arah kebijakan urusan pemerintahan umum dalam dokumen...
TRANSCRIPT
Drs. EDUARD SIGALINGGING, M.Si DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ARAH KEBIJAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN DI DAERAH
DEFINISI
Urusan Pemerintahan
adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat
(Pasal 1 Angka 5 UU 23/2014)
ARAH KEBIJAKAN UU NO.23/2014
1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, dan
kekhasan suatu daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah
dengan lebih memperhatikan aspek-
aspek hubungan antara Pemerintah
Pusat dengan daerah dan antardaerah,
potensi dan keanekaragaman daerah, serta
peluang dan tantangan persaingan global
dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara
ABSOLUT
Sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat
6 Urusan • politik luar negeri • pertahanan • keamanan • yustisi • moneter dan fiskal
nasional • Agama
Pemerintah Pusat: • melaksanakan sendiri • melimpahkan kpd
Instansi Vertikal di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah
KONKUREN
dibagi antara Pemerintah Pusat & provinsi & kab/kota.
6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
8 Urusan Pemerintahan Pilihan.
PEMERINTAHAN UMUM
kewenangan Presiden sbg kepala pemerintahan yang
dilaksanakan oleh gubernur, bupati/walikota
Meliputi:
• pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanan nasional
• pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
• pembinaan kerukunan antarsuku & intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional
• Konflik sosial • koordinasi pelaksanaan tugas • pengembangan kehidupan
demokrasi • pelaksanaan semua Urusan
pemerintahan yg bukan merupakan kewenangan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN
Urusan Pemerintahan
Wajib Pelayanan Dasar (6 URUSAN) 1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan
penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan
kawasan permukiman;
5. Ketenteraman,
ketertiban umum, dan
pelindungan
masyarakat;
6. Sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib Non
Pelayanan Dasar (18 URUSAN)
1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
9. Perhubungan;
10.Komunikasi dan informatika;
11.Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12.Penanaman modal;
13.Kepemudaan dan olah raga;
14.Statistik;
15.Persandian;
16.Kebudayaan;
17.Perpustakaan;
18.Kearsipan.
Urusan Pemerintahan
Pilihan
(8 URUSAN)
1. Kelautan dan
perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber
daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian;
8. Transmigrasi
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH
Urusan Konkuren dibagi
berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan
Efisiensi
Urusan berbasis ekosistem
Kehutanan; pertambangan;
kelautan dan perikanan.
Provinsi
Kab/Kota
Dapat bagi
hasil
UU NO.23 TAHUN 2014 PASAL 11
URUSAN PEMERINTAHN UMUM
1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional
dan nasional;
4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di
wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,
potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat
(1)
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
o Laksanakan sendiri
o Pelimpahan (Dekonsentrasi)
o Tugas Pembantuan.
o Laksanakan sendiri o Tugas Pembantuan
Kab/Kota
o Penugasan kepada Desa.
o Laksanakan sendiri
o Penugasan kepada Desa.
P E L A K S A NA A N UR US A N K O NK UR E N
URUSAN WAJIB
DASAR
URUSAN
WAJIB NON
DASAR
URUSAN
PILIHAN
o Jenis Layanan
o Mutu Layanan o Penerima Layanan
Pemetaan :
o Kelembagaan o Perencanaan o Penganggaran
NSPK (NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN
KRITERIA)
SPM
14
KEWAJIBAN K/L DAN DAERAH
PEMETAAN MENETAPKAN SPM
KELEMBAGAAN
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PP NO.18/2016
PERANGKAT DAERAH
A
B
C
TIPOLOGI
MENETAPKAN NSPK
Indikator umum
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah,
Jumlah APBD
Indikator teknis
PEMETAAN URUSAN Undang-Undang 23/2014
Pasal 24
(1)Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan
pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
(5)Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah
(6) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan secara
nasional.
(7) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta pembinaan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dikoordinasikan oleh Menteri.
TANTANGAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI DAERAH
Sinkronisasi
Urusan/sub
urusan Provinsi
Kab/kota
Perumpunan
Urusan
Pemerintahan
PILKADA SERENTAK
Pembangunan Daerah
Penyesuaian perangkat daerah, tugas fungsi, anggaran, SDM sesuai kewenangan
Kode rekening baru setiap
OPD; penyesuaian alokasi anggaran Operasional , OM-
Investasi
Perlu Kebijakan Baru Utk masing-masing
urusan pemerintahan
“PAYUNG KEBIJAKAN BARU KEMENDAGRI”
Sinkron dgn UU - PP - NSPK terbaru terkait Urusan Pemerintahan Daerah
Target RKP dan RPJMN Tercapai
PP 18/2016
Pencapaian
target dalam RKP dan RPJMN (tdk) terhambat
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1. Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh gubernur dan
bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing.
2. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan
bupati/walikota di bantu oleh Instansi Vertikal.
3. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur
bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/walikota
bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
4. Gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
umum dibiayai dari APBN
5. Bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahn umum pada tingkat kecamataan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
UU No. 23 Tahun 2014 Pasal
25
DASAR HUKUM PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
3. Permendagri Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Proses Penyusunan Permendagri pengganti TA 2018)
45 BIDANG TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT SESUAI UU NO. 23 TAHUN 2014
1. membatalkan Peraturan Bupati/Wali Kota;
2. Memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan
dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
3. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota;
4. Mengajukan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan kepada Menteri untuk
mendapat persetujuan
5. Membatalkan keputusan Bupati/Wali Kota tentang pengangkatan camat yang tidak sesuai
dengan ketentuan
6. Memberikan nomor register terhadap Raperda Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Wali
Kota
7. Menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapat nomor register secara
berkala kepada Menteri
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
LANJUTAN......
1. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah
2. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota
3. Melakukan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja yang ada di wilayahnya;
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, perubahan
APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah dan retribusi daerah sesuai
peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah
Kabupaten/Kota di wilayahnya
3. Melakukan pengendalian atas defisit APBD Kabupaten/Kota dengan berdasarkan batas
maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah
LANJUTAN......
1. Melantik Bupati/Wali Kota
2. Mengusulkan pemberhentian Bupati/Walikota kepada Menteri atas laporan dari DPRD
Kabupaten/Kota.
3. Mengusulkan penjabat Bupati/Wali Kota kepada Menteri apabila Bupati/Wali Kota Kota diberhentikan
sementara dan tidak ada Wakil Bupati/Wali Kota
4. Menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri dan memberhentikan
anggota DPRD Kabupaten/Kota atas usul pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
5. Menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti
antarwaktu kepada Menteri, serta meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dan
pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
6. Meresmikan Ketua, Wakil Ketua dan Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota
1. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan daerah
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi
LANJUTAN......
1. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD
2. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah
Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
3. Mengoordinasikan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-daerah Kab/Kota yang Ada di Wilayahnya;
4. Melaksanakan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah
Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi
5. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Melakukan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
LANJUTAN......
1. Memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan
instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal
oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945;
2. Melantik kepala instansi vertikal dari Kementerian dan LPNK yang ditugaskan di daerah provinsi yg
bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut
dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas
disebutkan dalam UUD1945;
3. Menerima pertanggungjawaban Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum
untuk diteruskan kepada Menteri
4. Menunjuk penjabat Sekretaris Daerah Provinsi atas persetujuan Menteri dan menyetujui penjabat
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjuk Bupati/Wali Kota
5. Mengangkat dan/atau melantik Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditolak diangkat
dan/atau dilantik oleh Bupati/Wali Kota
1. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Wali Kota terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
2. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah
Kabupaten/Kota;
3. Melakukan Monev dan Supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yg ada
diwilayahnya;
4. Memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Bupati/Wali Kota yang tidak
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Memberikan teguran dan sanksi tertulis kepada Bupati/Wali Kota atas laporan DPRD terkait tidak
diterimanya penjelasan Kepala Daerah terhadap penggunaan hak interpelasi
6. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang masih
memberlakukan Perda yang telah dibatalkan
7. Memberi sanksi kepada Bupati/Wali Kota yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang
telah diundangkan
8. Memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Bupati/Wali Kota yang tidak
mengumumkan informasi tentang pelayanan publik
9. Memberikan sanksi administratif kepada Bupati/Wali Kota yang tidak memberikan pelayanan
perizinan
10. Memberikan sanksi administratif kepada Bupati/Wali Kota yang tidak melaksanakan program
strategis nasional
11. Memberikan sanksi administratif kepada Bupati/Wali Kota yang tidak mengumumkan informasi
pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
Pasal 122
1. Seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan
umum diundangkan
2. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangssa
dan politik, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai
dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan
pemerintah umum diundangkan
Pasal 123
Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan
umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota
sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
PP No, 18 Tahun 2016 Bab XIII KETENTUAN PERALIHAN
SE MENDAGRI TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH