9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. GURU

1. Pengertian Guru

Berikut ini adalah uraian mengenai pengertian guru yang di kutip dari

Peraturan Perundang-undangan dan dari pendapat ahli :

a. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.1

b. Menurut Ahli

Husnul Chotimah, Guru dalam pegertian sederhana adalah orang

yang memfasilitasi proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar

ke peserta didik.2

Berdasarkan dua pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan

bahwa guru adalah seseorang yang memberikan suatu fasilitas yang bersifat

mendidik untuk mendorong terbentuknya faktor-faktor tertentu melalui

bimbingan. Pendorongan motifasi melalui media-media pembelajaran dan

tidak mengekang suatu murid untuk hanya memfokuskan pada suatu titik

kajian sesuai dengan kemampuan, agar murid bisa menerjemahkan apa yang

pengajar inginkan dan dapat mengambil manfaat dari pembelajaran tersebut.

1Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 2Dodik Heru Setyawan,”Pengertian Guru”,(Online), http://zonain fosemua. Blogspot

.co.id / 2014/03/pengertian-guru-menurut-pakarpendidikan.html/diakses 12 februari 2017).

10

2. Syarat Guru

Supaya tercapai tujuan pendidikan, maka seorang guru harus memiliki

syarat-syarat pokok. Syarat pokok yang dimaksud adalah:

a. Syarat syakhiah (Memiliki kepribadian yang dapat diandalkan).

b. Syarat ilmiah (mengetahui, menghayati dan menyelami manusia yang di

hadapinya, sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa anak

didik menuju tujuan yang ditetapkan).3

3. Jenis Guru

Kelompok atau jenis guru secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga)

yaitu: Guru Non Formal, Guru Non PNS dan Guru PNS. Uraian nya sebagai

berikut:

a. Guru Non Formal

Selain guru yang mengajar di sekolah formal (TK, SD, SMP, SLB,

SMA dan SMK) ada juga guru yang mengajar di sekolah non formal.

Seperti di Taman Penitipan Anak (TPA), detail, maka sejak Agustus

2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (Ditjen

PAUDNI) saat ini berubah menjadi Dirjen PAUD dan PM, membuat

program pendataan PTK PAUD dan Pendidikan Masyarakat dengan

memberikan NPTK (Nomor Induk Pendidik dan Tenaga

Kependidikan).

Guru kategori ini sebagian besar belum mengalami kesejahteraan.

Nasib mereka masih perlu diperhatikan dan diperjuangkan Kelompok

3Muhamad Nurdin,”Kiat Menjadi Guru Profesional”, (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2008),

halaman 129.

11

Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD), tutor Keaksaraan dan Kursus, PKBM, TBM, TLD, FDI

dan sekolah keagamaan dan komunitas yang ada di masyarakat.

b. Guru PNS

Pengertian guru PNS adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang

dijamin oleh Pemerintah. Guru ini dibagi menjadi PNS, PNS Depag

(Departemen Agama/Kementerian Agama) dan PNS DPK (PNS Dinas

yang dipekerjakan pada sekolah swasta).

Berdasarkan data Kemendikbud pada BPSDMPK, jumlah guru

PNS di seluruh Indonesia mencapai 1.330.512 guru. Terdiri dari Guru

PNS (1.297.670 orang), PNS Depag (6.819 orang) dan PNS DPK

(26.023 orang). Guru PNS saat ini adalah kategori guru yang cukup

sejahtera dengan segala tunjangan dan jaminan hidup yang mereka

dapatkan dibandingkan dengan yang lain.

Selanjutnya adalah kategori guru Non PNS, kelompok ini memiliki

jenis dan sebutkan yang lebih banyak.Untuk Guru Non PNS memiliki

beberapa istilah atau pengelompokan lagi, kategori Non PNS memiliki

jenis dan jumlah yang lebih banyak dari setiap jenisnya. Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan mengkategorikan status Guru Non

Pegawai Negeri Sipil (NON PNS) adalah termasuk di dalamnya guru

yang berstatus Guru Bantu, Guru Honor Daerah (GHD), Guru Tetap

Yayasan (GTY) dan Guru Tidak Tetap (GTT). Nasib dan jaminan

kehidupan mereka masih sangat jauh dari sejahtera. Terkadang mereka

harus berjuang sendiri untuk kesejahteraan mereka. Nasib dan

12

keterjaminan masa depan mereka juga membutuhkan perhatian dan

tindakan yang tegas dari pemerintah. Guru Non PNS di antaranya

adalah:

1) Guru Bantu

Terhitung per 1 Januari 2016, Pemerintah akan memutus

perjanjian dengan Guru Bantu, dalam artian per Januari 2016 Guru

Bantu sudah dianggap tidak ada alias dihapus. Status guru bantu

berakhir pada 31 Desember 2015. Hal ini tertuang dalam Peraturan

menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 141 tahun 2014

tentang Penghentian Perjanjian Kerja Sama Guru Bantu.

Hingga saat ini guru bantu masih tersisa sebanyak 5.257

orang di seluruh Indonesia. Guru Bantu sendiri sudah ada sejak

tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu. Lalu bagaimana nasib

Guru bantu selanjutnya. Dengan penghapusan perjanjian Guru

bantu pada 1 Januari 2016 dengan otomatis honorarium Guru bantu

akan dihentikan mulai 2016.

Namun kita berharap seperti yang tertuang di dalam Pasal

2 ayat (1) Permendikbud 141 Tahun 2014 disebutkan agar

Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan peran guru bantu. Yaitu

untuk yang masih mengabdi di sekolah negeri dapat diangkat

menjadi PNS dan yang mengabdi di sekolah swasta dapat diangkat

menjadi Guru Tetap Yayasan (GTY). Honorium Guru

13

Bantusebelumnya diambil dari APBN (Permendiknas Nomor 7

tahun 2011).

2) Guru Honor Daerah (GHD)

Guru yang mengajar di sekolah negeri yang diangkat dan

mendapatkan SK rata-rata hanya dari Kepala Sekolah. Guru

Honorer Daerah (GHD) disebut juga sebagai Guru Honorer, Guru

Sukarelawan (Sukwan) dan Guru Wiyata Bhakti. Namun, beberapa

daerah GHD adalah Guru TKK (Tenaga Kerja Kontrak) yang

sudah mendapatkan gaji langsung dari Pemerintah Daerah. Sejak

tahun 2013 dan 2014 kemaren GHD yang mengabdi minimal per 1

Januari 2005 ke bawah telah banyak yang diangkat menjadi PNS.

Sisa GHD yang mencapai 107.614 orang tersebut kemungkinan

adalah guru yang didominasi pada pengabdian diatas tahun 2005.

GHD ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah.

Mengingat, honor dan gaji mereka yang sangat minim, karena

hanya dianggarkan dari dana BOS sebesar 15% dari alokasi BOS

tiap sekolah. GHD ini masih banyak yang digaji ala kadarnya

antara Rp. 150.000 - Rp. 600.000 per bulannya. Memang ada juga

daerah yang telah mengalokasikan dananya untuk menambah

kesejahteraan GHD.

3) Guru Tetap Yayasan (GTY)

Guru tetap yang mengabdi pada sekolah swasta. Pemberian

honor dan gaji sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah yang

bersangkutan. Namun, bagi yang sudah bersertifikat pendidik

14

sudah mendapatkan tambahan kesejahteraan dari Pemerintah

melalui Tunjangan Sertifikasi Guru (TPG). Beberapa diantaranya

juga mendapatkan tunjangan fungsional (tufung) bagi yang sudah

memiliki NUPTK dan Inpassing.

Saat ini jumlah GTY di seluruh Indonesia yang masuk

dalam binaan Kemendikbud sebanyak 504.155 guru. Di sebagian

daerah misalnya insentif untuk guru swasta atau GTY sudah

dianggarkan oleh Pemerintah Kota melalui APBD, sekalipun

jumlahnya masih tergolong minim. Umumnya, GTY tidak dapat

diangkat menjadi PNS, kecuali guru tersebut melamar lewat jalur

umum.

4) Guru Tidak Tetap (GTT)

Guru Tidak Tetap atau GTT merupakan guru yang

mengajar dan tersebar di sekolah negeri dan swasta. Umumnya

mereka bekerja tidak full time atau hanya paruh waktu saja,

berdasarkan jam pengajar yang ditentukan sesuai dengan perjanjian

kerja antara sekolah dengan guru. Bila guru honor daerah/TKK

umumnya sudah mendapatkan gaji tetap sesuai dengan perjanjian

kerja, lain halnya dengan GTT. Mereka kadang kala hanya

diberikan insentif sesuai dengan kemampuan sekolah atau yayasan

yang menaunginya. GTT ini di daerah biasa disebut juga sebagai

Guru Sukwan, Wiyata Bhakti dan Guru Honorer. Hingga saat ini

GTT di seluruh Indonesia masih cukup banyak mencapai 721.124

guru. Guru Tidak Tetap atau GTT juga salah satu guru yang

15

terganjal dalam proses pengangkatan PNS. Karena mereka selain

mengajar paruh waktu, juga banyak yang bekerja di sekolah

swasta. Khusus untuk GTT yang bekerja pada SMK mereka

mungkin tidak menjadi masalah besar, karena rata-rata perhitungan

gaji dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar per bulan.4

Penelitian ini akan di fokuskan pada pengawasan terhadap guru

baik guru PNS, maupun Non PNS.

4. Tugas Guru

a. Sebagai Fasilitator

Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta

didik, tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan

kemudahan belajar (facilitate of learning) kepada seluruh peserta didik,

agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, penuh

semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara

terbuka.5

b. Sebagai Motifator

Guru di di tuntut untuk membangkitkan nafsu belajar peserta didik.

Pembagkitan nafsu atau selera belajar ini sering juga di sebut motivasi

belajar. Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan

kualitas pembelajaran, karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-

sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi.6

4Milda,”Setatus”,(Online),(http://www.mildaini.com/2015/11/guru-beda-status-beda-

perla- kuan-beda.html/ diakses 18 Januari 2017). 5Dr.E.Mulyasa,”.Setandar Kompetensi dan Sertifikasi Guru”, (Bandung: Pt.Remaja

Rosdakarya,2009), halaman 53. 6Ibid,halaman 58.

16

c. Pelaksanaan proses belajar-mengajar

Pelaksanaan belajar-mengajar adalah pengalokasian dan

pengaturan sumber-sumber yang ada di sekolah untuk memungkinkan

proses belajar-mengajar itu dapat dilakukan guru dengan seefektif

mungkin.7

B. Hak dan Kewajiban Guru

Berikut adalah uraian mengenai hak dan kewajiban guru berdasarkan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

1. Kewajiban guru Pasal 20 yaitu:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

a. Merencanakan pembelajaran,melaksanakan proses pembelajaran yang

bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni.

c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis

kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang

keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode

etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

e. Memelihara dan memupukpersatuan dan kesatuan bangsa.

2. Hak Guru Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan

jaminan kesejahteraan sosial.

b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan

prestasi kerja.

7Prof. Soecipto,”Profesi keGuruan”,(Jakarta: Rineka Cipta,2009), halaman 159.

17

c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas

kekayaan intelektual.

d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.

e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran

untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.

f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut

menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik

sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan

perundang-undangan.

g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam

melaksanakan tugas.

h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.

i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan

pendidikan.

j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan

kualifikasi akademik dan kompetensi.

k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang

melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi,

tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang

terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip

penghargaan atas dasar prestasi.

(2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan

kerja bersama. Pasal 16

(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan

yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara

dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

18

(3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan

dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 17

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan

fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru

yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan

fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru

yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi

tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan

dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18

(1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara

dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah

khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah

sesuai dengan kewenangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 19

(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk

tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan

bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan

putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

19

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat

tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8

` Dalam pasal yang tercantum di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa

setelah Guru melakukan kewajiban maka sebaiknya Pemerintah segera

memberikan hak yang seharusnya diterima oleh Guru sesuai dengan perundang-

Undangan yang berlaku .

C. Mekanisme Pengawasan Hak dan Kewajiban Terhadap Guru Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

1. Pengertian pengawasan

Menurut George R. Tery pengertian pengawasan adalah pengawasan

sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksutnya

mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, meningkatkan tindakan-

tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang di

tetapkan. Dalam pengawasan juga memiliki fungsi dan dasar sistem yang

berlaku yang terdiri dari :

a. Fungsi pengawasan

a) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target

sesuai dengan indikator yang di tetapkan.

b) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan

c) Melakukan berbagai alternativ dalam masalah.

8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

20

b. Dasar – dasar pengawasan

a) Sistem pengawasan

Sistem koperatif adalah mempelajari laporan kemajuan

pekerjaan.

Sistem inspeksi adalah mengecek kebenaran dari

laporan.

Sistem investigasi adalah menitik beratkan pada

penyelidikan permasalahan secara mendalam.

b) Obyek pengawasan

Kuantitas dan kualitas program

Biaya program

Pelaksanaan

Hal-hal yang bersifat khusus

c) Standar operasi prosedur pengawasan.

Tahap penetapan stándar

Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Tahap pembandingan standart analisa penyimpangan.9

9Risky Pasoa ,” Pengawasan Menurut Para Ahli”,(Online),(Rizkypasoa.blogsport.co.id,

diakses 17 Juni 2017).

21

2. Peran pemerintah

Cara pemerintah supaya terwujudnya pendidikan yang baik dan maju adalah :

a. Menata profesionalisme guru Pengembangan sumber daya manusia saat

ini sedang digiatkan oleh berbagai pihak, baik lembaga-lembaga non

pemerintahan maupun masyarakat luas. Tentu, ketika membicarakan

SDM tidak bisa dipisahkan dari tenaga-tenaga yang menghasilkan SDM

itu sendiri yakni guru.10

b. Permasalahan profesionalisme guru Citra profesi guru masih tersisih

dibandingkan profesilain seperti dokter, insinyur, pegawai swasta. Karena

gaji guru paling rendah dibandingkan gaji profesilainnya. Permasalahan

rendah nya gaji guru dan berbagai persoalan yang membuntutinya

dipastikan berakibat pada lamban dan tidak profesionalnya kinerja guru.

Banyak saja guru yang pagi hari mengajar sore atau malam hari dilakukan

untuk kerja sampingan. Profesionalisme guru yang demikian akan

berdampak negative kepada suasana proses belajar mengajar yang tidak

kondusif. Padahal peran guru sangat berperan serta dalam mempersiapkan

sumber daya manusia (SDM) untuk masa depan Indonesia.11

c. Memperbaiki kualitas dan gaji guru Citra profesi guru haruslah diperbaiki,

guru harus mampu mengembangkan SDM karena guru sebagai seseorang

yang digugu dan ditiru, didengar dan dicontoh. Guru harus mempunyai

keleluasan untuk memberikan materi yang akan diberikan harus sesuai

dengan kemampuan peserta didik dan tuntutan masyarakat. Guru juga

hlm 14.

10 Eka Prihatin,”Guru Sebagai Fasilitator”, (Bandung : Pt Karsa Mandiri Persada, 2008),

22

harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan

hidup. Bukan proses pembelajaran yang mencekam. Agar mampu

menunjang penguasaan iptek perlu ditanamkan kebiasaan mencari dan

menggali informasi pada para peserta didik.12

Penataan system menejemen

guru yang paling substansial adalah berkaitan dengan pembinaan karir

guru dan perbaikan system imbalan atau kesejahteraan. Sebagai seorang

yang professional, guru dan tenaga kependidikan lainnya harus dijamin

kesejahteraan hidupnya dengan cara memperbaiki system imbalan dan

pengaturan pemenuhan kebutuhan lainnya sampai tingkat kecukupan yang

wajar. Dengan demikian diharapkan para guru dapat mengabdikan diri

secara penuh kepada pelayanan pendidikan.

d. Perbaikan fasilitas pendidikan Sarana fisik sekolah seperti yang kita

ketahui bersama banyak sekolah dasar khususnya dipelosok-pelosok yang

tidak terurus dan tidak tertata serta tidak memiliki sarana yang memadai.

Padahal sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu guna menghadapi

masa depan. Sekolah juga dipercaya sebagai dasar yang baik bagi

pengembangan manusia. Pemerintah memperhatikan fasilitas pendidikan

seperti rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang rusak dan pembangunan

gedung baru yang permanen. Begitu juga ruang belajar dibuat agar anak

didik bisa merasa nyaman dalam belajar.

e. Membangun siswa yang berkualitas Pemberdayaan peserta didik diarahkan

dalam rangka melahirkan siswa ideal yakni siswa yang kreatif, inovatif

dan mandiri. Beasiswa pendidikan ini hendaknya diprioritaskan kepada

12 Drs. H. Hamdan Mansyur,”Pendidikan Kewarga Negaraan”, (Jakatra : Gramedia

Pustaka Utama, 2001), hlm 36.

13“Peran Pemerintah”,(Online) (http://justclick-everlast.blogspot.co.id/2009/01/peran-

pemerintah-dalam-dunia-pendidikan.html/ diakses 20 Januari 2017.

23

para siswa ekonomi lemah (miskin) namun berpotensi dan cerdas.

Beasiswa pendidikan juga bermakna pemerataan dan perluasan

kesempatan belajar karena masih banyak resistensi sebagian masyarakat

untuk memasukkan anaknya pada lembaga-lembaga pendidikan dasar

karena alasan ekonomi, belum semua masyarakat mendapat layanan

pendidikan dasar secara optimal, khususnya di daerah terpencil, terisolir,

kumuh, dan kawasan konflik. Upaya pemerintah dalam memberdayakan

peserta didiknya, baik melalui perbaikan sarana fisik sekolah, peningkatan

mutu pembelajaran dan beasiswa. Peran serta pemerintah sangat besar

terhadap dunia pendidikan karena pemerintah sedang menginvestasikan

anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan inovatif

yang akan mampu membawa kemajuan bagi bangsanya kelak dikemudian

hari.13

3. Pengawasan Pemerintah

Dalam pengawasan Hak dan Kewajiban guru, peran pemerintah adalah

mengawasi permasalahan melalui survei, pendataan dan aduan yang masuk baik

melalui surat kabar maupun langsung di tujukan ke Dinas Pendidikan setelah

mendapat aduan maka pemerintah dapat mengatisipasinya. Respon pemerintah

terhadap sistem pengawasan tersebut mentukan perlindungan bagi guru yang

telah di atur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 bagian ke tujuh

mengenai perlindungan Pasal 39 di jelaskan sebagai berikut:

14Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen.

24

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan

satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam

pelaksanaan tugas.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan

hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan

kesehatan kerja.

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup

perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan

diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta

didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup

perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak

wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap

profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru

dalam melaksanakan tugas.

(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

14

Dalam pasal ini pemerintah merespon permasalahan guru yang terdapat di

indonesia bagi permasalahan mengenai hak dan kewajiban ataupun masalah lain

yang di terima guru