bab ii tinjauan pustaka 2.1. landasan teori dan peneliti
TRANSCRIPT
11
BAB II
Tinjauan Pustaka
2.1. Landasan Teori dan Peneliti Terdahulu
Dalam landasan teori ini dijabarkan teori–teori yang membantu penyusun
dalam analis hasil–hasil penelitian serta merupakan penjabaran teori dan
argumentasi yang disusun oleh penulis sebagai tuntunan dalam memecahkan
masalah penelitian.
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Tambunan (2009:40-41), pertumbuhan ekonomi yang
tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan
bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya
kebutuhan ekonomi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka
dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.
Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran,
pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan
kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan
penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam
pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (ceteris paribus), yang
selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi
dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan
kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan
output agregat (barang dan jasa) atau PDB (Produk Domestik Bruto) yang
terus menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi
adalah penambahan PDB, yang berarti peningkatan PN (Pendapatan
Nasional). (Tambunan, 2009:40-41)
12
2.1.2. Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian
Dalam dinamika pengelolaan sistem perekonomian, pemerintah
mengembang fungsi pokok ekonomi, yaitu menggunakan kebijakan fiskal
guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas jangka
panjang serta menjinakkan berbagai ekses negatif siklus usaha seperti
inflasi dan pengganguran. Sebuah organisasi atau rumah tangga,
pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai
kegiatan–kegiatannya. Pengeluaran tersebut bukan saja untuk
menjalankan roda pemerintahan sehari–hari, akan tetapi juga untuk
membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut
berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus menggerekkan dan
merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah harus merintis
dan menjalankan kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah harus
menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi yang masyarakat atau
kalangan swasta tidak tertarik untuk menjalankannya. Dalam kasus ini,
pemerintah memandang perlu untuk menangani sendiri berbagai kegiatan
ekonomi tertentu, yang menurut penilaiannya sebaiknya tidak dijalankan
oleh pihak swasta. (Mudrajat Kuncoro, 2004)
Menurut Mudrajat Kuncoro (2004), Di negara manapun, selalu ada
campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada
pemerintah yang dalam percaturan perekonomian negerinya berperan
semata-mata hanya sebagai wasit atau polisi, yang hanya berfungsi
membuat undang – undang dan peraturan, untuk kemudian menjadi
pelerai jika timbul masalah atau penyelamat bila terjadi kepanikan.
Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian jelas beralasan, mustahil
untuk dicegah. Tidak ada perekonomian pun, termasuk di negara kapitalis
atau negara maju, bebas dari intervensi pemerintahnya. Yang ada ialah
perbedaan kadarnya. Di beberapa negara pemerintahnya terlibat erat
13
dalam perekonomian, sementara di negara – negara lain campur tangan
pemerintah pemerintah dalam perekonomiannya relatif lebih terbatas.
Menurut Mudrajat Kuncoro (2004), dalam perekonomian modern,
peranan pemerintah dapat dipilih dan ditelaah menjadi empat macam
kelompok peran, yaitu :
1. Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan
sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan
mendukung efisiensi produksi.
2. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan
sumber daya kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil dan
wajar.
3. Peran stabilisatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara
stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam
keadaan diequlibirium.
4. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan
proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang
dan maju.
2.1.3. Pembangunan Ekonomi Daerah
Konsep dasar pembangunan daerah adalah proses pengarahan dan
pengendalian dalam upaya pemanfaatan sumberdaya daerah berdasarkan
kebutuhan dan kemampuan melalui kebijkan dan strategis terpadu secara
internal dan eksternal. Proses pengarahan yaitu mengidentifikasi potensi
dan merencanakan pemanfaatannya berdasarkan analisis kelayakan teknis,
ekonomis dan sosial. Prose pengarahan yaitu menggerakkan lembaga –
lembaga yang terlibat dalam upaya pemanfaatan sumberdaya melalui
aliansi strategis strategic alliance, kerjasama cooperative dan kemitraan
partnership. Proses pengendalian yaitu memantau dan mengevaluasi
14
untuk menber umpan balik bagi penyempurnaan. (Mudrajad Kuncoro,
2004)
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana
Pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada
dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor
swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dengan merangsang
perkembangan kegiatan ekonomi. Tolak ukur keberhasilan pembangunan
dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin
kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk (Mudrajat Kuncoro,
2004).
2.1.4. Kontribusi Sektor Infrastruktur Terhadap PDB (Produk Domestik
Bruto)
Menurut Robinson Tarigan (2004), pembangunan infranstruktur
merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan
keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Perannya sebagai penggerak
sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya
sektor–sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan
menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi
sebagai input untuk konsumsi. Di samping itu, selain berperan sebagai
pendorong berkembangnya sektor–sektor perekonomian, sektor
infrastruktur memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB,
walaupun jika dibandingkan dengan sektor pertanian, industri tanpa
migas, dan perdagangan, hotel, dan restoran.
Khusus subsektor telekomunikasi, sub sektor ini tidak mengalami
penurunan output saat indonesia mengalami krisis bahkan menunjukkan
nilai yang terus meningkat. Contohnya adalah bermunculnya televisi dan
operator telepon swasta yang meramaikan pertelekomunikasian di
indonesia setelah pemerintah melakukan deregulasi terhadap peran
15
sentralnya atas subsektor telekomunikasi. Iklim inilah yang direspon oleh
pihak swasta untuk berinvestasi di subsektor ini. Berdasarkan peran dan
fungsinya seperti yang telah diungkapkan di atas (sebagai pendorong
berkembangnya sektor – sektor terkait sebagai multipier dan pada
akhirnya akan menciptakan lapangan usaha barau dan memberikan output
hasil produksi sebagai input untuk konsumsi dan mampu memberikan
kontribusi terhadap PDB), maka dapat disimpulkan bahwa sektor
infranstruktur merupakan fundamental perekonomian di Indonesia. Oleh
karena itu, perlu kiranya dapat dikembangkan peran infrastruktur untuk
pembangunan Indonesia (Robinson Tarigan, 2004).
2.1.5. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan
masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu
kenaikan seluruh nilai tambah added value yang terjadi. Pendapatan
wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor – faktor produksi yang
beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi),
yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah
tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai
tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi
transfer – payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar
wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Rahardjo
Adisasmita, 2005).
2.1.6. Teori Lokasi dan Aglomerasi
Masalah lokasi dari setiap kegiatan pembangunan baik secara
nasional maupun wilayah harus dipertimbangkan dan dipilih dengan tepat
agar kegiatan tersebut dapat berlangsung secara produktif dan efisien.
Teori lokasi sebenarnya sudah lama diintroduksikan oleh ahli-ahli
ekonomi, dimana pada waktu itu implikasi secara teoritis menunjukkan
16
bahwa faktor tata ruang space dan faktor jarak distance dampak sekunder
atau implisit dibandingkan dengan unsur waktu time dalam analisis
ekonomi. Perhatian terhadap teori lokasi telah menjadi semakin besar
terutama sekitar tujuh dasa warsa yang lalu bertepatan waktu pada
perencanaan tata ruang, dimana dimensi geografis dan lansekap ekonomi
economic landscape dimasukkan sebagai variabel tambahan yang penting
dalam kerangka teori pembangunan (Rahardjo Adisasmita, 2005).
2.1.7. Teori Tempat Sentral
Teori tempat sentral menjelaskan pola geografis dan struktur
herarkis pusat-pusat kota atau wilayah-wilayah modal, tetapi tidak
menjelaskan bagaimana pola geografis tersebut terjadi secara gradual dan
bagaimana pola tersebut mengalami perubahan-perubahan pada masa
depan, atau dapat dikatakan tidak menjelaskan gejala-gejala
pembangunan. Teori tempat sentral bersifat positif karena berusaha
menjelaskan pola aktual arus pelayanan jasa, dan sebagian lagi bersifat
normatif karena berusaha menentukan pola optimal distribusi tempat-
tempat sentral (Rahardjo Adisasmita, 2005).
2.1.8. Aktivitas Transportasi
Menurut Salim (6 : 2008) transportasi sebagai dasar untuk
pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan
industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanaya
spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan
budaya, adat – istiadat suatu bangasa atau daerah.
Transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan,
masyarakat pembangunan ekonomi, dan sosial politik suatu negara.
Pengangkutan merupakan sarana dan prasarana bagi pembangunan
17
ekonomi Negara yang bisa mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi
(rate of growth).
Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup
serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak
dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan usaha pengembangan
ekonomi suatu negara. Salim (1 : 2008).
Pengertian Transportasi
Menurut Kementerian Pekerjaan Umum
1. Jalan tol adalah jalan Umum yang kepada para pemakaianya
dikenakan kewajiban membayar tol.
2. Jembatan adalah bangunan untuk menghubungkan jalan-jalan inspeksi
diseberang saluran irigasi/pembuang atau untuk menghubungkan jalan
inspeksi dengan jalan umum atau untuk penyebrangan lalu lintas
(Kendaraan, manussia dan hewan).
Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia
dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan
gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat
tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri (Nasution, 2004:15).
Dalam hubungan ini terlihat bahwa unsur-unsur pengangkutan meliputi 5
(lima) hal :
1. Ada muatan yang diangkut,
2. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutnya,
3. Ada jalanan yang dapat dilalui,
4. Ada terminal asal dan terminaltujuan,
5. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang
menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.
18
Hubungan antara pembangunan ekonomi dengan jasa transportasi
sangat erat dan saling tergantung satu sama lain. Sebagaimana dikatakan
oleh Kamaluddin (1987) untuk membangun perekonomian perlu didukung
dengan perbaikan transportasi. Perbaikan dalam transportasi pada
umumnya berarti pengurangan ongkos perpindahan orang dan barang
dengan kecepatan yang lebih besar dan perbaikan dalam kualitas/sifat.
Selain itu, menurut Kamaluddin (2002), penyediaan transportasi akan
mempengaruhi :
1. Tersedianya barang-barang. Dengan tersedianya transportasi
memungkinkan tersedianya barang-barang bagi masyarakat yang
didatangkan atau berasal dari wilayah lain dimana barang tersebut
dihasilkan dengan biaya yang murah.
2. Stabilitas dan penyamarataan harga. Tersedianya sarana transportasi
dengan ongkos yang lebih murah akan memudahkan aliran barang ke
daerah yang produksinya sangat kekurangan.
3. Menaikkan nilai tambah. Daerah pertanian yang jauh dari pasar dan
ongkos transportasi yang mahal, dengan bantuan transportasi yang
baik dan murah, daerah tersebut dapat menghasilkan produksi
pertanian yang menguntungkan dengan perhitungan ongkos
transportasi yang menguntungkan. Dengan demikian nilai tambah
daerah yang terpencil dan jauh akan naik.
4. Meredusir harga. Transportasi yang mudah dan murah akan
menurunkan harga barang, karena turunnya ongkos produksi atau
biaya pengadaan barang-barang tersebut akibat penurunan ongkos
transportasi. Ini memungkinkan pula lebih banyak penjual yang dapat
masuk ke dalam pasar.
5. Menimbulkan urbanisasi. Transportasi yang mudah akan mendorong
timbulnya industri dan perdagangan. Kesemuannya itu cenderung
dilaksanankan di pusat kota, dengan demikian akan mengakibatkan
19
pertumbuhan kota serta urbanisasi penduduk, yaitu arus perpindahan
ke kota industri dan perdagangan.
2.1.9. Daya Tarik Pariwisata
Pengertian pariwisata nenurut Undang-Undang Nomor 9 tahun
1990 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk
pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di
bidang tersebut. Menurut Cooper dalam Heriawan (2004), pariwisata
adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan
atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai
tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk
bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang
dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat
tinggal semula. Hal tersebut memiliki dua elemen yang penting, yaitu:
perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan
berbagai aktivitas wisatanya.
Heriawan (2004) mengomentari uraian tersebut memiliki
pengertian bahwa tidak semua orang yang melakukan perjalanan dari
suatu tempat (tempat asal) ke tempat lain termasuk kegiatan wisata.
Perjalanan rutin seseorang ke tempat bekerja walaupun mungkin cukup
jauh dari segi jarak tentu bukan termasuk kategori wisatawan. Dengan
kata lain, kegiatan pariwisata adalah kegiatan bersenang-senang (leisure)
yang mengeluarkan uang atau melakukan tindakan konsumtif.
Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks,
yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek
yang penting, aspek tersebut diantaranya yaitu aspek sosiologis, aspek
psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis dan aspek-aspek yang lainnya.
Diantara sekian banyak aspek tersebut, aspek yang mendapat perhatian
20
yang paling besar dan hampir merupakan satu-satunya aspek yang
dianggap sangat penting adalah aspek ekonomisnya.
Pengembangan di dalam sektor pariwisata akan berhasil dengan
baik, apabila masyarakat luas dapat lebih berperan atau ikut serta secara
aktif. Agar masyarakat luas dapat lebih dapat berperan serta dalam
pembangunan kepariwisataan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman
tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan
keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu,
masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang
diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut.
Pembangunan di sektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan
cara mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber serta potensi
kepariwisataan nasional maupun daerah agar dapat menjadi kegiatan
ekonomi yang dapat diandalkan dalam rangka memperbesar penerimaan
devisa atau pendapatan asli daerah, memperluas dan memeratakan
kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat
setempat.
Menurut Hutabarat (1992), peranan pariwisata saat ini antara lain
adalah: pertama, peranan ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara;
kedua, peranan sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan
yang terakhir adalah peranan kebudayaan yaitu, memperkenalkan
kebudayaan dan kesenian. Ketiga point tesebut dapat dijelaskan, yaitu
sebagai berikut :
A. Peran Ekonomi
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah.
Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari
pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama
perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan
21
minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Selain itu juga,
mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan
sektor lain. Salah satu ciri khas pariwisata, adalah sifatnya yang
tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya.
Dengan demikian, berkembangnya kepariwisataan akan mendorong
peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lain.
Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan
peluang usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena
adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan
wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat
tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, homestay, restoran,
warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan
memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan
sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang
kehidupan rumah tangganya
B. Peran Sosial
Semakin luasnya lapangan kerja. Sarana dan prasarana seperti
hotel, restoran dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang
”padat karya”. Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh
dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang
berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Di
Indonesia penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung dan
menonjol adalah bidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata,
instansi pariwisata pemerintah yang memerlukan tenaga terampil.
Pariwisata juga menciptakan tenaga di bidang yang tidak langsung
berhubungan, seperti bidang konstruksi dan jalan.
22
2.1.10. Peranan Penduduk
Menurut Jhingan (2010) dalam teori ekonomi pembangunan,
dikemukakan ada enam karakteristik pertumbuhan ekonomi, yaitu :
1. Terdapatnya laju kenaikan produksi perkapita yang tinggi untuk
mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang cepat.
2. Semakin meningkatnya laju produksi perkapita terutama akibat
adanya perbaikan teknologi dan kualitas input yang digunakan.
3. Adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor
industri dan jasa.
4. Meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke
daerah perkotaan (urbanisasi).
5. Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya ekspansi negara maju
dan adanya kekuatan hubungan internasional.
6. Meningkatnya arus barang dan modal dalam perdagangan
internasional.
Menurut Arsyad (1999) pembangunan ekonomi adalah suatu
proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara
meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini menyimpulkan bahwa
pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting, yaitu : a) Suatu
proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, b) Usaha
untuk menaikkan pendapatan per kapita, dan c) Kenaikan pendapatan
per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
Krisnamurthi (1995) pembangunan ekonomi yang berhasil harus
memiliki empat dimensi pokok, yaitu pertumbuhan ekonomi,
pengurangan kemiskinan, perubahan atau transformasi struktur ekonomi
dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Sedangkan menurut
Jhingan (2010) pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai semata-mata
dengan menyingkirkan hambatan yang menghalangi kemajuan ekonomi.
23
Syarat utama bagi pembangunan ekonomi ialah proses pertumbuhannya
harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri.
Analisis pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu
proses yang saling berkaitan dan berhubungan serta saling
mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pertumbuhan
ekonomi (Sukirno, 2000).
2.1.11. Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
Perdagangan
Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui
kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan
perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam
meningkatkan produksi dan memeratakan pendapatan serta memperkuat
daya saing Produk Dalam Negeri.
Peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan
pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum
memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan
nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih
memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat
yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah
sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun
2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah), dalam Bab I
(Ketentuan Umum), pasal 1 dari Undang-undang (UU) tersebut,
dinyatakan bahwa Usaha Mikro (UMI) adalah usaha produktif milik
orang perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi
kriteria UMI sebagai mana diatur dalam UU tersebut. Usaha Kecil (UK)
adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
24
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UM atau
Usaha Besar (UB) yang memenuhi kriteria UK sebagaimana dimaksud
dalam UU tersebut. Usaha menengah (UM) merupakan usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari UMI, UK atau UB yang
memenuhi kriteria UM sebagaimana yang dimaksud UU tersebut.
Menurut Tambunan (2009: 51) sektor UMKM meliputi berbagai
sektor bisnis, seperti (a) Pertanian, (b) Pertambangan dan penggalian, (c)
Industri manufaktur, (d) Listrik, gas dan air bersih, (e) Bangunan, (f)
Perdagangan, hotel dan restoran, (g) Transportasi dan Telekomunikasi,
(h) Keuangan, penyewaan dan jasa, (i) serta jasa-jasa lainnya. Sektor
industri terbagi lagi menjadi beberapa bagian yakni makanan, minuman,
dan tembakau, tekstil, pakaian jadi kulit dan alas kaki, kayu dan produk-
produk kayu, kertas percetakan dan publikasi, serta kimia (termasuk
pupuk). Adapula produk-produk dari karet, semen dan produk-produk
mineral non logam, produk-produk dari besi dan baja, alat-alat
transportasi, mesin dan peralatannya, serta olahan lainnya.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2014 tentang perdagangan, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang
terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan
melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas
Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
25
Pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 juga dijelaskan,
peraturan perundang-undangan tentang perdagangan dibuat dengan
tujuan :
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. Meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan
pekerjaan;
d. Menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan
pokok dan Barang penting;
e. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
f. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha
mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;
g. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
h. Meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor
nasional;
i. Meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
j. Meningkatkan pelindungan konsumen;
k. Meningkatkan penggunaan SNI;
l. Meningkatkan pelindungan sumber daya alam; dan m. meningkatkan
pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.
Pertumbuhan penting dalam kajian pengembangan regional
(Dawkins, 2003) dan pertumbuhan regional atau kawasan merupakan
bahagian dari pertumbuhan suatu negara. Dalam teori ekonomi, satu dari
berbagai faktor penentu pertumbuhan adalah perdagangan antar wilayah.
Dalam suatu wilayah, ada penduduk atau kegiatan yang
terkonsentrasi pada suatu tempat,yang disebut dengan berbagai istilah
seperti: kota, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan,
simpul distribusi, pusat permukiman, atau daerah modal. Sebaliknya,
26
daerah di luarpusat konsentrasi dinamakan: daerah pedalaman, wilayah
belakang (hinterland), daerah pertanian, atau daerah pedesaan (Tarigan,
2004).
Keuntungan bertempat di daerah terkonsentrasi adalah
terciptanya skala ekonomis economiesof scale dan economies of
agglomeration / economies of localization. Dikatakan economies of
scale, karena dalam berproduksi sudah berdasarkan spesialisasi,
sehingga produksi menjadi lebih besar dan biaya per unitnya menjadi
lebih efisien. Economies of agglomeration adalah keuntungan karena
ditempat tersebut terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat
digunakan untuk memperlancar kegiatan perusahaan, seperti: jasa
perbankan, asuransi, perbengkelan, perusahaan listrik, perusahaan air
bersih, tempat-tempat pelatihan keterampilan, media untuk
mengiklankan produk, dan lain sebagainya.