konsepsi revisi peraturan pemerintah nomor 5...

1

KONSEPSI REVISI

PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 5 TAHUN 2009 TTG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PARTAI POLITIK

OLEH

DRS. SYAMSUDDIN, M.Si

DIREKTORAT POLITIK DALAM NEGERI

DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

2

UU NO 2/2011 TTG

PERUBAHAN ATAS

UU NO 2/2008 TTG

PARPOL

PP NO 83/2012 TTG

PERUBAHAN ATAS

PP NO 5/2009 TTG

BANTUAN

KEUANGAN PARPOL

PERMENDAGRI NO 6/2017

TTG PERUBAHAN ATAS

PERMENDAGRI NO 77/2014

TTG PEDOMAN TATA CARA

PENGHITUNGAN,

PENGANGGARAN DALAM

APBD, DAN TERTIB

ADMTRASI PENGAJUAN,

PENYALURAN, DAN LPJ

PENGGUNAAN BANTUAN

KEUANGAN PARTAI

POLITIK

DASAR HUKUM

LATAR BELAKANG

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan

NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat Nasional dan Modern, Negara mendorong kemandirian Partai Politik melalui Pemberian Bantuan Keuangan.

Bantuan keuangan parpol dimaksudkan untuk menunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan dinamika

masyarakat, pengelolaan keuangan negara dilakukan secara

tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis,

efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3

PERAN PARTAI POLITIK

SEBAGAI POROS DALAM PROSES DEMOKRASI

SEBAGAI PENYALUR PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA

MENGINTEGRASIKAN PARA INDIVIDU DAN KELOMPOK DALAM

MASYARAKAT KE DALAM SISTEM POLITIK

MEMPERSIAPKAN PARA KADER CALON PEMIMPIN BANGSA

MEMPERJUANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK BERDASARKAN

ASPIRASI DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT

MENGEMBANGKAN KAPASITAS BERSAING DALAM PEMILU,

DAN BERKONTRIBUSI SECARA KREATIF DALAM PERDEBATAN

KEBIJAKAN PUBLIK

4

FUNGSI PARTAI POLITIK

SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK ANGGOTA DAN

MASYARAKAT

SEBAGAI SARANA PENCIPTAAN IKLIM YG KONDUSIF BAGI PERSATUAN DAN KESATUAN

SEBAGAI SARANA PENYERAP, PENGHIMPUN DAN PENYALUR ASPIRASI POLITIK MASYARAKAT DLM MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN NEGARA

SEBAGAI SARANA ASPIRASI POLITIK WARGA NEGARA INDONESIA

SEBAGAI SARANA REKRUTMEN POLITIK DALAM PROESES PENGISIAN JABATAN POLITIK

5

6

PERUBAHAN

KEBIJAKAN

PEMBERIAN

BANPOL

UU NO.2/1999 DAN PSL 2 DAN PSL 7

PP 51 THN 2001 SYARATNYA

MEMPEROLEH SUARA DLM PEMILU

BESARNYA Rp 1.000,-

UU NO.31/2002 PSL 2 DAN PSL 4 PP 29 THN

2005 SYARATNYA MENDAPATKAN KURSI DI

DPR/DPRD SETIAP KURSI DITETAPKAN

SEBESAR RP. 21.000.000,- PER TAHUN

UU 2/2008 JO UU 2/2011 DAN PP 5/2009 JO

PP 83/2012 DIBERIKAN KPD PARPOL YG

MEMPUNYAI KURSI DI DPR/DPRD

DIBERIKAN SECARA PROPRSIONAL

BERDASARKAN JUMLAH PEROLEHAN

SUARA BESARNYA = RP.108,-

7

UU NO.2/2008 jo

UU NO. 2/2011

PARPOL BERHAK MEMPEROLEH BANTUAN KEU DARI

APBN/APBD YG DIBERIKAN SECARA PROPORSIONAL

KPD PARPOL YG MENDAPATKAN KURSI DI DPR,

DPRD RPOV/KAB/KOTA YG HITUNGANNYA

BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA

(Psl PSL 34 Ayat (1) dan (3)

- PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

DIPRIORITASKAN UTK PENDIDIKAN POLITIK DAN

OPERASIONAL SEKRETARIAT

- DIKELOLA MELALUI REKENING KAS UMUM PARPOL

- PARPOL DISEMUA TINGKATAN MELAKUKAN

PENCATATAN ATAS SEMUA KEUANGAN PARPOL

(Psl 34 Ayat (3a)

PARPOL BERKEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LPJ

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DARI

APBN/APBD KPD BPK SECARA BERKALA 1 THN

SEKALI UTK PALING LAMBAT 1 BULAN SETELAH

TAHUN ANGGARAN BERAKHIR

(Psl 34A)

8

UU NO.2/2008 jo

UU NO. 2/2011

- PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

PARPOL TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

- PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI

POLITIK DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK

SETIAP 1 (SATU) TAHUN DAN

DIUMUMKAN SECARA PERIODIK

- PARPOL WAJIB MEMBUAT LAPORAN

KEUANGAN (Psl 39)

PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN

DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF

BERUPA PENGHENTIAN BANTUAN

APBN/APBD SAMPAI LAPORAN

DITERIMA OLEH PEMERINTAH DALAM

TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

Psl 47 Ayat (3)

9

PP No 83 Thn 2012 TTG

PERUBAHAN PP 5/2009 ttg

Bantuan Keuangan kpd

Partai Politik sbgmn tlh

diubah

PEMERINTAH/PEMDA SETIAP

TAHUNNYA MEMBERIKAN BANTUAN

KEUANGAN SECARA

PROPORSIONAL KPD PARPOL YG

MENDAPATKAN KURSI DI DPR, DPRD

PROV DAN DPRD KAB/KOTA

(PSL 2)

Penghitungannya berdasarkan jumlah

perolehan suara, dan dipergunakan

untuk pendidikan politik bagi anggota

Partai Politik dan masyarakat paling

sedikit 60 % (enam puluh persen) dan

sisanya untuk menunjang kegiatan

operasional sekretariat Partai Politik

(Psl 9)

10

METODE:

DIHITUNG

SECARA

PROPORSIONAL

BERDASARKAN

PEROLEHAN

SUARA.

DIT

POLITIK

DALAM

NEGERI

Laporan:

disampaikan

kpd

pemerintah

setelah

diperiksa BPK,

yaitu 1 bulan

setelah tahun

anggaran

berakhir

PERUNTUKAN:

PENDIDIKAN

POLITIK (60 %)

DAN

OPERASIONAL

SEKRETARIAT

Sanksi: apabila

parpol tdk

menyampaikan

LPJ maka

bantuan

keuangan akan

dihentikan sampai

laporan diterima

PENERIMA:

PARPOL YG

MEMPUNYAI

KURSI DI

DPR/DPRD

URGENSI

BANTUAN

KEUANGAN

PARPOL

11

SUMBER KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 34 UU No. 2 Tahun 2011

IURAN

ANGGOTA

SUMBANGAN YG SAH

MENURUT HUKUM

Berupa Uang, barang atau jasa

APBN/APBD

Pasal 34 ayat (3)

Perseorangan anggota

partai politik

(pelaksanaannya diatur

dalam AD dan ART)

Diberikan secara

proporsional kepada

parpol yg mendapatkan

kursi di DPR, DPRD Prov

dan Kab/Kota yang

penghitungannya

berdasarkan jumlah

perolehan suara. Perusahaan dan/atau

badan usaha Maksimal 7,5

milyar dlm 1 tahun

anggaran

Perseorangan bukan

anggota parpol maksimal 1

milyar dlm 1 tahun

anggaran

PERMENDAGRI

NO 6 Tahun 2017

12

PENGELOLAAN BANTUAN

KEUANGAN PARPOL

TRANSPARANSI DAN

AKUNTABILITAS

LAPORAN

KEUANGAN

INTERNAL

IURAN ANGGOTA DAN

SUMBANGAN

DIAUDIT

BPK

TERBUKA

UTK MASY

PARPOL

MENYAMPAIKAN LPJ

PALING LAMBAT 1

BULN SETELAH THN

ANGGARAN

BERAKHIR

LAPORAN KEUANGAN

YG BERSUMBER DARI

APBN/APBD

PARTAI

POLITIK

BERTANGGUNGJAWAB

ATAS PENGELOLAAN

KEUANGAN PARPOL

13

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN PARTAI POLITIK

UU NO.2/2011

Parpol menyampaikan

Laporan paling lambat

1 bulan setelah Tahun

Anggaran berakhir

Psl 12A dan 34 A BPK mengaudit 3

bulan setelah Tahun

Anggaran berakhir

1 bulan setelah audit

Pemerintah

Pusat/Prov/Kab/

Kota

1 bulan

setelah

audit

14

PERUBAHAN

KEBIJAKAN

PEMBERIAN

BANPOL

UU NO.2/1999 DAN PSL 2 DAN PSL 7

PP 51 THN 2001 SYARATNYA

MEMPEROLEH SUARA DLM PEMILU

BESARNYA Rp 1.000,-

UU NO.31/2002 PSL 2 DAN PSL 4 PP 29 THN

2005 SYARATNYA MENDAPATKAN KURSI DI

DPR/DPRD SETIAP KURSI DITETAPKAN

SEBESAR RP. 21.000.000,- PER TAHUN

UU 2/2008 JO UU 2/2011 DAN PP 5/2009 JO

PP 83/2012 DIBERIKAN KPD PARPOL YG

MEMPUNYAI KURSI DI DPR/DPRD

DIBERIKAN SECARA PROPRSIONAL

BERDASARKAN JUMLAH PEROLEHAN

SUARA BESARNYA = RP.108,-

PENGATURAN BESARAN BANPOL

THN 2002-2003

THN 2004-2008

THN 2009-2016

PERSUARA SAH

Rp1000 x

104.099.785

Rp104.099.785.000

PERSUARA SAH

Rp108 x 121.920.762

PER KURSI

Rp21.000.000 x 550

Rp13.167.442.296

Rp11.550.000.000

THN 2017

PERSUARA SAH

Pusat 5.400

Prov 10.000

Kab/kota

15.000

16

DASAR PERTIMBANGAN KENAIKAN BANPOL

• Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan saat

ini bantuan keuangan pada Parpol belum

mengalami peningkatan

• Secara filosofis alokasi anggaran yang

tersedia adalah hanya untuk menunjang

kegiatan operasional kesekretariatan, dan hal

tersebut tercermin dari nilai bantuan

keuangan kepada Parpol yang ada saat ini

• Inflasi yang terjadi dari tahun 2004 sampai

dengan saat ini besaran bantuan keuangan

belum berubah

17

KAJIAN KENAIKAN BESARAN BANTUAN


1. Dialokasikan utk

10 Parpol Rp. 9,3 T

(DPP = Rp. 2,6 T,

DPD Rp. 2,5 T dan

DPW Rp. 4,2 T.

2. Alokasi 9,3 T

dibebankan kpd

Parpol 50% dan

APBN 50% selama

10 tahun

3. Penyesuaian

kenaikan besaran

dari Rp108,-

menjadi Rp 10.706,-

persuara sah

1. Proposi banpol dari APBN

hanya mampu menutupi

kebutuhan parpol 0,63% dari

total pengeluaran

2. Banpol saat ini hanya 0,0006

% dari jmlh APBN dan 0,0245

% dari jmlh keseluruhan

bantuan dari APBN/APBD

3. Pemerintah menetapkan

besaran banpol utk DPP

maks 0,0125% dari total

APBN,

4. Pandangan ICW Banpol

hanya menutup 30% dari

kebutuhan dasar parpol

sedangkan sisanya sebesar

70% ditutup dari sumbangan

anggota dan masyarakat.

1. Nilai Banpol dari

APBN sangat kecil

hanya 1.3% dari

total pengeluaran

parpol per tahun

2. Peningkatan secara

bertahap besaran

Banpol dari 5% (Rp

540) s.d. 51,2% (Rp

40.807) dari total

belanja parpol dgn

pembagian 50%

diberikan langsung

atas perhitungan

jumlah suara dan

50% diberikan atas

kemampuannya

dalam menggalang

dana publik

KPK ICW PERLUDEM

18



1. Melakukan perubahan

terhadap sistem pemilihan

legislatif

2. Negara mengambil peran

dalam mendanai kegiatan2

parpol tidak melebihi 0,01%

dari total kebutuhan partai

politik.

3. Membentuk panitia

perumusan pembiayaan parpol

dengan melibatkan pihak

pemerintah, LSM Masyarakat,

Partai politik, kampus dan

Akademisi.

Mengambil perbandingan dari

negara lain seperti :

1. Usbekistan (100%)

2. Inggris, Italia dan Australia

(30%)

3. Austria, Swedia dan Meksiko

(70%)

4. Perancis, Denmark dan

Jepang (50%) dari kebutuhan

partai politik

BPK

PENGALAMAN

NEGARA LAIN

Berapa keamampuan dari pemerintah untuk

menaikan bantuan keuangan kepada parpol yg ideal

Kementerian

Keuangan

19

DASAR KEMENDAGRI PERTIMBANGAN

KENAIKAN BESARAN BANPOL

1. Kebutuhan Parpol

Apabila diusulkan kenaikan dari Rp 108 menjadi Rp5.400,- per suara maka

total Banpol yang diterima baru mencapai angka Rp 658.372.111.650 (45.53%)

dari total kebutuhan parpol per tahunnya, atau jika dikaitkan dengan total

APBN Rp 2.000 T saat ini maka total anggaran yg diberikan kepada parpol

hanya menutup sebesar 0,033% dari kebutuhan parpol.

Analisis berdasarkan hasil kajian berdasarkan kebutuhan 10 parpol pertahun

sebesar Rp1.417.112.015.660, maka banpol yg bersumber dari APBN hanya

menutup 0.93% (Rp13.167.442.296) dari total kebutuhan sehingga Ruang

menaikkan bantuan keuangan parpol masih sangat terbuka, mengingat total

bantuan keuangan partai politik hanya 0,0002% dari nilai APBN dan total

kebutuhan seluruh partai parpol per tahun hanyalah 0,0029% dari nilai APBN

2. Penyesuaian besaran bantuan keuangan

Bantuan keuangan partai politik dari tahun ketahun mulai sejak tahun 2004

sampai dengan saat ini tidak akan pernah mengalami perubahan atau

peningkatan sehingga nilai bantuan keuangan kepada partai politik yang di

berikan kepada partai politik tingkat pusat dan di daerah yang bersumber dari

APBN/APBD sekarang ini di nilai relatif sangat kecil jika mengikuti nilai inflasi

yang setiap saat terjadi perubahan dan sangat berpengaruh terhadap biaya

pendidikan politik dan dana operasional kesekretariatan

20



1. Kebutuhan Parpol

Apabila diusulkan kenaikan dari Rp 108 menjadi Rp5.400,- per suara maka

total Banpol yang diterima baru mencapai angka Rp 658.372.111.650 (45.53%)

dari total kebutuhan parpol per tahunnya, atau jika dikaitkan dengan total

APBN Rp 2.000 T saat ini maka total anggaran yg diberikan kepada parpol

hanya menutup sebesar 0,033% dari kebutuhan parpol.

Analisis hasil kajian berdasarkan kebutuhan 10 parpol pertahun sebesar

Rp1.417.112.015.660, maka banpol yg bersumber dari APBN hanya menutup

0.93% (Rp13.167.442.296) dari total kebutuhan sehingga Ruang menaikkan

banpol masih sangat terbuka, mengingat total bantuan keuangan partai

politik hanya 0,0002% dari nilai APBN dan total kebutuhan seluruh partai

parpol per tahun hanyalah 0,0029% dari nilai APBN

2. Penyesuaian besaran bantuan keuangan

Bantuan keuangan partai politik dari tahun ketahun mulai sejak tahun 2004

sampai dengan saat ini tidak akan pernah mengalami perubahan atau

peningkatan sehingga nilai bantuan keuangan kepada partai politik yang di

berikan kepada partai politik tingkat pusat dan di daerah yang bersumber dari

APBN/APBD sekarang ini di nilai relatif sangat kecil jika mengikuti nilai inflasi

yang setiap saat terjadi perubahan dan sangat berpengaruh terhadap biaya

pendidikan politik dan dana operasional kesekretariatan

21



Kebutuhan operasional sekretariat parpol

NO NAMA PARTAI

POLITIK

BANTUAN DARI APBN

KEBUTUHAN OPERASIONAL SET

PARPOL

% KENAIKAN

1 P. NASDEM 908.598.492 125.000.000.000 1.00

2 PKB 1.219.552.308 100.000.000.000 1.22

3 PKS 913.206.312 170.000.000.000 0.54

4 PDIP 2.556.685.944 175.000.000.000 1.46

5 P. GOLKAR 1.989.869.220 180.000.000.000 1.11

6 P. GERINDRA 1.593.004.644 165.000.000.000 0.97

7 P. DEMOKRAT 1.374.246.972 145.000.000.000 0.95

8 PAN 1.021.616.820 155.000.000.000 0.66

9 PPP 880.519.356 150.000.000.000 0.59

10 P. HANURA 710.142.228 100.000.000.000 0.71

JUMLAH 13.167.442.296 1.465.000.000.000 0.90

22



3. Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK dapat digunakan sebagai: (1) Indikator untuk melihat fluktuasi harga yang

terjadi. (2) Sebagai data dasar untuk perhitungan pendapatan nasional/regional

(3) Berbagai analisa harga dapat dipakai sebagai dasar perencanaan

pembangunan sosial ekonomi lainnya. Perbandingan laju inflasi dan IHK dari

beberapa kota di Indonesia dpt digunakan sebagai dasar atau instrumen untuk

menaikan banpol

4. Perbandingan besaran bantuan keuangan parpol dari negara lain

Perbandingan besaran Banpol dari negara lain maka tidak ada angka ideal

yang berlaku umum di semua negara. Negara Uzbekistan yang membiayai

semua kegiatan parpol (100%), sedangkan Inggris, Italia dan Australia

membantu 30% dari kebutuhan Parpol. Selanjutnya Austria, Swedia dan

Meksiko membantu 70% dari kebutuhan parpol, sedangkan Perancis,

Denmark dan Jepang negara menyumbang 50% dari kebutuhan parpol.



Kementerian

Keuangan

No Tahun

Ket 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. 2.78% 6.96% 3.79% 4.3% 8.38% 8.36% 3.35% 0,69%

23



1. tidak lagi ditentukan oleh besaran bantuan APBN periode sebelumnya dibagi

perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPR dan DPRD

provinsi/kabupaten/kota periode sebelumnya, namun berdasarkan kebutuhan

dasar partai politik dengan formulasi penghitungan berdasarkan nilai per suara

sah

2. usulan besaran kenaikan Bantuan Keuangan kepada partai poitik sebagai

berikut:

a. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara bagi Partai Politik tingkat Pusat

(DPP) yang mendapatkan kursi di DPR yang bersumber dari APBN semula

diberikan sebesar Rp 108,- per suara sah menjadi sebesar Rp 5.400,- nilai

persuara sah;

b. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara bagi Partai Politik tingkat

provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi (DPD) yang bersumber

APBD Provinsi semula dialokasikan antara Rp450,- s.d. Rp 5.000 menjadi

sebesar Rp 10.000,- per suara sah;

c. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara bagi Partai Politik tingkat

kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota (DPC) yang

bersumber APBD kabupaten/kota semula dialokasikan antara Rp 1.500,- s.d.

Rp 17.000 menjadi sebesar Rp 15.000,- per suara



Kementerian

Keuangan

24

BESARAN PER SUARA ATAU

PROSENTASE DARI APBN/APBD

• Perlu adanya revisi UU No. 2 Tahun 2008 / UU No. 2 Tahun 2011

• Perlu adanya revisi PP No. 5 Tahun 2009 / PP No. 83 Tahun 2012

• Perlu adanya revisi Permendagri No. 77 Tahun 2014

1. Pemberian bantuan Rp5.400 per suara atau Prosentase dari APBN dan pemberian bantuan

setinggi-tingginya 15 kali lipat untuk provinsi dan Kabupaten/Kota dari APBD harus dilakukan

Revisi UU 2/2008 jo UU 2/2011, karena penghitungannya adalah per suara sah.

2. Kesiapan APBN/APBD dan kondisi perekonomian saat ini.

3. Sesuai ketentuan UU No 2 Tahun 2011 bahwa Partai Politik harus transparan dan akuntabel,

maka Partai Politik harus menyiapakan SDM kader Partai Politik yang paham dan mengerti

pengelolaan keuangan terutama dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban bantuan

keuangan, dikarenakan laporan akan diperiksa/diaudit oleh BPK. Dan hal tersebut rawan

penyimpangan.

4. Pelaksanaan teknis verifikasi kelengkapan administrasi permohonan pengajuan bantuan

keuangan dan fasilitasi bantuan keuangan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

1. Telah ddilakukan kajian yang mendalam antara kementerian/

lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan

Kementerian Keuangan, KPK, BPK, ICW. Perludem serta para pakar

dan akademisi.

2. Kesiapan Pemerintah dan Partai Politik dalam Penyaluran dan

Penerimaan Bantuan Keuangan dari segi manfaat/penggunaan dan

pertanggungjawaban.

Implikasi

Dampak

Tindaklanjut

KAJIAN PENINGKATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

TAHUN 2015

25 25 25

25

B A G I M U N E G E R I, J I W A R A G A K A M I 25

konsepsi revisi peraturan pemerintah nomor 5...

Documents