ASPEK MEDIKOLEGAL PENANGANAN PASIEN HIV/AIDS

Catherine

Wahyuningsih adrian

A. Emier hidayat

•Menurut data komisi penanggulangan AIDS Indonesia hingga 31 Desember 2006, ada 8194 kasus HIV/AIDS di seluruh Indonesia. Seperti fenomena Gunung Es. •Data terbaru yang diperoleh dari laporan Ditjen PP dan PL Kemerdekaan RI, jumlah kumulatif kasus AIDS di Indonesia menurut jenis kelamin sampai dengan akhir Juni 2011 sebanyak 26.483 kasus, paling banyak ditemukan dan pada jenis kelamin laki-laki (19.139 kasus) dan pada kelompok umur 20-49 tahun (23.225 kasus).

DEFENISI

Dulu definisi AIDS berubah tiap tahunnya, sampai akhirnya AIDS pertama kali didefinisikan oleh CDC sebagai penyakit yang ditandai oleh kelainan pada mediasi sel imun. Selanjutnya diketahuinya penyebab penyakit ini yaitu HIV (Human Immunodeficiency Virus)

Virus ini menular melalui kontak seksual, kontak dengan darah, produk darah atau cairan

tubuh lainnya (seperti pada pengguna obat-obatan terlarang yang saling bertukar jarum suntik yang sudah terkontaminasi),

intrapartum atau secara perinatal dari ibu kepada bayi, atau via susu ibu.

Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Pengidap HIV/AIDS

Permasalahan pokok yang menyangkut hukum berkaitan dengan maraknya kasus HIV/ AIDS adalah bagaimana menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan  kepentingan individu pengidap HIV dan penderita AIDS. Terdapat dua hak asasi fundamental yang berkaitan dengan epidemi HIV/ AIDS yaitu :

1. Hak terhadap kesehatan 2. hak untuk bebas dari diskriminasi.

Hak Atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 5 UU Kesehatan“ Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan”.

 Hak Atas Informasi

Pasal 7 UU Kesehatan no.36/2009 Pasal 8 UU Kesehatan no.36/2009

Hak atas kerahasiaan

UU Kesehatan No.36/2009 pasal 57 Selain itu UUPK No. 29/2004 Pasal 48 Paragraph 4

tentang rekam medis (9)

Kewajiban menyimpan rahasia medis juga terdapat pada

Declaration of Geneve International code of medical ethics Declaration of Lisbon

Kode Etik Kedokteran (KODEKI) tahun 2002 pasal 12

Peraturan pemerintah no.26 tahun 1966 Peraturan pemerintah no.10 tahun 1966

 Hak atas persetujuan tindakan medis

UU Kesehatan no.36 2009 pasal 56 (8)

a. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap

b. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:

Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas.

Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri Gangguan mental berat

Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan diwajibkan menjaga kerahasiaan penderita . Khusus untuk kasus HIV/AIDS diatur tentang pelaporan HIV/AIDS dalam(11)

Instruksi Menteri Kesehatan RI No 72 / Menkes / Instll / 1988

Surat Keputusan Menko Kesra No 9 Tahun 1994 

1). Pasal 322 Kitab UU Hukum Pidana ( KUHP )11)

2). Pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata

3). Sanksi Administratif dari MenKes ( berdasar PP no 10 tahun1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran ) Kejadian ini dapat dihindarkan karena adanya hak undur diri dimana tenaga kesehatan mendapat perlindungan hukum berdasarkan Menurut Pasal 170 KUHP

4). Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dan kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

5). Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut, maka pengadilan negeri memutuskan apakah alasan yang dikemukakan oleh saksi atau saksi ahli untuk tidak berbicara itu, layak dan dapat ditenima atau tidak. Penegakan hak undur diri dapat dianggap sebagai pengakuan para ahli hukum, bahwa kedudukan jabatan itu harus dijamin sebaik-baiknya. Hal tersebut membebaskan seorang dokter untuk menjadi saksi ahli dan kewajibannya untuk membuka rahasia jabatan, namun pembebasan itu tidak selalu datang dengan sendirinya. Pasal 57 (2) UU Kesehatan mengatur tentang hilangnya hak pribadidalam rahasia medis dalam kondisi: perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat dan kepentingan orang tersebut. Ketentuan mengenai informed consent pun merupakan payung hukum bagi tenaga kesehatan karena sesuai dengan tujuan informed consent memberi perlindungan hukum kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko (Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008Pasal 3 ) sehingga terhindar dari resiko tuntutan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351 (trespass, battery, bodily assault ).

TERIMAH KASIH