kementerian pekerjaan umum - ditjen cipta karyaciptakarya.pu.go.id/dok/runtext/runing text2/materi...

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Disampaikan pada:PRA-KONSULTASI PROGRAM PENGGUNAAN DAK

BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI TAHUN 2015Palembang, 4-5 November 2014

2

1. Infrastruktur daerah (Provinsi & Kab/Kota)• Irigasi 68%• Jalan 92%• Persampahan & Sanitasi 100%

2. Kondisi pelayanan infrastruktur daerah• Provinsi : 39% Irigasi dalam kondisi baik; 70% jalan dalam kondisi mantap• Kota/Kab : 48% Irigasi dalam kondisi baik; 59% jalan dalam kondisi mantap;

cakupan pelayanan air minum 58,05% (target MDG’s 68,87%); sanitasi 57,35 %(target MDG’s 62,41 %)

3. Kapasitas pembiayaan Pemda masih relatif rendah4. Peran Kemen PU & PR, sbb:

• Penyelenggara infrastruktur secara umum (Turbinwas)• Meningkatkan kapasitas Pemda dalam pengelolaan infrastruktur

5. DAK bagian solusi pendanaan di daerah & meningkatkan kapasitas pemda

3

UNDANG-UNDANG

a. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negarab. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/ SPPNc. UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjangd. UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (dan PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN)e. UU Bidang PU (SDA, Jalan, Bangunan Gedung, Perumahan Permukiman, Persampahan, Jasa Konstruksi)f. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah

PERATURAN PRESIDEN

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2010 – 2014 (RPJMN 2010 – 2014)

b. Konsep RPJMN Teknokratik Tahun 2015-2019c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang RKP Tahun 2015

PERATURAN MENTERI

a. Peraturan Menteri PU No. 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BidangInfrastruktur

b. Peraturan Menteri PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang

PERATURAN PEMERINTAH a. PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

KEPUTUSANMENTERI

a. Keputusan Menteri PU No. 293/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yangPengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, danPemerintah Kabupaten/Kota

4

Belanja Negara dalam APBN

Belanja bagi Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah

Belanja untuk Penyelenggaraan Tugas

Pemerintah Pusat

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Pusat

(Dana Perimbangan)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Bagi Hasil (DBH)

(Dana Kementerian Negara / Lembaga)

Dana Dekonsentrasi

Dana Tugas Pembantuan

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah:“bagian dari Dana Perimbangan, yang bersumber dari APBN yang merupakansistem transfer dari Pemerintah ke Daerah. “

5

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Infrastruktur (Permen PU No. 15 tahun 2010), adalah:

“Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuanuntuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Daerah dan sesuaidengan Prioritas Nasional.”

Daerah tertentu: daerah yang memenuhi Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis

Kegiatan Khusus: sub bidang JALAN, IRIGASI, AIR MINUM & SANITASI

Urusan Daerah: kewenangan Daerah dalam penanganan infrastruktur PU dan Perkim sesuaiamanat UU sektor PU & PR, dan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

Prioritas Nasional / Sasaran RPJMN 2015 - 2019, yaitu:

1. Subbidang Irigasi pencapaian ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduksebesar 20%; pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi 10 juta Ha s/d 2019

2. Subbidang Jalan pencapaian kondisi mantap jalan 100% s/d 2019

3. Subbidang air minum & sanitasi pencapaian -100 - 0 -100 - s/d 2019

6

1. Membantu daerah tertentu;2. Mendanai kebutuhan sarana dan prasarana

pelayanan dasar masyarakat;3. Mendorong percepatan pembangunan

daerah;4. Mencapai sasaran prioritas nasional & SPM

bidang PU dan PR.

No. Bidang DAK TA. 2014 Bidang DAK TA. 2015

1. Transportasi Perdesaan

DAK Transportasi2. Keselamatan Transportasi Darat

3. Infrastruktur Jalan

4. Infrastruktur Irigasi DAK Irigasi

5. Infrastruktur SanitasiDAK Air Minum dan Sanitasi

6. Infrastruktur Air Minum

Berdasarkan Perpres No. 43 Tahun 2014 tentang RKP Tahun 2015, terdapatpenyederhanaan Bidang DAK (terkait Bidang Infrastruktur) dari 6 (enam) bidang DAKtahun 2014 menjadi 3 (tiga) bidang DAK Tahun 2015.:

7

Penetapan Program & Kegiatan DAK

Penghitungan DAK

Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK

• Penyampaian usulan kegiatan khusus dari Kemen PU & PR ke Kemenkeu• Trilateral meeting kebijakan• Penetapan kegiatan khusus oleh Menteri PU & PR

• Penyampaian surat permintaan data dasar DAK dari Kemen PU kepada daerah• Verifikasi & rapat internal mengenai data index teknis• Penentuan daerah penerima DAK & besaran alokasi berdasarkan KU, KK dan KT

• Pembahasan alokasi & pedoman umum penggunaan DAK dengan DPR-RI• Penetapan alokasi & pedoman umum DAK• Penyusunan Juknis penggunaan DAK• Sosialisasi Juknis DAK kepada daerah penerima DAK (bulan November)

10

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Penyampaian Usulan Kebutuhan Pendanaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015

2 Penyampaian Laporan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2014

3 Rapat Koordinasi DAK - Evaluasi Pelaksanaan DAK 20124- Evaluasi Kebijakan 2014- Usulan Kebutuhan DAK 2015

4 Identifikasi Indikator Teknis dalam rangka Revisi Form Data Dasar Teknis DAK Bidang Infrastruktur

5 Rapat Internal Persiapan Trilateral Meeting DAK Tahun 2015

6 Trilateral Meeting Kebijakan DAK 2015 dalam rangka persiapan RKP 2015

7 Penyampaian Surat Permintaan Data Dasar DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2014

8 Pengumpulan, updating dan verifikasi Data Dasar Teknis DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2014

9 Kunjungan lapangan dalam rangka pengumpulan data primer (data teknis DAK dan data harga satuan)

10 Rapat Koordinasi Persiapan Pengalokasian DAK dalam rangka Pembahasan APBN 2015 oleh Kemenkeu

11 Rapat Internal Finalisasi Data Dasar Teknis dan Indeks Teknis DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015

12 Penyampaian Data dan Indeks Teknis DAK Bidang Infrastruktur kepada Kemenkeu

13 Rapat Simulasi Alokasi DAK Bidang Infrastruktur TA 201514 Pembahasan Kebijakan dan Alokasi DAK 2014 dengan DPR

RI15 Penetapan Alokasi DAK 201516 Persiapan Penyelenggaraan Sosialisasi DAK Bidang

Infrastruktur Tahun 201517 Penyelenggaraan Sosialisasi DAK Bidang Infrastruktur

Tahun 2015

SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBERNO. URAIAN KEGIATAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS

11

Peran Kemen PU & PR (PP No. 55/2005) mencakup:Mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai oleh

DAK (Subbidang Jalan, Irigasi, Air Minum & Sanitasi)Menyusun & menyampaikan kriteria teknis untuk

pengalokasian & penggunaan dana DAKMenyusun & menetapkan Juknis Penggunaan DAKMelakukan pemantauan & evaluasi terhadap

pemanfaatan & teknisMenyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK

1. Penentuan daerah penerima DAK

a) Kriteria Umum (KU) Kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional (IFN)

b) Kriteria Khusus (KK) Wilayah Papua & Papua Barat Daerah Tertinggal , Daerah Perbatasan, dan Daerah Pesisir dan/atau Kepulauan

c) Kriteria Teknis (KT)

2. Penentuan besaran DAK

Pembobotan KU, KK, KT dalam penentuan daerah penerima DAK, sbb:a) Untuk menghitung IFW = IFN : IKW 50% : 50%b) Untuk menghitung IFWT = IFW : IT 50% : 50%

Menggunakan KU, KK, KT dengan pembobotan, sbb:a) Untuk menghitung IFW = IFN : IKW 50% : 50%b) Untuk menghitung IFWT = IFW : IT 20% : 80%

5

LAYAK

Kemampuan Keuangan Daerah

IFN<1

IFN>1

YES

NO

Peraturan Perundangan(OTSUS PAPUA)

YES

Karakteristik Wilayah(IKW)

NO

YESIFW>1

NO

IFW<1

Indikator Kebutuhan Teknis

Indeks TeknisIT = f(indikator teknis)

INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNISIFWT = f(0,5 IFW + 0,5 IT)

YESIFWT>1 IFWT<1

TIDAK

1.Tertinggal2.Perbatasan3.Pesisir NO

KKD TINGGI

INDEKS FISKAL & WILAYAHIFW = f(0,5 IFN-1 + 0,5

IKW)

YESNO

INDEKS TEKNISIT = f (Indikator Teknis)

INDEKS FISKAL WILAYAH TEKNIS(IFWT) = f (0,5 IFW + 0,5 IT))

BOBOT DAK(BD) = IFWT * IKK

ALOKASI DAK per BIDANG(ADB) = (BD) * PAGU per BIDANG

DAERAH TIDAK LAYAKUNTUK BIDANG TERTENTU

Alokasi DAK untuk Daerah(AD) = (ADB1)+(ADB2)+…+(ADBn)

IT<0

NOYES IT>0

KRITERIA UMUM KRITERIA KHUSUS KRITERIA TEKNIS

Pene

ntua

n D

aera

hPe

nent

uan

Besa

ran

6

DAK Tambahan merupakan kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untukmendukung pembangunan daerah tertentu dengan Kemampuan KeuanganDaerah (KKD) relatif rendah (mengacu Permen PU Nomor: 15/PRT/M/2010)

Penentuan daerah penerima & besaran alokasi DAK Tambahan, sbb:

1) Seluruh daerah tertinggal dan/atau daerah perbatasan dengan negara(indeks KT memenuhi syarat & KKD rendah)

2) Besaran alokasi DAK Tambahan berdasarkan indeks KU, KK, & KT denganmenggunakan pembobotan IFW : IT sebesar 20 : 80.

Penentuan daerah tertinggal dan/atau daerah perbatasan menggunakandata dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan BadanNasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

8

15

(dalam Rp. Triliun)

Catatan : *): Termasuk alokasi untuk kebijakan afirmatif DAK bagi daerah tertinggal**): Termasuk alokasi untuk kebijakan afirmatif DAK bagi daerah tertinggal dan kawasan perbatasan

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.8

3.9 4.0

5.4 *)6.1 *)

6.8 **)

1.0 1.3 1.3 1.6 2.3 *)

2.4 **)

0.4 0.4 0.5 0.6 0.9 *) 1.4 **)

0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 *) 1.1 **)

4.5

6.1 6.3

8.2 *)

10.1 *)

11.7 **)

JALAN IRIGASI AIR MINUM SANITASI TOTAL

16

(dalam Rp. milyar)

Ket: *) Berdasarkan Surat Sekjen Kementerian PU kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor: KU.01.03-Sj/163, tanggal 22 Mei 2014, perihal Penyampaian Data Usulan Kebutuhan Alokasi, Program/Kegiatan, dan Kriteria Teknis DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2015.

No. Bidang/SubbidangTA. 2014 Kebutuhan

IdealUsulan

TA. 2015 *)

Alokasi TA. 2015Ket.

Reguler Tambahan Reguler Tambahan

1. Jalan 4,414 1.691 118,073 23,614 6,268 564 Usulan TA. 2015 merupakan 20% dari perkiraan kebutuhan penanganan per tahun

Jalan Provinsi 662 19,851 3,963 940

JalanKabupaten/Kota

3.752 1.691 98,257 19,651 5,328 564

2. Irigasi 1,655 634 57,990 11,598 1,881 496Irigasi Provinsi 496 16,165 3,233 508

IrigasiKabupaten/Kota

1.158 634 41,824 8,365 1,373 496

3. Air Minum danSanitasi 1,941 512

Air Minum 640 245 20,961 4,192 1,068 282

Sanitasi 600 230 18,256 3,651 873 230TOTAL 7,309 2,800 215,280 43,055 10,091 1,572

17

SUBBIDANG IRIGASI

• Mendukung pemenuhan Prioritas Nasional yang terkait dengan Ketahanan Pangan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Pembagian kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi tersebut sangat sejalan dengan desentralisasi pemerintahan yang sedang dan terus ditingkatkan.

ArahKebijakan

• Pelaksanaan DAK Irigasi TA 2015 difokuskan kepada rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dalam kondisi rusak.

• Pemanfaatan DAK Bidang Irigasi TA 2015 untuk kegiatan peningkatan/pembangunan jaringan irigasi/rawa dapat dilakukan dengan tetap memprioritaskan perbaikan jaringan existing yang dalam kondisi rusak.

• Sementara untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi/rawa wajib disediakan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) oleh masing-masing penerima DAK Irigasi TA 2015.

RuangLingkup

• Mengingat sebesar 55% (2.7 juta Ha) Daerah Irigasi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kondisi rusak, sasaran DAK Bidang Irigasi Tahun 2015 adalah perbaikan dan peningkatan kinerja layanan irigasi pada 511 ribu Ha Daerah Irigasi / sebesar 18,9% dari Daerah Irigasi yang rusak.

• Dalam kurun waktu pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun, sasaran s/d 2019 adalah meningkatnya kualitas layanan irigasi pada 2,55 juta Ha Daerah Irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi & Kabupaten/Kota.

Sasaran

Ket: Arah Kebijakan, Ruang Lingkup, dan Sasaran mengacu pada RKP Tahun 2015 12

ITi = 35% Idi + 25% Ikdi + 10% Iip + 10% Ipd + 20% Ipl

Notasi Uraian Keterangan

ITi Indeks Teknis Irigasi

Idi Indeks Luas Daerah Irigasi

Merupakan indeks luas daerah irigasi proporsional menurut luas kondisi daerahirigasi (Data Luas DI berdasarkan Kepmen PU No. 293 tahun 2014 tentangPenetapan Luas Daerah Irigasi).

Ikdi Indeks Kondisi Daerah Irigasi

Merupakan indeks kondisi daerah irigasi proposional menurut persentasekerusakan.

IIP Indeks Pertanaman

Merupakan perbandingan luas tanam padi dalam satu tahun diprovinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total luas lahan untuk tanampadi di provinsi/kabupaten/kota. Untuk IP: > 1,5 = 10%; IP: 1 – 1,5 = 7,5%; dan IP: <1= 5%.

IpdIndeks Kepedulian

Terdiri dari Pemenuhan dana O&P: 2%; Perda Irigasi: 2%; RPIJM (Usulan DAK): 2%;Komisi Irigasi: 2%; dan Tim Koordinasi: 2%.

Ipl Indeks PelaporanMerupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Irigasi TA. 2013pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total nilai kinerjapelaksanaan DAK Subbidang Irigasi TA. 2013 secara nasional.

13

20

SUBBIDANG JALAN

1. Mendukung pembangunan daerah dalam rangka mendanai kegiatan transportasi yangmendukung aksesibilitas termasuk pemeliharaan berkala, peningkatan & pembangunanjalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan poros desa beserta fasilitas perlengkapankeselamatan yang telah menjadi urusan daerah, dan pengembangan angkutan wilayah.

2. Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukungpengembangan koridor ekonomi wilayah.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi (termasuk antara lain keselamatan bagipengguna transportasi jalan provinsi dan kabupaten/kota guna menurunkan tingkatfatalitas kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% pada akhir tahun 2015).

4. Mendukung pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan padapusat-pusat pertumbuhan seperti wilayah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT),Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Perhatian Investasi (KPI),serta daerah tertinggal, dan wilayah perbatasan.

5. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi.Ket: Arah Kebijakan mengacu pada RKP Tahun 2015 14

• Pembangunan, pemeliharaan berkala, dan peningkatan kapasitasjalan dan jembatan pada jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.

RuangLingkup

• Untuk membantu pencapaian target kondisi mantap jalan Propinsisebesar 75% & Jalan Kab/Kota sebesar 60% pada akhir 2019.

• Mendukung penanganan jalan daerah yang mencapai panjang sekitar432.000 Km melalui kegiatan pemeliharaan berkala, peningkatankapasitas dan pembangunan jalan dan jembatan.

• Membuka keterisolasian aksesibilitas di daerah tertinggal dan kawasanperbatasan; serta menghubungkan daerah tertinggal dan kawasanperbatasan dengan pusat-pusat pertumbuhan dan penyediaan saranatransportasi.

Sasaran

Ket: Ruang Lingkup mengacu pada RKP Tahun 2015 15

ITj = 25% Ipj + 25% Ikj + 10% Ilw + 10% Ijp + 10% Ipd + 20% Ipl

Notasi Uraian KeteranganITj Indeks Teknis Jalan

Ipj Indeks Panjang Jalan Merupakan perbandingan panjang jalan di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap seluruh panjang jalan provinsi/kabupaten/kota.

Ikj Indeks Kondisi JalanMerupakan perbandingan panjang jalan dalam kondisi tidak mantap di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total panjang jalan provinsi/kabupaten/kota dalam kondisi tidak mantap secara nasional.

Ilw Indeks Luas Wilayah Merupakan perbandingan luas wilayah di provinsi/kabupaten/kota yangbersangkutan terhadap total luas wilayah secara nasional.

IjpIndeks Jumlah Penduduk

Merupakan perbandingan jumlah penduduk di provinsi/kabupaten/kota yangbersangkutan terhadap jumlah penduduk secara nasional.

Ipd Indeks KepedulianMerupakan perbandingan prosentase pendanaan sektor jalan diluar DAK dalam anggaran pembangunan APBD provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total prosentase pendanaan sektor jalan diluar DAK secara nasional.

Ipl Indeks PelaporanMerupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Jalan TA. 2013 pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Jalan TA. 2013 secara nasional.

16

24

SUBBIDANG AIR MINUM

• Mendukung peningkatan cakupan pelayanan air minum untuk pencapaian Akses Air MinumNasional 100% pada Tahun 2019 dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat danmemenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air minum.

ArahKebijakan

• Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian darikewajiban Pemkab/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yangsebagian dibiayai oleh sumber dana APBN.

• Perluasan & peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memilikiidle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan.

• Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim dikawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yangmemiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan.

• Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaaan pada desa-desamiskin/rawan air serta terpencil & tertinggal dengan sumber air baku yang relatifmudah/dekat

RuangLingkup

• Sasaran Tahun 2015: Meningkatnya pelayanan air minum perpipaan melaluipenambahan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 1.396.000 unit.

• Sasaran Jangka Menengah (2015-2017): Meningkatnya pelayanan air minum layakmelalui penambahan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 4.188.000 unit.

Sasaran


ITam = 30% Icam + 35% Imbr + 15% Iic + 20% Ipl

Notasi Uraian KeteranganITam Indeks Teknis Air MinumIcam Indeks Ketercakupan

Masyarakat Belum TerlayaniMerupakan perbandingan prosentase jumlah penduduk yangbelum terfasilitasi air minum melalui PDAM/Pamsimas padakabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total prosentasejumlah penduduk yang belum terfasilitasi air minum melaluiPDAM/Pamsimas secara nasional.

Imbr Indeks Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin dikabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total jumlahpenduduk miskin kabupaten/kota secara nasional.

Iic Indeks Idle CapacityMerupakan perbandingan antara jumlah idle capacity totalkabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah total kapasitasproduksi secara nasional.

Ipl Indeks Pelaporan

Merupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK SubbidangAir Minum TA. 2013 pada provinsi/kabupaten/kota yangbersangkutan terhadap total nilai kinerja pelaksanaan DAKSubbidang Air Minum TA. 2013 secara nasional.

18

27

SUBBIDANG SANITASI

• Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan airlimbah, yang berupa sarana komunal berbasis masyarakat atau penambahan sambunganrumah terhadap sistem terpusat untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki sistem terpusatskala kota maupun skala kawasan. Bila suatu desa/kelurahan sudah ODF/SBS (Stop BABSembarangan) opsi persampahan dapat dipilih.

• Didasarkan kepada kesiapan daerah dalam melaksanakan pembangunan sanitasinya.

ArahKebijakan

• Sub-bidang air limbah: pembangunan / pengembangan prasarana dan sarana airlimbah skala lingkungan/kawasan atau mendukung skala kota; Bagi Kabupaten/Kotayang sudah mempunyai sistem pengolahan air limbah terpusat, dapat memanfaatkanDAK Bidang Sanitasi untuk peningkatan akses melalui SR (unit cost = Rp 3,5 juta/SR).

• Sub-bidang persampahan: pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaansampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle) di tingkat komunal/kawasan yangterintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah di tingkat kota.

RuangLingkup

• Sasaran Tahun 2015: Meningkatnya pelayanan sanitasi melalui Sanimas dan prasaranapersampahan (3R) bagi 834.200 jiwa penduduk.

• Sasaran Jangka Menengah (2015-2017): Meningkatnya pelayanan sanitasi melaluiSanimas dan prasarana persampahan (3R) bagi 3.036.500 jiwa penduduk.

Sasaran


IT s = Kps ∙ (70% I cas + 10% Irs + 20% Ipl)

Notasi Uraian KeteranganITs Indeks Teknis Sanitasi

Kps Koefisien Program Sanitasi

Kps = 1 (bila sudah ikut program Percepatan Pembangunan SanitasiPermukiman (PPSP)),Kps = 0,75 (bila sudah ikut PPSP dan telah menyusun buku putih danStrategi Sanitasi Kota (SSK))Kps = 0,5 (bila sudah ikut PPSP dan sedang menyusun buku putih dan SSK)Kps = 0,25 (belum ikut PPSP).

Icas Indeks Cakupan Pelayanan Sanitasi

Merupakan persentase jumlah rumah tangga yang belum terfasilitasisarana dan prasarana sanitasi di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Irs Indeks Rawan Sanitasi Merupakan kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rawan sanitasi.

Ipl Indeks Pelaporan

Merupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK SubbidangSanitasi TA. 2013 pada kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap totalnilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Sanitasi TA. 2013 secaranasional. 20

30

1. Akolasi DAK harus didasarkan kepada program (kecenderungan selama ini ditentukan berdasar celah fiskal), dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Infrastruktur PU (Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi)

2. Program & kegiatan tersebut dituangkan dalam Rencana Definitif (RD) yang menjadi dasar untuk menyusun DIPA Daerah

3. Besaran alokasi DAK akan ditingkatkan sesuai kebutuhan program4. Penyesuaian mekanisme penyaluran dana kembali ke pola Belanja Daerah

(bukan Transfer Daerah), sehingga penyaluran dana hanya dilakukan setelah ada progres kegiatan yang telah diverifikasi

5. Penyesuaian mekanisme Perencanaan & Pemrograman, dengan meningkatkan peran Pusat (K/L), sehingga penetapan Paket Kegiatan lebih sesuai dengan Prioritas dan lebih efektif

6. Peningkatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai DAK dengan mengoptimalkan peran K/L dan Provinsi

31

Kelebihan• Payung hukum di tataran UU sudah ada, tinggal penyesuaian di tingkat PP dan

Peraturan Menteri Keuangan(PMK)• Koordinasi antara Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, dan K/L relatif sudah

terbangun, dan daerah juga relatif sudah mulai mengetahui terkait usulan perubahan

• Mekanisme pengalokasian sudah dikenal & lebih transparan• Kementerian PU telah menyiapkan sistem monitoring DAK (e-monitoring DAK) yang

merupakan alat bantu manajemen dalam pengendalian penyelenggaraan DAK

Kendala • Status dana DAK merupakan dana APBD sepenuhnya (keterbatasan dalam

pengawasan)• Memerlukan upaya yang cukup besar dari K/L maupun Provinsi untuk

meningkatkan Turbinwasdal penyelenggaraan DAK pola baru• Perlu adanya kejelasan manajemen aset Sistem Akuntansi Keuangan-Barang Milik

Negara (SAK BMN)

■ Peningkatan sistem perencanaan DAK mengacu pada dokumen RPIJM■ Perlu dilakukan mapping dan penyempurnaan database■ Perlu penajaman & penyempurnaan KT, secara terus menerus agar lebih

tepat sasaran■ Mengintensifkan pembinaan teknis untuk peningkatan kelembagaan

pemerintah daerah■ Mengintensifkan pendampingan dalam penerapan SPM Bidang PU & PR■ Peningkatan manajemen DAK, yaitu:

• Mekanisme penentuan program/kegiatan• Mekanisme pemantauan, monitoring, dan evaluasi (e-Mon DAK)• Memperkuat fungsi pembinaan pemerintah (Balai Jalan, Balai Sungai, dan

Satker Randal)• Memperkuat fungsi Pemerintah Provinsi (Bappeda dan Dinas terkait)• Mekanisme audit yang lebih optimal (optimalisasi fungsi pengawasan)• Mekanisme pemberian insentif & disinsentif• Meningkatkan monitoring fungsi & manfaat 32

33

1. Kementerian PU akan terus mendorong untuk konsisten pada tujuan percepatan pembangunan daerah dan pencapaiansasaran prioritas nasional

2. Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI akan lebih mempertajam kriteria teknis, meningkatkan akurasi data yang ada, dan mengoptimalkan monev, sehingga penyelenggaraan DAK ke depan dapat lebih efektif, efisien, akuntabel, dan adil

3. Peran, wewenang, dan tanggung jawab K/L diperjelas, dan peran Pemerintah Provinsi dalam koordinasi, pembinaan, & pengendalian penyelenggaraan DAK ditingkatkan/diperkuat

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PALEMBANG4 NOVEMBER 2014

Perencanaan Program dan MonitoringDana Alokasi Khusus (DAK)

Secara Elektronik

2

Planning (5 Th)RENSTRA

Budgeting (1 Th)RENJA/RKAKL

SIKLUS PELAKSANAAN

PROGRAM

Cara Pemantauan:•Kunjungan Lapangan•Pemantauan Secara Elektronik

Cara Evaluasi:•Evaluasi Sendiri (Self Evaluation)•Evaluasi Pihak Lain (Pusat)

3

MONITORING DAN EVALUASI

4

- Kesesuaian Program

- Perubahan Pagu dan Target Capaian

- Proses Pengadaan Barang dan Jasa

- Progres Pelaksanaan

- Deviasi (Rencana vs Realisasi)

- Permasalahan dan upaya penyelesaian

Dibutuhkan Data dan InformasiKekinian (Up to date)

KelengkapanAkurasi

FOKUS MONITORING DAN EVALUASI

A. Tujuan Pemantauan Teknis DAK :

B. Lingkup Pemantauan Aspek Teknis :

C. Tata Cara Pemantauan :

1. Memastikan pelaksanaan tepat waktu dan sasaran2. Mengidentifikasi permasalahan dan perbaikannya

1. Kesesuaian kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2. Kesesuaian Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dengan Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan

3. Realisasi dan Rencana, baik fisik maupun keuangan

1. Mereview Laporan (triwulanan)2. Kunjungan Lapangan (Juli – Oktober)3. Forum Koordinasi (April – November)

5

PEMANTAUAN TEKNIS DAK(SEB 3 Menteri)

MENTERIcq. Sekretaris Jenderal

GUBERNUR

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

(Semesteran)

SKPD sub bidangSKPD sub bidangSKPD Kab/Kota


(Semesteran)

SKPD sub bidangSKPD sub bidangSKPD Provinsi


(Semesteran)

BUPATI/WALIKOTA

Tim Koordinasi Kab/Kota

Bappeda Dinas Teknis


(Semesteran)

Tim Koordinasi Kementerian

Tim TeknisSb Irigasi

Tim Teknis Sb Jalan

Tim Teknis Sb Air Minum

Tim Teknis Sb Sanitasi

Tim Koordinasi Provinsi

Bappeda Balai/Satker Pusat Dinas Teknis

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi (Permen PU No. 15/2010)

6

Pasal 63

1. Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada :a. Menteri Keuangan;b. Menteri Teknis; danc. Menteri Dalam Negeri .

2. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

3. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Menteri Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

7

PELAPORAN DAK(PP 55/2005 Tentang Dana Perimbangan)

• SEB 3 Menteri (Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri)1. Laporan triwulanan (Form I dan Form II)2. Laporan penyerapan DAK (Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan)3. Laporan Akhir Tahun

• Permen PU No. 15/20101. Form KDU-1 : Data Umum;2. Form KDU-2 : Data Sumber Pendanaan;3. Form DD-1 & Form DD-2 : Data dasar dan kondisi Sub bidang Jalan

Form DD-3 : Data dasar dan kondisi sub bidang irigasiForm DD-4 : Data dasar dan kondisi sub bidang Air Minum;Form DD-5 : Data dasar Prasarana Sanitasi

4. Form Peta : Peta lokasi kegiatan per sub bidang;5. Form P-1 : Pemantauan Kesesuaian Program;6. Form P-2 : Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan;7. Form PDU-1 : Data Umum Provinsi;8. Form PDU-2 : Data Sumber Pendanaan;9. Form PEV-1 : Peningkatan Kinerja Bidang Infrastruktur;10. Form PEV-2 : Dampak dan Manfaat;

8

JENIS PELAPORAN DAK

MEKANISME PELAPORAN (Permen PU No. 15/2010)

9

MENTERIc.q. Sekretaris Jenderal

Direktorat Jenderal terkait

Kepala Balai/Satker Terkait

Kepala SKPD ProvinsiSub Bidang

Kepala SKPD Kab/KotaSub Bidang

GUBERNURc.q. Kepala Bappeda

BUPATI/WALIKOTAc.q. Kepala Bappeda

14 harikerja

10 harikerja

Tembusan

Tembusan

5 hari kerja

10 harikerja

10 harikerja

10

e-Planning (5 Th)RENSTRA

Green Development

• Mekanisme Pelaporan DAK On-Line- Pelaporan DAK On Line melalui http://emonitoring.pu.go.id- SKPD melakukan registrasi DAK- SKPD mengunduh format laporan- SKPD mengirimkan laporan- Laporan dapat dikirimkan setiap saat apabila ada perubahan

data dan informasi

• Manfaat- Sarana komunikasi Pusat dan Daerah- Tempat penyimpanan data- Pengecekan silang hasil pengiriman

MEKANISME PELAPORAN ONLINE (Permen PU No. 15/2010)

http://www.emonitoring.pu.go.id/

Sistem Pemantauan DAK Secara Elektronik(e-MonDAK)

Dasar Pemikirano Menstandarkan kodefisikasi dan nama untuk program dan kegiatan (sesuai Permen PU

15/2010)o Memudahkan dalam mendapatkan data yang akurat karena data terkumpul di satu

server yang samao Memudahkan pengendalian pelaksanaano Mendapatkan data yang akurat untuk kepentingan perencanaan dan pemrograman:

Estimasi awal alokasi DAK Infrastruktur per sub bidang Estimasi awal alokasi DAK Infrastruktur per provinsi Tingkat Signifikansi dana dibandingkan dengan kondisi dan manfaat infrastruktur per provinsi per kabupaten/kota

o Memudahkan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran DAK Bidang Infrastruktur Penggunaan dana dengan output/kondisi infrastruktur dan outcome/hari Kemampuan SKPD dalam penyusunan rencana, program dan pelaksanaan Tingkat Kepatuhan Pelaporan

12

SISTEM PEMANTAUAN DAK SECARA ELEKTRONIK(e-MonDAK)

MANFAATo Dapat diakses oleh semua stakeholdero Memotong rantai birokrasio Mendapatkan data progres secara realtime dan konsisteno Mempercepat proses kompilasi untuk pengambilan keputusano Sebagai alat konsolidasi data antar Kementerian/Lembagao Sebagai bahan rapat pimpinan secara periodiko Memberikan informasi untuk tindak turun tangan pimpinan atas permasalahan

yang terjadio SKPD dapat langsung melakukan check dan cross check atas laporan yang dikirimo Memudahkan pengguna (SKPD) dalam menyusun dan membuat laporan

(tinggal dicetak/tidak dibuat manual)

13

MENTERI

ESELON I

Bidang Infrastruktur :- Jalan (Ditjen Bina Marga)- Irigasi (Ditjen SDA)- Air Minum (Ditjen Cipta Karya)- Sanitasi (Ditjen Cipta Karya)

GUBERNUR

BUPATI / WALIKOTASKPD PROVINSI BIDANG JALAN

SKPD KAB/KOTA BIDANG JALAN

Pemantauan dan EvaluasiPe

lapo

ran

SKPD PROVINSI BIDANG IRIGASI

SKPD PROVINSI BIDANG AIR MINUM

SKPD PROVINSI BIDANG SANITASI

SKPD KAB/KOTA BIDANG IRIGASI

SKPD KAB/KOTA BIDANG AIR MINUM

SKPD KAB/KOTA BIDANG SANITASI

SKEMA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SECARA ONLINE

SKEMA PELAPORAN SECARA ONLINESETJEN Cq. BPKLN SKPD

Pemaketan di aplikasi eMon DAK(Offline)

Input Data (Offline) :- Progres Keuangan- Progres Fisik- Penyerapan Tenage Kerja- Permasalahan

Verifikasi

Backup(Laporan Online)

Cetak(Laporan Terulis)

OKe-MonitoringOnline

MenyiapkanLaporan

Bidang Infrastruktur

Verifikasi

AdaMasalah

Melakukan TindakTurun Tangan dan

melaporkan

MenyiapkanLaporan

Per Subbidang

OK

Tdk

Tdk

Tdk

Ada

DIT Penanggung Jawab

ALUR INPUTING & PENGIRIMAN DATA e-MONITORING DAK

SERVERe-MONITORING

e-MONITORINGONLINE

SKPD SKPD SKPD16

MENDAGRI

MENPU

MENKEU

GUBERNURcq Ka Bappeda

BUPATI / WALIKOTAcq Ka Bappeda

BAPPENAS

BPK

17

e-Monitoring DAKMonitoring Pelaksanaan dan Usulan Rencana Kegiatan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur

18

PERKEMBANGAN APLIKASI DAK

e-MonitoringVERSI 1

Tahun 2011

e-MonitoringVERSI 2

Tahun 2012

e-MonitoringVERSI 2013Tahun 2013 e-Monitoring

VERSI 2014Tahun 2014

e-MonitoringVERSI 2015Tahun 2015

POTRET PELAKSANAANDANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

PROGRES PELAKSANAAN DAK TA. 2014Pagu

Dokumen(Rp Ribu)

Dana DAK Dana DAK Pendamping Total Dana DAK Pendamping Total Keu Fis

01 Jalan 6.105.760.000 5.982.216.297 683.511.742 6.665.719.639 2.279.346.384 246.300.858 2.525.727.222 37,20 55,78

02 Irigasi 2.288.960.000 2.206.413.540 190.374.420 2.396.715.947 872.959.220 75.977.126 948.936.346 38,27 58,84

03 Air Minum 885.320.000 831.272.370 85.537.575 916.896.423 208.623.987 20.756.971 229.411.788 23,63 35,50

04 Sanitasi 829.260.000 734.652.643 63.248.917 797.608.781 261.559.766 21.496.043 283.055.808 31,71 30,01

10.109.300.000 9.754.554.849 1.022.672.655 10.776.940.789 3.622.489.356 364.530.998 3.987.131.164 35,82 52,63

Progres(%)

TOTAL INFRASTRUKTUR

Kode Sub Bidang

Pagu e-Monitoring(Rp Ribu) Realisasi (Rp Ribu)

STATUS : 3 NOP 2014 : 12:00 WIB

TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN DAK TA 2014

Satker PAGU (Rp Ribu) Satker PAGU (Rp Ribu) Satker PAGU (Rp Ribu) Lapor Real

01 Jalan 473 4.414.630.000 397 3.699.800.440 370 3.491.672.920 83.81 79.09WILAYAH BARAT 247 2.169.185.140 242 2.139.637.710 223 1.995.736.740 98.64 92.00WILAYAH TIMUR 226 2.245.444.860 155 1.560.162.730 147 1.495.936.180 69.48 66.62

02 Irigasi 417 1.654.980.000 392 1.603.715.810 292 1.267.150.920 96.90 76.57WILAYAH BARAT 213 857.229.540 209 851.033.200 154 661.872.470 99.28 77.21WILAYAH TIMUR 204 797.750.460 183 752.682.610 138 605.278.450 94.35 75.87

03 Air Minum 444 640.110.000 404 583.196.510 228 324.486.200 91.11 50.69

WILAYAH BARAT 239 385.981.380 223 360.257.590 128 202.064.920 93.34 52.35

WILAYAH TIMUR 205 254.128.620 181 222.938.920 100 122.421.280 87.73 48.17

04 Sanitasi 431 599.580.000 378 523.461.660 236 330.995.970 87.30 55.20

WILAYAH BARAT 221 314.769.020 207 296.307.240 132 192.438.800 94.13 61.14

WILAYAH TIMUR 210 284.810.980 171 227.154.420 104 138.557.170 79.76 48.65

1.765 7.309.300.000 1.571 6.410.174.420 1.126 5.414.306.010 87.70 74.07

920 3.727.165.080 881 3.647.235.740 637 3.052.112.930 97.86 81.89

845 3.582.134.920 690 2.762.938.680 489 2.362.193.080 77.13 65.94

TOTAL INFRASTRUKTUR

TOTAL WILAYAH BARAT

TOTAL WILAYAH TIMUR

Kode Sub Bidang Penerima Melapor Melapor Realisasi Persentasi

STATUS : 3 NOP 2014 : 12:00 WIB

URK DAK 2015

JML Reguler Tambahan Total JML DAK PENDAMPING TOTAL JML DAK PENDAMPING TOTAL JML DAK PENDAMPING TOTAL

SKPD (Rp) (Rp) (Rp) SKPD (Rp) (Rp) (Rp) SKPD (Rp) (Rp) (Rp) SKPD (Rp) (Rp) (Rp)

01. JALAN 461 6.268.483.800 564.401.000 6.832.884.800 312 4.805.038.025 614.656.330 5.419.694.356 215 3.145.253.450 367.440.608 3.512.694.058 199 2.958.778.180 349.029.059 3.307.807.239

02. IRIGASI 416 1.881.840.000 496.405.000 2.378.245.000 298 2.047.378.263 199.770.272 2.247.173.535 119 687.509.640 57.355.225 744.864.865 85 478.405.400 42.900.309 521.305.709

03. AIR MINUM 453 1.067.737.000 281.655.000 1.349.392.000 196 643.936.444 68.477.681 711.892.058 149 426.560.297 45.362.422 471.400.653 119 323.710.360 31.374.255 354.562.549

04. SANITASI 420 873.603.000 230.444.000 1.104.047.000 192 555.150.579 47.512.426 602.663.005 155 440.143.370 36.967.373 477.110.743 98 253.390.750 21.820.693 275.211.443

1.750 10.091.663.800 1.572.905.000 11.664.568.800 998 8.051.503.312 930.416.708 8.981.422.954 638 4.699.466.757 507.125.627 5.206.070.318 501 4.014.284.690 445.124.317 4.458.886.941

TERVERIFIKASI

SATMINKAL

TOTAL

NO. SUB BIDANG

PAGU DOKUMEN DAK USULAN RENCANA KEGIATANTERVERIFIKASI

PROPINSI

STATUS : 3 NOP 2014 : 12:00 WIB

URK ( Usulan Rencana Kegiatan ) adalah Stock Program Infrastruktur yang perlu ditangani

RK (Rencana Kegiatan) adalah Program Prioritas yang ditetapkan penanganannya pada tahun berjalan

Paket adalah Bentuk pelaksanaan rencana kegiatan yang lebih rinci secara teknis dan anggaran.

Planning/Program

mingBudgeting Implementing

URK RK PAKET

JABARAN SIKLUS PELAKSANAAN PROGRAM DAK

SKPD BALAI/P2JN/Satker AM & PLP Provinsi DIT Penanggung Jawab

Input URK di aplikasi eMon DAK(Offline)

Tentukan URK menjadi RK di aplikasi eMon DAK

(Offline)

Cetak RK di aplikasi eMonDAK(Offline) Paraf

Tanda Tangan

Verifikasi I(Manual)

Verifikasi II(Manual)

Yes

NoNo

Yes

Backup data di aplikasi eMonDAK(Offline)

Kirim backup data ke websiteeMonitoring (Online)

Submit OK(Online)

Submit OK(Online)

SKEMA VERIFIKASI URK dan REVISI RK DAK

Download Data Backup RK DAK

(Online)

Restore Data Backup RK DAK di aplikasi eMonDAK(Offline)

Revisi(Offline)

Yes

Pemaketan di aplikasi eMon DAK(Offline)

No

VERIFIKASI I RK : PROPINSI (TEKNIS)

Balai /P2JN membubuhkan paraf pada lembar Rencana Kegiatan (RK) yang telah dikonfirmasi/verifikasi

1. Kesesuaian Pagu Dak 20142. Kesesuaian Arahan Petunjuk Teknis3. Tidak Tumpang Tindih (Overlapping ) Dengan Penanganan Provinsi Atau Pusat4. Prioritas :

VERIFIKASI 2 RK : DIREKTORAT

Direktorat Teknis menandatangani lembar Rencana Kegiatan (RK) yang telah dikonfirmasi/verifikasi dan telah di paraf oleh Balai/P2JN

Arah Pengembangan Kedepan

Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Permen PU No 01/PRT/M/2014 :

Sistem Pemantauan secara elektronik DAK akan diintegrasikan dengan Sistem Pemantauan SPM

Standar Pelayanan Minimum adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasr bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal

Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan

27

ARAH PENGEMBANGAN APLIKASI KEDEPAN

Pengembangan yang telah dilakukan eMon DAK telah digunakan untuk proses Perencanaan Kegiatan (RK)

sebagai alat bantu verifikasi

HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

1. Proses Verifikasi: Masih ada Petugas/Operator dan Verifikator yang

belum memahami proses Verifikasi secara Online termasuk proses Revisi RK.

2.Pelaporan: Tingkat Kepatuhan Pelaporan Progres belum

optimal Sering Ganti Petugas/Operator eMonitoring DAK Tidak Mengikuti Perkembangan Aplikasi DAK

29

Terima Kasih

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U MD I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y AD IREKTORAT PENG EMBANGAN AIR MINUM

PENGGUNAANDANA ALOKASI KHUSUSSUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASITA 2015

MAKASSAR, 28 – 29 OKTOBER 2014

PRA KONSULTASI PROGRAM

OUTLINEArah Kebijakan DAK TA .2015

Data Dasar DAK TA .2015

Lampiran:Rincian Kegiatan DAK TA . 2015

Evaluasi Pelaksanaan DAK TA. 2014

Kondisi Pelayanan Air Minumdi Indonesia 1993-2013 (20 tahun)

37 » 67 Air Minum

% %

( 1993 ) ( 2013 )

Sumber: BPS

Indikator Utama Rancangan RPJMN 2015-2019

100 0 10067 12 59

% % %

% % %

( 2019 )

( 2013 )

Air Minum Kumuh Sanitasi

Roadmap Pelayanan Air Minum 2015-2019

6

50

60

70

80

90

100

2015 2016 2017 20182019

7077,10

8794,10

100

Akse

s Air

Min

um A

man

(%)

Tahun

Kebutuhan Pendanaan Air MinumPada Periode 2015-2019 (Skenario Sementara)

Akses Air Minum Layak 100% di tahun 2019

Investasi Pembangunan Air Minum sangat bergantung pada kesiapan Pemda untukmengembangkan dan menjaga keberlanjutan fasilitas

Sumber : Hasil Perhitungan 2013

SumberPendanaan

Kebutuhan Biaya(Rp Triliun) Persentase (%)

APBN 90,7 33

DAK 24,7 9

APBD/CSR/PIP 98,9 36

PDAM 33 12

KPS 27,5 10

Total 274,8 100

No Sub Bidang

ALOKASI DAK

JUMLAH2010 2011 2012 2013* 2014* 2015*

1 AIR MINUM 357,2 419,6 502,4 609,9 885 1.349 4.123

* Sudah termasuk DAK Affirmative Policy

( Dalam Milyar Rupiah )

PERKEMBANGAN ALOKASI DAK SUB BIDANG AIR MINUM 2010 - 2015

8

Perubahan Formula DAK 2014 - 2015

No HalPerbedaan

2014 2015

1. IFN (IndeksFiskal Netto)

Daerah dengan IFN tinggi dimungkinkan mendapatkan DAK, sepanjang IFWT1 (Indeks Fiskal Wilayah Teknis) > 1

Daerah dengan IFN tinggidikeluarkan tanpa memperhitungkan IKW (Indeks Karakteristik Wilayah ) dan IT (Indeks Teknis), kecuali Papua dan Papua Barat

2. Kriteria Khusus 6 karakteristik:Tertinggal, Perbatasan, Pesisir Kepulauan, Rawan Bencana, Ketahanan Pangan, Pariwisata

3 karakteristik:Tertinggal, Perbatasan, Pesisir Kepulauan

3. DAK Tambahan Penentuan Daerah berdasarkan IFWT dari populasi Daerah Tertinggal & Daerah Perbatasan

Seluruh Daerah Tertinggal & Daerah Perbatasan mendapatkan alokasi

.

1. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum layakdalam rangka pencapaian target RPJMN 2015-2019 dalam meningkatkan kualitas kesehatanmasyarakat dan memenuhi layanan dasarmasyarakat.

2. Mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dankawasan perbatasan.

3. Didasarkan kepada kesiapan daerah dalammelaksanakan program pembangunan air minumnya.

10

1. Meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan melalui peningkatan sambungan rumah, pemasangan master meter dan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efisien.

2. Dimanfaatkannya DAK sebagai Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagian oleh dana bersumber dari APBN melalui pembangunan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier.

11

Sasaran 2015Meningkatnya akses pelayanan air minum layak melalui penambahan SR sebanyak 293.120 unit atau setara dengan penambahan layanan untuk 1.444.480 jiwa.Sasaran Jangka Menengah (2015-2017)Meningkatnya akses pelayanan air minum layak melalui penambahan SR sebanyak 1.319.040 unit atau setara dengan penambahan layanan untuk 6,5 juta jiwa(dengan asumsi untuk Perdesaan 1 SR = 4 jiwa dan Perkotaan 1 SR = 5 jiwa)

12

1. Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemkab/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN.

2. Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangunSR perpipaan.

3. Pemasangan master meter untuk masyarakat miskinperkotaan khususnya yang bermukim di kawasankumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaranadalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. 13

4. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM) Perdesaaan pada desa-desa miskin/rawan air serta terpencil, tertinggal, dan perbatasan.

14

15

No Ruang Lingkup

DAK 2015

Kriteria Pekerjaan

1. Mendukung DDUB

Lanjutan pekerjaan dari sumber dana APBN Pipa Distribusi, Pipa Tersier, dan SR(Peningkatan SPAM)

2. MBR(idle capacity)

• Listrik: 450 – 900 watt,• Calon pelanggan mau membayar sesuai

persyaratan PDAM untuk MBR

Pipa Tersier, SR Murah (PeningkatanSPAM)

3. Kumuh(idle capacity)

• Lokasi: SK Bupati, dan Kumuh dari KSN• Calon pelanggan mau membayar sesuai

persyaratan PDAM untuk programrakyat miskin

Master Meter, Pipa Tersier, SR Murah/SR Komunal (Peningkatan SPAM)

4. Perdesaan • Lokasi: desa rawan air, nelayan,terpencil, tertinggal,pulau2 terluar danperbatasan.

• Jarak Sumur Gali, Sumur PompaTangan, PAH, dan PMA ke sumberpencemaran dan cubluk (septcitank)harus > 10 m.

• Sumur Gali memakai cincin, SumurPompa Tangan, Penampungan AirHujan (PAH), Broncaptering /PMA,Sumur Dalam, IPA, dan IPAS.(Pembangunan SPAM)

• Pekerjaan SPAM Komunal harusselesai sampai ke pelayanan/SR .

DAK Bidang Air Minum akan diprioritaskan bagiKabupaten/Kota yang memenuhi kriteria elegibilitas sebagaiberikut:1. Kabupaten/Kota kapasitas fiskal sedang dan rendah yang

memiliki akses layanan air minum di bawah rata-rata nasional < 67% (data cakupan air minum nasional 2013) dan merupakan Kabupaten/Kota dengan tingkatkemiskinan di atas tingkat kemiskinan nasional (14,42%) (update angka kemiskinan BPS tahun 2013) serta memilikisisa kapasitas (idle capacity).

2. Lokasi Prioritas ( Lokpri) pada daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

16

17

Pembina teknis DAK Bidang Air Minum di tingkat Pusat akan dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU.

Pembina teknis DAK Bidang Air Minum di tingkat daerah akan dilakukan oleh Satuan Kerja Provinsi Direktorat Pengembangan Air Minum (Satker PKPAM), Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU.

Mekanisme koordinasi dan pelaporan antara daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum dengan Kementerian PU mengacu pada Permen PU Nomor: 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

18

Saat ini telah dibangun sistem pelaporan monitoring dan evaluasi DAK oleh Kementerian PU yang berbasis web e-Monitoring DAK.

Satker PKPAM Provinsi akan berkoordinasi dengan SKPD terkait di daerah untuk memantau pelaksanaan DAK.

SKPD terkait penanggung jawab DAK Bidang Air Minum di Kabupaten/Kota dapat berupa Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, ataupun Dinas yang membidangi urusan penyediaan air minum wajib menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada pembina teknis DAK Bidang Air Minum di Provinsi.

Untuk kegiatan penyediaan air minum perpipaan harus dikoordinasikan dengan PDAM setempat.

19

Pengelola Kelembagaan DAK 20151) PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). 2) BLU (Badan Layanan Umum)3) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)4) OMS – AM (Organisasi Masyarakat Setempat – Air

Minum)5) KP2D Air Minum (Kelompok Pengguna dan Pemanfaat

Air Minum)6) Koperasi Air minum

21

Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran DAK TA. 2014 Sub Bidang Air Minum (e- Monitoring DAK Status: 21 Oktober 20143 Pukul: 19.00 WIB)

23

Evaluasi Up dating Progres DAK TA. 2014 berdasarkan Laporan Triwulan

No ProvinsiEvaluasi up-dating progres DAK 2013 melalui e-monitoring DAK

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

1 Sulawesi Utara belum up dating

sudah up dating, Progres Fisik .10% & Keuangan 5%

sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 19 % & Keuangan 17 %

-

2 Gorontalo belum up dating

sudah up dating, Progres Fisik 20% & Keuangan 10%

sudah up dating, ProgresFisik 43% & Keuangan33%

-

3Sulawesi Tengah

belum up dating sudah up dating, Progres Fisik 15% & Keuangan .10%

sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 37% & Keuangan 22%

-

4Sulawesi Selatan

belum up dating sudah up dating, Progres Fisik 17% & Keuangan 7%

sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 32% & Keuangan 18 %

-

5 Sulawesi Barat belum up dating belum up dating belum up dating -

24



6Sulawesi Tenggara

belum up dating

sudah up dating, Progres Fisik 12% & Keuangan .5%


-

7 Bali belum up dating


sudah up dating, ProgresFisik 25% & Keuangan 43%

-

8Nusa Tenggara

Baratbelum up dating



-

9Nusa Tenggara

Timurbelum up dating



-

10 Maluku belum up dating


sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 7% & Keuangan 6% -


25



11 Maluku Utara belum up dating


sudah up dating, ada kenaikan Progres menjadi Fisik 50 % & Keuangan 25%

-

12 Papua belum up dating sudah up dating, Progres Fisik .5% & Keuangan 3%

sudah up dating, ProgresFisik 9% & Keuangan .3% -

13 Papua Barat belum up dating sudah up dating, Progres Fisik 9% & Keuangan 7%


-


26

Target Output & Outcome DAK TA. 2014 Subbidang Air Minum

27

Terlambatnya Proses lelang di Kab/Kota sehinggapada Laporan Triwulan 1 belum ada realisasiproges fisik dan keuangan;

Pelaporan progres pelaksanaan melalui e-monitoring sangat lambat sehingga progres fisikdan keuangan di Triwulan 3 masih rendah, rata-rata secara nasional Fisik 24,74% dan Keuangan15,54%;

Perubahan lokasi dan pekerjaan yang tidaksesuai dengan RK (Rencana Kegiatan) di waktuSosialisasi DAK;

Kurangnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaanpekerjaan DAK oleh Satuan Kerja di Provinsi;

Permasalahan Pelaksanaan DAK TA 2014

28

Perlunya Koordinasi antara SKPD denganPemda/Pemkot di Kab/Kota agar pelaksanaan lelangdilaksanakan di awal tahun anggaran;

Agar dapat ditingkatkan kinerja pelaporan dalame-monitoring DAK serta mempercepat pelaksanaanpekerjaan sesuai rencana kegiatan dan memberikanpenghargaan kepada Kab/Kota yang selalumengupdate laporan triwulan;

Dengan memakai Aplikasi Program untuk RK (RencanaKegiatan) DAK TA. 2014 ini, diharapkan sudahtidak lagi perubahan lokasi dan kegiatan;

Perlunya intensititas Monev oleh Satker Provinsidalam setiap Triwulannya;

Rencana Tindak Lanjut

30

Kriteria teknis yang dipergunakan untuk penentuan alokasiyang diterima kabupaten/kota adalah:A. Jumlah penduduk desa/kelurahan berpenghasilan

rendah/MBR (Imbr)B. Cakupan yang belum mendapat pelayanan air minum

(Icam)C. Kapasitas belum termanfaatkan /idle capacity (Ic)D. Kinerja pelaporan (Ipl)

31

ITam = 30% Icam + 35% Imbr + 15% Iic + 20% Ipl

Notasi Uraian Keterangan Sumber Data Bobot

ITam Indeks Teknis Air Minum 100 %

Imbr Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Merupakan perbandingan jumlah MBR di kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total jumlah MBR kabupaten/kota secara nasional.

Sensus Penduduk 2011

35 %

Icam Cakupan Air Minum Merupakan perbandingan prosentase jumlah penduduk yang belum terfasilitasi air minum melalui PDAM/Pamsimas pada kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total prosentase jumlah penduduk secara nasional

Sensus Penduduk 2011

30 %

Iic Idle Capacity Merupakan perbandingan antara jumlah idle capacity total kabupaten /kota yang bersangkutan terhadap jumlah total kapasitas produksi secara nasional.

SIM SPAM DJCK dan Audit BPKP PDAM Tahun 2012

15 %

Ipl Pelaporan Merupakan perbandingan kepatuhan penyerahan laporan sesuai Juknis dan kepatuhan melakukan pemutakhiran e-monitoring DAK kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap kepatuhan penyerahan laporan sesuai Juknis dan kepatuhan melakukan pemutakhiran e-monitoring DAK secara nasional.

e-MonitoringDAK

20 %

32

No. JENIS DATA VOL SATUAN KETERANGANData Umum

1. Luas Wilayah km2 Merupakan luas wilayah daratan (berdasarkanPermendagri No. 6/2008)

2. Jumlah Penduduk jiwa Merupakan jumlah penduduk berdasarkan data BPS

3. Jumlah Penduduk Miskin jiwaMerupakan jumlah penduduk miskin/berpenghasilanrendah (sesuai dengan definisi dari Badan PusatStatistik)

4. Besaran APBD pada tahun berjalan Rp. jutaMerupakan alokasi APBD hanya untuk anggaranpembangunan (di luar belanja rutin) di kabupaten/kotayang bersangkutan

5. Alokasi untuk sektor Air Minum (di luar DAK) Rp. jutaMerupakan alokasi APBD hanya untuk anggaranpembangunan subbidang air minum di kabupaten/kota yang bersangkutan

Data Prasarana Air Minum Kabupaten / Kota

1. Jumlah desa/kelurahan di Kab/Kotadesa/

kelurahanMerupakan total jumlah desa/ kelurahan dikabupaten/kota tersebut

2. Jumlah desa/kelurahan rawan air bersih di Kab/Kotadesa/

kelurahan

Merupakan total jumlah desa/kelurahan di kabupaten/kota tersebut yang tidak memiliki aksesterhadap air minum yang memadai dan/atau pada saatmusim kemarau terjadi rawan air

3. Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kawasan Kab/Kota Kawasan

Merupakan total jumlah Kawasan MBR dikabupaten/kota tersebut yang tidak memiliki aksesterhadap air minum yang memadai.

4. Cakupan pelayanan air minum %Merupakan prosentase jumlah penduduk yang sudahterfasilitasi air minum melalui PDAM/Pamsimas/ Sistem lainnya dibanding jumlah penduduk kabupaten/kotayang bersangkutan

5. Idle Capacity M3Jumlah kapasitas air minum di PDAM yang belumtermanfaatkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan

33

No Bidang Alokasi Trilyun (Rp)

Jumlah Penerima (Kab/Kota) Dana Pendamping (%)

1DAK Reguler Subbidang Air Minum 1,068 445

10 % PMK Tentang DAK TA. 2014 Lampiran 1

2

DAK AfirmatifSubbidang Air Minum 0,281 196

0 - 3 % PMK Tentang DAK

TA. 2014 Lampiran 2

T O T A L 1,349 453

T E R I M A K A S I H

37

Dalam mempersiapkan program DAK 2015, perlu dilihat apakah sudah adapengembangan SPAM atau belum. Perlu dilakukan inventarisasi/penyusunandaftar fasilitas pengembangan SPAM yang ada. Adapun fasilitas-fasilitas yangperlu diidentifikasi diantaranya adalah jenis prasarana sistem penyediaan airminum berdasarkan jenis sumber air baku. Prasarana tersebut adalah sebagaiberikut:a. Mata air: Perlindungan Mata air (PMA) /Broncapteringb. Air tanah

i. Sumur Dalam;

ii. Sumur Pompa Tangan;iii. Sumur Gali dengan cincin

c. Air permukaan/Intakei. Instalasi Pengolahan Air (IPA);

ii. Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana (IPAS)

38

d. Air hujan : Penampungan Air Hujan (PAH)Selain unit produksi sebagaimana hal tersebut di atas, beberapa prasarana sebagai kelengkapan dari SPAM yang perlu diidentifikasi berupa:a. Unit Distribusi Perpipaan;b. Perpompaan untuk sistem dengan topografi dimana wilayah pelayanan

lebih tinggi dari unit produksi;c. Unit pelayanan yang terdiri dari:

i. Sambungan Rumah (SR)ii. Sambungan Rumah Murah/Komunal (SRM/SRK)

.

39

1.Unit Air Baku:(Air Tanah, Air Permukaan, Air Hujan) Broncaptering (L/detik) Intake (L/detik) Bak Pengumpul (m3) Pompa (unit) Pipa PVC, GIP, HDPE (m)

2.Unit Produksi: (Air Tanah, Air Permukaan, Air Hujan & Air Laut) Sumur Air Tanah Dalam (L/detik) Saringan Pasir Lambat /SPL (L/detik) Bangunan Prasedimentasi (unit) Instalasi Pengolahan Air/IPA (L/detik) Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana/IPAS (L/detik) Penampungan Air Hujan/PAH (L/detik) Sumur gali dengan memakai cincin Sumur pompa tangan(Jarak Sumur Gali, Sumur Pompa Tangan, PAH, dan PMA ke sumber pencemaran dan cubluk (septcitank) harus > 10 m)

40

3. Unit Distribusi: (Sistem Gravitasi atau Perpompaan) Reservoir (m3) Menara Air (m3) Pipa PVC, GIP, HDPE (m) Accessories Pipa (Ls) Pompa (unit) Genset (unit) Jembatan Pipa (unit) Bak Pelepas Tekan/BPT (unit)

4. Unit Pelayanan: Master Meter (unit) Sambungan Rumah Murah/SRM (unit) Sambungan Rumah Komunal/SRK (unit)

0

“SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS DAN KONSULTASI PROGRAM

PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI TAHUN 2015”

Disampaikan oleh : Direktur Pengembangan PLP

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP

Saluran Drainase Bersih dari Sampah, Limbah dan

tertata dengan baikMCK dengan kualitas baik

Masyarakat Peduli sampah

Kondisi Sanitasi Ideal

yang diharapkan

Perubahan Perilaku

Masyarakat

KONDISI SANITASI IDEAL YANG DIHARAPKAN

1

DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI

2

TujuanMeningkatkan akses sanitasi dasar terutama bagikawasan rawan sanitasi perkotaan melaluipenyediaan sistem layanan sanitasi (sistempelayanan air limbah dan persampahan).

Arah KebijakanMeningkatkan cakupan dan kehandalanpelayanan sanitasi (air limbah dan persampahan)secara komunal untuk meningkatkan kualitaskesehatan masyarakat dan memenuhi standarpelayanan minimal (SPM) penyediaan sanitasi.

3

LATAR BELAKANG DAK SUB BIDANG SANITASI

PP No. 55 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan

Pasal 59 ayat (1) :“ Menteri Teknis Menyusun Juknis Penggunaan DAK”

UU No. 7 Tahun 2004 Ttg. Sumber Daya Air Pasal 21

ayat (1) “ Perlindungan & Pelestarian Sumber Air dilakukan melalui Pengaturan Prasaran & Sarana

Sanitasi”

PP No. 16 Tahun2005

tentangPengembangan

Sistem Air Minum Pasal 14 ayat (1) “ Perlindungan Air Baku dilakukan

melalui Keterpaduan Pengaturan

Pembangunan SPAM & SANITASI

Pasal 14 ayat (2)“ PS. Sanitasi

meliputi PS. Air Limbah dan PS. Persampahan”

Permen PU No. 15 Tahun 2010 tentang JUKNIS DAK

Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum

UU No. 18 Tahun 2008 tentang Persampahan, Pasal 5 “Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

PILIHAN SARANA PEMBANGUNAN DAK SUB BIDANG SANITASI

A. Prioritas Utama (Air Limbah)Penanganan air limbah rumah tangga dengan pilihan kegiatan:1. IPAL Komunal dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat,

(50-100 KK), lokasi padat penduduk/jarak rumah berdekatan,masyarakat memiliki jamban sederhana

2. Sambungan rumah pada sistem pengolahan air limbah terpusatskala kawasan berbasis masyarakat ataupun skala kota.

3. Kombinasi IPAL Komunal dengan MCK Plus.

4. MCK Plus dengan pelayanan 50-100 KK. lokasi padatpenduduk/jarak rumah berdekatan, masyarakat tidak memilikijamban

5. Septic Tank Komunal 10 KK (khusus untuk Indonesia bagian timurdengan kepadatan penduduk rendah),lokasi jarang penduduk/jarak antar kelompok rumah agak renggang

4

PILIHAN SARANA PEMBANGUNAN DAK SUB BIDANG SANITASI

B. Prioritas Kedua (Persampahan)Pengembangan fasilitas pengurangan sampah berbasis masyarakat dengan pola3R (Reduce, Reuse, dan Recycle):1. Masyarakat dikawasan tersebut sudah menerapkan stop BABS.

2. Masyarakat / KSM menyampaikan surat minat yang menyatakan mampumengelola infrastruktur 3R dan kepastian penjualan hasil produksi ke lapak /pabrik / instansi terkait.

3. Surat pernyataan Kepala Dinas Kebersihan – Pertamanan untuk membeli hasilproduksi kompos 3R.

4. Fasilitas pengurangan sampah pola 3R dengan pembangunan infrastrukturTempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R.

Fasilitas Pengurangan Sampah dengan 3R : Fasilitas pemilahan sampah,Fasilitas pengumpulan sampah, serta Fasilitas pengolahan sampah terpadu(TPST)

SELAIN OPSI AIR LIMBAH DAN PERSAMPAHAN 3R, TIDAK ADA OPSI PILIHAN UNTUK DRAINASE 5

6

Kriteria Umum (KU)

Kriteria Khusus (KK)

a.Daerah otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan seluruhdaerah tertinggal

b.Karakteristik daerah, meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata

Kriteria Teknis (KT) Indikator Teknis : Keikutsertaan Program PPSP, Kab/Kota Rawan Sanitasi, Cakupan Layanan Sanitasi, Ketaatan Pelaporan

Indeks Fiskal Keuangan Kabupaten/Kota

Tahun Jml Kab/Kota Alokasi (Rp. Milyar)

2010 449 357

2011 428 419

2012 449 463

2013 447 569

2014 431 DAK Reg; 183 DAK Tambahan 829,2

2015 412 DAK Reg; 196 DAK Tambahan 1.104,047

KRITERIA PENGALOKASIAN ANGGARANDAK SANITASI 2015

7

PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

Dimasukkan dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman BUKU PUTIH STRATEGI SANITASI KAB/KOTA (SSK) MEMORANDUM PROGRAM SANITASI

Penyusunan Rencana Kegiatan,Harus mengacu pada :Rencana Program & Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kab/Kota Bidang Cipta Karya yang telah disepakati

RPIJM

PPSP

8

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PERAN PARA PELAKUDALAM PENYELENGGARAAN DAK

SUB BIDANG SANITASI

CARA : SWAKELOLA PROSES

PEMBERDAYAAN- PERSIAPAN- PERENCANAAN- PELAKSANAAN- PENGELOLAAN

PEMDA

KSM (MASYARAKAT)TFL

9

PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN KEGIATANDALAM PENYELENGGARAAN DAK

SUB BIDANG SANITASI

1. PERSIAPAN2. PENYIAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

(TFL)3. SELEKSI LOKASI4. PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA

MASYARAKAT (KSM)5. PENYUSUNAN RENCANA KERJA MASYARAKAT

(RKM)6. PELAKSANAAN KONSTRUKSI7. OPERASI & PEMELIHARAAN8. PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT9. PENGAWASAN & PENGENDALIAN

10

PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAK SANITASI

DOKUMEN JUKLAK/JUKNISPELAKSANAAN SLBM

( Oleh Kementerian PU)

SOSIALISASI KEGIATAN DAK & SLBM Kepada seluruh Pem.

Prov. Kab/Kota (Oleh Kementerian PU)

RAPAT KONSULTASI TEKNIS REGIONAL

(Oleh Kementerian PU)

Penandatanganan Rencana Kegiatan antara Pemerintah

Pusat/Provinsi/Kab/Kota

11

PENYIAPAN TENAGA FASILATOR LAPANGAN (TFL)

KRITERIA TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)1. Pendidikan minimal D3/Sederajat2. Penduduk asli/setempat, atau

mampu berkomunikasi dan menguasai bahasa serta adat istiadat setempat

3. Sehat jasmani dan rohani4. Mengenal kondisi lingkungan calon

lokasi5. Memiliki cukup waktu untuk

melaksanakan tugas TFL6. Memiliki

Pengetahuan/Pengalaman Dasar tentang; Air Limbah, Persampahan, dan Drainase

7. Bersedia tinggal dan bekerja sama dengan masyarakat di lokasi terpilih

8. Syarat tambahan oleh masyarakat (kalau ada)

PROSES ADMINISTRASI1.Surat DJCK ke

Pemkab/Kota tentang Usulan nama 2 (dua) calon TFL disetiap lokasia. TFL Teknisb. TFL Pemberdaya

Masayarakat2. Penyampaian nama

2 (dua) calon TFL oleh Bupati/wali kota ke DJCK untuk mengikuti pelatihan.

3. Pelatihan TFL diselenggarakan oleh DJ. Cipta Karya Kementerian PU

1. Daerah penerima DAK - SLBM wajib mencantumkan alokasi danpenggunaan DAK dalam APBD.

2. Pelaksanaan DAK yang telah tercantum dalam APBD adalahtanggung jawab dari Pemerintah Daerah.

3. Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana pendamping fisiksebesar 10% serta tambahan pendamping minimal 5% untuk danaoperasional dari alokasi dana DAK – SLBM termasuk gaji TFL selamaminimal 8 (delapan) bulan untuk 1 orang TFL.

4. Besaran gaji Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) disesuaikan denganUpah Minimum Regional (UMR) atau Peraturan Daerah(kabupaten/kota).

PENDANAAN TFL DAK SANITASI

12

SELEKSI LOKASI DAK SANITASI

1. Kepadatan penduduk di atas 150 jiwa / hektar (pemakai tetap).

2. Tersedia air bersih, sumber listrik dan tersedia saluran untukmenampung effluent hasil pengolahan air limbah.

3. Kawasan pemukiman padat, rawan sanitasi (rekomendasi DinasKesehatan/ sesuai data BPS atau kawasan pasar dan pemukimandisekitarnya yang legal sesuai dengan peruntukannya dalam RTRWKab./ Kota).

4. Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak (sesuai data BPS/dokumen PPSP).

5. Tersedia lahan yang cukup:

50 m2 untuk 1 (satu) unit bangunan IPAL.

100 m2 untuk 1 (satu) MCK Plus.

200 m2 untuk infrastuktur 3R.

13

14

PEMBENTUKAN KSM (KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT)

DIBENTUK & DITETAPKAN DALAM MUSYAWARAH MASYARAKAT CALON PENERIMA MANFAAT

MERUPAKAN WAKIL MASYARAKAT CALON PENERIMA MANFAAT DALAM PENYELENGGARAAN PRASARANA & SARANA SLBM

SUSUNAN PENGURUS KSM MINIMAL :• KETUA• SEKRETARIS• BENDAHARA• TENAGA TEKNIS• ANGGOTA

KSM

WARGA

(MASYARAKAT)

15

PENYUSUNAN RKM (RENCANA KERJA MASYARAKAT)

WAKIL MASYARAKAT/WARGA DIDAMPINGI TFL menyusun RKM SLBM meliputi :1. Pemilihan Prasarana & Teknologi

SLBM yang dibutuhkan2. Calon penerima manfaat3. Pembentukan Forum Pengguna4. Pembentukan KSM (Jika belum

terbentuk)5. Penyusunan DED & RAB6. Jadwal Kontruksi7. Rencana Kontribusi8. Rencan Pelatihan KSM9. Rencana Pengoperasian &

Pemeliharaan Fasilitas Sanitasi Lingkungaan yang dibangun

DOKUMEN PERENCANAAN

SLBM

Diusulkan dan disahkan dalam

Forum Musyawarah di Lokasi

Pelaksanaan

16

PELAKSANAAN KONSTRUKSI DAK SANITASI

• Pelaksanaan Konstruksi dilakukan setelah RencanaKerja Masyarakat (RKM) selesai disusun & disahkan oleh para wakil stakeholder (SKPD, KSM & TFL)

• Swakelola oleh Kelompok Masyarakat dilaksanakandengan pendampingan oleh oleh TFL (TenagaFasilitator Lapangan)

Pelaksanaan Konstruksi dilaksanakan secara Swakelola oleh KelompokMasyarakat atau SKPD penanggung jawab anggaran sesuaiPerpres RI no 70 Tahun 2012 dan Perubahannya (TentangPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah)

• Swakelola oleh SKPD dilaksanakan dengan tetapmelibatkan KSM mulai proses perencanaan sampaidengan pasca konstruksi

17

OPERASI & PEMELIHARAANINFRASTRUKTUR DAK SANITASI

• KSM menyampaikan ke warga/ masyarakat hasil pembangunan Prasarana & Sarana SLBM (dalam Forum Musyawarah Warga).

• Pembentukan & Penetapan Pengelola Prasarana & Sarana Terbangun melalui musyawarah masyarakat pengguna. Dapat menggunakan KSM yang ada atau membentuk pengelola yang baru.

• Masyarakat memperoleh fasilitasi dari aparat, TFL, pihak-pihak lain yang berkompeten.

• Proses Pengelolaan dan Pemanfaatan SLBM dilakukan dengan cara musyawarah, transparansi, akuntabilitas publik & Kontrol sosial

• O&P dilakukan sesuai dengan SOP.

PRASARANA DAN SARANA TERBANGUN

18

PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAK SANITASI

Penguatan Kelembagaan :• Pengorganisasian Masyarakat• Pengembangan Institusi

Lokal• Indentifikasi, Seleksi dan

Implementasi pilihan teknologi sanitasi berbasis masyarakat

• Penerapan Prilaku Hidup Sehat dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi

3. Pelatihan MandorMandor disiapkan untuk membangun prasarana SLBM terpilih sesuai dengan DED yang telah disusun

2. Pelatihan KSMKSM dibekali pengetahuan tentang organisasi dan pengelolaan keuangan

1. Pelatihan TFL (RPA & RKM)TFL disiapkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam penilaian kondisi sanitasi secara cepat, dan mendampingi masyarakat dalam menyusun RKM

4. Pelatihan PengelolaPengelola (KSM/KPP) disiapkan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana SLBM

5. Sosialisasi terhadap MasyarakatCalon Pengguna diberi penjelasan tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan tata cara penggunaan sarana SLBM terbangun

19

PENGAWASAN DAN PENGENDALIANDAK SANITASI

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN• Oleh seluruh

komponen masayarakat

• Didampingi oleh Aparat dan dibantu oleh TFL.

• Dilakukan sejak tahap rembug warga tahap pertama, untuk menjaga dilaksanakannya PRINSIP DASAR SLBM.

PROSES PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAK SANITASI LINGKUNGAN

BERBASIS MASAYARAKAT

(SLBM)

20

KOMPONEN KEGIATAN DAK SANITASI DAN SUMBER PENDANAAN

No URAIAN KEGIATAN SUMBER DANAAPBN DAK APBD MASY

1SOSIALISASI DAK & PELATIHAN TFL √

2PELATIHAN KSM, MANDOR,BENDAHARA, TUKANG &PENGELOLA √

3 PENDAMPINGAN MASYARAKAT (GAJI TFL) √

4 BIAYA KONSTRUKSI √ √ √5 BIAYA O & P √6 MONEV √ √ √

PENYALURAN DANA DAK SANITASI

PENYALURAN DANA DAK BERBASIS MASYARAKAT KEPADA KSM DILAKUKAN MELALUI 3 TAHAP :

1.TAHAP IDiberikan 40 % (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana, apabilaKSM telah siap melaksanakan pekerjaan ( RKM sudah disiapkan).

2. TAHAP IIDiberikan 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabilapekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh perseratus)

3. TAHAP IIIDiberikan 30 % (tiga puluh perseratus), dari keseluruhan dana, apabilapekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh perseratus).

21

22

PELAPORAN DAK SANITASI

3. Fasilitator dan KSM membuat laporan secara periodik kepada SKPD sejak proses Perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

2. KSM melaporkan kondisi fisk prasarana setiap 6 (enam) bulan kepada Instansi Penanggung jawab di Daerah (SKPD)

1. KSM membuat Laporan Kegiatan Harian yang berisi kemajuan pelaksanaan pembangunan dan keuangan (disampaikan setiap minggu kepada masayarakt)

23

TERIMA KASIH

kementerian pekerjaan umum - ditjen cipta karyaciptakarya.pu.go.id/dok/runtext/runing text2/materi...

Documents