhan serta daya tanggap

pelaksana.

Sabatier dan Mazmanian dalam Samudra Wibawa. (2004:68)

menganggap bahwa “suatu implementasi akan efektif jika birokrasi

pelaksananya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan


16

(petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis). Oleh karena itu model ini

disebut sebagai model top down”.

Berdasarkan pendekatan compliance di atas maka kajian tentang

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun akan difokuskan

kepada birokrasi pelaksana dan kelompok sasaran.

a. Birokrasi Pelaksana

Birokrasi pelaksana adalah para pelaksana program atau

orang-orang yang menangani implementasi suatu

kebijakan/program. Dengan demikian birokrasi pelaksana

menunjuk pada faktor manusia sebagai pelaksana program.

Dalam implementasi program faktor manusia menempati

posisi yang penting, bahkan paling penting mengingat eksistensi

suatu kebijakan pada dasarnya untuk menangani permasalahan

dalam kehidupan manusia. Selain itu manusia juga yang menjadi

subyek maupun obyek dari impelementasi itu sendiri. Berkaitan

dengan hal tersebut, Handoko (2001:211) berpendapat bahwa

“salah satu unsur dasar dari suatu program adalah adanya satuan

atau para anggota organisasi yang bertanggungjawab atas setiap

langkah program”. Pada sisi lain, adanya birokrasi pelaksana dapat

pula dihubungkan dengan pentingnya faktor manusia dalam

organisasi. Hal ini dikemukakan oleh A.S. Moenir (2000:88)

sebagai berikut :


17

Unsur manusia memegang peranan utama dalam organisasi,

peranan tersebut terbagi atas peranan sebagai pengembang misi

organisasi, peran sebagai pemimpin organisasi dan peran sebagai

pekerja atau pelaksana.

Dari gambaran tersebut di atas jelas bahwa faktor manusia

mempunyai peranan yang sangat besar di dalam organisasi, baik

sebagai pengemban misi organisasi, pemimpin organisasi maupun

pekerja/ pelaksana.

b. Kelompok Sasaran

Menurut Solichin Abdul Wahab (2008:50) yang dimaksud

dengan kelompok sasaran atau target group adalah “individu,

masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu

kebijaksanaan atau program yang diharapkan memberi akibat.

Kelompok sasaran tidak selalu pihak yang menerima akibat

(beneficeries)”.

Kelompok sasaran merupakan pihak yang akan menikmati

dan memanfaatkan hasil-hasil implementasi suatu program. Oleh

karena itu implementasi suatu program idealnya benar-benar dapat

membangun partisipasi aktif dari kelompok sasaran dan juga

mampu memenuhi kebutuhan dari kelompok sasaran. Dengan kata

lain implementasi suatu program akan berhasil jika kelompok

sasaran menerima dan berpartisipasi aktif di dalamnya dan di sisi

lain ada kesesuaian antara hasil (output) program dengan


18

kebutuhan penerima bantuan, sehingga program tersebut dapat

dimanfaatkan. Sebaliknya bila hasil-hasil program tersebut tidak

sesuai dengan apa yang oleh kelompok sasaran, maka program

tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga program

tersebut tidak akan berhasil. Hal ini seperti dikatakan oleh Korten

(dalam Solichin Abdul Wahab, 2008:52) bahwa

Daya kerja dari suatu program pembangunan adalah fungsi

kesesuaian antara mereka yang dibantu, program dan organisasi

yang membantu. Program pembangunan akan gagal memajukan

kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungan yang erat

antara kebutuhan-kebutuhan penerima bantuan dengan hasil

program, persyaratan program dengan kemampuan nyata dari

organisasi pembantu dan kemampuan pengungkapan kebutuhan

oleh pihak penerima dan proses pengambilan keputusan dari

organisasi pembantu.

2. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh

Edward III tahun 1980 menunjukan empat variable yang berperan

penting, dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variable

tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Penjelasan lebih jauh dari kempat variable tersebut sebagai berkut:

a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat

dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara


19

pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target

group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat

disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adany a

distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena

semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka

akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam

mengaplikasikan program dan kebijakan dalam. ranah yang

sesungguhnya.

b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh

sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun

sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah

kecukupanbaikkualitas maupun kuantitas implementor yang dapat

melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah

kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya

harus diperhatikan dalam implementasi program/ kebijakan

pemerintah. Sebab tanpa kehandalam implementor, kebijakan menjadi

kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber

daya finansial menjamin keberlasungan program/kebijakan. Tanpa ada

dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif

dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada

implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh

implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.


20

Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa

bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.

Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras

program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen

dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan

tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan

meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan

anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari

masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok

sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting

dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup

dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi

pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah

ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP) yang

dicantumkan dalam guideline program/ kebijakan. SOP yang baik

mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan

mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam

bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun

sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks.

Struktur organisasi pelaksana hams dapat menjamin auar.va

pengarnbilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara

cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara


21

ringkas dan fleksibel menghindari "virus weberian" yang kaku, terlalu

hirarkhis dan birokratis.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward

III memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan

sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai

tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.

Misalnya saja, implemenlor yang tidak jujur akan mudah sekali

melakukan mark up dan korupsi atas dana program/kebijakan dan

program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya. Begitu-run

ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat

mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran. Model

Edward III ini dalam dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Model Implementasi Edward III

Sumber: Edward III, 1980: 48 (Indiahono,2009:33).

Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat

mencitra implementasi program di berbagai tempat dan waktu.

Komunikasi

Sumberdaya

Disposisi

Stuktur

birokrasi

Implementasi


22

Meter dan Horn (Subarsono;2006;99) mengemukakan bahwa

terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

a. Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan

harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.apabila standar dan

sasaran kebijakan kabur, Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan

perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun

sumber daya non manusia.

b. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, implementor

sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain,

sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi

keberhasilan suatu program.

c. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-

norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang

semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

d. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup

sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan

implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok

kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan,

karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak,

bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite

politik mendukung implementasi kebijakan.

e. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu

respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi


23

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman

terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi

nilai yang dimiliki oleh implementor.

Van Meter dan Van Horn memililiki kesamaan dengan Mazmanian

dan Sabatier yang mendasar tentang implementasi sebuah kebijakan.

Birokrasi memiliki peranan yang cukup penting dalam setiap

implementasi, yang juga di pengaruhi oleh faktor sosial lain. Peneliti

mengkombinasikan beberapa gagasan dari model-model yang

disampaikan sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam menilai kenerja

sebuah implementasi, yaitu karakteristik pelaksana, kecenderungan

pelaksana, keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan Di antara

Lembaga-lembaga/Instansi-instansi pelaksana, penjelasan lebih jauh dari

ketiganya adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik Pelaksana

Karakterisitik pelaksana merupakan perbedaan yang mendasar

dalam cara pandang pelaksana dalam suatu organisasi yang didasari oleh

nilai-nilai yang dianut, hal tersebut sangat tidak dapat dipisahkan dengan

struktur birokrasi yang ada dalam tiap orgnisasi. Menurut Van Meter dan

Van Horn struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik,

norma-norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam

badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun

nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

Struktur birokrasi secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi


24

karakter dari pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Norma-

norma yang terbangun dalam organisasi terbentuk dari nilai-nilai yang

dijunjung tinggi sehingga menentukan tindakan yang akan diambil oleh

pelaksana.

Mintzberg dalam Teguh Sulistyani, (2004: 61) menunjukkan enam

tipe struktur birokrasi yang masing-masing cocok dengan kebutuhan

organisasi yang dominan yaitu sebagai berikut:

1) Struktur sederhana. Struktur ini dapat berlaku pada organisasi yang

baru saja didirikan dengan pola otoritas yang disentralkan di tangan

manejer atau kelompok kecil pemilik.

2) Birokrasi mesin, struktur ini memiliki sebuah gambaran organisasi

birokrasi yang telah disebut kan sebelumnya dan mengasumsikan

karakterteristik sistem mekanisme organisasi. Organisasi diterapkan

secara luas dan lama dan beroperasi dalam lingkungan yang relatif

stabil.

3) Birokrasi propesional, struktur ini membiarkan penggunaan keahlian

propesional dalam kondisi otonomi dan differensiasi status yang kaku

(misalnya rumah sakit). Tidak ada kecenderungan untuk memberikan

tekanan yang terlalu banyak dalam praktek-praktek birokrasi.

4) Adhokrasi, struktur ini berlaku pada organisasi secara total atau suatu

divisi di dalamnya. Organisasi yang didesain untuk mendorong agar

inovasi beroperasi pada lingkungan yang kompleks dan dinamis.

Karyawan-karyawan dengan keahliannya, yang cenderung untuk


25

dipekerjakan pada kelompok-kelompok proyek dengan orientasi

pasar, menggunakan banyak kuasa dan pengaruh.

5) Missioner, missioner dipertimbangkan betul karena tidak cukupnya

gambaran organisasi formal. Misalnya divisi pekerjaan dan

spesialisasi yang sangat tidak jelas. Orang terikat bersama-sama oleh

nilai-nilai yang mereka gunakan bersama-sama.

6) selanjutnya ada tiga struktur yang paling populer yaitu: lini, lini dan

staf serta matriks.

Bentuk lini adalah yang paling sederhana karena merupakan satu

kesatuan garis komando yang telah tersusun secara hierarkis ke bawah

denga garis vertikal antara atasan dan bawahan, sedangkan antara jabatan

yang setingkan dihubungkan dengan garis wewenang. Lini dan staf adalah

pimpinan mengangkat beberapa staf yang berada langsung pada

kendalinya yang memiliki wewenang hanya memberi nasehat, saran,

pelayanan kepada pimpinan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara

baik. Matrik adalah organisasi proyak yang anggotanya adalah dari

beberapa unit, apabila telah selesasi tuganya akan dikembalikan kembali

pada unit yang bersangkutan.

Karakter organisasi ditentukan juga oleh budaya, budaya

mempunyai peran menetapkan tapal batas, artinya budaya

menciptakanperbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi

yang lain. Kedua, budaya merupakan suatu identitas bagi anggota-anggota

organisasi. Ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada


26

sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individu sesorang.

Keempat, budaya menciptakan kemantapan sosial. Budaya merupakan

perekat sosial dari organisasi sehingga tercipta suatu tatanan yang

terbentuk dan dipahami serta dilakukan oleh anggota.

Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang

berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan

kebijakan:

1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.

2) Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan subunit

dan dan proses-proses dalam badan pelaksana.

3) Sumber-sumber politik suatu organisasi.

4) Vitalitas suatu organisasi.

5) Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefinisikan sebagai

jaringan kerja komunikasi horizintal dan vertikal secara bebas serta

tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan

individu-individu diluar organisasi.

6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat

keputusan” atau “pelaksana keputusan” (dalam Winarno, 2002: 124)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi

adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan

kinerja yang efektif.


27

b. Kecenderungan Pelaksana

Arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan

tujuan sangat penting. Pelaksana tidak melaksanakan kebijakan dengan

baik bisa juga kerena menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan.

Van meter dan Van Horn berpendapat ada beberapa alasan kenapa

pelaksana menolak tujuan-tujuan yang terkandung tersebut, yaitu:

1) Tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan

dengan sistem nilai pribadi pelaksana.

2) Kesetiaan-kesetiaan ektra organisasi.

3) Perasaan akan kepentingan diri sendiri.

4) Atau karena hubungan-hubungan yang ada atau yang lebih disenangi

(dalam Winarno, 2002: 118).

c. Keterpaduan Hierarki di dalam Lingkungan dan Di antara

Lembaga-lembaga/Instansi-instansi pelaksana

Elmore da Paul Berman dalam Solichin Abdul Wahab, (2008: 89),

menyebutkan kesukaran-kesukaran untuk mewujudkan tindakan yang

terkoordinasi didalam lingkungan badan/instansi tertentu dan diantara

sejumlah besar badan-badan semi otonom yang terlibat dalam kebanyakan

usaha-usaha implementasi. Koordinasi akan semakin sulit jika

menyangkut peraturan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan

oleh provinsi dan kabupaten.

Kemampuan mengkoordiansikan lembaga-lembaga pelaksana

secara hierarki sangat diperlukan bagi implementasi sebuah perda.


28

Tingkat keterpaduan hierarki diantara badan-badan pelaksana dipengaruhi

oleh:

1) Jumlah titik-titik veto/pihak-pihak yang dapat membatalkan

keputusan (veto points) yang terdapat dalam usaha pencapaian tujuan

formal, dan

2) Seberapa jauh para pendukung bagi tercapainya tujuan memiliki

cukup pengaruh dan wewenang memberikan sanksi guna tumbuhnya

kepatuhan di kalangan mereka yang memiliki potensi untuk memveto

(Solichin Abdul Wahab, 2008:89).

Titik-titik veto disini mencakup semua peristiwa atau keadaan

dimana seorang aktor mempunyai kemampuan untuk merintangi upaya

pencapaian tujuan formal yang telah digariskan dalam peraturan.

Rintangan atau penolakan yang berasal dari titik-titik veto tertentu sudah

barang tentu bisa diatasi, jika keputusan kebijaksanaan dibekali dengan

wewenang memberikan sanksi atau pengaruh-pengaruh tertentu guna

meyakinkan para aktor (baik pada pejabat pelaksana maupun kelompok-

kelompok sasaran) untuk mengubah perilaku mereka.

Sebuah organisasi tanpa adanya koordinasi fungsi manajemen akan

menghasilkan kegiatan acak sehingga dalam proses pencapaiaan

tujuannya tidak akan dapat berjalam secara efektif. Kebutuhan akan

koordinasi akan sangat terlihat jelas diantara bagian-bagian atau unit-unit

organisasi yang pekerjaannya saling bergantung sehingga semakin banyak

pekerjaan dari unit-unit atau individu yang saling erat hubungannya maka


29

akan semakin besar pula kemungkinan terjadi masalah-masalah dalam

koordinasi.

Menurut George R. Terry ruang lingkup koordinasi dapat ditinjau

dari sudut bidang-bidangnya, yakni: (1) koordinasi dalam individu, (2)

koordinasi antara individu-individu dari suatu kelompok, (3) koordinasi

antara kelompok-kelompok dalam suatu perusahaan, dan (4) koordinasi

antara perusahaan-perusahaan dan macam-macam peristiwa dunia

(Moekijat, 2004: 27).

Permasalahan yang muncul dalam sebuah koordinasi sebuah

organisasi disebabkan oleh perbedaan orientasi sasaran, orientasi waktu,

hubungan antar individu dan kelompok, dan metode standar yang

berlainan untuk menilai kemajuan kearah tujuan untuk memberikan

penghargaan kepada pegawai, jadi disini tingkat koordinasi bagaimana

proses untuk menyerasikan, menyatupadukan, menyinkronisasikan

kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Perda agar terdapat kesatuan dalam

tindakan untuk mencapai suatu tujuan.

Analisis atas implementasi kebijakan tentang keberhasilan dan

kegagalan implementasi akan membawa kebijakan kearah yang lebih baik

pada masa yang akan datang berdasarkan pengalaman yang telah

dijalankan. Strategi implementasi yang baik melalui tahapan kebijakan

yang meliputi beberapa langkah , antara lain :

a. Sosialisasi kebijakan (flow of policy information)


30

b. Konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan

c. Koordinasi antar instansi-instansi terkait

d. Mekanisme pelaporan

Persetujuan atau delegasi dan keputusan yang dijalankan dalam

implementasi. Dari beberapa uraian di atas tentang teori implementasi

kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan

merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan suatu keputusan dalam

bentuk peraturan yang dilakukan baik oleh individu atau swasta maupun

pejabat pemerintah dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan berbagai akibat yang ditimbulkan bagi kelompok sasaran atau

masyarakat.

3. Teori Implementasi Hukum

Soerjono Soekanto dalam buku Pengantar Ilmu Hukum

menjelaskan, Hukum tumbuh hidup dan berkembang di dalam

masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban dan

ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat.

Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri

menyadari makna kehidupan hukum untuk mencapai suatu kedamaian

dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986: 13).

Menurut kamus besar bahasa inggris-Indonesia (Echols dan Hasan

Sadily, 1992:312), implementasi berasal dari kata “implementation yang

berarti pelaksanaan, implemetasi. Implementasi sebagai penerapan atau

penggunaan peraturan kebijakan oleh badan atau pejabat administrasi


31

negara yang harus sesuai dan serasi dengan asas-asas hukum umum yang

berlaku dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai. Implementasi

kebijakan adalah aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan

yang telah ditetapkan dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai

tujuan kebijakan.

Berdasarkan pengertian tersebut , maka implementasi dalam

konteks pengertian ini adalah pelaksanaan Pemerintah Purbalingga

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam mewujudkan

pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga.

Howlett dan Ramesh, 1995 dalam Dwiyanto, (2009:31) menyatakan

bahwa implementasi dipengaruhi oleh :

e. Pangkal tolak permasalahan, jika pangkal tolak permasalahan itu jelas

maka implementasi kebijakan publik akan berjalan dengan lancar,

artinya dengan mengenali apakah pangkal tolak itu berpedoman

sosial, politik, ekonomi, ataupun kebudayaanakan memudahkan

implementer kebijakan dalam melaksanakan kebijakan publik

tersebut.

f. Tingkat keakutan masalah yang dihadapi pemerintah;semakin akut

permasalahan yang dihadapi sebuah kebijakan publik maka akan

membutuhkan waktu penyelesaian dalam implementasi kebijakan,

semakin lama dan pengorbanan sumberdaya baik material atau

immaterial tentu semakin banyak.


32

g. Ukuran kelompok yang ditargetkan ;semakin kecil target group yang

dituju dari sebuah kebijakan publik, tentunya akan semakin mudah

dikelola ketimbang kelompok target yang besar dan mempunyai

lingkup yang luas.

h. Dampak perilaku yang diharapkan;jika dampak yang diinginkan

semata-mata kuantitatif (ekonomis) maka akan lebih mudah

menanganinya ketimbang jika dampak yang diinginkan merupakan

perilaku seperti tingkat ketaqwaan seseorang , penghayatan dan

pengamalan tentang nasionalisme, pembangunan tentang watak

bangsa dan seterusnya. Selain berdimensi kualitatif dampak perilaku

macam ini membutuhkan waktu yang tidak pendek.

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah ada dua produk hukum

yang dapat dibuat oleh suatu Daerah, salah satunya adalah Peraturan

Daerah. Kewenangan membuat Peraturan Daerah, merupakan wujud nyata

Pelaksanaan hak Otonomi yang dimiliki oleh suatu sarana Daerah dan

sebaliknya. Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam

Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah

setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk Penyelenggaraan

Otonomi yang dimiliki oleh Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tugas

Pembantuan. Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih


33

lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan

memperhatikan ciri khas masing-masing Daerah. Perda yang dibuat oleh

suatu Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta mempunyai

kekuatan mengikuti setelah diUndangkan dengan dimuat dalam Lembaran

Daerah (Rozali Abdullah, 2005: 131-132).

Perda merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan,

pembentukan suatu Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas

pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perda yang baik adalah

yang memuat ketentuan, antara lain:

a. Memihak kepada rakyat banyak

b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia

c. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sedangkan tujuan utama dari suatu Perda adalah untuk mewujudkan

kemandirian Daerah dan memberdayakan masyarakat. Pembuatan suatu

Perda, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun

tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan

sampai pada waktu pembahasan rancangan Perda (Rozalli Abdullah,

2005:133).

Kewenangan membuat Peraturan Daerah asalah wujud nyata

pelaksanaan hak Otonomi yang dimiliki oleh suatu Daerah dan sebaliknya.

Peraturan Daerah merupakan salah saru sarana dalam penyelenggaraan

Otonomi Daerah (Rozali Abdullah, 2005: 131).


34

Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat

persetujuan dari DPRD. Pembentukan suatu Peraturan Daerah harus

berdasarkan pada asas pembentukan peraturan PerUndang-undangan pada

umumnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, Kelembagaan atau organ

pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi yang muatan,

kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Muatan suatu Peraturan Daerah yang baik harus mengandung azas

pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan

hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan

keseimbangan dalam proses pembentukan suatu Peraturan Daerah,

masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan, atau secara

tertulis. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari proses penyiapan sampai

pada waktu pembahasan rencana Peraturan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud

dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan

bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah sebagai Hukum merupakan

bentuk Hukum tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat

mengikat umum. Peraturan Daerah dibentuk dengan tujuan mengatur

masyarakat disuatu Daerah secara umum agar berperilaku sesuai dengan

apa yang diharapkan agar mendukung penyelenggaraan Pemerintah dan


35

Pembangunan. Sebagai peraturan sehingga Daerah lain tidak memiliki

daya kekuatan untuk menerapkannya pula (Sabarno, 2007: 196).

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan, materi muatan

Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan dalam Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dan

menampung kondisi khusus Daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan

PerUndang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah

dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur

atau Bupati. Apabila dalam suatu masa sidang Gubernur atau Bupati dan

DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan

oleh Gubernur atau Bupati digunakan sebagai bahan persandingan.

Program penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program

Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam

penyiapan suatu materi Peraturan Daerah (Pasal 15 Undang-undang

Nomor .12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-undangan).

2. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah

bahan berbahaya dan beracun

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang di bentuk oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan

bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga


36

Nomor 02 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun, seringkali di jumpai adanya beberapa aduan masyarakat terkait

dugaan Pencemaran lingkungan, baik yang di sebabkan oleh aktivitas

kegiatan lndustri maupun kegiatan/usaha lainnya yang kurang

memperhatikan Kelestarian fungsi lingkungan, sehingga menyebabkan

penurunan fungsi lingkungan hidup. Sesuai amanat Peraturan Daerah

Nomor 2 tahun 2014 yang merupakan turunan dari Undang-undang

Nomor 32 tahun 2009, mengisyaratkan kepada kita bahwa perlu adanya

keseimbangan hak dan kewajiban dalam Pengelolaan lingkungan.

Penanganan masalah lingkungan hidup perlu adanya komitmen bersama

semua pihak untuk peduli dan mau berbuat sesuatu untuk mewujudkan

lingkungan hidup yang di harapkan (http://blh. Purbalinggakab.go.id).

Meningkatnya kegiatan pembangunan di Indonesia dapat

mendorong peningkatan pembangunan bahan berbahaya dan beracun (B3)

di berbagai sektor seperti industri, pertambangan, pertanian dan kesehatan.

B3 tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (impor).

B3 yang dihasilkan dari dalam negeri juga ada yang diekspor ke suatu

negara tertentu. Proses ekspor dan impor ini semakin mudah untuk

dilakukan dengan masuknya era globalisasi. Selama tiga dekade terakhir,

penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti limbah bahan

kimia kadaluwarsa di Indonesia semakin meningkat dan tersebar luas di

semua sektor apabila tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan

kerugian terhadap kesehatan manusia, mahluk hidup dan lingkungan


http://blh/

37

hidup, seperti pencemaran udara, tanah, air dan laut (PP No 74 tahun

2001).

C. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

lstilah Lingkungan atau lingkungan Hidup adalah terjemahan dari

bahasa lnggris environment, sedangkan lingkungan hidup manusia (human

environment) menunjukan pengertian yang khusus, jika dibandingkan

dengan lingkungan atau lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok Pengelolaan Hidup, Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup,dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkunga Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan

ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk

hidup lain. Menurut kamus lingkungan hidup diartikan sebagai the

physical, chemical and biotic condition surrounding and organism

(Michael Allaby, 1979:21).

Lingkungan hidup adalah semua benda berupa manusia, hewan

,tumbuhan, organisme, tanah, Air, udara, rumah, sampah, mobil, angin,

daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat


38

manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya

(NHT Siahaan, 2004: 5).

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya

yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan

manusia serta makhluk hidup lainnaya (Supriadi, 2010: 169).

Pengertian lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suatu

unsur-unsur sebagai berikut :

a. Semua benda berupa manusia, hewan, tumbuhan, organism, tanah,

air ,udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan

yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan-

satuannya disebutkan sebagai komponen

b. Daya disebut dengan energy

c. Keadaan disebut juga kondisi atau situasi

d. Perilaku atau Tabiat

e. Ruang yaitu Wadah berbagai komponen berada

f. Proses interaksi disebut juga saling mempengaruhi atau bias pula

disebut dengan jaringan kehidupan

Berdasarkan unsur-unsur tersebut salah satu unsur lingkungan

hidup yang penting adalah adanya interaksi. melalui unsur ini terjalin

suatu proses saling mempengaruhi antara komponen-komponen

lingkungan. Proses demikian dapat berjalan langsung atau tidak langsung.

Dalam pengertian teoritis, setiap komponen memiliki fungsi masing-


39

masing, yang bukan saja dinikmati oleh dirinya tetapi juga oleh

komponen-komponen lain. Berdasarkan fungsi-fungsi ini, maka terjalinlah

mata rantai kehidupan (lie chains). Masing-masing komponen menjaga

dan mempertahankan eksistensi dan fungsinya. Selama terdapat

ketaraturan fungsi dan interaksi, maka proses interaksi akan tetap

terkendali sedemikian rupa sehingga tetap tercapai keseimbangan. Adanya

keseimbangan bukanlah berarti tidak ada perubahan (statis), keseimbangan

itu dapat berjalan dalam pola yang dinamis, berubah, dalam perubahan

kecil atau besar. Perubahan ini bia terjadi melalui proses alam maupun

karena perbuatan manusia (NHT Siahaan, 2004: 10).

Perusakan Lingkungan Hidup, dan Kerusakan Lingkungan

Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian pencemaran

lingkungan hidup, perusakan lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup

adalah sebagai berikut :

a. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya

makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain ke dalam

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku

Mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan

b. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan

perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik,kimia, dan

atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui criteria baku

kerusakan lingkungan hidup


40

c. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak

langsung terhadap sifat fisik,kimia dan atau hayati lingkungan hidup

yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

D. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Pengelolaan Lingkungan hidup

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu upaya sistematis

dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,

pengawasan, dan penegakan hukum.

Adapun Asas Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup

berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain :

a. Asas Tanggung Jawab Negara

Yang dimaksud dengan Asas tanggung jawab Negara

adalah :

Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan

dan mutu hidup rakyat,baik generasi masa kini maupun generasi

masa depan.


41

Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang

baik dan sehat

Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya

alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan

hidup.

b. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Yang dimaksud Asas Kelestarian dan Keberlanjutan adalah

bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap

generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi

mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi mendatang

dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya

pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas

lingkungan hidup

c. Asas Keserasian dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan Asas Keserasian dan Keseimbangan

adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperbaiki

berbagai aspek seperti kepetingan ekonomi, sosial, budaya, dan

perlindungan serta pelstarian ekosistem.

d. Asas Keterpaduan

Yang dimaksud dengan Asas Keterpaduan adalah bahwa

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan denagan

memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen

terkait.


42

e. Asas Manfaat

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat adalah bahwa segala

usaha atau kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan

dengan potensi Sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras

dengan lingkungannya.

f. Asas Kehati-hatian

Yang dimaksud dengan Asas kehati-hatian adalah bahwa

ketidakpuasan mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena

keterbatasan penguasaan ilmu Pengetahuan dan Teknologi bukan

merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi

atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan

lingkungan hidup.

g. Asas Otonomi Daerah

Yang dimaksud dengan Asas Otonomi Daerah adalah bahwa

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri

urusan Pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan

lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman

daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik lndonesia.

h. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan Asas keadilan adalah bahwa

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan


43

keadilan secara Proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas

daerah, lintas generasi, maupun lintas gender

i. Asas Ekorogion

Yang dimaksud dengan Asas Ekorogion adalah bahwa

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan

karakteristik sumber daya alam,ekosistem, kondisi geografis, budaya

masyarakat stempat dan kearifan lokal

j. Asas Keanekaragaman Hayati

Yang dimaksud dengan Asas keanekaragam Hayati adalah

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus

memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan

keberadaan,keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati

yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam

hewani yang bersamaan dengan unsur nonhayati disekitarnya secara

keseluruhan membentuk ekosistem.

k. Asas Pencemar Membayar

Yang dimaksud dengan Asas pencemar membayar adalah

bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya

menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wahib

menanggung biaya pemulihan lingkungan

l. Asas Partisipatif

Yang dimaksud dengan Asas Partisipatif adalah bahwa setiap

anggota masyarakat didorong untuk berpedoman aktif dalam proses


44

pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengellaan

lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

m. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Yang dimaksud dengan Asas Tata Kelola Pemerintahan yang

baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di

jiwai oleh prinsip Partisipatif, Transparasi, Akuntanbilitas, Efisiensi.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 3

Undang-undang No.32 Tahun 2009 bertujuan untuk :

a. Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia dari

pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia

c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian

ekosistem

d. Menjaga kelstarian fungsi lingkungan hidup

e. Mencapai keserasian,keselarasan,dan keseimbangan lingkungan hidup

f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi

masa depan

g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup

sebagai bagian dari hak asasi manusia

h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana

i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

j. Mengantisipasi isu lingkungan hidup


45

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan :

a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia dari

pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

b. Menjamin keselamtan, kesehatan, dan kehidupan manusia

c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian

ekosistem

d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan

hidup

f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi

masa depan

g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup

sebagai bagian dari hak asasi manusia

h. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

i. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi :

a. Perencanaan

b. Pemanfaatan

c. Pengendalian

d. Pemeliharaan


46

e. Pengawasan

f. Penegakan hukum

Tugas dan Wewenang Pemerintah dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 63 ayat (1) yaitu :

a. Menetapkan kebijakan nasional

b. Menetapkan norma standar,prosedur dan kriteria

c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL atau

UKL-UPL

d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS

e. Mengkordinasikan dan melaksanakan pencemaran atau

kerusakan lingkungan hidup

f. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

pengaduan masyarakat

g. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuanmasyarakat

hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang

terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

h. Menerbitkan ijin lingkungan

i. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan

hidup

j. Mengelola informasi lingkungan hidup Nasional

k. Menetapkan standar pelayanan minimal Melakukan pembinaan dan

pengawasan ketatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap

ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan Perundang-undangan


47

l. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah,serta

limbah B3

m. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah,serta

limbah B3

n. Menetapkan wilayah ekorogion dan melakukan penegakan hukum

lingkungan hidup dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Pasal 84 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa

penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui

pengadilan atau diluar pengadilan.pilihan penyelesaian sengketa

lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang

bersengketa dan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apanila

upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan

tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa (Undang-

undang Republik lndonesia Nomor.32 Tahun 2009, Pasal 84).

Pengelolaan lingkungan Menurut Otto Soemarwoto mempunyai

ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula. Pertama, ialah

Pengelolaan lingkungan secara rutin. Kedua, ialah perencanaan dini

Pengelolaan lingkungan suatu Daerah yang menjadi dasar dan tuntutan

bagi Perencanaan Pembangunan. Ketiga, ialah perencanaan pengelolaan

lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi

sebagai akibat suatu proyek pembangunan suatu proyek Pembangunan

sedang direncanakan, Keempat, ialah perencanaan Pengelolaan lingkungan

untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan baik karena


48

sebab alamiah maupun karena tindakan manusia (Otto Soemarwoto,

Hlm.95).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 70 menyatakan bahwa

masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya

untuk berperan baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan

manusia (Undang-undang Republik lndonesia Nomor. 32 Tahun 2009,

Pasal 70 ).

E. Tinjauan Umum tentang Pengolahan Air Limbah

1. Pengertian Limbah

Secara Umum limbah adalah sisa hasil proses produksi yang sudah

tidak dimanfaatkan lagi dan harus dikelola agar btidak menimbulkan

pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan. Sedangkan air limbah

didefinisikan sebagai sisa hasil produksi yang berbentuk cair yang sudah

tidak dimanfaatkan lagi dan harus dikelola agar tidak menimbulkan

pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan (lslan Habibi, 2012: 22).

2. Macam Limbah

a. Limbah Padat

Limbah padat berasal dari kegiatan lndustri dan domestik. Limbah

domestik pada umumnya berbentuk limbah padat rumah tangga,

limbah padat kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan,

pertanian serta dari tempat- tempat umum. Jenis-jenis limbah padat


49

yaitu : kertas, kain, karet/kulit tiruan, plastik, metal, gelas/kasa,

organik, bakteri, kulit telur.

b. Limbah Cair

Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang

berwujud cair. Segala jenis limbah yang berwujud cairan, berupa air

beserta buangan yang tercampur maupun terlarut dalam air.

c. Limbah Gas

Polusi udara adalah tercemarnya udara oleh beberapa partikulat zat

(limbah) yang mengandung partikel (asap dan jelaga), hidrokarbon,

sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon (asap kabut fotokimiawi),

karbon nonoksida dan timah.

d. Limbah B3

B3 adalah sisa hasil usaha atau kegiatan yang mengandung bahan

berbahaya atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya atau

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat

mencemarkan dan merusakan lingkungan hidup (Permen LH Nomor

03 tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Pengellaan Limbah Bahan

Berbahaya Dan Beracun).

.

F. Pengelolaan Limbah B3

1. Definisi Pengelolaan Limbah

Pengelolaan Limbah B3 adalah serangkaian kegiatan yang

mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,


50

pemanfaatan pengelolaan dan penimbunan limbah B3. Reduksi limbah B3

asalah suatu kegiatan pada penghasil umtuk mengurangi jumlah dan

mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3 sebelum dihasilkan dari

suatu kegiatan (Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999).

Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang menghasilkan,

mengangkut, mengedarkan, menyimpan, dan atau membuang B3

(Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001).

2. Tujuan Pengolahan Limbah

Pengelolaan Limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan

menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang di

akibatkan limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan

yang sudah tercemar dengan fungsinya kembali (Peraturan Pemerintah

Nomor 85 tahun 1999).

3. Prosedur Pengelolaan Limbah

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang

menggunakan B3 dan atau menghasilkan limbah B3 wajib melaksanakan

reduksi limbah B3. Pengolahan dan atau penimbunan limbah B3 dapat di

lakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat

menyerahkan pengolahan dan atau penimbunan limbah B3 yang

dihasilkan itu kepada pengolah atau penimbun limbah B3 (Peraturan

Pemerintah Nomor 85 tahun 1999).


51

4. Penyimpanan Limbah

Limbah B3 harus di simpan secara tepat bilamana ingin dicegah

kemungkinan bahaya-bahayanya. Fasilitas dan prosedur penyimpanan

harus menampung keselamatan dari seluruh kemungkinan bahayanya.

Penyimpanan limbah B3 harus dilakukan jika limbah B3 tersebut belum

dapat diolah dengan segera. Kegiatan penyimpanan limbah B3

dimaksudkan untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan

sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat

dihindarkan.

G. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat,

energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau

jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau

merusak lingkungan hidup serta membahayakan lingkungan hidup,

kesehatan, serta kelangsungan hidup mausia dan makhluk hidup lain.

Definisi B3 adalah bahan buangan bentuk (padat, cair dan gas) yang

dihasilkan baik dari proses produksi maupun dari proses pemanfaatan

produksi lndustri tersebut yang mempunyai sifat berbahaya dan bersifat

beracun.


52

H. Diskripsi Pengolahan dan Pengukuran Kinerja Lingkungan

Sebagai upaya mewujudkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan

hidup di Purbalinga selalu melakukan pengolahan dan pengukuran terhadap

kinerja lingkungan.

Jenis Limbah yang dihasilkan dari kegiatan Produksi di Purbalinga

berupa limbah padat, limbah cair, dan bising.

a. Limbah Padat Non Bahan Berbahaya dan Beracun ( Non B3)

Kegiatan atau usaha di Purbalinga akan menghasilkan limbah padat non

B3.Limbah ini dihasilkan dari berbagai aktifitas pendukung proses

produksi.Limbah yang dihasilkan dapat berupa limbah domestic dan juga

limbah produksi (serbuk gergaji,abu,boiler,dan potongan kayu)

Limbah padat produksi pada bagian /divisi Rotary diperkirakan mencapai

1.681,515 kg/hari, devisa bare Core diperkirakan diperkirakan mencapai

25.0008,39 kg/hari dan devisi Laminating diperkirakan mencapai

2.615,58 kg/hari. Hasil tersebut dengan asumsi 1 orang menghasilkan

sampah 3 ons (0,03kg) dengan jumlah karyawan sejumlah 4309 orang.

Bentuk pengelolaan yang dilakukan adalah menyediakan tempt sampah

dengan prinsip pemilihan anatar organic dan anorganik.

b. Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun(B3)

Limbah padat bahan berbahay dan beracun dihasilkan dari sisa material

listrik yang sudah tidak digunakan,botol bekas oli,spear part kendaraan,

limbah alat perkantoran (cartage,spear part CPU,Bateray) pengelolaan

yang dilakukan produksi di Purbalinga terdapat limbah B3 adalah dengan


53

membuat TPS limbah B3 dan khusus limbah B3 oli bekas kendaraan dan

spear part kendaraan dilakukan debengkel remi yang memiliki ijin TPS

B3

c. Limbah Cair Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah Domestik)

Limbah cair domestic dihasilkan dari kegiatan domestic produksi di

Purbalinga. Berdasarkan SNI 03-7065-2005 bahwa jumlah air limbah

domestic yang dihasilkan untuk kegiatan indsutri adalah 40

lt/pegawai/hari. Jika jumlah karyawan adalah 4309 orang maka jumlah air

limbah domestic yang dihasilkan adalah 172.360 lt/hari.

I. Sistem Pengolahan Limbah

Pengolahan limbah dengan memanfaatkan teknologi pengolahan dapat

dilakukan dengan cara fiska,kimia,dan biologis atau gabungan ketiga sistem

pengolahan tersebut . pengolahan limbah cair produksi di Purbalinga terdiri

dari proses pre-treatment, proses biologi (Aerobic), Wetland dan Sand Filter.

1. Proses pre-treatment

Pada proses pre-treatment menjadi proses sebagai berikut :

a. Penyaringan kasar pada awal sebelum masuk bak Equalisasi

Yang bertujuan memisahkan benda padat agar tidak masuk ke dalam

instalasi pengolahan air limbah

b. Bak Equalisasi

- Menampung limbah dari proses produksi


54

- Mengurangi fluktuasi beban,pH dan debit sehingga beban limbah

menjadi seragam ketika masuk proses IPAL

c. Penambahan nutrisi organik untuk meningkatkan tingkat sifat

biodegrabadle air limbah

2. Proses Biologi Aerobic

Pada proses pengolahan Aerobic limbah akan mengalami proses

degenerasi lanjutan secara biologi dengan memanfaatkan mikroba

Aerobic. Proses Aerobic dengan menggunakan reactor tipe aerasi

bertingkat (Actived sludge bertingkat ).

3. Proses Wetland

Wetland adalah proses pengolahan air limbah dengan

memanfaatkan vegetasi atau tumbuhan air pada suatu kolam dengan

kedalaman tertentu. Cara pengolahan ini melalui proses Respirasi

tanaman hydriphite mampu menghisap oksigen dari udara melalui

daun,batang,akar dan kemudian dilespaskan kembali pada daerah sekitar

perakaran ke seluruh segmen air yang diolah.

4. Sand Filter

Fungsi sand filter adalah menyaring partikel-partikel kotoran yang

terdapat di dalam air. Pada proses sand filtrasi bahan koloid akan

tertahan yaitu dalam bentuk lapisan gelatin sedangkan ion-ion yang larut

dalam air akan dinetralkan oleh ion-ion pasir. Dengan demikian sifat air

akan berubah karena terjadi netralisasi tersebut. Disamping itu, lapisan


55

zoogligal pasir yang mengandung organisme hidup akan memakan bahan

organik sehingga akan membersihkan air.

5. Bak kontrol

Pada proses ini bertujuan untuk mengontrol hasil olahan air

limbah. Pada bak ini biasa menggunakan media ikan sebagai control

awal. Untuk mengetahui kandungan bahan kimia dalam air bisa melalui

pengujian air di laboratorium.


bab ii tinjauan pustaka a. tinjauan umum implementasirepository.ump.ac.id/3793/3/bab ii_desy...

Documents