aplikasi komputer akuntansi dalam penyusunan laporan ...repo. · pdf filediwujudkan dengan...

Click here to load reader

Post on 25-Sep-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Aplikasi Komputer Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

    (Studi Kasus Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan)

    Amy Fontanella Wiwik Andriani

    Sukartini Jurusan Akuntansi , Politeknik Negeri Padang

    Abstract

    Regional Secretariat South Solok District has not applied government regulations on financial management regulations. Regional Secretariat South Solok District has not made the complete financial statements, they only make budget reports only, and do not make balance and Notes to Financial Statements. Report on budget are made based on Government Regulation of the Interior No. 13 of 2006. South Solok District Secretariat has not been doing depreciation of fixed assets so that the financial statements, particularly the balance sheet does not describe the actual financial position. Based Permendagri 13 of 2006 local governments must prepare three financial statements are: the realization of the Budget Report, Balance Sheet, Notes to the financial statements. Computer applications Excel For Accounting is one medium that can be used by the Government in preparing the financial statements. Simply make a one-time formats then after that by entering transaction to the journal automatically posting process and financial reports directly generated. Ease of course, would be helpful to remember all the limitations that exist in local government in preparing its financial statements. Keywords: Local Government Financial Reports, Excel For Accounting

    1. Pendahuluan

    Permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting di Indonesia sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan good governance, yaitu kepemerintahan yang baik dan ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi, efektivitas, serta penegakan hukum. Otonomi daerah tersebut berdampak pada berbagai aspek baik politik, hukum, sosial, maupun aspek akuntansi dan manajemen keuangan daerah.

    Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis ke paradigma baru yang menuntut suatu sistem mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi secara proporsional kepada daerah yang

  • diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

    Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan- perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak. Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintah yang dapat dijadikan sebagai sebuah kerangka konseptual dan standar dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan.

    Sebagai bentuk keseriusan pemerintah membenahi akuntansi pemerintahan di Indonesia seperangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung telah dicanangkan. Diantaranya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ditindaklanjuti dengan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan diterbitkannya PP tersebut, Indonesia memasuki era baru transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan negara. PP ini mengharuskan pemerintah baik pusat maupun daerah menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dan sejarah mencatat bahwa tahun 2005/2006 adalah

    tahun perubahan mendasar bagi Indonesia dengan manajemen keuangan modern. Akhir semester I/2006, Presiden RI untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2005 yang berdasar Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diperiksa BPK, kepada DPR. Laporan Keuangan tersebut akan menjadi bagian dari Tambahan Berita Negara RI yang terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Untuk mendukung penerapan PP No.24 Tahun 2005 ini seperangkat peraturan lain pun dikeluarkan. Salah satunya adalah Permendagri No.13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Permendagri No.59 Tahun 2007. Namun sayangnya perubahan peraturan yang terlalu sering ini sangat membingungkan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah. Apalagi adanya ketidaksinkronan antara berbagai peraturan yang ada dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi antara berbagai peraturan yang ada.

    Disamping permasalahan diatas pemerintah daerah juga terkendala dengan sumber daya manusia. Sulitnya mendapatkan lulusan akuntansi yang paham dengan sistem akuntansi pemerintahan yang baru membuat pemerintah daerah harus ”memutar otak” agar laporan keuangan dapat dihasilkan. Keterbatasan SDM ini juga dipersulit dengan sistem akuntansi manual yang dilaksanakan oleh pemda. Hal ini menyebabkan hanya orang-orang yang sangat paham akuntansi yang dapat melakukan penyusunan laporan keuangan

    Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 5 No.1 Juni 2010 ISSN 1858-3687 hal 53-67 54

  • Aplikasi Komputer Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan)

    pada pemerintah daerah. Meskipun ada beberapa pemda yang sudah menggunakan komputer tetapi hanya microsoft excel sederhana yang tidak terintegrasi satu sama lain.

    Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas berbagai langkah sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Mulai dari mengadakan pelatihan akuntansi, menggunakan jasa konsultan sampai dengan membeli seperangkat software sistem akuntansi keuangan daerah. Hanya saja software yang sifatnya komprehensif seringkali mendatangkan masalah baru.

    Salah satu solusi yang bisa diambil adalah pengaplikasian program komputer akuntansi khususnya Excel For Accounting (EFA) yang relatif sederhana. EFA hanya diperuntukkan dalam penyusunan laporan keuangan saja dan tidak terintegrasi dengan sistem lainnya. Dengan menginputkan bukti transaksi kita dapat langsung menghasilkan laporan keuangan karena beberapa proses akuntansi manual seperti posting kebuku besar telah dilakukan secara otomatis oleh komputer. Program EFA yang relatif mudah ini dapat dijalankan oleh orang yang tidak paham akuntansi sekalipun.

    Pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan adalah salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu wilayah otonomi yang baru di Indonesia berdasarkan UU No. 38/2003 dan berlaku efektif terhitung tanggal 7 Januari 2004, dan terpisah dari Kabupaten induknya, yakni Kabupaten Solok. Kabupaten Solok Selatan terbagi atas tujuh Kecamatan dengan 29 Nagari (desa), Kabupaten Solok Selatan

    terdiri dari 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena relatif masih baru Kabupaten Solok Selatan masih mengalami banyak kendala dalam menyusun laporan keuangannya.

    Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terapan dengan judul “Aplikasi Komputer Akuntansi (Excel For Accounting) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah studi kasus pada Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Solok Selatan”

    2. Tujuan Penelitian

    Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah untuk :

    Mengaplikasikan Excel For Accounting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

    Mempelajari lebih mendalam tentang excel for accounting dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pemerintah daerah sehingga lebih aplikatif

    Membandingkan penyusunan laporan keuangan pemda secara manual dan terkomputerisasi.

    3. Kontribusi Penelitian

    Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi sebagai berikut :

    Menguraikan proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi EFA

    Sebagai bahan perbandingan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan secara manual dan menggunakan EFA.

    Menambah referensi dalam ilmu akuntansi yang dapat digunakan dalam

    Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 5 No.1 Juni 2010 ISSN 1858-3687 hal 53-67 55

  • proses pendidikan dan penelitian yang relevan.

    4. Perumusan Masalah

    Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis merumuskan permasalahan bagaimana penerapan Aplikasi Komputer Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan

    5. Metodologi Penelitian

    Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terapan dan bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan pada Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Solok Selatan. Data diambil untuk periode Juli 2007 – desember 2007.

    Pengumpulan data dilakukan melalui :

    5.1. Penelitian lapangan (field research)

    Data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung pada sekretariat daera