arahan dalam penyelenggaraan infrastruktur...
TRANSCRIPT
ARAHAN DALAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Jakarta, 06 Mei 2019
Penerimaan CPNS Kementerian PUPR Tahun 2018
1
Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Siklus Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman
01
02
OUTLINE
2
Pada tahun 2030, mencapai akses universal
dan merata terhadap air minum dan sanitasi
yang aman dan terjangkau bagi semua.
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi
semua terhadap perumahan yang layak,
aman, terjangkau, termasuk penataan
kawasan kumuh, serta akses terhadap
pelayanan dasar perkotaan.
Bund
led
Serv
ice
• Layanan air minum aman (4K –
Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas,
Keterjangkauan)
• Kerjasama efektif Pusat-Daerah
• Sinergi pendanaan efektif dan efisien
• Perubahan perilaku masyarakat dalam
mengakses air minum aman
• Sistem layanan sanitasi yang
berkelanjutan
• Komitmen kepala daerah untuk
kebijakan afirmatif
• Infrastruktur dan pendanaan/ investasi
yang efektif dan efisien
• Tarif operational cost recovery • Perubahan perilaku masyarakat
ARAH KEBIJAKAN
3
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Pemenuhan akses air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 100% akses airminum dan sanitasi
Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar dan fasilitas public, didukung oleh system pendanaan permumahan yang efisien dan berkelanjutan Kota Tanpa Kumuh (0%)
Pengembangan infrastruktur perdesaan, terutama untuk mendukung kegiatan pertanian.
Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional 2015-2019 fokus
pada peningkatan daya saing nasional melalui penyediaan
infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi, terutama
infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi, listri, dsb)
Fokus RPJMN
2015-2019
Kebijakan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
(RPJMN 2015-2019)
4
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019
Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman
5
100% Hunian Cerdas
di Wilayah Perkotaan
(Urban Smart Living)
Permukiman Layak Huni
(Livable)
100% Akses Air Minum
0% Permukiman Kumuh
100% Akses Sanitasi
Permukiman Tahan
Bencana
Penerapan Bangunan
Gedung Hijau
Permukiman yang
Menerapkan Teknologi
Informasi
78% Air Minum
27.000 Ha Kumuh
75% Sanitasi
Anggaran Rp. 45 T
88% Air Minum
17.000 Ha Kumuh
85% Sanitasi
Anggaran Rp. 128 T
100% Air Minum
0 Ha Kumuh
100% Sanitasi
Anggaran Rp. 170 T
2017-2019
2020-2024
2025-2030
Sumber: Permen PUPR No. 26/PRT/M/2017
VISIUM KEMENTERIAN PUPR 2030 – BIDANG CIPTA KARYA
Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman
01
PERENCANAAN Arahan Program, Strategi
Penyusunan Program
02
PROGRAM
DAN
ANGGARAN
03
PELAKSANAAN Total Quality Management
terhadap APBN
04
EVALUASI
KINERJA Penyusunan PK
dan LKj
DATA
DAN SISTEM
INFORMASI
Siklus Penyelenggaraan Infrastruktrur Permukiman
6
DATA
DAN SISTEM
INFORMASI
Data dan Sistem Informasi
Data Literal
Data Spasial
Data Audio
Visual
Kegiatan Perencanaan
dan Pemrograman
Kegiatan Pemantauan &
Evaluasi
Bentuk Data Kegunaan Data
Kegiatan Pelaksanaaan
Data koordinat pelaksanaan
kegiatan & Peta tematik
Foto dan Video di lapangan
Data dalam SIM Cipta Karya
(SIMSPAM, SIINSAN, SIPKP, SI BPB
dan SIPPa)
Balai perlu secara aktif memanfaatkan dan mengelola sistem informasi yang telah tersedia di lingkungan Ditjen Cipta
Karya: mengelola konten website, mengelola jaringan komunikasi data, pemanfaatan server dalam pertukaran data,
pemanfaatan video conference, serta memanfaatkan aplikasi di Ditjen Cipta Karya dan Kementerian PUPR
7
01
PERENCANAAN Arahan Program, Strategi
Penyusunan Program
Perencanaan
Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman
Merencanakan
Kegiatan Balai
• Perencanaan disusun mengacu
pada arah kebijakan di
tingkat pusat dengan
mempertimbangkan potensi
dan permasalahan daerah;
Verifikasi Rencana yang
Telah Disusun
• Melaksanakan konsolidasi dan
pengecekan terhadap
kesiapan usulan (readiness
criteria)
• Verifikasi desain yang telah
disusun sesuai panduan
standar yang ditentukan
Kebijakan Pusat
Kegiatan
Committed
Kegiatan
Direktif
Masukan
DPR Komitmen
Menteri
Program
Kerakyatan
Pemenuhan
Renstra
8
Program dan Anggaran
Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman
02
PROGRAM
DAN
ANGGARAN
• Mengidentifikasi isu-isu strategis wilayah terkait
bidang Cipta Karya;
• Mengidentifikasi kebutuhan penanganan
berdasarkan isu strategis;
• Merumuskan skala prioritas penanganan dan
kebutuhan anggarannya;
• Menyiapkan Perencanaan dan Usulan Anggaran
dalam Bentuk Memorandum Program.
Tahap Penyusunan Anggaran
Tahap Pelaksanaan Anggaran
Menyiapkan usulan Perubahan dan justifikasi
atas perubahan yang dilakukan.
9
03
PELAKSANAAN Total Quality Management
terhadap APBN
Pelaksanaan Infrastruktur Permukuim
Melakukan
pengendalian
kemajuan
pelaksanaan
kegiatan dan
pelelangan
Memberikan
rekomendasi
teknis terkait
pelaksanaan
kegiatan
Melakukan
koordinasi dengan
OPD Kab/Kota
terkait pemantauan
dan pelaporan
DAK
Menyusun laporan
pelaksanaan
kegiatan (Reguler, Strategis,
Padat Karya/
Infrastruktur Berbasis
Masyarakat, Hibah
dan DAK)
Memfasilitasi
pelatihan
mekanisme
pelaporan
melalui
e-Monitoring
(Reguler dan
DAK)
10
04
EVALUASI
KINERJA Penyusunan PK
dan LKj
Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman
Dokumen Perencanaan Balai
Perencanaan Kegiatan Tahunan
Menyusun LKj Balai/Satker (target, kapasitas organisasi, capaian)
Reviu dan Evaluasi Kinerja
Balai/Satker dan Es. II
Laporan Triwulanan
Balai/Satker
Penyusunan LKj DJCK
Penyusunan PK Dirjen. CK
Penyusunan PK Balai/Satker
Menggunakan SIMEKA* Keterangan:
*Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Kinerja
Dilakukan oleh Balai
11
Terima Kasih
12