analisis perlakuan akuntansi zakat perusahaan pada …

Universitas Indonesia 1

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PERUSAHAAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Eric Nurcahyo Atmahadi

Miranti Kartika Dewi

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang praktik perlakuan akuntansi zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung kepada pihak Bank Umum Syariah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat, observasi terhadap laporan tahunan 2010-2011 dari bank yang bersangkutan, serta wawancara terhadap pihak IAI dan DSN MUI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih banyaknya perbedaan dan kekurangan dalam pelaporan akuntansi zakat, khususnya zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Proporsi dalam pengumpulan dan penggunaan dana zakat total dari seluruh Bank Umum Syariah juga menunjukkan beberapa segmen yang paling dominan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan besaran dana zakat yang telah dikumpulkan serta realisasi dana zakat yang telah digunakan. Sebagai tambahan penelitian ini juga menunjukkan besaran potensi zakat perusahaan yang cukup besar yang berasal dari Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil-hasil diatas sebaiknya Indonesia menetapkan suatu regulasi khususnya standar akuntansi yang secara komprehensif mengatur praktik dan perlakuan akuntansi zakat perusahaan di Indonesia.

Kata kunci: perlakuan akuntansi; zakat perusahaan; bank syariah; proporsi; potensi

Abstract

This research discuss about the practice of accounting treatment for corporate zakat on Full fledge Islamic bank in Indonesia. The research were conducted through an interview with the authorized personnel of Islamic Public Bank’s related to zakat management, observation on the bank’s annual report for the year of 2010 - 2011, and interview with IAI and DSN MUI. Results of the research shows that there are still a few differences and deficiencies regarding the reporting of zakat which is managed by the banks especially the accounting treatment for corporate zakat, a segment proportion domination and fluctuation on the sources and usages components of zakat funds managed by the banks, and the big potential of the corporate zakat amount from the banks. As a conclusion from the results above there’s a need for a more comprehensive rules that regulates the practice and the accounting treatment of corporate zakat in Indonesia.

Keywords: accounting treatment; corporate zakat; islamic bank; proportion; potency.

Analisis perlakuan..., Eric Nurcahyo Atmahadi, FE UI, 2013

2

Universitas Indonesia

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu isu zakat kontemporer yang ada pada zaman ini adalah zakat perusahaan.

Nurhayati dan Wasilah (2009) menyatakan bahwa zakat perusahaan dianalogikan oleh para

ulama kontemporer kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan

ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau

perdagangan. Permasalahan mengenai zakat perusahaan menjadi sangat menarik untuk

dibahas dikarenakan eksistensi penerapan zakat perusahaan tidak akan ditemukan perintah

tertulisnya pada Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Adanya upaya untuk melakukan pembahasan

maupun penelitian mengenai zakat perusahaan akan sangat membantu untuk perkembangan

ilmu pengetahuan khususnya mengenai zakat.

Tingginya perkembangan aset pada bank-bank syariah (Laporan Perkembangan

Perbankan Syariah, 2011) serta adanya komitmen dari beberapa bank syariah untuk

mengeluarkan zakat dari hasil kegiatan usahanya merupakan sebuah kesempatan untuk

menggali potensi zakat dari aset bank-bank syariah tersebut. Diperbolehkannya bank syariah

mengelola dana zakat (UU No. 21 tahun 2008 pasal 4) mengakibatkan bermunculannya

lembaga-lembaga baitul maal yang didirikan bank syariah serta banyaknya bentuk kerjasama

dengan organisasi pengelola zakat dari pihak luar bank sebagai sebuah strategi pengelolaan

dana zakat. Di dalam PSAK 101 diatur bahwa entitas syariah yang melakukan kegiatan

pengelolaan dana zakat diwajibkan untuk membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Zakat (Laporan SPDZ). Adanya Laporan SPDZ sangat penting untuk mengetahui besarnya

proporsi pada segmen-segmen serta rincian di dalam sumber dan penggunaan dana zakat serta

efektivitas dan efisiensi dari dana zakat yang dikelola bank syariah.

Peran Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam menetapkan suatu standar akuntansi serta

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam melakukan kajian

terhadap transaksi-transaksi Islami sangat relevan dengan praktik akuntansi zakat perusahaan

yang terjadi di Indonesia. Saat ini ada beberapa peraturan/standar internasional yang mengatur

praktik akuntansi zakat perusahaan antara lain Financial Accounting Standard No. 9 dari

AAOIFI serta Technical Release i-1 dari MASB. Di Indonesia sendiri ada PSAK 101 yang

mengatur Laporan SPDZ dan PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah

untuk organisasi pengelola zakat. Sayangnya pada PSAK 101 dan 109 tidak diatur secara rinci

terkait perlakuan akuntansi zakat perusahaan kecuali aspek pelaporan dan pengungkapan

(yakni pada PSAK 101) yang penyebutannya pun bukan sebagai zakat perusahaan melainkan

zakat yang berasal dari internal entitas syariah. Lain halnya pada standar akuntansi zakat dari


3


AAOIFI maupun MASB (terutama pada AAOIFI) yang tidak hanya mengatur aspek

pelaporan dan pengungkapan tetapi juga mengatur aspek perhitungan dan pengakuan.

Meskipun tidak ada standar akuntansi yang mengatur zakat perusahaan dengan jelas,

praktik zakat perusahaan tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terutama pada sebagian

bank syariah. Metode perhitungan zakat perusahaan yang digunakan oleh beberapa bank

syariah (2,5% dengan basis laba sebelum pajak –praktik pada Bank Muamalat dan Bank

Syariah Mandiri) pun berbeda dengan metode AAOIFI (metode berbasis Net Assets dan Net

Investment Assets) maupun MASB (metode berbasis Adjusted Working Capital dan Adjusted

Growth). Tidak adanya standar akuntansi yang mengatur zakat perusahaan memiliki potensi

dampak negatif seperti yang dibuktikan Al Moghaiwli (2001) bahwa beberapa manajer

perusahaan di Arab Saudi memanfaatkan akuntansi zakat untuk melakukan manajemen laba

maupun meningkatkan nilai perusahaan mereka.

1.2 Permasalahan dan Tujuan Penelitian

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain adalah strategi pengelolaan dana

zakat, praktik pelaporan akuntansi zakat, proporsi sumber dan penggunaan dana zakat, peran

IAI serta DSN MUI dalam menetapkan regulasi zakat perusahaan, pelaporan akuntansi zakat

perusahaan, metode perhitungan zakat perusahaan, serta potensi zakat perusahaan pada bank

syariah di Indonesia.

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas, tujuan spesifik

dari penelitian ini adalah untuk menjawab kedelapan permasalahan diatas dengan melihat

pada kenyataan yang ada di lapangan. Fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian akan

dianalisis kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan terkait kemudian ditarik kesimpulan dari

fakta yang ada.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pendapat dan Fatwa Terkait Zakat Perusahaan

Ada beberapa pendapat, rumusan, serta fatwa dari beberapa peneliti, tokoh Islam

kontemporer, maupun organisasi pengkajian Islam internasional yang mendukung praktik

zakat perusahaan. Qardhawi (1999) menyajikan beberapa jenis zakat yang cukup berkaitan

dengan praktik zakat perusahaan masa kini diantaranya zakat perdagangan, zakat investasi,

serta zakat saham dan obligasi. Muktamar Internasional tentang zakat di Kuwait tahun 1404 H

yang dikutip dari Hafidhuddin (2008) menyatakan bahwa zakat pada praktiknya berkaitan

dengan perusahaan. Pendapat yang senada juga dikeluarkan oleh Council of Islamic Fiqh


4


Academy (1985-2000) dan Committe National Council of Islamic Religious Affairs di

Malaysia (1992) yang menyetujui praktik zakat perusahaan. Islahi dan Obaidullah (2004) juga

menyebutkan beberapa penelitian yang telah membahas tentang zakat atas kepemilikan usaha

yang ada. Ridho (2007) dan Hafidhuddin (2008) secara umum memiliki pendapat yang sama

terkait zakat perusahaan yakni dengan alasan perluasan jenis harta yang dapat dikenakan

zakat karena kekayaan perusahaan termasuk sebagai suatu kekayaan modern.

2.2. Aturan Perundang-undangan Terkait Zakat di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan terkait zakat di Indonesia antara lain UU No. 23

tahun 2011 (revisi dari UU 38 th. 1999) yang mengatur pengelolaan zakat, UU perpajakan No

17 tahun 2000 yang membolehkan zakat pada badan usaha yang dimiliki umat muslim

sebagai pengurang penghasilan kena pajak, UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

yang membolehkan bank syariah mengelola dana zakat melalui badan amil zakat, serta Qanun

No. 7 tahun 2004 (UU yang berlaku khusus di provinsi Aceh) yang menetapkan bahwa zakat

dikenakan atas harta perusahaan.

2.3 Standar Akuntansi Terkait Zakat Perusahaan

Beberapa standar pelaporan akuntansi yang cukup relevan dengan zakat perusahaan yang ada

di Indonesia antara lain adalah lampiran dari Surat Edaran BI No. 7/56/DPbS tahun 2005,

PSAK 101, serta PSAK 109 yang mengatur pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat

pada bank syariah (kecuali PSAK 109 yang dikhususkan untuk organisasi pengelola zakat).

Di Malaysia dikeluarkan TR i-1 oleh MASB yang mengatur perlakuan akuntansi zakat

perusahaan apapun jenis usahanya. Selain itu ada organisasi internasional AAOIFI yang juga

mengeluarkan standar akuntansi untuk zakat perusahaan yang perumusan dan penerapannya

dikhususkan untuk lembaga keuangan syariah.

2.4 Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

Riyanti (2008) telah menyebutkan beberapa metode perhitungan zakat perusahaan. Tabel 1

menyajikan ringkasan metode-metode perhitungan zakat tersebut.


5


Tabel 1: Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

Perumus Standar Tarif zakat Basis Perhitungan T.E Gambling & Karim

2,5% {(Modal + Cadangan - Aktiva tetap) + Laba Bersih}

Yusuf Qardhawi 2,5% (modal + laba bersih) + (keuntungan aktiva bersih x 10%)

Bazis DKI 2,5% (modal + laba bersih) + (keuntungan aktiva bersih

x 10%) Syarikat Takaful Malaysia Berhand 2,5% Laba sebelum zakat dan pajak Bank Muamalat Indonesia 2,5% Laba sebelum pajak Hafidhuddin

2,5% {(total Aktiva Lancar + Laba bersih) – Hutang Lancar} Harta yang berubah: (modal + laba bersih) Atiyah 2,5% harta berubah

dan 10% harta tetap Harta tetap: keuntungan aktiva tetap {Aset wajib Zakat - (Hutang Lancar + Ekuitas non zakat)} x Tarif Zakat (Net Assets Method)

AAOIFI

2,5% (Hijriah) atau 2,5775% (Masehi)

{Modal tertanam + Reserves + Provisions+ Net Income + Laba ditahan + Hutang non lancar - (Aset Tetap + Investasi non tradable + acumulated losses)}x Tarif Zakat (Net Invested Funds Method)

Sumber: Riyanti (2007)

Metode perhitungan zakat perusahaan lainnya yang tidak disebutkan diatas antara lain dapat

dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2: Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Lainnya

Perumus Standar Tarif zakat Basis Perhitungan Aktiva Lancar Bersih - (Asset non zakat + Hutang) (Adjusted Working Capital Method)

MASB TR i-1 (2006)

2,5% Ekuitas + Hutang jangka panjang - (Aset Tetap dan tidak lancar + Aset non zakat + hutang non zakat) (Adjusted Growth)

Qanun No. 7 tahun 2004 2,5% Harta perusahaan yang keuntungannya mencapai nisab dalam kurun 1

tahun

Sumber: Hasil olahan peneliti

2.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi terhadap beberapa literatur di tahun-tahun sebelumnya, ditemukan

beberapa penelitian yang terkait dengan zakat perusahaan. Riyanti (2007) melakukan analisis

terhadap aplikasi metode perhitungan zakat perusahaan pada PD Lisha Mart. Hasil penelitian

tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode perhitungan zakat perusahaan harus

disesuaikan dengan kemashlahatan kondisi perusahaan tersebut. Abu Bakar (2007) membahas

tentang pentingnya mengharmonisasikan praktik zakat pada perusahaan-perusahaan di

Malaysia dengan suatu standar akuntansi zakat. Adnan dan Abu Bakar (2009) melakukan

peninjauan ulang terhadap perlakuan akuntansi untuk zakat perusahaan sebagaimana telah


6


ditetapkan di beberapa standar akuntansi (AAOIFI dan MASB) serta praktiknya pada

perusahaan-perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam

memahami konsep zakat pada perlakuan akuntansi untuk zakat perusahaan. Saksono dan

Martin (2012) mengungkapkan potensi zakat yang belum tergali akibat penggunaan basis

kalender yang kurang tepat dalam perhitungan zakat pada perusahaan (2,5% untuk kalender

hijriyah dan 2,5775% untuk kalender masehi).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Sifat dan Ruang Lingkup Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena berusaha

memberikan suatu gambaran atas kondisi yang terjadi secara faktual dari suatu obyek

penelitian (Sekaran 2010). Ruang lingkup yang akan dibahas di dalam penelitian ini antara

lain adalah perlakuan akuntansi untuk zakat khususnya zakat perusahaan pada bank umum

syariah melalui observasi laporan tahunan dan wawancara kepada pihak bank umum syariah,

proporsi sumber dan penggunaan dana zakat yang dikelola oleh bank umum syariah serta

studi terhadap potensi zakat perusahaan yang ada pada bank umum syariah.

3.2 Sample dan Data

Sample yang merupakan obyek dari penelitian ini terdiri dari sebelas bank umum syariah

yang terdaftar mempublikasikan laporan keuangannya di website Bank Indonesia (diakses

tanggal 1 Oktober 2012) yang kemudian dikodifikasi untuk memudahkan penyajian matriks.

Bank bank tersebut antara lain: Bank Muamalat (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank

Mega Syariah (Megas), BRI Syariah (BRIS), BNI Syariah (BNIS), BCA Syariah (BCAS),

Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), Panin Syariah (Panins), Bukopin Syariah (Bukops),

Victoria Syariah (Victos), dan Maybank Syariah (MaybS).

Alasan dipilihnya Bank Umum Syariah (BUS) adalah karena dengan status yang

dimiliki bank sebagai “Bank Umum” diharapkan komitmennya terhadap pelaksanaan syariat

Islam (termasuk zakat) lebih besar dibandingkan bank yang masih berstatus Unit Usaha

Syariah (UUS). Selain itu berbeda dengan UUS, sistem perbankan pada BUS terpisah dengan

bank konvensional sedangkan UUS masih berada dibawah sistem perbankan konvensional.

Dengan terpisahnya sistem perbankan diharapkan harta yang dimiliki BUS lebih halal (yang

merupakan syarat harta wajib zakat) dibandingkan UUS sehingga penelitian tentang zakat ini

lebih relevan dengan ketentuan harta zakat menurut syariat Islam.


7


3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini akan mengambil data primer melalui proses

wawancara kepada narasumber serta observasi terhadap laporan tahunan/keuangan dari BUS.

Proses pengumpulan data primer diawali dengan melakukan persiapan wawancara seperti

menyiapkan draft pertanyaan yang akan diajukan, penentuan jadwal pertemuan untuk

wawancara, persiapan segala sarana dan prasarana pendukung, Tahapan berikutnya adalah

wawancara yang dilakukan terhadap tiga pihak yang terdiri dari pihak bank-bank umum

syariah (seluruh bank umum syariah yang terdaftar di BI) melalui divisi akuntansi, sharia

compliance, maupun pihak pengelola zakat bank, pihak IAI melalui Dewan Standar

Akuntansi Syariah, dan pihak Dewan Syariah Nasional MUI. Wawancara kepada ketiga pihak

diatas tentunya akan berusaha menguak permasalahan yang berbeda-beda berkaitan dengan

wewenang, profesi, dan keahlian masing-masing pihak. Permasalahan terkait strategi

pengelolaan dana zakat, praktik akuntansi zakat dan zakat perusahaan pada bank syariah

tentunya akan ditanyakan langsung kepada pihak BUS. Sedangkan kepada IAI dan DSN MUI

akan ditanyakan permasalahan-permasalahan terkait peraturan/standar yang berlaku, fatwa

terkait zakat perusahaan, serta pendapat terkait praktik zakat perusahaan di Indonesia.

Selain pengumpulan data primer melalui wawancara, di dalam penelitian ini juga

dilakukan analisis serta pengujian terhadap data pada laporan tahunan/keuangan terkait zakat

dari bank-bank umum syariah. Analisis dilakukan untuk melihat kelengkapan penyajian

informasi terkait zakat dan zakat perusahaan pada laporan tahunan bank serta kesesuaian

antara laporan penggunaan dan sumber dana zakat yang dipublikasikan bank-bank umum

syariah dengan PSAK 101. Sedangkan pengujian yang dilakukan adalah uji potensi zakat

perusahaan pada bank umum syariah dengan membandingkan basis perhitungan zakat yang

digunakan (perbandingan antara metode 2,5% dan metode Net Assets AAOIFI).

Setelah seluruh data primer berhasil terkumpul, prosedur pengolahan dan analisis data

dapat dimulai. Proses pengolahan data diawali dengan mereduksi data untuk memudahkan

proses pengolahan data. Reduksi dilakukan dengan cara membuat ringkasan intisari dari hasil

wawancara. Setelah ditemukan intisari dari hasil wawancara, proses reduksi dilanjutkan

dengan mengkategorisasikan data berdasarkan pihak-pihak yang diwawancarai. Setelah data

berhasil dikategorisasikan, data akan ditampilkan pada sebuah ulasan tertulis maupun matriks

yang meringkas dan menunjukkan hasil kodifikasi dan kategorisasi dari data yang telah diolah

sebelumnya menjadi sebuah informasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada

penelitian ini.


8


Tahapan terakhir setelah data selesai diolah adalah pengambilan keputusan berupa

simpulan dari hasil penelitian. Hasil simpulan ini tentunya didasari oleh hasil analisis dari

data-data yang dikumpulkan beserta temuan dari studi-studi literatur sebagai penunjang

argumentasi yang kuat atas analisis yang dilakukan. Simpulan yang diperoleh diharapkan

dapat menjawab segala permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Umum Penelitian

Wawancara terhadap pihak BUS hanya berhasil dilakukan terhadap tiga bank yakni BMI,

BNIS, dan BJBS. Wawancara kepada narasumber dari pihak DSN MUI yang ternyata

sekaligus merupakan anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI meringkas proses

wawancara yang semulanya hendak dilakukan kepada dua lembaga tersebut.

Observasi terhadap laporan tahunan maupun laporan keuangan publikasi Bank

Indonesia dari BUS menemui beberapa kendala. Kendala yang pertama adalah bank tidak

menyajikan data sesuai dengan yang diharapkan dari penelitian ini. Hal ini disebabkan bank

tidak melakukan pembayaran zakat perusahaan serta bank tidak menyalurkan zakat secara

langsung sehingga bank tidak membuat laporan-laporan khusus terkait sumber dan

penggunaan dana zakat. Kendala lainnya adalah tidak adanya publikasi laporan tahunan dari

bank umum syariah yang bersangkutan saat dicari melalui internet (Maybank Syariah) kecuali

laporan keuangan publikasi di website BI. Terlebih lagi tidak ditemukan website perusahaan

dari BUS tersebut yang dapat diakses untuk memperoleh informasi.

4. 2. Pengelolaan Dana Zakat pada Bank Umum Syariah

4.2.1 Strategi Pengelolaan Dana Zakat pada Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil observasi dari laporan tahunan/keuangan dari sebelas bank umum syariah,

hanya sembilan bank yang diketahui di dalam laporan tahunan maupun laporan keuangan

publikasinya melaporkan informasi terkait kegiatan pengelolaan dana zakat. Sembilan bank

tersebut adalah BMI, BSM, BNIS, MegaS, BRIS, BCAS, BJBS, BukopS, dan Victos. Pada

dua bank lainnya yakni PaninS dan MaybS tidak ditemukan data terkait pelaporan kegiatan

pengumpulan dana zakat oleh kedua bank tersebut. Tabel 3 meringkas strategi yang dilakukan

oleh masing-masing BUS dalam mengelola pengumpulan dan penyaluran dana zakat.


9


Tabel 3: Strategi Pengelolaan Dana Zakat pada Bank Umum Syariah

NAMA BANK STRATEGI PENGELOLAAN ZAKATBMI BSM BNIS MegaS BRIS

Pendirian LAZ independent v v Pendirian UPZ v Kerjasama penyaluran dengan BAZNAS v Kerjasama dengan LAZ Eksternal Menyalurkan ke pihak LAZ Eksternal v Disalurkan langsung oleh pihak Bank

STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT BCAS BJBS BukopS VictoS

Pendirian LAZ independent Pendirian UPZ v Kerjasama penyaluran dengan BAZNAS v Kerjasama dengan LAZ Eksternal v v Menyalurkan ke pihak LAZ Eksternal Disalurkan langsung oleh pihak Bank v

Sumber: data hasil olahan penulis

Pada BMI dan BSM zakat dikelola oleh LAZ independen yang dibentuk oleh bank

(BMI mendirikan LAZNAS bernama Baitul Maal Muamalat; BSM mendirikan LAZNAS

Bangun Sejahtera Mitra (LAZNAS BSM)). Pengelolaan zakat pada BNIS dan VictoS

mengikuti prosedur sertifikasi dari BAZNAS yakni dengan pendirian Unit

Pengumpul/Pelayanan Zakat (UPZ) yang terhubung sistemnya dengan BAZNAS. Pada BRIS

dan BCAS pengelolaan dana zakat dilakukan dengan membentuk kerjasama saluran distribusi

pengumpulan zakat dengan BAZNAS. Selain itu BCAS serta BukopS juga melakukan

kerjasama dengan LAZ eksternal lainnya selain BAZNAS seperti LAZIS NU, Rumah Zakat,

Dompet Dhuafa, dan Daarut Tauhiid. Pada MegaS penyaluran dana zakat dilakukan kepada

LAZ-LAZ eksternal tanpa ada penyebutan di laporan tahunan/keuangan bahwa MegaS

membentuk sebuah kerjasama dengan LAZ-LAZ tersebut. Sedangkan pada BJBS berdasarkan

laporan keuangan publikasi 2011 serta hasil wawancara, penyaluran dana zakat dilakukan

secara langsung oleh BJBS tanpa bantuan LAZ manapun.

4.2.2 Pelaporan Akuntansi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Berdasarkan data di laporan keuangan tahun 2011 dari sebelas BUS hanya tujuh BUS yang

melaporkan sumber dan penggunaan dana zakat/ZIS-nya pada laporan keuangan entitasnya

(sesuai PSAK 101 maupun mengikuti format SE BI No 7/56 tahun 2005). Ada sedikit

perbedaan di komponen pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat dimana sebagian BUS


10


mengikuti format PSAK 101 (BSM, BNIS, MegaS, dan BRIS) dan sebagian BUS lainnya

(BJBS dan VictoS) menyajikan laporan SPDZ sesuai format SE BI No. 7/56 (lihat tabel 4).

Tabel 4: Penyajian Laporan Dana Zakat pada Bank Umum Syariah

JENIS LAPORAN BSM BNIS MegaS BRIS BCAS BJBS VictoS Laporan SPDZ (PSAK 101) v v v v v Laporan SPD-ZIS (Format SE BI) v v


BMI, PaninS, dan BukopS tidak menyajikan Laporan SPDZ pada laporan keuangannya.

Secara umum, alasan dari bank-bank tersebut tidak membuat Laporan SPDZ adalah karena

bank tidak melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara langsung.

Pada BMI kegiatan pengumpulan dana zakat dilakukan oleh Baitul Mal Muamalat sedangkan

pada BukopS hanya disebutkan bahwa penyaluran zakat dilakukan melalui Dompet Dhuafa,

dan Rumah Zakat. Berbeda halnya dengan PaninS, pada laporan tahunannya (2011) tidak

ditemukan laporan mengenai pengelolaaan dana zakat dalam bentuk apapun.

Pelaporan dan zakat yang cukup menarik dipraktikkan oleh BMI. Meskipun tidak

menyajikan Laporan SPDZ pada laporan keuangan, BMI tetap menyajikan laporan

penerimaan dan penggunaan dana zakatnya (beserta infak dan sedekah) yang dikelola oleh

Baitul Mal Muamalat (BMM) pada Laporan Corporate Social Responsibility (CSR) di

laporan tahunan BMI yang kelengkapannya cukup memenuhi ketentuan PSAK 101.

Tabel 5 menyajikan perbandingan komponen Laporan SPDZ berdasarkan PSAK 101.

Tabel 5: Komponen Laporan SPDZ pada Bank Umum Syariah

NAMA BANK KOMPONEN LAPORAN SPDZ (PSAK 101)

BSM BNIS MegaS BRIS BCAS Sumber Dana Zakat: Zakat dari Dalam Bank Syariah v v v v v Zakat dari Pihak Luar Bank Syariah v v v v v Penggunaan Dana Zakat: Rincian Mustahik (8 asnaf di PSAK 101) v Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat v v v v v Saldo Awal Dana Zakat v v v v v Saldo Akhir Dana Zakat v v v v v Tambahan Rincian lain dari Bank: Disalurkan ke UPZ/LAZ/BAZNAS v v v v Biaya Administrasi (Penggunaan) v v Disalurkan Sendiri v v Keuntungan (beban) selisih kurs - Bersih v Lainnya v



11


Dari lima BUS di atas hanya BCA syariah yang menyajikan Penggunaan Dana Zakat-nya

sesuai dengan format pada PSAK 101 dengan merinci delapan asnaf (mustahik). Jika

disesuaikan dengan penjelasan mengenai Laporan SPDZ pada PSAK 101, seharusnya

penyaluran dana zakat pada BUS tetap disajikan secara terperinci meskipun dikelola oleh

lembaga amil zakat. Sebagian bank seperti bank MegaS dan BRIS dalam penyajian segmen

”Penggunaan dana zakat”-nya menggunakan format seperti yang diminta pada Surat Edaran

BI 7/56/DPbS yang merinci nama-nama Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari pihak luar yang

dijadikan sebagai penyalur dana zakat. Meskipun rincian segmen penggunaan dana zakat

mirip dengan yang ada pada format Laporan SPD-ZIS pada Surat Edaran BI, MegaS dan

BRIS tidak menamainya sebagai Laporan SPD-ZIS di laporan keuangan terauditnya.

Ditinjau dari segi pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan (CALK) atas

Laporan SPDZ yang dilakukan oleh bank umum syariah juga ditemukan ketidaksamaan

antara praktik BUS dengan ketentuan di PSAK 101. Pengungkapan pada CALK yang

dilakukan oleh sebagian besar bank tidak menjelaskan rincian mendetail mengenai sumber

dana zakat dari pihak internal dan eksternal (poin 1 dan 2), kebijakan penyaluran kepada

masing-masing asnaf (poin 3), dan proporsi dana yang disalurkan ke masing-masing asnaf

(poin 4) sebagaimana yang dijelaskan di ketentuan pengungkapan Laporan SPDZ di PSAK

101. Pengungkapan CALK terkait zakat oleh sebagian BUS hanya menjelaskan definisi

laporan SPDZ, laporan SPDZ yang menunjukkan pelaporan atas amanah dana kegiatan sosial

yang dikelola perusahaan, serta kebijakan perusahaan untuk mengelola zakat melalui LAZ

yang ditunjuk oleh bank (BSM, BNIS, dan BRIS). Sedangkan MegaS dan BCAS hanya

membuat pengungkapan penggolongan zakat pada akun kewajiban lain-lain dan dana titipan.

4.2.3 Sumber dan Penyaluran Dana Zakat pada Bank Umum Syariah

Secara rinci, perbandingan jumlah sumber dan penyaluran dana zakat berdasarkan informasi

dari laporan keuangan dapat dilihat pada tabel 6 (lampiran 1). Berdasarkan hasil observasi

laporan keuangan bank hanya delapan bank yang menyajikan informasi sumber dan

penyaluran dana zakatnya. Bank-bank tersebut adalah BMI, BSM, BNIS, MegaS, BRIS,

BCAS, VictoS, dan BJBS seperti yang tertera pada tabel 6. Perlu diingat bahwa pada tabel 6

tersebut tidak disajikan data mengenai sumber dan penggunaan dana zakat Bank Syariah

Bukopin dan Panin Syariah karena kedua bank tersebut tidak menyajikan data terkait sumber

dan penggunaan dana zakat. Penjelasan mengenai proporsi sumber dan penyaluran dana zakat

dibahas pada poin-poin berikut:


12


1. Sumber Dana Zakat pada Bank Umum Syariah

Pada gambar 1 (hasil visualisasi data tabel 6 di Lampiran 1), di tahun 2010 proporsi

sumber dana zakat pada bank syariah 53%-nya (Rp 17,8 miliar) berasal dari zakat

perusahaan, mengikuti di belakangnya Zakat dari Pegawai dan zakat yang berasal dari

dalam bank lainnya adalah 38% (Rp 12,87 miliar) dan sebesar 9% (Rp 2,85 milyar)

bersumber dari zakat nasabah dan pihak luar. Total keseluruhan sumber dana zakat yang

dikumpulkan oleh bank umum syariah di tahun 2010 adalah sebesar Rp 33,53 miliar.

Gambar 1: Proporsi Sumber Dana Zakat pada BUS, 2010 & 2011


Kemudian di tahun 2011 proporsi dana zakat yang berasal dari zakat perusahaan

meningkat menjadi 59% (Rp 27,8 miliar). Penyebab kenaikan ini diantaranya adalah

kontribusi dari BNI Syariah yang mulai membayarkan zakat perusahaannya di tahun 2011

juga kenaikan laba sebelum pajak (yang merupakan basis perhitungan zakat) pada bank

Muamalat dan Syariah Mandiri. Kemudian diikuti oleh porsi zakat dari nasabah dan pihak

luar lainnya yang porsinya menurun menjadi 24% (Rp 11,28 miliar) serta Zakat dari

pegawai dan zakat dari dalam bank lainnya pada tingkat 17% (Rp 8,21 miliar). Total

keseluruhan sumber dana zakat yang dikumpulkan oleh bank umum syariah di tahun 2010

adalah sebesar Rp 47,29 miliar.

Merujuk pada gambar 1 total sumber dana zakat dari tahun 2010 ke 2011 mengalami

peningkatan (Rp 33,53 miliar menjadi Rp 47,29 miliar). Peningkatan yang cukup

signifikan terjadi pada sumber dana zakat yang berasal dari perusahaan dan pegawai.

Berdasarkan data di tabel 6 (lampiran 1) terlihat bahwa kontributor terbesar yang

mendukung kenaikan sumber dana zakat ini adalah bank Syariah Mandiri, Muamalat, dan

BNI syariah yang baru saja membayarkan zakat perusahaannya. Selain itu dari kedua

gambar diatas juga terlihat bahwa segmen sumber dana zakat yang mengalami penurunan


13


adalah zakat dari nasabah dan pihak luar lainnya (dari Rp 12.87 milyar menjadi Rp 11.28

milyar). Kejadian ini sangat disayangkan karena seharusnya dengan meningkatnya jumlah

bank syariah yang berkomitmen untuk menjadi penyalur zakat, kemudahan pembayaran

zakat oleh masyarakat semakin meningkat yang memberikan dampak positif bagi jumlah

zakat yang dibayarkan ke bank syariah.

Penurunan pada zakat dari nasabah dan pihak luar ini bisa jadi disebabkan oleh

beberapa hal. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah keengganan masyarakat untuk

membayarkan zakatnya pada bank-bank umum syariah diatas. Selain itu masyarakat di

Indonesia juga ditawarkan dengan banyak alternatif cara pembayaran zakat yang salah

satunya dengan banyaknya lembaga/ amil zakat swasta yang berdiri di Indonesia. Namun

permasalahan ini memerlukan penelitian lebih mendalam untuk mencari sebab terjadinya

penurunan pembayaran zakat melalui bank syariah yang berasal dari nasabah-nasabah

maupun pihak-pihak luar lainnya.

2. Penyaluran Dana Zakat pada Bank Umum Syariah

Di tahun 2010 penyaluran dana zakat sebanyak 90,2%-nya (Rp 26,8 miliar) disalurkan

melalui LAZNAS yang dibentuk oleh BUS seperti yang dilakukan oleh BMI dan BSM

(gambar 2). Porsi terbesar kedua adalahpenyaluran ke UPZ yang didirikan oleh bank atau

disalurkan ke BAZNAS secara langsung yang memperoleh porsi sebesar 5,6% (Rp 1,67

miliar). Sisanya disalurkan melalui LAZ diluar perusahaan sebesar 3,8% (Rp 1,13 miliar)

dan disalurkan sendiri secara langsung oleh bank sebesar 0,4% (Rp 0,12 miliar). Total

penyaluran dana zakat 2010 adalah sebesar Rp 29,77.

Gambar 2: Proporsi Penyaluran Dana Zakat pada BUS, 2010 & 2011


Pada tahun 2011 besarnya proporsi antar segmen penyaluran masih berada urutan

dominasi yang sama seperti di tahun 2010 namun besaran persentase dan nominal


14


rupiahnya berbeda. Di posisi pertama sebesar 70,2% (Rp 17,52 miliar) disalurkan melalui

LAZ yang dibentuk oleh bank Syariah. Mengikuti di belakangnya disalurkan melalui

UPZ/BAZNAS sebesar 21,1% (Rp 5,27 miliar), disalurkan melalui LAZ lain sebesar 8,5%

(Rp 2,11 miliar), dan disalurkan sendiri sebesar 0,2% (Rp 0,05 miliar). Adanya kesamaan

dalam urutan dominasi penyaluran dana zakat kemungkinan disebabkan oleh komitmen

dari bank syariah untuk menyalurkan dana zakat melalui saluran tersebut. Komitmen bank

terlihat pada daftar pihak penyaluran dana zakat pada Laporan SPDZ maupun pernyataan

resmi terkait kerjasama dengan LAZ oleh bank pada laporan tahunannya. Total

penyaluran dana zakat tahun 2011 adalah Rp 24,94 miliar.

Meskipun urutan dominasi penyaluran dana zakat tidak berubah pada tahun 2011,

sangat disayangkan bahwa ada penurunan pada total jumlah dana yang disalurkan oleh

Bank Umum Syariah. Besarnya total penyaluran dana zakat keseluruhan pada tahun 2010

yang sebesar Rp 29.77 milyar turun menjadi Rp 24.94 milyar pada tahun 2011. Hal

tersebut juga dapat terlihat pada penurunan total persentase realisasi dana zakat di tahun

2011 yang awalnya (2010) sebesar 38% turun menjadi 26,7 %.

Salah satu indikator turunnya persentase realisasi dana zakat (tabel 6) adalah adanya

beberapa bank yang tidak menyalurkan dana zakatnya secara maksimal dan efektif.

Berdasarkan informasi yang dijelaskan oleh narasumber dari pihak bank, penyebab tidak

dimaksimalkannya dana zakat yang tersedia antara lain adalah kebijakan bank untuk

menyisakan saldo dana zakat untuk kebutuhan periode berikutnya (Daryunanti, 2012).

Alasan lainnya lagi adalah dikarenakan belum adanya manajemen yang jelas dan terfokus

untuk mengelola zakat sehingga pengelolaan belum begitu efektif dalam mengelola dana

zakatnya (Zakaria, 2012).

Sorotan lainnya yang perlu ditinjau kembali adalah adanya penyaluran dana zakat

yang dilakukan sendiri oleh pihak bank (“disalurkan sendiri”). Padahal menurut ketentuan

UU No. 21 pasal 4 tahun 2008 seharusnya bank syariah yang melakukan kegiatan

pengumpulan dana zakat menyalurkannya melalui baitul maal atau organisasi pengelola

zakat (OPZ).

4.3 Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah

4.3.1 Peran IAI dan DSN MUI dalam Pengaturan Praktik Zakat Perusahaan

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai standar akuntansi zakat perusahaan di

Indonesia, maka yang harus diketahui terlebih dahulu adalah proses pembentukan standar

akuntansi keuangan (SAK) syariah di Indonesia. Proses pembentukan SAK Syariah dengan


15


SAK umum pada dasarnya memiliki prosedur yang sama. Prosedur tersebut adalah melalui

tahap perumusan, penerbitan exposure draft untuk meminta tanggapan publik, kemudian

dilakukan revisi dan penerbitan. Bedanya pada penyusunan SAK Syariah ada kebutuhan

terhadap persetujuan DSN MUI yang antara lain komposisi anggota dewan penyusun

standarnya harus ada perwakilan DSN MUI dan harus ada surat pernyataan kesesuaian

syariah dari DSN MUI.

Menurut Hidaya (2012) proses pembentukan SAK syariah diawali dengan pengangkatan

sebuah isu untuk didiskusikan oleh DSAS (misalnya isu mengenai zakat perusahaan).

Selanjutnya tim DSAS akan mendiskusikan permasalahan tersebut, merumuskan PSAK-nya,

kemudian melakukan public hearing guna memantapkan finalisasi PSAK Syariah yang baru.

Setelah tahap finalisasi PSAK, tim DSAS akan mengajukan permohon review kesesuaian

syariah kepada DSN MUI terkait PSAK syariah yang baru. Setelah DSN MUI menyetujui

PSAK Syariah yang baru, maka Surat Pernyataan Keseuaian Syariah terkait PSAK tersebut

akan diterbitkan dan PSAK Syariah tersebut dapat diberlakukan penerapannya.

Berdasarkan informasi dari pihak DSN MUI (Hidaya, 2012), hingga saat ini DSN MUI

tidak mengeluarkan fatwa terkait persetujuannya terhadap praktik zakat perusahaan. Dengan

tidak adanya persetujuan dari DSN MUI, perumusan SAK khusus untuk akuntansi zakat

perusahaan pun tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu hingga saat penelitian ini berjalan,

Indonesia masih tidak memiliki PSAK yang mengatur aspek perhitungan dan pengakuan

untuk zakat perusahaan. Mengesampingkan isu ketiadaan standar, penerapan dan pelaporan

akuntansi zakat perusahaan tetap dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia termasuk

beberapa bank umum syariah. Sebagai akibat dari tidak adanya standar ini, kelengkapan

sajian informasi dalam pelaporan zakat perusahaan menjadi tidak komparabel antara satu

bank umum syariah dengan bank umum syariah lainnya.

Sebenarnya ada beberapa faktor eksternal yang kemungkinan menjadi pemicu

dipraktikkannya zakat perusahaan oleh sebagian perusahaan di Indonesia terutama oleh bank-

bank umum syariah meskipun tidak ada PSAK zakat yang mengatur aspek perhitungan dan

pengakuannya. Faktor-faktor tersebut antara lain dengan dikeluarkannya UU No 17 tahun

2000 yang membolehkan besaran zakat yang dikeluarkan oleh suatu badan yang dimiliki

pemeluk agama Islam sebagai pengurang komponen penghasilan kena pajak. Faktor lainnya

dikarenakan bermunculannnya pendapat-pendapat dari cendekiawan muslim di Indonesia dan

di negara-negara luar yang menganjurkan pembayaran zakat atas badan usaha/perusahaan.

Kelengkapan dari laporan keuangan perbankan syariah sebagaimana dijelaskan pada PSAK

101 salah satunya merupakan Laporan Sumber dan Penggunaaan Dana Zakat. Kemudian


16


adanya standar akuntansi di negara lain maupun standar yang berlaku internasional yang

mengatur perlakuan akuntansi untuk zakat perusahaan seperti MASB Tr i-1 di Malaysia dan

FAS No. 9 dari AAOIFI.

Tidak adanya PSAK yang mengatur khusus akuntansi untuk zakat perusahaan di

Indonesia merupakan hal yang sangat disayangkan mengingat besarnya potensi zakat

perusahaan di Indonesia serta diikuti risiko yang ada. Sebagaimana pendapat Beik (2010),

melalui perhitungan kasar potensi zakat yang dapat digali yang hanya berasal dari seluruh

perusahaan BUMN saja bisa mencapai 14 triliun per tahunnya. Risiko yang ada adalah seperti

yang dikatakan Al-Moghaiwli (2001) yakni perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh

manajer perusahaan di Arab Saudi dengan memanfaatkan akuntansi zakat perusahaan.

4.3.2 Pelaporan Akuntansi Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah

Berdasarkan peninjauan terhadap laporan tahunan dari sebelas bank umum syariah untuk

periode 2010-2011, terlihat hanya BMI, BSM, BNIS, dan MegaS yang membuat pernyataan

dan melaporkan dengan jelas praktik zakat perusahaannya. Tidak adanya standar akuntansi

khusus yang mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk zakat perusahaan (baik dari segi

pelaporan, perhitungan, dan pengungkapan) mengakibatkan variasi pada penyajian informasi

zakat perusahaan oleh BUS-BUS diatas pada laporan tahunannya (tabel 7).

Tabel 7: Perbandingan Penyajian Informasi Zakat Perusahaan pada BUS

Segmen Laporan Tahunan: Penyajian Informasi Zakat Perusahaan oleh BUS 1. Laporan Manajemen BMI BSM BNIS MegaS Laporan CSR Ada Ada Tidak ada Ada Laporan Tatakelola Perusahaan Ada Ada Ada Tidak ada 2. Laporan Keuangan Laporan Laba Rugi Tidak ada Ada Tidak ada Ada Laporan SPDZ Tidak ada Ada Ada Ada Catatan atas Laporan Keuangan Ada Ada Ada Ada


Jika diperbandingkan maka penyajian informasi zakat perusahaan pada BSM adalah

yang paling lengkap dibanding BUS lainnya. Walaupun terjadi beberapa perbedaan

sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dapat terlihat bahwa masih ada beberapa kesamaan

yakni semua BUS di atas telah menyajikan informasi terkait zakat perusahaannya meski

dalam tingkat kelengkapan yang berbeda. Keempat BUS di atas juga telah menyajikan zakat

perusahaan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (laba sebelum pajak) sejalan dengan

peraturan pada UU perpajakan no 17 tahun 2000.


17


4.3.3 Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syariah

Berdasarkan informasi dari laporan tahunan bank serta hasil wawancara terhadap beberapa

bank umum syariah di atas dapat diketahui bahwa metode perhitungan zakat perusahaan yang

diterapkan oleh bank Muamalat dan bank Syariah Mandiri adalah:

[ Zakat Perusahaan = 2,5% x Laba Sebelum Pajak ]

Metode perhitungan zakat diatas sedikit berbeda dengan yang digunakan oleh bank BNI

Syariah. Pada bank BNI Syariah perhitungan zakat didasari pada earning after tax (laba

setelah pajak) perusahaan (Yani (2012) & Septiana (2013)). Besaran dana zakat perusahaan

yang dikeluarkan pada tahun 2011 (yakni Rp 2,579 milyar) diambil dari saldo laba ditahan

(retained earnings). Sedangkan pada Bank Mega Syariah tidak disajikan informasi metode

perhitungan zakat. Selain itu penulis juga tidak berhasil melakukan sesi wawancara dengan

pihak Bank Mega Syariah. Namun dengan mencoba mengaplikasikan metode perhitungan di

atas (2,5% x laba sebelum pajak bank Mega Syariah), besaran zakat dari hasil perhitungan

tersebut senilai dengan besaran zakat perusahaan yang dibayar Bank Mega Syariah tahun

2010-2011. Selain itu adanya beban zakat sebagai pengurang laba sebelum pajak dan zakat

pada laporan laba rugi Bank Mega Syariah juga mengindikasikan metode perhitungan zakat

yang digunakan sama dengan metode diatas.

Pihak bank syariah mengungkapkan beberapa alasan dibalik penggunaan metode diatas

yang antara lain hanya mengikuti keputusan dari Dewan Pengawas Syariah bank yang

kemudian disetujui oleh RUPS, mengikuti metode yang diterapkan oleh BAZNAS

dikarenakan pengelolaan zakat bank dilakukan oleh Unit Pelayanan Zakat (UPZ) yang

merupakan anggota BAZNAS, atau menganalogikannya terhadap zakat kepemilikan usaha

yang basis perhitungannya hanya diambil dari keuntungan usaha yang diperoleh perusahaan

pada kurun waktu tertentu (berdasarkan hasil tanya jawab dengan pihak sharia compliance

bank Muamalat).

4.3.4 Potensi Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah (Metode Laba Sebelum

Pajak dan Metode Net Assets AAOIFI)

Pada Sub-bab ini disajikan hasi perhitungan potensi zakat berdasarkan metode perhitungan

zakat yang dilakukan BUS di Indonesia (2,5% dari laba sebelum/sesudah pajak) dan metode

perhitungan zakat yang ditetapkan oleh AAOIFI. Tabel 8 menyajikan hasil perhitungan

potensi zakat perusahaan berdasarkan metode yang digunakan BUS.


18


Tabel 8: Potensi Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah 2010-2011 (Berdasarkan Metode 2,5% dari Laba Sebelum Pajak)

BESARAN ZAKAT NAMA BANK 2011 2010

Zakat Perusahaan Tercatat Muamalat Rp 4.406.259.790,96 Rp 1.293.799.000,00 Syariah Mandiri Rp 19.177.801.129,00 Rp 14.582.880.512,00 BNI Syariah Rp 2.579.000.000,00 -Mega Syariah Rp 1.847.620.000,00 Rp 2.162.901.000,00 Total Zakat Terbayar Rp 28.010.680.919,96 Rp 18.039.580.512,00 Potensi Zakat Perusahaan belum Tercatat : BRI Syariah Rp 417.525.000,00 Rp 451.325.000,00 BJB Syariah Rp 644.225.000,00 Rp 192.400.000,00 BCA Syariah Rp 223.761.975,25 Rp 223.980.675,83 Panin Syariah Rp 310.268.100,00 - Syariah Bukopin Rp 375.542.982,70 Rp 372.983.378,65 Victoria Syariah Rp 670.300.000,00 Rp 75.325.000,00 Maybank Syariah Rp 6.655.875.000,00 Rp 1.226.350.000,00 Total Potensi Zakat Rp 9.297.498.057,95 Rp 2.542.364.054,48 Total Potensi Zakat BUS Rp 37.308.178.977,91 Rp 20.581.944.566,48


Untuk keempat bank yang sudah melaporkan zakat perusahaannya, ditemukan jumlah

total pembayaran zakat perusahaan adalah sebesar Rp 28 milyar untuk tahun 2011 dan Rp 18

milyar untuk tahun 2010. Metode 2.5% dari laba sebelum pajak tersebut juga dicoba

diterapkan pada bank-bank yang tidak menyajikan zakat perusahaan pada laporan

keuangannya. Hasilnya besaran potensi zakat perusahaan yang belum tergali pada bank-bank

yang tidak melaporkan zakatnya adalah sebesar Rp 9,2 miliar untuk tahun 2011 dan Rp 2,5

miliar untuk tahun 2010. Total keseluruhan zakat sebagaimana tertera di tabel 4.6 adalah Rp

37,3 miliar (2011) dan Rp 20,5 miliar (2010) sehingga total keduanya sekitar Rp 57,8 miliar.

Perhitungan potensi kedua yang berdasarkan metode perhitungan AAOIFI dipilih karena

standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI telah dibentuk khusus untuk lembaga keuangan

syariah, derajat hukum dari standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI lebih tinggi

dibandingkan TR i-1 yang dikeluarkan oleh MASB (Adnan, 2008), serta cakupan wilayah

dari FAS yang dikeluarkan oleh AAOIFI pada dasarnya memang sebuah standar internasional

yang ditujukan untuk semua lembaga keuangan syariah di dunia.

Pada perhitungan potensi zakat berdasarkan metode AAOIFI ini tarif zakat yang

digunakan adalah 2,5775% (karena kalender yang digunakan BUS di Indonesia adalah

Masehi) sedangkan metode penentuan basis perhitungan yang dipilih untuk simulasi ini


19


adalah menggunakan metode Net Assets (Net Assets Method) agar dapat lebih menunjukkan

aset-aset apa saja yang dapat dijadikan aset kena zakat (Zakatable Assets) pada BUS.

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk menyederhanakan perhitungan potensi zakat

perusahaan metode AAOIFI ini, antara lain (1) Ekuitas milik pemerintah pada perusahaan

yang seharusnya tidak kena zakat tetap dimasukkan dalam basis perhitungan zakat. (2) Tidak

ada kewajiban jangka panjang yang digunakan untuk mendanai aset tetap sehingga semua

kewajiban yang ada di bank dijadikan pengurang aset kena zakat. (3) Aset lain-lain pada bank

syariah diikutsertakan seluruhnya dalam simulasi perhitungan untuk mempermudah

perhitungan potensi zakat karena sebagiannya bersifat aset lancar (seperti pendapatan yang

akan diterima dari rahn, SBIS, piutang pendapatan, dan lain lain). (4) Data keuangan bank

umum syariah pada tahun 2010 tetap diikutsertakan meskipun pendiriannya bukan di awal

2010 yang terhitung belum 1 haul (sebagian bank umum syariah baru didirikan di

pertengahan 2010 hingga akhir tahun 2010).

Tabel 9 (lampiran 2) menyajikan potensi zakat perusahaan dari masing-masing Bank

Umum Syariah ketika menggunakan metode perhitungan zakat berbasis aset bersih dengan

tarif 2,5775% dari FAS No.9 oleh AAOIFI. Nilai pada komponen Aset Kena Zakat di tabel

4.7 sudah dikurangi dengan Aset Tetap serta beberapa asset lainnya yang tidak boleh

dijadikan objek zakat sesuai peraturan FAS No. 9. Tabel 10 menjelaskan rincian dari masing-

masing komponen aset penambah dan pasiva pengurang zakat yang dicoba diaplikasikan pada

komponen neraca BUS secara umum.

Tabel 10: Komponen Basis Perhitungan Zakat Perusahaan Pada BUS

AKTIVA PENAMBAH BASIS ZAKAT PASIVA PENGURANG BASIS ZAKAT Aset Kena Zakat: Kewajiban Pengurang Zakat: Kas Kewajiban Segera Giro pada BI Bagi Hasil Dana Syirkah Terutang Giro pada Bank Lain Simpanan Wadiah Giro pada PT POS Simpanan dari Bank Lain Penempatan BI dan Bank Lain Hutang Pajak Efek-efek Pembiayaan Diterima Piutang Net Estimasi Kerugian Pinjaman Qardh Kewajiban Lain-Lain Pembiayaan Mudharabah Ekuitas Dari Investasi Tidak Terikat Pembiayaan Musyarakah Invetasi Saham Tagihan Akseptasi Aset Diperoleh untuk Ijarah Aset Pajak Tangguhan Aset Lain-Lain – Net

Sumber: Data hasil olahan penulis


20


Berdasarkan hasil perhitungan potensi zakat yang menggunakan metode Net Assets

dari AAOIFI pada tabel 9 (Lampiran 2), dapat diketahui bahwa jumlah total potensi zakat

pada Bank Umum Syariah untuk 2011 adalah Rp 224,06 miliar dan 2010 adalah Rp 198,81

miliar. Total potensi zakat perusahaan untuk tahun 2011 dan 2010 berdasarkan metode Net

Assets tentunya menjadi lebih besar (yakni Rp 422,87 miliar) dibandingkan dengan metode

yang hanya menggunakan basis laba sebelum pajak (Rp 57,8 miliar). Penyebab lainnya juga

bisa dikarenakan jumlah hutang perusahaan maupun dana syirkah temporer yang pada saat itu

tidak terlalu besar porsinya dari total asset.

Hasil perhitungan pada simulasi di tabel 8 dan 9 menunjukkan bahwa masih ada

potensi zakat perusahaan yang cukup besar yang belum tergali pada bank umum syariah di

Indonesia. Berdasarkan total perhitungan 2010 dan 2011 yang menggunakan metode 2,5%

dari laba sebelum pajak saja sudah sekitar Rp 46 miliar yang sudah dibayarkan dari total Rp

57,8 miliar potensi zakat perusahaan yang ada pada bank umum syariah. Terlebih lagi hasil

perhitungan simulasi metode Net Assets menghasilkan total zakat sebesar Rp 422,87 miliar

atau dengan kata lain sekitar delapan kali lipat dari zakat perusahaan yang sudah

direalsiasikan (Rp 46 miliar) oleh bank umum syariah di 2010 dan 2011.

Lebih lanjut lagi akan dicoba dilakukan proyeksi perhitungan potensi zakat dilakukan

dengan cara mengacu terhadap perkembangan aset dari bank umum syariah secara

keseluruhan. Berdasarkan data dari perkembangan aset tersebut nantinya dapat diketahui

proyeksi potensi zakat perusahaan dari bank-bank umum syariah pada tahun selanjutnya

yakni tahun 2012 dan 2013. Berdasarkan data dari “Outlook Perbankan Syariah 2013”,

diketahui bahwa pertumbuhan asset perbankan syariah berdasarkan data hingga Oktober 2012

(yoy) adalah 37%. Sedangkan proyeksi untuk pertumbuhan aset (skenario moderat) di tahun

2013 mendatang adalah dari Rp 174,09 triliun (Oktober 2012) menjadi Rp 255 triliun di tahun

2013 (atau tumbuh sebesar 46,4%). Pada simulasi ini digunakan nilai persentase pertumbuhan

aset di tahun 2012 (37%) dan 2013 (46,4%) sebagai persentase pertumbuhan zakat untuk

mengetahui proyeksi potensi zakat yang ada di tahun 2012 dan 2013. Potensi zakat pada

tahun 2011 dijadikan basis perhitungan untuk potensi zakat di tahun 2012 dengan dikalikan

persentase pertumbuhan zakat sebesar 37%. Sedangkan untuk potensi zakat tahun 2013,

besaran potensi zakat tahun 2012 dijadikan sebagai basis perhitungan dengan dikalikan

persentase pertumbuhan zakat sebesar 46,4%. Simulasi proyeksi potensi zakat ini juga

berusaha membandingkan hasil proyeksi berdasarkan metode perhitungan zakat yang

digunakan (metode Laba sebelum pajak dan metode Net Assets). Hasil perhitungan proyeksi

potensi zakat tersebut disajikan pada tabel 11.


21


Tabel 11: Proyeksi Potensi Zakat Perusahaan BUS Tahun 2010-2013 (disajikan dalam miliar rupiah)

POTENSI ZAKAT BUS BASIS PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN 2010 2011 2012 2013

Basis Laba Sebelum Pajak 20,58 37,30 51,10 74,81 Basis Net Assets FAS No. 9, AAOIFI 198,81 224,06 306,96 449,39


Berdasarkan hasil simulasi-simulasi perhitungan potensi zakat pada sub bab ini dapat

diketahui bahwa potensi zakat perusahaan yang ada pada BUS di Indonesia masih cukup

besar dan ada sebagian yang belum tergali. Selain itu dapat diketahui pula metode

perhitungan zakat yang lebih mengoptimalkan zakat yang tergali adalah metode yang

ditawarkan oleh AAOIFI yakni metode Net Assets (yang digunakan pada penelitian ini).

5. KESIMPULAN

Ada tiga kesimpulan terkait dengan praktik pengelolaan dana zakat pada BUS:

1. Strategi pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BUS berbeda-beda diantaranya

melalui pendirian LAZNAS independen, pendirian UPZ yang merupakan kepanjangan

tangan dari BAZNAS, bekerjasama menjadi saluran distribusi dari BAZNAS,

kerjasama penyaluran dengan LAZ dari pihak luar (selain BAZNAS), dan disalurkan

sendiri secara langsung oleh bank.

2. Terdapat perbedaan pada penyajian Laporan SPDZ yang dibuat oleh BUS pada

segmen Penggunaan dana zakat. Hanya satu bank yang menyajikan segmen

“Penggunaan dana zakat”-nya sesuai dengan yang diminta pada PSAK 101 yakni

rincian penyaluran dana zakat oleh organisasi pengelola zakat kepada delapan asnaf.

3. Sumber dana zakat pada BUS untuk tahun 2010 dan 2011 paling besar berasal dari

zakat perusahaan, kemudian diikuti oleh zakat dari nasabah dan pihak luar di posisi

kedua dan zakat dari pegawai dan dalam bank lainnya di posisi ketiga. Sedangkan

untuk penyaluran dana zakat pada BUS di tahun 2010 dan 2011, porsi tertinggi

disalurkan kepada LAZNAS yang dibentuk oleh bank. Pada posisi kedua dan ketiga

disalurkan melalui BAZNAS atau pun UPZ dan disalurkan melalui LAZ lainnya

secara berurutan. Kemudian yang memperoleh porsi terkecil adalah pada segmen

disalurkan sendiri oleh bank. Kesimpulan selanjutnya adalah kesimpulan terkait perlakuan akuntansi zakat

perusahaan di Indonesia.


22


1. Standar akuntansi terkait zakat perusahaan tidak bisa dirumuskan oleh IAI

dikarenakan tidak adanya landasan kajian fikih berupa fatwa dari DSN MUI yang

membenarkan praktik zakat perusahaan.

2. DSN MUI hingga saat ini tidak mengeluarkan fatwa terkait zakat perusahaan karena

tidak sesuai dengan argumentasi fikih yang diyakini oleh MUI.

3. Pelaporan akuntansi zakat perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia masih

memiliki banyak kekurangan dari aspek kelengkapan informasi yang disajikan,

maupun comparability dari informasi zakat perusahaan.

4. Metode perhitungan zakat yang digunakan oleh Bank Muamalat dan Bank Syariah

Mandiri adalah 2,5% dari laba sebelum maupun setelah pajak. Sedangkan BNIS

adalah 2,5% dari laba setelah pajak dengan mengambil dana dari saldo laba ditahan

(retained earnings).

5. Potensi zakat dari bank umum syariah sangat besar dan masih ada yang belum tergali.

Selain itu berdasarkan hasil simulasi dapat diketahui bahwa metode berbasis Net

Assets dari AAOIFI-lah yang dapat memberikan besaran potensi zakat yang lebih

optimal dibandingkan metode berbasis laba sebelum pajak.

6. SARAN

6.1 Saran Kepada Bank Umum Syariah

Karena ditemukannya beberapa kekurangan baik pada pengelolaan dana zakat maupun

perlakuan akuntansi untuk zakat perusahaan pada BUS, ada beberapa saran yang dapat

dijadikan masukan untuk bank-bank yang dijadikan objek penelitian.

1. BUS yang masih melakukan sendiri penyaluran zakatnya tanpa melalui baitul maal

sebaiknya berbenah diri mengingat peraturan pada UU No. 21 pasal 4 tahun 2008

yang mengharuskan pengelolaan zakat oleh baitul maal.

2. Bagi BUS yang menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat sebaiknya

meminta kepada lembaga tersebut untuk mengklasifikasikannya sebagai dana titipan

khusus dari bank syariah. Dengan begitu pelaporan dan zakart dapat disajikan secara

lebih rinci oleh bank syariah.

3. Sebaiknya BUS mempertimbangkan untuk menggunakan sebuah standar yang baku

terkait perlakuan akuntansi untuk zakat perusahaan agar kualitas informasi yang

diberikan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

4. Bagi BUS yang melaporkan kegiatan pengelolaan maupun pembayaran dana Zakat

oleh bank sebagai salah satu kegiatan CSR sebaiknya melakukan pemisahan antara


23


kedua kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perbedaam pada semangat

ideologis dari kedua kegiatan.

6.2 Saran Kepada Regulator

Saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak regulator antara lain:

1. Dewan Syariah Nasional MUI: Hendaknya melakukan peninjauan kembali pendapat

fiqih yang menguatkan praktik zakat perusahaan kemudian memberikan pendapat

terbuka kepada publik terkait zakat perusahaan agar praktik zakat perusahaan di

Indonesia lebih jelas dan lebih terarah oleh MUI.

2. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI: DSAK harus segera merumuskan sebuah

standar akuntansi yang baku terkait zakat perusahaan demi kebaikan kualitas

informasi laporan keuangan perusahaan terutama yang dapat terpengaruhi oleh

transaksi zakat perusahaan.

3. Pemerintah: Pemerintah harus melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan

fiskalnya mengingat dampak zakat terhadap perekonomian serta pengaruh dari UU 17

tahun 2000 yang membolehkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

(PKP) pada badan usaha.

6.3 Saran Terhadap Penelitian Selanjutnya

Dikarenakan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat

mempertimbangkan hal-hal berikut di dalam pelaksanaan penelitiannya:

1. Memperluas cakupan waktu terkait data yang digunakan sebagai objek penelitian. Hal

ini dapat menunjukkan fluktuasi perkembangan dana zakat yang dapat dikumpulkan

dari Bank Syariah di Indonesia.

2. Memperluas objek penelitian menjadi seluruh bank syariah yang ada baik berstatus

Bank Umum maupun masih sebuah Unit Usaha Syariah.

3. Mencari tahu alasan ilmiah dibalik peningkatan maupun penurunan jumlah sumber

dan penggunaan dana zakat, baik pada baitul mal dari perbankan syariah maupun

lembaga-lembaga amil zakat lainnya.

4. Mencari tahu pengaruh dari aspek keagamaan pada suatu lembaga terhadap semangat

perusahaan tersebut untuk berbagi (terutama berbagi dana zakat).

5. Perhitungan zakat pada bank syariah yang dimiliki BUMN bisa dihitung lebih akurat

jika kepemilikan pemerintah dikeluarkan dari saham yang dimiliki oleh BUMN

terhadap bank syariah.


24


6. Persepsi mengenai zakat perusahaan, motivasi menyalurkan zakat perusahaan, zakat

perusahaan pada perusahaan yang bisnisnya mengelola aset-aset yang termasuk obyek

zakat (seperti pertanian, peternakan, pertambangan, dan lain lain).

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI (2008). Financial Accounting Standards No. 9: Zakah.

AAOIFI (2008). Sharia Standard No. 35: Zakah.

Adnan, Muhammad Akhyar & Abu Bakar, Nur Barizah (2009). Accounting treatment for corporate zakat: a

critical review.

Al-Moghaiwli, M.H. (2001), “Accounting for zakat and earnings management in Saudi Arabia”, Journal of

Accounting, Accountability and Performance, Vol. 7 No. 1.

Bank Indonesia (2011). Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2011. http://www.bi.go.id.

CIFA (1988-2000). "Resolution and Recommendations of the Council of the Islamic Fiqh Academy (1988-

2000)”. http://www.muslimtents.com/aminahsworld/28_3_4.html.

Daryunanti, Yayan (2012, November) Wawancara Pribadi.

Hafidhudin, Didin (2008). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.

Hafidhudin, Didin (2008). Panduan Praktis tentang Zakat Infaq dan Sedekah. Jakarta: Gema Insani Press.

Hamat, Zahri (2009). Business Zakat Accounting and Taxation in Malaysia, Makalah yang disampaikan pada

Conference on Islamic Prespective on Management and Financing, UK.

Hidaya, Kanny (2012, Desember) Wawancara Pribadi.

Ikatan Akuntan Indonesia (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101, Penyajian Laporan

Keuangan Entitas Syariah.

Ikatan Akuntan Indonesia (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Akuntansi Zakat

dan Infak/Sedekah.

Islahi, Abdul Azim & Obaidullah, Mohammed (2004). Zakah on Stocks: Some Unsettled Issues. J.KAU: Islamic

Econ., Vol. 17, No. 2, pp. 3-17.

Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum Syariah (2010 & 2011), http://www.bi.go.id.

Laporan Keuangan Publikasi Bank Jabar Banten Syariah tahun 2011

Laporan Tahunan Bank BCA Syariah tahun 2011

Laporan Tahunan Bank BNI Syariah tahun 2011

Laporan Tahunan Bank BRI Syariah tahun 2011

Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia tahun 2011

Laporan Tahunan Bank Panin Syariah tahun 2011

Laporan Tahunan Bank Syariah Bukopin tahun 2011

Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri tahun 2011

Laporan Tahunan Bank Syariah Mega tahun 2011

Laporan Tahunan Bank Victoria Syariah tahun 2011

MASB (2006). Technical Release i-1: Accounting Zakat on Business.


25


Mubarok, Jaih (2012). Peran DSN MUI dan Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Bisnis Syariah/Lembaga

keuangan Syariah. Makalah yang disampaikan pada Seminar dan Workshop Review Kurikulum Program Studi

Muamalah (Hukum Bisnis Islam), Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya,tanggal 29-31 Maret 2012,

Surabaya.

Muhajirin, Muhammad Rif’an (2009). Perusahaan Sebagai Muzakki (Studi terhadap Dompet Peduli Umat

Daarut Tauhid Yogyakarta). Skripsi S1 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Nurhayati, Sri dan Wasilah (2009). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Ridho, Muhammad Taufik (2007). Zakat Profesi dan Zakat Perusahaan.

Riyanti, Endang (2007). Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan (Studi Kasus PD Lisha Mart).

Skripsi S1 Fakultas Syariah STEI SEBI, Jakarta.

Sula, Atik Emilia, Alim, M Nizarul, dan Zuhdi, Rahmat (2010) Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi, dan

Perlakuan Akuntansi. Makalah yang disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.; Surat

Edaran Bank Indonesia No. 7/56/DPbS, 9 Desember 2005.

Saksono, Tono & Martin, David (2012). Undisclosed Potential of Zakat Payment Deficit GIMC, Dubai.

Septiana, Yolanda (2013, Januari). Wawancara pribadi.

Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2007. Penanaman Modal.

Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007. Perseroan Terbatas.

Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008. Perbankan Syariah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011. Pengelolaan Zakat.

Qardhawi, Yusuf (1999). Hukum Zakat (Salman Harun, Didin Hafidhuddin, & Hasanuddin, Penerjemah).

Jakarta: Litera AntarNusa dan Mizan.

Yani, Ahmad (2012, November) Wawancara Pribadi.

Zakaria, Isra (2012, Desember) Wawancara Pribadi.


26


Lampiran 1

Tabel 6: Sumber dan Penyaluran Dana Zakat pada Bank Umum Syariah tahun 2011 dan 2010 (disajikan dalam Milyar Rupiah)

JUMLAH SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PADA BANK UMUM SYARIAH TOTAL Muamalat* BSM BNIS MegaS BRIS BCAS Victos BJBS

SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

2011 2010

Saldo Awal 20.88 21.47 22.98 20.66 1.84 2.16 0.46 0.39 .002 .02 .082 .048 46.26 44.72 Sumber: -

Zakat Perusahaan 4.40 1.20 19.10 14.50 2.50 1.80 2.10 27.80 17.80

Zakat pegawai dan zakat dari dalam bank lainnya

1.80 4.73 2.50 1.65 0.36 0.03 8.21 2.85

Zakat dari Nasabah dan pihak luar lainnya

7.63 9.30 1.03 1.01 2.32 0.30 0.15 0.23 0.009 0.002 2.00 0.135 0.039 11.28 12.87

Total Sumber Dana Zakat 13.83 10.50 24.86 18.01 4.82 0.30 1.80 2.10 1.80 0.59 0.01 0.002 0.03 2.00 0.135 0.039 47.29 33.53

Penyaluran: Disalurkan melalui LAZNAS pribadi

17.13 11.08 0.39 15.77 17.52 26.85

Disalurkan melalui UPZ/BAZNAS

3.24 0.30 0.05 1.02 1.94 0.36 0.03 5.27 1.67


27


(Lanjutan)


Catatan:

• Muamalat*: Data laporan zakat Bank Muamalat menggunakan data pada laporan keuangan Baitul Mal Muamalat

• Data disajikan dalam milyaran rupiah.

• BMI = Muamalat, BSM = Syariah Mandiri, BNIS = BNI Syariah, MegaS = Mega Syariah, BRIS = BRI Syariah, BCAS = BCA Syariah, BJBS = BJB Syariah, VictoS = Victoria Syariah.

Disalurkan melalui LAZ lainnya

2.11 1.13 0.002 0.001 2.11 1.13

Disalurkan Sendiri 0.04 0.11 0.010 0.004 0.05 20.12

Total Penggunaan Dana Zakat

17.13 11.08 0.39 15.77 3.24 0.30 2.16 2.15 1.98 0.47 0.002 - 0.03 - 0.010 0.005 24.94 29.77

Saldo Akhir 17.59 20.88 47.45 22.90 1.58 - 1.48 2.12 0.28 0.51 0.01 0.002 0.02 2.00 0.21 0.08 68.61 48.48 Realisasi 49.3% 34.7% 0.8% 40.8% 67.2% 100% 59.3% 50.4% 87.8% 48.2% 18.2% 0% 64.0% 0.0% 4.6% 5.7% 26.7% 38.0%


28


Tabel 9: Potensi Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 dan 2010 (Metode Net Assets AAOIFI)

POTENSI ZAKAT PADA BANK UMUM SYARIAH (Berdasarkan Neraca 2011) KOMPONEN PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN BMI BSM BNIS MegaS BRIS BCAS BJBS PaninS BukopS VictoS MaybS

Asset kena Zakat 32.162,00 48.161,00 8.419,00 5.503,00 11.075,00 1.209,00 2.849,00 1.017,00 2.645,66 642,00 1.670,78 (-) Kewajiban Pengurang Zakat 4.273,00 7.741,00 1.302,00 1.819,00 2.230,00 190,00 350,00 28,00 490,34 134,00 611,23 (-) Dana Syirkah Temporer 26.139,00 37.372,00 6.088,00 3.309,00 8.003,00 713,00 1.971,00 535,00 1.981,87 435,00 169,03 Total Basis Perhitungan Zakat 1.750,00 3.048,00 1.029,00 375,00 842,00 306,00 528,00 454,00 173,46 73,00 890,52 Zakat Terutang (Tarif 2,5775%) 45,11 78,56 26,52 9,67 21,70 7,89 13,61 11,70 4,47 1,88 22,95

Total Potensi Zakat Keseluruhan 244,06

POTENSI ZAKAT PADA BANK UMUM SYARIAH (Berdasarkan Neraca 2010) KOMPONEN PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN BMI BSM BNIS MegaS BRIS BCAS BJBS PaninS BukopS VictoS MaybS

Asset kena Zakat 21.192,00 32.117,00 6.371,00 4.569,00 6.764,00 866,00 1.930,00 459,00 1.474,54 337,00 1.398,30 (-) Kewajiban Pengurang Zakat 3.085,00 5.210,00 825,00 1.398,00 1.192,00 112,00 274,00 20,00 425,23 72,00 265,91 (-) Dana Syirkah Temporer 16.566,00 24.932,00 4.518,00 2.858,00 4.709,00 369,00 1.150,00 295,00 1.351,83 164,00 275,07 Total Basis Perhitungan Zakat 1.541,00 1.975,00 1.028,00 313,00 863,00 385,00 506,00 144,00 (302,52) 101,00 857,33 Zakat Terutang (Tarif 2,5775%) 39,72 50,91 26,50 8,07 22,24 9,92 13,04 3,71 - 2,60 22,10

Total Potensi Zakat Keseluruhan 198,81


Catatan: • Data disajikan dalam milyaran rupiah. • BMI = Muamalat, BSM = Syariah Mandiri, BNIS = BNI Syariah, MegaS = Mega Syariah, BRIS = BRI Syariah, BJBS = BJB Syariah, PaninS = Panin Syariah,

BukopS = Syariah Bukopin, VictoS = Victoria Syariah, MaybS = Maybank Syariah. • Di tahun 2010 bank Bukopin Syariah (BukopS) nilai Total Basis Perhitungan Zakat-nya negatif sehingga tidak dikenakan zakat pada tabel tersebut.


analisis perlakuan akuntansi zakat perusahaan pada …

Documents