disampaikan oleh sekretaris ditjen politik dan...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DISAMPAIKAN OLEH
SEKRETARIS
DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Jakarta, 19 November 2015
PEMBUKAAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Suprastruktur Pol,
Infrastruktur Pol,
Substruktur Pol.
Kerjasama
Seluruh Elemen Bangsa
AMANAT PEMBUKAAN UUD NKRI 1945
UU 23/2014:
PASAL 25 (3), bahwa : Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, Gubernur, Bupati/ Walikota dalam
melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di wilayahnya dibantu oleh instansi
vertikal
PASAL 25 (5) bahwa : Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum
dibiayai dari APBN.
PASAL 26 (1) bahwa :
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintahan umum,
dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forum Koordinasi
pimpinan di Kecamatan.
PASAL 404 bahwa : Serah terima P3D sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pusat, Daerah Prov & Kab/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan
paling lama 2 tahun.
DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSIAPAN DUKUNGAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL NASIONAL
Kesehatan,
Pendidikan,
Pekerjaan Umum, dll.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
P A R A D I G M A B A R U U R U S A N P E M E R I N T A H A N
B E R D A S A R K A N U U N O . 2 3 T A H U N 2 0 1 4
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
KEWENANGAN
PRESIDEN SEBAGAI
KEPALA PEMERINTAHAN
KONKUREN
Pusat Kab/Kota Provinsi
Otonomi Daerah
Pilihan Wajib
Periwisata,
Perdagangan,
Pertanian dll.
LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dlm rangka memantapkan pengamalan
Pancasila, pelaksanaan UUD tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan
pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama , ras,dan golongan lainnya guna
mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yg timbul dgn memperhatikan prinsip
demokrasi,hak asasi manusia, pemerataan,keadilan,keistimewaan dan kekhususan,potensi serta
keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Instansi Vertikal.
dilaksanakan :
BUPATI/WALIKOTA dibiayai APBN
Secara Operasional Dibantu Oleh Instansi Vertikal Perangkat Kemendagri
CAMAT
Tingkat kecamatan dilimpahkan
Kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan
GUBERNUR
6
BERTAMBAHNYA BEBAN DAN TUGAS
DITJEN POLPUM DAN KESBANGPOL
DAERAH
DITJEN KESBANGPOL DAN PUM PUSAT DAN
DAERAH
PENINGKATAN: 1. KAPASITAS SDM 2. KELEMBAGAAN 3. ANGGARAN 4. KEWENANGAN
UU 23/2014 PASAL 25
KETAHANAN NASIONAL TANGGUH
1. SDM…?? 2. KELEMBAGAAN…?? 3. ANGGARAN..?? 4. KEWENANGAN….??
KONDISI DITJEN POLPUM DAN KESBANGPOL
DAERAH SAAT INI
TERCAPAINYA TUJUAN NEGARA
GAMBARAN KONDISI JAJARAN POLPUM DAN KESBANGPOL DAERAH SAAT INI
SERTA PENAMBAHAN BEBAN TUGAS MENURUT UU 23/2014
SISTEMATIKA RPP URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
BAB JUDUL
I KETENTUAN UMUM
II LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
IV ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
V PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI
VI FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM
VII TATA KERJA
VIII PENDANAAN
IX PELAPORAN
X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
XI KETENTUAN LAIN-LAIN
XII KETENTUAN PERALIHAN
XIII KETENTUAN PENUTUP
TATA CARA PELAKSANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
BERPEDOMAN PADA
KEBIJAKAN NASIONAL DAN
KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PEMERINTAHAN
UMUM
MENERAPKAN PRINSIP KOORDINASI,
INTEGRASI, DAN SINKRONISASI
PUSAT
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
PERENCANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PELAKSANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
MENDAGRI
KOORDINATOR
GUBERNUR
PENANGGUNGJAWAB
PELAKSANAAN
URUSAN PUM
DI PROVINSI
Ditjen Kesbangpol dan PUM
Pusat
Direktorat Kesbangpol dan PUM
Provinsi
Pelaksana di Provinsi
Direktorat Kesbangpol dan
PUM Kab/Kota
Pelaksana di Kab/Kota
Lurah /Kepala Desa
Dibantu Oleh
Forkopimda
Provinsi
Forkopimda
Kab/Kota
Forum Koordinasi
Pimpinan Di
Kecamatan
BUPATI/ WALIKOTA
PENANGGUNGJAWAB
PELAKSANAAN
URUSAN PUM
DI KAB/KOTA
Camat
Dibantu Oleh
Secara
Operasional
Dibantu
Oleh Instansi
Vertikal
Yang
Dibentuk
Oleh
Mendagri
SUSUNAN ORGANISASI
DITJEN KESBANGPOL DAN PUM
KELOMPOK AHLI
DIREKTORAT KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
(II.A)
DIREKTORAT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN (II.A)
DIREKTORAT KEWASPADAAN
NASIONAL (II.A)
DIREKTORAT PENANGANAN
KONFLIK (II.A)
DIREKTORAT BINA IDEOLOGI DAN
WAWASAN KEBANGSAAN
(II.A)
DIREKTORAT POLITIK DALAM NEGERI
(II.A)
DIREKTORAT KESBANGPOL DAN PUM
PROVINSI (II/A)
DIREKTORAT KESBANGPOL DAN PUM
KAB/KOTA (II/B)
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PUM
(I.a) SEKRETARIAT DITJEN
(I.b)
BIRO PERENCA-
NAAN DAN ANGGARAN
(II.A)
BIRO KEUANGAN DAN ASET
(II.A)
BIRO KELEMBAGA-AN DAN SDM
(II.A)
BIRO UMUM
(II.A)
BIRO HUKUM DAN
PENGAWASAN INTERNAL
(II.A)
11
SEKSI PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK DAN PENDIDIKAN
POLITIK (IV/a)
SEKSI FASILITASI PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM.
(IV/a)
SEKSI KETAHANAN EKONOMI
(IV/a)
SEKSI KETAHANAN SENI DAN
BUDAYA (IV/a)
SEKSI PENDATAAN DAN SISTEM
INFORMASI (IV/a)
SEKSI PEMBERDAYAAN DAN
MEDIASI SENGKETA (IV/a)
SUB DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI
SOSIAL DAN BUDAYA (III/a)
SUB DIREKTORAT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN (III/a)
SUB DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK (III/a)
SUB DIREKTORAT
ANALISA DAN EVALUASI (III/a)
SUB DIREKTORAT BINA IDEOLOGI, DAN WAWASAN
KEBANGSAAN (III/a)
SUB DIREKTORAT POLITIK DALAM NEGERI
(III/a)
SEKSI KEWASPADAAN DINI
DAN FASILITASI INTELIJEN
(III/A)
SEKSI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL (IV/a)
SEKSI ANALISA EVALUASI
INFORMASI STRATEGIS (IV/a)
SEKSI ANALISA EVAUASI
KEBIJAKAN STRATEGIS (IV/a)
SEKSI IDEOLOGI
(IV/a)
SEKSI WAWASAN KEBANGSAAN
(IV/a)
DIREKTORAT KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PUM PROVINSI ( II/a)
SUB BAGIAN ADVOKASI HUKUM
(IV/a)
KEPALA SEKRETARIAT BADAN (II/b)
BAGIAN PERENCANAAN DAN
ANGGRAN (III/a)
BAGIAN KEUANGAN (III/a)
BAGIAN UMUM DAN SDM
(III/a)
SUB BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN ANGGARAN
(IV/a)
SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI
(IV/a)
SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI KNERJA
(IV/a)
SUB BAGIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN (IV/a)
SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN
(IV/a)
SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN
AKUNTANSI (IV/a)
SUB BAGIAN PRODUK HUKUM
(IV/a)
SUB BAGIAN PENGAWASAN INTERNAL
(IV/a)
SUB BAGIAN BINA SDM
(IV/a)
SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN
RUMAH TANGGA (IV/a)
SUB BAGIAN TATA USAHA
BAGIAN HUKUM DAN
PENGAWASAN (III/a)
SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT KESBANGPOL
DAN PUM
PROVINSI
12
SEKSI PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI
(IV/a)
SEKSI PEMBERDAYAAN DAN MEDIASI SENGKETA
(IV/a)
SUB DIREKTORAT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN (III/a)
SUB DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK (III/a)
SUB DIREKTORAT ANALISIS EVALUASI
INFORMASI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS
(III/a)
SUB DIREKTORAT BINA IDEOLOGI, DAN WAWASAN
KEBANGSAAN (III/a)
SEKSI KEWASPADAAN DINI DAN FASILITASI
INTELIJEN (IV/a)
SEKSI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL (IV/a)
SEKSI ANALISA EVALUASI INFORMASI STRATEGIS
(IV/a)
SEKSI ANALISIS EVAUASI KEBIJAKAN STRATEGIS
(IV/a)
SEKSI IDEOLOGI
(IV/a)
SEKSI WAWASAN KEBANGSAAN
(IV/a)
DIREKTORAT KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PUM KAB/KOTA ( II/B)
KEPALA SEKRETARIAT DIREKTORAT (III/a)
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
ANGGRAN (IV/a)
SUB BAGIAN KEUANGAN
(IV/a)
SUB BAGIAN UMUM DAN SDM
(IV/a)
SUB BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN
PENGAWASAN INTERNAL (IV/a)
SEKSI KETAHANAN EKONOMI
(IV/a)
SEKSI KETAHANAN SENI DAN BUDAYA
(IV/a)
SUB DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI
SOSIAL DAN BUDAYA (III/a)
SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT KESBANGPOL DAN
PUM
KABUPATEN/KOTA
SEKSI PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK
(IV/a)
SEKSI FASILITASI PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN
UMUM. (IV/a)
SUB DIREKTORAT POLITIK DALAM NEGERI
(III/a)
FORKOPIMDA
Direktorat
Kesbangpol
dan PUM
Propinsi
Direktorat
Kesbangpol
dan PUM
Kab/Kota
FORKOPIMDA PROVINSI
FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DI KECAMATAN
FORKOPIMDA KAB/KOTA
Ketua : Bupati/Walikota
Anggota : - pimpinan DPRD Kab/Kota
- pimpinan kepolisian Kab/Kota,
- pimpinan kejaksaan Kab/Kota,
- pimpinan satuan teritorial TNI di
Kab/Kota
Ketua : Camat
Anggota : -pimpinan kepolisian di Kecamatan
-pimpinan Kewilayahan TNI di
Kecamatan
KECAMATAN
F
A
S
I
L
I
T
A
S
I
Dapat
Melibatkan
Instansi
Terkait
Lainnya
Seperti
BIN
Dll.
Rapat
Paling
sedikit
1 Bulan
Sekali
KECUALI
keadaan
mendesak
dapat
diselengga
rakan
sewaktu
waktu
Ketua : Gubernur
Anggota : - pimpinan DPRD Prov
- pimpinan kepolisian di Prov,
- pimpinan kejaksaan di Prov,
- pimpinan satuan teritorial TNI di Prov
MANAJEMEN APARATUR
TERPUSAT
Direktorat Kesbangpol dan PUM
Propinsi
Provinsi
MENDAGRI
Pejabat Pembina Kepegawaian
Ditjen Kesbangpol dan PUM
Pejabat Yang Berwenang
Direktorat Kesbangpol dan PUM
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun,
gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan
kewajiban kedudukan hukum, dan pengembangan
kompetensi
ANGGARAN
Lurah /Kepala Desa
Dibantu Oleh
Forkopimda Kab/Kota
Forum Koordinasi Pimpinan Di
Kecamatan
APBN
Direktorat Kesbangpol
Propinsi
Provinsi
Forkopimda
Provinsi
Camat Dibantu Oleh
Direktorat Kesbangpol
Kab/Kota
Kab/Kota
MENDAGRI
KOORDINATOR
Ditjen Kesbangpol
Pusat
BINWAS DAN PELAPORAN
Lurah /Kepala Desa
Direktorat Kesbangpol dan PUM
Propinsi
Provinsi
Camat
MENDAGRI
KOORDINATOR
Ditjen Kesbangpol dan PUM
Pusat
Direktorat Kesbangpol dan PUM
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
BINWAS
Sistem
Informasi
Pelaporan
Perencanaan
Pelaksanaan
PELAPORAN
•Perencanaa
•Pelaksanaa
•Aparatur
•Kelembagaan
Pengawas
Internal
TERIMA
KASIH