audit forensik century diperluas diperdalam
TRANSCRIPT
LAPORAN KHUSUS
24 Warta BPKMEI 2011
Audit Forensik Century Diperluas Diperdalam
DPR akhirnya memutuskan
audit forensik dilakukan oleh
BPK. Setelah berkonsultasi,
akhirnya disepakati
tiga syarat di antaranya
metodologi pemeriksaan
forensik agar diperluas dan
diperdalam.
BEBErapa waktu lalu, Komisi pemberantasan Korupsi (KpK) menyatakan perlunya pemeriksaan forensik (audit
forensik) untuk mengungkapkan tin-dakan pidana korupsi pada kasus Bank Century.
perlunya pemeriksaan forensik untuk ini diamini Dpr dan pemerintah. Kemudian, siapa yang melaksanakan audit untuk menelusuri aliran dana rp6,7 triliun tersebut, Kantor akuntan publik (Kap) atau Badan pemeriksa
Keuangan (BpK)? akhirnya, Dpr me-mutuskan agar BpK yang melakukan-nya.
permintaan Dpr kepada BpK un-tuk melakukan pemeriksaan forensik ini sebenarnya sudah tergambar pada rapat tim pengawas Dpr untuk tindak lanjut rekomendasi panitia angket Bank Century pada 30 Maret 2011. Disimpulkan bahwa BpK diminta un-tuk melakukan pemeriksaan forensik terhadap kasus Bank Century. Selain itu, disepakati juga Term of reference
24- 28 laporan khusus.indd 24 6/24/2011 4:06:42 PM
25Warta BPK MEI 2011
(TOr) pemeriksaan forensik terhadap kasus ini dibuat oleh BpK.
pada awal bulan april 2011, Dpr mengirimkan Surat No.pW.01/3177/Dpr rI/IV/2011, tertanggal 6 april 2011 kepada BpK. Isinya, secara resmi Dpr meminta BpK untuk melakukan pemeriksaan forensik terhadap kasus Bank Century sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. artinya, secara de facto, pemeriksaan forensik di tangan BpK.
pada 30 Mei, Tim pengawas Cen-tury Dpr menggelar rapat konsultasi dengan BpK terkait dengan tindak lan-jut pelaksanaan pemeriksaan forensik. pada kesempatan itu, BpK menyampai-kan TOr pemeriksaan forensik yang akan dilakukan. Tujuan TOr pemerik-saan untuk memastikan tujuan peme-riksaan dan sasarannya sesuai dengan yang diinginkan Tim pengawas Cen-tury Dpr.
Dalam rapat konsultasi tersebut disepakati beberapa hal. pertama, metodologi pemeriksaan forensik agar diperluas dan diperdalam dengan me-nambahkan entitas yang akan diaudit, lingkup audit serta jenis data dan do-kumen yang dikumpulkan untuk dija-dikan bahan pemeriksaan dan pem-buktian lanjutan terhadap hasil audit atau temuan BpK sebelumnya dan ali-ran dana Bank Century.
Kedua, audit forensik merupakan tindak lanjut dari audit investigasi BpK
sebelumnya, yang dilakukan hendak-nya benar-benar berbeda dan tidak tumpang tindih dengan audit (inves-tigasi) yang telah dilakukan BpK se-belumnya, sehingga bisa ditemukan bukti-bukti seperti yang diharapkan. Dalam proses pemeriksaan forensik, BpK menyampaikan laporannya secara periodik dalam bentuk progress report kepada Dpr.
Ketiga, perlu dukungan Dpr sepenuhnya kepada BpK untuk melak-sanakan audit forensik. Seperti hal-nya, Dpr membantu BpK untuk bisa mengakses data pada instansi-instansi terkait terhadap pelaksanaan peme-
riksaan forensik. Termasuk juga mem-berikan data dari pansus Bank Century Dpr.
Terkait kesepakatan ketiga ini, ang-gota I BpK Moermahadi Soerja Djane-gara mengharapkan bantuan Dpr, ter-utama dalam perizinan pemeriksaan untuk akses data pada Bank Indonesia dan ppaTK, dua lembaga yang menjadi salah satu kunci pemeriksaan forensik ini.
“Dalam proses atau sebelum pemeriksaan kita di BI dan ppaTK nan-ti, mungkin Dpr membantu kita agar ti-dak ada hambatan karena aturan kera-hasiaan data di BI dan ppaTK sehingga bisa tidak tercapai tujuan pemeriksaan yang akan kita lakukan,” ucap Moerma-hadi.
Dengan permintaan Dpr kepada
BpK untuk melakukan pemeriksaan fo-rensik tersebut, lembaga audit negara ini kembali melakukan tugas secara konstitusional untuk kedua kalinya pada hal yang sama. Sebelumnya, BpK pun diminta Dpr untuk melakukan au-dit investigasi yang hasilnya memuas-kan Dpr. Kini, BpK kembali diminta untuk jilid keduanya.
Kelanjutan Audit Investigasi
pemeriksaan forensik yang akan dilakukan BpK ini sendiri merupakan kelanjutan dari hasil audit investigasi BpK atas Bank Century. audit investi-gasi sendiri dilakukan BpK atas per-mintaan Dpr dan KpK.
permintaan Dpr kepada BpK untuk melakukan audit investigasi atas kasus Bank Century tertuang dalam Surat Dpr rI No.pW/5487/Dpr/IX/2009 tertanggal 1 September 2009. Isinya perihal permintaan pemeriksaan in-vestigasi atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Bank Century.
Tak berselang lama, BpK berhasil menyelesaikan audit investigasinya. penyampaian laporan hasil audit-nya tertaung dalam Laporan Hasil pemeriksaan Investigasi atas Kasus Bank Century,Tbk. (BC) No.64/LHp/XV/11/2009 tertanggal 20 November 2009. Sekitar dua bulan lebih pemerik-saan investigasi dilakukan BpK. Lapo-ran hasil pemeriksaan investigasi ini disampaikan kepada Dpr, KpK, polri dan Kejaksaan agung.
Marzuki Alie ketua DPR
Achsanul Qosasi dari Fraksi Demokrat
Chandra Tirtawijaya
24- 28 laporan khusus.indd 25 6/24/2011 4:06:49 PM
LAPORAN KHUSUS
26 Warta BPKMEI 2011
Dalam hasil pemeriksaan inves-tigasi ini, BpK menemukan beberapa hal penting. pertama, BI tidak tegas dan tidak prudent dalam menerapkan aturan dan persyaratan akuisisi dan merger yang ditetapkannya sendiri dalam merger Bank CIC, Bank pikko, dan Bank Danpac menjadi Bank Cen-tury.
Kedua, BI tidak tegas dalam melak-sanakan pengawasan atas Bank Centu-ry sehingga permasalahan yang diha-dapi Bank Century sejak merger tahun 2004 tidak terselesaikan. Sehingga, pada akhirnya ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan diselamatkan oleh LpS pada tanggal 21 November 2008.
Ketiga, pemberian Fasilitas pem-biayaan Jangka pendek (FpJp) kepada Bank Century dilakukan BI dengan cara mengubah ketentuan dan pelak-sanaan pemberiannya tidak sesuai ke-tentuan.
Keempat, penentuan Bank Cen-tury sebagau bank gagal berdampak sistemik tidak didasarkan pada data dan informasi yang lengkap dan mu-takhir dari BI mengenai kondisi Bank Century yang sesungguhnya.
Kelima, penyerahan penanganan Bank Century kepada Lembaga penja-min Simpanan (LpS) sesuai Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang LpS dan pembahasan tambahan penyer-taan Modal Sementara (pMS) kepada Bank Century dilakukan oleh Komite Koordinasi (KK) yang kelembagaannya
belum dibentuk berdasarkan undang-undang. Sehingga, dapat mempenga-ruhi status hukum atas keberadaan KK dan penanganan Bank Century oleh LpS.
Keenam, proses penanganan Bank Century oleh LpS tidak didukung per-hitungan perkiraan biaya penanganan. Tidak dibahasnya penambahan pMS secara lengkap dengan KK. peruba-han peraturan Lembaga penjamin Sim-panan (pLpS) patut diduga agar Bank Century dapat memperoleh tambahan pMS untuk kebutuhan likuiditas. Dan, adanya penyaluran pMS kepada Bank Century yang sejak 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum.
Ketujuh, Bank Century melakukan pembayaran dana pihak ketiga, terkait bank selama bank ini berstatus sebagai bank dalam pengawasan khusus sebe-sar rp.938.654 juta.
Kedelapan, penggelapan dana kas valas sebesar USD$ 18 juta dan peme-cahan 247 NCD (Negotiable Certificate of Deposit) masing-masing nominal rp. 2 miliar.
Kesembilan, praktek-praktek tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, peme-gang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan bank yang merugi-kan Bank Century.
Hasil pemeriksaan investigasi ini-lah yang kemudian menjadi rujukan panitia Khusus (pansus) Kasus Bank Century Dpr dalam melakukan pe-kerjaannya untuk mengungkap kasus Bank Century ini. Sampai akhirnya ter-henti pada tataran hukum.
Dalam hal yang sama, walaupun telah disampaikan ke penegak hukum, akan tetapi hasil pemeriksaan investi-gasi ini, belum dapat membuka tinda-kan korupsi di dalamnya. KpK malah menginginkan perlu dilakukan peme-riksaan lanjutan: audit Forensik.
Menurut KpK, pemeriksaan foren-sik ini berbeda dibandingkan dengan audit pada umumnya. Sebagai ilus-trasi, BpK melakukan audit keuangan atau audit umum suatu instansi. Untuk tahapan ini, belum ada dugaan sama sekali mengenai tindak pidana. Tahap
selanjutnya dilakukan audit investigasi. audit ini sudah ada dugaannya, namun belum diketahui peristiwa pidananya.
Dengan pemeriksaan forensik ini-lah lah diharapkan menemukan ada tidaknya peristiwa pidana dalam kasus ini. pemeriksaan forensik diperlukan untuk mempersiapkan alat bukti suatu perkara ke persidangan. Betul-betul bisa dimanfaatkan penyidik dan jaksa ke pengadilan.
Sementara itu, menurut anggota III BpK Hasan Bisri, pemeriksaan fo-rensik yang diminta Timwas Century sebenar nya sama dengan audit inves-tigasi. Hanya tujuan dan sasarannya akan berbeda dari audit investigasi yang telah dilakukan BpK sebelumnya.
”Kami akan mendalami dari hasil audit investigasi. ada sisi-sisi yang me-mang akan kami perdalam. Informasi-informasi yang diperoleh ppaTK dan Tim pansus Bank Century Dpr kema-rin tentu akan kami kembangkan juga,” ucap Hasan Bisri.
Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pemeriksaan forensik ini bukanlah satu-satunya cara untuk penyelesaian kasus Bank Century. BpK hanya akan menggambarkan apa yang sebetulnya terjadi di Bank Century dan apa yang diminta Dpr. Untuk penyelesaiannya, BpK menyerahkannya kepada Dpr, apakah akan diselesaikan secara poli-tik atau secara hukum. Sebab, hal itu bukan lagi kewenangan BpK.
Fahri Hamzah
Hendrawan Supratikno
24- 28 laporan khusus.indd 26 6/24/2011 4:06:51 PM
27Warta BPK MEI 2011
Harapan DPRBpK kini telah ditetapkan sebagai
pelaksana pemeriksaan forensik. De-ngan berbagai metodologi pemerik-saan yang digunakan BpK. achsanul Qosasi dari Fraksi Demokrat berharap agar BpK dapat menelusuri sampai titik paling akhir kemana aliran dana bailout rp6,7 triliun digunakan. Se-bab, dia menginginkan audit forensik dilakukan ini guna menelusuri aliran dana. Tidak hanya terkait transaksi-transaksi yang mencurigakan, atau transaksi-transaksi yang tidak wajar, tetapi pihaknya ingin mengetahui ali-ran dana itu sampai penerima terakhir.
“artinya kalau kita bicara forensik, detail sampai siapa yang menikmati rp6,7 triliun itu sebenarnya. Sehingga akan terjawab apakah itu deposan, pemilik dana yang disimpan di Bank Century, atau ada orang lain yang me-nikmati dana LpS itu,” ujar achsanul Qosasi.
aliran dana yang ditelusuri itu, sampai tanggal 20 September pada saat sebelum diambil keputusan, saat masih proses di Bank Indonesia. atau, pada saat tanggal 22 September dan setelahnya, ketika LpS mencairkan rp6,7 triliun.
pijakan lainnya dalam melaku-kan penelusuran adalah data yang diperoleh pusat pelaporan dan anali-sis Transaksi Keuangan (ppaTK) atas permintaan pansus Century Dpr. atau,
kalau ada perbedaan hasil pemerik-saan yang dilakukan BpK nantinya, bisa menjadi dasar pijakan BpK. Sebab, bisa saja ppaTK belum melakukan hal-hal yang lebih detail, oleh karena waktu yang tidak mencukupi atau masalah keterbatasan wewenang.
Sementara itu, anggota Timwas Century lainnya dari fraksi Golkar, Ka-maruddin Sjam, menginginkan agar tujuan pemeriksaan forensik BpK tidak hanya melihat dari sisi transaksi-tran-saksi tidak wajar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undan-gan yang menyebabkan kerugian bank atau negara, tetapi juga yang dapat atau sudah merugikan masyarakat.
Kamaruddin juga mengharapkan agar pemeriksa BpK nantinya, dalam pemeriksaan ketujuh transaksi yang menjadi sasaran pemeriksaan forensik ini, harus juga melihat peran atau andil pengawasan internal Bank Century sendiri, baik itu dari internal Bank Cen-tury maupun dari BI. Misalnya, internal auditor di Bank itu sendiri. Mungkin transaksi-transaksi yang tidak wajar, jika nanti ditemukan, tak akan terjadi jika internal auditornya melakukan tugas dengan baik. pun hal yang sama dengan BI.
Sementara Hendrawan Supratikno dari Fraksi pDIp, berharap agar pemer-iksaan forensik yang akan dilakukan BpK ini tidak terjadi pengulangan atau tumpang tindih dengan hasil audit
investigasi yang sebelumnya telah di-lakukan BpK.
Di sisi lain, pemeriksaan forensik BpK juga diharapkan memperhati-kan whistblower terkait dengan kasus Bank Century ini. Selain tentunya, ada pemeriksaan fisik yang tidak hanya berupa kwitansi, tetapi juga foto-foto dari rekaman CCTV, misalnya, yang ter-kait dengan kasus ini.
pemeriksaan forensik yang terkait dengan penelusuran keluar negeri itu penting. Mengingat harus diidentifikasi jumlah uang yang keluar dari Indone-sia, baik sebelum maupun setelah men-jadi Bank Century. Dengan demikian ada gambaran jelas dalam pembedah-an kasus bank Century ini. Hal ini men-jadi titik perhatian Fahri Hamzah dari Fraksi pKS.
Ketua Dpr Marzuki alie meng-harapkan waktu pemeriksaan BpK ini bisa mencukupi untuk menyelesaikan semua sasaran audit. Selain itu, dia juga mengharapkan agar pemeriksaan bisa lebih efesien dan efektif. Dimana, sebi-sa mungkin BpK untuk mempersingkat waktu pemeriksaan dan hasil pemerik-saannya benar-benar baru. Tidak men-gulang dari hasil audit investigasi BpK sebelumnya.
“Sehingga bisa kita yakini, apakah ada orang-orang yang dalam proses hukum sulit dibuktikan, tapi dari ali-ran uang, sebenarnya bisa dibuktikan,” tegasnya. AnD
Audit Forensik Coba Temukan KetidakwajaranrENCaNaNya pemeriksaan forensik
BpK dilakukan sejak 1 Juni sampai Oktober 2011. Sekitar 5 bulan atau 150 hari, waktu yang diperlukan BpK untuk sementara, dalam menggarap pemeriksaan dan sampai pada pelaporan hasil pemeriksaan. Namun, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang, menyesuaikan kondisi di lapangan pemer-iksaan.
“audit seperti ini biasanya sangat tergan-tung perkembangan di lapangan,” singkat anggota III BpK Hasan Bisri.
Sementara jumlah pemeriksa BpK yang
akan diterjunkan dalam pemeriksaan ini berkisar antara 60-70 pemeriksa. Jumlah ini disesuaikan dengan tujuh sasaran dan ling-kup pemeriksaan. Selain itu, jika memang diperlukan, BpK juga dapat menggunakan tenaga ahli dari luar atau dari Kantor akun-tan Publik (KAP) yang tidak terafiliasi den-gan Bank Century.
Tenaga ahli yang akan digunakan BpK, jika diperlukan, kualifikasinya praktisi per-bankan yang menguasai transaksi perda-gangan luar negeri, surat-surat berharga dan transaksi-transaksi derivatif lainnya. Selain Hasan Bisri.
24- 28 laporan khusus.indd 27 6/24/2011 4:06:51 PM
LAPORAN KHUSUS
28 Warta BPKMEI 2011
itu, kualifikasi lainnya: ahli hukum perbankan yang ber-pengalaman dalam dunia perbankan, juga ahli dan praktisi pemeriksaan forensik.
Terkait usulan akbar Faisal, anggota Timwas Century Dpr yang menginginkan jumlah pemeriksa ditambah agar pemeriksaan bisa lekas selesai, Hasan Bisri menyatakan bahwa semakin banyak jumlah pemeriksa, belum tentu akan mempercepat pemeriksaan. Justru bisa membuat kesulitan pengorganisasian tim pemeriksanya.
“Barangkali menambah tenaga pemeriksa belum tentu akan selesai. Sebab, pemeriksaan seperti ini bukan peme-riksaan yang bisa dikerjakan banyak pemeriksa. Jadi, harus pemeriksa yang punya spesialis tersendiri, seperti orang-orang yang ahli di bidang fraud. Dan, kadang-kadang peme-riksaan ini tidak bisa dilakukan grasa’-grusu’,” ucap Hasan Bisri.
Tujuan pemeriksaan forensik BpK kali ini adalah mene-mukan transaksi-transaksi yang tidak wajar dan atau berten-tangan dengan peraturan perundang-undangan yang meru-gikan bank atau negara, baik sebelum maupun sesudah Bank Century diambil alih oleh LpS. Termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.
Untuk mencapai tujuan pemeriksaan forensik tersebut, ada beberapa sasaran pemeriksaan yang akan dilakukan, meliputi seluruh transaksi yang mencurigakan, sebelum dan sesudah Bank Century diambil-alih LpS, yaitu:
1. Transaksi surat-surat berharga;2. Transaksi pemberian kredit;3. Transaksi Letter of Credit;4. Transaksi biaya operasional dan kas valas;5. Transaksi dana pihak ketiga yang terafiliasi;6. Transaksi terkait pT. antaboga Delta Sekuritas;7. Transaksi dana pihak ketiga yang mencurigakan. Ketujuh sasaran pemeriksaan ini tidak mutlak, karena
menyesuaikan kondisi pemeriksaan dan hasil pemeriksaan di lapangan nanti. Namun, dengan ketujuh sasaran ini, ada semacam guide bagi pemeriksa dalam melakukan pemerik-saan forensik nantinya.
Terkait dengan pemeriksaan transaksi surat-surat ber-harga, Hasan Bisri mengatakan bahwa salah satu penyebab Bank Century gagal, atau mengalami kesulitan likuiditas karena sebagian besar dana yang diperoleh dari nasabah di-belikan surat-surat berharga. Dimana, surat-surat berharga itu terbukti tidak menghasilkan dan tidak dapat dijual.
Mengenai pemeriksaan terhadap transaksi pemberian kredit adalah yang kreditnya macet. Sebab, dengan kredit macet memberatkan modal bank. Di ppap (production part approval process) mengalami kerugian, dan pada akhirnya memperbesar dana bailout. Oleh karena itu, kredit-kredit macet pada saat bank itu mengalami kegagalan itu akan ditelisik lebih lanjut.
Transaksi Letter of Credit perlu diperiksa karena pada
pemeriksaan BpK sebelumnya ada beberapa transaksi Letter of Credit yang macet. Transaksi ini hampir sama dengan tran-saksi pemberian kredit. Bedanya, transaksi letter of credit tu-juannya dalam rangka import dalam rangka tertentu.
Transaksi biaya operasional, dimana perlu diperiksa apakah ada biaya-biaya operasional bank yang dinilai tidak wajar. Sementara terkait dengan pemeriksaan transaksi kas valas karena core bisnisnya Bank Century yang dulu berna-ma Bank CIC adalah jual beli valas. pada pemeriksaan BpK sebelumnya, terdapat indikasi transaksi valas ada penggela-pan valas oleh pihak terkait atau terafiliasi dari bank terse-but.
Pada pemeriksaan terhadap dana pihak ketiga terafiliasi, nantinya BPK akan melihat apakah pihak-pihak terafiliasi pada saat bank itu mengalami likuiditas menarik dananya. Sebab, ada ketentuan dari BI, kalau bank itu memperoleh fasilitas likuiditas dari BI, maka pihak terafiliasi tidak boleh menarik dananya. Meskipun itu dananya sendiri. Sebab, ke-tentuan BI itu, bertujuan agar memperkuat likuiditas bank tersebut.
Mengenai pemeriksaan terkait dengan transaksi-trans-aksi yang terkait dengan pT antaboga Delta Sekuritas, kare-na pT. antaboga ini sub agen dari produk reksadana yang ada hubungannya, terutama pemilik Bank Century dengan pemi-lik pT antaboga. ada hubungan kepemilikan dua perusahaan tersebut.
“Saya kira ini menjadi persoalan yang luas di masyara-kat, karena para pemilik reksadana itu beranggapan bahwa mereka membeli produknya Bank Century. padahal, secara badan hukum antara pT. antaboga Sekuritas dan Bank Cen-tury itu berbeda. Tetapi nanti kita akan lihat kemana larinya uang yang dikumpulkan pT. antaboga Delta Sekuritas itu,” ungkap Hasan Bisri.
pemeriksaan terhadap transaksi-transaksi dana pihak ketiga yang mencurigakan dilakukan untuk menelisik tran-saksi yang mencurigakan bukan dari pihak terafiliasi dengan Bank Century.
“Misalnya, orang mengambil uang pada rekening Bank Century dengan jumlah besar dan berurutan. ada teknik-teknik transaksi mencurigakan yang kami ketahui. Terutama untuk memastikan bahwa orang-orang tersebut apakah benar memiliki uang di bank itu. Jangan-jangan orang-orang itu tidak memiliki deposito tapi bisa mengambil uang di sana (Bank Century). Nanti, kami akan tentukan berapa jumlah uang yang diambil yang kita uji,” papar Hasan Bisri.
Terkait masalah biaya pemeriksaan, BpK memerlukan dana sekitar rp. 6,5 miliar. Besaran biaya tersebut tidak ter-masuk penggunaan tenaga dari luar, atau Kap, misalnya. Juga belum termasuk dengan biaya untuk pemeriksaan ke luar negeri. Biaya tersebut akan diambil dari anggaran BpK. Jika kurang, maka BpK akan meminta tambahan biaya kepada pemerintah.
“Karena memang kami tarif generik,” ucap Hasan Bisri lagi. AnD
LAPORAN KHUSUS
24- 28 laporan khusus.indd 28 6/24/2011 4:06:51 PM
29Warta BPK MEI 2011
Guna mengimplementasikan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data DIY Yogyakarta secara benar, lengkap, akurat dan akuntabel, sejak akhir tahun lalu pemerin-
tah provinsi mulai menyiapkan SDM berbasis TI. Menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, kesiapan SDM merupakan kunci penting dalam menggapai keberhasilan. Berikut wawancara dengan Sri Sultan Hamengkubuwo-no X.
Bagaimana tanggapan Anda terhadap MoU antara
BPK dengan seluruh Pemda di DIY Yogyakarta? Sesungguhnya yang disepakati dalam Nota Kesepaha
man ini bukan menyangkut kewenangan atau perizinan untuk mengakses data Pemprov, Pemkab/Kota oleh BPK. MoU ini mengatur mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data Pemda oleh BPK. Jadi hanya mengatur mengenai cara untuk mengakses data berbasis TI sehingga tugas pemeriksaan BPK semakin cepat dan hemat waktu.
Guna mengimplementasikan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses
data secara benar dan lengkap serta memenuhi prinsipprinsip akurasi, sederhana, mudah dimengerti dan akuntabel itu, tentu kita perlu sedini mungkin menyiapkan SDM yang mampu menanganinya agar terjadi kerja sama yang baik dengan petugaspetugas pemeriksa keuangan dari BPK.
Dengan terjadinya sinergi antara sistem informasi internal BPK dengan Pemprov DIY secara online, akan berlangsung transformasi pemeriksaan, dari sebuah beban dan keharusan menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh kedua pihak.
Apa SDM Pemprov DIY sudah siap? Sejak tahun lalu kami memang telah
mempersiapkan SDM yang berbasis TI karena kami yakin SDM merupakan salah satu kunci penting menuju proses keberhasilan. Semua ini sudah kami siapkan dan sudah berjalan. Tahap selanjutnya tinggal kita uji hasilnya. Lantas kalau hal itu dikaitkan dengan persiapanpersiapan seluruh Pemda, kita memang masih menunggu hasil yang benar-benar final.
Apa ada kabupaten yang mengha-dapi kendala?
Dari laporan sementara yang saya terima, tiga dari lima kabupaten termasuk Pemkot Yogyakarta sudah menyatakan tidak ada masalah yang urgen. Sementara itu Pemkab Bantul sedang melakukan alih
‘Yogyakarta Siapkan SDM Sejak Dini’
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X
warta
bpk-
riant
oWAWANCARA
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X
29 - 35 wawancara.indd 29 6/24/2011 4:09:16 PM
30 Warta BPKMEI 2011
WAWANCARA
tehnologi dan Pemkab Kulon Progo juga masih dalam proses penyesuaian terhadap tehnologi yang baru digunakan.
Memang, yang namanya proses tentu belum sempurna. Namun yang jelas kita semua telah memiliki tekad dan perencanan untuk menjalankan program yang bagus dan berbasis pemanfaatan TI ini. Jadi apa yang sudah kita lakukan memang sudah tepat sehingga diharapkan bisa mendukung pelaksanaan MoU kita dengan BPK yang intinya mendorong terjadinya sinergi antara pusat dan daerah untuk melakukan eaudit, sehingga reformasi tatakelola keuangan daerah tidak terhambat oleh keterbatasan waktu dan tenaga.
Bagaimana Anda menilai hasil laporan keuangan daerah?
Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov, Pemkab/Kota sudah cukup bagus. Dari seluruh kabupaten yakni Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul sejak tahun lalu telah mendapatkan opini WDP dari BPK. Bahkan, Pemkot Yogyakarta telah mendapat opini WTP. Kalau dilihat dari segi pelaporan keuangan memang semuanya sudah tidak ada masalah. Jadi sangat wajar kalau target Laporan Keuangan 2011 ini semuanya bisa mendapatkan opini WTP.
Apa mereka juga tepat waktu?Mereka tepat waktu semua. Me
mang Kabupaten Sleman agak sedikit lambat dibandingkan dengan yang lain. Namun, hal seperti ini sangat lumrah karena keterlambatan itu tidak melampaui batas waktu yang
ditetapkan BPK. Menurut bupati Sleman keterlambatan ini disebakan adanya perhitungan aset yang belum selesai. Dan ini memang tidak mudah karena selalu menjadi catatan BPK. Nah, kelihatannya bupati Sleman i ngin laporannya benarbenar rapi dan akurat sehingga laporan keuangannya ketinggalan dari kabupaten lainnya.
Bagaimana Anda melihat fung-si pengawasan BPK ?
Sebenarnya begini. Dalam manajemen, pengawasan itu merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Kalau sistem itu sudah merupakan bagian dari manajemen, kita tinggal memantau bagaimana tanggung jawab para pelaksana yang diberi wewenang.
Bila kita lihat dalam perjalanan, beberapa tahun sebelumnya me
Ketua BPK Hadi Poernomo menyaksikan penandatanagan nota kesepahaman antara BPK RI dengan pemerintah daerah se-provinsi DIY
warta
bpk-
riant
o
WAWANCARA
29 - 35 wawancara.indd 30 6/24/2011 4:09:17 PM
31Warta BPK MEI 2011
mang masih bisa dipahami adanya pihakpihak yang merasa risih atas adanya pengawasan tersebut. Namun belakangan ini para birokrat, khususnya para penyelenggara pemerintahan, sudah mulai memahami dan lebih terbuka terhadap fungsi pengawasan, sehingga kehadiran para pemeriksa sudah lebih dihargai dan diterima.
Biarpun dalam prosesnya terkadang masih ada yang tidak puas, yang namanya manajemen, di bidang apapun memang harus diawasi. Apalagi saat ini peran pengawas ini dilindungi oleh undangundang yang pembagiannya jauh lebih bagus dan terinci. Mana yang menjadi tugas Inspektorat, mana tugas auditor internal, mana tanggung jawab departemen, mana tanggung jawab daerah, semua terinci. Oleh karena itu, mereka bisa saling mengisi dan saling menghargai hubungan antarinstansi.
Apa saran Anda terhadap me-kanisme pengawasan?
Pertama, memperkuat sistem manajemen itu sendiri. Kedua, bagai mana menyelaraskan semua peraturan pengawasan dan pertanggungjawaban ke dalam sistem manajemen sehingga semua pihak merasa ikhlas dalam melakukan tugas dan kewajibannya masingmasing.
Bila ini dilaksanakan dengan baik, opini yang dikeluarkan BPK tentunya bukan saja merupakan cermin pertanggung jawaban tata kelola keuangan setiap entitas, akan tetapi opini itu sekaligus bisa menjadi sasaran strategis bagi entitas yang bersangkutan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Apa saja kendala yang bakal muncul dalam pelaksanan e-audit?
Seperti kita ketahui bahwa kebijaksan kenaikan pangkat PNS itu jalannya selalu zigzag. Dalam zigzag itu PNS tidak boleh naik pangkat dua kali pada institusi yang sama. Jadi kendalanya sekarang, tidak ada aturan yang mengatur di badan keuangan daerah itu harus ada ac-counting. Tergantung inisiatif kita
sendiri. Sekalipun kita sebenarnya mampu dan bisa menyewa akunting, tapi semua itu tidak masuk dalam satu sistem. Ini bisa menjadi masalah.
Misalnya di Inspektorat, tidak ada accounting, kan aneh. Padahal tugasnya sebagai pengawas internal. Nah hal seperti ini tidak diatur. Namun kalau diatur juga susah. Misalnya, di Inspektorat ada akuntan, maka di tempat itu dia hanya bisa naik pangkat sekali. Kalau mau naik pangkat kedua kali, dia harus pindah ke tempat lain. Akibatnya, bisa kembali terjadi kekosongan. Pertanyaannya, apa tidak bisa Inspektorat ini diperlakukan seperti guru. Jadi bisa sampai ke golongan 4C di tempat yang sama.
Ada yang berpendapat kalau terlalu lama di satu tempat dikhawatirkan bisa berbuat curang? Memang kita tidak boleh berprasangka buruk. Sistem pengawasannya sudah jalan. Jadi itu bukan alasan. Kalau 10 atau 20 tahun lalu mungkin bisa terjadi, tetapi sekarang sistem pengawasan sudah ada. Mekanisme kontrol juga sudah jalan jadi apalagi yang dikhawatirkan.
Apa bakal ada kendala dari dae-rah?
Prediksi saya pasti ada. Apalagi ini proyek baru. Pasti ada pimpinan proyek yang melakukan kesalahan administratif sehingga kalau dilihat grafiknya nanti akan turun naik. Saya pernah mengusulkan sebaiknya pimpinan proyek itu jabatannya bisa dua kali 3 tahun. Pada 3 tahun pertama merupakan pelaksanan jabatannya, 3 tahun kedua pelaksanaan dan kaderisasi untuk penerusnya. Kalau orang baru yang disuruh, tanggung jawab ya temuannya pasti tinggi.
Dalam beberata tahun ini Yog-yakarta selalau diterpa bencana. Apa ini berpengaruh terhadap laporan keuangan daerah?
Baik menghadapi peristiwa gempa 2006 maupun erupsi Gunung Merapi, sejak awal terjadinya peristiwa kami sudah melaporkan ke pusat, termasuk ke BPK maupun BPKP. Jadi sejak awal BPK dan BPKP sudah masuk. Kenapa semua ini saya lakukan? Saya tidak mau jadi korban bencana lagi. Pendeknya selama penanganan bencana itu berlangsung, kami selalu didampingi orang BPK maupun BPKP sehingga tidak menimbulkan masalah di belakang. BAMBAng DwI
Sri Sultan Hamengkubuwono X saat diwawancarai wartawan Warta BPK.
warta
bpk-
riant
o
29 - 35 wawancara.indd 31 6/24/2011 4:09:19 PM
32 Warta BPKMEI 2011
WAWANCARA
KETUA DPRD Provinsi Jawa Timur Imam Sunardhi menilai gagasan pemeriksaan berbasis elektronik meru
pakan terobosan. Dengan adanya eaudit akan terbangun hubungan data yang saling melengkapi (link and match) antarlembaga negara termasuk DPRD.
“Karena itu sebagai bagian dari pemerintah di daerah, DPRD berkewajiban untuk memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut,” katanya.
Pemeriksaan berbasis elektronik bagi Provinsi Jawa Timur memang masih tergolong baru. Selama ini pemeriksaan dilakukan secara manual. Namun, dengan adanya eaudit ini nantinya, datadaat audit dapat disajikan lewat internet. Caranya cukup degan mengirim datadata yang diperlukan BPK dengan elektronik. Tentu saja, pemeriksaan berbasis elektronik ini selain akan mengurangi kegiatan fisik, juga akan mempermudah dan mempercepat informasi, komunikasi dan data yang diperlukan baik oleh instansi terperiksa maupun pihak BPK.
Bagi DPRD, tentu banyak manfaat yang akan diperoleh dengan adanya eaudit. Salah satunya menjadikan pemeriksaan data lebih valid. Selain itu, data keuangan sebuah intansi, juga bisa di cross check dengan data dari instansi lain yang mempunyai hubungan terkait dengan penggunaan uang negara.
Dengan demikian akan mudah ditemukan apakah data tersebut sama atau tidak. “Eaudit juga mengurangi penyimpangan tindak pidana korupsi di kemudian hari,” tegasnya.
Ketua (DPRD) Provinsi Jawa Timur Imam Sunardhi E-audit Mengurangi Penyimpangan Korupsi
Gagasan BPK untuk membangun
pemeriksaan berbasis elektronik
(e-audit) di Provinsi Jawa Timur,
mendapat dukungan dari kalangan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah DPRD ini.
Untuk itu, pihaknya akan berusaha untuk mengimplementasikan kerja sama eaudit tersebut. Apalagi, sejauh ini DPRD Provinsi Jawa Timur tidak menemukan kendala yang berarti dalam mempersiapkan pelaksanaan eaudit. Hanya saja, untuk tahap awal mengenai perlu disosialisasikan kepada pelaksananya.
Menyinggung mengenai tindaklanjut terhadap temuan BPK di Provinsi Jawa Timur, selama ini DPRD telah melaksanakan fungsi pengawasannya. Salah satunya, DPRD telah mendorong mengingatkan agar gubenur dapat segera melaksanakan hasil temuan BPK.
Selama ini pengelolaan keuangan negara di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Ambil contoh, di beberapa daerah kabupaten kota yang semula masih banyak ditemukan pelanggaran administrasi, bahkan kecenderungannya dapat dikategorikan merugikan negara. Namun pemeriksaan BPK pada 2010, laporan keua ngan Pemprov Jawa Timur sudah memperoleh opini Wajar Den
gan Penge cualian (WDP). Tentu saja prestasi ini merupakan kerja keras instansi pemerintah daerah. Selain itu, lebih penting lagi hal ini terjadi juga lantaran peran BPK dalam penanggulangan cegah tangkal sebelum terjadi pelanggaran peraturan dan tindak pidana korupsi.
Untuk itu, dirinya berharap hubungan BPK dengan DPRD dapat ditingkatkan melalui kegiatankegiatan dengan mengundang BPK untuk menjadi nara sumber dalam seminar mengenai pengelolaan kuangan negara yang transparan.
Selain itu, dia berharap peran BPK dapat ditingkatkan melalui berbagai informasi. Ini dilakukan sebagai upaya agar kalangan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan memperoleh pengetahuan yang cukup sehingga terhindar dari pelanggaran peraturan perundangundangan.
Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan di Provinsi Jawa TImur, selama ini pengelolaan berdasarkan pada prinsipprinsip, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilias anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran. Dengan begitu DPRD dapat mengoptimalkan perannya melalui fungsi pengawasannya.
Tentu saja untuk melaksanakan fungsi pengawasannya tersebut, masukan dan pengetahuan dan hasil temuan dari BPK. Sebab pengguna hasil pemeriksaan BPK adalah DPRD. Dengan adanya hasil pemeriksaan BPK, dijadikan dasar bagi DPRD untuk mengambil keputusan baik politik maupun ekonomi. Bw
WAWANCARA
29 - 35 wawancara.indd 32 6/24/2011 4:09:19 PM
33Warta BPK MEI 2011
PeMerInTaH daerah telah Su-lawesi Selatan menandatangani nota kesepahaman dengan BPK mengenai sistem e-audit belum lama ini. Bagi pemerintah daerah e-audit meru-pakan terpbosan yang sangat ber-guna bagi kelancaran pemerintahan. Bagaimana tanggapan selengkapnya mengenai e-audit, berikut penjelasan gubernur Sulawesi Selatan Syah-rul Yasin Limpo kepada Warta BPK di kediamannya :
Bagaimana tanggapan Anda mengenai e-audit BPK?
Ini sebuah terobosan yang sangat berguna bagi pemerintah, khususnya dalam melakukan upaya optimalisasi pengawasan. Menurut saya pendekatan by system akan banyak menolong agar early warning system itu atau pengawasan preventif bisa berjalan lebih optimal.
Kalau saya melihat, bahwa cara ini sebenarnya harus memang kita dahulukan. Seperti dalam sambutan saya,
tidak banyak lagi orang mau berpikir menyimpang, tidak banyak orang mau melakukan mark up. Takut.
Tetapi kenapa begitu banyak terjadi dugaan penyimpangan. Lebih banyak karena terjebak pada manual system yang ada, juga kompleksitas yang berkejaran dengan kebutuhan yang ada. Jadi seperti jebakan administrasi yang secara manual itu yang membuat terjadi deviasi di lapangan.
Jadi pemda siap membuka ak-ses dana bagi BPK?
Gubernur Sulsel, Syahrul Y. Limpo
“Early Warning System dari BPK Sangat Diperlukan”
istim
ewa
29 - 35 wawancara.indd 33 6/24/2011 4:09:20 PM
34 Warta BPKMEI 2011
WAWANCARA
Ya pasti. Kita butuh pengawasan. Kita mau kerja optimal. Jangan sampai setelah berhenti jadi gubernur lalu dipanggilpanggil. Kalau ketemu sekarang, selesaikan sekarang.
Saya bekas kades, lurah, camat, bupati, wagub, dan gubernur. Lama menjaga birokrasi ini, sayang banget kalau kerja administrasi ditutup tutupi terus menjadi persoalan.
Itu pengalaman saya terkait dengan perbaikan administrasi, sehingga sekarang dapat opini WDP. Saya start dari disclaimer, terakhir WDP.
Saya kira yang paling penting. Don’t never against the law. Semua jangan coba membablas apa yang tidak boleh. Itu yang coba kita lengkapi.
Namun, banyak orang seperti itu. Bukan sengaja mau membablas, tetapi terjebak dalam frame academic yang seperti itu, kebiasaan yang ada, barangkali dia merasa ini sudah benar.
Oleh karena itu, memang memperbaiki yang pertama dari mind set-ting yang ada, agenda intelektual para pelaksana itu, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya, memperbaiki administrasi. Manual manajemen harus diperbaiki. Berarti mulai dari perencanaan juga harus diperbaiki.
Bagaimana proses peningkatan opini?
Secara bertahap dari disclaimer kita naik pelan pelan. Memang tidak bisa sekaligus karena banyak persoalan yang carry over dari beberapa periode lalu. Seperti gali lubang tutup lubang saja … ya sampai sekarang. Kalau saya lihat tidak ada keinginan gubernur, sekwilda yang mau menyimpang. Ini barang carry over karena akselerasi cepat sekali. Katakanlah kalau ada tamu yang mau datang tibatiba, kita ambilnya dari warung tidak pakai dana tunai. Di situlah tercarry over tercarry over.
Jadi memang pembenahannya tidak hanya kemauan dengan agenda manajemen pengetahuan aturan, tetapi ada agenda manajemen yang harus diperbaiki dalam pendekatan administratif. Itupun sudah segala macam
Gubernur sulsel H. Syahrul Yasin Limpo Menerima Penghargaan Bidang Pendidikan Oleh Presiden republik Indonesia, di Jakarta, 30
Peresmian & pengoperasian perdana rumah bersaling cuma-cuma di makassar.
Guberbernur Sulsel Beserta Ibu bersantai di Trans Studio Makassar
Peninjauan gudang distributor gula di kawasan industri makassar
foto-foto: istimewa
WAWANCARA
29 - 35 wawancara.indd 34 6/24/2011 4:09:22 PM
35Warta BPK MEI 2011
tekad dan lainlain, belum bisa dinyatakan akhirnya bersih. Dibutuhkan pengawasan eksternal yang cukup.
Saya membiasakan diri, bahwa pimpinan harus memberi contoh agar tidak keluar dari frame. Jadi bukan hanya lips service, hanya memberi pengarahan, tetapi harus diperlihatkan pada ‘anakanak’.
Katakanlah saya tidak ikut cawe-cawe masalah tender, saya tidak pernah urus yang begitu. Dengan demikian, tidak ada interupsi masuk seperti itu. Segalanya bagaimana aturan.
Walaupun seperti yang saya sampaikan bahwa persoalannya tidak semudah itu. Karena pemerintahan itu akselerasinya besar sekali. Ada saja yang dibutuhkan respons sesaat kalau tidak bisa meledak.
Jadi memang mind setting untuk tidak lagi dengan paradigma lama menjadi penting, tetapi management system dari perencanaan, dari komitmen tahapan, dari agenda yang berstruktur harus jelas.
Pengawasan terakhir adalah sekwilda. Saya cuma tanda tangan saja. Kalau saya sudah lihat empat paraf di bawah, saya jalan. Namun, saya tidak
Syahrul Yasin Limpo diberi gelar tertinggi di masyarakat adat Ammatoa
dengan gelar ‘’Puto Salama’’ yang berarti pemberi keselamatan bagi rakyat
dan masyarakat.
bisa percaya begitu saja. Saya mesti kasih dulu manualnya, aturannya, regulasinya, bahwa kau tanggungjawabnya ini, kau yang itu.
alhamdulilah, secara umum Sulsel menduduki peringkat dua terbaik nasional. Saya kira itu juga baiknya program program pemerintah karena management keuangan baik, paling tidak seperti itu bisa terpantau
Harapan Anda dari sistem e-audit?
Saya berharap dari sistem ini, BPK bisa proaktif. Jika ada deviasi, bisa bertanya langsung dan bagaimana kita pecahkan. Tidak usah tunggu sampai lama. Menjawab, bagi government, harusnya bisa dibuka. Karena kita sudah buka link, jangan sampai keterbukaan antara pemerintah daerah dan pemeriksanya, bukan untuk publik. Jangan sampai belum apaapa sudah sampai di LSM. Karena itu bukan makin baik, malah makin dalam saja persoalan.
Jadi yang semestinya cuma 10 persoalan menjadi 110 masalah. Makanya, ini keterbukaan akses ini harus betulbetul secure. BPK harus masuk memang, kita tidak ada keinginan yang lain.
Semacam ada early warning-nya?
Ya. Saya lebih menonjolkan itu. Dengan cara begitu saya tidak perlu tunggu yang 5 hari untuk bercakap, mungkin dengan cara deteksi nyalanyala di komputer saya, ini ada masalah. Kita tinggal buka saja apa ini persoalan. Panggil staf apa jalan keluarnya.
Pemerintah daerah siap mengeluarkan budget yang cukup untuk bisa mendapat hal hal seperti itu. Kita mau yang perfect.
Ini adalah tantangan bagi pemerintah, provinsi, dan pemerintah lain. Kita relay on system.
Bagaimana target Anda untuk mendapatkan wTP?
Saya berharap WTP. Saya melakukan training-training, saya turun tangan langsung memberikan warning. Sampai ke tingkat paling bawah. Bukan cuma bendaharawan. Saya lang
sung training mereka. Kalau ada yang memaksa langsung kasih tahu saya. Saya juga tidak pernah makan uang haram.
Jadi mind setnya, agenda intelektualnya harus dibangun dulu dan kemaunan untuk itu. Juga management system. Dengan kata lain, perencanaan harus baik. Seluruh pejabat saya semua punya pakta integritas dengan saya, yang duevaluasi setiap 6 bulan. Kalau tidak benar saya ganti. Jadi ada management agenda.
Selain itu, memang berpatokan pada apa yang sudah direncanakan, dan hasil seperti apa yang dicapai. Memang kesulitan saya cuma satu, ba nyak bantuan yang tidak bisa dihindarkan. Di era reformasi, lebih banyak yang meminta. Sementara sekarang manual keuangan kita tidak mempersiapkan apa untuk jalan keluar.
Berapa besar APBD dan PAD Sulsel?
Pertumbuhan ekonomi, sekarang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Tahun lalu tembus 9,21%, sekarang 8,11% . Padahal 3 tahun lalu uang yang beredar di sini mencapai Rp68 triliun, 2 tahun lalu Rp86 triliun. Pada 2010 mencapai Rp94,3 trilun, triwulan pertama tembus Rp99,7 trilun. Tahun ini, bisa tembus Rp110 triliun.
Apakah semua aktivitas kegia-tan karena investasi atau tumbuh dari dalam?
Lebih banyak karena potensi kita. Saya over stock beras sebesar 2 juta ton hasilnya Rp14 triliun, saya over stock jagung sampai 1,3 juta ton hasilnya Rp3,4 triliun, coklat 179.000 ton menghasilkan Rp3,7 triliun.
Kami lumbung pangan nasional. Kami kasih makan 19 provinsi. Dan itu pakai uang APBD Rp318 miliar bagi semua. Tidak usah bayar. Bahkan, ada di antaranya yang miskin pupuknya tidak usah bayar.
Di sini pendidikan dan kesehatan gratis. Semua yang berkaitan dengan kepentingan sekolah gratis, SD dan SMP. Sekarang sudah mulai SMA di sembilan kabupaten. Tahun depan bisa naik. Dr
29 - 35 wawancara.indd 35 6/24/2011 4:09:22 PM
KPK bekerjasama dengan OECD (Organisation for Economic and Co-operation Development) menyeleng-
garakan konferensi internasional mengenai antikorupsi di Nusa Dua, Bali, pada 10-11 Mei 2011. Konfe-rensi bertujuan memberikan gam-baran realitas praktik suap dalam transaksi bisnis internasional. Juga berbagai upaya penanggulangan yang telah dan sedang dilakukan di berbagai belahan dunia,
Konferensi internasional bertajuk Shaping a New World - Combating Foreign Bribery in International Busi-ness Transactions ini dihadiri 400 peserta dari 38 negara. Selain peja-bat pemerintah Indonesia, juga hadir perwakilan lembaga antikorupsi dan penegak hukum internasional, per-wakilan APEC (Asia-Pasific Economic Cooperation), ADB (Asian Develop-ment Bank), perwakilan negara sa-habat yang tergabung dalam G-20 dan OECD, NGO/LSM, kalangan bisnis nasional dan multinasional, praktisi hukum, dan pemerhati antikorupsi.
Presiden Susilo Bambang Yudho-yono hadir beserta 10 anggota Kabi-net Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung Basrief Arief, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Ketua DPR Marzuki Alie, dan beberapa pejabat negara lainnya.
Presiden Susilo Bambang Yudho-yono yang hadir sebagai keynote speaker menegaskan bahwa konfe-rensi ini bagai mimpi terburuk bagi para koruptor. Membasmi korupsi, lanjut SBY, merupakan titik tolak pemerintah Indonesia. Hal ini kare-na melawan korupsi bukan hanya masalah moral, akan tetapi juga me-nyangkut demokrasi, politik, sosial, dan ekonomi.
Terkait dengan suap, yang meru-pakan salah satu isu sentral dalam konferensi internasional, Presiden menyebutnya sebagaian uang yang dihabiskan bukan untuk meningkat-kan kualitas jalan raya, sekolah, atau-pun rumah sakit. Namun, menjadi beban tambahan bagi rakyat.
“Penderitaan tetap pada rakyat.
Konferensi Lintas Batas Perangi KorupsiKonferensi skala internasional untuk mengikis korupsi diadakan di Indonesia, tepatnya di Nusa Dua, Bali, belum lama ini. Hasilnya, disepakati sejumlah langkah untuk atasi penyuapan dan korupsi.
Dengan membiarkan jenis tindak ko-rupsi ini, berarti membiarkan rakyat membayar segala sesuatu dengan harga mahal.”
Secara realitas, banyak perusa-haan yang melakukan tindakan suap
kepada komponen pemerintah, men-jadikannya sebagai biaya tambahan.
Biaya tambahan ini dimasukkan sebagai biaya produksi. Mereka ke-mudian membebankannya kepada konsumen dengan harga penjualan
Presiden SBY sebagai keynote speaker tengah menyampaikan pidato sambutannya.
istim
ewa
36 Warta BPKMEI 2011
PANTAU
36 - 39 pantau.indd 36 6/24/2011 4:12:28 PM
yang lebih tinggi. Dalam bidang lain, akan terjadi banyak penggelembu-ngan biaya atau mark up dari ber-bagai proyek pembangunan.
“Pada akhirnya, tindak penyua-pan mencuri dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang nyata,” ucap Presiden.
Saat itulah, tegas Kepala Negara, kepercayaan rakyat kepada pemerin-tah dan pihak terkait lainnya akan pu-dar. Hal ini kemudian dapat berkem-bang menjadi ketidakpuasan politik. Jika itu terjadi, pertumbuhan eko-nomi tak akan memiliki pondasi yang kuat.
Dalam rilis hasil perhitungan Bank Dunia, kegiatan suap menyuap telah mencapai 3% dari ekonomi du-nia atau senilai lebih dari US$1 trili-un. Penyuapan umumnya dilakukan seba gai upaya menghindari pajak. Penyuapan juga kerap ditemukan di sektor investasi, khususnya investasi asing.
Perangi KorupsiSaat ini, korupsi yang siste-
matis terus berlanjut. Dan, di negara
berkembang, korupsi memanfaatkan jaringan keuangan global. Para korup-tor mengeksploitasi jaringan keua-ngan internasional, menyembunyikan jejak mereka dengan berlindung pada yurisdiksi negara asing. Selama safe haven ini tetap ada, orang-orang akan tetap menyerap uang secara ilegal dan mengirimkannya ke luar negeri.
Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan cara-cara untuk me me rangi korupsi agar tidak lagi berurat akar dalam sendi kehidupan masyarakat.
Menurut dia, upaya untuk meme-rangi korupsi harus bersifat siste-matis dan holistik. Melibatkan sistem yang ada. Sebab, pemberantasan korupsi adalah sebuah perlombaan marathon, bukan lari cepat, dan me-merlukan kegigihan dan dukungan dari semua pihak untuk mencapai garis akhir.
Hal ini berarti upaya memerangi korupsi harus mulai dari akar pema-salahannya. Bekerja secara bertahap dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Upaya tersebut terus berlanjut hingga mencapai akhirnya.
Harus juga memastikan bahwa selu-ruh unsur kepemimpinan juga dili-batkan dalam memerangi tindak keja-hatan tersebut.
Adapun upaya sistematis yang dilakukan berarti melindungi dan memelihara integritas sistem, dari regulasi tingkat bawah dimana sering terjadi penyuapan, hingga kurangnya transparansi dalam kesepakatan bis-nis di tingkat tinggi. Kemudian mere-formasi birokrasi, dan memastikan bahwa para pejabat mendapatkan gaji yang cukup, sehingga mereka ti-dak mencari penghasilan tambahan secara ilegal.
Selain itu, juga menetapkan lem-baga pengawasan institusi dan om-budsmen independen, yang dapat mendeteksi kelainan dalam transaksi dan menindaklanjutinya tanpa tekan-an politik.
Di sisi lain, penting halnya untuk mengajak semua pihak yang berke-pentingan untuk terlibat dalam upaya tersebut. Tidak ada upaya pember-antasan korupsi yang berhasil tanpa keter libatkan sektor privat. Upaya yang sistematis memerlukan komu-
Ketua KPK Busyro Muqoddas tengah menyampaikan informasi kepada pers pada konferensi internasional korupsi tampak Ketua DPR.
istim
ewa
37Warta BPK MEI 2011
36 - 39 pantau.indd 37 6/24/2011 4:12:28 PM
Pertama, penyuapan merusak pasar yang kompetitif, merugikan kesinambungan pembangunan ekonomi serta merongrong tata kelola yang baik. Dengan menghukum praktik penyuapan, suatu negara tidak hanya mengirimkan sinyal yang kuat pada komunitas internasional tetapi juga membuat perusahaan asing mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan korupsi dalam aktivitas bisnisnya.
Kedua, pencegahan, deteksi serta pemberian sanksi atas penyuapan ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya menyeluruh, tetapi juga bersifat multidisiplin, yang melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan internasional dan regional.
Ketiga, keanggotaan dalam atau peran serta OECD Working Group on Bribery adalah salah satu elemen utama bagi anggota G-20 yang telah mengambil langkah proaktif untuk menindak penyuapan pejabat asing.
Keempat, inisiatif regional seperti ADB/OECD Anti Corruption Initiative for Asia and the Pacific serta Anti-Corruption Network for Central Asia and Eastern Europe bisa menjadi basis pemberian bantuan teknis yang efektif bagi negara-negara yang membutuhkan bantuan teknis.
Kelima, solusi yang tepat dan cepat amat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh banyak negara dalam proses mutual legal assistance.
Keenam, ketika negara dipersyaratkan oleh standar atau peraturan internasional untuk membuat praktik penyuapan sebagai kejahatan asal untuk kasus pencucian uang, mekanisme antipencucian uang hingga saat ini belum terbukti dapat menjadi sumber atau alat uang efektif untuk mendeteksi tindak penyuapan ini.
Ketujuh, karena kompleks dan rumitnya praktik penyuapan, teknik yang inovatif amat diperlukan untuk menjadi alat deteksi. Saat ini semakin banyak negara yang telah mengaplikasikan pendekatan
berbasis intelijen untuk proses investigasi atas kasus penyuapan, bahkan mereka juga menggunakan teknik-teknik investigatif. Upaya yang paling terkini adalah dengan membangun dan memperkuat badan antikorupsi yang independen dan memiliki wewenang untuk melakukan investigasi dan penuntutan atas kasus korupsi.
Kedelapan, isu seperti tanggung jawab perusahaan juga semakin dikenal oleh banyak negara. Perusaaan yang memiliki aturan mengenai hal ini semakin termotivasi untuk mencari dan menemukan pendekatan terbaru dan terbaik yang ingin mereka implementasikan untuk membagikan dan mendesentralisasikan proses dan struktur dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan mereka.
Kesembilan, sektor swasta juga turut bergabung dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya praktik penyuapan pejabat asing. Hal ini terwujud melalui peran dari international chamber of commerce atau kamar dagang internasional.
Kesepuluh, beberapa negara telah mengadopsi cara-cara pencegahan yang akan membantu mereka terbebas dari praktik penyuapan, yaitu ketika perusahaan dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka memiliki sistem kontrol internal yang memadai dan efektif.
Kesebelas, debarment serta cross debarment atau larangan mengikuti tender dapat menjadi salah satu bentuk hukuman atau pemberian sanksi yang paling efektif dan relevan. Informasi yang diberi oleh bank pembangunan multinasional mengenai kasus penyuapan dapat menjadi sumber atau akses informasi bagi otoritas atau penegak hukum domestik.
Keduabelas, penyuapan pejabat asing dilakukan tidak semata-mata untuk mencapai kepentingan bisnis yang kelihatannya legal atau formal. Lebih jauh lagi, hal ini dapat menjadi pintu gerbang bagi kejahatan transnasional lainnya seperti terorisme, pembalakan liar, penyelundupan obat terlarang dan perdagangan manusia.
12 Jurus Perangi Suap dalam Transaksi Bisnis Internasional
38 Warta BPKMEI 2011
PANTAU
36 - 39 pantau.indd 38 6/24/2011 4:12:28 PM
nikasi yang lancar antara institusi pemerintah dan perusahaan, dan memastikan bahwa kedua pihak me-mahami dan mengadopsi tujuan yang sama.
Korupsi tidak hanya diakibatkan oleh para individu yang terlibat, teta-pi oleh sistem yang memberikan safe haven bagi para koruptor. Semua pi-hak punya kewajiban untuk memper-baiki sistem tersebut, meruntuhkan tembok-temboknya dan membangun yang baru dan transparan, sehingga para koruptor tidak dapat lagi ber-sembunyi dibelakangnya.
Presiden mengaku bahwa bebe-rapa waktu sebelumnya, bertemu dengan pimpinan dari KPK. Dalam pertemuan itu menyimpulkan satu hal bahwa perlu ada penekanan akan pentingnya kerja sama dalam mem-erangi korupsi. Salah satu prioritas-nya adalah untuk memperkuat kerja sama antarinstitusi pemerintah, seb-agai usaha bersama unutk menguran-gi dan mencegah potensi penyalahgu-naan anggaran negara.
Meskipun sistem dan struktur di tingkat bawah telah dibersihkan, jika pada tingkat atas korupsi tidak dihukum, semua upaya akan menjadi sia-sia. Menjaga kebersihan di tingkat atas adalah peraturan yang tidak dapat dilanggar dalam upaya me-merangi korupsi.
“Pemberantasan korupsi bu-kanlah zero sum game. Sulit untuk membersihkan sistem dari korupsi secara langsung. Kita tidak akan dapat memenjarakan semua korup-tor.”
Namun, jika masyarakat dapat be-lajar dari contoh yang baik, mereka juga dapat belajar dari yang buruk. Dan yang paling penting ialah meng-hukum para koruptor besar untuk memberikan contoh bagi koruptor kecil yang mencoba untuk menjadi yang besar.
Selain itu, upaya untuk memera-ngi korupsi harus dilakukan terus-menerus. Tidak bisa satu kali melaku-kan kampanye antikorupsi secara intens, lalu mengurangi upaya yang sama dan berharap untuk mendapat-
kan hasil yang sama. “Seperti halnya memelihara
rum put yang sehat, kita harus rajin merawatnya, memberinya pupuk, dan menyiraminya agar tidak diam-bil alih oleh rumput liar. Rumput liar dapat muncul sedikit demi sedikit, dan kemudian berkembang biak se-cara cepat sampai pada akhirnya rumput yang sehat tersebut hilang,” papar Presiden.
Di sisi lain, upaya yang berk e-sinambungan tidak bisa menghasil-kan seketika. Presiden mencontoh-kan daerah otonomi khusus China,
yaitu Hong Kong. Di sana, kampanye antikorupsi membutuhkan setida-knya 15 tahun untuk dapat meli-hat perubahan yang nyata. Saat ini, Hong Kong adalah salah satu tempat de ngan kondisi ekonomi yang pal-ing bersih di dunia. Ini menunjuk-kan bahwa kegigihan dan komitmen dapat membuahkan perubahan.
Apa yang terjadi di Hong Kong juga menunjukkan bahwa korupsi meng ancam semua pihak. Korupsi bersifat global dan tidak menghorma-ti batasan nasional. Oleh karena itu, dalam memerangi korupsi, tidak bisa hanya melihat kelemahan di dalam, tetapi juga kelemahan di luar sistem.
Kampanye antikorupsi yang suk-
ses memerlukan kerja sama interna-sional dalam melacak pencucian uang dan tabungan di luar negeri. Kerja sama juga penting dalam investigasi dan penuntutan lintas batas. Mem-pelajari praktik-praktik terbaik di setiap negara juga akan membantu. Harus didorong lebih banyak kam-panye antikorupsi secara bilateral dan multilate ral. Para koruptor harus tahu bahwa mereka tidak dapat ber-sembunyi.
Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas menekankan pentingnya pemberantasan korupsi di sektor
swasta dalam menciptakan iklim bis-nis yang beretika dan bebas dari ko-rupsi. Selain itu, kepastian hukum un-tuk menentang tindak korupsi, baik itu nasional maupun internasional, juga perlu ditinjau ulang. Sehingga lingkup kerja sama internasional dapat ditingkatkan.
“Dengan adanya gambaran terse-but, diharapkan setelah konferensi ini, Indonesia dapat melakukan lang-kah-langkah sistematis untuk mem-perbaiki infrastruktur hukum sebagai bagian dari agenda pokok pemberan-tasan korupsi nasional. Khususnya yang menyangkut korupsi di sektor swasta serta dalam transaksi bisnis internasional,” ucap Busyro. and
Ketua KPK Busyro Muqoddas tengah memberikan sambutannya pada konferensi internasional korupsi di Bali belum lama ini.
istim
ewa
39Warta BPK MEI 2011
36 - 39 pantau.indd 39 6/24/2011 4:12:28 PM