TUGAS AHDP

ANCAMAN PEMUTUSAN KONTRAK KERJA

CV. REZEKI DINDA dan CV. JAYA AGUNG SAKTI

Disusun Oleh :

Kelompok 5 :

Ketua :

I Putu Wawan S. (105060100111023)

Anggota :

Sukarno Yudha (105060100111024)

Budi Utomo (105060100111030)

Tyas Wahyu P. (105060100111034)

Erwin Widya A. (105060100111032)

JURUSAN SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan

inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah CV RD Dan JAS Terancam

Pemutusan Kontrak Proyek.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini penyusun banyak mendapat bimbingan, asuhan,

dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima

kasih yang tak terhingga kepada,

1. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua dan saudara-saudara penulis yang telah

memberikan dukungan, semangat, dan bantuan baik moral, material, ataupun

spiritual.

2. Ir. Widodo Suyadi, M.Eng dan Agoes Susanto,SH selaku pembimbing yang telah

banyak memberi pengarahan dan saran.

3. Teman dan sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam

penelitian ini.

4. Serta pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh

karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Harapan penulis, karya tulis ini memberikan manfaat untuk solusi alternatif menghadapi

masalah CV RD Dan JAS Terancam Pemutusan Kontrak Proyek.

Malang, 05 Desember 2012

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan jaringan jalan di suatu daerah akan memberikan berbagai manfaat bagi

daerah tersebut. Pembangunan jalan memberi manfaat untuk meningkatkan potensi ekonomi

suatu daerah, serta dapat pula menjadi awal penambahan lapangan kerja baru. Tidak hanya

itu, apabila suatu desa dibangun jalan sebagai akses keluar masuk ke kota yang lebih maju,

masyarakatnya akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Pendidikan yang diperoleh

masyarakat juga akan semakin baik pula1.

Dapat kita simpulkan bahwa pembangunan jalan memberikan manfaat yang sangat

besar bagi suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunannya memiliki peraturan-peraturan

khusus. Pengawasan sangat penting untuk dilakukan mengingat resikonya yang berpengaruh

besar bagi masyarakat. Apabila terjadi sedikit saja masalah harus segera diselesaikan agar

tidak membawa dampak negatif di kehidupan mendatang.

Pekerjaan jalan yang kompleks melibatkan berbagai macam pihak misalnya saja

kontraktor, pengawas lapangan, konsultan perencana, tenaga ahli, pekerja bangunan dan lain

sebagainya. Segala bentuk peraturan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya

diatur dalam sebuah kontrak kerja. Sangatlah penting bagi pekerja untuk memiliki

kontrak kerja. Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan

dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja.

Dalam kontrak kerja biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan

perusahaan yang sesuai dengan Undang- undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Di dalamnya juga memuat mengenai prosedur kerja dan kode disiplin yang ditetapkan

perusahaan.

Seringkali timbul masalah pada saat pengerjaan proyek. Timbulnya masalah dapat

menyebabkan pemutusan kontrak kerja. Hal ini dialami pula oleh  CV Rezeki Dinda (RD) dan

CV. Jaya Agung Sakti (JAS) yang terancam pemutusan kontrak kerja. Terancamnya

pemutusan kontrak kerja ini dilatarbelakangi belum terselesaikannya proyek yang dikerjakan

kedua CV yaitu pembangunan jalan Kabupaten Muaraenim yang disorot dewan beberapa

waktu lalu yakni pembangunan jalan Desa Ujanmas Lama Kecamatan Ujanmas dan proyek

pembangunan jalan Desa Lubuk Bata – Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujanmas.

Berdasarkan informasi yang didapat, untuk proyek pembangunan jalan Desa Ujanmas Lama

1 Catatan kuliah Ir. Gagoek Soenar Prawito pada tanggal 9 November 2012

masa kontraknya akan berakhir per 4 November 2011 ini dan proyek jalan Desa Lubuk Bata-

Desa Pinang Belarik akan berakhir masa kontraknya per  14 November 2011. Namun

kebanyakan proyek yang ada baru terselesaikan sekitar 74%.Tidak hanya pemutusan kontrak

kerja saja, kedua CV ini juga bisa terancam denda yang nilainya tidak sedikit.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah :

1. Untuk mengemukakan permasalahan yang dialami oleh CV Rezeki Dinda (RD) dan

CV. Jaya Agung Sakti (JAS) yang terancam pemutusan kontrak kerja.

2. Menganalisa permsalahan tersebut dikaitkan dengan peraturan-peraturan hukum yang

mengatur.

3. Penyusun ingin mengemukakan solusi sebagai upaya mengatasi masalah yang terjadi.

BAB II

TEORI DAN PERMASALAHAN

2.1 Kajian Teori

Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan

atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Atau menurut F.X Djumialdji (2006:3), kontrak kerja

adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan antara dua orang atau

lebih dengan maksuduntuk menimbulkan kewajiban-kewajiban antara satu pihak dengan yang

lainnya.

Kasus yang dibahas pada makalah ini sangat erat kaitannya dengan jasa konstruksi.

Masalah jasa konstruksi di Indonesia diatur dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi, dimana jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi

pengawasan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 angka 1). Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah

keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta

pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata

lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya. untuk mewujudkan suatu bangunan atau

bentuk fisik lain (Pasal 1 angka 2).

Di dalam undang-undang tersebut pula, diatur mengenai kontrak kerja konstruksi

sebagai landasan adanya hubungan antar subyek hukum pelaku jasa konstruksi atau

pengadaan barang/jasa. Letak keterhubungan tersebut ada pada konsep perjanjian antar

subyek hukum dalam proyek jasa konstruksi, pelaksanaan, dan pengawasan. Kontrak kerja

konstruksi diartikan sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara

pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 angka

5).

Di dalam kontrak kerja konstruksi terdapat beberapa substansi kontrak menurut Pasal

22 ayat (2), UU No. 18 Tahun 1999, yakni:

a. para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;

b. rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang

lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;

c. masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka

waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab

penyedia jasa;

d. tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan

kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;

e. hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh

hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan

yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi

dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi;

f. cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa

dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;

g. cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal

salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;

h. penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara

penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;

i. pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang

pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat

dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sering timbul permasalah sengketa maupun

kegagalan bangunan. Sengketa konstruksi dapat timbul antara lain karena klaim yang tidak

dilayani misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan,

perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidak mampuan baik teknis maupun manajerial dari

para pihak. Selain itu sengketa konstruksi dapat pula terjadi apabila pengguna jasa ternyata

tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik dan mungkin tidak memiliki

dukungan dana yang cukup. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa sengketa konstruksi

timbul karena salah satu pihak telah melakukan tindakan cidera (wanprestasi atau default).

Sengketa jasa konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bagian : (1) sengketa precontractual yaitu

sengketa yang terjadi sebelum adanya kesepakatan kontraktual, dan dalam tahap proses tawar

menawar; (2) sengketa contractual yaitu sengketa yang terjadi pada saat berlangsungnya

pekerjaan pelaksanaan konstruksi; dan (3) sengketa pascacontractual yaitu sengketa yang

terjadi setelah bangunan beroperasi atau dimanfaatkan selama 10 (sepuluh) tahun. Sengketa

contractual terjadi pada saat pekerjaan pelaksanaan sedang berlangsung. Artinya tahapan

kontraktual sudah selesai, disepakati, ditandatangani, dan dilaksanakan di lapangan. Sengketa

terjadi manakala apa yang tertera dalam kontrak tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan di

lapangan. Dalam istilah umum sering orang mengatakan bahwa pelaksanaan proyek di

lapangan tidak sesuai dengan bestek, baik bertek tertulis (kontrak kerja) dan atau bestek

gambar (lampiran-lampiran kontrak), ditambah perintah-perintah direksi/pengawas proyek

(manakala bestek tertulis dan bestek gambar masih ada yang belum lengkap).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 mengatur mengenai sanksi pidana bagi

pelaku jasa konstruksi, khususnya Pasal 41 dan Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3). Tujuan undang-

undang ini adalah untuk melindungi masyarakat yang menderita sebagai akibat

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa. Pada pinsipnya barang siapa yang

merencanakan, melaksanakan maupun mengawasi pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi

persyaratan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi (pada saat

berlangsungnya pekerjaan konstruksi) atau kegagalan bangunan (setelah bangunan

beroperasi), maka akan dikenai sanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau

dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak. Selain sanksi pidana,

para profesional (tenaga ahli) teknik juga akan dikenai sanksi administrasi sebagaimana yang

diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2000 Pasal 31, 32, dan 33 juncto PP

Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (4). Sanksi pidana dirasakan perlu mengingat bahwa

sanksi lain seperti sanksi administrasi bagi pelanggaran norma-norma hukum Tata Negara dan

Tata Usaha Negara, dan sanksi perdata bagi pelanggaran norma-norma hukum perdata belum

mencukupi untuk mencapai Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi tujuan hukum,

yaitu rasa keadilan.

(Sumber : media internet terlampir)

2.2 Judul

CV RD Dan JAS Terancam Pemutusan Kontrak Proyek

2.3 Sumber

Rabu, 02 November 2011.

http://beritanda.com/nusantara/kolom-nusantara/sumatera-selatan/3298-cv-rd-dan-jas-

terancam-pemutusan-kontrak-proyek-.html [diakses tanggal 9 September 2012]

2.4 Kondisi / Permasalahan

CV RD Dan JAS Terancam akan dikenakan denda dan pemutusan Kontrak Proyek karena

keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan jalan.

2.5 Kasus yang terjadi

1. Kontraktor mengalami keterlambatan dalam proses pembangunan jalan;

2. Masa kontrak pembangunan jalan segera habis;

3. Pengguna Jasa mengharapkan kontraktor tetap menjaga kualitas material aspal yang

digunakan.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Analisa Kasus

Pada kasus CV.Rezeki Dinda dan Jaya Agung Sakti ini data-data dari proyek maupun

profil dari kedua CV tidak dipublikasikan secara rinci sehingga, analisa yang penulis lakukan

didasarkan pada pemikiran-pemikiran terhadap berita (terlampir). Kurangnya transparansi

data yang ada, semakin memperkuat pertanyaan mengenai kredibilitas kedua CV.

Dua proyek pembangunan jalan Kabupaten Muaraenim yang disorot Dewan beberapa

waktu lalu yakni pembangunan jalan Desa Ujanmas Lama Kecamatan Ujanmas yang diker-

jakan oleh CV Rezeki Dinda (RD) yang menggunakan dana APBD Kabupaten Muaraenim

Tahun Anggaran  2011 senilai Rp.1,027 milyar dan proyek pembangunan jalan Desa Lubuk

Bata – Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujanmas yang dikerjakan oleh CV. Jaya Agung Sakti

(JAS) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 1.250.966.000,-, terancam akan dikenakan

denda dan pemutusan kontrak. Pemerintah Kabupaten mengadakan pembangunan jalan di-

dasarkan pada UU No. 38 Tahun 2004 pasal 16 tentang wewenang Pemerintah Kabupaten/

Kota yaitu Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penye-

lenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Dalam pembangunan jalan, pemerintah kabupaten

menggunakan dana APBD sesuai pernyataan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 2 ayat 1

tentang ruang lingkup yaitu Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaan-

nya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.

Berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 1 ayat (12) yaitu Penyedia Barang/Jasa

adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Kon-

struksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Dalam hal ini sebagai penyelenggara jasa konstruksi

adalah CV Rezeki Dinda (RD) dan CV. Jaya Agung Sakti (JAS) yang merupakan Badan Us-

aha yang bergerak dalam bidang konstruksi.

Proyek jalan Kabupaten Muaraenim merupakan kegiatan Swakelola yaitu Pengadaan

Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/

L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok

masyarakat. Berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 7 ayat (2), Organisasi Pengadaan

Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:

a. PA/KPA

b. PPK

c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan

oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Panitia/Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas

memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Sebagaimana disebutkan dalam PP 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa kon-

struksi Bab III pasal 23 ayat 1 bagian (b) tentang kontrak kerja konstruksi :

Rumusan pekerjaan yang meliputi :

1) pokok-pokok pekerjaan yang diperjanjikan;

2) volume atau besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan;

3) nilai pekerjaan dan ketentuan mengenai penyesuaian nilai pekerjaan akibat fluktuasi

harga untuk kontrak kerja konstruksi bertahun jamak;

4) tata cara penilaian hasil pekerjaan dan pembayaran; dan

5) jangka waktu pelaksanaan

Hal tersebut merupakan rumusan- rumusan kontrak yang harus disepakati oleh kedua

belah pihak yaitu penyedia jasa konstruksi dengan pemakai jasa konstruksi, dalam hal ini

adalah CV Rezeki Dinda (RD) dan CV. Jaya Agung Sakti (JAS) dengan Kabupaten

Muaraenim.

Informasi yang didapat, untuk proyek pembangunan jalan Desa Ujanmas Lama masa

kontraknya akan berakhir per 4 November 2011 ini dan proyek jalan Desa Lubuk Bata- Desa

Pinang Belarik akan berakhir masa kontraknya per  14 November 2011. Pada September 2011

kedua CV ini belum menyelesaikan proyek masing-masing. Pembangunan baru selesai sekitar

74%. Hal ini mengakibatkan kedua CV kemungkinan besar melanggar PP 29 tahun 2000

mengenai jangka waktu pelaksanaan.

Dalam PP 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi pasal 27 ayat 2 dan

ayat 3 tentang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dijelaskan :

(2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil

tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat

biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.

(3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan

penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.

Berkaitan dengan isi PP tersebut, CV Rezeki Dinda (RD) dan CV. Jaya Agung Sakti

(JAS) telah melakukan perjanjian kontrak yang berisi anggaran biaya, kualitas dan mutu

konstruksi yang dibangun, waktu yang dibutuhkan dalam proses pembangunan Jalan Desa.

Saat ini sejumlah proyek jalan dan jembatan yang belum menyelesaikan pembangunan fisik

telah dipercepat penyelesaiannya. Apabila kedua CV tidak bisa menyelesaikan kontraknya

yang berakhir pada waktu yang ditentukan, maka CV tersebut juga melanggar ketentuan pada

pasal 27 ayat (2) di mana hasil penyerahan akhir tidak diserahkan tepat waktu.

Dalam PP 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi Bab III pasal 23 ayat 1

bagian (i) tentang kontrak kerja konstruksi, dijelaskan :

Ketentuan pemutusan kontrak kerja konstruksi memuat :

1) bentuk pemutusan yang meliputi pemutusan yang disepakati para pihak atau pemutu-

san secara sepihak; dan

2) hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa sebagai konsekuensi dari pemutu-

san kontrak kerja konstruksi

Peraturan ini bisa diberlakukan pada CV Rezeki Dinda (RD) dan CV. Jaya Agung Sakti

(JAS) belum mampu menyelesaikan sesuai target yang telah direncanakan. Apabila sampai

akhir waktu yang telah ditentukan pembangunan tersebut belum selesai, sesuai PP No. 29

tahun 2000 di atas kedua CV akan dikenai sanksi berupa pemutusan kontrak kerja.

Selanjutnya, apabila ditinjau berdasarkan peraturan UU 18 tahun 1999 tentang jasa

konstruksi pasal 22 ayat 2 bagian (i) tentang kontrak kerja konstruksi:

Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan

kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah

satu pihak. Maka pemutusan kontrak bisa saja dilakukan oleh pihak pemakai jasa jika

penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan proses konstruksi sesuai batas waktu yang telah

disepakati. Berdasar pasal ini maka, sangat dimungkinkan kedua CV juga melanggar aturan

lain selain PP No.29 tahun 2000 yaitu UU No.18 1999. Dari penjelasan ini nampak bahwa

dari beberapa peraturan memuat hal yang hamper sama bahwa apabila tidak dipenuhinya

kewajiban oleh penyedia jasa, mengakibatkan terancamnya pemutusan kontrak.

Sesuai dengan UU 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi pasal Bab X tentang sanksi :

Pasal 41, dijelaskan :

Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana

atas pelanggaran Undang undang ini.

Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada

penyedia jasa berupa:

a) peringatan tertulis;

b) penghentian sementara pekerjaan konstruksi;

c) pembatasan kegiatan usaha danlatau profesi;

d) pembekuan izin usaha dan/atau profesi;

e) pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada

pengguna jasa berupa:

a) peringatan tertulis;

b) penghentian sementara pekerjaan konstruksi;

c) pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;

d) larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;

e) pembekuan izin Pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

f) pencabutan izin Pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18 tahun 1999 tersebut, sanksi administratif

sebagaimana disebutkan di atas. Tidak hanya didasarkan pada peraturan yang dibuat oleh

Negara, berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati oleh kedua pihak ada perjanjian

bahwa apabila sudah habis batas masa kontrak, kontraktor akan dikenakan denda 1 mil per

hari dan dikalikan nilai kontrak yang ada. Bagi pekerjaan fisik di bawah 50 persen, diberikan

waktu hingga habis masa kontrak. Setelah itu kontraktor akan dikenakan denda tersebut,

sebelum akhirnya diputus kontrak dan sita jaminan. Ini adalah sanksi-sanksi lainnya.

Berdasarkan sisi yang lain, Sesuai dengan PP 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa

konstruksi pasal 30 ayat 1 bagian (a) tentang Standar Keteknikan, Ketenaga Kerjaan, dan Tata

Lingkungan :

1) Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyeleng-

gara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang :

a) keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu

hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai

dengan standar atau norma yang berlaku.

Walaupun sudah mendekati batas akhir waktu pengerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) Pembangunan Jalan Desa Lubuk Bata- Desa Pinang Belarik meminta agar bahan

material yang digunakan berkualitas bagus.

Bahan-bahan material konstruksi harus memiliki standar kualitas yang disepakati, tidak

mengurangi kualitas maupun kuantitas yang mengakibatkan kerusakan dan kegagalan dalam

proses konstruksi. Anggota Komisi II DPRD Muaraenim, Muktilah Mukhtar juga

mengingatkan kontraktor dan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muaraenim

agar tetap memperhatikan kualitas fisik bangunan selain mengejar waktu pelaksanaan.

3.2 Analisa Solusi

Permasalahan pemutusan kontrak kerja CV Rezeki Dinda dan Jaya Agung Sakti oleh

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muaraenim merupakan sengketa contractual

terjadi pada saat pekerjaan pelaksanaan sedang berlangsung. Artinya tahapan kontraktual

sudah selesai, disepakati, ditandatangani, dan dilaksanakan di lapangan. Sengketa terjadi

manakala apa yang tertera dalam kontrak tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan di

lapangan. Dalam kasus ini pengerjaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang telah

disepakati di kontrak yaitu keterlambatan waktu pengerjaan. Hal ini tentu merugikan banyak

pihak sehingga harus segera diatasi.

Masalah tersebut dapat diatasi dengan mengacu pada PP Nomor 29 Tahun 2000

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi. Dalam proses penandatanganan kontrak antara pihak kontraktor dan Bina Marga

serta Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) sudah ada perjanjian yang mengikat tentang

pembayaran denda dan pemutusan kontrak jika dalam pengerjaan proyek terlambat dari

batas waktu yang sudah disepakati bersama, maka pihak kontraktor haruslah mematuhi

perjanjian yang sudah disepakati. Tidak terlepas pula pengawasan dari pihak Pengawas

Proyek.

Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Bab

VI tentang PENYELESAIAN SENGKETA, dimana :

Pasal 49

(1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan dapat

dilakukan dengan cara :

a. melalui pihak ketiga yaitu :

1) mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa);

2) konsiliasi; atau

b. arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc.

(2) Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a dapat dibantu penilai ahli untuk memberikan pertimbangan profe-

sional aspek tertentu sesuai kebutuhan.

Selain itu, masyarakan juga memiliki peran dalam kegiatan penyelenggaraan ini. Hal

tersebut tercantum dalam UU No. 38 tahun 2004 pasal 62 tentang peran masyarakat yaitu

memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pem-

bangunan, dan pengawasan jalan. Dengan begitu pelaksanaan proses pembangunan jalan akan

lebih lancar karena masyarakat sebagai pengguna jalan mempunyai penilaian juga tentang

kualitas konstruksi yang akan memudahkan mereka dalam kegiatan sehari-hari.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

CV. Rezeki Dinda (RD) dan CV. Jaya Agung Sakti (JAS) mengalami keterlambatan

pelaksanaan konstruksi jalan. Kontrak yang disepakati dengan pemakai jasa akan berakhir

pada 4 November 2011 untuk Desa Ujanmas dan proyek jalan Desa Lubuk Bata- Desa Pinang

Belarik akan berakhir masa kontraknya per  14 November 2011. Pekerjaan konstruksi yang

dikerjakan baru selesai sekitar 74%. Pemutusan kontrak terhadap CV. Rezeki Dinda (RD)

dan CV. Jaya Agung Sakti (JAS) harus sesuai undang – undang dan peraturan pemerintah

tentang jasa konstruksi. Hal ini tercantum dalam UU 18 tahun 1999 dan PP 29 tahun 2000

yang berisi tentang kontrak kerja yang berlaku. Selain itu, sanksi yang diberikan dapat di-

dasarkan pada perjanjian kontrak yang telah disepakati.

Pemutusan kontrak kerja dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan

sesuai UU 18 tahun 1999 dan PP 29 tahun 2000 yang berisi tentang penyelesaian sengketa.

Kajian ini merupakan kajian awal karena data-data yang ada di media tidak lengkap.

4.2 Saran

Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan perjanjian antara pemakai jasa dan penye-

dia jasa, baik anggaran, kualitas dan kuantitas bahan material, dan waktu pelaksanaan, karena

kepercayaan pemakai jasa sangat bergantung dari hal – hal tersebut. Ditinjau dari pemakai

jasa, sebaiknya pemakai jasa konstruksi memilih penyedia jasa yang tepat, mempunyai kuali-

tas yang bisa diandalkan. Permasalahan ini harusnya bisa bisa menjadi pelajaran bagi jasa

konstruksi lainnya. Apabila terjadi permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengerjaan

konstruksi harus segera didiskusikan dengan pengguna jasa konstruksi sehingga bila men-

galami keterlambatan atau lainnya hal tersebut sudah disepakati dan bisa dipertanggung

jawabkan.

Analisis permasalahan ini mungkin masih terdapat kekurangan. Data-data mengenai

CV RD dan CV JAS baik mengenai profil CV maupun tenaga ahli tidak terdapat dalam media

massa (internet maupun cetak) sehingga analisis yang ada didasarkan dari berita saja. Penulis

belum menempuh beberapa mata kuliah yang mendukung analisa seperti Prasarana

Transportasi, Manajemen Proyek, dan Studio Perancangan Transportasi. Saran dari berbagai

pihak akan sangat membantu penyempurnaan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Konstruksi

Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abdillah, Junaedi.2001. CV RD Dan JAS Terancam Pemutusan Kontrak Proyek. [online].

Tersedia : http://beritanda.com/nusantara/sumatera/sumatera-selatan/3298-cv-rd-dan-

jas-terancam-pemutusan-kontrak-proyek-.html

http://www.gajimu.com/main/tips-karir/kontrak-kerja/apa-yang-dimaksud-dengan-kontrak-

kerja

LEMBAR KOMENTAR

Nama Komentator : .........................................................................

NIM : .........................................................................

ANCAMAN PEMUTUSAN KONTRAK KERJA

CV. REZEKI DINDA dan CV. JAYA AGUNG SAKTI

Oleh : Kelompok 5

Komentar

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________