bab i pendahuluan - manggaraikab.go.id · pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai...
TRANSCRIPT
1
1
BAB I
PENDAHULUAN
Dengan semakin meningkatnya tuntutan terhadap peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah
diharapkan agar memberikan pelayanan terbaik terhadap setiap orang,
organisasi atau Badan(stakeholders) yang berhubungan dengan organisasi
pemerintah tersebut.Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan
dapat dilaksanakan secara bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari
praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.Pemerintah juga
diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan Pembangunan yang
berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta
kepentingan Nasional.
Sejalan dengan maksud tersebut di atas, maka Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) searah dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021
sebagai implementasi Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Manggarai.
Dalam kerangka tersebut, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan asas-
asas pemerintahan yang baik (Good Governance) yang secara jelas, terukur,
legitimate dan komprehensif menjelaskan implementasi dan evaluasi dari
berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun
anggaran 2017padaBadan Keuangan Kabupaten Manggarai.
A. Dasar Hukum
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai
dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 40 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Daerah Kabupaten Manggarai, Badan Keuangan Kabupaten
Manggaraimempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan berkaitan dengan
pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset
daerah.
2
2
Badan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di
atas, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan Kebijakan teknis bidang keuangan daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
3
3
BAB II
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
a. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH
Kebijakan umum pendapatan daerah adalah mengoptimalkan
penggalian sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang
bersumber dari pendapatan asli daerah,dengan pola sebagai berikut
:
(1) Peningkatan penerimaan keuangan daerah melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan asli daerah (PAD)
dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional, yakni :
a. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan
untuk meningkatkan kepatuhan (compliance) dan memperkuat
basis pajak/retribusi yang ada melalui proses :
1) Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement
bagi pengenaan pajak dan retribusi;
2) Sosialisasi dan penyuluhan yang memadai kepada
masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi;
3) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemungutan pendapatan daerah;
4) Peningkatan fungsi kerja sama, koordinasi, integrasi,
konsolidasi dan sinkronisasi antar satuan terkait;
5) Peningkatan sumber daya aparatur melalui keikutsertaan
aparat Badan Keuangan pada berbagai pendidikan dan
pelatihan serta kursus-kursus;
6) Peningkatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan
dan perlengkapan disertai peningkatan kualitas pelayanan
kepada masyarakat melalui pengelolaan administrasi
kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan pegawai dalam
rangka peningkatan PAD.
b. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan
untuk memperluas basis pajak/retribusi yang meliputi :
1) Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi
pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
4
4
2) Pengkajian penerapan jenis retribusi baru;
3) Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak.
(2) Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat
elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less
distortive terhadap perekonomian;
(3) Menciptakan pendapatan daerah yang meminimalisir terjadinya
efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap
investasi dan perekonomian keseluruhan. Upaya ini dapat
dilakukan melalui :
a. Pengkajian cost-benefit dari setiap jenis pungutan baru yang
akan diterapkan;
b. Pengkajian ulang dan evaluasi berkala atas dampak ekonomi
dari setiap pungutan yang ada;
c. Penghapusan beberapa jenis pungutan daerah yang terlalu
bersifat distortif bagi perekonomian;
d. Mendesain ulang sistem tarif maupun administratif dari
beberapa pungutan sehingga lebih esfisien secara ekonomi dan
efektif.
(4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan APBD dari sisi
pendapatan.
2. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
Tabel Target dan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2013-2017
Tahun Target Realisasi %
2013
664,734,062,774.00
664,536,384,824.00 99.97%
2014
771,988,178,516.00
762,968,061,968.00 98.83%
2015
968,092,382,634.00
964,309,098,400.00 99.61%
2016
1,158,175,203,603.00 1,127,125,467,133.33 97,32%
2017 1,122,930,376,200.00 1,067,043,436,891.66 95.02%
5
5
Grafik target dan realisasi Pendapatan Daerah
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
A. Permasalahan
1. Permasalahan dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah
a. Belum adanya pemahaman yang sama bahwa PAD sangat
penting sebagai bentuk kemandirian daerah dalam
pembiayaan sehingga realisasi pencapaian target
penerimaan oleh unit pengelola PAD merupakan bentuk
tanggung jawab moral yang senantiasa dikembangkan oleh
setiap OPD;
b. Belum terlaksana sepenuhnya law inforcement sebagai
shock teraphy terhadap wajib pajak/retribusi;
c. Belum optimalnya sosialisasi peraturan baik PERDA
maupun Peraturan lainnya yang berhubungan dengan PAD.
2. Permasalahan dalam meningkatkan PBB dan BPHTB
a. Tim Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan, kelurahan/Desa
belum berfungsi baik/optimal sehingga koordinasi petugas
pemungut masih lemah;
b. Terjadi penetapan PBB yang dirasakan kurang adil oleh
wajib pajak;
c. Obyek dan subyek PBB belum didata secara baik;
d. Banyak terjadi jual beli di bawah tangan;
-
200.000.000.000,00
400.000.000.000,00
600.000.000.000,00
800.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00
1.200.000.000.000,00
1.400.000.000.000,00
2013 2014 2015 2016 2017
Target
Realisasi
Tahun
6
6
e. Belum dilaksanakan Surat Paksa sebagai shock therapy.
f. Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dan sistem
penagihan/pemungutan PBB kurang mampu menyikapi
mutasi subyek/obyek PBB yang sangat cepat terjadi di
masyarakat.
g. Banyak jual beli tanah di bawah tangan yang tidak
dikenakan BPHTB.
3. Permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah:
a. Masih kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 dan perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 dan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
penyampaiannya;
b. Dokumen SPJ dari setiap OPD tidak lengkap dan disampaikan
tidak tepat waktu setiap tanggal 10 bulan berikutnya;
c. SPJ bulanan dari setiap OPD tidak disampaikan pada
waktunya
d. Penyampaian Laporan Keuangan OPD (Neraca, LRA dan CaLK)
tidak tepat waktu sehingga mempengaruhi ketepatan
penyusunan LKPD
B. Solusi
1. Solusi terhadap permasalahan dalam meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah :
a. Peningkatan kualitas SDM Aparat Pengelola PAD;
b. Penetapan PAD harus berdasarkan potensi riil yang ada pada
OPD;
c. Peningkatan pemahaman bahwa PAD sangat penting sebagai
bentuk kemandirian daerah dalam pembiayaan sehingga
realisasi pencapaian target penerimaan oleh unit pengelola PAD
merupakan bentuk tanggung jawab moral yang senantiasa
dikembangkan;
d. Perlu adanya upaya penegakan hukum (law inforcement).
7
7
2. Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan pengelolaan
PBB dan BPHTP :
a. Peningkatan kualitas SDM Aparat Pengelola PBB dan BPHTB;
b. Aparat harus tanggap terhadap usulan mutasi obyek dan
subyek PBB;
c. Tingkatkan peran Tim Penagihan PBB dan BPHTB tingkat
Kecamatan/Desa/Kelurahan;
d. Adanya kerjasama Pemda dengan KPP Pratama;
e. Aparatur pro aktif melakukan pendataan termasuk inventarisir
dan penetapan tanah ulayat/tanah suku;
f. Peningkatan penyuluhan PBB dan BPHTB;
g. Pemutakhiran data subyek/obyek PBB.
3. Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan pengelolaan
keuangan daerah adalah :
a. Peningkatan kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah;
b. Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
c. Perlunya koordinasi dengan OPD dalam pengumpulan data
dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.
4. Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan pengelolaan
aset daerah adalah :
a. Peningkatan kapasitas Aparatur Pengelola Aset Daerah;
b. Pembinaan administrasi pengelolaan aset daerah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.;
c. Perlunya perhatian semua OPD dalam pengumpulan data aset
dalam rangka mewujudkan pengelolaan aset daerah yang
transparan, akuntabel dan auditabel.
8
8
b. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
1. KEBIJAKAN UMUM DAN KEUANGAN DAERAH
Sistem Desentralisasi menuntut kemandirian atau penyelenggaraan
pemerintah daerah yang bertumpu pada kekuatan sendiri, sehingga
secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah
pusat.Tuntutan demikian mendorong pemerintah daerah untuk
berupaya menggali potensi sumber-sumber penerimaan dari daerah
sendiri serta mengidentifikasi pilihan-pilihan program/kegiatan yang
prioritas bagi daerah, sesuai RPJMD. Untuk mengoptimalkan
pengelolaan keuangan daerah telah ditempuh kebijakan sebagai
berikut :
a) Kebijakan Umum
Menerapkan sistem anggaran yang berdasarkan indikator
kinerja yang dapat diukur pencapaiannya.
Konsistensi pada prinsip efisiensi dan efektivitas melalui
pemantapan perencanaan dan penajaman skala prioritas
kegiatan.
Berorientasi pada pelayanan masyarakat dan peningkatan
kesejahteraan rakyat.
b) Kebijakan Sisi Pengeluaran Daerah
Pengeluaran daerah berupa pembiayaan pembangunan untuk
melaksanakan Visi, Misi dan Strategi pembangunan daerah
dengan menganut prinsip deficit spending.
Belanja rutin (Operasi dan Pemeliharan) diutamakan pada
aktivitas yang mendorong peningkatan pelayanan dan
profesionalisme aparatur.
c) Belanja langsung diutamakan pada pencapaian program/kegiatan
prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai melalui analisis
yang cermat agar benar-benar perbelanjaan pembangunan
diarahkan untuk kegiatan strategis yang mendongkrak
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
d) Kebijakan Administrasi Keuangan Daerah
9
9
Dalam rangka menegakkan disiplin anggaran dan tertib
administrasi ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut :
(1) Teknis administrasi keuangan diselenggarakan dengan
mengacu pada ketentuan tentang pengelolaan keuangan
Negara/Daerah dan peraturan lainnya;
(2) Konsistensi terhadap mekanisme anggaran yang ada;
(3) Meningkatkan kualitas pencatatan dengan melaksanakan
pembukuan secara periodic dan sistemis;
(4) Meningkatkan tertib pertanggungjawaban tepat waktu dan
akurasi pelaporan;
(5) Melakukan pembinaan dan memberikan kesempatan kepada
seluruh staf untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
dibidang pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan
kinerja dan profesionalisme aparatur pengelolaan keuangan
daerah;
(6) Mengkaji dan mengevaluasi mutu kerja seluruh proses
pengelolaan keungan daerah.
2. TARGET DAN REALISASI BELANJA
Tabel Target dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2013-2017
Tahun Target Realisasi %
2013 691,973,705,849.00 649,467,735,345.00 93.86%
2014 804,323,025,422.00 742,730,951,752.00 92.34%
2015 1,027,437,000,687.00 943,789,838,163.00 91.86%
2016 1,212,794,494,445.85 1,018,522,556,697.00 83.98%
2017 1,123,250,081,627.00 1,011,980,665,254.00 90.09%
10
10
Grafik Target dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2013-2017
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Belum kondusifnya situasi perekonomian daerah dalam rangka
mengembangkan kegiatan usaha menyebabkan keraguan masyarakat
dan dunia usaha melakukan investasi bagi pembangunan sektor
swasta.Akibatnya, sebagian besar pembiayaan public pembangunan
dibebankan seluruhnya pada anggaran pemerintah daerah.Di satu
sisi, anggaran pemerintah disediakan untuk membiayai dua sisi
pengeluaran yaitu perbelanjaan bagi Aparatur Daerah untuk
pelayanan rutin kepada masyarakat dan perbelanjaan publik untuk
membiayai program/kegiatan pembangunan.Invenstasi sektor
pemerintah masihmenjadi fondasi utama pertumbuhan
perekonomian masyarakat.Kendala anggaran inilah yang
menyebabkan tidak seluruh pembangunan prasarana dan sarana
dasar kebutuhan masyarakat dibangun pemerintah setiap tahun.
Dengan demikian diharapkan kedepan setiap periodesasi
pencapaian tujuan daerah dan aktivitas pemerintah daerah haruslah
berorientasi pada kepentingan publik dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik dengan orientasi dan
pertanggungjawaban yang jelas serta searah dengan tujuan
pembangunan.
-
200.000.000.000,00
400.000.000.000,00
600.000.000.000,00
800.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00
1.200.000.000.000,00
1.400.000.000.000,00
2013 2014 2015 2016 2017
Target
Realisasi
Tahun
11
11
Kesulitan yang telah diuraikan di atas dapat diwujudkan jika
kendala pengelolaan diatasi dengan : (1) tersedianya anggaran yang
dialokasikan ke satuan kerja pada penyusunan anggaran
berdasarkan prioritas dan kebutuhan mendesak; (2) adanya Standar
Analisa Biaya; (3) menganut prinsip deficit spending; (4) pengawasan
yang lebih ketat dari satuan kerja pelaksana kegiatan; dan (5) jadwal
pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu.
1. Permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah :
a. Masih kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 dan perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 dan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
penyampaianya;
b. Dokumen SPJ dari setiap OPD tidak lengkap dan disampaikan
tidak tepat setiap tanggal 10 bulan berikutnya;
c. SPJ bulanan dari setiap OPD tidak disampaikan pada
waktunya
d. Penyampaian Laporan Keuangan OPD (Neraca, LRA dan CaLK)
tidak tepat waktu sehingga mempengaruhi ketepatan
penyusunan LKPD
2. Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan pengelolaan
keuangan daerah adalah :
a. Peningkatan kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah;
b. Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
c. Perlunya koordinasi dengan OPD dalam pengumpulan data
dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
12
12
BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
a. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan Kegiatan Tahun 2017
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5 Penyediaan alat tulis kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10 Penyediaan makanan dan minuman
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan peralatan gedung kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5 Pemeliharaan SIM
III Program peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan mesin/kartu absensi
IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2 Penyusunan RKT, RKA dan LAKIP
V Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1 Penyusunan standar satuan harga
2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
13
13
3 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
4 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD
5 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD
6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
9 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan
keuangan daerah
10 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
11 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah
12 Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB
13 Pembinaan Ketatausahaan Keuangan Daerah
14 Pembukuan dan Pelaporan Dana Perimbangan
15 Verifikasi SPJ Fungsional
16 Koordinasi Lintas SKPD dalam Pengusulan Dana Non APBD,
Pembukuan dan Pelaporan Dana Non APBD
17 Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah
18 Penerbitan dan Pendropingan DHR, DHKP, SPPT dan STTS
19 Pembinaan Penginventarisan, Penatausahaan (Pembukuan) dan
Pelaporan Barang Milik Daerah
20 Penatausahaan Hibah dan Penghapusan Barang Milik Daerah
21 Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
22 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD
dan PPKD
23 Pendataan Barang Milik Daerah
24 Penatausahaan Perbendaharaan Umum Daerah
25 Verifikasi SPJ Administratif Perbendaharaan
26 Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
27 Penilaian dan Penetapan NJOP Bumi dan Bangunan
14
14
b. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI
KEUANGAN FISIK
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
13,100,000 8,151,000 62.22% 62.22%
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
58,800,000 36,320,862 61.77% 61.77%
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
313,980,000 209,630,000 66.77% 66.77%
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
7,260,000 7,252,500 99.90% 99.90%
5 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
13,200,000 5,200,000 39.39% 39.39%
6 Penyediaan alat tulis kantor
312,260,500 294,784,950 94.40% 94.40%
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
367,416,000 366,953,500 99.87% 99.87%
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
17,600,000 4,578,000 26.01% 26.01%
9 Penyediaan peralatan rumah tangga
2,686,000 2,513,500 93.58% 93.58%
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10,400,000 6,720,000 64.62% 64.62%
11 Penyediaan makanan dan minuman
126,620,000 126,466,000 99.88% 99.88%
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
339,300,000 338,405,500 99.74% 99.74%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan peralatan gedung kantor
389,932,500
373,849,740 95.88% 95.88%
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
27,850,000 26,950,000 96.77% 96.77%
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
175,000,000 153,675,450 87.81% 87.81%
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1,500,000 500,000 33.33% 33.33%
5 Pemeliharaan SIM
52,957,000 51,890,000 97.99% 97.99%
III
Program peningkatan disiplin aparatur
0.00%
15
15
1 Pengadaan mesin/kartu absensi
10,850,000 7,300,000 67.28% 67.28%
IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0.00%
1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
24,876,000 8,450,000 33.97% 33.97%
2 Penyusunan RKT, RKA dan LAKIP
4,040,000 3,450,000 85.40% 85.40%
V Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0.00%
1 Penyusunan standar satuan harga
67,065,000 60,020,000 89.50% 89.50%
2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
APBD
352,925,000 339,526,400 96.20% 96.20%
3 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
83,650,000 82,956,000 99.17% 99.17%
4 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
296,175,000 293,307,700 99.03% 99.03%
5 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
80,500,000 76,100,000 94.53% 94.53%
6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
235,590,000 208,189,000 88.39% 88.39%
7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
79,750,000 61,575,000 77.21% 77.21%
8 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
51,185,000 47,775,000 93.34% 93.34%
9 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
42,272,000 12,500,000 29.57% 29.57%
10 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
49,600,000 47,150,000 95.06% 95.06%
11 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
3,991,420,000 3,889,891,000 97.46% 97.46%
12 Pemutakhiran Data dan
Penagihan PBB
394,760,000 342,674,000 86.81% 86.81%
13 Pembinaan Ketatausahaan Keuangan Daerah
240,550,000 228,171,500 94.85% 94.85%
16
16
14 Pembukuan dan Pelaporan Dana Perimbangan
66,150,000 59,926,500 90.59% 90.59%
15 Verifikasi SPJ Fungsional
49,480,000 47,700,000 96.40% 96.40%
16 Koordinasi Lintas SKPD dalam Pengusulan Dana Non APBD, Pembukuan dan Pelaporan Dana Non APBD
6,300,000 6,300,000 100.00% 100.00%
17 Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah
40,140,000 24,825,000 70.93% 70.93%
18 Penerbitan dan Pendropingan DHR, DHKP, SPPT dan STTS
163,455,000 115,937,200 70.93% 70.93%
19 Pembinaan Penginventarisan, Penatausahaan (Pembukuan) dan Pelaporan Barang Milik Daerah
134,600,000 126,394,000 93.90% 93.90%
20 Penatausahaan Hibah dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
72,400,000 38,900,000 53.73% 53.73%
21 Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
13,188,000 4,950,000 37.53% 37.53%
22 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD dan PPKD
149,150,000 148,900,000 99.83% 99.83%
23 Pendataan Barang Milik Daerah
50,000,000 48,250,000 96.50% 96.50%
24 Penatausahaan Perbendaharaan Umum Daerah
38,000,000 33,500,000 88.16% 88.16%
25 Verifikasi SPJ Administratif Perbendaharaan
63,860,000 62,147,750 97.32% 97.32%
26 Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
255,840,000 217,525,000 85.02% 85.02%
27 Penilaian dan Penetapan NJOP Bumi dan Bangunan
4,450,000 - 0.00% 0.00%
17
17
BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
Kerjasama Pemerintah Daerah (Badan Keuangan Kabupaten Manggarai)
dengan pihak ketiga tahun 2017terkait pengadaan Barang dan Jasa.
a. Mitra yang diajak kerja sama dalam pengadaan barang dan jasa
lingkup Badan Keuangan Kabupaten Manggarai
1 CV.PERMATA KARYA
2 CV. TUNAS CENDANA
3 PT. MURFA SURYA MAHARDIKA
4 CV. DAMAI INDAH
5 PT. RIDHO USAHA BERSAMA
6 CV. AGUNG MANDIRI PERKASA
7 CV.TRIPARTY TIRTA ENGINEERING
8 CV. ANSILA CIPTA KONSULTAN
9 CV. HARUM KARYA JAYA
10 PT. ARAH PEMALANG
11 CV.TEKNIK PERDANA
12 CV.BANGKA POA
b. Dasar Hukum
NO Nama Paket Nomor SPK/Kontrak
1 Pembangunan Pasar Puni B.Keu/PPK.KONST/11IX/2017
ADD.I.800/B.KEU/593.a/XI/2017
2 Rehab Lantai II Gedung MCC 13/PPK.BK/IX/2017
3 Rehab Pasar Ruteng 26.a/PPK.BK/XI/2017
4 Pemeliharaan Gedung Kantor 26.c/PPK.BK/XI/2017
5 Pengadaan Mesin Absensi 06/PPK.BK/VII/2017
18
18
6 Pengadaan Rak Arsip & Meja Direktur 07/PPK.BK/VIII/2017
7 Pengadaan Wireless Komunikasi Data 05/PPK.PW/BK/VII/2017
8 Pengadaan Printer 21/PPK.BK/XI/2017
9 Pemeliharaan SIM PBB P2 dan BPHTB 11/PPK.PSIM/BK/VIII/2017
10 Pengadaan Tabung Pemadam
Kebakaran
36.d/PPK.BK/XI/2017
11 Pengadaan Generating Set (Genset) 36.g/PPK.BK/XI/2017
12 Pengadaan Lap Top 36.a/PPK.BK/XI/2017
13 Konsultan Perencana Pembangunan
Pasar Puni
B.Keu/PPK.KONSUL/03/VIII/2017
14 Konsultan Pengawas Pembangunan
Pasar Puni
B.Keu/PPK.KONSUL/20/X/2017
15 Konsultan Perencana Rehab Lantai III
MCC
08/PPK.BK/VIII/2017
16 Konsultan Pengawas Rehab Lantai III
MCC
15/PPK.BK/IX/2017
17 Konsultan Perencana Rehab Pasar
Ruteng
20.e/PPK.BK/X/2017
18 Konsultan Pengawas Rehab Pasar
Ruteng
20.a/PPK.BK/X/2017
19 Pengadaan Komputer dan Printer 03/PPK.BK/VII/2017
19
19
c. Kerja Sama
No. Nama Perusahaan Paket Pekerjaan
1 PT. Arah Pemalang Pembangunan Pasar Puni
2 CV. Harum Karya Jaya Rehab Lantai II Gedung MCC
3 CV. Bangka Poa Rehab Pasar Ruteng
4 CV. Bangka Poa Pemeliharaan Gedung Kantor
5 CV. Agung Mandiri Perkasa Pengadaan Mesin Absensi
6 CV. Damai Indah Pengadaan Rak Arsip & Meja
Direktur
7 PT. Murfa Surya Mahardika Pengadaan Wireless Komunikasi
Data
8 CV. Damai Indah Pengadaan Printer
9 PT. Ridho Usaha Bersama Pemeliharaan SIM PBB P2 dan
BPHTB
10 CV. Damai Indah Pengadaan Tabung Pemadam
Kebakaran
11 CV. Damai Indah Pengadaan Generating Set (Genset)
12 CV. Damai Indah Pengadaan Lap Top
13 CV. Ansila Cipta Konsultan Konsultan Perencana
Pembangunan Pasar Puni
14 CV. Teknik Perdana Konsultan Pengawas
Pembangunan Pasar Puni
15 CV. Triparty Tirta
Engineering
Konsultan Perencana Rehab Lantai
III MCC
16 CV. Triparty Tirta Konsultan Pengawas Rehab Lantai
20
20
Engineering III MCC
17 CV. Triparty Tirta
Engineering
Konsultan Perencana Rehab Pasar
Ruteng
18 CV. Triparty Tirta
Engineering
Konsultan Pengawas Rehab Pasar
Ruteng
19 CV. Tunas Cendana Pengadaan Komputer dan Printer
21
21
BAB V
PENUTUP
Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dari
Badan Keuangan yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
desentralisasi.
Dalam hal pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah, permasalahan
klasik yang muncul adalah pengelolaan pendapatan ,keuangan dan aset daerah yang
masih belum efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas
manajemen pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, agar dana yang
terbatas dapat dimanfaatkan untuk mendukung program yang benar – benar prioritas
dan memberi manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat yang memiliki efek
multiplier tinggi serta dilakukan pengawasan yang ketat untuk meminimalisasi
tingkat kebocoran pembiayaan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini tidak mengklaim dapat
mengukur keseluruhan apa yang semestinya diukur dalam konteks pendapatan
pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang efektif
dan efisien. LKPJ ini tidak akan sanggup menceritakan seluruh hal, hanya
mempertanggungjawabkan apa yang layak dan realistik untuk dicapai dalam konteks
Pemerintah Daerah. Oleh karena itu indikator–indikator didalamnya tidak
selalumencerminkan praktek terbaik, tetapi lebih mengacu kepada hal – hal ” dasar ”
yang diperlukan dan diperkirakan dapat tercapai serta dapat dipertanggungjawabkan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaaban (LKPJ) Badan Keuangan Kabupaten
Manggarai ini, merupakan sebuah Kerangka Kerja Pertanggungjawaban yang
akuntabel dan transparan atas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya tentang
pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Akhirnya kami sangat megharapkan laporan ini dapat berguna bagi pihak-
pihak yang berkepentingan dan sejalan dengan asas-asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik.
Ruteng, 31 Desember 2017
KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN MANGGARAI,
DRS. WILHELMUS GANGGUT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610112 198903 1 010