bab i pendahuluan 1.1. maksud dan tujuan penyusunan … · 2019-06-11 · pelaksanaan...

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANDUNG

Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 disusun untuk menyediakan

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode

pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk

membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran

yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektifitas

dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Bandung disusun untuk menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi,

sosial maupun politik dengan cara:

1) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh

sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang

ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi

yang digunakan dalam kegiatan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta hasil-hasil yang telah dicapai;

3) Menyediakan informasi mengenai upaya Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendanai seluruh

kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;

4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan;

5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Bandung.


KOTA BANDUNG



Laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Bandung disusun dan disajikan dengan berpedoman

pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam penyusunan Laporan keuangan

tahun anggaran 2017 terlebih dahulu dilakukan konversi laporan

keuangan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan,

pengukuran dan pengungkapan pada pos-pos laporan keuangan,

Struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus

kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dengan ketersediaan

informasi-informasi tersebut, maka diharapkan Laporan Keuangan


Bandung juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, artinya

dapat menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi

besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi

yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian yang terkait, serta

dapat menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah

sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.

Selain itu juga untuk mengetahui apakah sumber daya uang yang

diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan ketentuan termasuk

kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah

ditetapkan dalam APBD.

Laporan keuangan tahun anggaran 2017, merupakan tahun ketiga

laporan keuangan disusun berbasis akrual sesuai dengan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dalam penyusunan laporan

keuangan tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tidak melakukan Penyajian kembali


KOTA BANDUNG



untuk laporan keuangan tahun anggaran 2015. Kondisi ini sesuai

dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Koreksi

Kesalahan tanpa Penyajian kembali Laporan Keuangan, sehingga

untuk hal-hal yang tidak disajikan kembali tidak dilakukan

perbandingan perangkaan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat peraturan perundang-

undangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual Pada Pemerintah Daerah, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menyusun Laporan

Keuangan Tahun 2017 sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2017, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2. Laporan Operasional (LO);

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

4. Neraca;

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan


KOTA BANDUNG



Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Capaian Kinerja

Keuangan

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LRA

2.4. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LO

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO

3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian

Target yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

4.2. Entitas Pelaporan Keuangan

4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan.

4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4. Penjelasan Pos-pos Neraca

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup


KOTA BANDUNG



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan, berikut ini

diuraikan hal-hal mengenai kebijakan fiskal/keuangan, kondisi

ekonomi makro, dan perubahan APBD dalam tahun anggaran 2017

sebagai berikut:

a) Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh oleh Pemerintah kota

Bandung adalah dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 baik APBD

murni maupun APBD perubahan. Beberapa produk hukum yang

menjadi pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2017 adalah :

(1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07

Tahun 2015;

(2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2017 tanggal

20 Februari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017;

(3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2017 tanggal

8 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2017;

(4) Peraturan Walikota Bandung Nomor 230 Tahun 2017 tanggal

20 Februari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017;


KOTA BANDUNG



(5) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1230 Tahun 2017 tanggal

8 Desember 2017 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan

Walikota Bandung Nomor 230 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung

Tahun Anggaran 2017

(6) Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.112–BPKA/2017

tanggal 17 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan

Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.

b) Perubahan APBD Tahun Berjalan

APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya APBD murni dimaksud dilakukan perubahan dengan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bandung Tahun Anggaran 2017. Rincian APBD Tahun 2017 dan

Perubahan APBD Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung diuraikan sebagai

berikut :

(dalam rupiah)

NO U R A I A N SEBELUM PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN TAMBAH/(KURANG)

1. Pendapatan 85.776.205.000,00 85.776.205.000,00 0,00

2. Belanja 40.424.247.203,00 35.431.846.728,00 (4.992.400.475,00)

3. Surplus/(Defisit) 45.351.957.797,00 50.344.358.272,00 (4.992.400.475,00)

Perubahan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dilakukan mengingat adanya

kebijakan-kebijakan strategis yang harus diakomodir, disamping


KOTA BANDUNG



adanya pergeseran-pergeseran antar kegiatan yang menyebabkan

terjadinya perubahan kode rekening pada pos belanja sehingga

target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan

retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan

konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada

Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk

menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya,

Daerah harus memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada

rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah

harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang

diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini

merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang

diserahkan kepada Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas,

maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas

penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban

APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam

rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN

dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas

pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang

menugaskan.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayananan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi,

kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut retribusi.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud

pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan

anggaran, sementara disiplin anggaran ditunjukkan untuk tercapainya

keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip yang lain yang


KOTA BANDUNG



dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi

dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang

didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Sumber-sumber pembiayaan Daerah yang utama dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi fiskal yang ada di Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung adalah :

Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah

pemberian sumber-sumber penerimaan bagi Daerah yang dapat digali

dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing.

Kewenangan Daerah untuk memungut retribusi daerah diatur dengan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan

penyempurnaan dari Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000.

Berdasarkan Undang-Undang, Daerah diberikan kewenangan untuk

memungut 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi

daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis retribusi

daerah tersebut secara umum dipungut hampir di semua Daerah dan

merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktik

merupakan jenis pungutan yang potensial. Sesuai dengan amanat

Perundangan yang berlaku dan potensi yang ada pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

jenis retribusi yang dipungut meliputi 6 jenis yaitu :

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

(2) Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang

Pribadi;

(3) Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan;

(4) Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi;

(5) Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan; dan

(6) Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja

Asing.


KOTA BANDUNG



Pengaturan pengelolaan pendapatan asli daerah Kota Bandung

berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan

Retribusi Daerah;


Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan

Retribusi Penggantian Biaya Peta;


Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang

Perhubungan;

(4) Peraturan Walikota Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah;

(5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan


perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun

2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin gangguan.

2.3. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LRA

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas


Tahun Anggaran 2017, menunjukkan bahwa pendapatan Dinas


sebesar Rp26.189.568.780,00 atau 30,53% dari target pendapatan

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp85.776.205.000,00. Apabila

dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2016

sebesar Rp53.927.406.864,00 maka mengalami penurunan sebesar

Rp27.737.838.084,00 atau 51,44%. Realisasi belanja Tahun Anggaran

2017 sebesar Rp28.389.334.186,00 atau 80,12% dari anggaran yang

ditetapkan sebesar Rp35.431.846.728,00. Apabila dibandingkan

dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar


KOTA BANDUNG



Rp32.867.112.569,00 maka mengalami penurunan sebesar

Rp4.477.778.383,00 atau 13,62%. Dengan demikian, berdasarkan

realisasi pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2017

tersebut diperoleh defisit sebesar Rp2.199.765.406,00.

2.4. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO

Laporan Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017, menunjukkan

pendapatan sebesar Rp26.180.065.209,00. Apabila dibandingkan

dengan pendapatan tahun 2016 sebesar Rp53.722.355.013,00 maka

mengalami penurunan sebesar Rp27.542.289.804,00 atau 51,27%.

Beban pada Tahun 2017 sebesar Rp30.266.000.785,10. Apabila

dibandingkan dengan beban pada Tahun 2016 sebesar

Rp27.889.560.694,07 maka mengalami kenaikan sebesar

Rp2.376.440.091,03 atau 8,52%. Dengan demikian, berdasarkan

pendapatan dan beban pada Tahun 2017 tersebut diperoleh defisit

dari kegiatan operasional sebesar Rp4.085.935.576,10. Apabila

dibandingkan dengan surplus dari kegiatan operasional pada Tahun

2016 sebesar Rp25.832.794.318,93 mengalami penurunan sebesar

Rp29.918.729.895,03 atau 115,82%.

Surplus dari kegiatan non operasional Tahun 2017 sebesar

Rp9.503.571,00, dan surplus kegiatan non operasional pada Tahun

2016 sebesar Rp.0,00.

Pos Luar Biasa pada Tahun 2017 sebesar Rp0,00 dan pada Tahun

2016 sebesar Rp0,00.

Dengan demikian diperoleh defisit LO Tahun 2017 sebesar

Rp4.076.432.005,10 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Defisit dari kegiatan operasional (Rp 4.085.935.576,10)

Surplus dari kegiatan non operasional Rp 9.503.571,00

Pos Luar Biasa Rp 0,00

Jumlah (Rp 4.076.432.005,10)


KOTA BANDUNG



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun

Anggaran 2017 Periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31

Desember 2017 menunjukkan pendapatan sebesar

Rp26.189.568.780,00 atau 30,53% dari anggaran yang telah

ditetapkan sebesar Rp85.776.205.000,00. Adapun realisasi belanja

sebesar Rp28.389.334.186,00 atau 80,12% dari anggaran yang

ditetapkan sebesar Rp35.431.846.728,00. Dengan demikian

berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja diperoleh defisit

sebesar Rp2.199.765.406,00.

Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sebesar Rp26.189.568.780,00

terdiri dari:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp 19.194.470.768,00

- Retribusi Izin Gangguan Tempat

Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi

Rp 519.193.452,00

- Retribusi Izin Gangguan Tempat

Usaha/Kegiatan kepada Badan

- Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang

Pribadi

- Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan

- Pemberian Perpanjangan IMTA kepada

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

- Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

4.327.840.464,00

1.150.000,00

127.500.000,00

2.013.792.800,00

5.621.296,00

Jumlah Rp 26.189.568.780,00


KOTA BANDUNG



2. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017




Desember 2017 menunjukkan realisasi belanja daerah sebesar

Rp28.389.334.186,00 atau mencapai 80,12% dari anggaran belanja


Bandung sebesar Rp35.431.846.728,00.

Realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Bandung sebesar Rp28.389.334.186,00 tersebut

terdiri dari:

- Belanja Tidak Langsung Rp 18.973.187.435,00

- Belanja Langsung Rp 9.416.146.751,00

Jumlah Rp 28.389.334.186,00

3.2. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO

1. Pendapatan-LO Tahun 2017


Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 untuk periode 1

Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 menunjukkan

pendapatan sebesar Rp26.180.065.209,00 dan beban sebesar

Rp30.266.000.785,10 sehingga diperoleh Defisit dari Operasi

sebesar Rp4.085.935.576,10.

Pendapatan sebesar Rp26.180.065.209,00 terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah Rp 26.180.065.209,00

- Pendapatan Transfer Rp 0,00

- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 0,00

Jumlah Rp 26.180.065.209,00


KOTA BANDUNG



2. Beban Tahun 2017




Beban sebesar Rp30.266.000.785,10 yang terdiri dari Beban

Operasi sebesar Rp30.266.000.785,10 dan Beban Transfer sebesar

Rp0,00.

Beban Operasi sebesar Rp30.266.000.785,10 terdiri dari:

- Beban Pegawai

- Beban Barang dan Jasa

Rp

Rp

19.716.149.429,00

7.856.700.855,10

- Beban Bunga Rp 0,00

- Beban Subsidi Rp 0,00

- Beban Hibah Rp 0,00

- Beban Bantuan Sosial Rp 0,00

- Beban Penyusutan dan

Amortisasi

Rp 2.693.150.501,00

- Beban Penyisihan Piutang Rp 0,00

- Beban Lain-lain Rp 0,00

Jumlah Rp 30.266.000.785,10

Adapun beban transfer Tahun 2017 untuk periode 1 Januari 2017

sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

3. Kegiatan Non Operasional Tahun 2017




Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp9.503.571,00 yang

merupakan surplus dari kegiatan non operasional lainnya. Nilai

tersebut adalah pembayaran atas piutang yang sudah tercatat di

Tahun 2016.


KOTA BANDUNG



3.3 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN

TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang

telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Secara umum pencapaian target kinerja keuangan khususnya

pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Bandung, bila dilihat dari realisasi pendapatan daerah

maka secara umum target yang telah ditetapkan tidak dapat

dicapai, yaitu pencapaian target pendapatan daerah hanya sebesar

30,53% Antara lain disebabkan tidak tercapainya target Retribusi

Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan Tempat

Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi, Retribusi Pemberian Izin

Trayek kepada Orang Pribadi, dan Retribusi Pemberian Izin Trayek

kepada Badan.

Hambatan tersebut antara lain:

a. Sistem SPIPISE dan LKPM online belum dapat diintegrasikan

oleh BKPM RI kepada Sistem Online DPMPTSP.

b. Pencabutan IG berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 5 Tahun 2018 tentang pencabutan Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 yang ditetapkan sejak

tanggal 23 Maret 2018 dan diterapkan di DPMPTSP sejak 26

Maret 2018, maka retribusi IG tidak dapat lagi dijadikan potensi

pendapatan.

c. Belum optimalnya regulasi untuk penguatan proses Izin

Mendirikan Bangunan.

d. Rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis terkait belum sesuai

dengan SOP DPMPTSP Kota Bandung.

e. Sebagian pemohon belum memahami sepenuhnya proses

perizinan online.

f. Sinkronisasi aturan / regulasi antara Perangkat Daerah Teknis

terkait perizinan dengan DPMPTSP Kota Bandung.


KOTA BANDUNG



g. Prasarana dan sarana yang belum mencukupi.

h. Permohonan izin Trayek hanya ada setiap 5 tahun sekali, untuk

perpanjangan selanjutnya ada di tahun 2020, karena

perpanjangan terakhir tahun 2015. Adapun trayek yang terbit di

tahun 2018, merupakan trayek yang sifatnya hanya perubahan

status/kepemilikan dari perorangan ke badan, begitu juga

dengan tahun-tahun selanjutnya.

i. Belum terintegrasinya sistem Kemnaker RI dengan sistem

DPMPTSP Kota Bandung (proses penerbitan IMTA).

j. Masih kurangnya SDM yang sesuai kompetensi.

Solusi atau upaya yang dilakukan antara lain :

a. Melakukan pengintegrasian Sistem Online DPMPTSP dengan

Sistem Online SPIPISE dan LKPM dari BPKM RI dalam bidang

Investasi dan integrasi pengurusan IMTA dengan sistem

Kemenaker RI.

b. Penyiapan tenaga operator untuk sistem online SPIPISE dan

LKPM.

c. Revisi/ perubahan aturan regulasi untuk proses IMB, segera

diterbitkan.

d. Penyelesaian aturan (sinkronisasi aturan) antara Perangkat

Daerah teknis terkait pemberi rekomendasi dengan SOP

DPMPTSP.

e. Terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat baik

melalui media cetak maupun elektronik.

f. Penyusunan aturan/regulasi antara Perangkat Daerah Teknis

dengan DPMPTSP harus dilakukan bersama-sama.

g. Melakukan penyempurnaan secara terus menerus terkait

Prasarana dan Sarana agar dapat menunjang pelayanan secara

optimal.

h. Melakukan peningkatan koordinasi secara berkelanjutan dengan

Perangkat Daerah Teknis terkait dan Bidang Advokasi di

DPMPTSP untuk pencapaian hasil (output) yang maksimal.


KOTA BANDUNG



i. Mengajukan permohonan pengadaan SDM yang berkompetensi

kepada BKPP.

2. Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 adalah

sebesar 80,12%. Rendahnya tingkat penyerapan tersebut

disebabkan antara lain:

(a) Terlambatnya penetapan APBD perubahan tahun 2017;

(b) Terkendalanya penyusunan perubahan anggaran di SIRA terkait

komponen;

(c) Terjadinya kelebihan beban kerja bagi pejabat yang ditunjuk

menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) disebabkan

penunjukan PPTK belum didasarkan atas pertimbangan

anggaran kegiatan, beban kerja dan pertimbangan objektif

lainnya; dan

(d) Kurangnya SDM dalam membantu pelaksana teknis kegiatan.


KOTA BANDUNG



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ASUMSI DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1) Asumsi Dasar Kemandirian Entitas

Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan

mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga

tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam

pelaporan keuangan.

2) Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas

pelaporan akan berlanjut keberadaanya. Dengan demikian

Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi

atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap

kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.2. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu

atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk

digabungkan pada entitas pelaporan.

Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “tiap-tiap

kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak


KOTA BANDUNG



hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan

keuangan”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 232 ayat (1) menyatakan

bahwa : “Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan

sistem akuntansi pemerintahan daerah”.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terdiri atas sistem akuntansi

Dinas dan sistem akuntansi SKPD.

Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan memiliki

komponen-komponen yang meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Laporan Operasional (LO);

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

d. Neraca; dan

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Bandung adalah basis basis akrual untuk pengakuan aset,

kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan

beban dalam laporan operasional.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak

untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum

diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung, dan beban


KOTA BANDUNG



diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai

kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan

dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung.

Basis akrual untuk neraca dan berarti bahwa aset, kewajiban, dan

ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau

pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada

keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas

daerah Kota Bandung.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas

maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan

penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas

daerah Kota Bandung, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan

diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah Kota Bandung.

Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan

menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap

tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih

realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan

pengeluaran belanja dan pembiayaan.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan (earned) atau saat pendapatan direalisasi yaitu

aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang

Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan


KOTA BANDUNG



atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata

uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan

nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya

pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas

Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi

hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah.

2. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas

Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan saat

pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan

yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal

pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan

bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari

BUD;

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang

Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan

atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata

uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan

nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya

pendapatan.


KOTA BANDUNG



4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang

dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban.

2. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, Saat terjadinya

konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat

ekonomi atau potensi jasa.

3. Pengukuran

Pengukuran beban menggunakan mata uang Rupiah

berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah

Kota Bandung. Beban yang diukur dengan mata uang asing

dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar

(kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah

Kota Bandung yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari

rekening kas daerah Kota Bandung. Khusus pengeluaran

yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran,

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai

fungsi perbendaharaan.


KOTA BANDUNG



3. Pengukuran

Pengukuran belanja menggunakan mata uang Rupiah

berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah

Kota Bandung. Belanja yang diukur dengan mata uang asing

dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar

(kurs tengah bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Aset

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau

dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset

Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya. Aset Lancar adalah

aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari

12 (dua belas) bulan (satu periode akuntansi).

a. Aset Lancar, antara lain terdiri dari :

1) Kas

(1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank

yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan pemerintahan.

(2) Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila dalam kas

terdapat valuta asing maka valuta asing tersebut

dikonversikan terlebih dahulu berdasarkan nilai

kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun,

saldo kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam

Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia pada tanggal neraca.

(3) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas

opname di masing-masing pemegang kas

(Bendahara Umum Daerah dan Pemegang Kas).


KOTA BANDUNG



2) Piutang

(1) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga

yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu

periode akuntansi.

(2) Piutang dapat berupa tagihan hasil penjualan

barang, kewajiban pihak ketiga yang belum dilunasi,

seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang

belum dilunasi pada saat pencatatan.

(3) Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar

jumlah yang dapat direalisasikan setelah

memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih

dan penghapusan piutang.

(4) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas

piutang tersebut.

(5) Piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai piutang

apabila telah diterbitkan dasar ketetapan

pajak/retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak

Daerah/Surat Keputusan Retribusi Daerah

(SKPD/SKRD).

3) Persediaan

(1) Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan

maksud untuk mendukung kegiatan operasional

pemerintah daerah dan atau untuk

dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

(2) Persediaan pada akhir periode akuntansi dicatat

berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

(3) Saldo persediaan dinilai dan disajikan dalam neraca

berdasarkan:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan

pembelian. Nilai pembelian yang digunakan


KOTA BANDUNG



adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir

diperoleh;

- Biaya standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri;

- Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dengan

cara lain seperti donasi/rampasan.

(4) Jenis-jenis persediaan:

- Persediaan Pakai Habis, adalah barang-barang

yang bekas penggunaannya tidak dapat

digunakan kembali, misalnya ATK.

- Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan

yang dapat digunakan berulang kali, misal kotak

file.

- Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam

drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit

tanaman, benih ikan dan sebagainya.

b. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa

manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk

digunakan dalam kegiatan kepemerintahan dan atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat

diperoleh melalui pembelian dan atau pembangunan yang

sumber dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal

dari APBD, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset

lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Aset tetap dicatat dengan nilai historis. Untuk keperluan

penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan

aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat

neraca awal tersebut disusun. Aset tetap yang dihentikan

dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi

aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya


KOTA BANDUNG



sesuai dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat (carrying

amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari

biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi

penyusutan.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya

perolehan. Apabila biaya perolehan suatu konstruksi

dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing,

penyajian dalam neraca dicatat dengan nilai rupiah

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat

perolehan.

c. Aset Lainnya

Aset dalam Proses Penghapusan/Aset Rusak Berat

adalah aset yang dihentikan dari penggunaan aktif

pemerintah dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya

sesuai dengan nilai tercatatnya. Hal tersebut sesuai

dengan PSAP No. 07 Paragraf 79.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi pemerintah.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kelompok kewajiban yang

diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal.

Kewajiban dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke dalam

Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal

transaksi.

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus

dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode


KOTA BANDUNG



akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari dalam

negeri maupun luar negeri. Kewajiban jangka panjang dicatat

pada saat dana tersebut diterima sebesar nilai nominal.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas

awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit-LO,

SiLPA/SiKPA, penutupan saldo perubahan SAL, dan

perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih

evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE).

2. Pengakuan

Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan

hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan

oleh adanya surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA.

3. Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan

nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada

tanggal laporan.

4.4. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN

Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, beberapa

informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menganut prinsip substansi


KOTA BANDUNG



mengungguli bentuk formalnya (substance over form). Artinya

informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi

serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi

atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai

dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek

formalitasnya.

2) Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis akrual

yaitu:

(1) Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan

pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan

ekuitas dalam Neraca dan pengakuan pendapatan dan beban

dalam Laporan Operasional.

3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah tahun

anggaran (periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31

Desember 2017).

4) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar

atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset

tersebut pada saat perolehan. Untuk keperluan penyusunan neraca

awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan

adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

5) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan

dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta

dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat

umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya.


KOTA BANDUNG



BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1.Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah:

a) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22

Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

(PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan (KSAP);

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

d) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015

Tanggal 26 Nopember Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang

Kebijakan Akuntansi.

e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015

Tanggal 26 Nopember Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

5.1.2.Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran bertujuan memberikan informasi

tentang kinerja keuangan berupa realisasi dan anggaran entitas


KOTA BANDUNG



pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran

dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-

target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai

dengan perundang-undangan.

5.1.3.Definisi

a) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan

dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan,

belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan

rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara

sistematis untuk satu periode.

b) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi

hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah.

d) Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara

pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

5.1.4.Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran




Desember 2017 menunjukkan pendapatan daerah sebesar

Rp26.189.568.780,00 atau 30,53% dari anggaran yang telah

ditetapkan sebesar Rp85.776.205.000,00. Adapun realisasi

belanja berjumlah Rp28.389.334.186,00 atau 80,12% dari

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.431.846.728,00


KOTA BANDUNG



sehingga diperoleh defisit antara realisasi pendapatan daerah

dan realisasi belanja sebesar Rp2.199.765.406,00.

Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun Anggaran 2017

sebesar Rp26.189.568.780,00 terdiri dari:

- Pendapatan Retribusi Daerah Rp 26.183.947.484,00

- Lain-Lain PAD Yang Sah Rp 5.621.296,00

Jumlah Rp 26.189.568.780,00

Sedangkan realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung secara

keseluruhan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31

Desember 2017 adalah sebesar Rp28.389.334.186,00 atau

mencapai 80,12%. Realisasi belanja tersebut terdiri dari:

Belanja Operasi Rp 27.112.403.786,00

Belanja Modal Rp 1.276.930.400,00

Belanja Tak Terduga Rp 0,00

Belanja Transfer Rp 0,00

Jumlah Rp 28.389.334.186,00



Anggaran 2017 diuraikan sebagai berikut:

5.1.4.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Bandung periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31

Desember 2017 adalah sebesar Rp26.189.568.780,00

atau mencapai 30,53% dari target anggaran sebesar

Rp85.776.205.000,00 yang terdiri dari:


KOTA BANDUNG



No Uraian Anggaran 2017

(Rp)

Realisasi 2017

(Rp) %

Realisasi 2016

(Rp)

1 Retribusi Daerah 85.776.205.000,00 26.183.947.484,00 30,53 53.841.827.368,00

2 Lain-lain PAD 0,00 5.621.296,00 0,00 85.579.496,00

Jumlah 85.776.205.000,00 26.189.568.780,00 30,53 53.927.406.864,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah masing-masing

diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan retribusi daerah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Bandung periode 1 Januari 2017 sampai

dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar

Rp26.183.947.484,00 atau 30,53% dari target

anggaran sebesar Rp85.776.205.000,00 dengan

rincian sebagai berikut :


(Rp)

Realisasi 2017

(Rp) %

Realisasi 2016

(Rp)

1 Izin Mendirikan

Bangunan 79.665.669.000,00 19.194.470.768,00 24.09 49.162.898.976,00

2 Retribusi Izin

Gangguan Tempat

Usaha/Kegiatan

kepada Orang Pribadi

1.237.524.900,00 519.193.452,00

41.95

605.238.888,00

3 Retribusi Izin

Gangguan Tempat

Usaha/Kegiatan

kepada Badan

2.887.558.100,00 4.327.840.464,00 149.88 3.867.789.504,00

4 Retribusi Pemberian

Izin Trayek kepada

Orang Pribadi

696.107.700,00 1.150.000,00 0.17 45.300.000,00

5 Retribusi Pemberian

Izin Trayek kepada

Badan

197.345.300,00 127.500.000,00 64.61 160.600.000,00

Pemberian

Perpanjangan IMTA

kepada Pemberi Kerja

Tenaga Kerja Asing

1.092.000.000,00 2.013.792.800,00 184.41 0,00

Jumlah 85.776.205.000,00 26.183.947.484,00 30,53 53.841.827.368,00


KOTA BANDUNG



b. Pendapatan Lain – Lain PAD Yang Sah

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah

periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember

2017 adalah sebesar Rp5.621.296,00 atau 0,00%

dari target anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian

sebagai berikut :


(Rp)

Realisasi 2017

(Rp) %

Realisasi 2016

(Rp)

1 Pendapatan Denda

Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan

0,00 5.621.296,00 0,00 85.579.496,00

Jumlah 0,00 5.621.296,00 0,00 85.579.496,00

5.1.4.2. Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung periode 1

Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017

adalah sebesar Rp27.112.403.786,00 atau mencapai

81,97% dari alokasi anggaran sebesar

Rp33.075.276.090,00.

Realisasi Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sebesar

Rp27.112.403.786,00 terdiri dari:

URAIAN ANGGARAN 2017

(Rp)

REALISASI 2017

(Rp) %

REALISASI 2016

(Rp)

Belanja Pegawai 21.844.625.350,00 18.973.187.435,00 86,86 15.928.934.582,00

Belanja Barang 11.230.650.740,00 8.139.216.351,00 72,47 11.344.393.122,00

Jumlah Belanja Operasi 33.075.276.090,00 27.112.403.786,00 81,97 27.273.327.704,00


KOTA BANDUNG



Realisasi belanja operasi diuraikan masing-masing

sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 Dinas


Pintu Kota Bandung sebesar Rp18.973.187.435,00

dianggarkan dalam klasifikasi Belanja Tidak

Langsung. Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai

pada Tahun 2016 sebesar Rp15.928.934.582.00

dianggarkan dalam klasifikasi Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung dengan masing-

masing realisasi sebesar Rp13.578.114.332,00 dan

Rp2.350.820.250,00.

Realisasi belanja pegawai Tahun 2017 dengan

klasifikasi belanja tidak langsung sebesar

Rp18.973.187.435,00 terdiri dari:

No URAIAN

TAHUN 2017 REALISASI

ANGGARAN REALISASI %

TAHUN 2016

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Gaji dan Tunjangan

7.107.896.574,00 7.107.896.574,00 100,00 7.212.910.878,00

2 Tambahan Penghasilan PNS

10.601.218.238,00 10.601.218.238,00 100,00 3.187.676.406,00

3 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

4.135.510.538,00 1.264.072.623,00 30,57 3.177.527.048,00

4 Belanja Langsung

0,00 0,00 0,00 2.350.820.250,00

JUMLAH 21.844.625.350,00 18.973.187.435,00 86,86 15.928.934.582,00

b. Realisasi Belanja Barang

Realisasi belanja barang Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

sebesar Rp8.139.216.351,00 atau sebesar 72,47%

dari alokasi anggaran sebesar Rp11.230.650.740,00.

Belanja barang dalam dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan sebagai

belanja barang dan jasa untuk pengeluaran


KOTA BANDUNG



pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya

kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa

dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas


Pintu Kota Bandung. Belanja barang terdiri dari :

No URAIAN

TAHUN 2017 REALISASI

ANGGARAN REALISASI %

TAHUN 2016

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

1.486.015.127,00 1.024.932.850,00 68,97 1.616.499.850,00

2 Belanja Jasa Kantor 2.143.232.576,00 1.680.436.801,00 78,41 2.337.370.889,00

3 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

971.680.000,00 626.658.847,00 64,49 524.634.192,00

4 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.519.608.140,00 1.330.217.185,00 87,54 1.369.336.250,00

5 Belanja Sewa Rumah/Gedung/

Gudang/Parkir

120.000.000,00 63.250.000,00 52,71 60.050.000,00

6 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

30.298.000,00 23.000.000,00 75,91 0,00

7 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

105.000.000,00 102.168.000,00 97,30 72.772.000,00

8 Belanja Makanan dan

Minuman 884.877.000,00 521.449.300,00 58,93 622.422.500,00

9 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

183.500.000,00 131.510.000,00 71,67 0,00

10 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari

Tertentu

168.976.500,00 157.426.500,00 93,16 399.168.000,00

11 Belanja Perjalanan Dinas

1.424.217.200,00 1.131.780.768,00 79,47 1.309.164.571,00

12

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

PNS

0,00 0,00 0,00 650.770.900,00

13 Belanja Pemeliharaan 880.118.647,00 537.578.100,00 61,08 1.064.805.560,00

14 Belanja Jasa Konsultansi

905.346.550,00 491.537.000,00 54,29 1.116.357.000,00

15 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber

249.516.000,00 198.016.000,00 79,36 66.600.000,00

16

Belanja Peralatan dan Mesin serta Alat Olah

Raga yang tidak dikapitalisasi

158.265.000,00 119.255.000,00 75,35 134.441.410,00

JUMLAH 11.230.650.740,00 8.139.216.351,00 72,47 11.344.393.122,00

5.1.4.3 Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung periode

1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017


KOTA BANDUNG



sebesar Rp1.276.930.400,00 atau 54,19% dari

anggaran sebesar Rp2.356.570.638,00 terdiri dari :

URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017

% REALISASI 2016

(Rp) (Rp) (Rp)

Belanja Peralatan

dan Mesin 2.009.742.600,00 1.176.778.000,00 58,55 5.567.940.365,00

Belanja Bangunan

dan Gedung 346.828.038,00 100.152.400,00 28,88 0,00

Belanja Jalan, Irigasi

dan Jaringan 0,00 0,00 0,00 25.844.500,00

Jumlah 2.356.570.638,00 1.276.930.400,00 95,76 5.593.784.865,00

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 Dasar Penyusunan Laporan Operasional

Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah:

a. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22

Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

(PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar

Akuntansi Pemerintahan (KSAP);

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

d. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015

Tanggal 26 Nopember 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014

tentang Kebijakan Akuntansi.


KOTA BANDUNG



e. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015

Tanggal 26 Nopember 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

5.2.2 Tujuan Laporan Operasional

Laporan Operasional bertujuan menyajikan informasi mengenai

seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang

tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan

surplus/defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang

penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.2.3 Definisi

a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi

jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,

yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsia setelah

atau timbulnya kewajiban.

c. Pos luarbiasa adalah pendapatan atau beban luarbiasa

yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan

merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau

sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh

entitas bersangkutan.

d. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO

dan beban selama satu periode pelaporan, setelah

diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non

operasional dan pos luarbiasa


KOTA BANDUNG



5.2.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional


Terpadu Satu Pintu Kota Bandung untuk periode 1 Januari

2017 sampai dengan 31 Desember 2017 menunjukkan

pendapatan sebesar Rp26.180.065.209,00 sedangkan beban

berjumlah Rp30.266.000.785,10 sehingga diperoleh defisit dari

operasional sebesar Rp4.085.935.576,10. Surplus dari Kegiatan

Non Operasional sebesar Rp9.503.571,00, sehingga diperoleh

Defisit Laporan Operasional sebesar Rp4.076.432.005,10.

Realisasi pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 sebesar

Rp26.180.065.209,00 terdiri dari:

NO PENDAPATAN-LO TAHUN 2017

(Rp)

TAHUN 2016

(Rp)

1 Pendapatan Asli Daerah 26.180.065.209,00 53.722.355.013,00

2 Pendapatan Transfer 0,00 0,00

3 Lain-Lain Pend. Yang Sah 0,00 0,00

Jumlah 26.180.065.209,00 53.722.355.013,00

Sedangkan beban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandung secara keseluruhan untuk

periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017

adalah sebesar Rp30.266.000.785,10 yang terdiri dari:

NO B E B A N TAHUN 2017

(Rp) TAHUN 2016

(Rp)

1 Beban Pegawai 19.716.149.429,00 13.673.672.454,00

2 Beban Barang Jasa 7.856.700.855,10 13.971.111.037,07

3 Beban Bunga 0,00 0,00

4 Beban Subsidi 0,00 0,00

5 Beban Hibah 0,00 0,00

6 Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00

7 Beban Penyusutan 2.693.150.501,00 0,00

8 Beban Penyisihan Piutang 0,00 244.777.203,00

9 Beban Lain-lain 0,00 0,00

Jumlah Beban 30.266.000.785,10 27.889.560.694,07


KOTA BANDUNG




Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 masing-masing

diuraikan sebagai berikut:

5.2.4.1. Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2017

sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar

Rp26.180.065.209,00 yang terdiri dari:


(Rp)

TAHUN 2016

(Rp)

1 Pendapatan Retribusi Daerah 26.175.759.635,00 53.658.584.663,00

2 Lain-lain PAD yang sah 4.305.574,00 63.770.350,00

Jumlah 26.180.065.209,00 53.722.355.013,00

Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung masing-

masing diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah periode 1 Januari

2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah

sebesar Rp26.175.759.635,00 dengan rincian

sebagai berikut :


(Rp)

TAHUN 2016

(Rp)

1 Izin Mendirikan Bangunan 19.187.482.919,00 49.019.119.711,00

2 Izin Gangguan tempat

Usaha/Kegiatan

4.847.033.916,00 4.455.614.952,00

3 Pemberian Izin Trayek 127.450.000,00 183.850,000,00

4 Pemberian Perpanjangan IMTA

kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja

Asing

2.013.792.800,00 0,00

Jumlah 26.175.759.635,00 53.658.584.663,00


KOTA BANDUNG



Terdapat perbedaan antara nilai Pendapatan pada

Laporan Operasional (LO) dengan Realisasi Pendapatan

pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sebagai

berikut :

a. Nilai Pendapatan pada LO Rp 26.180.065.209,00

b. Nilai Pendapatan pada LRA (Rp 26.189.568.780,00

Selisih (Rp 9.503.571,00)

Selisih sebesar Rp. 9.503.571,00, terdiri dari :

a. Piutang 2016 yang

dibayarkan pada Tahun 2017

(Rp 8.187.849,00)

b. Pembayaran denda retribusi

izin atas Piutang di Tahun

2017 yang nilai nya sudah

tercatat di dalam Piutang

Tahun 2016

(Rp 1.315.722,00)

Jumlah (Rp 9.503.571,00)

5.2.4.2.Beban

Beban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandung untuk tahun 2017

sebesar Rp30.266.000.785,10 terdiri dari Beban

Operasi.

Beban Operasi sebesar Rp30.266.000.785,10 terdiri

dari:

B E B A N Tahun 2017

(Rp)

Tahun 2016

(Rp)

- Beban Pegawai 19.716.149.429,00 13.673.672.454,00

- Beban Barang dan Jasa 7.856.700.855,10 13.971.111.037,07

- Beban Bunga 0,00 0,00

- Beban Subsidi 0,00 0,00

- Beban Hibah 0,00 0,00

- Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00

- Beban Penyusutan 2.693.150.501,00 0,00


KOTA BANDUNG



Beban Operasi untuk tahun 2017 masing-masing

diuraikan sebagai berikut :

A. Beban Pegawai

Beban Pegawai Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

sebesar Rp19.716.149.429,00 merupakan beban

dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan

PNS, dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

Beban pegawai tahun 2017 mengalami kenaikan

sebesar Rp6.042.476.975,00 dibandingkan tahun

2016 sebesar Rp13.673.672.454,00 atau sebesar

44,19%.

B. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa Dinas Penanaman Modal


tahun 2017 sebesar Rp7.856.700.855,10

dikelompokkan kedalam beban langsung dimana

untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang

yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan

dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan

program dan kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kota Bandung. Beban barang dan jasa tahun 2017

mengalami penurunan sebesar Rp6.114.410.181,97

atau sebesar 43,76% dibandingkan beban barang

jasa tahun 2016 sebesar Rp13.971.111.037,07.

B E B A N Tahun 2017

(Rp)

Tahun 2016

(Rp)

- Beban Penyisihan Piutang 0,00 244.777.203,00

- Beban Lain-lain 0,00 0,00

- Beban Transfer Bantuan 0,00 0,00

Jumlah 30.266.000.785,10 27.889.560.694,07


KOTA BANDUNG



C. Beban Penyusutan

Beban penyusutan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung untuk

tahun 2017 sebesar Rp2.693.150.051,00 adalah

beban penyusutan atas aset tetap. Beban

penyusutan tahun 2016 sebesar Rp0,00.

D. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang Dinas Penanaman Modal


untuk 2017 sebesar Rp0,00.

Terdapat perbedaan antara nilai Beban Operasi pada

LO dengan Belanja Operasi pada LRA, sebagai berikut :

a. Nilai Beban Operasi

pada LO

Rp 30.266.000.785,10

b. Nilai Belanja Operasi

pada LRA

Rp 27.112.403.786,00

Selisih Rp 3.153.596.999,10

Selisih sebesar Rp3.153.596.999,10, terdiri dari :

a. Beban Jasa Telepon Rp 4.707.483,00

b. Beban Jasa Listrik Rp 18.103.269,00

c. Beban TPP Desember 2017 Rp 1.002.486.794,00

d. Beban Jasa Pengiriman Rp 20.005.500,00

e. Beban Pengandaan Rp 1.866.500,00

f. Pembayaran Utang

Beban/Belanja Tahun 2016:

Jasa Telepon (Rp 10.908.912,00)

Jasa Listrik (Rp 19.897.679,00)

Jasa TPP Desember (Rp 259.524.800,00)

g. Beban Persediaan :

Alat Tulis Kantor (Rp 28.191.363,80)

Cetak (Rp 355.200.049,90)


KOTA BANDUNG



Alat Listrik dan Elektronik Rp 3.901.400,00

Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih

(Rp 20.596.050,20)

h. Penyesuaian atas aset

peralatan dan mesin yang di

reklas ke beban berdasarkan

hasil koreksi rekonsiliasi

aset 2017

Rp 98.210.000,00

i. Beban Penyusutan Tahun

2017

Rp 2.693.150.501,00

j. Koreksi audit atas kurang

pengakuan atas

penambahan Utang Beban

Jasa Telepon TA 2017

Rp 5.484.407,00

Jumlah Rp 3.153.596.999,10

5.2.4.3.Kegiatan Non Operasional

Surplus Kegiatan non operasional Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Bandung untuk tahun 2017 sebesar Rp9.503.571,00

merupakan surplus dari Kegiatan non operasional

lainnya yaitu pembayaran atas piutang yang sudah

tercatat di Tahun 2016. Surplus Kegiatan non

operasional dari Kegiatan non operasional lainnya.

dan tahun 2016 sebesar Rp0,00.

5.2.4.4.Pos Luar Biasa

Beban luar biasa dalam pos luar biasa Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Bandung untuk tahun 2017 sebesar Rp0,00 dan

tahun 2016 sebesar Rp0,00.


KOTA BANDUNG



5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Ekuitas Awal Per 31 Desember 2017

(Rp)

Per 31 Desember 2016

(Rp)

17.066.600.839,93 12.416.571.772,00

Saldo Ekuitas awal per 1 Januari 2017 sebesar Rp17.066.600.839,93

merupakan saldo awal yang diperoleh dari nilai total ekuitas tahun

2017 sesuai hasil pemeriksaan BPK-RI.

5.3.2. Surplus/Defisit-LO Per 31 Desember 2017

(Rp)


(Rp)

(4.076.432.005,10) 25.832.794.318,93

Saldo Surplus/Defisit-LO periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31

Desember 2017 sebesar minus Rp4.076.432.005,10 merupakan saldo

yang diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO sebesar

Rp26.180.065.209,00 dan beban-LO Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 1 Januari 2017 sampai 31

Desember 2017 sebesar Rp30.266.000.785,10.

5.3.3. Koreksi Nilai

Persediaan


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Saldo Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 adalah nihil.

5.3.4.Selisih Revaluasi

Aset Tetap


(Rp)


7(Rp)

0,00 0,00

Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah

nihil.

5.3.5. Koreksi ekuitas

lainnya


(Rp)


7(Rp)

8.969.326,20 (20.806.128,00)

Saldo Koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2017 adalah

Rp8.969.326,20, dengan rincian sebagai berikut :


KOTA BANDUNG



a. Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan

lama

Rp. 9.171.964.286,80

b. Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan

baru

(Rp 12.762.503.664,80)

c. Jurnal penyesuaian beban penyusutan lama (Rp 727.128.972,00)

d. Jurnal penyesuaian beban penyusutan baru Rp 2.693.150.501,00

e. Koreksi audit pengalihan UJP Lainny ke PPKD Rp 111.815.555,00

f. Koreksi ekuitas lainnya atas reklas aset

peralatan dan mesin ke Ekstracomtable

berdasarkan KKI

(Rp 52.114.249,00)

g. Koreksi ekuitas lainnya atas koreksi aset

peralatan dan mesin berdasarkan KKI

(Rp 55.350.176,00)

h. Koreksi ekuitas lainnya atas koreksi aset

lainnya berdasarkan KKI

(Rp 113.292.130,00)

i. Koreksi ekuitas lainnya hasil reviu atas koreksi

akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin s.d

Tahun 2016 hasil Inventarisasi pada DPMPTSP

Rp 1.713.328.279,20

j. Koreksi ekuitas lainnya hasil reviu atas koreksi

akumulasi penyusutan Bangunan dan Gedung

s.d Tahun 2016 hasil Inventarisasi pada

DPMPTSP

Rp 30.444.985,00

k. Koreksi ekuitas lainnya hasil reviu atas koreksi

akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan

Jaringan s.d Tahun 2016 hasil Inventarisasi

pada DPMPTSP

(Rp 1.345.089,00)

Jumlah Rp 8.969.326,20

5.3.6. Kewajiban untuk

Dikonsolidasikan


(Rp)


(Rp)

2.199.965.406,00 (21.161.959.123,00)

Saldo Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember

2017 sebesar minus Rp2.199.965.406,00 dengan rincian sebagai

berikut :


KOTA BANDUNG



□ SILPA LRA Rp 2.199.765.406,00

□ saldo kas di bendahara penerimaan Tahun 2017

(merupakan pembayaran retribusi izin Trayek Badan yang disetor oleh pemohon pada Hari

Minggu Tanggal 31 Desember 2017 melalui

transfer dan masuk ke rekening Bendahara

Pengeluaran, namun dipindahbukukan ke Kas

Daerah oleh Bank Bjb pada Hari Senin Tanggal 2

Januari 2018)

Rp 200.000,00

□ Saldo Akhir per 31 Desember 2017 Rp 2.199.965.406,00

Nilai tersebut merupakan nilai yang timbul sebelum dilakukan

konsolidasi dengan PPKD, setelah konsolidasi maka Kewajiban untuk

Dikonsolidasikan ditutup ke akun Ekuitas (RK PPKD) sehingga saldo

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan menjadi nol.

5.4. Penjelasan Pos – Pos Neraca

5.4.1.Kas di Bendahara

Pengeluaran


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017

adalah nihil.

5.4.2.Kas di Bendahara

Penerimaan


(Rp)


(Rp)

200.000,00 0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Penanaman Modal dan


adalah Rp200.000,00, merupakan pembayaran retribusi izin Trayek

Badan yang disetor oleh pemohon pada Hari Minggu Tanggal 31

Desember 2017 melalui transfer dan masuk ke rekening Bendahara

Pengeluaran, namun dipindahbukukan ke Kas Daerah oleh Bank Bjb

pada Hari Senin Tanggal 2 Januari 2018, sehingga pada Tanggal 31

Desember 2017 pembayaran retribusi tersebut masih ada di rekening

Bendahara Pengeluaran.


KOTA BANDUNG



5.4.3. Piutang

Pendapatan


(Rp)


(Rp)

2.914.755.300,00 2.924.258.871,00

Saldo piutang pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 sebesar

minus Rp2.914.755.300,00 merupakan penerimaan pendapatan

retribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Bandung yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum diterima

kasnya.

5.4.4. Penyisihan

Piutang


(Rp)


(Rp)

(2.914.755.300,00) (2.924.258.871,00)

Saldo penyisihan piutang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 sebesar

minus Rp2.914.755.300,00 diperoleh dari perhitungan berdasarkan

umur piutang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Akuntansi.

5.4.5.Beban Dibayar

Dimuka


(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Saldo beban dibayar dimuka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 adalah nihil.

5.4.6.Piutang Lainnya Per 31 Desember 2017

(Rp)


(Rp)

0,00 0,00

Saldo Piutang Lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 adalah nihil.


KOTA BANDUNG



5.4.7.Persediaan Per 31 Desember 2017

(Rp)


(Rp)

1.347.725.243,83 947.639.179,93

Jumlah persediaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 sebesar

Rp1.347.725.243,83 merupakan persediaan untuk digunakan dalam

kegiatan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Bandung. Persediaan dikuasakan pada Pengurus

Barang/Penyimpan Barang (Pengelola Persediaan) pada Dinas


yang terdiri dari :

No Uraian

Nilai

Per 31-12-2017

(Rp)

Nilai

Per 31-12-2016

(Rp)

1 Alat Tulis Kantor 117.784.556,20 89.593.192,40

2 Peralatan Listrik dan Elektronik 8.180.000,00 12.081.400,00

3 Peralatan Kebersihan & Bhn Pembersih 46.346.887,36 25.750.837,16

4 Cetakan 1.175.413.800,27 820.213.750,37

Jumlah Persediaan 1.347.725.243,83 947.639.179,93

5.4.8.Aset Tetap Per 31 Desember 2017

(Rp)


(Rp)

11.583.326.059,00 15.837.434.544,00

Saldo aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 sebesar

Rp11.583.326.059,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

□ Saldo per 31 Desember 2016 Rp 15.837.434.544,00

□ Penambahan Tahun 2017 Rp 1.276.930.400,00

□ Pengurangan dan reklas berdasarkan KKI hasil

inventarisasi BMD Tahun 2017

(Rp 2.955.798.710,20)

□ Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan lama Rp 9.171.964.286,80

□ Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan baru (Rp 12.762.503.664,80)

□ Hasil reviu atas koreksi akumulasi penyusutan aset

s.d Tahun 2016 hasil Inventarisasi

Rp 1.742.428.175,20

□ Hasil reviu atas beban penyusutan aset Tahun 2017 (Rp 727.128.972,00)



KOTA BANDUNG



Saldo aset tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri atas :

Uraian

Saldo

Aset Tetap Per 31-12-2016

(Rp)

Transaksi

Penambahan Tahun 2017

(Rp)

Transaksi

Pengurangan Tahun 2017

(Rp)

Saldo

Aset Tetap Per 31-12-2017

(Rp)

Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00

Peralatan dan Mesin 21,053,413,980,00 1.176.778.000,00 2.662.499.028,20 19.567.692.951,80

Gedung dan Bangunan 4,757,987,074,00 100.152.400,00 180.007.552,00 4.678.131.922,00

Jalan Irigasi Jaringan 100,004,850,00 0,00 0,00 100.004.850,00

Aset Tetap Lainnya 113,292,130,00 0,00 113.292.130,00 0,00

Konstruksi dlm Pengerjaan 0,00 0,00 0,00 0,00

Akumulasi Penyusutan (10,187,263,490,00) 10.915.737.551,00 13.490.977.725,80

(12.762.503.664,80)

Jumlah 15.837.434.544,00 12.192.667.951,00 16.446.776.436,00

11.583.326.059,00

Saldo nilai buku aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 adalah

sebagai berikut :

No URAIAN Per 31-12-2017

(Rp)

Per 31-12-2016

(Rp)

1 Nilai Aset Tetap 24.345.829.723,80 26.024.698.034,00

2 Akumulasi Penyusutan (12.762.503.664,80) (10.187.263.490,00)

Nilai Buku Aset Tetap 11.583.326.059,00 15.837.434.544,00

5.4.9. Aset Lainnya Per 31 Desember 2017

(Rp)


(Rp)

3.320.506.217,20 683.674.062,00

Aset lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu


Rp3.320.506.217,20 merupakan aset lain-lain (Aset dlm Proses

Penghapusan) berupa aset-aset yang rusak berat berdasarkan Berita

Acara Inventarisasi BMD Nomor BA-027/1243-1-DPMPTSP tanggal 30

November 2017.


KOTA BANDUNG



Terdapat penambahan saldo Aset Lainnya pada Tahun 2017 sebagai

berikut :

Saldo Aset Lainnya berdasarkan Neraca

sebelum reviu Tahun 2017

Rp 3.320.506.217,20

Saldo Aset Lainnya berdasarkan Neraca

Audited Tahun 2016

Rp 683.674.062,00

Penambahan Rp 2.636.832.155,20

Penambahan Aset Lainnya sebesar Rp.2.636.832.155,20 merupakan

hasil inventarisasi BMD pada Tahun 2017, sesuai Berita Acara Hasil

Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Nomor BA-027/1243-1-

DPMPTSP tanggal 30 November 2017, yang merupakan Aset/barang

yang di Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (aset dalam proses

penghapusan) pada Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut :

Barang Rusak Berat (Peralatan dan Mesin (KIB B)) Rp 1.929.129.198,20

Barang tidak diketahui keberadaannya (dibawah

Rp. 5.000.000 dengan umur teknis di atas 10

tahun) (Peralatan dan Mesin (KIB B))

Rp 527.695.405,00

Barang sudah dihancurkan tetapi masih tercatat

(Gedung dan Bangunan (KIB C))

Rp 180.007.552,00

Jumlah Penambahan Aset Lainnya (aset dalam

proses penghapusan) Rp 2.636.832.155,20

5.4.10.Kewajiban

Jangka

Pendek


(Rp)


(Rp)

1.052.653.953,00 402.146.946,00

5.4.10.1.Utang Beban Per 31 Desember 2017

(Rp)


(Rp)

1.052.653.953,00 290.331.391,00

Saldo utang beban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 sebesar

Rp1.052.653.953,00 merupakan utang belanja (utang beban)

berupa beban/tagihan yang berupa beban pegawai dan beban


KOTA BANDUNG



barang jasa yang diperoleh manfaatnya pada Bulan Desember 2017

dengan rincian sebagai berikut :

□ Utang beban pegawai atas TPP Desember 2017 Rp 1.002.486.794,00

□ Utang beban jasa listrik Desember 2017 Rp 18.103.269,00

□ Utang beban jasa telepon Desember 2017 Rp 4.707.483,00

□ Utang beban jasa pos/pengiriman Desember 2017 Rp 20.005.500,00

□ Utang beban sewa mesin fotocopy Desember 2017 Rp 1.866.500,00

□ Koreksi audit atas kurang pengakuan atas

penambahan utang beban jasa telepon TA 2017

Rp 5.484.407,00


5.4.10.2.Utang Jangka

Pendek Lainnya


(Rp)


(Rp)

0,00 111.815.555,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Dinas Penanaman Modal dan


adalah nihil, nilai tersebut merupakan hasil koreksi audit yaitu

pengalihan Utang Jangka Pendek Lainnya ke PPKD sebesar

Rp111.815.555,00.

Nilai sebesar Rp111.815.555,00 terdiri dari Rp95.273.875,00

merupakan utang jangka pendek lainnya atas kelebihan pembayaran

retribusi perizinan tertentu, dan sebesar Rp16.541.680,00 merupakan

utang jangka pendek lainnya atas double bayar retribusi perizinan

tertentu, dengan rincian sebagai berikut :


KOTA BANDUNG



No

NAMA

PERUSAHAAN

/ PEMOHON

(PIHAK

TERUTANG)

ALAMAT

PERSIL

NILAI SKRD YANG

DITETAPKAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI

PERIZINAN

NILAI

KELEBIHAN

PEMBAYARAN

(UTANG

JANGKA

PENDEK

LAINNYA)

(Rp)

NOMOR TGL NILAI

(Rp) NOMOR TGL

NILAI

(Rp)

1 PT. Cahaya

Bandung Jaya /

Drs. Imam

Hermanto

Jalan

Industri

No.15

RT.5

RW.08

- 2013 3.830.554.900 IFT607CP

-000198

19 April

2013

3.925.828.775 95.273.875

2 Bambang

Nurtanio

Jl. Kopo

No. 227

231B20 2015 16.541.680 00920151

1000280

16

November

2015

16.541.680 16.541.680

00820151

2000331

29

Desember

2015

16.541.680

JUMLAH 111.815.555

DPMPTSP telah menyampaikan surat permohonan konfirmasi utang

kepada pihak terutang dengan surat Nomor 900/842-DPMPTSP

tanggal 11 Agustus 2017 a.n PT. Cahaya Bandung Jaya dan Nomor

900/841-DPMPTSP tanggal 11 Agustus 2017 a.n Bambang Nurtanio

perihal Permohonan Konfirmasi Utang Tahun 2016. PT. Cahaya

Bandung Jaya DPMPTSP telah menyampaikan surat jawaban

konfirmasi kecocokan nilai utang beserta dokumen persyaratan

pengembalian utang sesuai dengan yang ditentukan oleh BPKA.

Sementara itu a.n Bambang Nurtanio baru menyampaikan surat

jawaban konfirmasi kecocokan nilai utang, namun belum

menyampaikan dokumen persyaratan pengembalian utang.

Pada tanggal 23 Mei 2018, DPMPTSP telah mengirimkan surat

permohonan pengembalian kelebihan retribusi IMB a.n Drs. Imam

Hermanto, PT. Cahaya Bandung Jaya, dengan nomor 900/1073-

DPMPTS, beserta dokumen pendukung lainnya.


KOTA BANDUNG



5.4.11.Ekuitas Per 31 Desember 2017

(Rp)


(Rp)

15.199.103.567,03 17.066.600.839,93

Saldo ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu


Rp15.199.103.567,03 merupakan saldo ekuitas yang timbul sebelum

dilakukan konsolidasi dengan PPKD, nilai tersebut merupakan

kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.


KOTA BANDUNG



BAB VI

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, tugas Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung adalah

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu;

2. Pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Wali Kota. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor

1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :

1. Sekretariat, membawahkan:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan dan Program;


KOTA BANDUNG



c. Sub Bagian Data, Informasi dan Evaluasi.

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal,

membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;

b. Seksi Promosi Penanaman Modal;

c. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal.

3. Bidang Advokasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal,

membawahkan:

a. Seksi Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal;

b. Seksi Pengawasan Penanaman Modal;

c. Seksi Pengendalian Penanaman Modal.

4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A,

membawahkan:

c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A1;

d. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A2.

5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B,

membawahkan:

a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B1;

b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B2.

6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C,

membawahkan:

a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C1;

b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C2.

7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D,

membawahkan:

a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D1;

b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D2.

8. UPT; dan

9. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.


KOTA BANDUNG



BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung

pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal.

Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung akan lebih optimal

apabila sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai yang

menunjang terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan

kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap

pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa dikomitmenkan bersama

terutama oleh para pimpinan selaku pengguna anggaran dan harus tetap

konsisten dalam upaya perbaikan dalam rangka menuju perolehan opini

WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan

Republik Indonesia (BPK-RI).

Demikian catatan atas laporan keuangan ini disusun agar dapat

menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Bandung, 29 Juni 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANDUNG,

TTD

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19690111 199603 1 002

bab i pendahuluan 1.1. maksud dan tujuan penyusunan … · 2019-06-11 · pelaksanaan...

Documents