BAB II

KONSEP HAK CIPTA ATAS LAGU BERDASARKAN

UNDANG-raUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG

HAK CIPTA

A. HAK CIPTA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL

1. PENGERTIAN HAK CIPTA

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual

(Intellectual Property Rights) yang diadopsi dari konsep hukum barat yang

meliputi hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia.1 Secara harfiah hak adalah

kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang)

atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau kekuasaan untuk menuntut sesuatu2,

konsep “kekayaan” dalam pengertian HKI merujuk pada kepemilikan atas suatu

benda (property) dan intelektual adalah segala sesuatu yang terkait akal budi.

Akal budi merupakan sesuatu yang tidak nyata, tidak kasat mata atau tidak

berwujud. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas suatu benda yang dimiliki

karena ia menggunakan akal budinya. Atau dengan kata lain, Hak Kekayaam

Intelektual adalah hak milik atas suatu benda tidak berwujud yang diperoleh

karena proses penggunaan akal budi. Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan

hak kebendaan, yaitu suatu hak yang bersifat mutlak atas suatu benda dimana hak

tersebut memberikan kekuasaan penuh dan langsung atas suatu benda dan dapat

1 R. Diah Imaningrum Susanti, Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis, Malang: Setara Press, 2017,

hlm 1. 2 https://kbbi.web.id/hak diakses pada 29 Mei 2018 pukul 22.00 WIB.

dipertahankan terhadap siapapun.3 Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan

yang sempurna disebut hak milik. Hak milik merupakan hak untuk menikmati

suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara

bebas sepenuhnya.4 Pemilik HKI sebagai pemilik benda immaterial dapat

melaksakan sendiri haknya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk

melaksanakan hak miliknya tersebut. Hak Cipta sebagai bagian dari HKI,

sehingga segala norma didalam HKI melekat pada Hak Cipta.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta pengertian hak cipta adalah “hak

eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak cipta

bersifat eksklusif, Eksklusif berarti khusus dan unik.5 Khusus yang dimaksudkan

adalah hanya pencipta yang memiliki hak atas ciptaan dan penggunaan ciptaan

tersebut menjadi kewenangan pencipta seluruhnya. Serta unik, yaitu dilihat dari

sifat lahirnya perlindungan hak cipta, yaitu khas dan pribadi. Sifat khas dalam

perlindungan hak cipta merujuk kepada perwujudan karya yang spesifik, yaitu

suatu karya cipta harus perceivable.6 Tidak harus diwujudkan dalam physical

form atau tangible form. Sedangkan sifat pribadi yang dimaksud adalah benar-

benar ciptaan pencipta7, atau dengan kata lain terdapat keterkaitan antara pencipta

dan ciptaan. Keterkaitan yang dimaksud adalah adanya pelaksanakan kegiatan

3 Sri Soedewi, Hukum Perdata – Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm 24 sebagaimana

dikutip oleh Rahmi Jened, Op Cit., hlm 9 4 Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

5 R. Diah Imaningrum Susanti, Op Cit., hlm 59

6 Carl-Bernd Kaehlig, Indonesian Copyright Law (Including Licencing and Registration

Requirements), Jakarta: Tatanusa, 2011, hlm. 44 7 Indirani Wauran-Wicaksono, Op Cit., hlm 52.

sehingga menghasilkan karya cipta. Hak cipta lahir secara otomatis setelah ciptaan

diwujudkan secara nyata.8 Tidak semua orang dapat menjadi pencipta, hanya

seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi yang dapat berkreasi untuk

menghasilkan karya cipta. Hak cipta semula terkandung di alam pikiran, di alam

ide, dan untuk dapat dilindungi harus ada wujud yang nyata dari alam ide tersebut.

Wujud nyata dari hasil pemikiran manusia inilah yang disebut Ciptaan.

Menurut WIPO (World Intellectual Property Organization). “copyright is

legal from describing right given to creator for their literary and artistic works.”

Artinya, hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang

diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan

sastra.9 Hak cipta merupakan hak kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang

berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan

sastra.

Perlindungan hak cipta terbagi atas perlindungan terhadap hak cipta itu

sendiri dan perlindungan terhadap hak terkait hak cipta. Keduanya merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang melekat pada suatu ciptaan. Kesatuan

hak dalam suatu ciptaan ini disebut bundle of rights. Di dalam proses menciptakan

suatu karya seringkali pencipta melibatkan banyak pihak agar karyanya dapat

dinikmati oleh masyarakat serta menimbulkan manfaat ekonomi. Pencipta beserta

para pihak tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

memiliki hak eksklusif atas ciptaan. Pencipta dan pihak terkait hak cipta memiliki

hubungan hukum terhadap ciptaan. Pencipta dan pihak terkait sebagai subjek

8 Ibid., hlm 55.

9 Harris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta,

Paten, Merek, dan Seluk-beluknya), Jakarta: Erlangga Group, 2008, hlm 14.

perlindungan hak cipta dan ciptaan merupakan objek perlindungan hak cipta.

untuk penjelasan mengenai subjek dan objek hak cipta akan dijelaskan pada sub-

bab selanjutnya.

1. SUBJEK DAN OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA

a. Subjek Hak Cipta

Subjek dalam Hak cipta terdiri atas Pencipta dan Pemegang hak cipta.

Pencipta secara otomatis menjadi pemegang hak cipta, akan tetapi pemegang hak

cipta belum tentu sebagai pencipta.10

Pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan

lembaga penyiaran juga merupakan subjek yang berkaitan dengan hak terkait hak

cipta, Penjelasan mengenai subjek perlindungan hak cipta akan diuraikan sebagai

berikut:

i. Pencipta

Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta menyatakan “pencipta adalah seseorang

atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Selanjutnya di dalam Pasal 31 UU Hak Cipta menjelaskan, kecuali

terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang

namanya:

a) disebut dalam ciptaan;

b) dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;

c) disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau tercantum dalam

daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

10

Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan DImensi Hukumnya

di Indonesia), Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm 114.

Klausula ‘kecuali terbukti sebaliknya’ dalam Pasal 31 tersebut berarti

apabila dikemudian hari ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dia

adalah pencipta sebenarnya, maka anggapan hukum sebagai pencipta akan

gugur.11

Gugurnya anggapan hukum sebagai pencipta tersebut ditentukan

melalui litigasi (putusan pengadilan niaga) maupun non-litigasi (arbitrase,

alternatif penyelesaian sengketa yang lain) serta ditentukan pula siapa yang

sesungguhnya telah mencipta dan karenanya berhak disebut sebagai pencipta

yang memiliki hak cipta atas ciptaan.

Selain yang tersebut diatas, apabila seseorang berceramah tidak

menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta

ceramah tersebut, maka orang itu dianggap sebagai penciptanya kecuali

terbukti sebaliknya (Pasal 32 UU Hak Cipta)

Apabila ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan

oleh dua orang atau lebih, yang dianggap pencipta adalah orang yang

memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Namun apabila

orang tersebut tidak ada, yang menjadi pencipta adalah orang yang

menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas

bagian ciptaannya (Pasal 33 UU Hak Cipta). Hal ini memungkinkan adanya

kepemilikan bersama (joint ownership), yaitu ciptaan yang dihasilkan oleh

kerja sama dari dua orang atau lebih pencipta secara tidak terpisahkan.12

Dengan demikian mereka dianggap sebagai pencipta secara bersama-sama

11

Rahmi Jened, Op Cit., hlm 116. 12

Loc Cit.

(joint author).13

Sehingga bundle of right atas ciptaan dinikmati secara

bersama-sama.

Apabila suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan

dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang

merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan. (Pasal 34 UU

Hak Cipta). Perancang adalah pencipta jika rancangan dikerjakan secara

detail menurut desain yang ditentukan, tidak sekadar gagasan atau ide saja.14

Maka dimungkinkan bahwa suatu ciptaan yang sudah dirancang diwujudkan

serta dikerjakan oleh orang lain. Dalam menghasilkan ciptaan, tidak harus

dihasilkan dengan tangannya sendiri, namun dapat melalui tangan orang lain

sepanjang orang lain tersebut bekerja dibawah pimpinan dan pengawasan

orang yang merancang.15

Tindakan demikian tetap dianggap sebagai

penuangan kreativitas yang bersifat khas dan pribadi dari perancang ciptaan,

dan pihak yang mengerjakan hanyalah sarana saja untuk mewujudkan

kreativitas si pencipta.16

Apabila ciptaan dibuat dalam hubungan kerja (hubungan kerja di

lembaga swasta, bukan instansi pemerintah) atau berdasarkan pesanan, yang

menjadi pencipta ialah pihak yang membuat ciptaan. (Pasal 36 UU Hak

Cipta)

UU Hak Cipta memberikan peluang kepada badan hukum untuk menjadi

Pencipta. Yaitu apabila ciptaan dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas,

yang menjadi pencipta ialah instansi pemerintah. Kecuali di perjanjikan lain

13

Loc Cit. 14

Ibid, hlm 117. 15

Indirani Wauran, Op Cit., hlm 67 16

Loc Cit.

antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta untuk

mendapat royalty jika ciptaan tersebut digunakan secara komersial (Pasal 35

UU Hak Cipta). serta apabila badan hukum melakukan pengumuman,

pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang berasal dari badan hukum

tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, maka yang

dianggap sebagai pencipta ialah badan hukum tersebut, kecuali dapat

dibuktikan sebaliknya (Pasal 37 UU Hak Cipta).

ii. Pemegang Hak Cipta

UU Hak Cipta Pasal 1 angka 4 menjelaskan, pemegang hak cipta

dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pencipta sebagai pemilik hak cipta;

2. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta; atau

3. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima

hak tersebut secara sah.

Pemegang Hak Cipta menurut UU Hak Cipta adalah:

a. Pelaku Pertunjukkan

Pelaku pertunjukkan adalah seorang atau beberapa orang yang

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan

mempertunjukkan suatu Ciptaan.17

b. Produser Fonogram

Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama

kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan

17

Pasal 1 angka 6 UU Hak Cipta.

perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan

maupun perekaman suara atau bunyi lain.18

c. Lembaga penyiaran

Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga

Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran

komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam

melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.19

Sehingga dapat diketahui bahwa subjek perlindungan hak cipta tidak hanya

untuk orang per-seorangan saja, badan hukum pun dimungkinkan untuk menjadi

pencipta. Perlindungan hak cipta juga tidak terbatas hanya untuk pencipta saja,

namun juga untuk pihak lain yang oleh pencipta diberikan sebagian hak ciptanya

secara sah menurut hukum dan untuk pihak yang menerima lebih lanjut atas hak

dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Kesemua pihak tersebut

memiliki hak atas ciptaan.

b. Objek Hak Cipta

Objek hak cipta adalah ciptaan. Menurut Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta,

ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan

sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan,

keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dari

pengertian tersebut dapat dipahami bahwa lahirnya hak cipta adalah pada saat

ciptaan diekspresikan dalam bentuk nyata. Tidak perlu adanya pendaftaran untuk

melahirkan hak cipta, karena pada dasarnya pendaftaran hak cipta hanya bersifat

18

Pasal 1 angka 7 UU Hak Cipta 19

Pasal 1 angka 8 UU Hak Cipta

deklaratif saja, artinya hanya untuk mendeklarasikan atau mengumumkan bahwa

yang namanya tertulis dalam surat pencatatan hak cipta adalah benar pencipta dari

suatu karya tertentu.20

Bentuk pengekspresian dalam bentuk nyata suatu ciptaan

adalah ciptaan tersebut dapat dilihat, diproduksi kembali atau dikomunikasikan

dengan cara lain.

Terdapat 3 (tiga) kriteria agar ciptaan dilindungi oleh Hak cipta. Ketiga

kriteria tersebut disebut Standard Of Copyright Ability, yaitu originality (asli),

creativity (kreativitas), dan fixation (perwujudan).21

Konsep Originality

merupakan unsur essensial agar suatu karya dapat diberikan perlindungan hak

cipta. Persyaratan keaslian merupakan akibat langsung dari persyaratan asal

ciptaan (authorship). Ciptaan harus benar dari eksistensi pencipta. Yang

dilindungi oleh hak cipta adalah hak milik pribadi, bukan hak milik umum.

Konsep keaslian atau orisinalitas adalah perwujudan dari gagasan atau ide yang

benar-benar dari diri dan pikiran pencipta sendiri. Keaslian tidak mensyaratkan

bahwa suatu karya tersebut harus baru. Walaupun terdapat kemiripan dengan

karya cipta sebelumnya, kemiripan yang demiikian tetap dilindungi asalkan

berasal dari kreatif mandiri pencipta. Konsep Creativity berarti ciptaan tersebut

merupakan produk kreativitas intelektual pribadi pencipta. Ciptaan dibentuk

dengan cipta, karsa, dan rasa sebagai bentuk intelektualitas pencipta. Dan konsep

fixation, yaitu karya cipta diwujukan dalam media ekspresi yang berwujud.

konsep fixation merupakan material form yang merujuk pada suatu ciptaan

sebagai tujuan perlindungan hak cipta. Hak cipta melindungi ekspresi dalam

20

Indirani Wauran, Op Cit., hlm 55 21

Earl W. Kinter dan Jack Lahr, An Intellectual Property Law Primer, New York: Clark Boardman,

1983, hlm 346-349, sebagaimana dikutip oleh Rahmi Jened, Perlindungan Hak Cipta Pasca

Persetujuan TRIPs, Yurisdika Press Fakultas Hukum Unair, 2001, hlm 27

bentuk material, bukan ide atau informasinya.22

Didalam Civil Law System,

fixation tidak wajib dalam perlindungan Hak Cipta.

Article 2 Konvensi Berne menyebutkan ciptaan yang dilindungi meliputi:

“1.Literary and artistic work; 2.Possible requirement of fixation; 3.Derivative works;

4.Official text; 5.Collection; 6.Obligation to protect; 7.Works of applied art and

industrial design; 8.News23”. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Berne melalui

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan

Berne Convention for the Protection of Literay and Artistic Work sehingga

pengaturan perihal hak cipta dalam Konvensi Bern di berlakukan pula di Indonesia.

Pasal 40 UU Hak Cipta, menyebutkan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi yaitu:24

1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas:

a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua

hasil karya tulis lainnya;

b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.

c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan;

d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

e) Drama. Drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan

pantomim;

f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

g) Karya seni terapan;

h) Karya arsitektur;

i) Peta;

j) Karya seni batik atau seni seni motif lain;

k) Karya fotografi;

l) Potret;

m) Karya sinematografi;

n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi

(dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli);

o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi

ekspresi budaya tradisional;

22

Ibid., hlm 84. 23

Bernee Convention for the Protection of Literary and Artistic Works,

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698, diakses pada 2 Agustus 2018 pukul 19.44 24

Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta

p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca

dengan program komputer maupun media lainnya;

q) Kompilasi, ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut

merupakan karya yang asli;

r) Permainan video; dan

s) Program Komputer.

2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi

sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas

ciptaan asli.

3) Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan

pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang

memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Namun demikian, tidak semua hasil karya merupakan objek hak cipta.

Terdapat hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta, meliputi:25

1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

2) Setiap ide, prosedur, system, metode, konsep, prinsip, temuan atau data

walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau

digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan

3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan

masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukan untuk kebutuhan

fungsional.

Objek perlindungan hak cipta adalah ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni

dan sastra yang telah diekspresikan dalam bentuk nyata. Frasa “diekspresikan”

memiliki arti dapat dikomunikasikan dengan cara lain, yaitu dapat dilihat atau di

dengar. Ide yang belum dituangkan dalam bentuk nyata tidak mendapatkan

perindungan hak cipta.

2. LAGU DAN/ATAU MUSIK SEBAGAI KARYA CIPTA

YANG DILINDUNGI

Didalam kehidupan bermasyarakat, lagu dan/atau musik merupakan sarana

komunikasi, pengungkapan gagasan, maupun pengungkapan atas suatu perasaan

25

Pasal 41 UU Hak Cipta

tertentu.26

Lagu dan/atau musik juga dapat menjadi suatu identitas atas

perseorangan atau kelompok. Lagu dan/atau musik pun juga dapat menjadi suatu

karya budaya yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa kehidupan bersama,

yang kemudian dianut oleh masyarakat.27

Serta lagu juga dapat memiliki nilai

ekonomi yang dapat bermanfaat bagi yang bersangkutan. Sehingga lagu dan/atau

musik patut dilindungi oleh hak cipta

Lagu dan/atau musik merupakan kesenian yang berkaitan dengan kombinasi

suara yang dihubungkan dengan keindahan serta ekspresi pikiran dan perasaan.28

Secara etimologi, lagu dan musik memiliki perbedaan arti. Lagu merupakan syair

yang dilafalkan sesuai nada, ritme, irama, dan melodi tertentu hingga membentuk

harmoni.29

Pengertian ini pun sejalan dengan Cambridge Dictionary, “song is a

short poem or other set of words set to music or meant to be sung.”30

Sedangkan

musik merupakan suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung

harmoni terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat

menghasilkan irama.31

Walaupun secara etimologi lagu dan musik berbeda,

namun didalam kepustakaan hak cipta tidak membedakan antara lagu dan musik.

Hak cipta mengenal lagu dan/atau musik dalam satu definisi, yaitu karya musik.

Didalam perlindungan HKI secara internasional, lagu dan musik disebut musical

work. Musical work atau karya musik terdiri atas 4 macam unsur ciptaan, yaitu:32

26

Yunial Laili Mutiari, ‘Perlindungan Hukum Hak Cipta salam Bidang Musik Rekaman Suara di

Indonesia’, Thesis, Universitas Indonesia, 1996, hlm 78 27

Ibid., hlm 81 28

Ibid., hlm 79 29

Loc Cit. 30

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/song diakses pada 15 September 2018 pukul

19.28. 31

Loc Cit. 32

Yunial Laili Mutiari, Op Cit., hlm 81

1) Melodi, yaitu suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam

penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak

tersendiri dan menjadi satu kesatuan yang organik.

2) Lirik, yaitu syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi.

3) Aransemen, yaitu penataan terhadap melodi.

4) Notasi, yaitu penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

Keempat unsur ciptaan itu dapat merupakan ciptaan satu orang saja, selain

itu juga masing-masing unsur dapat merupakan ciptaan sendiri-sendiri. Jadi, bisa

saja satu karya cipta dimiliki oleh beberapa orang pemegang hak cipta.

Konvensi Bern menyebutkan, salah satu karya yang dilindungi (protected

work) adalah komposisi musik (music compositions) dengan atau tanpa kata-kata

(with or without words).33

Didalam Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta menyatakan

bahwa “ciptaan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dilindungi secara

utuh”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) jenis karya

musik, yaitu karya musik dengan kata-kata dan karya musik tanpa kata-kata.

Karya musik dengan kata-kata terdiri atas unsur melodi, lirik, aransemen, dan

notasi34

yang secara etimologi disebut lagu. Sedangkan karya musik tanpa kata-

kata hanya terdiri atas unsur melodi, aransemen, dan notasi35

yang secara

etimologi disebut musik. Dilindugi secara utuh yang dimaksudkan dalam rumusan

tersebut adalah unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi dilindungi sebagai satu

kesatuan karya cipta. walaupun dimungkinkan tiap unsur tersebut hak ciptanya

dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda.

Berkaitan dengan perlindungaan hak cipta terhadap karya musik bisa dengan

teks atau tanpa teks, teks yang dimaksudkan disini adalah lirik. Michael F Flint

berbendapat “lyrics do not fall within the definition of a musical work, they fall

33

Otto Hasibuan, Op Cit., hlm 140. 34

Loc Cit 35

Loc Cit.

within the literally works definition.”36

Lirik tidak termasuk kedalam pengertian

karya musik, tetapi masuk kedalam pengertian sastra karena lirik tanpa musik

hanya merupakan susunan kata-kata saja. Hal ini pun juga dijustifikasi oleh

George Wei, ia berpendapat:37

“So far as songs are concerned, it should be borne in mind that there are two

distinct copyrights. First, the tune and musical score can attract copyright as an

original musical work. Second, the lyrics can acquire copyright as a type of

original literate work. It is important to bear in mind that a song is really a

composite of two separate works. The copyrights can belong to two different

individuals”

Suatu karya musik yang terdiri dari lirik, melodi, notasi, dan aransemen

dilindungi secara terpisah. Suatu lirik lagu mendapatkan hak cipta dalam karya

kesusastraan, sedangkan melodi, notasi dan aransemen masuk ke bidang karya

musik dan lagu.38

Walaupun demikian, apabila unsur lirik disatukan dengan

melodi, notasi dan aransemen secara utuh, maka keempat unsur tersebut masuk ke

bidang karya musik dan lagu.

Menurut hemat penulis, lagu dan/atau musik dengan teks yang dimaksudkan

Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta adalah lagu. Dan yang dimaksud dengan musik

adalah kombinasi dari melodi, aransemen, dan notasi. lagu dan atau musik tanpa

teks yang dimaksudkan dalam Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta adalah musik.

Lagu dan musik dalam hak cipta dikenal sebagai karya musik. Perlindungan karya

musik bersifat utuh, walaupun unsur melodi, lirik, aransemen dan notasi memiliki

hak ciptanya masing-masing.

36

Michael F Flint, Op Cit., hlm 13. 37

http://business-law.binus.ac.id/2016/01/31/memahami-sekilas-pengertian-karya-cipta-musik-

dan-perlindungannya/ diakses pada 21 Oktober 2018 pukul 15.34. 38

Ibid.

Lagu atau musik dilindungi apabila sudah ekspresikan dalam bentuk yang

nyata. David Bainbridge mengatakan:39

“Copyright does not protect ideas, only the expression of an idea (that is, its

tangible form), and it is free to others to create similar, or even identical,

works as long as they do so independently by their own efforts”

Menurut David Bainbridge, perlindungan hak cipta atas lagu dan/atau musik

muncul apabila sudah diekspresikan melalui media yang berwujud, paling tidak

harus sudah dibuat dalam bentuk yang kasat mata (tangible form), seperti transkip

lagu atau rekaman. Akan tetapi didalam Civil Law System perwujudan melalui

media yang berwujud tidak secara mutlak berlaku. Hal ini dijustifikasi oleh Rahmi

Jened yang menyatakan bahwa didalam Civil Law System tidak terlalu tegas

mensyaratkan adanya fixation, jika karya tersebut dapat dikomunikasikan kembali

dalam bentuk apapun (baik dilihat maupun didengar) sudah muncul perlindungan

hak cipta.40

”

Prinsip dasar perlindungan hak cipta adalah bahwa seseorang pencipta

memiliki hak untuk mengeksploitasi karyanya dan pihak lain dilarang meniru

hasil kreatif yang diciptakan olehnya.41

Scot W Pink berpendapat, “suatu karya

dapat dilindungi hak cipta harus memiliki kriteria asli (original), selesai (fixed),

dam merupakan suatu benruk ekspresi (form of expression).42

Asli artinya benar-

benar karya musik tersebut merupakan ciptaan pencipta. Ada keterkaitan antara

ciptaan dan pencipta. Selesai artinya karya musik tersebut benar-benar rampung

39

David Bainbridge, Intellectual Property (Fourth Edition), England: Pitman Publishing, 1999, hlm

6 40

Rahmi Jened, Op Cit., hlm 84. 41

Riviantha Putra, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik’, Skripsi,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, hlm 49. 42

Scot W Pink, The Internet & E-commerce Legal Handbook, California: Prime Venture, 2001, hlm

153.

dan siap untuk dinikmati masyarakat luas.43

Dan bentuk ekspresi artinya ada

bentuk yang nyata dari sebuah ide, imajinasi, dan pikiran pencipta yang

diekspresikan dalam karya musik.

Namun, penulis tidak setuju dengan pendapat Scot W pink diatas. Penulis

setuju terhadap pendapat Rahmi Janed44

, 3 kriteria agar karya cipta dapat

dilindungi hak cipta adalah asli (original), kreativitas (creativity), dan

perwujudan (fixation). Kriteria selesai menurut penulis bukan merupakan kriteria

agar suatu karya cipta dapat dilindungi hak cipta. Walaupun karya cipta tersebut

belum selesai, asalkan karya musik sudah diekspresikan dalam bentuk nyata yaitu

dapat diperdengarkan atau dikomunikasikan kembali, karya musik tersebut benar-

benar ciptaan pencipta dan karya musik tersebut merupakan produk kreatifitas

intelektual pencipta, hak cipta atas karya musik otomatis muncul. Kriteria fixation

dalam civil law system tidak wajib ada.

Perlindungan hak cipta muncul secara otomatis saat karya diekspresikan

dalam bentuk nyata, bentuk pengekspresian karya musik menurut penulis tidak

harus dalam bentuk physical form. Apabila karya musik sudah dapat dibaca,

didengar, dilihat dan dinikmati oleh orang lain, maka karya musik tersebut sudah

dilindungi oleh hak cipta secara otomatis tanpa didasarkan oleh pendaftaran

ciptaan. Pendaftaran ciptaan pada Dirjen HKI hanya bersifat deklaratif saja.45

Pasal 40 ayat (2) yang pada intinya menyatakan bahwa “...Adaptasi,

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai

43

Rivianto Putra, Loc Cit. 44

Lihat halaman 21 sampai 22. 45

Indirani Wauran Wicaksono, Op Cit., hlm 55.

ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli”, berarti hak

cipta juga melindungi secondary musical work. Apabila seseorang melakukan

aransemen, mengembangkan dan memindahkan suatu karya ke dalam media yang

berbeda atau merubah musik dari suatu lagu populer untuk membuat

aransemennya tersendiri yang termasuk kedalam deskripsi mengenai karya musik

orisinil maka aransemen ini mendapatkan hak ciptanya sendiri dengan tanpa

mengurangi hak cipta pencipta asli.46

Tanpa mengurangi hak cipta pencipta asli

yang dimaksudkan adalah tidak mengganggu kepentingan pencipta yang wajar

yaitu tidak melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta. Atau dengan kata lain

hak moral dan hak ekonomi pencipta tidak hilang. Hal ini dijustifikasi oleh Mirah

Satria Dewi yang menyatakan bahwa “dalam melakukan cover versions,

kepentingan yang wajar pencipta terhadap karyanya tidak boleh diganggu, yaitu

hak moral dan hak ekonomi harus tetap melekat dan tidak boleh hilang.”47

Konsep dari adaptasi, aransemen, modifikasi, dan transformasi ini adalah

konsep yang membentuk dasar dari konsep cover version.48

Yang dilakukan di

dalam cover version atau cover lagu adalah menambah kontribusi kreatif tertentu,

seperti menambah harmoni dan irama baru, mengatur ulang notasi musik,

termasuk menuliskan dan menerjemahkan kembali suatu musik ke dalam gaya

musik lain yang berbeda. Karya hasil kontribusi kreatif pencipta tersebut

dilindungi oleh hak cipta asalkan tidak mengganggu hak moral dan hak ekonomi

pencipta. Kemudian, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi batasan

46

Vibhaw & Venkataraman, Op Cit., 483. 47

Anak Agung Mirah Satria Dewi, ‘Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu

di Youtube’, (2017) 6 Udayana Master Law Journal 508, hlm 518. 48

Vibhaw & Venkataraman, Op Cit., hlm 480.

atas tindakan cover lagu dikatakan mengganggu hak pencipta atau tidak.

Mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab III.

Didalam proses menciptakan karya musik hingga dapat dinikmati dan

didengar oleh masyarakat, pencipta dapat melaksanakan sendiri maupun

melibatkan pihak lain. Dalam hal pencipta melaksanakan produksi lagu/musik

secara mandiri, seluruh hak moral dan hak ekonomi atas lagu/musik tersebut

adalah penuh milik pencipta. Sedangkan apabila pencipta melibatkan pihak lain,

berarti pencipta telah mengalihkan sebagian haknya. Pihak lain yang terlibat

tersebut antara lain:

1. Performer (pelaku pertunjukan), merupakan seseorang yang memberi

kehidupan terhadap karya cipta musik.49

Misalnya penyanyi, pemusik,

atau mereka yang menampilkan, mempertunjukkan, menyanyikan atau

memainkan suatu karya musik.

2. Producer of phonogram (produser rekaman suara), merupakan orang atau

badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab

untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik

perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau

perekaman bunyi lainnya.50

3. Broadcasting organization (lembaga penyiaran), merupakan organisasi

penyelenggaraan siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan

49

Rahmi Jened, Op Cit., hlm 204. 50

Ibid., hlm 205.

penyiaran atas suatu karya cipta dengan menggunakan tranmisi dengan

atau tanpa kabel atau melalui system elektromagnetik.51

Didalam industri musik, tidak menutup kemungkinan bahwa pencipta lagu

merupakan pemilik perusahaan rekaman (produser rekaman). Jika pencipta lagu

bukan merupakan pemilik perusahaan rekaman, pencipta biasanya mendatangi

produser rekaman dan menawarkan lagunya untuk direkam. Namun terkadang

juga produser rekaman tersebut yang meminta atau memesan lagu kepada

pencipta. Kemudian apabila produser rekaman tertarik dengan lagu yang

ditawarkan oleh pencipta, maka produser rekaman akan mengadakan perjanjian

dengan pencipta lagu. Bentuk perjanjian antara produser rekaman dan pencipta

lagu berdasarkan cara pembayaran royalti dibedakan menjadi: 52

a) Flat pay sempurna atau jual putus, pencipta menerima royalti sekali

saja kemudian produser rekaman yang berhak atas pengeksploitasian

lagu.

b) Flat pay terbatas atau bersyarat, pencipta hanya menerima royalti

sekali saja, tetapi hak produser untuk eksploitasi lagu dibatasi,

misalnya hanya untuk satu atau dua kali pemakaian saya. Setelah itu,

hak eksploitasi tersebut kembali kepada pencipta.

c) Royalty, pembayaran honorarium pencipta lagu didasarkan atas

jumlah phonogram yang terjual dengan ditentukan terlebih dahulu

berapa jumlah uang atau berapa persen dari penjualan yang menjadi

hak pencipta.

d) Semi royalty, bentuk ini merupakan gabungan antara cara flat pay dan

royalty. Pencipta lagu menerima uang muka dan royalty. Mengenai

pembayaran royalty, ada yang dihitung sejak phonogram yang

pertama beredar ada pula yang pembayaran royaltinya dihitung

setelah phonogram terjual dalam jumlah tertentu. Tergantung isi

perjanjian yang telah disepakati.

Setelah terjadi kesepakatan antara pencipta lagu dengan produser rekaman,

dalam hal ini produser rekaman memiliki mechanical rights (hak untuk

51

Loc Cit. 52

Otto Hasibuan, Op Cit., hlm 157

memperbanyak ciptaan). Selanjutnya produser akan mencari performer

(penyanyi, penata musik, atau arranger). Sama seperti pencipta lagu, performer

juga membuat kesepakatan dengan produser lagu. Dan setelah tercapai

kesepakatan antara ketiga pihak (pencipta, produser rekaman dan performer),

dilaksanakanlah perekaman lagu atau musik tersebut hingga menghasilkan master

suara (sound recording) atau master lagu dan pada master rekaman tersebut

melekat hak produser rekaman yang disebut hak rekaman suara (sound recording

right)53

dan hak performer yang disebut hak pertunjukan.

Kemudian, master lagu tersebut digandakan dalam bentuk kaset, CD, VCD,

atau DVD yang terkadang dilakukan sendiri oleh produser rekaman suara

(sekaligus sebagai distributor). Akan tetapi ada pula produser rekaman tidak

sekaligus menjadi distributor, ia harus melibatkan pihak lain sebagai distributor.

Dalam hal ini terdapat berbagai macam perjanjian antara produser rekaman suara

dengan distributor rekaman lagu, antara lain:54

a) Jual-beli putus, yaitu produser yang menggandakan rekaman lagu

dalam bentuk kaset atau CD, kemudian kaset atau CD tersebut dijual

(putus) kepada distributor dan selanjutnya distributor memasarkannya

di wilayah yang menjadi wewenangnya.

b) Konsinyasi, disebut juga titip jual. Yaitu produk rekaman suara yang

diperbanyak produser diberikan kepada distributor untuk dijual atau

dipasarkan. Dari setiap rekaman yang terjual, distributor mendapat

komisi.

c) Jual-beli label, yaitu produser mencetak sebuah label untuk produk

rekaman suara dan menjual label tersebut kepada distributor dan

sekaligus meminjamkan master rekaman suara (master lagu) kepada

distributor untuk diperbanyak sesuai dengan jumlah label yang dibeli

oleh distributor dari produser.

d) Sistem bagi hasil, yaitu produser dan distributor bekerja sama dalam

menggandakan produk rekaman suara, sementara distributor

53

Ibid., hlm 159 54

Ibid., hlm 160

bertanggungjawab untuk memasarkannya. Keuntungan dibagi

bersama sesuai dengan kesepakatan.

Setelah produk rekaman suara diperbanyak dan berada ditangan distributor,

produk rekaman suara tersebut didistribusikan ke para agen penjualan, kemudian

diteruskan ke pengecer atau toko-toko penjualan hingga sampailah kepada

masyarakat atau konsumen. Agen distributor ini memiliki hak distribusi atas

ciptaan lagu tersebut. Terkadang, karya seni musik atau lagu tersebut juga

dipublikasikan melalui lembaga penyiaran baik dengan atau tanpa kabel. Seperti

di televisi, radio, dan internet. Lembaga penyiaran ini memiliki hak publikasi atau

hak pengumuman atas ciptaan. Tak jarang, Publikasi karya seni musik melalui

internet biasanya memanfaatkan media sosial seperti youtube, facebook,

instagram, twitter, dan lain sebagainya.

Dari sudut pandang yuridis, keseluruhan proses dan hubungan hukum diatas

sepenuhnya merupakan rangkaian lahirnya perlindungan hak cipta dan konsep-

konsep pengalihan hak ekonomi pencipta lagu dan pemegang hak terkait

khususnya produser rekaman (producer of phonogram), performer, distributor,

dan lembaga penyiaran.

Berdasarkan pemasaparan diatas dapat dimengerti bahwa pada satu karya

musik terdapat hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dimulai dari proses

menciptakan karya musik menjadi suatu karya yang utuh hingga oleh pihak-pihak

selain pencipta. Keseluruhan hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak disebut

sebagai bundle of rights.

2. HAK CIPTA MERUPAKAN BUNDLE OF RIGHTS

Hak cipta melindungi beberapa hak yang melekat pada suatu karya. Dengan

kata lain hak cipta merupakan sekumpulan hak atau bundle of rights atau multiple

rights in one work. Sekumpulan hak tersebut memberikan ekslusifitas bagi

pencipta atau pemegang hak cipta bahwa tidak ada orang lain yang boleh

melakukan hak itu, kecuali atas izinnya.55

Hak cipta pun juga memberikan hak

eksklusif pencipta untuk berbuat apa saja terhadap ciptaannya, kecuali yang

ditentukan dalam pembatasan (limitation).56

Didalam Pasal 4 UU Hak Cipta menyatakan, “hak cipta merupakan hak

eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”. Perlindungan hak cipta

memberikan eksklusifitas kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan karya

seni musik berupa hak moral dan hak ekonomi, yang kemudian kedua hak

tersebut masih terbagi lagi menjadi berbagai macam hak. Hak moral ada guna

melindungi personalitas pencipta, yang menujukkan tidak terpisahkannya karya

dan penciptanya, sehingga sampai kapanpun pencipta itu hidup maupun mati,

karyanya retap melekat pada dirinya.57

Hak moral ada terlebih dahulu dibanding

hak ekonomi. Hak ekonomi hanya sebagai akibat lanjut dari hak moral.58

Menurur

Becket, hak ekonomi ada karena usaha dalam menciptakan sesuatu adalah sesuatu

yang berhak untuk diakui dan dihargai.59

Didalam lagu dan/atau musik melekat hak moral yang terdiri atas hak

maternitas dan hak integritas serta hak ekonomi yang terdiri atas hak rekam, hak

penggandaan, hak menerjemahkan, hak adaptasi, aransemen, dan transformasi,

55

Rahmi janed, Op Cit., hlm 123. 56

Loc Cit. 57

R. Diah Imaningrum Susanti., Op Cit., hlm 39 58

Ibid., hlm 40 59

G Becker, Deserving to Own Intellectual Property, Chicago: Kent Law Review, 1993, hlm 609

sebagaimana dikutip oleh R. Diah Imaningrum., Ibid., hlm 54.

hak distribusi, hak publikasi, dan hak mengkomunikasikan lagu dan/atau musik.

Keseluruhan hak tersebut melekat pada pencipta dan tidak boleh dilanggar. Pihak

lain dilarang untuk mengabaikan hak moral dan dilarang melaksanakan hak

ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta tanpa seijin pencipta dan/atau

pemegang hak cipta.

Dan seperti yang telah disebutkan diatas bahwa subjek dalam hak cipta adalah

pencipta dan pemegang hak cipta. Seluruh subjek hak cipta memiliki hak moral

dan hak ekonominya masing-masing terhadap satu karya cipta. Untuk selebihnya,

penjelasan mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak

cipta adalah sebagai berikut:

1. HAK MORAL (MORAL RIGHTS)

Istilah hak moral pada mulanya berasal dari bahasa Perancis, “droit morale”

yang artinya merujuk pada personalitas pencipta, yang menunjukan tidak

terpisahkannya karya dan penciptanya.60

Hak moral merupakan hak yang melekat

pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau

dihapuskan tanpa alasan apapun.61

Secara yuridis, terdapat keterikatan antara

pencipta dan ciptaannya yang harus dilestarikan tanpa memperhatikan

pertimbangan ekonomi. Hak moral terdiri atas hak maternitas dan hak integritas,

yang kemudian akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak Maternitas (Maternity Rights)

Hak maternitas adalah hak pencipta untuk diidentifikasi sebagai pencipta

(right to be identified as the author). Identifikasi antara pencipta dan

karyanya dalam Konvensi Bern menunjukkan adannya “keterkaitan”

60

Ibid., hlm 29 61

Otto Hasibuan, Op Cit., hlm 69.

antara pencipta dan karyanya karena adanya “identifikasi” berupa

pencantuman nama pencipta pada ciptaannya.62

b. Hak Integritas

Hak integritas adalah hak pencipta atas keutuhan karyanya, hak ini

tercantum dalam Konvensi Bern dalam pasal 6 Konvensi bern, yang

menyatakan bahwa “pencipta memiliki hak untuk keberatan atas

modifikasi tertentu dan tindakan-tindakan lain yang merendahkan

ciptaan.63

Hak integritas atau hak atas keutuhan karya berperan sebagai

pelindung reputasi pencipta.

Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan

pengembangan kepribadian dari pencipta dan keterkaitan antara pencipta dan

ciptaannya harus dihargai. Article 9 (2) TRIPs menyatakan pada intinya bahwa

negara anggota tidak diwajibkan untuk mengatur dan melaksanakan hak moral,

tetapi bila bermaksud mengatur dan melaksanakan hak moral diperbolehkan.64

Indonesia sebagai negara anggota, memiliki pengaturan mengenai hak moral

didalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta sebagai berikut:

“Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta

untuk:

1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan

sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

3) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

4) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan;

5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi

Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan

kehormatan diri atau reputasinya.”

62

Diah Imaningrum Susanti, Op Cit., hlm 41 63

Ibid., hlm 46 64

Loc Cit.

Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta, artinya hak moral tidak

dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut

dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain karena Undang-Undang setelah

pencipta meninggal dunia (dalam hal ini pewarisan).65

Selain hak moral pencipta, UU Hak Cipta juga mengatur mengenai hak moral

pelaku pertunjukkan selaku pemegang hak terkait hak cipta. adapaun hak moral

pelaku pertunjukkan tertuang didalam Pasal 21 jo Pasal 22 UU Hak Cipta. adapun

hak moral pelaku pertujunjukan adalah:

1) Pelaku pertunjukkan memiliki hak untuk namanya dicantumkan

sebagai pelaku pertunjukkan, kecuali disetujui sebaliknya; dan

2) Pelaku pertunjukkan memiliki hak untuk tidak dilakukannya distorsi

ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan

kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Hak moral pelaku pertunjukkan melekat pada diri pelaku pertunjukkan dan

tidak dapat dihilangkan walauun hak ekonominnya telah dialikkan.

2. HAK EKONOMI (ECONOMICS RIGHTS)

Secara filosofis seperti yang telah disebutkan diatas, menurut Becker, hak

ekonomi ada karena akibat lanjut dari hak moral. Hak ekonomi muncul karena

usaha dalam menciptakan suatu karya adalah berhak untuk diakui dan dihargai.

Juga ditegaskan bahwa karena pencipta menciptakan sesuatu yang bermanfaat

bagimasyarakat, maka ia berhak untuk menerima manfaat balik dari masyarakat,

yakni hak ekonomi.66

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk

mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptanya. Didalam Pasal 9 ayat (1) UU

Hak Cipta, hak ekonomi meliputi hak untuk melakukan:

1. Penerbitan ciptaan;

65

Pasal 5 ayat (2) 66

G. Becker, Loc Cit.

2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; yang dimaksud

penggandaan adalah proses perbuatan atau cara penggandaan satu salinan

ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk

apapun, secara permanen atau sementara. Fonogram adalah fiksasi suatu

pertunjukkan atau suara lainnya, atau representasi suara, yaitu tidak

termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan

audiovisual lainnya. Sedangkan fiksasi adalah perekaman suara yang dapat

didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar

digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.67

3. Penerjemahan ciptaan; penerjemahan ciptaan adalah mengubah bahasa

yang digunakan dalam ciptaan tersebut menjadi bahasa lain. Sebagai

contoh: lagu “Karna Su Sayang” yang dinyanyikan oleh Dian Sorowea ft

Near menggunakan bahasa Papua diterjemahkan kedalam bahasa Jawa.

4. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan;

adaptasi, aransemen, atau transformasi adalah hak untuk mengubah suatu

karya. Menerjemahkan ciptaan sebenarnya dapat masuk kedalam

pengertian adaptasi.68

5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya; hak distribusi adalah hak yang

dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil

ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan,

penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal

oleh masyarakat. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak

67

Indirani Wauran-Wicaksono, Op Cit., hlm 59 68

Otto Hasibuan, Op Cit., hlm 73.

baru berupa foreign right, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar

negaranya.69

6. Pertunjukan ciptaan; setiap orang atau badan hukum yang menampilkan

atau mempertunjukkan suatu karya cita kepada publik, harus memiliki izin

dari si pemilik hak performing tersebut.

7. Pengumuman ciptaan; yang dimaksud pengumuman adalah pembacaan,

penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik

elektronik atau non elektrinik atau melakukan dengan cara apapun sehngga

suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan

penyiaran adalan pentransmisian suatu ciptaan atau produk hak terkait

tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang dilokasi yang jauh

dari tempat transmisi berasal.70

8. Komunikasi ciptaan; komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut

komunikasi adalah pentransmisian suatu ciptaan, pertunjukkan atau

fonogram melalui kabel atai media lainnya selain penyiaran sehingga

dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan atau

fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang

dipilihnya.71

9. Penyewaan ciptaan: merupakan bagian dari hak distribusi.

Didalam melaksanakan hak tersebut, pencipta dapat melaksanakan hak

ekonomi nya sendiri ataupun mengalihkannya kepada orang lain. Siapapun dapat

melaksanakan hak ekonomi pencipta akan tetapi harus mendapatkan izin dari

69

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsyuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 51. 70

Loc Cit. 71

Loc Cit

pencipta, yang biasa dikenal dengan royalti. Pihak selain pencipta yang

melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan disebut pemegang hak cipta. Hak

Ekonomi dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara:72

a. Pewarisan

b. Hibah

c. Wakaf

d. Wasiat

e. Perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, oleh karena itu, dalam

hak cipta melekat hak-hak kebendaan, termasuk didalamnya dapat dijadikan objek

jaminan fiducia.

Masa berlaku hak ekonomi atas karya musik berlangsung selama pencipta

hidup dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta

meninggal dunia, tehitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau

pemegang hak cipta selama pencipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonominya

dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada penerima pengalihan hak atas

ciptaan.73

Namun, hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta

yang dialihkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau

sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang

hak cipta yang sama.74

Ciptaan lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang

dialihkan dalam perjanjian putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu, hak

72

Pasal 16 UU Hak Cipta. 73

Indirani Wauran-Wicaksono., Op Cit., hlm 61 74

Loc Cit.

ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian jual beli putus itu

mencapai 25 (dua puluh lima) tahun.

Hak ekonomi tidak hanya dimiliki oleh pencipta saja, pemegang hak cipta

yang lain pun juga memiliki hak ekonomi yang disebut hak ekonomi terkait hak

cipta. pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran memiliki

hak ekonominya masing-masing. Hak ekonomi pelaku pertunjukan diatur didalam

Pasal 23 UU Hak Cipta. Hak ekonomi pelaku pertunjukan yaitu:

“Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri,

memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a) Penyiaran

atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; b) Fiksasi dari

pertunjukannya yang belum difiksasi; c) Penggandaan atas Fiksasi

pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; d) Pendistribusian atas

Fiksasi pertunjukan atau salinannya; e) penyewaan atas Fiksasi pertunjukan

atau salinannya kepada publik; dan f) penyediaan atas Fiksasi pertunjukan

yang dapat diakses publik.”

Produser fonogram pun juga memiliki hak ekonomi yang diatur didalam

Pasal 24 UU Hak cipta sebagai berikut:

“Hak ekonomi Produser Fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri,

memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a)

Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; b)

Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; c) penyewaan kepada

publik atas salinan Fonogram; dan d) penyediaan atas Fonogram dengan

atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.”

Dan yang terakhir, lembaga penyiaran juga memiliki hak ekonomi yang

diatur didalam pasal 25 UU Hak Cipta sebagai berikut:

“Hak ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri,

memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a) Penyiaran

ulang siaran; b) Komunikasi siaran; c) Fiksasi siaran; dan/atau d)

Penggandaan Fiksasi siaran. Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran

tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga

Penyiaran.”

Hak moral dan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta melekat

menjadi satu kesatuan pada karya cipta yang disebut bundle of rights. Didalam

satu karya musik sebenarnya terdapat berbagai hak milik beberapa pihak. Namun

kemudian terdapat pihak lain yang ingin meng-cover karya musik tersebut. jika

pihak ini tidak meneganggakkan etikanya, potensi pelanggaran hak cipta mungkin

saja terjadi.

3. POTENSI PELANGGARAN HAK CIPTA DARI KEGIATAN COVER

LAGU DI MEDIA SOSIAL

Dalam hal penikmatan karya musik, tidak cukup hanya sekadar

mendengarkannya saja, terkadang kita memiliki naluri didalam alam bawah sadar

kita untuk ikut menyanyikan karya musik tersebut. Dari hanya sekadar untuk

tujuan menghibur diri, bernyanyi dengan ditampilkan didepan umum, hingga

bernyanyi dan direkam serta diumumkan di media sosial sosial. Hal yang

demikian dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk mendulang popularitas orang

tersebut. Menyanyikan ulang karya seni musik milik orang lain tersebut biasa

dikenal dengan cover lagu.

Cover lagu adalah suatu kegiatan membawakan ulang karya musik milik

orang lain yang terkadang disertai dengan perubahan pada karya musik tersebut,

seperti mengaransemen, mengubah lirik, dan mempublikasikannya ke media

sosial. Perubahan ini biasanya disesuaikan dengan karakter dari pelaku cover.

Cover lagu sering juga disebut cover version. Vibhaw & Venkataraman

berpendapat “A version recording is a sound recording made of an already

published song by using another voice or voices and with different musicians and

arranger”. Cover lagu sebenarnya merupakan bentuk adaptasi, aransemen,

transformasi atau modifikasi karya musik (dalam hal ini lagu) yang sudah ada

menjadi suatu karya yang baru yang menurut Pasal 40 ayat (1) huruf n merupakan

karya cipta baru yang dilindungi apabila tidak mengurangi hak pencipta dan/atau

hak pemegang hak cipta. Pelaku cover seringkali memanfaatkan media sosial

untuk mempublikasikan karya musik baru hasil kegiatan cover lagu tersebut

dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas hingga mendapatkan

manfaat ekonomi dari kegiatan covernya tersebut. Padahal, cover lagu sebenarnya

berpotensi melanggar hak cipta apabila tidak memperhatikan normanya. Berikut

merupakan contoh kasus potensi pelanggaran hak cipta terkait cover lagu di

media sosial.

Pertama, kasus antara Fullscreen vs National Music Publishers Association

(selanjutnya disebut NMPA) mewakili 16 (enam belas) perusahaan penerbit

musik di Amerika Serikat mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta ke

Pengadilan Distrik New York bagian selatan pada 6 Agustus 2013. Fullscreen

merupakan salah satu pemasok video terbesar ke Youtube. Fullscreen mengklaim

dirinya sebagai perusahaan media generasi baru yang membangun sebuah jaringan

global melalui channel-channel di YouTube bekerja sama dengan ribuan kreator

konten. Menurut Fullscreen, 15.000 channel yang mereka wakili total memiliki

200 juta pelanggan dan ditonton lebih dari 2,5 miliar orang perbulannya. Di antara

video-video Fullscreen yang diputar YouTube adalah versi cover dari lagu-lagu

hits beberapa artis penggugat, biasanya dibawakan oleh para amatir atau semi

profesional, yang ditampilkan tanpa izin publisher dari pencipta lagu serta tanpa

membayar royalti.75

Tindakan Fullscreen yang tanpa izin pemegang haknya jelas

merupakan sebuah pelanggaran atas hak eksklusif yang dipegang oleh pemegang

hak cipta. Ditambah lagi Fullscreen tidak memiliki lisensi sebagai bentuk

perijinan penggunaan karya cipta untuk mendapat manfaat ekonomi.

Kasus ini pun diakhiri melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan

dengan tercapainya kesepakatan bahwa Fullscreen diharuskan untuk memiliki

lisensi atas video musik mereka atau secara keseluruhan menghapus seluruh video

cover yang hak ciptanya dipegang oleh pencipta maupun penerbit musik yang

berada dibawah naungan National Music Publisher Association.76

Kaidah hukum yang dapat dimengerti dari kasus ini adalah bahwasannya

cover lagu di media sosial (dalam hal ini youtube) bukan pelanggaran hak cipta

apabila kita mengindahkan normanya, yaitu tidak menciderai hak moral dan tidak

melaksanakan hak ekonomi pencipta tanpa seizin pencipta. Dalam kegiatan

mempublikasikan video cover lagu yang dilakukan Fullscreen tidak melanggar

hak cipta apabila ia tidak mengganggu hak pencipta atau pemegang hak cipta.

Akan tetapi Fullscreen mengganggu hak National Music Publishers Associaion

(NMPA) selaku pemegang hak cipta atas lagu-lagu yang di-cover dan

dipublikasikannya, yaitu tidak meminta izin dan tidak membayar royalti kepada

NMPA. Hal ini sejalan dengan konsep pengecualian atau pembatasan hak cipta

(fair use), yaitu penggunaan karya cipta yang tidak merugikan kepentingan yang

wajar dari pencipta. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Fullscreen tetap

75

Lucky Setiawati, 2014, Hak Cipta Dalam Industri Musik (online),

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-

orang-lainmelanggar-hak-cipta diakses pada 9 Agustus 2018 pukul 01.30. 76

Ibid.

diperbolehkan asalkan mengganggu kepentingan yang wajar dari pencipta atau

pemegang hak cipta. Konsep fair use akan dibahas lebih lanjut pada bab III.

Kedua, kasus antara Gramophone Co. Of India Ltd vs Mars Recording Pvt.

Ltd. Gramophone Co. Of India Ltd adalah pemegang hak cipta dari tiga lagu yang

menjadi original soundtrack film Kannada. Ketiga lagu tersebut berjudul Kallusak

karc Kolliro, Maduve Maduve Maduve, dan Chinnada Hadugalu. Mars Recording

Pvt Ltd berniat merekam cover version ketiga lagu tersebut. Mars Recording

kemudian menyampaikan niatnya kepada Gramophone Co. of India Ltd untuk

membuat cover version atas ketiga lagu tersebut dan membayar sejumlah royalti

yang jumlahnya ditentukan oleh Copyright Bord India.

Gramophone Co. of India Ltd menolak memberikan izin pembuatan cover

version oleh Mars Recording Pvt. Ltd. Terlepas dari penolakan ini, Mars

Recording Pvt Ltd tetap membuat cover version atas ketiga lagu tersebut dan

memasarkannya ke seluruh wilayah Karnataka, India. Gramophone Co. of India

Ltd pun akhirnya mengklaim bahwa Mars Recording Pvt Ltd melakukan

pelanggaran hak cipta.

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Karnataka India memutus bahwa

Mars Recording tidak melakukan pelanggaran hak cipta dengan pertimbangan

bahwa berdasarkan section 52 sub-section (1) clausul (j) sub-clausul (ii)

Copyright Act of India 1957, pemberitahuan mengenai keinginan (izin) untuk

membuat version recording harus diberikan kepada pemegang hak cipta atas lagu

tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum membuat rekaman suara. Hal

ini dikarenakan agar pemegang hak dapat menyampaikan kesediaannya atau

penolakan lagunya direkam ulang. Namun, apabila selama 15 (lima belas) hari

tersebut pemegang hak tidak memberikan tanggapan atau respon, dianggap telah

memberi izin kepada pihak tersebut untuk melakukan version recording atas lagu

atau musik yang dihakinya tersebut. Hal ini didasarkan pada konsep lex silencio

positivo atau tacit authorization atau otoritas diam-diam.77

Di dalam kasus ini Mars Recording Pvt. Ltd telah memberikan

pemberitahuan tentang keinginannya untuk membuat rekaman atas ketiga lagu

yang menjadi sengketa kepada Gramophone Co. Of India Ltd pada 16 Mei 1998.

Pada tanggal 8 Juni 1998 pihak Gramophone Co. Of India Ltd memberikan surat

pemberitahuan kepada Mars Recodring Pvt. Ltd yang menyatakan bahwa

pihaknya tidak mengizinkan pembuatan version recording atas ketiga lagu

tersebut. Pernyataan penolakan pembuatan rekaman suara disampaikan

Gramophone Co. of India Ltd kepada Mars Recording Pvt. Ltd telah melewati

jangka waktu 15 (lima belas hari). Sehingga proses rekaman suara dan pemasaran

lagu yang dilaksanakan oleh Mars Recording Pvt. Ltd bukan pelanggaran Hak

Cipta.

Kaidah hukum yang dapat dipahami dalam kasus tersebut adalah berkaitan

dengan lisensi atau izin penggunaan karya cipta kepada pencipta atau pemegang

hak cipta mengenal konsep lex silencio positivo atau tacit authorization atau

otoritas diam-diam. Konsep ini sebenarnya ada di dalam hukum administrasi

77

Lex Silencio Positivo adalah sebuah aturan hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk

menanggapi atau mengeluarkan permohonan keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya dalam

limit waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan dasarnya dan apabila prasyarat ini tidak

terpenuhi, otoritas administrasi dengan sendirinya dianggap telah mengabulkan permohonan

penerbitan keputusan/tindakan itu. Dikutip dari Enrico Simanjuntak, ‘Perkara Fiktif Positif dan

Permasalahan Hukumnya’ (2016), 6 Jurnal Hukum dan Peradilan, 379, hlm 381

dalam hal perizinan. Otoritas yang berwenang wajib memberikan jawaban atas

izin yang diajukan kepadanya sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam

menyederhanakan proses perizinan.78

Konsep tacit authorization atau lex silencio

positivo atau biasa disebut prinsip positif ini memberikan keuntungan bagi pihak

yang meminta izin. Menurut penulis konsep tacit authorization ini dapat diadopsi

kedalam hak cipta, terkhusus di dalam hal cover lagu atau cover version. Pelaku

cover yang mengajukan izin untuk meng-cover lagu pencipta apabila tidak

mendapat jawaban dari pencipta, maka dapat dianggap pencipta memperbolehkan

karya musik tersebut. Hal ini dijustifikasi dalam section 52 sub-section (1) clausul

(j) sub clausul (ii) Copyright Act of India 1957 menyatakan bahwa izin untuk

membuat cover verson paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum membuat

rekaman suara. Apabila pencipta atau pemegang hak cipta atas karya musik asli

tidak memberikan tanggapan atau respon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari

tersebut, dianggap mengizinkan pembuatan cover version. Konsep tacit

authorization atau lex silencio positivo menurut penulis akan menguntungkan

pelaku cover dan juga pencipta, yaitu pelaku cover akan tetap dapat melaksanakan

cover lagu dengan menegakkan etikanya, yaitu tidak melanggar hak moral dan

hak ekonomi pencipta. Serta pencipta akan mendapatkan manfaat baik moral

maupun ekonomi dari kegiatan cover lagu yang selanjutnya akan dibahas dalam

Bab III.

Kegiatan cover lagu sebenarnya juga berpotensi melanggar hak cipta karena

dalam cover lagu terdapat beberapa hak pencipta dan/atau hak pemegang hak

cipta yang dilanggar oleh pelaku cover. Jika terdapat pelanggaran hak cipta,

78

Ibid., hlm 380.

berarti pula terdapat pelanggaran hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan

tersebut. Menurut penulis, hak moral dan hak ekonomi yang telah dilaksanakan

pelaku cover sehingga dapat berpotensi melanggar hak cipta antara lain: 79

1. Modifikasi lagu/musik, yaitu pengubahan pada ciptaan. Pelaku cover

dalam melakukan kegiatan cover lagu biasanya merubah karya musik

tersebut sedemikian rupa disesuaikan dengan karakter pelaku cover.

2. Mutilasi ciptaan, yaitu proses atau tindakan menghilangkan sebagian

ciptaan.

3. Merekam lagu dengan versi yang sama atau versi yang berbeda yang

dilaksanakan oleh pihak selain produser rekaman yang diberi hak oleh

pencipta. Kesgiatan ini berpotensi melanggar hak penggandaan ciptaan.

4. Menerjemahkan lagu dan/atau musik kedalam bahasa yang berbeda dari

aslinya.

5. Mengadaptasi, mengaransemen dan mentransformasi karya musik, yaitu

proses mengubah ciptaan dengan mengubah genre musik, mengubah,

menambah atau menghilangkan unsur-unsur irama, nada, melodi, lirik

atas lagu dan/atau musik.

6. Mempertunjukkan karya musik, yaitu menampilkan atau

mempertunjukkan karya musik kepada publik (performing rights)

7. Mengkomunikasikan karya musik, yaitu pentransmisian suatu ciptaan,

pertunjukkan kaya musik melalui media sosial sehingga dapat diterima

oleh publik.

79

Berdasarkan tafsiran penulis terhadap Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta yang elijible

terhadap cover lagu di media sosial.

Segala perbuatan yang dilakukan pelaku cover diatas berpotensi melanggar

hak cipta. Didalam melakukan cover lagu, pelaku cover telah menciderai hak

moral pencipta (modifikasi dan mutilasi ciptaan) dan melaksanakan hak ekonomi

pencipta (mengaransemen, merekam, mempublikasikan, dan mengkomunikasikan

ciptaan) yang seharusnya telah mengantongi izin pencipta. Penjelasan mengenai

bagaimana kegiatan yang telah disebutkan diatas dapat berpotensi melanggar hak

cipta akan dipaparkan sebagau berikut.

Pertama, modifikasi ciptaan. Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak

Cipta pada pokoknya menyatakan bahwa hak moral melekat secara abadi dalam

diri pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan,

mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan

diri atau reputasinya. Hak yang demikian merupakan hak integritas, yaitu hak

pencipta untuk tidak dirubah karyanya. hak ini bersifat abadi terhadap diri

pencipta yang hanya dapat disimpangi atas kehendak pencipta saja. Menurut

penulis, pelaku cover di media sosial tak jarang melakukan modifikasi atau

mengubah karya musik baik genre, nada, irama, melodi, bahkan lirik. Pencipta

dalam hal ini berhak mempertahankan haknya apabila terjadi modifikasi terhadap

karya musiknya yang merugikan kehormatan dan reputasinya dengan cara

menggugat ke Pengadilan dengan disertai bukti bahwa kehormatan dan

reputasinya telah dirugikan oleh pelaku cover.80

Kedua, mutilasi ciptaan. Sama halnya dengan modifikasi ciptaan, mutilasi

ciptaan merupakan bagian dari hak moral pencipta. Pencipta berhak untuk

mempertahankan haknya dari kegiatan yang dianggap merugikan kehormatan diri

80

R. Diah Imaningrum Susanti, Op Cit., hlm 47.

dan reputasinya. Apabila mutilasi ciptaan dalam cover lagu di media sosial

merugikan kehormatan diri dan reputasi pencipta, maka pencipta dapat menggugat

pelaku cover dengan disertai bukti bahwa kehormatan diri dan reputasinya telah

dirugikan dengan adanya kegiatan mutilasi atas ciptaannya tersebut.

Ketiga, pihak yang merekam lagu dan atau musik dalam kegiatan cover lagu

di media sosial sebenarnya telah melaksanakan hak ekonomi pencipta atau

pemegang hak cipta. terdapat 2 (dua) versi lagu cover, yaitu versi yang sama

dengan lagu asli dan versi yang berbeda dari lagu asli. Merekam versi yang sama

dengan lagu asli ini, pelaku cover tidak merubah unsur apapun dari lagu asli, akan

tetapi dinyanyikan oleh pihak lain yang tidak diberi performing right oleh

pencipta. Sedangkan merekam versi yang berbeda dari aslinya yaitu pelaku cover

merubah unsur dari lagu dan/atau musik seperti melodi, nada, irama, dan lirik dari

lagu asli. Versi yang berbeda dari lagu asli ini kemudian dinyanyikan oleh pihak

selain pencipta atau pihak yang diberi performing right. Hal yang demikian

merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta terkhusus hak penggandaan

apabila tidak disertai izin oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Keempat, didalam kegiatan cover lagu, tak jarang pelaku cover juga

menerjemahkan lirik dalam lagu tersebut. Seperti yang telah dipaparkan diatas,

musik dan lirik dilindungi sebagai satu kesatuan. Apabila terdapat pihak yang

‘menciderai’ hak terhadap lirik atas suatu karya musik, ia pun juga secara

langsung menciderai hak cipta atas karya musik tersebut. Kegiatan

menerjemahkan suatu karya musik merupakan hak ekonomi pencipta berdasarkan

Pasal 9 ayat (1) huruf c. Yang diharapkan dari kegiatan menerjemahkan kerya

musik ini, pencipta mendapatkan manfaat ekonomi dalam hal ini royalti.

Sehingga setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta atau pemegang

hak cipta wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Kelima, mengadaptasi, mengaransemen dan mentransformasi karya musik.

Menurut Vibhaw dan Venkataraman, “adaptation means any arrangement or

transciption of the word and this is done by adding accompaniments, new

harmonies, and new rhythm including tracribing it for diferrent musical forces.”

Didalam melakukan adaptasi, pelaku cover membutuhkan kecerdasan intelektual

sehingga didalam Pasal 40 ayat (1) huruf n jo Pasal 40 ayat (2) UU Hak Cipta

melindungi kegiatan adaptasi, aransemen, modifikasi dan hasil transformasi

menjadi karya cipta baru sepanjang tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli menurut penulis adalah tidak

mengganggu kepentingan pencipta yang wajar, dalam hal ini tidak melanggar hak

moral dan hak ekonomi pencipta. Atau dengan kata lain hak moral dan hak

ekonomi pencipta tidak hilang. Yang dimaksudkan Kepentingan pencipta yang

wajar adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati

manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Penjelasan mengenai keseimbangan

menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan akan dijelaskan pada bab III.

Keenam dan ketujuh, yaitu mempertunjukkan karya musik oleh pihak lain

selain pihak yang diberi hak performing oleh pencipta dan

mengkomunikasikannya melalui media sosial seperti youtube, twitter, instagram

dan lain sebagainya. Apabila hal ini tidak disertai oleh izin dari pencipta, maka

kegiatan ini melanggar hak ekonomi pencipta.

Berdasarkan paparan diatas, cover lagu sebenarnya berpotensi melanggar

hak cipta karena telah menciderai hak moral dan melaksanakan hak ekonomi

pencipta atau pemegang hak cipta. Namun disisi lain, didalam hak cipta dikenal

Doktrin Fair Use yang menyebabkan hak cipta tidak secara mutlak dimiliki penuh

oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Cover lagu di media sosial tidak

melanggar hak cipta asalkan tidak mangganggu kepentingan yang wajar dari

pencipta atau pemegang hak cipta. Penjelasan mengenai doktrin fair use akan

dijelaskan dalam bab selanjutnya.