desentralisasi fiskal dan kebijakan ekonomi daerah

Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan

Pembangunan Ekonomi Daerah*

Armida S. Alisjahbana

Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran

6 Mei, 2000

Abstrak:Dalam mengantisipasi implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, prioritasutama Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam jangka pendek adalah melakukanreorientasi atas peran dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hasilsimulasi dan estimasi implikasi UU nomor 25 tahun 1999 untuk Jawa Barat menunjukkanPemerintah Propinsi harus menyerahkan/mengurangi peran dan kewenangannya kePemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan perubahan fungsi/kewenangan dan perkiraanpenurunan penerimaan APBD, yaitu sebesar 50% dibandingkan dengan penerimaanAPBD pada pengaturan lama. Sebaliknya, untuk Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Baratsecara keseluruhan, peningkatan peran dan kewenangan yang berasal dari Pusat danPropinsi diperkirakan harus dapat dibiayai oleh peningkatan 90-100% penerimaanAPBD. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dalam era desentralisasi tidak hanyatergantung pada aspek penerimaan daerah, kemampuan ataupun kreativitas masing-masing daerah. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelakupembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yangberkepentingan. Pemerintah Daerah di setiap tingkat dituntut untuk dapat menjadifasilitator yang dapat memadukan kepentingan berbagai pihak dan meletakkan dasar-dasar kepentingan bersama.

* Makalah disampaikan pada Seminar Ekonomi Science Club STIE YPKP dengan tema ProspekPerekonomian Indonesia Ditinjau dari Perkembangan Dunia Perbankan, Pasar Modal dan Sektor Riil dalamTatanan Indonesia Baru". Tulisan ini pernah disampaikan dalam Kongres ISEI XIV MembangunEkonomi Daerah yang Kompetitif dan Efisien dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untukMemperkokoh Kesatuan Bangsa, 21-23 April 2000 di Makassar.

Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah 1

Desentralisasi Fiskal dan KebijakanPembangunan Ekonomi Daerah

Armida S. Alisjahbana*

Fakultas EkonomiUniversitas PadjadjaranJl. Dipati Ukur 35Bandung 40132

1. Pendahuluan

Implementasi otonomi daerah yang direncanakan akan diberlakukan pada tahun 2001

mengacu pada dua UU, yaitu: UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. UU

Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (UU-PKPD) merupakan UU yang mengatur

perimbangan keuangan atau desentralisasi fiskal antara Pemerintah Pusat-Daerah

berdasarkan pembagian fungsi dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan di antara

pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam UU tentang Pemerintahan Daerah.

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji implikasi implementasi UU Pemerintahan Daerah

serta UU-PKPD terhadap pembiayaan pembangunan daerah dan reorientasi peran antara

Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan cara: pertama,

mensimulasikan aplikasi UU-PKPD terhadap penerimaan Daerah Jawa Barat. Kedua,

berdasarkan perubahan kewenangan dan fungsi antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota

serta hasil simulasi aplikasi UU-PKPD terhadap penerimaan daerah, makalah ini

mengkaji reorientasi kebijakan pembangunan ekonomi antara daerah propinsi dengan

daerah kabupaten/kota yang perlu dijadikan prioritas.

* Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, UniversitasPadjadjaran, Jl. Dipati Ukur no. 35, Bandung 40132. E-mail: [email protected]


2. Implikasi Implementasi UU-PKPD Terhadap Pembiayaan Daerah:

Perkiraan untuk Jawa Barat

2.1. Hasil Perhitungan Perkiraan Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, SDA; Dana

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus

Sumber-sumber penerimaan daerah menurut UU-PKPD meliputi: (i). Pendapatan Asli

Daerah (PAD); (ii). Dana Perimbangan; (iii). Pinjaman Daerah; (iv). Lain-lain

pendapatan yang sah. Daerah melaksanakan semua kewenangannya yang berkaitan

dengan desentralisasi dibiayai dari anggaran daerah.

Penerimaan daerah yang berupa PAD masih mengacu pada UU nomor 18 tahun 1997

tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 1 Dana Perimbangan terdiri dari: bagian daerah

atas hasil Sumber Daya Alam, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan; Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum

merupakan transfer dari pusat ke daerah dalam bentuk block grant, dengan kriteria

alokasi berdasarkan potensi ekonomi daerah dan kebutuhan obyektif daerah. Penggunaan

Dana Alokasi Umum diserahkan sepenuhnya pada daerah. 2 Dana Alokasi Khusus

merupakan transfer dari pusat ke daerah yang bersifat spesifik, yang peruntukannya

ditetapkan pusat.3

1 Sedang dalam pertimbangan untuk direvisi.

2 Dana Alokasi Umum (DAU):

- Berfungsi sebagai dana untuk pemerataan antar daerah.- Besarnya DAU ditetapkan minimal 25% dari penerimaan dalam negeri APBN dengan pembagian 10%

untuk propinsi dan 90% untuk kabupaten/kota.- DAU untuk suatu Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota) tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah

DAU untuk seluruh Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota) yang ditetapkan dalam APBN dengan porsiDaerah Propinsi (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan.

Porsi Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota) merupakan proporsi bobot Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota)yang bersangkutan terhadap jumlah semua Daerah Propinsi (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan. Bobotdaerah ditetapkan berdasarkan: kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.

3 Dana Alokasi Khusus (DAK):- Dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu pembiayaan kebutuhan khusus,

dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.- Kebutuhan khusus adalah: kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus

DAU, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.


Perkiraan Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, dan SDA: Aplikasi UU-PKPD di Propinsi

dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Kantor Statistik Jawa Barat

mengestimasi penerimaan daerah yang berasal dari PBB, BPHTB, dan SDA berdasarkan

UU nomor 25 tahun 1999.4 Hasil estimasi berdasarkan UU-PKPD untuk tahun anggaran

1998/99 dibandingkan dengan realisasi yang terjadi pada tahun anggaran tersebut adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.1.Bagian Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Dari PBB, BPHTB dan SDATahun 1998/99 (Rp Milyar)

Sumber penerimaan Bagian daerahmenurutpengaturanlama

Bagian daerahberdasarkanUU nomor 25tahun 1999

Persentaseperubahan

1. Minyak bumi 555,07*2. Gas bumi 253,14*3. PBB 353,99 315,094. BPHTB 56 56,705. Iuran HPH 0,88 3,506. Kehutanan Propinsi 0,50 1,997. Pertambangan Umum 0,31 1,568. Perikanan9. Reboisasi 0,22 0,22Total bagian daerah 411,9 1187,2 188%

Sumber: Diolah dari Proyeksi Penerimaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran2000/2001, disampaikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan Pemda Propinsi JawaBarat, Januari, 2000.

Keterangan: * termasuk penerimaan pajak atas minyak bumi, sehingga angka ini mungkinoverestimate (terlalu tinggi).

Hasil perhitungan memperlihatkan bagian daerah dari PBB, BPHTB dan SDA secara

total untuk Propinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat diperkirakan akan meningkat

4 Perhitungan dan penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam: Proyeksi Penerimaan Pemerintah Propinsidan Kabupaten/kota di Jawa Barat, disampaikan Asisten Administrasi Pembangunan, Pemerintah PropinsiJawa Barat, Januari, 2000.


sekitar 188% dengan implementasi UU-PKPD dibandingkan dengan pengaturan lama.

Angka ini merupakan perkiraan tertinggi mengingat dalam perhitungan unsur penerimaan

yang berasal dari pajak migas masih ikut diperhitungkan. 5

Selanjutnya, hasil perhitungan perkiraan penerimaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan

gabungan penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk PAD, dan Bagian

Daerah dari PBB, BPHTB dan SDA Tahun 2000/2001 (12 bulan) dapat dilihat pada

Tabel 2.2. di halaman berikut.

Dana Alokasi Umum: Propinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

a. Hasil perkiraan penerimaan DAU Jawa Barat berdasarkan UU-PKPD:

Studi perkiraan penerimaan DAU Jawa Barat dilakukan berdasarkan UU-PKPD dengan

menggunakan beberapa asumsi berikut:6

- DAU menurut UU-PKPD merupakan transfer pemerintah pusat yang bersifat umum

dan merupakan ekuivalen dari pengaturan lama berupa SDO dan Inpres

Pembangunan.

- Perhitungan DAU dilakukan dengan menggunakan bobot daerah: jumlah penduduk

(bobot: 22.5%); luas wilayah (bobot: 22.5%); PDRB non-migas (bobot: 22.5%);

Rasio PAD/APBD (bobot: 22.5%); Pemerataan (bobot: 10%). Pemilihan bobot ini

didasarkan atas kriteria kebutuhan obyektif daerah otonom dan potensi ekonomi

daerah.

5 Bagian daerah propinsi dan kabupaten atas hasil minyak bumi dan gas alam tergantung pada PeraturanPemerintah dari UU nomor 25 tahun 1999, apakah bagian daerah dihitung dari total penerimaan daerah darimigas (profit dan pajak), atau hanya diambil dari komponen profit penerimaan migas, diluar pajak migas.6 Untuk pengkajian yang serupa tetapi menggunakan pembobotan yang berbeda dan data PDRB termasukmigas, lihat Armida Alisjahbana, Arief Anshory Yusuf dan Bagja Muljarijadi, Implikasi PerimbanganKeuangan Pusat-Daerah Terhadap Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Jawa Barat, Kerjasama LP3EFakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran dengan Bappeda Tingkat I Propinsi Jawa Barat (1999).


Tabel 2.2.

Potensi PenerimaanDaerah (Rp milyar) % Rp milyar % Rp milyar

I. Pendapatan Asli Daerah 1,356.68 300.54 1,056.14 1.1. Pajak daerah 480.80 265.35 215.45 1.2. Retribusi daerah 717.91 7.54 710.37 1.3. Laba BUMD 19.31 6.63 12.68 1.4. Penerimaan dinas1.5. Penerimaan lainnya 138.66 21.02 117.64

II. Bagian Daerah dari PBB BPHTB dan SDA 252.34 1,008.22 2.1. PBB 429.32 16.00% 68.69 64.00% 274.76 2.2. BPHTB* 78.00 16.00% 12.48 64.00% 49.92 2.3. Iuran HPH 4.52 16.00% 0.72 64.00% 2.89 2.4. Kehutanan propinsi 3.10 16.00% 0.50 64.00% 1.98 2.5. Pertambangan umum 1.61 16.00% 0.26 64.00% 1.03 2.6. Perikanan 0.04 0.00% - 100.00% 0.04 2.7. Reboisasi 1.19 40.00% 0.48 60.00% 0.71 2.8. Minyak bumi 3,531.57 3.00% 105.95 12.00% 423.79 2.9. Gas bumi 1,054.52 6.00% 63.27 24.00% 253.08

Penerimaan Propinsi Penerimaan Kab/kotaU r a i a n

Perkiraan PAD dan Bagian Daerah dari PBB, BPHTB dan Sumber Daya Alam Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2000/2001 (12 Bulan)

Sumber: Proyeksi Penerimaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2000/2001,disampaikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan Pemda Propinsi Jawa Barat, Januari,2000.

PDRB non-migas digunakan sebagai salah satu variabel yang mencerminkan potensi

ekonomi daerah, khususnya daerah-daerah dengan basis ekonomi di luar sektor

migas.7 Pertimbangan digunakannya PDRB non-migas disebabkan nilainya akan

lebih mencerminkan kinerja ekonomi daerah di luar sektor SDA, sedangkan

kontribusi SDA daerah yang kembali ke daerah sudah diperhitungkan dalam bagian

daerah dari SDA.

7 Kritik yang sering dilontarkan terhadap UU nomor 25 tahun 1999 adalah tidak terdapatnya mekanismeinsentif bagi daerah dengan basis ekonomi non SDA berupa bagian daerah dari pajak pusat yang dipungutdi daerah tersebut. Usul yang sering dikemukakan untuk memberikan insentif ini, antara lain denganmemberikan bagian penerimaan pajak PPh dan PPN kepada daerah penghasil (Alisjahbana, 1999).


Sebelum dikeluarkannya secara resmi PP yang mengatur tentang Perimbangan

Keuangan Pusat-Daerah, dasar perhitungan DAU berdasarkan pemilihan bobot

seperti tersebut di atas baru sebatas satu alternatif kajian empiris (exercise) dan

belum merupakan cara alokasi DAU yang final.

- Penerimaan dalam negeri APBN yang dialokasikan untuk DAU berjumlah 25%.

Alokasi DAU adalah: 10% untuk daerah propinsi dan 90% untuk daerah

kabupaten/kota.

- Perkiraan dilakukan dengan membandingkan alokasi DAU berdasarkan UU-PKPD

jika diterapkan pada tahun anggaran 1994/95 sampai dengan 1996/97 dengan transfer

rutin (SDO) dan pembangunan dari pemerintah pusat ke Jawa Barat menurut

pengaturan lama.

Hasil perkiraan yang diperoleh8:

Tabel 2.3.Transfer block grant Pemerintah Pusat ke Pemda

Propinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Barat(Rp juta)

Tahun anggaran Realisasi transferblock (menurutpengaturan lama)

Perkiraan alokasiDAU (menurut UUnomor 25 tahun1999)

Persentaseperubahan

1994/95 1.234.963 1.810.630 46,61%1995/96 1.425.453 1.989.200 39,54%1996/97 1.481.998 2.405.940 62,34%

Sumber: Hasil pengolahan data

8 Lihat Lampiran Tabel L.1. sampai dengan Tabel L.10. Hasil simulasi alokasi DAU yang ditampilkan diTabel 2.3. sampai dengan Tabel 2.5. mendasarkan pada asumsi alokasi APBN untuk DAU nasionalberjumlah 25%.


Hasil simulasi yang membandingkan transfer block grant antara pengaturan lama dengan

implementasi UU-PKPD menunjukkan peningkatan nilai transfer berupa block grant dari

pusat ke Daerah Jawa Barat (total Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota) sebesar antara

40% - 63%.

Tabel 2.4.Tranfer block grant Pemerintah Pusat ke Pemda Propinsi Jawa Barat

(Rp juta)



Persentaseperubahan

1994/95 861.548 181.063 -79,0%1995/96 941.631 198.920 -78,9%1996/97 963.720 240.594 -75,0%


Tabel 2.5.Tranfer block grant Pemerintah Pusat ke Pemda Kabupaten/Kota Jawa Barat

(Rp juta)



Persentaseperubahan

1994/95 504.453 1.629.569 223,0%1995/96 641.699 1.790.280 179,0%1996/97 701.234 2.165.346 208,8%


Hasil simulasi menunjukkan terjadinya perubahan komposisi penerimaan transfer

Pemerintah Dati I dan Pemerintah Dati II secara sangat signifikan. Transfer block grant

yang diterima Pemerintah Dati I mengalami penurunan rata-rata 75%-80% dibandingkan

dengan pengaturan lama. Sebaliknya, transfer block grant yang diterima Pemerintah


Dati II diestimasikan meningkat antara 180%-223% dibandingkan dengan pengaturan

lama.

b. Hasil estimasi alokasi DAU yang diperkirakan diterima Daerah Propinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 1998/99, 1999/2000 dan 2000:

Hasil perhitungan menggunakan data-data tahun anggaran 1994/95, 1995/96 dan

1996/97, menghasilkan perkiraan persentase DAU nasional yang dialokasikan ke Daerah

Jawa Barat sebesar 10,93%.9 Dengan mengasumsikan DAU nasional yang dialokasikan

ke Daerah Jawa Barat tidak mengalami perubahan pada tahun-tahun anggaran

selanjutnya, maka diperoleh estimasi alokasi DAU ke Daerah Jawa Barat (Propinsi dan

Kabupaten/Kota), alokasi DAU yang diterima Propinsi dan alokasi DAU yang diterima

Kabupaten/Kota sebagai berikut (lihat Tabel 2.6.)10:

Tabel 2.6.

1998/1999* 1999/2000** 2000 (9 bln)Penerimaan dalam negeri APBN 158,905 142,204 152,890 Alokasi DAU nasional (25%) 39,726 35,551 38,223 Alokasi Jawa Barat (10.93% dari DAU nasional) 4,342 3,886 4,178 Alokasi DAU Pemerintah propinsi Jawa Barat 434 389 418 Alokasi DAU Pemerintah kabupaten/kota di JawaBarat 3,908 3,497 3,760

Keterangan: *Realisasi; **Anggaran (budget)

Estimasi Alokasi DAU yang diterima Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat

1998/99, 1999/2000, 2000 (Rp miliar)


9 Lihat Lampiran Tabel L.1. sampai dengan Tabel L.5. untuk perhitungan selengkapnya.

10 Hasil perkiraan ini cukup realistis jika persentase variabel-variabel Jawa Barat yang digunakan dalamperhitungan alokasi DAU, terhadap total Indonesia selama periode 1998/99, 1999/2000, dan 2000 tidakberubah dibandingkan dengan periode 1994/95 1996/97 yang dijadikan sebagai periode referensi.


Dana Alokasi Khusus: Propinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Dana Alokasi Khusus diasumsikan sama dengan nilai transfer spesifik (Inpres Spesifik)

dalam pengaturan lama, atau sama dengan komponen Dana Khusus dari Dana

Pembangunan Daerah jika mengacu pada format APBD tahun anggaran 1999/2000, baik

untuk Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi Dana Khusus dari Dana Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000:

Propinsi Jawa Barat: Rp 149.851 juta (untuk Pengembangan Prasarana dan Sarana

Ekonomi; Pengembangan Sosial Budaya dan Pelayanan; Pemeliharaan Lingkungan

Hidup; Pengembangan Wilayah; Peningkatan Pendidikan Dasar; dan Pembangunan

Sarana Kesehatan);

Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat: Rp 357.446 juta (untuk Dana Pembinaan Daerah

Bawahan; Dana Pelayanan Sosial-Ekonomi; Dana Penanganan Lingkungan Hidup; Dana

Pembangunan Prasarana Umum; dan Dana Peningkatan Produksi).

2.2. Perkiraan Penerimaan APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat:

Aplikasi UU-PKPD

Implikasi implementasi UU-PKPD terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan

daerah dapat dilihat pada dampaknya terhadap penerimaan APBD Propinsi dan APBD

Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yaitu membandingkan APBD realisasi dengan perkiraan

APBD yang mengaplikasikan UU-PKPD. Tabel 2.7. memperlihatkan angka-angka

APBD tersebut untuk tahun anggaran 1994/95 sampai dengan 1996/97. Aplikasi UU-

PKPD dalam perhitungan ini dibatasi pada aplikasi DAU, dengan asumsi penerimaan-

penerimaan lainnya dianggap tidak berubah.

Atas dasar alokasi DAU yang menggantikan transfer block grant dari pengaturan lama,

terlihat penerimaan APBD Propinsi rata-rata berkurang secara drastis, antara 45-50%

dibadingkan dengan pengaturan lama. Sebaliknya, penerimaan APBD Kabupaten/Kota

secara keseluruhan meningkat secara signifikan, antara 72-93%.


Jika memperhitungkan sumber penerimaan lain yang juga akan berubah dengan

diaplikasikannya UU-PKPD, misalnya komponen Bagian Daerah dari PBB, BPHTB dan

SDA, diperkirakan penurunan penerimaan APBD Propinsi tetap akan berkisar pada 45%.

Penerimaan beberapa Kabupaten/Kota, khususnya Kabupaten/Kota penghasil SDA, dapat

meningkat secara lebih drastis lagi dengan dimasukkannya bagian daerah dari SDA,

sementara Kabupaten/Kota bukan daerah penghasil SDA, hanya mendapat tambahan

bagain daerah yang relatif kecil dari bagian hasil SDA yang dibagi rata diantara

Kabupaten/Kota yang berada di propinsi penghasil tersebut.

Tabel 2.7.

Tahun anggaran Dati I Dati II Dati I Dati II Dati I Dati II1994 / 1995 1,325,290 1,204,844 644,805 2,329,960 -51.3% 93.4%1995 / 1996 1,587,935 1,579,425 845,224 2,728,006 -46.8% 72.7%1996 / 1997 1,646,283 1,826,572 923,157 3,290,685 -43.9% 80.2%


Realisasi Aplikasi DAU

Penerimaan APBD Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Barat

Persentase Perubahan

Perkiraan di atas dianggap cukup realistis, dengan melihat pada kenyataan: UU nomor 18

tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah belum direvisi, Dana Alokasi

Khusus kemungkinan masih mengacu pada pola transfer spesifik pengaturan lama,

komponen lain-lain penerimaan yang sah diperkirakan tidak banyak berubah, serta

pinjaman daerah tidak dilakukan.

Pada tahap selanjutnya, untuk keperluan perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi

daerah perlu diperkirakan dampak implementasi UU-PKPD terhadap APBD Propinsi dan

APBD masing-masing Kabupaten/Kota, sehingga daerah dapat melakukan perencanaan

implementasi otonomi daerah dengan memperhatikan aspek perubahan anggaran.


Sebagai ilustrasi, Tabel 2.8. memperlihatkan perkiraan penerimaan APBD Propinsi Jawa

Barat tahun anggaran 2000 yang telah mengaplikasikan UU-PKPD.11 Komposisi

penerimaan diperkirakan menjadi: PAD (24%), Bagian Daerah Propinsi dari

PBB,BPHTB dan SDA (20%); DAU (44%), dan DAK (12%).

Tabel 2.8.

PenerimaanI. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 225.41 23.9%

1. Pajak daerah 199.01 2. Retribusi daerah 5.66 3. Laba BUMD 4.97 4. Penerimaan lainnya 15.77

II. Dana Perimbangan1. Bagian daerah dari: 189.26 20.0%

1. PBB 51.52 2. BPHTB 9.36 3. Iuran HPH 0.54 4. Kehutanan propinsi 0.37 5. Pertambangan umum 0.19 6. Perikanan - 7. Reboisasi 0.36 8. Minyak bumi 79.46 9. Gas bumi 47.45

2. Dana alokasi umumb) 418.00 418.00 44.2%

3. Dana alokasi khususc) 112.39 112.39 11.9%

III. Dana pinjamanIV. Lain-lain pendapatan yang sah

TOTAL 945.05

Keterangan: a) 9 bulanb) Hasil perhitunganc) Berdasarkan alokasi dana khusus dari Dana Pembangunan Daerah 1999/2000 untuk 9 bulan

Thn anggaran 2000a

Perkiraan Penerimaan APBD Propinsi Jawa Barat Tahun 2000Aplikasi UU nomor 25 tahun 1999 (Rp milyar)


11 Hal yang sama dapat dilakukan untuk masing-masing Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.


Penggunaan penerimaan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Propinsi menjadi 88%

dari total penerimaan APBD, dan hanya 12% yang penggunaannya ditentukan Pusat.

Meskipun diskresi kewenangan Propinsi dalam penentuan penggunaan penerimaan

APBD menjadi sangat besar, tetapi harus diingat bahwa Propinsi tidak mempunyai

kewenangan untuk mempengaruhi sumber maupun besar penerimaan itu sendiri. Alokasi

DAU dan DAK dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan Pusat, demikian pula

dengan ketentuan Bagian Daerah dari SDA, PBB, BPHTB dan penerimaan PAD. Hal

yang sama berlaku untuk Daerah Kabupaten/Kota.

3. Implikasi Implementasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Terhadap Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

3.1. Reorientasi Peran serta Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan antara

Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam jangka pendek, prioritas utama daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah

melakukan reorientasi atas peran dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di

daerah. Reorientasi ini tidak terbatas pada peran dan kewenangan saja, tetapi juga

menyangkut relokasi pegawai serta peningkatan kemampuan, kapasitas pemerintah

Kabupaten/Kota dari segala aspek.

Jika mengacu pada UU Pemerintah Daerah, maka reorientasi peran dan kewenangan dari

Pemerintah Pusat dan Propinsi langsung ke Daerah Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan:

Kewenangan Pemerintah Pusat:

Melaksanakan kewenangan-kewenangan Pemerintah dalam bidang-bidang

Pertahanan/Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan, Fiskal/Moneter, Agama serta

kewenangan bidang Pemerintahan lainnya dan/atau Kebijakan Strategis yang ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah. 12

12 Bidang lainnya yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:(i) Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan sektoral dan nasional secara makro; (ii)Kebijakan dana perimbangan keuangan; (iii) Kebijakan sistem administrasi negara dan lembagaperekonomian negara; (iv) Kebijakan pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia; (v) Kebijakan


Kewenangan Pemerintah Propinsi:

Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota yang menjadi

tanggung jawab Propinsi, misalnya adalah kewenangan di bidang pekerjaan umum,

perhubungan, kehutanan, dan perkebunan disamping kewenangan bidang pemerintahan

tertentu lainnya.13

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota:

Mencakup semua kewenangan Pemerintahan selain kewenangan Pemerintah Pusat dan

Propinsi. Secara eksplisit dinyatakan bahwa bidang pemerintahan yang wajib

dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota meliputi: pekerjaan umum, kesehatan,

pendidikan, pertanian, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal,

lingkungan hidup, dan pertanahan.

Disamping mengacu pada PP Pemerintahan Daerah dan PP PKPD, reorientasi peran dan

kewenangan diantara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota hendaknya juga

dilakukan dengan memperhatikan:

- Perubahan anggaran yang diestimasikan akan terjadi. Misalnya: untuk contoh daerah

Jawa Barat seperti perhitungan di atas, maka Pemerintah Propinsi harus

menyerahkan/mengurangi peran dan kewenangannya ke Pemerintah Kabupaten/Kota

senilai 50% dari APBD.

- Sebaliknya, untuk Daerah Kabupaten/Kota secara keseluruhan, peningkatan peran

dan kewenangan yang berasal dari Pusat dan Propinsi direncanakan 90-100% dari

nilai penerimaan APBD.

pendayagunaan teknologi tinggi dan strategis, serta pemanfaatan kedirgantaraan, kelautan, pertambangandan kehutanan/lingkungan hidup; (vi) Kebijakan konservasi; (vii) Kebijakan standarisasi nasional.

13 Kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya mencakup:(i) Perencanaan pembangunan regional secara makro; (ii) Pelatihan kejuruan dan alokasi sumber dayamanusia potensial; (iii) Pelabuhan regional; (iv) Lingkungan hidup; (v) Promosi dagang danbudaya/pariwisata; (vi) Penanganan penyakit menular dan hama tanaman; (vii) Perencanaan tata ruangPropinsi.


- Jika Pemerintah Propinsi tidak mengurangi/mengalihkan peran ke Daerah

Kabupaten/Kota, maka diperkirakan akan terjadi defisit pada APBD (senilai 50% dari

APBD).

- Jika Pemerintah Kabupaten/Kota dilimpahkan kewenangan yang melebihi

kemampuan anggarannya (peningkatan beban anggaran APBD lebih besar dari

100%), sebagaimana disimulasikan di atas, maka dapat terjadi defisit dalam APBD

Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- Seharusnya Pemerintah Pusat memberlakukan masa transisi persiapan reorientasi dan

restrukturisasi Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Masa transisi yang cukup diawali dengan pengkajian dan sosialisasi oleh Pemerintah

Pusat ke daerah-daerah tentang implikasi implementasi UU-PKPD terhadap anggaran

masing-masing Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, dapat

dihitung secara akurat dampak UU-PKPD terhadap anggaran daerah, sebagai

landasan bagi perubahan-perubahan dan reorientasi yang dilakukan daerah.

3.2. Prioritas Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Otonomi daerah mengandung makna beralihnya sebagian besar proses pengambilan

keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

dari pusat ke daerah. Perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan ini

memerlukan reorientasi/perubahan peran dan fungsi pemerintah seperti yang dijelaskan

dalam UU tentang Pemerintahan Daerah dan implikasi implementasi UU-PKPD pada

pembahasan di atas.

Pemerintah daerah akan bertanggung jawab secara lebih penuh terhadap kebijakan-

kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut

pembangunan sarana dan prasarana, investasi (dan akses terhadap sumber dana),

kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), dan pengembangan

sumber daya manusia.


Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, efektifitas pemerintah daerah dalam

memicu perkembangan ekonomi daerah akan sangat tergantung pada:14

- Kemampuan berafiliasi, yaitu kemampuan bekerjasama, negosiasi dan networking

dengan pihak swasta (dalam negeri dan asing), dengan pemerintah daerah lain,

institusi dan pemerintah pusat, institusi/pemerintah asing.

- Kemampuan berpikir strategik, yaitu kemampuan melihat dan mengidentifikasi

faktor-faktor dominan dari suatu daerah, yang akan mempengaruhi dan menentukan

pembangunan daerah.

- Sikap kreatif dan inovatif di tingkat pemerintah daerah, yaitu kemampuan untuk

menciptakan gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran baru yang berdampak pada

kemajuan ekonomi daerah.

Kreativitas dan sikap inovatif pemerintah daerah dalam menghasilkan gagasan-gagasan

baru hanya mungkin dalam suatu pemerintahan yang bersifat terbuka, yang memahami

pendapat/pemikiran yang berbeda dan menganggap kreativitas sebagai kebutuhan untuk

mencapai perbaikan pengelolaan maupun produk/jasa pelayanan terhadap masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah bukanlah monopoli dan tanggung jawab pemerintah

daerah. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan,

sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang

berkepentingan. Pemerintah daerah di setiap tingkat harus dapat menjadi fasilitator yang

dapat memadukan kepentingan berbagai pihak dan meletakkan dasar-dasar kepentingan

bersama.

14 Yuyun Wirasasmita, Pengembangan Ekonomi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah, Ceramahdisampaikan pada ISEI Jawa Barat, 5 Februari, 2000.


Keterpaduan yang harmonis dan terkoordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga

lain, pihak swasta dan lembaga-lembaga nirlaba akan memperlancar tercapainya tujuan

pembangunan daerah.

4. Penutup

Hasil simulasi dan estimasi implikasi UU nomor 25 tahun 1999 untuk Jawa Barat

menunjukkan akan terjadinya peningkatan transfer dalam bentuk block grant dari pusat

ke daerah Jawa Barat sebesar 25-45% dibandingkan dengan pengaturan lama. Terjadi

penurunan drastis (45-50%) atas transfer pusat ke Propinsi Jawa Barat, sebaliknya

peningkatan drastis (72-93%) ke Daerah Kabupaten/Kota. Demikian pula dengan Bagian

Daerah atas PBB,BPHTB dan SDA, diperkirakan akan terjadi peningkatan penerimaan

Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota (khususnya Daerah Penghasil SDA) secara cukup

signifikan dibandingkan dengan pengaturan lama. Atas dasar studi-studi semacam ini,

daerah dapat mulai melakukan persiapan-persiapan implementasi otonomi daerah dengan

memperhatikan aspek anggaran yang akan dikelolanya.

Meskipun diskresi kewenangan Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam penentuan

penggunaan penerimaan APBD menjadi sangat besar, tetapi harus diingat bahwa Propinsi

maupun Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi sumber

maupun besar penerimaan itu sendiri. Alokasi DAU dan DAK dilakukan melalui

mekanisme yang ditentukan Pusat, demikian pula dengan ketentuan Bagian Daerah dari

SDA, PBB, BPHTB dan penerimaan PAD.

Pembangunan ekonomi daerah bukanlah monopoli dan tanggung jawab pemerintah

daerah sendiri. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku

pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang

berkepentingan. Disamping diperlukan kreativitas masing-masing Pemerintah Daerah,

Pemerintah Daerah di setiap tingkat juga harus dapat menjadi fasilitator yang dapat

memadukan kepentingan berbagai pihak dan meletakkan dasar-dasar kepentingan

bersama.


Referensi

Ahmad, Ehtisham, Bert Hofman, Jun Ma, Dick Rye, Bob Searle and Jim Stevenson,1999, Indonesia: Decentralization-Managing the Risks, International MonetaryFund, Fiscal Affairs Department, June.

Armida S. Alisjahbana, 1999, Regional Autonomy and Fiscal Decentralization:TowardsProvincial and Local Government Financial Viability?. Makalah disampaikanpada Konferensi Internasional The Economic Issues Facing the NewGovernment diselenggarakan LPEM FE-UI bekerjasama dengan the UnitedStates Agency for International Development (USAID) dan Partnership forEconomic Growth (PEG), Jakarta, 18-19 Agustus.

_________________ , 1998, Desentralisasi Kebijakan Fiskal dan Tuntutan PerimbanganKeuangan Pusat-Daerah. Orasi Ilmiah pada Dies ke 41 Fakultas EkonomiUniversitas Padjadjaran, Bandung, October 24.

Badan Pusat Statistik, berbagai tahun, Statistik Keuangan Daerah.

Burki, Shahid Javed, Guillermo E. Perry and William R. Dillinger, 1999, Beyond theCenter: Decentralizing the State, The World Bank, Washington, D.C.

Dillinger, William and Steven B. Webb, 1999, Decentralization and Fiscal Managementin Colombia, World Bank Staff Paper, May.

Mahfud Sidik, 1999, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,Serta Implikasinya terhadap Pembiayaan Otonomi Daerah, Makalahdisampaikan pada Lustrum IV Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung,Agustus.

Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, 2000, Proyeksi Penerimaan PemerintahPropinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2000/2001, disampaikan olehAsisten Administrasi Pembangunan Pemda Propinsi Jawa Barat, Bandung,Januari.

.______________________________, berbagai tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Bandung.

Proyeksi Penerimaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran2000/2001, disampaikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan PemdaPropinsi Jawa Barat, Januari.

Republik Indonesia, berbagai tahun, Nota Keuangan dan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara, Jakarta.


________________, 1999, UU nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah, Mei.

_______________, 1999, UU nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah, Mei.

Shah, Anwar, 1998, Balance, Accountability, and Responsiveness: Lessons aboutDecentralization, dalam Picciotto, Robert and Eduardo Wiesner, eds. DalamEvaluation and Development: The Institutional Dimension, New Brunswick, USAand London, UK: Transaction Publishers.

________________, The Reforms of Intergovernmental Fiscal Relations in Developingand Emerging Market Economies, The World Bank, Washington, DC.

__________, 1991, Perspectives on the Design of Intergovernmental Fiscal Relations,Country Economics Department, the World Bank, Washington, DC.

Susijati B. Hirawan, 1998, Desentralisasi Kebijaksanaan Fiskal dan TuntutanPerimbangan Keuangan Pusat-Daerah, Makalah disampaikan pada SeminarNasional dalam rangka Dies ke 41 Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran,Oktober 31.

Yuyun Wirasasmita, 2000, Pengembangan Ekonomi Daerah dalam Rangka OtonomiDaerah, Ceramah disampaikan pada ISEI Jawa Barat, 5 Februari.


Lampiran Tabel

Tahun anggaran

Jumlah penduduk

Luas wilayah

PDRBPAD / APBD Pemerataan

1994 / 1995 20.06% 2.23% 18.07% 6.45% 3.70%1995 / 1996 20.14% 2.23% 18.07% 6.35% 3.70%1996 / 1997 20.21% 2.23% 18.14% 6.59% 3.70%

Tabel L1. Formula Dana Alokasi Umum untuk Propinsi Jawa Barat

Tahun anggaran

Jumlah penduduk

Luas wilayah PDRB

PAD / APBD Pemerataan

Alokasi Nasional

1994 / 1995 3,736.01 3,736.01 3,736.01 3,736.01 1,660.45 16,605 1995 / 1996 4,107.04 4,107.04 4,107.04 4,107.04 1,825.35 18,254 1996 / 1997 4,929.19 4,929.19 4,929.19 4,929.19 2,190.75 21,908

Tabel L2. Alokasi nasional menurut bobot (Rp milyar)

Tahun anggaran

Jumlah penduduk

Luas wilayah

PDRBPAD / APBD Pemerataan

Total DAU Jabar

DAU Dati I

DAU Dati II

1994 / 1995 749.50 83.27 675.28 241.08 61.50 1,810.63 181.06 1,629.57 1995 / 1996 827.29 91.54 742.14 260.62 67.61 1,989.20 198.92 1,790.28 1996 / 1997 996.23 109.86 894.01 324.69 81.14 2,405.94 240.59 2,165.35


Tabel L3. Simulasi Alokasi DAU Jawa Barat (Rp milyar)

Skenario* Nasional Jabar Nasional Jabar Nasional JabarSkenario 1 (25%) 16,604,500 1,810,633 18,253,500 1,989,201 21,907,500 2,405,940 Skenario 2 (30%) 19,925,400 2,172,759 21,904,200 2,387,041 26,289,000 2,887,128 Skenario 3 (35%) 23,246,300 2,534,886 25,554,900 2,784,881 30,670,500 3,368,316

Keterangan:*) Persentase dari penerimaan rutin APBN yang dialokasikan ke daerah

1996 / 1997

Tabel L4. Simulasi Besarnya Dana Alokasi Umum untuk Propinsi Jawa Barat (Rp juta)

1994 / 1995 1995 / 1996


Skenario* Nasional Jabar Nasional Jabar Nasional JabarSkenario 1 (25%) 16,604,500 10.90% 18,253,500 10.90% 21,907,500 10.98%Skenario 2 (30%) 19,925,400 10.90% 21,904,200 10.90% 26,289,000 10.98%Skenario 3 (35%) 23,246,300 10.90% 25,554,900 10.90% 30,670,500 10.98%

Keterangan:*) Persentase dari penerimaan rutin APBN yang dialokasikan ke daerah

1996 / 1997

(Persentase terhadap alokasi nasional)Tabel L5. Simulasi Besarnya Dana Alokasi Umum untuk Propinsi Jawa Barat

1994 / 1995 1995 / 1996

Skenario** Dati I Dati II Dati I Dati II Dati I Dati IISkenario 1 (25%) 181,063 1,629,569 198,920 1,790,280 240,594 2,165,346 Skenario 2 (30%) 217,276 1,955,483 238,704 2,148,337 288,713 2,598,415 Skenario 3 (35%) 253,489 2,281,397 278,488 2,506,393 336,832 3,031,484

Keterangan:*) 10% untuk Pemda Tk I dan 90% untuk Pemda Tk II**) Persentase dari penerimaan rutin APBN yang dialokasikan ke daerah

Tabel L6. Simulasi Besarnya Dana Alokasi Umum untuk Dati I dan Dati II Jawa Barat (Rp juta)*

1994 / 1995 1995 / 1996 1996 / 1997

Tahun anggaran Skenario 0* Skenario I Skenario 2 Skenario 31994 / 1995 861,548 181,063 217,276 253,489 1995 / 1996 941,631 198,920 238,704 278,488 1996 / 1997 963,720 240,594 288,713 336,832

Keterangan: *) Transfer aktual yang terjadi

Tabel L7. Transfer block gran t (DAU) Pemerintah Pusat ke Pemda tk I Jawa Barat

Implementasi UU Perimbangan

(Rp Juta)

Tahun anggaran Skenario 0* Skenario I Skenario 2 Skenario 31994 / 1995 861,548 -79.0% -74.8% -70.6%1995 / 1996 941,631 -78.9% -74.6% -70.4%1996 / 1997 963,720 -75.0% -70.0% -65.0%


Implementasi UU HKPD

Tabel L8. Transfer "block grant" (DAU) Pemerintah Pusat Ke Pemda tk I Jawa Barat(Persentase perubahan)


Tahun anggaran Skenario 0* Skenario I Skenario 2 Skenario 31994 / 1995 504,453 1,629,569 1,955,483 2,281,397 1995 / 1996 641,699 1,790,280 2,148,337 2,506,393 1996 / 1997 701,234 2,165,346 2,598,415 3,031,484



Tabel L9. Transfer block grant (DAU) Pemerintah Pusat Pemda tk II Jawa Barat(Rp Juta)

Tahun anggaran Skenario 0* Skenario I Skenario 2 Skenario 31994 / 1995 504,453 223.0% 287.6% 352.3%1995 / 1996 641,699 179.0% 234.8% 290.6%1996 / 1997 701,234 208.8% 270.5% 332.3%


Tabel L10. Transfer block grant (DAU) Pemerintah Pusat Ke Pemda tk II Jawa Barat(Persentase perubahan)


desentralisasi fiskal dan kebijakan ekonomi daerah

Documents