RANCANGAN TEKNOKRATIK

Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019

Oleh: Sekretaris Jenderal

Jakarta, 16 Oktober 2014

SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA K/L

2

BAB I PENDAHULUAN I.1 Kondisi Umum I.2 Potensi dan Permasalahan BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2.1 Visi Kementerian/Lembaga 2.2 Misi Kementerian/Lembaga 2.3 Nilai-nilai Kementerian Kesehatan 2.4 Tujuan Kementerian/Lembaga 2.5 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga 2.6. Peta Strategi Pencapaian Visi BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 3.2 Arah Kebijakan dan Startegi Kementerian/Lembaga 3.3 Kerangka Regulasi 3.4 Kerangka Kelembagaan BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1. Target Kinerja Program 4.2. Target Kinerja Kegiatan 4.3. Kerangka Pendanaan BAB V PENUTUP LAMPIRAN Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi

KONDISI UMUM

• Demografi: pertambahan penduduk, bonus demografi, trend kelahiran, migrasi penduduk

• Global: climate change, ancaman penyakit menular (new emerging desease : ebola, SARS, flu burung,dll)

• Regional, al: MEA (masyarakat ekonomi ASEAN) • Nasional, al: perubahan UU 23 tahun 2014,

pelaksanaan JKN, UU tentang desa, subsidi BBM, cukai rokok,

POTENSI DAN PERMASALAHAN

• Siklus kehidupan (maternal, balita, usia sekolah dan remaja, usia kerja dan lansia)

• Pengendalian penyakit (penyakit menular , PTM dan jiwa

• Analisis subsistem dalam SKN (ada 7 sub sistem dalam SKN)

Visi

Masyarakat Sehat

Yang Mandiri dan Berkeadilan

Misi

1. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan dalam mewujudkan perilaku sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata, bermutu, dan berkesinambungan

3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas sumber daya kesehatan

4. Meningkatkan tatakelola kepemerintahan yang baik dan bersih

Nilai-nilai

P Pro Rakyat I Inklusif R Responsif E Efektif dan Efisien C Clean/Bersih

VISI KEMENKES 2019 Masy Sehat Yg Mandiri &

Berkeadilan MISI KEMENKES

2015-2019

T1. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya Kemandirian, Akses & Mutu Sediaan Farmasi

(Obat, Vaksin, Biosimilar) & Alkes

Meningkatnya Kesehatan masyarakat

Meningkatnya Akses & Mutu Faskes

Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan Pemerataan Tenaga

Kesehatan

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM

Meningkatnya Kom-petensi & Kinerja

Aparatur Kemenkes

Meningkatnya tata kelola kepemrintahan yang baik dan bersih

Meningkatnya Sistem Informasi Kes.

Terintegrasi

ARAH KEBIJAKAN KEMENKES:

•Penguatan primary health care (UKP dan UKM)

•Continum of care thru life cycle

•Intervensi berbasis health risk

KERANGKA REGULASI:

KERANGKA PENDANAAN:

PETA STRATEGI PENCAPAIAN VISI 2019 KEMENTERIAN KESEHATAN

P

ROG

RAM

GEN

ERIK

& T

EKN

IS K

EMEN

TERI

AN

KERANGKA KELEMBAGAAN:

Peningkatan Efektivitas Organisasi

• Percepatan Regulasi

• Penyempur- naan Sistem JKN

• Peningkatan Pendanaan Preventif & Promotif

• Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan

Meningkatnya Pengendalian

Penyakit & Karantina Kes

AKI, AKB, % STUNTING, % RMH TANGGA PHBS, % PASIEN YG PUAS, CAKUPAN JKN, % UNMET NEED, pemanfaatan bahan baku obat

Meningkatnya Dayaguna Kemitraan (DN & LN)

Meningkatnya Integrasi Perencanaan, Bimtek & Monev

Meningkatnya Sinergitas Antar

K/L Pusat & Daerah

Meningkatnya Koordinasi &

Efektivitas Litbangkes

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL (RPJMN 2015-2019)

LINGKUNGAN STRATEGIS: GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL

(1) (3) (2)

(4) (5)

(6) (7)

(8)

(9)

(10) (11) (12)

T2. MENINGKATNYA RESPONSIVENESS & PERLIN-DUNGAN MASY THD RISIKO SOSIAL & FINANSIAL DI BIDANG

KESEHATAN

Tujuan Kemenkes 1 Meningkatnya status kesehatan masyarakat

Menurunnya angka kematian ibu 359 306

Menurunnya angka kematian bayi 32 24 Menurunnya persentase stunting 32.9% 28%

Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS 32.3% 70%

Meningkatnya persentase Kab/Kota punya kebijakan PHBS 30% 100%

Pemanfaatan bahan baku obat dalam negeri 2 1

30 9

Meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masy. terhadap risiko sosial & finansial di bidang kesehatan Meningkatnya kepuasan pasien terhadap yankes. 95%

Meningkatnya % penduduk tercakup dalam JKN 66.8% 100%

Menurunnya persentase unmet need. 7% 1% *

Tujuan Kemenkes 2

* akan dibahas ulang bila terjadi perubahan kementerian /lembaga

KEBIJAKAN KEMENKES 2015-2019

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care)

2. Penerapan pendekatan kebrkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care)

3. Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)

STRATEGI KEMENKES 2015-2019 (1)

1. Meningkatkan kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan

karantina 3. Meningkatkan akses dan mutu fasilitas kesehatan 4. Meningkatkan kemandirian, akses dan mutu

sediaan farmasi dan alkes 5. Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan

pemerataan tenaga kesehatan

STRATEGI KEMENKES 2015-2019 (2)

6. Meningkatkan integrasi perencanaan, bimbingan teknis

dan pemantauan –evaluasi 7. Meningkatkan sinergitas antar kementerian / lembaga 8. Meningkatkan daya guna kemitraan dalam dan luar

negeri 9. Meningkatkan koodinasi dan efektifitas penelitian dan

pengembangan kesehatan 10.Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur

kemenkes 11.Meningkatkan tata kelola yang baik dan bersih 12.Meningkatkan sistem informasi kesehatan

Sasaran Strategis Kemenkes 1 Meningkatnya kesehatan masyarakat. 2015 2019 Meningkatnya % persalinan di faskes. 70% 95%

Menurunnya % ibu hamil kurang energi kronik 24.2% 16.7%

Mningkatnya % kab/kota yang memenuhi syarat kualitas kesling 15.3% 40%

Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi. opsi: obesitas atau menurunya jumlah perokok 25.8% 23.4%

Meningkatnya % kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS 30% 100%

Apabila indikator rokok ikuti roadmap

Meningkatnya pengendalian penyakit dan karantina kesehatan. 2015 2019

Eliminasi malaria, kusta, frambusia

Menurunnya jumlah kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular 1501 901

Meningkatnya % kab/kota sbg pintu masuk yg melaksanakan karantina kes. 11% 100%

Sasaran Strategis Kemenkes 2

Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan. 2015 2019 Meningkatnya % kec. dengan kesiapan akses yankes tingkat pertama. 61% 95%

Meningkatnya % kab/kota dengan kesiapan akses yankes lanjutan 60% 95%

Meningkatnya jumlah Puskesmas yang terakreditasi. 250 5,000

Meningkatnya jumlah rumah sakit yang terakreditasi. 440 2247

Sasaran Strategis Kemenkes 3

SASARAN STRATEGIS 2015 2019 Persentase puskesmas yang memiliki 4 jenis tenaga kesehatan strategis: tenaga kesehatan lingkungan, gizi , analis kesehatan dan kesmas lainnya (kumulatif)

20 % 40 %

Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) 30.000 150.000

Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang yakni Spesialis Radiologi, Spesialis Patologi Klinik dan Spesialis Anastesi.

**) **)

Sasaran Strategis Kemenkes 4

Meningkatnya kemandirian, akses dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

2015 2019

Meningkatnya jumlah bahan baku obat yang diproduksi dalam negeri 2 30

Meningkatnya % ketersediaan obat & vaksin di instalasi farmasi kab/kota 77% 95%

Meningkatnya % produk alkes dan PKRT yang memenuhi persyaratan. 68% 78%

Sasaran Strategis Kemenkes 5

Meningkatnya sinergitas antar-kementerian/lembaga. 2015 2019

Meningkatnya % K/L yang mengalokasikan anggaran ikut mengatasi masalah kesehatan prioritas

25% 80%

Meningkatnya % kab/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM 20% 80%

Sasaran Strategis Kemenkes 6

Meningkatnya dayaguna kemitraan. 2015 2019 Meningkatnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung kesehatan

Meningkatnya jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan 30 171

Sasaran Strategis Kemenkes 7

Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi

2015 2019

Meningkatnya jumlah provinsi yang memiliki rencana kesehatan lima tahunan terintegrasi

Meningkatnya % kab/kota yang mengalokasikan anggaran kes ≥10% APBD 40% 90%

Sasaran Strategis Kemenkes 8

Meningkatnya koordinasi dan efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan

2015 2019

Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan berbasis litbang kesehatan yang diadvokasi ke pengelola program

20 100

Meningkatnya jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI 5 13 20 28

Sasaran Strategis Kemenkes 9

Meningkatnya tata kelola yang baik dan bersih 2015 2019

Meningkatnya % satuan kerja yang menurut hasil audit kerugian negara yang ditimbulkannya minimal (≤ 1%)

75% 100%

Sasaran Strategis Kemenkes 10

Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan. 2015 2019

Meningkatnya % pejabat struktural di lingkungan Kemenkes yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan

Meningkatnya % pegawai Kemenkes yang dapat menyelesaikan kinerjanya sesuai target dalam SKP

Sasaran Strategis Kemenkes 11

Meningkatnya sistem informasi kesehatan terintegrasi. 2015 2019

Meningkatnya % kab/kota yang melaporkan seluruh data kesehatan prioritas (IKP dan IKK Renstra)

70%

Meningkatnya ketepatan waktu terbitnya Profil Kesehatan Indonesia + 9 bln + 4 bln

Sasaran Strategis Kemenkes 12

1. Kerangka Regulasi Menerbitkan regulasi dan mengawal pelaksanaan regulasi untuk terselenggaranya pembangunan kesehatan dalam rangka pencapaian visi misi dan tujuan Kemenkes

Fokus: Regulasi turunan UU Pemerintah Daerah BOK, standar Puskesmas Regulasi turunan UU Kesehatan Regulasi turunan UU Kesehatan Jiwa Regulasi turunan UU Rumah Sakit

2. Kerangka Pendanaan Mengalokasikan anggaran berbasis pada masalah kesehatan (bukan hystorical budget)

Fokus: Penataan dan penguatan Sub sistem dalam SKN

3. Kerangka Kelembagaan

Menyusun struktur organisasi Kemenkes yang mampu menjalankan rencana strategis Kemenkes

Fokus: Penataan kelembagaan Kemenkes yang efektif dan efisien dalam mengantisipasi tantangan dan peluang di bidang kesehatan

Tim Penyusun

DR.IGM Wirabrata, Apt; Rahmat Kurniadi, S.Sos, M.Kes; Asep Zaenal Mustofa, SKM, M.Epid; DR. Bambang Setiaji, SKM, M.Kes; Dede Mulyadi, SKM, M.Kes; Gede Ketut Wirakamboja, SKM, MPS;; Dr. Iqbal Djakaria; Ida Ayu Made Rai Astuti, SKM; Dr. Mayang Sari, MARS; Roy Himawan, S.Farm, Apt, MKM;

Tim Konsultan

Trihono; Bambang Hartono; Soenarjo; Yassierli

Terima kasih

Tujuan 1: AKI

UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: 1. Mengusahakan pernikahan pada usia 20 tahun:

– Wajib belajar menjadi 12 tahun. – Revisi UU Perkawinan, usia nikah 20 th.

2. Meningkatkan cakupan peserta KB - MKJP. 3. Prioritas sasaran ditambah kelompok remaja 4. UKS menjadi upaya kesehatan wajib Puskesmas. 5. Pemberian MTKPM (makanan tinggi kalori, protein

dan mikronutrien) bagi ibu hamil 6. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

Tujuan 1: AKB

UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: 1. Mendorong persalinan di fasilitas kesehatan 2. ASI Eksklusif dan ASI tetap diteruskan sampai usia

2 tahun, 3. Revitalisasi posyandu dengan stimulasi dini

perkembangan anak diterapkan di seluruh posyandu mengawal bonus demografi

4. Prioritas: provinsi dengan penduduk besar 5. Untuk DTPK dikembangkan tele-medicine.

TUJUAN 1: stunting UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: Program sensitif

bersifat multi sektor: – Pengentasan kemiskinan – Peningkatan sarana air minum & sanitasi dasar – Ketahanan pangan dan gizi – Keluarga berencana – JKN, termasuk untuk kesehatan maternal – Pendidikan gizi seimbang – Kesehatan reproduksi dan gizi remaja program

gizi sekolah 1. Program spesifik bidang kesehatan

TUJUAN 1: PHBS UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: 1. Pengembangan Perda yang berkaitan dengan

PHBS. 2. Kampanye nasional untuk aktivitas fisik, makan

buah dan sayur, anti rokok, ASI eksklusif dan PHBS lainnya.

3. Peningkatan kemampuan puskesmas memberdayakan masyarakat dalam ber PHBS

4. Penyediaan tenaga promosi kesehatan untuk mendukung program2 pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

TUJUAN 1: Kemandirian BBO UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: 1. Komitmen bersama untuk pengadaan bahan

baku obat dalam negeri. 2. Regulasi yang mengharuskan setiap perusahaan

farmasi yang menanam modal di Indonesia, dalam waktu 10 tahun harus memproduksi dan menggunakan bahan baku obat dari Indonesia.

3. Konsorsium riset bahan baku obat. 4. Konsorsium riset produksi bahan baku obat. 5. Regulasi penggunaan obat dari bahan baku

dalam negeri walau harga lebih mahal.

TUJUAN 1: Kesling UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: 1. Melengkapi faskes: SDM, peralatan & biaya operasional 2. Penyusunan Regulasi Daerah yang dapat menggerakkan

sektor di daerah untuk penyehatan lingkungan 3. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha

sanitasi 5. Penguatan Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan) 6. Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan

SBS minimal 1 Puskesmas 1 Desa SBS 7. Meningkatkan Peran Daerah melaksanakan Strategi Adaptasi

Dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim.

TUJUAN 1: PTM

UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: • Deteksi dini secara pro-aktif mengunjungi

masyarakat. • Upaya kesehatan usia kerja harus menjadi upaya

wajib Puskesmas. Disamping itu proaktif mendekati masyarakat berkumpul

• Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS, terutama diarahkan untuk menerapkan kawasan bebas asap rokok.

TUJUAN 1: Penyakit Menular UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN: 1. Perluasan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan

kesehatan terkait PM di DTPK 2. Strategi innovative dengan memberikan otoritas pada (Public

Health Officers), terutama hak akses pengamatan faktor risiko penyakit dan langkah penanggulangannya.

3. Comunty base surveillance/ 4. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam

pengendalian Penyakit Menular. 5. Peningkatan Kab/Kota yang merupakan pintu masuk negara

dalam pelaksanan IHR 6. Menjamin ketersediaan obat, vaksin, alat diagnostic cepat

(RDT) untuk pengendalian PM.

Kebijakan SS 3 Untuk meningkatkan akses dan mutu FKTP: • Mewujudkan ketepatan alokasi anggaran utk pemenuhan

sarana prasarana dan alkes yang sesuai standar; • Optimalisasi fungsi FKTP, tiap kecamatan minimal 1 Puskesmas

yang memenuhi standar; • Mewujudkan inovasi pelayanan: flying health care,

telemedicine, RS Pratama, dll; • Dukungan regulasi: kebijakan dan N/S/P/K FKTP; • Sistem kolaborasi pendidikan nakes: kompetensi dokter layanan

primer (DLP) serta nakes strategis; • Mewujudkan penguatan manajemen puskesmas oleh Dinas

Kesehatan Kab/Kota; • Mewujudkan system manajemen kinerja FKTP

Kebijakan SS 3 Meningkatkan akses dan mutu faskes rujukan: 1. Mewujudkan ketepatan alokasi anggaran untuk sarana

prasarana dan alkes di RS yang sesuai standar, 2. Penerapan sistem manajemen kinerja RS sehingga terjamin

implementasi Patient Safety, standar pelayanan kedokteran dan standar pelayanan keperawatan;

3. Mewujudkan penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan untuk percepatan mutu pelayanan kesehatan serta mendorong RSUD menjadi BLUD

4. Optimalisasi peran UPT vertikal dalam mengampu fasyankes daerah,

5. Mewujudkan berbagai layanan unggulan pada RS rujukan nasional secara terintegrasi.

Kebijakan SS 3

• Mewujudkan penguatan sistem rujukan dengan mengembangkan sistem regionalisasi rujukan pada tiap provinsi (satu rumah sakit rujukan regional untuk beberapa kota/kabupaten) dan sistem rujukan nasional (satu rumah sakit rujukan nasional untuk beberapa provinsi),

• Mewujudkan kemitraan yang berdaya guna tinggi melalui program sister hospital, kemitaan dengan pihak swasta, KSO alat medis, dll.

• Mewujudkan system kolaborasi pendidikan nakes

Kebijakan SS 5 1. Awareness raising masyarakat dan tenaga kesehatan tentang pentingnya

kemandirian bahan baku obat. 2. Mewujudkan Instalasi Farmasi Nasional sebagai center of excellence

manajemen pengelolaan obat, vaksin, dan perbekkes di sektor publik. 3. Memperkuat pelaksanaan Health Technology Assessment (HTA) dalam

seleksi obat dan alat kesehatan. 4. Percepatan tersedianya produk generik bagi obat-obat yang baru habis

masa patennya. 5. Memperkuat alur informasi pembiayaan obat, vaksin, dan perbekalan

kesehatan melalui integrasi e-catalog, e-logistic, e-report PBF, dan penggunaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan JKN.

6. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis, termasuk menyelenggarakan program PTT untuk mendorong pemerataan distribusinya.

Kebijakan SS 4 1. Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat

dan lokal spesifik 2. Pengembangan insentif baik material dan non material

untuk nakes dan SDMK 3. Peningkatan produksi SDM Kesehatan yang bermutu 4. Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan

uji kompetensi pada seluruh nakes 5. Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan 6. Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan 7. Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh 8. Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan

persyaratan jabatan 9. Pengembangan sistem kinerja

Kebijakan SS 8 1. Menyusun pedoman integrasi perencanaan dan monev

terpadu 2. Maping kapasitas fiskal daerah dan status kesehatannya 3. Peningkatan kompetensi staf Kemenkes Pusat dalam rangka

pendampingan perencanaan terfokus di daerah 4. Melaksanakan pendampingan dalam penyusunan

perencanaan terfokus di tingkat provinsi 5. Melakukan monev terpadu pada daerah yang menjadi fokus

pendampingan 6. Membuat rekomendasi kebijakan pada daerah yang telah

dikunjugi oleh tim monev Kemenkes 7. Membuat peringkat provinsi dan kab/kota atas kinerja

provinsi dan ab/kota

Kebijakan SS 6

Meningkatnya sinergitas antar kementerian/lembaga • Menyusun rencana aksi nasional program

prioritas pembangunan kesehatan • Membuat forum komunikasi untuk menjamin

sinergi antar K/L

Kebijakan SS 7

• Meningkatnya daya guna kemitraan (dalam dan luar negeri)

• Menyusun roadmap kerjasama dalam dan luar negeri.

• Membuat aturan kerjasama yang mengisi roadmap yang sudah disusun

• Membuat forum komunikasi antar stake holders untuk mengetahui efektivitas kemitraan baik dengan institusi dalam maupun luar negeri

Kebijakan SS 9 1. Memperluas kerjasama penelitian dalam lingkup nasional

dan international 2. Menguatkan jejaring penelitian dan jejaring laboratorium

dalam mendukung penelitian dan pelayanan kesehatan nasional.

3. Membangun mitra stratejik dng Kementerian, Lembaga Non Kementerian, pemda, dunia usaha dan akademisi.

4. Meningkatkan advokasi pemanfaatan hasil litbang untuk kebutuhan program dan kebijakan kesehatan.

5. Melaksanakan litbang mengacu pada Kebijakan Kementerian Kesehatan.

6. Pengembangan sarana, prasarana, sumberdaya dan regulasi dalam pelaksanaan litbang.

Kebijakan SS 11

• Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan

• Menyusun standar kompetensi jabatan struktural untuk semua eselon.

• Mengembangkan sistem kaderisasi secara terbuka di internal Kementerian Kesehatan, misalnya dengan lelang jabatan untuk eselon 3 dan 4.

Kebijakan SS 10

• Meningkatnya tata kelola yang baik dan bersih

• Melakukan pembinaan ke seluruh satker Kementerian Kesehatan untuk cakap mengikuti aturan dan pintar mengelola keuangan negara, sehingga tingkat kerugian negara tiap satker <1%

• Menyelesaikan dengan cepat seluruh pengaduan yang berkaitan dengan tupoksi Itjen.

Kebijakan SS 12 • Meningkatnya sistem informasi kesehatan

integrasi • Mengembangkan “real time monitoring” untuk

seluruh IKP (Indikator Kinerja Program) dan IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) Kementerian Kesehatan.

• Meningkatkan kemampuan SDM pengelola informasi di tingkat kab/kota dan provinsi, sehingga Profil Kesehatan bisa terbit T + 4 bulan, jadi bisa terbit setiap bulan April.

•