bab i - danta.bekasikota.go.id · meningkatnya jenis usaha masyarakat. 3. ... mendorong rt dan rw...
TRANSCRIPT
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri D) dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor
36 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun
2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada
Kecamatan Kota Bekasi, maka kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu,
dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.
Kecamatan Pondokgede Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mempunyai tugas pokok membantu Walikota
Bekasi dalam memimpin mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan
urusan pemerintah dan pelayanan umum yang menjadi wewenang kecamatan
pondokgede meliputi urusan pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan sosial,
ekonomi dan pembangunan serta keamanan dan ketertiban.
B. TUJUAN PENYUSUNAN BUKU PROFIL
Profil Kecamatan Pondokgede Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk
mengevaluasi sampai sejauh mana pelaksanaan-pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan yang telah dicapai, untuk dijadikan bahan pertanggungjawaban kepada
Walikota Bekasi dan memberikan informasi kepada Walikota Bekasi tentang
pencapaian kinerja Camat serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
3
C. DASAR HUKUM
Dasar hukum dalam penyusunan laporan ini, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lambaran
Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Negara Nomor 125, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Negara Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor
4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi, Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);
9. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
11. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013;
12. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pendelegasian sebagai
Kewenangan Walikota kepada Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja serta Rincian Jabatan pada Kecamatan Kota Bekasi.
5
BAB II
KEBIJAKAN
A. VISI MISI KECAMATAN PONDOK GEDE
1. VISI
Sebagaimana kita ketahui bahwa visi Walikota Bekasi dan Wakil Walikota
Bekasi Tahun 2013 – 2018 adalah “BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN
IHSAN”. Untuk mewujudkan visi sebagaimana yang diharapkan tersebut perlu
dukungan seluruh masyarakat Kota Bekasi termasuk dukungan stakeholders.
Wujud dukungan pencapaian visi misi Kota Bekasi, maka Kecamatan
pondokgede sebagai SKPD Pelayanan Publik khususnya pelayanan pada
Kecamatan Pondokgede telah menetapkan visi, yakni :
“ PONDOKGEDE SEMAKIN MAJU UNTUK
MENSEJAHTERAHKAN MASYARAKAT YANG BERNUANSA
IHSAN ”
Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu :
1. Kecamatan Pondokgede Maju, menggambarkan pelayanan kepada
masyarakat yang prosfesional secara tepat, cepat sesuai prosedur dan
mekanisme.
2. Kecamatan Pondokgede Sejahtera, menggambarkan derajat kehidupan
warga Kecamatan Pondokgede yang meningkat dengan tersedianya
kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan fisik yang sehat dan
meningkatnya jenis usaha masyarakat.
3. Kecamatan Pondokgede bernuansa Ihsan, menggambarkan keadaan
terpelihara dan menguatnya sikap, perilaku dan nilai untuk berbuat baik
dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kecamatan Pondokgede.
6
B. Misi
untuk merealisasikan visi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditetapkan
pula misi yaitu :
1. Menyelenggarakan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik.
Misi ini mengandung makna rangkaian kegiatan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya untuk meningkatkan
pelayanan public yang handal dan peningkatan kualitas SDM dan
kuantitas SDm yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga
mampu melaksanakan pelayanan secara tepat, cepat sesuai prosedur dan
mekanisme yang ditentukan.
2. Mewujudkan Kecamatan Pondokgede bersih, tertib, aman dan damai
Misi ini mengundang makna bahwa untuk mewujudkan Kecamatan
Pondokgede yang bersih, tertib, aman dan damai perlu adanya upaya
meningkatkan kualitas lingkungan hidup, lingkungan yang aman, tertib
dan kondusif sehingga terwujudnya kerukunan dan kedamaian wilayah
Kecamatan Pondokgede.
3. Memanjukan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Misi ini mengandung makna bahwa upaya memajukan wilayah
Kecamatan Pondokgede sehingga meningkatkan kesejahteran
masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan pertisipasi perempuan
dalam meningkatkan derajat kehidupan keluarga sejahtera dan adanya
pelayanan kesehatan dan pelayanan social lainnya bagi masyarakat
Kecamatan Pondokgede.
7
C. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan
strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan
ditetapkan, maka Kecamatan pondokgede Kota Bekasi akan dapat mengetahui hal-hal
yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor
lingkungan yang mempengaruhinya.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu, sejalan dengan hal tersebut
sasaran jangka menengah Kecamatan pondokgede Kota Bekasi yang telah dirumuskan
dalam RPJMD adalah Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan pondokgede Kota Bekasi tahun 2013
– 2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah
sebagai berikut:
8
Misi Pertama : Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang bai k.
Tujuan
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sasaran
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang professional dan berjalan secara
efektif dan efisien.
Indikator Kinerja Sasaran
1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Misi Kedua : Mewujudkan Kecamatan Pondokgede Bersih, tertib, aman dan
damai.
Tujuan
1. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan damai.
Sasaran
1. Terwujudnya kedisiplinan, ketertiban sosial dan lingkungan yang nyaman.
Indikator Kinerja Sasaran
1. Wilayah tertib K3
Misi Ketiga : Memajukan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Tujuan
1. Meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan;
9
Sasaran
1. Terwujudnya kehidupan warga yang dinamis, inofatif, kreatif dan berperan aktif
dalam pembangunan.
Indikator Kinerja Sasaran
1. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan.
2. Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dan
kelurahan.
Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi dan
kebijakan pada Kecamatan pondokgede adalah sebagai berikut :
D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1. Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan Pemerintah Kota
Bekasi;
2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal;
3. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
4. Mengimplementasikan SOP (Standar Operasional Prosedur)
5. Mendorong aparatur untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan;
6. Meningkatkan disiplin dan semangat kerja aparatur;
7. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan RT dan RW di Kecamatan
Pondokgede;
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Kegiatan K3;
9. Meningkatkan perilaku hidup bersih, sehat dan terciptanya lingkungan yang
bersih dan sehat;
10. Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
10
11. Melaksanakan penataan dan penertiban PKL serta melaksanakan penertiban
perijinan reklame tanpa ijin;
12. Mendorong tercapainya target penerimaan pajak 100 %;
13. Melaksanakan pembinaan terhadap koperasi/kelompok UKM.
E. KEBIJAKAN
Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan
sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 dan
berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Pondokgede, selengkapnya adalah
sebagai berikut:
1. Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan sosialisasi Perda/kebijakan yang ada
pada Pemerintah Kota Bekasi;
2. Melaksanakan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sesuai
dengan SOP (Standar Operasional Pelayanan);
3. Monitoring dan evaluasi pemerintahan di kelurahan;
4. Mengikutsertakan aparatur dalam bimbingan teknis dan pelatihan;
5. Melaksanakan rewarad dan punishment terhadap aparatur;
6. Mengikutserakan masyarakat dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan dan
Kecamatan serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Bekasi;
7. Mendorong RT dan RW untuk melakukan tertib administrasi dlm penyusunan
laporan kependudukan;
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan K3;
9. Memfasilitasi pembayaran pajak dengan melakukan kerjasama dengan Dinas
Pendapatan Daerah dan Bank Persepsi yang ditunjuk;
11
10. Penertiban PKL yang lebih persuasif dan melaksanakan penertiban reklame
tanpa ijin.
F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Walikota nomor 79 tahun 2008 tentang, tugas, fungsi dan
tata kerja serta rincian tugas jabatan pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Kota Bekasi
tahun 2008 nomor 79 seri D) Tugas pokok dan Fungsi Jabatan pada Kecamatan adalah
sebagai berikut :
1. Sekretaris Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, umum
dan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian.
Fungsinya :
- Penyusunan program kerja kecamatan secara berjangka.
- Perumusan kebijakann teknis kecamatan.
- Penyiapan bahan penyusunan visi dan misi kecamatan.
- Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi sesuai bidang tugasnya.
- Penyelenggaraan administrasi keuangan kecamatan.
- Penyelenggaraan ketata usahaan, pengadministrasian kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga.
- Pengkoordinasian pelayanan umum masyarakat di bidang administrasi.
- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas seksi.
- Pelaksanaan tata laksana kantor.
- Penyelenggaraan arsip kecamatan.
- Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai.
- Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil kerja Camat.
- Penyiapan bahan penyusunan LAKIP kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretariat Kecamatan membawahi ;
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu
Sekretariat Kecamatan melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan umum dan
kepegawaian.
12
Fungsinya :
- Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian.
- Pelaksanaan pelayanan tata usaha.
- Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang
perlengkapan Kecamatan.
- Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang invetaris Kecamatan.
- Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai
Kecamatan.
- Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan
kenyamanan ruang perkantoran kecamatan.
- Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris
Kecamatan melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan keuangan.
Fungsinya :
- Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- Menyusun bahan rencana kebutuhan, anggaran tahunan kecamatan.
- Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung
Kecamatan.
- Pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan.
- Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
kecamatan.
- Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan
kegiatan Kecamatan.
3. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penyiapan bahan
pembinaan kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan dan perlindungan
masyarakat.
Fungsinya :
13
- Penyusunan program kerja seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan
masyarakat
- Penyelenggaraan fasilitas peran serta masyarakat dan atau pembinaan ketertiban
wilayah dan perlindungan masyarakat
- Penyelenggaraan koordinasi dalam penanggulangan dan penertiban akibat
bencana alam
- Pemberian pelayanan umum di bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat
- Pembinaan dan penertiban perizinan
- Penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa
- Pembinaan dan pengkoordinasian satuan Perlindungan masyarakat (Linmas)
- Penyusunan laporan bulanan, triwulan atau setiap saat diperlukan
- Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Kecamatan Sesuai bidang tugasnya
4. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penjabatan kebijaksanaan
teknis kecamatan yang meliputi penyelenggaraan kependudukan dan catatan
sipil
Fungsinya :
- Penyusunan program kerja seksi pemerintahan
- Perumusan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan umum
- Pembinaan pemerintah kelurahan
- Pembinaan dan pengkoordinasian lembaga Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga
(RW) dan sejenisnya
- Penyusunan bahan dan fasilitas urusan keagrariaan
- Pelaksana anggaran kegiatan Kecamatan selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)
- Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Kecamatan sesuai bidang tugasnya.
5. Seksi Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan
kewenangan Kecamatan dibidang kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.
14
Fungsinya :
- Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi Kependudukan
- Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta
rencana strategis sesuai lingkup tugasnya
- Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan
- Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kependudukan di
kecamatan
- Pelaksanaan koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan
- Penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan kependudukan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup
tugasnya
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat
- Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan seksi
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas penyelenggaraan dan
pemeliharaan taman, kebersihan dan pengurusan pendirian bangunan serta
administrasi pertanahan.
Fungsinya :
- Penyiapan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- Penyusunan program, penyelenggaraan dan pembangunan prasarana dan sarana
fisik, perekonomian, produksi, lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan
wilayah
- Pengkoordinasian penggalian potensi ekonomi masyarakat Kecamatan
- Pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat kecamatan dalam
pembangunan
- Fasilitas urusan ekonomi dan pembangunan masyarakat
- Penyiapan bahan evaluasi pelaporan
- Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP kecamatan sesuai bidang tugasnya.
7. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas di bidang kesehjateraan dan
pemberdayaan masyarakat serta kegiatan sosial lainnya.
15
Fungsinya :
- Penyusunan program kerja Seksi Kesehjateraan Sosial
- Penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kependudukan,
pemberdayaan perempuan dan olah raga
- Penyusunan program dan pembinaan kehidupan beragama, pendidikan,
kebudayaan dan kesehatan masyarakat
- Pengkoordinasian peran serta masyarakat kecamatan dalam kesejahteraan
masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, keagamaan serta pemberdayaan
perempuan
- Pembinaan dan pengkoordinasian organisasi kemasyarakatan, pemuda dan olah
raga
- Fasilitas urusan pendidikan, kebudayaan, keagamaan dan kesejahteraan sosial
- Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan
- Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Kecamatan sesuai bidang tugasnya.
16
BAB III
KEADAAN UMUM KECAMATAN PONDOKGEDE
A. WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN PONDOKGEDE
1. LUAS WILAYAH :
Luas wilayah Pemerintahan Kecamatan Pondokgede adalah = 1.592,246 Ha
2. TERBAGI MENJADI :
wilayah Kecamatan Pondokgede terdiri dari 5 Kelurahan
1. Kelurahan Jatiwaringin;
2. Kelurahan Jaticempaka;
3. Kelurahan Jatimakmur;
4. Kelurahan Jatibening dan;
5. Kelurahan Jatibening Baru.
3. BATAS – BATAS WILAYAH:
Batas-batas Wilayah Kecamatan Pondokgede adalah sebagai berikut :
SEBELAH TIMUR : Kec. Jatiasih dan Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi
SEBELAH BARAT : Kelurahan Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur
SEBELAH UTARA : Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur
SEBELAH SELATAN: Kec. Pondok Melati Kota Bekasi
◊ LETAK ORBITASI
Pada letak orbitasi (jarak) Kecamatan Pondokgede dari pusat pemerintahan adalah
sebagai berikut :
17
NO ORBITASI JARAK
1.
2.
3.
Jarak dengan Pusat Pemerintah Kota Bekasi
Jarak dengan Pusat Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Jarak dengan Pusat Ibukota RI Jakarta
12 KM
165 KM
35 KM
◊ DUKUNGAN PERSONIL
Jumlah pegawai Kecamatan Pondokgede sebanyak orang, terdiri dari :
orang
PNS : 72 Orang
TKK : 147 Orang
Magang : 2 Orang
Satpol PP : 37 Orang
18
DAFTAR PEGAWAI
KECAMATAN PONDOKGEDE DAN UNIT KERJA KELURAHAN
SE-KECAMATAN PONDOKGEDE
TANGGAL 31 DESEMBER 2017
N
o
Eselon Pendidikan Pangkat
Nama Jumlah Tingkatan Jumlah Golongan Jumlah
1 III. A 1 S-2 1 Pembina Tk. I/IV.b 1
2 III.B 1 S-1 1 Pembina Tk. I/IV.a 1
3 IV. A 10
a. S-2
b. S-1
c. SMA /
Sederajat
a. 6
b. 2
c. 2
a. Penata Tk.I/III.d
b. Penata/III.c
c. Penata Muda Tk I/III.c
a. 6
b. 1
c. 3
4 IV. B 22
a. S-2
b. S-1
c. SMA /
Sederajat
a. 3
b. 16
c. 3
a. Penata Tk.I/III.d
b. Penata/III.c
c. Penata Muda Tk.I/III.b
d. Penata Muda/III.a
a. -
b. 14
c. 8
d. -
5
Pelaksa
na
(PNS)
38
a. S-2
b. S-1
c. D-3
d. SMA/
Sederajat
e. SMP/
Sederajat
a. 1
b. 17
c. 1
d. 19
e. -
a. Penata Tk I/III.d
b. Penata /III.c
c. Penata Muda Tk. I/III.b
d. Penata Muda/III.a
e. PengaturTk.I/II.d
f. Pengatur/II.c
g. Pengatur Muda Tk.I/II.b
h. Pengatur Muda/II.a
a. 1
b. 1
c. 19
d. 1
e. 1
f. 9
g. 2
h. 4
6
Pelaksa
na
(CPNS)
-
a. SMA/
Sederajat
a. -
a. Pengatur Muda/II.a a. -
Jumlah
72 72 72
19
◊ SARANA KERJA
1. Ruang Camat
2. Ruang Sekretaris Kecamatan
3. Ruang Kepala Seksi
4. Ruang Bendahara Penerimaan
5. Ruang PKK
6. Ruang PPAT
7. Loket Pelayanan
8. Sarana Telekomunikasi
9. Sarana Komputerisasi dan ATK
10. Meubelair
11. Kotak Pengaduan Masyarakat
12. Papan Informasi Pelayanan
13. Aula Kecamatan
14. Pendopo Kecamatan
15. Rumah Dinas Camat
16. Mushola
17. Pos jaga Satpol PP
18. Kendaraan dinas roda dua dan roda empat
◊ DUKUNGAN INSTANSI TERKAIT
Dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Kecamatan Pondokgede
didukung oleh beberapa instansi terkait meliputi :
- Koramil Pondokgede
- Polsek Pondokgede
- Kantor Urusan Agama (KUA) Pondokgede
- Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Pembina TK. SD
- Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Pendidikan Non Formal dan In Formal
20
- Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Pasar
- Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Terminal
- Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Kebersihan
- Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Puskesmas se Kec Pondokgede
- Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Pendapatan dan Penagihan
- Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Bina Marga dan Tata Air
- Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Pengawasan Bangunan
- Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Penyuluh Pertanian Dinas Perakop
- Unit Pelaksana Tugas Badan (UPTB) PLKB Kec Pondokgede
◊ DUKUNGAN PENDANAAN
Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, Kecamatan Pondokgede dibiayai melalui
APBD Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 34.641.395.000,-
(Tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh
lima ribu rupiah) terdiri dari :
1. Belanja langsung
- Urusan : Rp. 19.363.356.000 ,-
- Penunjang Urusan : Rp 4.847.630.000 ,-
2. Belanja tidak langsung : Rp. 10.430.409.000 ,-
◊ KEPENDUDUKAN
JUMLAH PENDUDUK : 238.708 Jiwa
- Laki – laki : 121.113 Jiwa
- Perempuan : 117.595 Jiwa
- Kepala Keluarga : 75.753 KK
21
◊ DATA RT/RW KECAMATAN PONDOK GEDE
NO
NAMA KELURAHAN
RT
RW
RW
Perum.
RW
Kampung
1 JATIWARINGIN 115 15 5 10
2 JATIMAKMUR 157 25 16 9
3 JATICEMPAKA 113 13 3 10
4 JATIBENING 114 14 9 5
5 JATIBENING BARU 76 11 6 5
Jumlah 575 78 39 39
JUMLAH PENDUDUK PER KELURAHAN
No KELURAHAN JUMLAH JUMLAH PER
KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 JATIWARINGIN 25.443 24.664 50.107
2 JATIBENING 20.223 19.592 39.815
3 JATICEMPAKA 24.339 23.689 48.028
4 JATIBENINGBARU 20.708 20.129 40.837
5 JATIMAKMUR 30.400 29.521 59.921
JUMLAH 121.113 117.595 238.708
22
SARANA PENDIDIKAN FORMAL/KEAGAMAAN
JENIS SARANA TAHUN
2016 2017
TK 85 78
SD 53 64
SMP 22 21
SMU 9 6
SMK 13 12
AKADEMI 1 1
PERGURURAN TINGGI 7 7
MI 13 14
MTs 11 12
MA 9 9
Pondok Pesantren 10 10
J U M L A H 212 234
SARANA PENDIDIKAN NON FORMAL
JENIS SARANA
TAHUN
2016 2017
PAUD 43 30
Kursus Bahasa 15 15
Kursus Mengemudi 18 18
Kursus Kerumah tanggaan 16 16
Kursus Rias Pengantin 3 3
Kursus Kecantikan 4 4
Kursus Menjahit 4 4
JUMLAH 103 90
23
SARANA SOSIAL DAN BUDAYA
JENIS SARANA TAHUN
2016 2017
Mesjid 112 112
Mushola 156 156
Gereja 2 2
Wihara - -
Pure - -
Majlis Taklim 157 157
Lapangan olahraga 3 3
Balai Pertemuan - -
Partai Politik - -
Organisasi Kemasyarakatan 10 10
Panti sosial - -
Hotel - -
Restauran - -
Jumlah 440 440
SARANA PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN PONDOKGEDE
JENIS SARANA TAHUN
2016 2017
Posyandu Purnama 74 64
Posyandu Pratama 10 10
Posyandu Madya 52 0
Posyandu Mandiri 25 77
Apotek 25 25
Puskesmas 3 3
Puskesmas Pembantu 1 1
Dokter Praktek 64 64
Bidan Praktek 26 26
Rumah Bersalin 4 4
Poliklinik 9 9
24
JENIS SARANA 2016 2017
Rumah Sakit 2 2
Laboratorium 10 10
Jumlah 305 295
TINGKAT PELAYANAN PUSKESMAS
DI KECAMATAN PONDOKGEDE
N
O
JENIS
PELAYANAN
PUSKESMAS PUSKESMAS PUSKESMAS
PONDOKGEDE JATIBENING JATIMAKMUR
2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 Rawat Jalan
Umum
41.710 29.822 12.831 19.481 18.088 42.212
2 KIA/ KB 12.023 11.072 4.873 5.282 3.365 6.693
3 Rawat Inap 286 190 - - - -
Jumlah 54.019 41.084 17.704 24.763 21.453 48.905
* BIDANG EKONOMI
PAD KECAMATAN PONDOKGEDE
NO
.
SEKTOR TARGET
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
PERSEN
(%)
I
II
TAHUN 2016
1. PAD lainnya
(Restauran, hiburan,air
tanah, dll)
2. IMB
3. PBB
4. SITU/HO
5. Reklame
TAHUN 2017
1. PAD lainnya
(Restauran, hiburan,air
tanah, dll)
2. IMB
3. PBB
SPPT
4. SITU/HO
5. Reklame
17.209.111.450
370.228.700
22.222.913.667
222.600
14.021.400
21.251.790.500
46.213
24.263.875.375
12.657.400
15.986.201.645
302.250.400
22.368.669.868
0
11.006.400
22.524.037.236
37.279
27.114.611.323
9.692.400
81.63%
81.63%
100,66%
0 %
78%
105,99%
111,75%
77%
25
Sarana Pendukung Perekonomian Masyarakat
NO JENIS SARANA TAHUN
2016 2017
1 UKM dan Usaha Besar - -
2 Koperasi 26 26
3 Pasar Swalayan 9 9
4 Pasar Tradisional 3 3
5 Bank 22 22
6 Pertokoan Modern 64 64
7 Mall 3 3
PERBAIKAN SARANA JALAN, JEMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NO KELURAHAN JUMLAH
PEKERJAAN
ANGGARAN
1 JATIWARINGIN 8 Rp. 1.266.600.000
2 JATIMAKMUR 2 Rp. 350.000.000
3 JATICEMPAKA 8 Rp. 1.169.755.000
4 JATIBENING 3 Rp. 378.061.000
5 JATIBENING BARU 8 Rp. 1.050.000.000
JUMLAH 29 Rp. 4.214.416.000
26
KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NO KELURAHAN JUMLAH
PEKERJAAN
ANGGARAN
1 JATIWARINGIN 8 Rp. 1.985.500.000
2 JATIMAKMUR 7 Rp. 1.461.500.000
3 JATICEMPAKA 9 Rp. 1.303.716.000
4 JATIBENING 9 Rp. 1.650.000.000
5 JATIBENING BARU 4 Rp. 1.025.000.000
JUMLAH 37 Rp 7.425.416.000
PEMBANGUNAN SARANA JALAN, JEMBATAN, POLDER DAN
PENANGANAN DRAINASE TAHUN ANGGARAN 2017
NO KELURAHAN JUMLAH
PEKERJAAN
ANGGARAN
1 JATIWARINGIN 1 Rp. 1.000.000.000
2 JATIMAKMUR - -
3 JATICEMPAKA 1 Rp.10.000.000.000
4 JATIBENING 1 Rp.28.000.000.000
5 JATIBENING BARU 1 Rp. 1.000.000.000
JUMLAH 4 Rp.40.000.000.000
27
Dana Stimulan melalui P3BK (Program Pembangunan Partisipatip Berbasis Komunitas)
untuk pembangunan Infrastruktur dan prasarana Posyandu, dengan uraian sebagai
berikut;
1. Kelurahan Jatiwaringin :
- APBD = Rp. 750.000.000 ,-
- Swadaya = Rp. 413.429.368 ,-
+
Rp. 1.163.429.368 ,-
2. Kelurahan Jatimakmur :
- APBD = Rp. 750.000.000 ,-
- Swadaya = Rp. 144.283.000 ,-
+
Rp. 894.283.000
3. Kelurahan Jatibening Baru :
- APBD = Rp. 750.000.000 ,-
- Swadaya = Rp. 111.600.000 ,-
+
Rp. 861.600.000 ,-
4. Kelurahan Jatibening
- APBD = Rp. 750.000.000 ,-
- Swadaya = Rp. 121.300.000 ,-
+
Rp. 871.300.000 ,-
5. Kelurahan Jaticempaka
- APBD = Rp. 750.000.000 ,-
- Swadaya = Rp. 65.620.000 ,-
+
Rp. 815.620.000 ,-
28
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
JUMLAH HANSIP = 155 Orang
DATA POSRONDA
NO KELURAHAN TAHUN 2016 TAHUN 2017
1 JATIWARINGIN 87 POS 87 POS
2 JATIMAKMUR 91 POS 91 POS
3 JATICEMPAKA 26 POS 26 POS
4 JATIBENING 55 POS 55 POS
5 JATIBENING BARU 25 POS 25 POS
JUMLAH 284 POS 284 POS
DATA TITIK BANJIR
NO KELURAHAN TAHUN 2017 TAHUN 2017
1 JATIWARINGIN 3 Titik 3 Titik
2 JATIMAKMUR 7 Titik 7 Titik
3 JATICEMPAKA 1 Titik 1 Titik
4 JATIBENING 4 Titik 4 Titik
5 JATIBENING BARU 4 Titik 4 Titik
JUMLAH 19 Titik 19 Titik
29
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN CAKUPAN DAN DASAR
HUKUM PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN:
1. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Camat untuk ketetapan
buku 4 dan 5, sesuai (Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2001, JO.
Keputusan Walikota Bekasi Nomor 22 Tuhun 2002, Keputusan Walikota Bekasi
No.973/Kep.213-Bakukeda/2001)
2. Penandatangan Perijinan, sesuai Peraturan Walikota Bekasi Nomor 8 Tahun
2010, Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep-48-ORG/II/2010 dan
meliputi :
- Ijin Peruntukan Pemanfaatan Tanah (IPPT) untuk rumah tinggal dengan luas
tanah sampai dengan 350 m2
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan rumah tinggal
tunggal dengan luas s.d. 200 M2 (Peraturan Daerah Kota Bekasi No.
Tahun 2010)
- Ijin Rame-rame (HO)
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk modal usaha sampai dengan
Rp. 200.000.000,-
- Ijin Reklame, Iklan, BilBoard ukuran kecil, Spanduk
3. Pelimpahan wewenang Penagihan Pajak Daerah sesuai (Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 15 Tahun 2001, JO. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 22
Tuhun 2002, Keputusan Walikota Bekasi No.973/Kep.213-Bakukeda/2001)
30
POLA EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PONDOKGEDE
Mingguan :
- Laporan rapat mingguan kecamatan (evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan) :
- Laporan Realisasi tahapan pencapaian PAD / PBB :ke DPPKAD Kota Bekasi
- Laporan pelaksanaan K3 : Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan, Badan
PLH dan Dinas Kebersihan
Bulanan :
- Laporan kegiatan harian camat : ke Bagian bina pemerintahan
- Laporan realisasi tahapan capaian PAD : ke DPPKAD Kota Bekasi
- Laporan Kependudukan : ke dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,serta ke
bagian Bipem
- Laporan Mutasi tanah : ke BPN
- Laporan gangguan Kantibmas : ke Satpol PP
Triwulan :
- Laporan data isian potensi kecamatan : ke bagian bina pemerintahan
- Laporan Investasi Barang : ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi
- Laporan Realisasi Keuangan kegiatan : ke Inspektorat Kota Bekasi, Bagian Bina
Ekbang dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kota Bekasi
31
Tahunan :
- Laporan Penyelengaraan Pemerintah : ke Bagian Bipem
- Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan : ke bagian Bipem
- Laporan pelaksanaan kegiatan Belanja Publik dan Belanja Aparatur : ke Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi
32
BAB IV
KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berbagai program kegiatan selama tahun 2017 telah dilaksanakan dalam suasana
wilayah yang kondusif, hal ini merupakan kunci pokok dalam malaksanakan berbagai
kegiatan.
1. Bidang Pemerintahan
Kerjasama yang terjalin erat dengan Muspika Wilayah Kecamatan Pondok
Gede, Koordinasi yang baik dengan Dinas/Instansi, UPTD/UPTB tingkat kecamatan
serta dukungan dari seluruh komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lurah
beserta staf merupakan kesuksesan menuju keberhasilan menjalankan roda
pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat.
2. Bidang Ekonomi Pembangunan
Proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi merupakan
wujud dari kegiatan warga masyarakat dalam merencanakan pembangunan diwilayah
melalui musyawarah Pembangunan tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan serta
tingkat Kota Bekasi.
3. Bidang Kemasyarakatan
Terjadinya dukungan dari seluruh komponen masyarakat Kecamatan Pondok
Gede merupakan aset dalam menyelenggarakan kegiatan, berbagai organisasi
kemasyarakatan RT/RW, LPM, BKM, Karang Taruna, KNPI, FKUB, Forum RW dan
lainnya perlu adanya pembinaan terus menerus dan berkesinambungan untuk
mewujudkan “ PONDOKGEDE SEMAKIN MAJU UNTUK
MENSEJAHTERAHKAN MASYARAKAT YANG BERNUANSA IHSAN ”
33
Bantuan pembangunan untuk kelurahan berupa dana hibah/sosial sebagai
pendorong atau motivasi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah adanya dana swadaya murni
masyarakat.
B. SARAN
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan Tahun 2017 terdapat beberapa
hal yang menjadi saran pertimbangan untuk perbaikan palaksanaan kegiatan pada tahun
mendatang.
1. Aspek Anggaran
Diberikanyan anggaran yang memadai untuk pengadaan sarana dan prasarana yang
mendukung pelayanan.
2. Aspek Pegawai
Untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan pegawai
yang handal, dan professional dan disarankan adanya Bimtek Kepegawaian bagi
aparatur Kecamatan dan Kelurahan dan adanya penambahan pegawai pada
Kelurahan.
C. PENUTUP
Profil Kecamatan Pondokgede tahun 2017 merupakan pelaksanaan dari tugas
pokok, fungsi dan tata kerja kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dan sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Bekasi kepada
Camat.
Keberhasilan tugas yang dilaksanakan pada hakekatnya adalah limpahan rahmat
dan karunia Allah SWT yang tercermin dalam wujud kerjasama dan koordinasi yang
baik dengan Dinas/Instansi, UPTD/UPTB terkait baik secara vertikal maupun horisontal
serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat kecamatan Pondokgede.
Camat Pondokgede dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya sesuai
kewenangan yang diberikan masih banyak kekurangan, harapan dan kebutuhan
