lembaran daerah kabupaten lombok tengah tahun … filemenimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib...

of 34 /34
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E NOMOR 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TENGAH, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi kependudukan nasional dalam menunjang data pembangunan dan perlindungan hak-hak anak diperlukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terpadu, terarah, terkoordinasi, sistematis dan berkesinambungan; b. bahwa peraturan pelaksanaan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat sehingga perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 1

Author: vantram

Post on 11-Jun-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi kependudukan nasional dalam menunjang data pembangunan dan perlindungan hak-hak anak diperlukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terpadu, terarah, terkoordinasi, sistematis dan berkesinambungan;

b. bahwa peraturan pelaksanaan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

1

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2001 Nomor 12);

2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK

DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten

Lombok Tengah.. 4. Kecamatan adalah kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah. 5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan se Kabupaten Lombok Tengah. 6. Unit kerja adalah unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan

catatan sipil. 7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk

secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

9. Orang asing adalah bukan Warga Negara Indonesia. 10. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam

jangka waktu terbatas di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.

11. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.

12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.

13. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.

3

14. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

15. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Lombok Tengah.

17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.

18. Kepala Keluarga adalah : a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai

hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;

b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana

beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang berlaku diseluruh wilayah NKRI.

20. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.

21. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

22. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

23. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah.

24. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah.

25. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk melakukan proses kegiatan pencatatan sipil.

26. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4

27. Pelapor adalah orang yang mengetahui secara langsung adanya kelahiran, kematian dan mutasi penduduk dan melaporkannya kepada pejabat yang berwenang.

28. Pemohon adalah orang tua, wali atau orang tua asuh yang mengajukan permohonan pendaftarkan kelahiran dan perolehan kutipan akta kelahiran seorang anak;

29. Pencatatan kelahiran adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan/lembaga yang ditunjuk untuk membuat dokumen administrasi kependudukan dalam bentuk tulisan yang berisi identitas seorang anak secara sistematis dan terpadu;

30. Akta Kelahiran adalah bukti outentik yang tercatat dalam Buku Register Umum Akta Kelahiran yang tersimpan di instansi yang berwenang dan berisi identitas kelahiran seorang anak;

31. Kutipan Akta Kelahiran adalah petikan akta kelahiran sebagai alat bukti yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berisi identitas kelahiran seorang anak;

32. Kutipan Akta Kelahiran Khusus adalah kutipan akta yang diberikan kepada anak dalam perlindungan khusus seperti anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok monoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban perlakuan salah dan terlantar;

33. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

34. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

35. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau badan untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

36. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu asuh atau ayah dan ibu angkat.

37. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

38. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

5

39. Akta catatan sipil adalah bukti otentik yang tercatat dalam buku register catatan sipil yang tersimpan di instansi yang berwenang dan berisi identitas seseorang.

40. Registrar adalah seseorang yang ditugaskan untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di desa atau kelurahan.

41. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi kependudukan yang menggunakan teknologi informasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dilaksanakan secara online dan/atau offline.

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk melakukan :

a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk;

b. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi: 1. Biodata penduduk; 2. KK; 3. KTP; dan 4. Surat Keterangan Kependudukan.

(2) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk di Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 3 (1) Pendaftaran Penduduk bagi WNI di desa atau kelurahan dilaksanakan

oleh registrar.

(2) Registrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari PNS yang memenuhi persyaratan.

Pasal 4 (1) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan pencatatan,

penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.

(3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk formulir yang telah ditentukan oleh pemerintah.

6

Pasal 5 (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak

diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

(2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.

(3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bentuk formulir yang ditentukan pemerintah.

Pasal 6 (1) Pemutakhiran data penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat

(1) dilakukan oleh petugas unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam surat pernyataan perubahan data kependudukan.

(2) Surat pernyataan perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk formulir yang ditentukan oleh pemerintah.

Pasal 7 Perubahan biodata WNI, orang asing tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Pasal 8 (1) NIK diberikan oleh pemerintah setelah biodata penduduk direkam

dalam bank data kependudukan nasional menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri kependudukan.

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Pasal 9 (1) KK diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ditanda

tangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati.

(2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap.

(3) Penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu KK.

7

(4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.

(5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh pemerintah setelah biodata kepala keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan SIAK.

(6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bentuk formulir yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pasal 10 (1) KTP diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,

ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi wewenang oleh Bupati.

(2) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai pengenal dalam pelayanan publik.

(3) KTP diberikan kepada penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.

(4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.

(5) Bagi penduduk korban bencana alam diberikan KTP oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanpa dipungut biaya.

Pasal 11 (1) KTP untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi

perubahan data.

(2) Dalam hal pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.

(3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan datang dari luar negeri oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(4) Masa berlaku KTP bagi orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.

(5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 12 (1) Dalam KTP dimuat pasfoto berwarna penduduk yang bersangkutan. (2) Pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm

dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

(3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk formulir dan blanko KTP yang telah ditentukan oleh pemerintah.

8

Bagian Kedua

Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 13 Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dalam Wilayah Indonesia

Pasal 14 (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk

WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Klasifikasi 1 : Dalam satu desa/kelurahan b. Klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dalam Kabupaten Lombok Tengah

c. Klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam Kabupaten Lombok Tengah

d. Klasifikasi 4 : antar Kabupaten dalam Provinsi NTB e. Klasifikasi 5 : antar Provinsi dalam wilayah RI

(2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang

(3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatangani surat keterangan pindah datang dalam oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15 Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang di daerah asal.

Pasal 16 (1) Penerbitan surat keterangan pindah datang bagi WNI untuk klasifikasi

1, dilakukan oleh kepala desa atau lurah setempat.

(2) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Kepala Desa/Lurah ketempat perekaman data kependudukan.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan.

9

(4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan 5 diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.

(5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) digunakan dasar :

a. penerbitan KK didaerah asal atau di daerah tujuan; dan b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.

(6) Pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) menggunakan formulir Pindah Datang WNI.

(7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :

a. hanya kepala keluarga; b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga; c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau d. hanya anggota keluarga.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 17 (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk

orang asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

(2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten.

(3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi.

Pasal 18 (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagimana dimaksud dalam Pasal

17 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten di daerah asal dan di daerah tujuan sesuai dengan klasifikasi.

(2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

10

Pasal 19 (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai

dengan klasifikasi 3, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten daerah asal.

(2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan di daerah asal, setelah ditandatangani di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :

a. Penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah tujuan; atau

b. Perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan.

(4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.

(5) Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Indonesia menggunakan :

a. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap; dan

b. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas.

Paragraf 3

Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 20 (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia

yang termaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.

(2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.

(3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 21 Kepala desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 22 (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh

Kepala Desa atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30

11

(tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

(2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.

(3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :

a. Formulir Surat Keterangan Pindah Sementara yang diproses di daerah asal;

b. Formulir Permohonan Tinggal Sementara yang diproses di daerah tujuan;

c. Blanko Surat Keterangan Tinggal Sementara.

Bagian Keempat

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 23 (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran perpindahan penduduk

Warga Negara Indonesia ke luar negeri.

(2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 24 Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat.

Pasal 25 (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

(2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan pasport.

(3) Pendaftaran perpindahan penduduk warga negara indonesia keluar negeri menggunakan formulir :

a. surat pengantar pindah keluar negeri untuk warga negara Indonesia; b. surat keterangan pindah keluar negeri untuk warga negara Indonesia.

12

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 26 (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Warga

Negara Indonesia dari Luar Negeri.

(2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten dengan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri.

(3) Surat keterangan datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :

a. penerbitan KK; dan b. penerbitan KTP.

Pasal 27 (1) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.

(2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir surat keterangan datang dari luar negeri.

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 28 Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan orang asing dari luar negeri :

a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas. dan

b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 29 (1) Pendaftaran kedatangan orang asing dilakukan oleh unit kerja yang

mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.

(2) Pendaftaran kedatangan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keterangan tempat tinggal.

13

(3) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada orang asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya izin tinggal terbatas.

(4) Pendaftaran kedatangan orang asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :

a. formulir pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas; b. blanko surat keterangan tempat tinggal.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 30 Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 31 (1) Pendaftaran penduduk orang asing Tinggal Terbatas yang mengubah

status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak di Terbitkan Izin Tinggal Tetap.

(2) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP .

(3) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap sebagai mana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pendaftaran penduduk orang asing tinggal tetap.

Paragraf 5

Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing Ke Luar Negeri

Pasal 32 Pemerintah Kabupaten melakukan Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau orang asing tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 33 (1) Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing keluar negeri

sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan oleh unit kerja yang

14

mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten dengan pengisian formulir keterangan Pindah Ke Luar Negeri.

(2) Pengisian formulir keterangan pindah Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten .

(3) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir keterangan pindah Ke Luar Negeri untuk Orang Asing.

Bagian Kelima

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 34 (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Rentan

Adminduk.

(2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pengungsi; b. penduduk korban bencana; dan c. komunitas adat terpencil.

Pasal 35 (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana

dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupuan bencana akibat kerusuhan sosial.

(2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan.

BAB III

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Pasal 36 (1) Pemerintah kabupaten melakukan pencatatan setiap kelahiran

berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.

(2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :

a. mendapatkan persetujuan Bupati bagi Warga Negara Indonesia; atau

15

b. mendapat penetapan pengadilan bagi orang asing. (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

dilakukan oleh pejabat pencatat sipil dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.

(4) Kutipan akta kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua

Hak Dan Kewajiban

Pasal 37

(1) Setiap anak berhak dicatat kelahirannya, mencatatkan identitas diri dan status kewarganegaraan yang diberikan sejak lahir dan dituangkan dalam Buku Register Umum Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

(2) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh Kutipan Akta Kelahiran.

(3) Setiap orang tua/wali atau pelapor berkewajiban melaporkan kelahiran seorang anak kepada Pejabat yang berwenang dengan memberikan keterangan yang benar tentang kelahiran seorang anak.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Wewenang

Pasal 38

(1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab: a. Melakukan Pencatatan kelahiran; b. Menyimpan identitas kelahiran dalam Buku Register Umum

Akta Kelahiran; dan

c. Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. (3) Bupati mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

Bagian Keempat

Mekanisme Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran

Pasal 39

16

(1) Pencatatan kelahiran dilaksanakan oleh pejabat setelah menerima laporan dari pelapor.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan serendah-rendahnya dilaksanakan pada tingkat kelurahan/desa dan dilakukan dengan cara yang mudah, sederhana, cepat dan tepat.

(3) Pengajuan permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran seorang anak.

(4) Permohonan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Buku Register Umum Akta Kelahiran.

(5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dipungut biaya.

Pasal 40

(1) Pelaporan Pencatatan sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) dapat dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. Surat Keterangan Lahir dari rumah sakit; b. Surat Keterangan Lahir dari rumah sakit bersalin; c. Surat Keterangan Lahir dari rumah bersalin; d. Surat Keterangan Lahir dari Puskesmas; e. Surat Keterangan Lahir dari Dokter; f. Surat Keterangan Lahir dari Bidan; g. Surat Keterangan Lahir dari Dukun Bayi; h. Surat Keterangan Lahir dari pilot; atau i. Surat Keterangan Lahir dari Nahkoda Kapal.

(2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat identitas anak paling kurang berisi: a. Nama anak; b. Tempat lahir anak; c. Tanggal, bulan dan tahun lahir anak; dan d. Nama lengkap orang tua (ayah dan/atau ibu) anak.

Pasal 41

(1) Pencatatan kelahiran anak yang lahir karena perkawinan campuran dapat diajukan oleh ayah atau ibunya sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila terjadi perceraian yang ibunya Warga Negara Indonesia, pencatatan kelahiran dan pengurusan status kewarganegaraan Republik Indonesia anak menjadi kewajiban pemerintah.

Pasal 42

Pencatatan kelahiran anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan

17

salah dan penelantaran, menjadi tanggung jawab pemerintah dan tidak dipungut biaya.

Paragraf 2

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Pasal 43

(1) Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran setelah pencatatan kelahiran pada Buku Register Akta Kelahiran.

(2) Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya permohonan pencatatan kelahiran.

(3) Akta Kelahiran dapat diperoleh melalui Kantor Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 44

(1) Setiap pemohon Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 43 dipungut biaya administrasi sebagai obyek retribusi daerah yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang berumur kurang dari 1 (satu) tahun tidak dipungut biaya.

(3) Bagi pemohon dari keluarga tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya administrasi berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 45

(1) Kutipan Akta Kelahiran yang rusak atau hilang dapat diterbitkan pengganti kutipan akta kelahiran.

(2) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut biaya administrasi sebagai pendapatan retribusi daerah yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Perolehan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilengkapi persyaratan :

a. Surat Permohonan; b. Kutipan Akta Kelahiran yang rusak; dan c. Surat pernyataan kehilangan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 46

(1) Bagi anak sampai usia dewasa yang tidak atau belum mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, dapat diterbitkan kutipan akta kelahiran baru setelah ada permohonan dari pemohon.

(2) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya administrasi sebagai pendapatan retribusi daerah yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Perolehan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana ddimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilengkapi persyaratan:

a. Surat Permohonan; dan

18

b. Surat Keterangan tidak atau belum mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Desa/Kelurahan.

Paragraf 3

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Khusus

Pasal 47

(1) Anak dalam perlindungan khusus dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Khusus setelah ada pengajuan permohonan dari orang tua atau wali atau orang tua asuh atau badan.

(2) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pencatatan identitas anak, pemeriksaan fisik dan hal lain yang dianggap perlu.

(3) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dipungut biaya.

Pasal 48 (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal

atau domisili, pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.

(2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan pejabat pencatat sipil di kabupaten tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.

(3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan : a. formulir pelaporan kelahiran; b. formulir surat keterangan kelahiran; c. formulir pelaporan kelahiran diluar domisili orang tua; d. formulir kelahiran orang asing; e. register akta kelahiran; dan f. kutipan akta kelahiran.

Pasal 49 (1) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal

Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan diluar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.

(2) Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI diluar negeri.

19

Paragraf 4

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 50 (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh unit kerja yang

mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.

(3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan : a. formulir palaporan lahir mati; b. surat keterangan lahir mati; atau c. formulir pelaporan lahir mati orang asing.

BAB IV

PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 51 (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan

menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten tempat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.

(2) Pencatatan perkawinan antaran WNA dapat dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai pedoman yang berlaku.

(3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pajabat pencatat sipil pada register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan.

Pasal 52 (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat

oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

(3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan : a. formulir pelaporan perkawinan; b. register akta perkawinan; atau c. kutipan akta perkawinan.

20

Bagian Kesatu

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 53 (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan

dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten.

(2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan

(3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan.

Bagian Kedua

Pencatatan Perceraian

Pasal 54 Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 55 (1) Berdasarkan laporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

54 Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

(2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.

(3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan : a. formulir pelaporan perceraian; b. register akta perceraian; dan c. kutipan akta perceraian.

Bagian Ketiga

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 56 (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan

dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan

21

pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak.

Bagian Keempat

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 57 (1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada

Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.

(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :

a. formulir pelaporan pengakuan; b. register akta pengakuan anak; dan c. kutipan akta pengakuan anak.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 58 (2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat

disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.

(3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.

(4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.

(5) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak.

22

Bagian Keenam

Pencatatan Kematian

Pasal 59 (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kematian

dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian

(2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan pejabat pencatat sipil.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan : a. formulir pelaporan kematian. b. surat keterangan kematian. c. register akta kematian. d. kutipan akta kematian.

Pasal 60 (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)

dilakukan oleh pejabat pencatat sipil dalam register akta kematian dan sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan akta kematian.

(2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, unit kerja menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian di luar domisili.

Pasal 61 (1) Kematian warga negara Indonesia di luar negeri dicatat oleh unit kerja

yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia,

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI diluar negeri.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Pasal 62 (1) Kematian orang asing tinggal tetap dan tinggal terbatas di luar negeri

dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten tempat domisili yang bersangkutan

23

berdasarkan laporan keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan.

(2) Pencatatan kematian sebgaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian orang asing.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 63 (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk pencatatan sipil di

kabupaten mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(2) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

(4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan perubahan nama kecil/nama keluarga.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 64 (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

di kabupaten mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

(3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya.

24

Bagian Kesembilan

Pembatalan Akta

Pasal 65 (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan. (2) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

di kabupaten wajib mencatat pembatalan Akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.

(3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta.

(4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional.

(5) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan pembatalan akta.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 66 (1) Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dengan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten mencatatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.

(2) Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

(3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indonesia dan formulir pelaporan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI.

Pasal 67 (1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari perwakilan

Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada akta-akta catatan sipil.

(2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA diluar negeri.

Pasal 68 Pemerintah Kabupaten mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang berubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

25

BAB V

PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 69 (1) Pemerintah kabupaten melakukan penatausahaan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil di daerah.

(2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 70 Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan tiga jenis buku sebagai berikut :

a. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan terdiri atas : 1. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk

tingkat desa/kelurahan; 2. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk

tingkat kecamatan; dan 3. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk

tingkat kabupaten.

b. Buku Mutasi Penduduk terdiri atas : 1. Buku Mutasi bagi WNI; 2. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tinggal Tetap; 3. Buku Mutasi Bagi WNI Pindah Sementara; 4. Buku Mutasi Bagi WNI Tinggal Sementara; 5. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas.

c. Buku Induk Penduduk, terdiri atas : 1. Buku Induk Penduduk Bagi WNI; 2. Buku Induk Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetap; 3. Buku Induk Penduduk Bagi WNI Tinggal Sementara; 4. Buku Induk Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas.

Pasal 71 (1) Pemerintah kabupaten melakukan pengelolaan dokumentasi Register

Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di daerah.

(2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.

(3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

26

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 72 (1) Lurah dan Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.

(2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil disampaikan oleh Lurah dan Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler.

(3) Bupati menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat di daerahnya dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73 (1) Dalam hal suatu daerah terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga

daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil , maka pejabat sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.

(2) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk.

(4) Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 74 Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 75 Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.

27

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76 (1) Setiap pejabat yang karena kesengajaan dan/atau kealpaannya melanggar

ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal dan Pasal 29 ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap orang yang karena kesengajaan dan/atau kealpaannya melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 16 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(3) Setiap pemohon atau pelapor yang memberikan keterangan yang tidak benar tentang data kelahiran seorang anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pejabat yang berwenang yang karena kesengajaannya tidak melaksanakan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 39 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77 (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan tindak pidana atas pelanggaran

Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidanan dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

28

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya pada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP Pasal 78

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya pada tanggal 12 April 2006

BUPATI LOMBOK TENGAH, ttd.

H. LALU WIRATMAJA

Diundangkan di Praya pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH H. M A S U D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E NOMOR 2

29

PENJELASAN A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Bahwa tujuan pembangunan kependudukan adalah mewujudkan penduduk yang maju, mandiri dan sejahtera, yang hidup serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pendudk merupakan titik sentral pembangunan yang berkelanjutan, serta modal dasar, kekuatan, sasaran, pelaku dan sekaligus tujuan pembangunan. Untuk itulah masalah pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi sangat penting.

Selanjutnya sebagai bagian dari masalah kependudukan, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dibina, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan identitas dirinya sebagai upaya perlindungan hukum.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dengan memberikan identitas diri anak sejak lahir. Pemberian identitas dilakukan dengan cara pencatatan setiap kelahiran anak yang dilakukan oleh pemerintah berasas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pencatatan kelahiran merupakan suatu kebijakan Pemerintah Daerah untuk tersedianya data kependudukan yang benar dan akurat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran merupakan dua hal yang sangat penting dalam kerangka tertib administrasi kependudukan dan pelayanan umum.

Dari sisi kebijakan publik, pencatatan kelahiran merupakan proses kegiatan yang terus menerus harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian pelayanan untuk kepentingan umum (public interest) dalam kerangka membangun system administrasi kependudukan yang baik, sistematis dan terpadu. Kebijakan pencatatan kelahiran secara sistematis, terpadu dan terus menerus bertujuan untuk memperoleh data penduduk yang akurat dan menyereagamkan bentuk dan pola pencatatan kelahiran melalui Buku Register Umum Akta Kelahiran. Kebijakan tersebut hendaknya berjalan sesuai dengan tujuan administrasi negara bahwa bagian (sebagian) kegiatan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan umum menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan negara.

Dilain sisi, penerbitan kutipan akta kelahiran oleh pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pelayanan umum sebagai bagian kepentingan personal (personal interest) dari setiap warga negara Indonesia. Kutipan akta kelahiran yang diberikan kepada setiap anak Indonesia merupakan bukti yang sah mengenai identitas diri dan status kewarganegaraan. Akta kelahiran adalah dokumen resmi pemerintah dan negara atas identitas seseorang yang dituangkan dalam Buku Register Akta Kelahiran. Dokumen

30

tersebut dapat dipunyai oleh setiap warganegara Indonesia melalui permohonan yang diajukan, sehingga pemerintah dan negara mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran. Kepemilikan kutipan akta kelahiran bagi setiap warga negara sangat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan kehidupan kelak. Karena perolehan kutipan akta kelahiran didasarkan atas permohonan, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap warganegara untuk menanggung biaya administrasi sebagai beban retribusi daerah. Dan sebaliknya biaya-biaya yang berkaitan dengan perolehan kutipan akta kelahiran diatur tersendiri melalui Peraturan daerah.

Sebagai dokumen resmi, Kutipan Akta Kelahiran dapat berfungsi sebagai berikut:

- melamar pekerjaan. - masuk atau melanjutkan sekolah/pendidikan. - pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, tugas belajar dan pensiun. - untuk perkawinan atau membina keluarga baru. - untuk kepentingan ke luar negeri.

Dengan demikian ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pencatatan kelahiran diharapkan untuk meningkatkan peran serta dari orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15

31

Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas

32

Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45

Ayat (1) Yang dimaksud dengan biaya administrasi sebagai masukan retribusi daerah adalah biaya penggantian cetak atau penggandaan Kutipan Akta Kelahiran yang dibebankan kepada pemohon yang besarnya biaya tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah sebagai pemasukan retribusi daerah.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas Pasal 47

Cukup jelas Pasal 48

Cukup jelas Pasal 49

Cukup jelas Pasal 50

Cukup jelas Pasal 51

Cukup jelas Pasal 52

Cukup jelas Pasal 53

Cukup jelas Pasal 54

Cukup jelas Pasal 55

Cukup jelas Pasal 56

Cukup jelas Pasal 57

Cukup jelas Pasal 58

Cukup jelas Pasal 59

Cukup jelas Pasal 60

Cukup jelas Pasal 61

Cukup jelas Pasal 62

Cukup jelas Pasal 63

33

Cukup jelas Pasal 64

Cukup jelas Pasal 65

Cukup jelas Pasal 66

Cukup jelas Pasal 67

Cukup jelas Pasal 68

Cukup jelas Pasal 69

Cukup jelas Pasal 70

Cukup jelas Pasal 71

Cukup jelas Pasal 72

Cukup jelas Pasal 73

Cukup jelas Pasal 74

Cukup jelas Pasal 75

Cukup jelas Pasal 76

Cukup jelas Pasal 77

Cukup jelas Pasal 78

Cukup jelas Pasal 79

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 43

34