bab 1 banyuwangi (311012) ok

BUKU PUTIH SANITASIKABUPATEN BANYUWANGI 2012

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah program untuk meningkatkan dan mempercepat perencanaan dan investasi sektor sanitasi yang dilaksanakan selama periode tahun 2010 - 2014. PPSP bertujuan meningkatkan kondisi sanitasi permukiman di kabupaten/kota yang menghadapi masalah serius di salah satu atau beberapa subsektor sanitasi ke arah yang lebih baik.

Roadmap PPSP mengindikasikan terdapat 330 (tiga ratus tiga puluh) kabupaten/kota yang memiliki masalah sanitasi, yang akan menjadi target implementasi PPSP dalam kurun waktu 5 tahun. PPSP akan menitikberatkan pada tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai pada tahun 2014, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2010 – 2014; yaitu:

Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABs), baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, melalui penyediaan akses ke sistem saluran limbah terpusat sebesar 10%, dan sistem pengolahan setempat sebesar 90% dari populasi Indonesia.

Pengurangan sampah pada sumbernya melaui program 3R dan peningkatan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan seperti penerapan sanitary landfill atau controlled landfill untuk TPA dan teknologi yang aman bagi 80% rumah tangga di wilayah perkotaan.

Pengurangan genangan air di 100 (seratus) kawasan strategis perkotaan yang rawan banjir dengan cakupan seluas 22.500 Ha.

Melalui Surat Pernyataan Minat sebagai peserta PPSP yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat pada tahun 2011, Kabupaten Banyuwangi terpilih sebagai peserta PPSP TA 2012. Tahap awal pelaksanaan PPSP adalah dibentuknya Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan SK Bupati Banyuwangi No 188/286/KEP/429.011/2012. Tugas Pokja Sanitasi untuk TA 2012 ini adalah menyusun dokumen BPS (Buku Putih Sanitasi) dan SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten) Banyuwangi tahun 2013-2017.

Penyebab utama buruknya kondisi sanitasi di Indonesia adalah lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi: tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat.

Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Untuk ini pemerintah mendorong kota/kabupaten untuk menyusun Stategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang memiliki prinsip:

- Berdasarkan data aktual- Berskala kota- Disusun sendiri oleh kota (dari, oleh, dan untuk kota)- Menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down

Untuk menghasilkan SSK yang demikian, maka kota/kabupten harus mempu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi (Buku Putih Sanitasi) yang baik hanya bisa dibuat apabila kota/kabupaten mampu mendapatkan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis maupun non teknis.

Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini, cakupan wilayah kajian meliputi seluruh wilayah kabupaten Banyuwangi untuk penentuan area beresiko berdasarkan data sekunder dan persepsi SKPD yang meliputi 217 desa/kelurahan. Sedangkan untuk pelaksanaan studi EHRA, dilakukan klastering terlebih dahulu, yang akhirnya ditentukan area sampling yang meliputi 70 desa di 24 kecamatan, yang semua sudah mewakili kluster 0, 1, 2, 3 dan 4. Setiap desa diambil 100 responden, jadi jumlah responden adalah 7.000 responden.

I - 1Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Banyuwangi


1.2 Landasan Gerak 1.2.1 Definisi dan Ruang Lingkup SanitasiSecara umum, sanitasi dapat dipahami sebagai usaha pembuangan tinja, endapan air limbah (sullage) dan limbah padat dengan cara yang memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat.

Sanitasi menurut definisi PPSP adalah upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan.Pengertian dasar Penanganan Sanitasi di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Air limbah (sewage) merupakan air dan cairan yang merupakan sisa dari kegiatan manusia di rumah tangga/limbah domestik dan commercial buildy (kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan) atau industri. Pengolahan air limbah domestik dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu:

a) Blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir.b) Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi,

dapur (sisa makanan) dan tempat cuci

Sistem pengolahan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem :

a) Sistem sanitasi setempat (On Site Sanitation) adalah proses pengolahan menggunakan septik-tank dengan peresapan ke tanah.

b) Sistem sanitasi tidak setempat/terpusat (Off Site Sanitation), adalah proses pengolahan / penyaluran air melalui jaringan perpipaan menuju IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk diolah secara terpusat

2. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

3. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan mematuskan air permukaan.

4. Penyediaan air bersih adalah upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun sumur dalam.

5. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat. Termasuk memperbaiki kesehatan lingkungan (air bersih dan sanitasi), pengendalian penyakit menular dan pemenuhan gizi yang cukup.

1.2.2 Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi, Visi Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

‘TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA’.

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sembilan butir sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan;



2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan;

4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;

5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;

6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadhirat Tuhan Yang Maha Kuasa;

7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan social dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal;

8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

9. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud utama dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 adalah untuk memberikan informasi awal yang lengkap tentang situasi dan kondisi sanitasi Kabupaten Banyuwangi saat ini sebagai dasar untuk melakukan perencanaan pembangunan sanitasi di masa yang akan datang.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk :

1. Adanya pembagian tugas, tanggung jawab dan kesepahaman di antara anggota Pokja Sanitasi Kabupaten Banyuwangi

2. Teridentifikasi dan terkumpulnya data sanitasi Kabupaten Banyuwangi dari aspek : Kebijakan Daerah dan Kelembagaan; Keuangan; Umum; Teknis; Peran serta swasta dalam layanan sanitasi; Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan serta data layanan sanitasi oleh sektor swasta dan masyarakat serta Komunikasi (Media)

3. Teridentifikasinya sistem yang diterapkan untuk masing-masing sub sektor sanitasi, termasuk lokasi dan informasi lainnya serta permasalahan mendasar untuk setiap subsektor

4. Tersedianya Dokumen Penilaian Pemetaan Cepat Situasi Sanitasi Kabupaten Banyuwangi (Rapid Sanitation Assessment)

5. Tersedianya Deskripsi kondisi sanitasi berdasarkan studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) yang berupa data primer kondisi sanitasi rumah tangga yang memiliki konsekuensi pada risiko kesehatan lingkungan

6. Disepakatinya 4 kategori area (Kelurahan/desa) berisiko berdasarkan data sekunder dan studi EHRA serta penyebab utama timbulnya risiko

1.4 MetodologiBuku putih sanitasi Kabupaten Banyuwangi pada hakekatnya merupakan gambaran karakteristik dan kondisi sanitasi, serta prioritas atau arah pengembangan yang disusun oleh Pemerintah bersama masyarakat. Buku Putih Sanitasi ini akan menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi yang akan menjadi baseline data tentang kondisi sanitasi Kabupaten Banyuwangi yang akan menjadi bahan utama dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan monev sanitasi sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat Kabupaten.



Gambar 1. 1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banyuwangi

Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banyuwangi, pendekatan dan metodologi penyusunan yang dilakukan dapat dipahami dari diagram alir penyusunan seperti pada Gambar 1.1, dimana dalam penyusunannya dapat dikelompokkan 3 tahapan pendekatan, yaitu :

a. Bagian/kolom pertama (BA): Penyusunan Penilaian Pemetaan Awal Situasi Sanitasi Kabupaten– dalam bagian ini dilakukan pengumpulan data dan informasi yang tersedia, baik data yang sudah tersedia maupun informasi yang digali dari diskusi dengan Pokja Sanitasi Kabupaten ataupun pihak terkait lainnya (misalnya pihak swasta yang terlibat dalam layanan sanitasi, atau bidang komunikasi). Salah satu bagian pendekatan yang memerlukan diskusi intensif bersama seluruh anggota Pokja Sanitasi Kabupaten adalah Pemetaan Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi yang akan memetakan seluruh model layanan sanitasi yang ada di wilayah permukiman serta mencari akar permasalahannya.

b. Bagian/kolom kedua (BB): Rapat Konsultasi. Hasil yang diperoleh dari bagian/kolom sebelumnya perlu untuk dikonsultasikan dengan Tim Pengarah Pokja Sanitasi Kabupaten. Konsultasi dimaksudkan untuk:



Memberikan laporan kemajuan kerja (Tim Teknis) Pokja Sanitasi Kabupaten Menyampaikan hasil Penilaian dan Pemetaan Awal Situasi Sanitasi Kabupaten Melaporkan dan meminta arahan untuk rencana kerja selanjutnya, terutama terkait dengan studi

Environmental Health Risk Assessment (EHRA).

Data EHRA akan di interpretasi yang akan memberikan informasi mengenai resiko sanitasi pada tingkat Kelurahan/desa. Informasi dari studi EHRA juga digunakan untuk menetapkan area berisiko (final), melengkapi draf area beresiko yang sebelumnya hanya disiapkan berdasarkan data sekunder yang tersedia. Guna menetapkan area beresiko (final), disarankan untuk menambah sumber informasi lain yaitu persepsi SKPD. Alasannya selain karena setiap SKPD mempunyai persepsi sendiri mengenai area beresiko berdasarkan pengalaman sehari‐hari dalam pekerjaannya, juga persepsi SKPD ini menjadi alat cek silang (triangulation) terhadap data dan informasi yang sudah terkumpul sebelumnya (data sekunder dan studi EHRA).

c. Bagian/kolom ketiga (BC): Finalisasi Buku Putih. Draft Buku Putih Sanitasi selanjutnya didiskusikan dengan pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten. Masukan yang diperoleh digunakan untuk perbaikan dan menghasilkan “Buku Putih Sanitasi Kabupaten”. Buku Putih Sanitasi Kabupaten ini memberikan masukan untuk tahap selanjutnya yakni Tahap C: Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten.

Dalam tahapan pertama penyusunan buku putih, terdapat tahapan pengumpulan data dan informasi. Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data yang bersifat primer yaitu data dan informasi yang langsung diperoleh dari lapangan yang merupakan obyek perencanaan, dan data sekunder merupakan yang diperoleh dari intstansi / SKPD yang terkait dengan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banyuwangi

Kegiatan pengumpulan data sekunder meliputi aspek umum, teknis, kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, keterlibatan sektor swasta dalam layanan sanitasi dan aspek komunikasi. Data ini umumnya tersebar di beberapa SKPD, tetapi tidak tertutup kemungkinan ada data terkait yang dimiliki oleh universitas setempat (biasanya berbentuk hasil penelitian), atau dimiliki oleh instansi di Provinsi ataupun di Pemerintah Pusat. Oleh karenanya setelah dilakukan identifikasi kebutuhan data, anggota Pokja perlu melakukan identifikasi sumber datanya. Khususnya untuk aspek kebijakan daerah dan kelembagaan serta aspek keuangan, perlu dilakukan diskusi intensif tersendiri khusus untuk kedua aspek tersebut terkait dengan sanitasi. Hal ini disebabkan umumnya belum terdapat keseragaman pemahaman dari pada kedua aspek tersebut terkait dengan sanitasi.

Selain pengumpulan data sekunder, Pokja perlu memutakhirkan datanya untuk mempertajam pemetaan cepat/awal melalui pengumpulan data primer dan beberapa kajian/studi, yang diantaranya adalah:

EHRA

Survei Environmental Health Risk Assessment/EHRA atau penilaian risiko kesehatan lingkungan dimaksudkan untuk mengetahui penerapan PHBS di masyarakat dan sarana sanitasi yang dimiliki rumah tangga. Karena informasi diperoleh secara langsung (primer) dari masyarakat, maka EHRA jelas akan melengkapi dan mempertajam data sekunder yang telah dimiliki Pokja. Pokja bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian untuk melaksanakan survei EHRA. EHRA hanya bisa dilaksanakan setelah data sekunder terkumpul.

SSA

Sanitation Supply Assessment/SSA atau studi penyedia layanan sanitasi dimaksudkan untuk mengetahui partisipasi sector swasta dan masyarakat dalam penyediaan produk dan layanan sanitasi. Hal ini sangat berguna untuk menyusun strategi pelibatan sektor swasta dan masyarakat pada saat penyusunan SSK. Pokja dapat melakukan studi SSA dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Studi Komunikasi dan Pemetaan Media.

Studi komunikasi dan pemetaan media dimaksudkan untuk mengukur potensi dan peluang kegiatan komunikasi kebijakan dan pembangunan terkait sanitasi. Kajian ini sangat berguna untuk memetakan saluran komunikasi



yang efektif bagi penyusunan strategi komunikasi skala kabupaten: advokasi mobilisasi sosial, dan komunikasi program dan perubahan perilaku. Dinas Infokom/Humas merupakan sumber utama kajian media ini dan bisa dianggap mumpuni untuk melaksanakannya

Kajian Kelembagaan dan Kebijakan

Kajian Kelembagaan dan Kebijakan dibutuhkan untuk mengetahui dengan jelas gambaran atau peta kondisi kelembagaan sanitasi yang saat ini telah ada di Kabupaten. Dengan adanya peta kelembagaan ini, maka upaya penyusunan kerangka layanan sanitasi skala kota yang berkelanjutan dapat dikembangkan secara lebih realistis karena didasarkan pada kondisi dan potensi kelembagaan yang benar-benar nyata. Lingkup kajian kelembagaan dan kebijakan mencakup di antaranya: pemetaan pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi, dan pemetaan kebijakan sanitasi kabupaten.

Profil Keuangan dan Perekonomian Daerah

Pemetaan keuangan dan perekonomian daerah diperlukan untuk mengetahui arsitektur keuangan dan perekonomian suatu Kabupaten/Kota dalam mendukung pembangunan khususnya di sektor sanitasi serta pola penyerapannya untuk kemudian digunakan mendukung pembiayaan/pendanaan sanitasi di masa depan. Pemetaan keuangan diperlukan untuk mengukur ketepatan alokasi pendanaan/pembiayaan sanitasi. Peta perekonomian ini menyangkut kesinambungan pelayanan sanitasi di masa depan.Pemetaan keuangan dan perekonomian daerah mencakup di antaranya: peta pendapatan dan belanja modal sanitasi daerah, kapasitas keuangan daerah, kemampuan fiskal/ruang fiskal, belanja modal sanitasi perpenduduk, data peta perekonomian, data realisasi belanja modal sanitasi untuk tiap SKPD, dan data realisasi retribusi sanitasi per subsektor Kabupaten/..

. 1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan lain

Buku ini akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Strategis Sanitasi Kabupaten Banyuwangi. Isi Buku Putih Sanitasi ini didasarkan data sekunder yang tersedia (seperti RPJPD, RPJMD, Renstra, RTRW) dan dukungan data primer dari beberapa survei terkait (seperti EHRA, SSA,Studi Komunikasi dan Pemetaan Media, Kajian Kelembagaan dan Kebijakan, Profil Keuangan dan Perekonomian Daerah ). Selanjutnya Buku Putih akan diperbaharui secara berkala setiap sekitar 3 tahun dan menjadi dasar untuk perbaikan atau penyesuaian Rencana Strategis Sanitasi Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banyuwangi dalam program PPSP (percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) berdasar pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, provinsi maupun daerah, yang meliputi :

Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.



10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

11. Undang Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pencemaran Udara.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Peraturan Presiden Republik Indonesia

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

Keputusan Presiden Republik Indonesia

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Air.



4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL

5. Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Keputusan Menteri Kesehatan

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan.

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 Tentang Penyehatan Sarana dan bangunan umum.

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 Tahun 2001 Tentang Pedoman Teknis ADKL ( Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan )

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Strategi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Perda dan Keputusan Gubernur Jawa Timur

1. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur.

2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Rumah Sakit.

3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2000 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Air di Provinsi Jawa Timur.

4. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 tentang Sampah Regional

Perda Kabupaten Banyuwangi

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 1989 tentang Pembuangan dan Pengangkutan Sampah

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemeliharaan Kebersihan Umum dan Keindahan Kota / Desa

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 – 2029.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 bab V, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.r

9. atur

10.



Suko Tahun 2007 tetang Pokok-Pokok Pgelo

laan


bab 1 banyuwangi (311012) ok

Documents