DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode
pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran
yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektifitas
dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bandung disusun untuk menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi,
sosial maupun politik dengan cara:
1) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh
sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang
ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi
yang digunakan dalam kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3) Menyediakan informasi mengenai upaya Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendanai seluruh
kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan;
5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bandung.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 2
Laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bandung disusun dan disajikan dengan berpedoman
pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam penyusunan Laporan keuangan
tahun anggaran 2017 terlebih dahulu dilakukan konversi laporan
keuangan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan,
pengukuran dan pengungkapan pada pos-pos laporan keuangan,
Struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus
kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dengan ketersediaan
informasi-informasi tersebut, maka diharapkan Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bandung juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, artinya
dapat menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi
besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi
yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian yang terkait, serta
dapat menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah
sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
Selain itu juga untuk mengetahui apakah sumber daya uang yang
diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan ketentuan termasuk
kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah
ditetapkan dalam APBD.
Laporan keuangan tahun anggaran 2017, merupakan tahun ketiga
laporan keuangan disusun berbasis akrual sesuai dengan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dalam penyusunan laporan
keuangan tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tidak melakukan Penyajian kembali
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 3
untuk laporan keuangan tahun anggaran 2015. Kondisi ini sesuai
dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Koreksi
Kesalahan tanpa Penyajian kembali Laporan Keuangan, sehingga
untuk hal-hal yang tidak disajikan kembali tidak dilakukan
perbandingan perangkaan.
1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat peraturan perundang-
undangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menyusun Laporan
Keuangan Tahun 2017 sebagai wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2017, meliputi:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca;
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Bab I Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 4
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Capaian Kinerja
Keuangan
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LRA
2.4. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LO
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO
3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian
Target yang telah Ditetapkan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
4.2. Entitas Pelaporan Keuangan
4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan.
4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan.
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.4. Penjelasan Pos-pos Neraca
Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
Bab VII Penutup
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 5
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
CAPAIAN KINERJA KEUANGAN
2.1. EKONOMI MAKRO
Untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan, berikut ini
diuraikan hal-hal mengenai kebijakan fiskal/keuangan, kondisi
ekonomi makro, dan perubahan APBD dalam tahun anggaran 2017
sebagai berikut:
a) Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh oleh Pemerintah kota
Bandung adalah dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 baik APBD
murni maupun APBD perubahan. Beberapa produk hukum yang
menjadi pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2017 adalah :
(1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07
Tahun 2015;
(2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2017 tanggal
20 Februari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017;
(3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2017 tanggal
8 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun
Anggaran 2017;
(4) Peraturan Walikota Bandung Nomor 230 Tahun 2017 tanggal
20 Februari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017;
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 6
(5) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1230 Tahun 2017 tanggal
8 Desember 2017 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan
Walikota Bandung Nomor 230 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2017
(6) Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.112–BPKA/2017
tanggal 17 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.
b) Perubahan APBD Tahun Berjalan
APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Selanjutnya APBD murni dimaksud dilakukan perubahan dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2017. Rincian APBD Tahun 2017 dan
Perubahan APBD Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung diuraikan sebagai
berikut :
(dalam rupiah)
NO U R A I A N SEBELUM PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH/(KURANG)
1. Pendapatan 85.776.205.000,00 85.776.205.000,00 0,00
2. Belanja 40.424.247.203,00 35.431.846.728,00 (4.992.400.475,00)
3. Surplus/(Defisit) 45.351.957.797,00 50.344.358.272,00 (4.992.400.475,00)
Perubahan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dilakukan mengingat adanya
kebijakan-kebijakan strategis yang harus diakomodir, disamping
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 7
adanya pergeseran-pergeseran antar kegiatan yang menyebabkan
terjadinya perubahan kode rekening pada pos belanja sehingga
target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai.
2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN
Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan
retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan
konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada
Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk
menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
Daerah harus memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada
rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah
harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini
merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah.
Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas,
maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas
penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban
APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN
dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas
pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang
menugaskan.
Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayananan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi,
kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut retribusi.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud
pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan
anggaran, sementara disiplin anggaran ditunjukkan untuk tercapainya
keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip yang lain yang
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 8
dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi
dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang
didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.
Sumber-sumber pembiayaan Daerah yang utama dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi fiskal yang ada di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung adalah :
Pendapatan Asli Daerah
Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah
pemberian sumber-sumber penerimaan bagi Daerah yang dapat digali
dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing.
Kewenangan Daerah untuk memungut retribusi daerah diatur dengan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan
penyempurnaan dari Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000.
Berdasarkan Undang-Undang, Daerah diberikan kewenangan untuk
memungut 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi
daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis retribusi
daerah tersebut secara umum dipungut hampir di semua Daerah dan
merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktik
merupakan jenis pungutan yang potensial. Sesuai dengan amanat
Perundangan yang berlaku dan potensi yang ada pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
jenis retribusi yang dipungut meliputi 6 jenis yaitu :
(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
(2) Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang
Pribadi;
(3) Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan;
(4) Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi;
(5) Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan; dan
(6) Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja
Asing.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 9
Pengaturan pengelolaan pendapatan asli daerah Kota Bandung
berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan
Retribusi Daerah;
(2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan
Retribusi Penggantian Biaya Peta;
(3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang
Perhubungan;
(4) Peraturan Walikota Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah;
(5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan
(6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun
2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin gangguan.
2.3. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LRA
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
Tahun Anggaran 2017, menunjukkan bahwa pendapatan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
sebesar Rp26.189.568.780,00 atau 30,53% dari target pendapatan
Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp85.776.205.000,00. Apabila
dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2016
sebesar Rp53.927.406.864,00 maka mengalami penurunan sebesar
Rp27.737.838.084,00 atau 51,44%. Realisasi belanja Tahun Anggaran
2017 sebesar Rp28.389.334.186,00 atau 80,12% dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp35.431.846.728,00. Apabila dibandingkan
dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 10
Rp32.867.112.569,00 maka mengalami penurunan sebesar
Rp4.477.778.383,00 atau 13,62%. Dengan demikian, berdasarkan
realisasi pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2017
tersebut diperoleh defisit sebesar Rp2.199.765.406,00.
2.4. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO
Laporan Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017, menunjukkan
pendapatan sebesar Rp26.180.065.209,00. Apabila dibandingkan
dengan pendapatan tahun 2016 sebesar Rp53.722.355.013,00 maka
mengalami penurunan sebesar Rp27.542.289.804,00 atau 51,27%.
Beban pada Tahun 2017 sebesar Rp30.266.000.785,10. Apabila
dibandingkan dengan beban pada Tahun 2016 sebesar
Rp27.889.560.694,07 maka mengalami kenaikan sebesar
Rp2.376.440.091,03 atau 8,52%. Dengan demikian, berdasarkan
pendapatan dan beban pada Tahun 2017 tersebut diperoleh defisit
dari kegiatan operasional sebesar Rp4.085.935.576,10. Apabila
dibandingkan dengan surplus dari kegiatan operasional pada Tahun
2016 sebesar Rp25.832.794.318,93 mengalami penurunan sebesar
Rp29.918.729.895,03 atau 115,82%.
Surplus dari kegiatan non operasional Tahun 2017 sebesar
Rp9.503.571,00, dan surplus kegiatan non operasional pada Tahun
2016 sebesar Rp.0,00.
Pos Luar Biasa pada Tahun 2017 sebesar Rp0,00 dan pada Tahun
2016 sebesar Rp0,00.
Dengan demikian diperoleh defisit LO Tahun 2017 sebesar
Rp4.076.432.005,10 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
Defisit dari kegiatan operasional (Rp 4.085.935.576,10)
Surplus dari kegiatan non operasional Rp 9.503.571,00
Pos Luar Biasa Rp 0,00
Jumlah (Rp 4.076.432.005,10)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 11
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun
Anggaran 2017 Periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31
Desember 2017 menunjukkan pendapatan sebesar
Rp26.189.568.780,00 atau 30,53% dari anggaran yang telah
ditetapkan sebesar Rp85.776.205.000,00. Adapun realisasi belanja
sebesar Rp28.389.334.186,00 atau 80,12% dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp35.431.846.728,00. Dengan demikian
berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja diperoleh defisit
sebesar Rp2.199.765.406,00.
Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sebesar Rp26.189.568.780,00
terdiri dari:
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp 19.194.470.768,00
- Retribusi Izin Gangguan Tempat
Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi
Rp 519.193.452,00
- Retribusi Izin Gangguan Tempat
Usaha/Kegiatan kepada Badan
- Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang
Pribadi
- Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan
- Pemberian Perpanjangan IMTA kepada
Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
- Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
4.327.840.464,00
1.150.000,00
127.500.000,00
2.013.792.800,00
5.621.296,00
Jumlah Rp 26.189.568.780,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 12
2. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun
Anggaran 2017 Periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31
Desember 2017 menunjukkan realisasi belanja daerah sebesar
Rp28.389.334.186,00 atau mencapai 80,12% dari anggaran belanja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bandung sebesar Rp35.431.846.728,00.
Realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bandung sebesar Rp28.389.334.186,00 tersebut
terdiri dari:
- Belanja Tidak Langsung Rp 18.973.187.435,00
- Belanja Langsung Rp 9.416.146.751,00
Jumlah Rp 28.389.334.186,00
3.2. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO
1. Pendapatan-LO Tahun 2017
Laporan Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 untuk periode 1
Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 menunjukkan
pendapatan sebesar Rp26.180.065.209,00 dan beban sebesar
Rp30.266.000.785,10 sehingga diperoleh Defisit dari Operasi
sebesar Rp4.085.935.576,10.
Pendapatan sebesar Rp26.180.065.209,00 terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah Rp 26.180.065.209,00
- Pendapatan Transfer Rp 0,00
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 0,00
Jumlah Rp 26.180.065.209,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 13
2. Beban Tahun 2017
Laporan Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 untuk periode 1
Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 menunjukkan
Beban sebesar Rp30.266.000.785,10 yang terdiri dari Beban
Operasi sebesar Rp30.266.000.785,10 dan Beban Transfer sebesar
Rp0,00.
Beban Operasi sebesar Rp30.266.000.785,10 terdiri dari:
- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
Rp
Rp
19.716.149.429,00
7.856.700.855,10
- Beban Bunga Rp 0,00
- Beban Subsidi Rp 0,00
- Beban Hibah Rp 0,00
- Beban Bantuan Sosial Rp 0,00
- Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp 2.693.150.501,00
- Beban Penyisihan Piutang Rp 0,00
- Beban Lain-lain Rp 0,00
Jumlah Rp 30.266.000.785,10
Adapun beban transfer Tahun 2017 untuk periode 1 Januari 2017
sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.
3. Kegiatan Non Operasional Tahun 2017
Laporan Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 untuk periode 1
Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 menunjukkan
Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp9.503.571,00 yang
merupakan surplus dari kegiatan non operasional lainnya. Nilai
tersebut adalah pembayaran atas piutang yang sudah tercatat di
Tahun 2016.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 14
3.3 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN
TARGET YANG TELAH DITETAPKAN
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
Secara umum pencapaian target kinerja keuangan khususnya
pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bandung, bila dilihat dari realisasi pendapatan daerah
maka secara umum target yang telah ditetapkan tidak dapat
dicapai, yaitu pencapaian target pendapatan daerah hanya sebesar
30,53% Antara lain disebabkan tidak tercapainya target Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan Tempat
Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi, Retribusi Pemberian Izin
Trayek kepada Orang Pribadi, dan Retribusi Pemberian Izin Trayek
kepada Badan.
Hambatan tersebut antara lain:
a. Sistem SPIPISE dan LKPM online belum dapat diintegrasikan
oleh BKPM RI kepada Sistem Online DPMPTSP.
b. Pencabutan IG berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 5 Tahun 2018 tentang pencabutan Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 yang ditetapkan sejak
tanggal 23 Maret 2018 dan diterapkan di DPMPTSP sejak 26
Maret 2018, maka retribusi IG tidak dapat lagi dijadikan potensi
pendapatan.
c. Belum optimalnya regulasi untuk penguatan proses Izin
Mendirikan Bangunan.
d. Rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis terkait belum sesuai
dengan SOP DPMPTSP Kota Bandung.
e. Sebagian pemohon belum memahami sepenuhnya proses
perizinan online.
f. Sinkronisasi aturan / regulasi antara Perangkat Daerah Teknis
terkait perizinan dengan DPMPTSP Kota Bandung.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 15
g. Prasarana dan sarana yang belum mencukupi.
h. Permohonan izin Trayek hanya ada setiap 5 tahun sekali, untuk
perpanjangan selanjutnya ada di tahun 2020, karena
perpanjangan terakhir tahun 2015. Adapun trayek yang terbit di
tahun 2018, merupakan trayek yang sifatnya hanya perubahan
status/kepemilikan dari perorangan ke badan, begitu juga
dengan tahun-tahun selanjutnya.
i. Belum terintegrasinya sistem Kemnaker RI dengan sistem
DPMPTSP Kota Bandung (proses penerbitan IMTA).
j. Masih kurangnya SDM yang sesuai kompetensi.
Solusi atau upaya yang dilakukan antara lain :
a. Melakukan pengintegrasian Sistem Online DPMPTSP dengan
Sistem Online SPIPISE dan LKPM dari BPKM RI dalam bidang
Investasi dan integrasi pengurusan IMTA dengan sistem
Kemenaker RI.
b. Penyiapan tenaga operator untuk sistem online SPIPISE dan
LKPM.
c. Revisi/ perubahan aturan regulasi untuk proses IMB, segera
diterbitkan.
d. Penyelesaian aturan (sinkronisasi aturan) antara Perangkat
Daerah teknis terkait pemberi rekomendasi dengan SOP
DPMPTSP.
e. Terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat baik
melalui media cetak maupun elektronik.
f. Penyusunan aturan/regulasi antara Perangkat Daerah Teknis
dengan DPMPTSP harus dilakukan bersama-sama.
g. Melakukan penyempurnaan secara terus menerus terkait
Prasarana dan Sarana agar dapat menunjang pelayanan secara
optimal.
h. Melakukan peningkatan koordinasi secara berkelanjutan dengan
Perangkat Daerah Teknis terkait dan Bidang Advokasi di
DPMPTSP untuk pencapaian hasil (output) yang maksimal.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 16
i. Mengajukan permohonan pengadaan SDM yang berkompetensi
kepada BKPP.
2. Belanja Daerah
Penyerapan belanja daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 adalah
sebesar 80,12%. Rendahnya tingkat penyerapan tersebut
disebabkan antara lain:
(a) Terlambatnya penetapan APBD perubahan tahun 2017;
(b) Terkendalanya penyusunan perubahan anggaran di SIRA terkait
komponen;
(c) Terjadinya kelebihan beban kerja bagi pejabat yang ditunjuk
menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) disebabkan
penunjukan PPTK belum didasarkan atas pertimbangan
anggaran kegiatan, beban kerja dan pertimbangan objektif
lainnya; dan
(d) Kurangnya SDM dalam membantu pelaksana teknis kegiatan.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 17
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. ASUMSI DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
1) Asumsi Dasar Kemandirian Entitas
Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan
mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga
tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam
pelaporan keuangan.
2) Asumsi Kesinambungan Entitas
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas
pelaporan akan berlanjut keberadaanya. Dengan demikian
Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi
atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.
4.2. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.
Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “tiap-tiap
kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 18
hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan”.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 232 ayat (1) menyatakan
bahwa : “Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan
sistem akuntansi pemerintahan daerah”.
Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terdiri atas sistem akuntansi
Dinas dan sistem akuntansi SKPD.
Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan memiliki
komponen-komponen yang meliputi:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Operasional (LO);
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
d. Neraca; dan
e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4.3. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandung adalah basis basis akrual untuk pengakuan aset,
kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan
beban dalam laporan operasional.
Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak
untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum
diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung, dan beban
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 19
diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai
kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan
dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung.
Basis akrual untuk neraca dan berarti bahwa aset, kewajiban, dan
ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau
pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas
daerah Kota Bandung.
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas
maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan
penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas
daerah Kota Bandung, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan
diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah Kota Bandung.
Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan
menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap
tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih
realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan
pengeluaran belanja dan pembiayaan.
4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
1. Definisi
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pengakuan
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan (earned) atau saat pendapatan direalisasi yaitu
aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).
3. Pengukuran
Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang
Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 20
atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata
uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan
nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya
pendapatan.
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
1. Definisi
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi
hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.
2. Pengakuan
Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas
Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan saat
pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan
yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal
pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan
bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari
BUD;
3. Pengukuran
Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang
Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan
atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata
uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan
nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya
pendapatan.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 21
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban
1. Definisi
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang
dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.
2. Pengakuan
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, Saat terjadinya
konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat
ekonomi atau potensi jasa.
3. Pengukuran
Pengukuran beban menggunakan mata uang Rupiah
berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah
Kota Bandung. Beban yang diukur dengan mata uang asing
dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar
(kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.
4.3.4 Kebijakan Akuntansi Belanja
1. Definisi
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah
Kota Bandung yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Pengakuan
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
rekening kas daerah Kota Bandung. Khusus pengeluaran
yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran,
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai
fungsi perbendaharaan.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 22
3. Pengukuran
Pengukuran belanja menggunakan mata uang Rupiah
berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah
Kota Bandung. Belanja yang diukur dengan mata uang asing
dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar
(kurs tengah bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.
4.3.5 Kebijakan Akuntansi Aset
1. Definisi
Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau
dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang.
Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset
Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya. Aset Lancar adalah
aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari
12 (dua belas) bulan (satu periode akuntansi).
a. Aset Lancar, antara lain terdiri dari :
1) Kas
(1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank
yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan pemerintahan.
(2) Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila dalam kas
terdapat valuta asing maka valuta asing tersebut
dikonversikan terlebih dahulu berdasarkan nilai
kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun,
saldo kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam
Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal neraca.
(3) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas
opname di masing-masing pemegang kas
(Bendahara Umum Daerah dan Pemegang Kas).
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 23
2) Piutang
(1) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga
yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu
periode akuntansi.
(2) Piutang dapat berupa tagihan hasil penjualan
barang, kewajiban pihak ketiga yang belum dilunasi,
seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang
belum dilunasi pada saat pencatatan.
(3) Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar
jumlah yang dapat direalisasikan setelah
memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih
dan penghapusan piutang.
(4) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas
piutang tersebut.
(5) Piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai piutang
apabila telah diterbitkan dasar ketetapan
pajak/retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak
Daerah/Surat Keputusan Retribusi Daerah
(SKPD/SKRD).
3) Persediaan
(1) Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan
maksud untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah daerah dan atau untuk
dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.
(2) Persediaan pada akhir periode akuntansi dicatat
berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
(3) Saldo persediaan dinilai dan disajikan dalam neraca
berdasarkan:
- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan
pembelian. Nilai pembelian yang digunakan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 24
adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir
diperoleh;
- Biaya standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri;
- Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dengan
cara lain seperti donasi/rampasan.
(4) Jenis-jenis persediaan:
- Persediaan Pakai Habis, adalah barang-barang
yang bekas penggunaannya tidak dapat
digunakan kembali, misalnya ATK.
- Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan
yang dapat digunakan berulang kali, misal kotak
file.
- Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam
drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit
tanaman, benih ikan dan sebagainya.
b. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk
digunakan dalam kegiatan kepemerintahan dan atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat
diperoleh melalui pembelian dan atau pembangunan yang
sumber dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal
dari APBD, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset
lainnya dan dari sitaan atau rampasan.
Aset tetap dicatat dengan nilai historis. Untuk keperluan
penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan
aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat
neraca awal tersebut disusun. Aset tetap yang dihentikan
dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi
aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 25
sesuai dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat (carrying
amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari
biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi
penyusutan.
Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya
perolehan. Apabila biaya perolehan suatu konstruksi
dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing,
penyajian dalam neraca dicatat dengan nilai rupiah
berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat
perolehan.
c. Aset Lainnya
Aset dalam Proses Penghapusan/Aset Rusak Berat
adalah aset yang dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya
sesuai dengan nilai tercatatnya. Hal tersebut sesuai
dengan PSAP No. 07 Paragraf 79.
4.3.6 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.
Kewajiban Jangka Pendek adalah kelompok kewajiban yang
diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah
tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal.
Kewajiban dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke dalam
Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal
transaksi.
Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus
dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 26
akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari dalam
negeri maupun luar negeri. Kewajiban jangka panjang dicatat
pada saat dana tersebut diterima sebesar nilai nominal.
4.3.7 Kebijakan Akuntansi Ekuitas
1. Definisi
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas
awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit-LO,
SiLPA/SiKPA, penutupan saldo perubahan SAL, dan
perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih
evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE).
2. Pengakuan
Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan
hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan
oleh adanya surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA.
3. Pengukuran
Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan
nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada
tanggal laporan.
4.4. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, beberapa
informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:
1) Penyusunan Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menganut prinsip substansi
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 27
mengungguli bentuk formalnya (substance over form). Artinya
informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi
atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai
dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek
formalitasnya.
2) Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis akrual
yaitu:
(1) Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan
ekuitas dalam Neraca dan pengakuan pendapatan dan beban
dalam Laporan Operasional.
3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah tahun
anggaran (periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31
Desember 2017).
4) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar
atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset
tersebut pada saat perolehan. Untuk keperluan penyusunan neraca
awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan
adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.
5) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 28
BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
5.1.1.Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah:
a) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22
Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP);
b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
d) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015
Tanggal 26 Nopember Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi.
e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015
Tanggal 26 Nopember Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
5.1.2.Tujuan Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran bertujuan memberikan informasi
tentang kinerja keuangan berupa realisasi dan anggaran entitas
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 29
pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran
dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-
target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai
dengan perundang-undangan.
5.1.3.Definisi
a) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan
dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan,
belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan
rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara
sistematis untuk satu periode.
b) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
c) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi
hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.
d) Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara
pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
5.1.4.Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun
Anggaran 2017 Periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31
Desember 2017 menunjukkan pendapatan daerah sebesar
Rp26.189.568.780,00 atau 30,53% dari anggaran yang telah
ditetapkan sebesar Rp85.776.205.000,00. Adapun realisasi
belanja berjumlah Rp28.389.334.186,00 atau 80,12% dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.431.846.728,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 30
sehingga diperoleh defisit antara realisasi pendapatan daerah
dan realisasi belanja sebesar Rp2.199.765.406,00.
Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun Anggaran 2017
sebesar Rp26.189.568.780,00 terdiri dari:
- Pendapatan Retribusi Daerah Rp 26.183.947.484,00
- Lain-Lain PAD Yang Sah Rp 5.621.296,00
Jumlah Rp 26.189.568.780,00
Sedangkan realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung secara
keseluruhan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31
Desember 2017 adalah sebesar Rp28.389.334.186,00 atau
mencapai 80,12%. Realisasi belanja tersebut terdiri dari:
Belanja Operasi Rp 27.112.403.786,00
Belanja Modal Rp 1.276.930.400,00
Belanja Tak Terduga Rp 0,00
Belanja Transfer Rp 0,00
Jumlah Rp 28.389.334.186,00
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun
Anggaran 2017 diuraikan sebagai berikut:
5.1.4.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bandung periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31
Desember 2017 adalah sebesar Rp26.189.568.780,00
atau mencapai 30,53% dari target anggaran sebesar
Rp85.776.205.000,00 yang terdiri dari:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 31
No Uraian Anggaran 2017
(Rp)
Realisasi 2017
(Rp) %
Realisasi 2016
(Rp)
1 Retribusi Daerah 85.776.205.000,00 26.183.947.484,00 30,53 53.841.827.368,00
2 Lain-lain PAD 0,00 5.621.296,00 0,00 85.579.496,00
Jumlah 85.776.205.000,00 26.189.568.780,00 30,53 53.927.406.864,00
Realisasi Pendapatan Asli Daerah masing-masing
diuraikan sebagai berikut :
a. Pendapatan Retribusi Daerah
Realisasi pendapatan retribusi daerah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bandung periode 1 Januari 2017 sampai
dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp26.183.947.484,00 atau 30,53% dari target
anggaran sebesar Rp85.776.205.000,00 dengan
rincian sebagai berikut :
No Uraian Anggaran 2017
(Rp)
Realisasi 2017
(Rp) %
Realisasi 2016
(Rp)
1 Izin Mendirikan
Bangunan 79.665.669.000,00 19.194.470.768,00 24.09 49.162.898.976,00
2 Retribusi Izin
Gangguan Tempat
Usaha/Kegiatan
kepada Orang Pribadi
1.237.524.900,00 519.193.452,00
41.95
605.238.888,00
3 Retribusi Izin
Gangguan Tempat
Usaha/Kegiatan
kepada Badan
2.887.558.100,00 4.327.840.464,00 149.88 3.867.789.504,00
4 Retribusi Pemberian
Izin Trayek kepada
Orang Pribadi
696.107.700,00 1.150.000,00 0.17 45.300.000,00
5 Retribusi Pemberian
Izin Trayek kepada
Badan
197.345.300,00 127.500.000,00 64.61 160.600.000,00
Pemberian
Perpanjangan IMTA
kepada Pemberi Kerja
Tenaga Kerja Asing
1.092.000.000,00 2.013.792.800,00 184.41 0,00
Jumlah 85.776.205.000,00 26.183.947.484,00 30,53 53.841.827.368,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 32
b. Pendapatan Lain – Lain PAD Yang Sah
Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah
periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember
2017 adalah sebesar Rp5.621.296,00 atau 0,00%
dari target anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian
sebagai berikut :
No Uraian Anggaran 2017
(Rp)
Realisasi 2017
(Rp) %
Realisasi 2016
(Rp)
1 Pendapatan Denda
Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan
0,00 5.621.296,00 0,00 85.579.496,00
Jumlah 0,00 5.621.296,00 0,00 85.579.496,00
5.1.4.2. Realisasi Belanja Operasi
Realisasi Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung periode 1
Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
adalah sebesar Rp27.112.403.786,00 atau mencapai
81,97% dari alokasi anggaran sebesar
Rp33.075.276.090,00.
Realisasi Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sebesar
Rp27.112.403.786,00 terdiri dari:
URAIAN ANGGARAN 2017
(Rp)
REALISASI 2017
(Rp) %
REALISASI 2016
(Rp)
Belanja Pegawai 21.844.625.350,00 18.973.187.435,00 86,86 15.928.934.582,00
Belanja Barang 11.230.650.740,00 8.139.216.351,00 72,47 11.344.393.122,00
Jumlah Belanja Operasi 33.075.276.090,00 27.112.403.786,00 81,97 27.273.327.704,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 33
Realisasi belanja operasi diuraikan masing-masing
sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bandung sebesar Rp18.973.187.435,00
dianggarkan dalam klasifikasi Belanja Tidak
Langsung. Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai
pada Tahun 2016 sebesar Rp15.928.934.582.00
dianggarkan dalam klasifikasi Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung dengan masing-
masing realisasi sebesar Rp13.578.114.332,00 dan
Rp2.350.820.250,00.
Realisasi belanja pegawai Tahun 2017 dengan
klasifikasi belanja tidak langsung sebesar
Rp18.973.187.435,00 terdiri dari:
No URAIAN
TAHUN 2017 REALISASI
ANGGARAN REALISASI %
TAHUN 2016
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Gaji dan Tunjangan
7.107.896.574,00 7.107.896.574,00 100,00 7.212.910.878,00
2 Tambahan Penghasilan PNS
10.601.218.238,00 10.601.218.238,00 100,00 3.187.676.406,00
3 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
4.135.510.538,00 1.264.072.623,00 30,57 3.177.527.048,00
4 Belanja Langsung
0,00 0,00 0,00 2.350.820.250,00
JUMLAH 21.844.625.350,00 18.973.187.435,00 86,86 15.928.934.582,00
b. Realisasi Belanja Barang
Realisasi belanja barang Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
sebesar Rp8.139.216.351,00 atau sebesar 72,47%
dari alokasi anggaran sebesar Rp11.230.650.740,00.
Belanja barang dalam dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan sebagai
belanja barang dan jasa untuk pengeluaran
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 34
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa
dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bandung. Belanja barang terdiri dari :
No URAIAN
TAHUN 2017 REALISASI
ANGGARAN REALISASI %
TAHUN 2016
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1.486.015.127,00 1.024.932.850,00 68,97 1.616.499.850,00
2 Belanja Jasa Kantor 2.143.232.576,00 1.680.436.801,00 78,41 2.337.370.889,00
3 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
971.680.000,00 626.658.847,00 64,49 524.634.192,00
4 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.519.608.140,00 1.330.217.185,00 87,54 1.369.336.250,00
5 Belanja Sewa Rumah/Gedung/
Gudang/Parkir
120.000.000,00 63.250.000,00 52,71 60.050.000,00
6 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
30.298.000,00 23.000.000,00 75,91 0,00
7 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
105.000.000,00 102.168.000,00 97,30 72.772.000,00
8 Belanja Makanan dan
Minuman 884.877.000,00 521.449.300,00 58,93 622.422.500,00
9 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
183.500.000,00 131.510.000,00 71,67 0,00
10 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
Tertentu
168.976.500,00 157.426.500,00 93,16 399.168.000,00
11 Belanja Perjalanan Dinas
1.424.217.200,00 1.131.780.768,00 79,47 1.309.164.571,00
12
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
0,00 0,00 0,00 650.770.900,00
13 Belanja Pemeliharaan 880.118.647,00 537.578.100,00 61,08 1.064.805.560,00
14 Belanja Jasa Konsultansi
905.346.550,00 491.537.000,00 54,29 1.116.357.000,00
15 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber
249.516.000,00 198.016.000,00 79,36 66.600.000,00
16
Belanja Peralatan dan Mesin serta Alat Olah
Raga yang tidak dikapitalisasi
158.265.000,00 119.255.000,00 75,35 134.441.410,00
JUMLAH 11.230.650.740,00 8.139.216.351,00 72,47 11.344.393.122,00
5.1.4.3 Realisasi Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung periode
1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 35
sebesar Rp1.276.930.400,00 atau 54,19% dari
anggaran sebesar Rp2.356.570.638,00 terdiri dari :
URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017
% REALISASI 2016
(Rp) (Rp) (Rp)
Belanja Peralatan
dan Mesin 2.009.742.600,00 1.176.778.000,00 58,55 5.567.940.365,00
Belanja Bangunan
dan Gedung 346.828.038,00 100.152.400,00 28,88 0,00
Belanja Jalan, Irigasi
dan Jaringan 0,00 0,00 0,00 25.844.500,00
Jumlah 2.356.570.638,00 1.276.930.400,00 95,76 5.593.784.865,00
5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
5.2.1 Dasar Penyusunan Laporan Operasional
Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah:
a. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22
Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan (KSAP);
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
d. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015
Tanggal 26 Nopember 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 36
e. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015
Tanggal 26 Nopember 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
5.2.2 Tujuan Laporan Operasional
Laporan Operasional bertujuan menyajikan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5.2.3 Definisi
a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsia setelah
atau timbulnya kewajiban.
c. Pos luarbiasa adalah pendapatan atau beban luarbiasa
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau
sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh
entitas bersangkutan.
d. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO
dan beban selama satu periode pelaporan, setelah
diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non
operasional dan pos luarbiasa
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 37
5.2.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
Laporan Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung untuk periode 1 Januari
2017 sampai dengan 31 Desember 2017 menunjukkan
pendapatan sebesar Rp26.180.065.209,00 sedangkan beban
berjumlah Rp30.266.000.785,10 sehingga diperoleh defisit dari
operasional sebesar Rp4.085.935.576,10. Surplus dari Kegiatan
Non Operasional sebesar Rp9.503.571,00, sehingga diperoleh
Defisit Laporan Operasional sebesar Rp4.076.432.005,10.
Realisasi pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 sebesar
Rp26.180.065.209,00 terdiri dari:
NO PENDAPATAN-LO TAHUN 2017
(Rp)
TAHUN 2016
(Rp)
1 Pendapatan Asli Daerah 26.180.065.209,00 53.722.355.013,00
2 Pendapatan Transfer 0,00 0,00
3 Lain-Lain Pend. Yang Sah 0,00 0,00
Jumlah 26.180.065.209,00 53.722.355.013,00
Sedangkan beban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung secara keseluruhan untuk
periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
adalah sebesar Rp30.266.000.785,10 yang terdiri dari:
NO B E B A N TAHUN 2017
(Rp) TAHUN 2016
(Rp)
1 Beban Pegawai 19.716.149.429,00 13.673.672.454,00
2 Beban Barang Jasa 7.856.700.855,10 13.971.111.037,07
3 Beban Bunga 0,00 0,00
4 Beban Subsidi 0,00 0,00
5 Beban Hibah 0,00 0,00
6 Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00
7 Beban Penyusutan 2.693.150.501,00 0,00
8 Beban Penyisihan Piutang 0,00 244.777.203,00
9 Beban Lain-lain 0,00 0,00
Jumlah Beban 30.266.000.785,10 27.889.560.694,07
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 38
Laporan Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 masing-masing
diuraikan sebagai berikut:
5.2.4.1. Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2017
sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp26.180.065.209,00 yang terdiri dari:
NO PENDAPATAN-LO TAHUN 2017
(Rp)
TAHUN 2016
(Rp)
1 Pendapatan Retribusi Daerah 26.175.759.635,00 53.658.584.663,00
2 Lain-lain PAD yang sah 4.305.574,00 63.770.350,00
Jumlah 26.180.065.209,00 53.722.355.013,00
Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung masing-
masing diuraikan sebagai berikut :
a. Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan retribusi daerah periode 1 Januari
2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah
sebesar Rp26.175.759.635,00 dengan rincian
sebagai berikut :
NO PENDAPATAN-LO TAHUN 2017
(Rp)
TAHUN 2016
(Rp)
1 Izin Mendirikan Bangunan 19.187.482.919,00 49.019.119.711,00
2 Izin Gangguan tempat
Usaha/Kegiatan
4.847.033.916,00 4.455.614.952,00
3 Pemberian Izin Trayek 127.450.000,00 183.850,000,00
4 Pemberian Perpanjangan IMTA
kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja
Asing
2.013.792.800,00 0,00
Jumlah 26.175.759.635,00 53.658.584.663,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 39
Terdapat perbedaan antara nilai Pendapatan pada
Laporan Operasional (LO) dengan Realisasi Pendapatan
pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sebagai
berikut :
a. Nilai Pendapatan pada LO Rp 26.180.065.209,00
b. Nilai Pendapatan pada LRA (Rp 26.189.568.780,00
Selisih (Rp 9.503.571,00)
Selisih sebesar Rp. 9.503.571,00, terdiri dari :
a. Piutang 2016 yang
dibayarkan pada Tahun 2017
(Rp 8.187.849,00)
b. Pembayaran denda retribusi
izin atas Piutang di Tahun
2017 yang nilai nya sudah
tercatat di dalam Piutang
Tahun 2016
(Rp 1.315.722,00)
Jumlah (Rp 9.503.571,00)
5.2.4.2.Beban
Beban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung untuk tahun 2017
sebesar Rp30.266.000.785,10 terdiri dari Beban
Operasi.
Beban Operasi sebesar Rp30.266.000.785,10 terdiri
dari:
B E B A N Tahun 2017
(Rp)
Tahun 2016
(Rp)
- Beban Pegawai 19.716.149.429,00 13.673.672.454,00
- Beban Barang dan Jasa 7.856.700.855,10 13.971.111.037,07
- Beban Bunga 0,00 0,00
- Beban Subsidi 0,00 0,00
- Beban Hibah 0,00 0,00
- Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00
- Beban Penyusutan 2.693.150.501,00 0,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 40
Beban Operasi untuk tahun 2017 masing-masing
diuraikan sebagai berikut :
A. Beban Pegawai
Beban Pegawai Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
sebesar Rp19.716.149.429,00 merupakan beban
dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan
PNS, dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
Beban pegawai tahun 2017 mengalami kenaikan
sebesar Rp6.042.476.975,00 dibandingkan tahun
2016 sebesar Rp13.673.672.454,00 atau sebesar
44,19%.
B. Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
tahun 2017 sebesar Rp7.856.700.855,10
dikelompokkan kedalam beban langsung dimana
untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan
dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan
program dan kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Bandung. Beban barang dan jasa tahun 2017
mengalami penurunan sebesar Rp6.114.410.181,97
atau sebesar 43,76% dibandingkan beban barang
jasa tahun 2016 sebesar Rp13.971.111.037,07.
B E B A N Tahun 2017
(Rp)
Tahun 2016
(Rp)
- Beban Penyisihan Piutang 0,00 244.777.203,00
- Beban Lain-lain 0,00 0,00
- Beban Transfer Bantuan 0,00 0,00
Jumlah 30.266.000.785,10 27.889.560.694,07
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 41
C. Beban Penyusutan
Beban penyusutan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung untuk
tahun 2017 sebesar Rp2.693.150.051,00 adalah
beban penyusutan atas aset tetap. Beban
penyusutan tahun 2016 sebesar Rp0,00.
D. Beban Penyisihan Piutang
Beban penyisihan piutang Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
untuk 2017 sebesar Rp0,00.
Terdapat perbedaan antara nilai Beban Operasi pada
LO dengan Belanja Operasi pada LRA, sebagai berikut :
a. Nilai Beban Operasi
pada LO
Rp 30.266.000.785,10
b. Nilai Belanja Operasi
pada LRA
Rp 27.112.403.786,00
Selisih Rp 3.153.596.999,10
Selisih sebesar Rp3.153.596.999,10, terdiri dari :
a. Beban Jasa Telepon Rp 4.707.483,00
b. Beban Jasa Listrik Rp 18.103.269,00
c. Beban TPP Desember 2017 Rp 1.002.486.794,00
d. Beban Jasa Pengiriman Rp 20.005.500,00
e. Beban Pengandaan Rp 1.866.500,00
f. Pembayaran Utang
Beban/Belanja Tahun 2016:
Jasa Telepon (Rp 10.908.912,00)
Jasa Listrik (Rp 19.897.679,00)
Jasa TPP Desember (Rp 259.524.800,00)
g. Beban Persediaan :
Alat Tulis Kantor (Rp 28.191.363,80)
Cetak (Rp 355.200.049,90)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 42
Alat Listrik dan Elektronik Rp 3.901.400,00
Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
(Rp 20.596.050,20)
h. Penyesuaian atas aset
peralatan dan mesin yang di
reklas ke beban berdasarkan
hasil koreksi rekonsiliasi
aset 2017
Rp 98.210.000,00
i. Beban Penyusutan Tahun
2017
Rp 2.693.150.501,00
j. Koreksi audit atas kurang
pengakuan atas
penambahan Utang Beban
Jasa Telepon TA 2017
Rp 5.484.407,00
Jumlah Rp 3.153.596.999,10
5.2.4.3.Kegiatan Non Operasional
Surplus Kegiatan non operasional Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bandung untuk tahun 2017 sebesar Rp9.503.571,00
merupakan surplus dari Kegiatan non operasional
lainnya yaitu pembayaran atas piutang yang sudah
tercatat di Tahun 2016. Surplus Kegiatan non
operasional dari Kegiatan non operasional lainnya.
dan tahun 2016 sebesar Rp0,00.
5.2.4.4.Pos Luar Biasa
Beban luar biasa dalam pos luar biasa Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandung untuk tahun 2017 sebesar Rp0,00 dan
tahun 2016 sebesar Rp0,00.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 43
5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.3.1. Ekuitas Awal Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
17.066.600.839,93 12.416.571.772,00
Saldo Ekuitas awal per 1 Januari 2017 sebesar Rp17.066.600.839,93
merupakan saldo awal yang diperoleh dari nilai total ekuitas tahun
2017 sesuai hasil pemeriksaan BPK-RI.
5.3.2. Surplus/Defisit-LO Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
(4.076.432.005,10) 25.832.794.318,93
Saldo Surplus/Defisit-LO periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31
Desember 2017 sebesar minus Rp4.076.432.005,10 merupakan saldo
yang diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO sebesar
Rp26.180.065.209,00 dan beban-LO Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 1 Januari 2017 sampai 31
Desember 2017 sebesar Rp30.266.000.785,10.
5.3.3. Koreksi Nilai
Persediaan
Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
0,00 0,00
Saldo Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 adalah nihil.
5.3.4.Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
7(Rp)
0,00 0,00
Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah
nihil.
5.3.5. Koreksi ekuitas
lainnya
Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
7(Rp)
8.969.326,20 (20.806.128,00)
Saldo Koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2017 adalah
Rp8.969.326,20, dengan rincian sebagai berikut :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 44
a. Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan
lama
Rp. 9.171.964.286,80
b. Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan
baru
(Rp 12.762.503.664,80)
c. Jurnal penyesuaian beban penyusutan lama (Rp 727.128.972,00)
d. Jurnal penyesuaian beban penyusutan baru Rp 2.693.150.501,00
e. Koreksi audit pengalihan UJP Lainny ke PPKD Rp 111.815.555,00
f. Koreksi ekuitas lainnya atas reklas aset
peralatan dan mesin ke Ekstracomtable
berdasarkan KKI
(Rp 52.114.249,00)
g. Koreksi ekuitas lainnya atas koreksi aset
peralatan dan mesin berdasarkan KKI
(Rp 55.350.176,00)
h. Koreksi ekuitas lainnya atas koreksi aset
lainnya berdasarkan KKI
(Rp 113.292.130,00)
i. Koreksi ekuitas lainnya hasil reviu atas koreksi
akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin s.d
Tahun 2016 hasil Inventarisasi pada DPMPTSP
Rp 1.713.328.279,20
j. Koreksi ekuitas lainnya hasil reviu atas koreksi
akumulasi penyusutan Bangunan dan Gedung
s.d Tahun 2016 hasil Inventarisasi pada
DPMPTSP
Rp 30.444.985,00
k. Koreksi ekuitas lainnya hasil reviu atas koreksi
akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan
Jaringan s.d Tahun 2016 hasil Inventarisasi
pada DPMPTSP
(Rp 1.345.089,00)
Jumlah Rp 8.969.326,20
5.3.6. Kewajiban untuk
Dikonsolidasikan
Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
2.199.965.406,00 (21.161.959.123,00)
Saldo Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember
2017 sebesar minus Rp2.199.965.406,00 dengan rincian sebagai
berikut :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 45
□ SILPA LRA Rp 2.199.765.406,00
□ saldo kas di bendahara penerimaan Tahun 2017
(merupakan pembayaran retribusi izin Trayek Badan yang disetor oleh pemohon pada Hari
Minggu Tanggal 31 Desember 2017 melalui
transfer dan masuk ke rekening Bendahara
Pengeluaran, namun dipindahbukukan ke Kas
Daerah oleh Bank Bjb pada Hari Senin Tanggal 2
Januari 2018)
Rp 200.000,00
□ Saldo Akhir per 31 Desember 2017 Rp 2.199.965.406,00
Nilai tersebut merupakan nilai yang timbul sebelum dilakukan
konsolidasi dengan PPKD, setelah konsolidasi maka Kewajiban untuk
Dikonsolidasikan ditutup ke akun Ekuitas (RK PPKD) sehingga saldo
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan menjadi nol.
5.4. Penjelasan Pos – Pos Neraca
5.4.1.Kas di Bendahara
Pengeluaran
Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
0,00 0,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017
adalah nihil.
5.4.2.Kas di Bendahara
Penerimaan
Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
200.000,00 0,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017
adalah Rp200.000,00, merupakan pembayaran retribusi izin Trayek
Badan yang disetor oleh pemohon pada Hari Minggu Tanggal 31
Desember 2017 melalui transfer dan masuk ke rekening Bendahara
Pengeluaran, namun dipindahbukukan ke Kas Daerah oleh Bank Bjb
pada Hari Senin Tanggal 2 Januari 2018, sehingga pada Tanggal 31
Desember 2017 pembayaran retribusi tersebut masih ada di rekening
Bendahara Pengeluaran.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 46
5.4.3. Piutang
Pendapatan
Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
2.914.755.300,00 2.924.258.871,00
Saldo piutang pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 sebesar
minus Rp2.914.755.300,00 merupakan penerimaan pendapatan
retribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandung yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum diterima
kasnya.
5.4.4. Penyisihan
Piutang
Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
(2.914.755.300,00) (2.924.258.871,00)
Saldo penyisihan piutang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 sebesar
minus Rp2.914.755.300,00 diperoleh dari perhitungan berdasarkan
umur piutang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi.
5.4.5.Beban Dibayar
Dimuka
Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
0,00 0,00
Saldo beban dibayar dimuka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 adalah nihil.
5.4.6.Piutang Lainnya Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
0,00 0,00
Saldo Piutang Lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 adalah nihil.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 47
5.4.7.Persediaan Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
1.347.725.243,83 947.639.179,93
Jumlah persediaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 sebesar
Rp1.347.725.243,83 merupakan persediaan untuk digunakan dalam
kegiatan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bandung. Persediaan dikuasakan pada Pengurus
Barang/Penyimpan Barang (Pengelola Persediaan) pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
yang terdiri dari :
No Uraian
Nilai
Per 31-12-2017
(Rp)
Nilai
Per 31-12-2016
(Rp)
1 Alat Tulis Kantor 117.784.556,20 89.593.192,40
2 Peralatan Listrik dan Elektronik 8.180.000,00 12.081.400,00
3 Peralatan Kebersihan & Bhn Pembersih 46.346.887,36 25.750.837,16
4 Cetakan 1.175.413.800,27 820.213.750,37
Jumlah Persediaan 1.347.725.243,83 947.639.179,93
5.4.8.Aset Tetap Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
11.583.326.059,00 15.837.434.544,00
Saldo aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 sebesar
Rp11.583.326.059,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :
□ Saldo per 31 Desember 2016 Rp 15.837.434.544,00
□ Penambahan Tahun 2017 Rp 1.276.930.400,00
□ Pengurangan dan reklas berdasarkan KKI hasil
inventarisasi BMD Tahun 2017
(Rp 2.955.798.710,20)
□ Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan lama Rp 9.171.964.286,80
□ Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan baru (Rp 12.762.503.664,80)
□ Hasil reviu atas koreksi akumulasi penyusutan aset
s.d Tahun 2016 hasil Inventarisasi
Rp 1.742.428.175,20
□ Hasil reviu atas beban penyusutan aset Tahun 2017 (Rp 727.128.972,00)
□ Saldo Akhir per 31 Desember 2017 Rp 11.583.326.059,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 48
Saldo aset tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri atas :
Uraian
Saldo
Aset Tetap Per 31-12-2016
(Rp)
Transaksi
Penambahan Tahun 2017
(Rp)
Transaksi
Pengurangan Tahun 2017
(Rp)
Saldo
Aset Tetap Per 31-12-2017
(Rp)
Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
Peralatan dan Mesin 21,053,413,980,00 1.176.778.000,00 2.662.499.028,20 19.567.692.951,80
Gedung dan Bangunan 4,757,987,074,00 100.152.400,00 180.007.552,00 4.678.131.922,00
Jalan Irigasi Jaringan 100,004,850,00 0,00 0,00 100.004.850,00
Aset Tetap Lainnya 113,292,130,00 0,00 113.292.130,00 0,00
Konstruksi dlm Pengerjaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Akumulasi Penyusutan (10,187,263,490,00) 10.915.737.551,00 13.490.977.725,80
(12.762.503.664,80)
Jumlah 15.837.434.544,00 12.192.667.951,00 16.446.776.436,00
11.583.326.059,00
Saldo nilai buku aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 adalah
sebagai berikut :
No URAIAN Per 31-12-2017
(Rp)
Per 31-12-2016
(Rp)
1 Nilai Aset Tetap 24.345.829.723,80 26.024.698.034,00
2 Akumulasi Penyusutan (12.762.503.664,80) (10.187.263.490,00)
Nilai Buku Aset Tetap 11.583.326.059,00 15.837.434.544,00
5.4.9. Aset Lainnya Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
3.320.506.217,20 683.674.062,00
Aset lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 sebesar
Rp3.320.506.217,20 merupakan aset lain-lain (Aset dlm Proses
Penghapusan) berupa aset-aset yang rusak berat berdasarkan Berita
Acara Inventarisasi BMD Nomor BA-027/1243-1-DPMPTSP tanggal 30
November 2017.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 49
Terdapat penambahan saldo Aset Lainnya pada Tahun 2017 sebagai
berikut :
Saldo Aset Lainnya berdasarkan Neraca
sebelum reviu Tahun 2017
Rp 3.320.506.217,20
Saldo Aset Lainnya berdasarkan Neraca
Audited Tahun 2016
Rp 683.674.062,00
Penambahan Rp 2.636.832.155,20
Penambahan Aset Lainnya sebesar Rp.2.636.832.155,20 merupakan
hasil inventarisasi BMD pada Tahun 2017, sesuai Berita Acara Hasil
Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Nomor BA-027/1243-1-
DPMPTSP tanggal 30 November 2017, yang merupakan Aset/barang
yang di Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (aset dalam proses
penghapusan) pada Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut :
Barang Rusak Berat (Peralatan dan Mesin (KIB B)) Rp 1.929.129.198,20
Barang tidak diketahui keberadaannya (dibawah
Rp. 5.000.000 dengan umur teknis di atas 10
tahun) (Peralatan dan Mesin (KIB B))
Rp 527.695.405,00
Barang sudah dihancurkan tetapi masih tercatat
(Gedung dan Bangunan (KIB C))
Rp 180.007.552,00
Jumlah Penambahan Aset Lainnya (aset dalam
proses penghapusan) Rp 2.636.832.155,20
5.4.10.Kewajiban
Jangka
Pendek
Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
1.052.653.953,00 402.146.946,00
5.4.10.1.Utang Beban Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
1.052.653.953,00 290.331.391,00
Saldo utang beban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 sebesar
Rp1.052.653.953,00 merupakan utang belanja (utang beban)
berupa beban/tagihan yang berupa beban pegawai dan beban
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 50
barang jasa yang diperoleh manfaatnya pada Bulan Desember 2017
dengan rincian sebagai berikut :
□ Utang beban pegawai atas TPP Desember 2017 Rp 1.002.486.794,00
□ Utang beban jasa listrik Desember 2017 Rp 18.103.269,00
□ Utang beban jasa telepon Desember 2017 Rp 4.707.483,00
□ Utang beban jasa pos/pengiriman Desember 2017 Rp 20.005.500,00
□ Utang beban sewa mesin fotocopy Desember 2017 Rp 1.866.500,00
□ Koreksi audit atas kurang pengakuan atas
penambahan utang beban jasa telepon TA 2017
Rp 5.484.407,00
□ Saldo Akhir per 31 Desember 2017 Rp 1.052.653.953,00
5.4.10.2.Utang Jangka
Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
0,00 111.815.555,00
Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017
adalah nihil, nilai tersebut merupakan hasil koreksi audit yaitu
pengalihan Utang Jangka Pendek Lainnya ke PPKD sebesar
Rp111.815.555,00.
Nilai sebesar Rp111.815.555,00 terdiri dari Rp95.273.875,00
merupakan utang jangka pendek lainnya atas kelebihan pembayaran
retribusi perizinan tertentu, dan sebesar Rp16.541.680,00 merupakan
utang jangka pendek lainnya atas double bayar retribusi perizinan
tertentu, dengan rincian sebagai berikut :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 51
No
NAMA
PERUSAHAAN
/ PEMOHON
(PIHAK
TERUTANG)
ALAMAT
PERSIL
NILAI SKRD YANG
DITETAPKAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
PERIZINAN
NILAI
KELEBIHAN
PEMBAYARAN
(UTANG
JANGKA
PENDEK
LAINNYA)
(Rp)
NOMOR TGL NILAI
(Rp) NOMOR TGL
NILAI
(Rp)
1 PT. Cahaya
Bandung Jaya /
Drs. Imam
Hermanto
Jalan
Industri
No.15
RT.5
RW.08
- 2013 3.830.554.900 IFT607CP
-000198
19 April
2013
3.925.828.775 95.273.875
2 Bambang
Nurtanio
Jl. Kopo
No. 227
231B20 2015 16.541.680 00920151
1000280
16
November
2015
16.541.680 16.541.680
00820151
2000331
29
Desember
2015
16.541.680
JUMLAH 111.815.555
DPMPTSP telah menyampaikan surat permohonan konfirmasi utang
kepada pihak terutang dengan surat Nomor 900/842-DPMPTSP
tanggal 11 Agustus 2017 a.n PT. Cahaya Bandung Jaya dan Nomor
900/841-DPMPTSP tanggal 11 Agustus 2017 a.n Bambang Nurtanio
perihal Permohonan Konfirmasi Utang Tahun 2016. PT. Cahaya
Bandung Jaya DPMPTSP telah menyampaikan surat jawaban
konfirmasi kecocokan nilai utang beserta dokumen persyaratan
pengembalian utang sesuai dengan yang ditentukan oleh BPKA.
Sementara itu a.n Bambang Nurtanio baru menyampaikan surat
jawaban konfirmasi kecocokan nilai utang, namun belum
menyampaikan dokumen persyaratan pengembalian utang.
Pada tanggal 23 Mei 2018, DPMPTSP telah mengirimkan surat
permohonan pengembalian kelebihan retribusi IMB a.n Drs. Imam
Hermanto, PT. Cahaya Bandung Jaya, dengan nomor 900/1073-
DPMPTS, beserta dokumen pendukung lainnya.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 52
5.4.11.Ekuitas Per 31 Desember 2017
(Rp)
Per 31 Desember 2016
(Rp)
15.199.103.567,03 17.066.600.839,93
Saldo ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bandung per 31 Desember 2017 sebesar
Rp15.199.103.567,03 merupakan saldo ekuitas yang timbul sebelum
dilakukan konsolidasi dengan PPKD, nilai tersebut merupakan
kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 53
BAB VI
PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bandung.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, tugas Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung adalah
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor
1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
1. Sekretariat, membawahkan:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Program;
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 54
c. Sub Bagian Data, Informasi dan Evaluasi.
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal,
membawahkan:
a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
b. Seksi Promosi Penanaman Modal;
c. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal.
3. Bidang Advokasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal,
membawahkan:
a. Seksi Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal;
b. Seksi Pengawasan Penanaman Modal;
c. Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A,
membawahkan:
c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A1;
d. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A2.
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B,
membawahkan:
a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B1;
b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B2.
6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C,
membawahkan:
a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C1;
b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C2.
7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D,
membawahkan:
a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D1;
b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D2.
8. UPT; dan
9. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2017 55
BAB VII
PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung
pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal.
Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung akan lebih optimal
apabila sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai yang
menunjang terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap
pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa dikomitmenkan bersama
terutama oleh para pimpinan selaku pengguna anggaran dan harus tetap
konsisten dalam upaya perbaikan dalam rangka menuju perolehan opini
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan
Republik Indonesia (BPK-RI).
Demikian catatan atas laporan keuangan ini disusun agar dapat
menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
Bandung, 29 Juni 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG,
TTD
Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19690111 199603 1 002