aristoteles

5/17/2018 ARISTOTELES - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/aristoteles-55b079c97e1db 1/8

ARISTOTELES

Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

HUGO KRABBE

Bahwa Negara seharusnya Negara Hukum (rechtsstaat) dan setiap tindakan Negara

harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum.

F.R. Bothlingk

De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht”

(negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan

hukum).

Wirjono Prodjodikoro

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari

pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam negara

saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus

memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;

2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk padaperaturan-peraturan hukum yang berlaku.

Di Eropa dikenal dua tipe pokok Negara Hukum, yaitu:

1. Type Anglo Saxon (Inggris, Amerika), berintikan Rule of Law

2. Type Eropa Kontinental (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia), yang berdasarkan

pada kedaulatan Hukum (Rechtsouvereiniteit); jadi berintikan Rechstaat (Negara

Hukum)

Pengertian Negara Hukum di Indonesia

Prof. R. Djokosutomo, SH

Negara Hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum.

Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti

rechtstaat (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek

hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan

melanggar hukum.

Prof. Dr. Ismail Suny, SH., M. CL dalam brosur beliau “Mekanisme Demokrasi

Pancasila” mengatakan, bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur -unsur:

1. Menjunjung tinggi hukum2. Adanya pembagian kekuasaan

3. Adanya perlinduungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi

prosedural untuk mempertahankannya

4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi

ARISTOTELES



Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

HUGO KRABBEBahwa Negara seharusnya Negara Hukum (rechtsstaat) dan setiap tindakan Negara harus

didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum.

F.R. Bothlingk

De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara,dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).

Wirjono Prodjodikoro

Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintahdalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam negara saling berhubungan

masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-

peraturan hukum yang berlaku;2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-

peraturan hukum yang berlaku.

Prof. R. Djokosutomo, SH

Negara Hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yangberdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti rechtstaat (badan hukum

republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapatdituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Prof. Dr. Ismail Suny, SH., M. CL dalam brosur beliau “Mekanisme Demokrasi Pancasila”

mengatakan, bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur:1. Menjunjung tinggi hukum

2. Adanya pembagian kekuasaan

3. Adanya perlinduungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk

mempertahankannya4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi

Urutan Peraturan Perundangan diUrutan Peraturan Perundangan diIndonesia:Indonesia:

Undang-Undang DasarUndang-Undang Dasar

Ketetapan MPRKetetapan MPR

Undang-undang, Peraturan PenggantiUndang-undang, Peraturan PenggantiUndang-undang

(Perpu)Undang-undang (Perpu)

Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah

Keputusan PresidenKeputusan Presiden

Peraturan-peraturan PelaksanaPeraturan-peraturan Pelaksana

……………………. Dan seterusnya. Dan seterusnya



Kedudukan UUD Dalam TataKedudukan UUD Dalam TataHukum NegaraHukum Negara

Sebuah negara memerlukan suatuSebuah negara memerlukan suatuaturan yang baku untukaturan

yang baku untukmelaksanakan kehendak, mencapaimelaksanakan kehendak, mencapaitujuan,memiliki kewenangan,tujuan, memiliki kewenangan,mengatur sesamanya baik internalmengatur

sesamanya baik internalmaupun eksternal, serta mengaturmaupun eksternal, serta mengaturtata

hubungan timbal balik antaratata hubungan timbal balik antaradirinya dengan anggotanyadandirinya dengan anggotanya danantar sesama anggotanya.antar sesama anggotanya.

Aturan baku tersebut berupa suatuAturan baku tersebut berupa suatukonstitusi tertulis yang

disebutkonstitusi tertulis yang disebutdengan UUD yang memuat tentangdengan UUD yang

memuat tentangaturan dasar / pokok mengenai suatuaturan dasar / pokok mengenai suatunegara,

tetapi di dalamnya belumnegara, tetapi di dalamnya belummengandung sanksi secarapaksamengandung sanksi secara paksa(pidana) bagi yang melanggarnya.(pidana) bagi yang

melanggarnya. Jadi diperlukan aturan yang lebih Jadi diperlukan aturan yang lebihrinci untuk pengaturan hal tersebut.rinci untuk pengaturan hal tersebut.

Undang-undang Dasar bukanUndang-undang Dasar bukanmerupakan suatu hukum

biasamerupakan suatu hukum biasamelainkan hukum dasar tertulis,melainkan hukum dasar

tertulis,yang merupakan hukum yangyang merupakan hukum yangmenjadi sumber hukum

bagimenjadi sumber hukum bagiperaturan yang lebih rendah.peraturan yang lebih rendah.

Urutan Peraturan Perundangan diUrutan Peraturan Perundangan diIndonesia:Indonesia:









Kedudukan UUD Dalam TataKedudukan UUD Dalam TataHukum NegaraHukum Negara



Sebuah negara memerlukan suatuSebuah negara memerlukan suatuaturan yang baku untukaturan

yang baku untukmelaksanakan kehendak, mencapaimelaksanakan kehendak, mencapaitujuan,memiliki kewenangan,tujuan, memiliki kewenangan,mengatur sesamanya baik internalmengatur


hubungan timbal balik antaratata hubungan timbal balik antaradirinya dengan anggotanya

dandirinya dengan anggotanya danantar sesama anggotanya.antar sesama anggotanya.

Aturan baku tersebut berupa suatuAturan baku tersebut berupa suatukonstitusi tertulis yang

disebutkonstitusi tertulis yang disebutdengan UUD yang memuat tentangdengan UUD yang

memuat tentangaturan dasar / pokok mengenai suatuaturan dasar / pokok mengenai suatunegara,tetapi di dalamnya belumnegara, tetapi di dalamnya belummengandung sanksi secara

paksamengandung sanksi secara paksa(pidana) bagi yang melanggarnya.(pidana) bagi yang

melanggarnya. Jadi diperlukan aturan yang lebih Jadi diperlukan aturan yang lebihrinci untuk

pengaturan hal tersebut.rinci untuk pengaturan hal tersebut.

Undang-undang Dasar bukanUndang-undang Dasar bukanmerupakan suatu hukumbiasamerupakan suatu hukum biasamelainkan hukum dasar tertulis,melainkan hukum dasar

tertulis,yang merupakan hukum yangyang merupakan hukum yangmenjadi sumber hukum

bagimenjadi sumber hukum bagiperaturan yang lebih rendah.peraturan yang lebih rendah.

PEMBAGIANHUKUMHUKUM

Hukumdapat dilihat dari:dapat dilihat dari:1.1.

Sumber HukumSumber Hukumb.b.

Undang-undangUndang-undangc.c.

Hk.AdatHk.Adat

d.d.Traktat Traktat

e.e.

Jurisprudensi Jurisprudensif.f.

Hk. AgamaHk. Agama

2.2.Menurut FormatnyaMenurut Formatnya

a.a.

Tertulisb.

Tidak tertulis



3.Tempat Berlakunya Tempat Berlakunya

a.a.Hukum NasionalHukum Nasional

b.b.

Hukum InternasionalHukum Internasional

c.c.Hukum AsingHukum Asing

d.d.

Hukum GerejaHukum Gereja

4.Menurut SifatnyaMenurut Sifatnya

a.a.Hukum yang MemaksaHukum yang Memaksa

b.b.

Hukum yang MengaturHukum yang Mengatur

5.Menurut WujudnyaMenurut Wujudnyaa.a.

Hukum Objektif Hukum Objektif b.b.

Hukum Subjektif Hukum Subjektif

6.Menurut IsinyaMenurut Isinya

a.a.

Hukum PerdataHukum Perdata

b.b.Hukum PidanaHukum Pidana

c.c.Hukum Tata NegaraHukum Tata Negara

d.d.Hukum Tata Usaha NegaraHukum Tata Usaha Negara

e.e.

Hukum InternasionalHukum Internasional

7.Menurut CaraMenurut CaraMempertahankannyaMempertahankannya

a.a.Hukum MateriilHukum Materiil

b.b.

Hukum FormilHukum Formil

Tata Urutan PeraturanPerundang-undanganPerundang-undangan

““Prinsip negara hukumPrinsip negara hukummenetapkan bahwa setiapmenetapkan bahwa setiapperaturanpeerundang-undanganperaturan peerundang-undanganharus berdasarkan danharus berdasarkan danbersumber

kepada peraturanbersumber kepada peraturanperundangan yang berlaku lebihperundangan yang berlaku

lebihtinggi tingkatnya”tinggi tingkatnya”



Urutan Peraturan Perundangan diIndonesia:Indonesia:









Kedudukan UUD Dalam TataHukum NegaraHukum Negara

Sebuah negara memerlukan suatuSebuah negara memerlukan suatuaturan yang baku untukaturanyang baku untukmelaksanakan kehendak, mencapaimelaksanakan kehendak, mencapaitujuan,

memiliki kewenangan,tujuan, memiliki kewenangan,mengatur sesamanya baik internalmengatur


hubungan timbal balik antaratata hubungan timbal balik antaradirinya dengan anggotanyadandirinya dengan anggotanya danantar sesama anggotanya.antar sesama anggotanya.

Aturan baku tersebut berupa suatukonstitusi tertulis yang disebutkonstitusi tertulis yang

disebutdengan UUD yang memuat tentangdengan UUD yang memuat tentangaturan dasar / pokok mengenai suatuaturan dasar / pokok mengenai suatunegara, tetapi di dalamnya

belumnegara, tetapi di dalamnya belummengandung sanksi secara paksamengandung sanksi

secara paksa(pidana) bagi yang melanggarnya.(pidana) bagi yang melanggarnya. Jadi diperlukanaturan yang lebih Jadi diperlukan aturan yang lebihrinci untuk pengaturan hal tersebut.rinci

untuk pengaturan hal tersebut.

Undang-undang Dasar bukanUndang-undang Dasar bukanmerupakan suatu hukum

biasamerupakan suatu hukum biasamelainkan hukum dasar tertulis,melainkan hukum dasartertulis,yang merupakan hukum yangyang merupakan hukum yangmenjadi sumber hukumbagimenjadi sumber hukum bagiperaturan yang lebih rendah.peraturan yang lebih rendah.



NEGARA HUKUM INDONESIA

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan

maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atauberdasarkan padalegalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan

tanapa dasar kewenangan.

Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut :

o Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan

rakyat.

o Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasaratas hukum atau peraturan perundang-undangan.

Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara). Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan

mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.

Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turutserta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan olehpemerintah.

Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya

yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, keberadaankonstitusi dalam suatu negara hukum merupakan kemestian. Menurut Sri Soemantri, tidak ada

satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negaradan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945

(setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum(rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada

kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat

dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannyamelalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Menurut Philipus M. Hadjon, karakteristik negara hukum Pancasila tampak pada unsur-unsuryang ada dalam negara Indonesia, yaitu sebagai berikut :

Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;



Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;

Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana ter-akhir;

Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan penelitian Tahir Azhary, negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berkut :

Ada hubungan yang erat antara agama dan negara;

Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Kebebasan beragama dalam arti positip;

Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;

Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Meskipun antara hasil penelitian Hadjon dan Tahir Azhary terdapat perbedaan, karena terdapattitik pandang yang berbeda. Tahir Azhary melihatnya dari titik pandang hubungan antara agama

dengan negara, sedangkan Philipus memandangnya dari aspek perlindungan hukum bagi rakyat.

Namun sesungguhnya unsur-unsur yang dikemukakan oleh kedua pakar hukum ini terdapatdalam negara hukum Indonesia. Artinya unsur-unsur yang dikemukakan ini saling melengkapi.

aristoteles

Documents