analisis kebijakan akuntansi atas perlakuan

Click here to load reader

Post on 27-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

107
ZAKAT AKTIVA PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG
MAKASSAR
Abstract
Accounting Policy Analysis of Zakat Asset Treatment at PT. Bank BNI Syariah Makassar Branch. This research aims to determine the accounting policy for the zakah treatment of assets in PT.Bank BNI Syariah Makassar Branch and the influence of zakat on sharia accounting policies. The method of analysis used is descriptive qualitative analysis method by using data collection technique that is observation and interview. From the results of research conducted at PT.Bank BNI Syariah Branch of Makassar on accounting policy for the zakah treatment of assets. Where in the accounting policies that exist in PT. Bank BNI Syariah Branch of Makassar level of quality of information provided to the public, where the zakat management agency should be able to convince the public that BNI Syariah Bank Makassar Branch has the ability and capacity in achieving program objectives in accordance with Islamic Shari'a in the management of zakat that requires the resources human beings who have managerial skills, religious knowledge, sufficient technical skills.
Keywords: Accounting Policies, Zakat Treatment, Assets Abstrak Analisis Kebijakan Akuntansi Atas Perlakuan Zakat Aktiva pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan akuntansi atas perlakuan zakat aktiva pada PT.Bank BNI Syariah Cabang Makassar dan pengaruh zakat terhadap kebijakan akuntansi syariah. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT.Bank BNI Syariah Cabang Makassar mengenai kebijakan akuntansi atas perlakuan zakat aktiva. Dimana dalam kebijakan akuntansi yang ada pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, dimana badan pengelola zakat harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa Bank BNI Syariah Cabang Makassar memiliki kemampuan dan kapasitas dalam mencapai tujuan-tujuan program yang sesuai dengan syariat islam dalam pengelolaan zakat yang profesional memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial,pengetahuan agama, keterampilan teknis yang memadai.
Kata kunci: Kebijakan Akuntansi, Perlakuan Zakat, Aktiva
108
ciri khas dari karakter “Tsabat Wa
Tathowur” berkembang dalam frame
menghalangi adanya perkembangan-
masih berada dalam koridor yang sya’i
dan tetap konsisten.
kehidupan masyarakat yaitu tidak
memenuhi kebutuhan hidupnya, ada
itu, untuk membantu perkembangan
menjadi perhatian beberapa kalangan.
menunjukkan bahwa instrumen zakat
kemiskinan. Pemerintah pun sepertinya
besar terhadap potensi dana
2011. dalam pasal 5 ayat (1)
dikemukakan bahwa untuk
melaksanakan pengelolaan zakat,
dikemukakan dalam pasal 7 ayat 1.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
menyelenggarakan fungsi perencanaan,
pelaksanaan pengendalian serta
masalah zakat sebagai pengurang
sedikit Lembaga Pengelola Zakat (LPZ)
yang perhatian untuk menampung dana
zakat,bahkan undang-undang No. 21
dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat
menjalankan fungsi sosial dalam bentuk
lembaga baitul maal, yakni menerima
dana yang berasal dari zakat, infaq,
shodaqoh (ZIS), hibah, atau dana social
lainnya dan menyalurkannya kepada
organisasi pengelola zakat, infaq,
Baqarah:43 adalah sebagai berikut:
beserta orang-orang yang ruku’.
masyarakat yang terus berkembang,
mengalami perkembangan. terkhusus
juga tidak luput dari perhatian untuk
dijadikan subjek zakat. Zakat perbankan
yang baru difatwakan awal tahun 2009
ini banyak menimbulkan interprestasi
perusahaan, apakah berupa zakat yang
dikordinasi oleh perbankan dan
dipungut dari penghasilan direksi
mencapai nishab, atau zakat atas harta
kekayaan perbankan yang dikelola itu
sudah bisa dikatakan mewakili “istilah
zakat perbankan telah berlaku terjadi
Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam
p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316
109
Cabang Makassar.
juga diharapkan dapat terwujudnya
pengelola zakat serta mengawasi
pengelolaannya. Selain itu penerapan
bahwa organisasi pengelola zakat telah
memakai prinsip-prinsip syariah, dan
kepatuhan menerapkannya.
dengan gagasan terbentuknya suatu
dalam islam adalah dunia bisnis atau
investasi. hal ini bisa dicermati mulai
dari tanda-tanda eksplisit untuk
melakukan investasi (ajakan bisnis
tanda-tanda implisit untuk menciptakan
disinsetif atas penumpukan harta,
larangan riba untuk mendorong
dan spekulasi untuk mendoronng
produktivitas atas setiap investasi).
Berbicara tentang zakat perusahaan,
dari seluruh akun perusahaan adalah
akun aktiva-kewajiban, yang dalam hal
ini terepresentasi dalam neraca.
Nur Karmila (2013) menyatakan
dari perhitungan dan neraca yaitu untuk
menjelaskan hak-hak si pemilik
dalam pengambilan keputusan-
tersebut hanya terbatas pada
perusahaan yang dimiliki individu,
benar merefleksikan zakat sebagai
metafora .Konsekunsi yang timbul
melaksanakan kegiatan usahanya tidak
zakat oriented. Sehingga dalam hal ini,
setiap entitas atau perusahaan dalam
menjalankan usahanya berorientasi
meningkat, dan secara otomatis
masyarakat dan lingkungan masyarakat.
Atas dasar argumen tersebut,maka
zakat terhadap aktiva perusahaan.
perusahaan menjadi aset wajib zakat dan
wajib zakat dan wajib dikeluarkan
zakatnya.Jika mau diamati dari aktiva-
aktiva perusahaan aktiva-aktiva
aktiva lancar dan sebagainya terkandung
potensi zakat manakala nilainya telah
mencapai nishob dan cukup haul.
Menurut Meutia (2010), bank
syariah seharusnya memiliki dimensi
Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam
p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316
110
memberikan kesejahteraan bagi
lembaga keuangan percontohan
berdasarkan prinsip islam,dan
Kantor Cabang Makassar.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
memberikan penjelasan dengan
sebenarnya.
judul skripsi yaitu:
berusaha mempelajari sejumlah buku
informasi yang diperlukan seperti
buku-buku referensi, media cetak,
dan permasalahan mengenai judul
Penelitian lapangan dilakukan dengan
lapangan untuk dapat menemukan
fakta dan informasi yang
dilakukan dengan jalan mengadakan
kunjungan langsung ke obyek
mengadakan pengamatan secara
serangakaian tanya jawab secara
langsung dengan pihak perusahaan
yang berwenang untuk mendapatkan
lengkap.
mengumpulkan, menyalin, melihat,
pertanggung jawaban,adapun prinsip
memuat informasi yang menyeluruh,
manipulasi, dan melakukan secara
sebagai bahan pertanggungjawaban,
menekankan pada pertanggungjawaban
dirugikan. Hasil wawancara peneliti
diamanahkan merupakan bagian yang
pengelolaannya sesuai juga menurut
agama islam. Pengidentifikasian seperti
Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam
p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316
111
akuntansi zakat sehingga tujuannya
sejalan dengan tujuan organisasi.
Cabang Makassar menerbitkan laporan
pemeriksa independen guna menguji
Cabang Makassar merupakan organisasi
syariah islam yang harus
karena akan menunjukkan bahwa Bank
BNI Syariah telah melaksanakan
pertanggungjawaban Bank kepada Allah.
sebagai berikut:
Tagihan Akseptasi
ditangguhkan
tangguhkan
Penyertaan
159.912
3.059796
221.606
112
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
Produktif
b. Kegiatan Operasional di Luar Indonesia
Cadangan Kerugian Penurunan nilai Aset
lainnya
Persediaan
a. Giro
b. Tabungan
c. Deposito
Indonesia
1.533.147
2.545.937
585.297
6.877.442
12.691.186
113
12.
13.
(treasury stock) -/-
kelompok tersedia untuk dijual
d. Selisih penilaian kembali aset tetap
e. Bagian pendapatan komperensif lain
dari entitas asosiasi
komperensif lain
h. Lainnya
Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam
p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316
113
Laporan sumber dan perubahan
dari satu periode ke periode lainnya,
misalnya perubahan kas. Laporan ini
merupakan pelengkap laporan yang
keuangan. Tujuan disusunnya laporan
untuk melengkapi pengungkapan
menyajikan berbagai penerimaan dan
berbagai penerimaan dan penggunaan
secara terpisah untuk masing-masing
mustahiq sesuai ketentuan syariah.
Catatan penjelasan laporan
perubahan ekuitas, dan laporan arus kas
harus berkaitan dengan informasi yang
ada dalam catatan atas laporan
keuangan.
sasaran,sehingga tujuan zakat tercapai
Syariah terkait penerapan PSAK 109
masih kurang sehingga dalam
dipahami dan belum sepenuhnya
memakai standar pelaporan keuangan
4. PENUTUP
4.1 Simpulan
Kebijakan Akuntansi Pada PT. Bank BNI
Syariah Cabang Makassar tingkat
harus mampu meyakinkan masyarakat
Makassar memiliki kemampuan dan
syariat Islam.
akuntansi yang menekankan pada
pelaporan pemanfaatan dana, bukan
Pengelolaan zakat yang profesional
memiliki kemampuan manajerial,
pengembangan umat. Sebagaimana di
Dalam hal yang bertujuan
memperkuat teori untuk pengenaan
zakat untuk tiap-tiap akun,penulis
Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam
p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316
114
menjawab hal tersebut.
Cabang Makassar menerbitkan laporan
pemeriksa independen guna menguji
syariah islam yang merupakan salah satu
wujud dari pertanggungjawaban Bank
penyajian Bank BNI Syariah harus
menyajikan dana zakat,dana
secara terpisah dalam neraca (laporan
posisi keuangan). Penyajian laporan
Syariah Cabang Makassar adalah laporan
perubahan dana yang menyajikan total
penerimaan dan penyaluran dana zakat
dan infak/sedekah.
DAFTAR PUSTAKA
Kurniawan, Posted: 11 January 2013 in Teori Akuntansi, kebijakan akuntansi.
(https://kurniawanbudi04.wordpress.co m/2013/01/11/kebijakan akuntansi/)
Muhammad.2005. Pengantar Akuntansi Syariah. Edisi 2.Salemba Empat. Jakarta
Ningsih Rahayu, 2013. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,Pekanbaru.
Nur,Karmila.2013. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.
Qardhawi, Yusuf.2006. Hukum Zakat (terjemah).Jakarta: Litera Antarnusa.
Rozalinda.2016.Ekonomi Islam:Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
Cahyadi,Rahadian.2015.Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar,Makassar
Sabiq, Syaikh as-Sayyid, 2005. Panduan Zakat (Menurut Al-Qur’an dan as- sunnah). Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
Sunyoto Danang, 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung. Refika Aditama.
Triyuwono, Iwan & Moh As’ udi, Akuntansi Syariah (Menformulasikan Konsep Laba Dalam Metafora Zakat ). Jakarta:Salemba Empat.
Wibisono, Yusuf. 2015. Mengelola Zakat Indonesia:Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang- undang Nomor 38 Tahun1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23
115
Weniarti.2015.Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar,Makassar
Yaya Rizal, Dkk. 2014.Akuntansi Perbankan Syariah:Teori dan Praktik Kontemporer.Jakarta Selatan:Salemba Empat.
Zuhdi Rahmat,2010.Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi,Aplikasi dan Perlakuan Akuntansi.Jurnal Ekonomi.
Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316
Vol.3 Nomor 2 Oktober 2020
116
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPh 21) PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR
Agus Salim Hr
Abstract
This study discusses analyzing zakat in the calculation of personal tax in Baznas Makassar city. This type of research is a comparative study that aims to discuss the comparison of zakat as a deduction for taxable tax with zakat arrangements as a direct deduction of translation tax. Data retrieval of this research refers to interviews and document techniques. The type of data consists of primary data. Based on the research that has been carried out, the conclusions from the research proposed in this study are zakat as a personal tax calculation in Baznas Makassar city in accordance with the procedures stipulated in applicable laws and regulations, zakat which is used as deduction from taxable results of individuals management both from success and distribution increases in terms of capacity and improvement and its application that increases development from year to year in which the number of ASNs that pay zakat increases every year.
Keywords: Tax, Zakat Treatment and Personal Income Tax (PPh 21)
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan zakat dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pada Baznas kota Makassar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi komparatif yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan. Pengambilan data penelitian ini ditentukan secara wawancara dan teknik dokumen. Jenis data berupa data primer. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perlakuan zakat sebagai perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pada baznas kota Makassar sudah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam UU dan peraturan yang berlaku, zakat berfungsi sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak orang pribadi, pengelolaannya baik dari pengumpulan maupun penyaluran meningkat dari segi kapasitas dan kuantitasnya dan pengaplikasiannya yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dimana jumlah jumlah ASN yang membayar zakat meningkat setiap tahunnya.
Kata kunci: Pajak, Perlakuan Zakat dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)
1. PENDAHULUAN
Vol.3 Nomor 2 Oktober 2020
117
aturan tertentu yang telah diatur dalam
Al Qur’an dan Hadis. Dalam konteks
Negara modern, zakat dipandang sebagai
sarana komunikasi utama antara
sarana distribusi penghasilan dalam
penyusunan kehidupan yang sejahtera
Kedudukan zakat dalam islam
merupakan suatu keunggulan dalam
system agama islam. Zakat
Hal ini merupakan suatu penjelmaan dari
solidaritas seorang muslim dalam
oleh pemerintah.Hal tersebut
menunjukkan bahwa pemerintah
menciptakan pelaksanaan kewajiban
keagamaan masyarakatnya dengan
satu tax relief dalam pemungutan pajak
penghasilan pasal 21 di Indonesia.
Pajak penghasilan pasal 21
merupakan pajak penghasilan yang
dikenakan atas penghasilan atas
kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak
orang pribadi dalam penyetoran, dan
pelaporan pajak penghasilan pasal 21
adalah pemberi kerja, bendaharawan,
pemerintah, dana pensiun, badan
perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.
besarnya penghasilan kena pajak. Hal ini
diharapkan dapat meminimalkan beban
apakah dalam prakteknya pola perlakuan
ini adalah yang optimal untuk mengelola
dan mengakomodasi zakat dan pajak,
yang kenyataanya kedua hal tersebut
merupakan dua sumber pemungutan
yang sama-sama dihimpun dari
masyarakat. Padahal bila upaya
pengelolaan dan pengakomodasian ini
disamakan nilainya dengan membayar
pajak yakni sama-sama dimaksudkan
untuk melaksanakan kewajiban yang
bangsa.
UU No. 38 tahun 1999. Pada UU tersebut
disebutkan terdapat dua macam
yaitu BAZNAS/Badan Amil Zakat
mendapatkan pengesahan dan akreditasi
kementrian agama republik Indonesia).
mengkoordinasikan semua lembaga
Indonesia. Saat ini, BAZNAS telah
Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316
Vol.3 Nomor 2 Oktober 2020
118
menunjukkan bahwa porsi penyaluran
dilakukan BAZNAS mencapai Rp
1.353.589.660.923 atau 63.15% dari
bidang penyalurannya yang dilakukan
pendidikan merupakan bidang dengan
penyaluran tertinggi sebanyak 31.30%
atau senilai Rp 843.676.495.284.Diikuti
oleh bidang sosial kemanusiaan
(26.50%). Ekonomi (18.29%). Dakwah
statistik tersebut mengalami perubahan
adalah bidang sosial kemanusiaan.
ekonomi. Data statistik di atas juga
menunjukkan kepada kita bahwa
pengelola zakat telah meningkatkan
lebih tinngi lagi pada tahun 2016, yaitu
sebesar 18,29% dibandingkan tahun
sebelumnya (2015) sebesar 15%.
Meskipun skema program memiliki
praktis sering juga ditemukan adanya
kombinasi dan integrasi program seperti
program antar bidang atau terjadi cross-
section aspek-aspek yang difokuskan
dalam program zakat produktif.
Namun demikian, dari sekian
seberapa besar dampak pendayagunaan
perlu dilihat seberapa besar dampak
yang telah dicapai khususnya pada tahun
2018.
Zakat (UPZ) hanya sekitar Rp 2 miliar
zakat fitrah yang bias disalurkan ke
masyarakat miskin. Sementara untuk
kali lipat jika dibandingkan tahun 2016
lalu.
dengan potensi yang seharusnya.
Baznas. Namun, kenyataannya masih
banyak masyarakat yang menyalurkan
itu, Badan kepegawaian dan
pengembangan sumber Daya Manusia
Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar
sosialisasi badan amil zakat bagi seluruh
ASN dilingkup pemerintah kota. Kepala
bidang perencanaan dan Informasi
kepegawaian Abd Kadir Masri
seluruh ASN di lingkup pemerintah kota
bias lebih mengetahui terkait dengan
tata cara pengelolaan zakat sesuai
dengan syariat islam
2. METODE PENELITIAN
2.1 Teknik Analisis
bersifat induktif, yaitu mengumpulkan
orang pribadi pph 21.
Vol.3 Nomor 2 Oktober 2020
119
Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
penghasilan sesuai ketentuan Undang-
ayat (3) tentang Pengelolaan Zakat, boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto
Wajib Pajak Orang Pribadi yang
bersangkutan dalam menentukan
dikurangkan adalah yang nyata
Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam
negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama
Islam kepada badan amil zakat atau
lembaga zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah.
Berdasarkan hasil wawancara
pada pengelolaan keuangan seperti
penerimaan dan pengeluaran, serta
pengumpulan zakat wajib dibukukan.
yang menerima dari unsur pelaksana
wajib hukumnya memberikan kwitansi
buku kas penerimaan demikian pula
penyaluran di catat dalam buku kas
pengeluaran.
keuangan berusaha di dalam
pelaksanaan perlakuan akuntansi agar
keuangan. Seluruh elemen menjalankan
perannya mengikuti ketentuan dan
aturan-aturan pengelolaan keuangan. Di
pengalaman dalam pengelolaan
keuangan. Pengelolaan keuangan
administrasi yang mencakup Aspek
berpuluh-puluh tahun. Dokumen
akan tetapi, harus diperikasa apakah ini
sudah memenuhi unsur-unsur untuk
dibayar apakah sudah lengkap
Perlakuan zakat pada Badan Amil Zakat
Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316
Vol.3 Nomor 2 Oktober 2020
120
Pajak Penghasilan sudah memenuhi
dan dicantumkan dalam Undang-Undang
serta pelaksaannya sudah berjalan
perlakuan akuntansi dan pembenahan
keuangan dan pengarsipan dokumen
penyaluran zakat.
diuraikan terdahulu. Informan tersebut
menjamin validitas informasi yang
disampaikan. Untuk keakuratan data
mengenai informan maka diperlukan
penjelasan mengenai data informan
Tabel 3.1 Data Informan
NO NAMA RESPONDEN JENIS
dan umum
pelaporan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
pemerintah yang diorganisasikan atau
lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan
menerima atau mengambil dari muzakki
atas dasar pemberitahuan muzakki.
dengan bank pengumpulan zakat harta
yang berada di bank atas permintaan
muzakki, selain badan amil dapat
menerima harta seperti
yang melanggar ketentuan agama).
merealiasisasikan misi baznas yaitu:
1. Meningkatkan kesadaran ummat
di musakki melalui pemulihan,
peningkatan kualitas SDM, dan
seluas -luasnya
menyatakan bahwa Kondisi geografis,
pendapatan baznas Makassar dalam
manusia termasuk para petugas
Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316
Vol.3 Nomor 2 Oktober 2020
121
pengumpulan selalu mengadakan
pengertian mengenai zakat.
belum tentu mengetahui bagaimana
ekonominya cukup berkembang
ada beberapa yang belum membayarkan
pajaknya. Maka, pada saat itulah
sosialisasi dibutuhkan untuk mengetahui
apakah mereka belum membayarkan
tidak membayarkan zakat karena
sulitnya mendapatkan tempat menyetor
menyalurkan zakat dapat menyalurkan
undang-undang nomor 23 bahwa yang
mengelola, menerima dan menyalurkan
berwenang dan bagi masyarakat yang
menerima dan menyalurkan zakat tanpa
disahkan oleh pejabat yang berwenang
itu salah satu pelanggaran daripada
undang-undang sehingga ada amil zakat
yang mengatur.
bahwa di dalam delapan golongan
tempat menyalurkan dan membayarkan
yang harus menerima dan menyalurkan,
mengadministrasikan dan mengatur
BAZNAS merupakan salah satu
pihak pemerintah sehingga pembinanya
Pembinanya adalah departemen agama.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut,
maka dapat disimpulkan kondisi
sumber pendapatan BAZNAS Makassar
menyadari pentingnya membayar zakat.
penghasilan orang pribadi pada
Badan Amil Zakat Nasional
negara adalah negara mampu
melindungi dan mensejahterakan warga
untuk mewujudkan cita-citanya.
tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan
dapat di pandang sebagai langkah maju
menuju sinergi zakat dengan pajak.
Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh
yaitu bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
Bentuk Usaha Tetap (BUT), zakat yang
diterima oleh badan amil zakat atau
lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah dapat di
kurangkan dari PKP. Zakat yang di
bayarkan hendaknya benar-benar sesuai
Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316
Vol.3 Nomor 2 Oktober 2020
122
Penghasilan Kena Pajak.
telah diatur dalam undang-undang
pengurang atas pembayaran pajak.
Pembayaran zakat menjadi pengurang
mengeluarkan zakat, jumlah pajak yang
akan dibayar oleh wajib pajak kurangi
terlebih dahulu dengan zakat yang telah
dikeluarkan kemudian hasil
pengurangannya tersebut dihitung
bukti setoran zakat.
melaksanakan ibadah dan pahalanya
sudah otomatis tercatat, sementara
pajak untuk kepentingan pembangunan
sedangkan zakat berkaitan dengan
manusia yang membutuhkan.
pak H.Katjong Tahir S.H adalah bagian
audit yang terbagi dalam struktur audit
internal dan audit akuntan publik. Audit
dillakukan setiap tahun oleh audit publik
yang berupa pemeriksaan dan hasil audit
tersebut dilaporkan. Hasil audit menjadi
bahan referensi bagi pihak BAZNAS
Makassar untuk membenahi aspek-aspek
Pembenahan dilakukan melalui
meminimalisir kesalahpahaman
penghasilan kena pajak dan
kesalahpahaman lain yang perlu
diperbaiki dan pahamkan kepada
maka dapat disimpulkan bahwa
orang pribadi pada Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Makassar sudah
prosedur yang telah ditetapkan dalam
undang-undang, namun realisasiannya
optimal sesuai dengan prosedur
Perhitungan Pajak Penghasilan
penghasilan dalam penghitungan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-163/PJ/2003. Inti dari
penghasilan sesuai ketentuan Undang-
ayat (3) tentang Pengelolaan Zakat, boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto
Wajib Pajak Orang Pribadi yang
bersangkutan dalam menentukan
Vol.3 Nomor 2 Oktober 2020
123
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri
pemeluk agama Islam dan atau Wajib
Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki
oleh pemeluk agama Islam kepada
badan amil zakat atau lembaga zakat
yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah.
perlakuan zakat bagi pemberi dan yang
menerima yaitu:
bagi Si Penerima Zakat :
a bagian menyebutkan bahwa yang
tidak termasuk objek pajak adalah
zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat
yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh
penerima zakat yang berhak.
penerima zakat adalah bukan
bagi Si Pemberi Zakat :
menyebutkan bahwa untuk menentukan
wajib pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap tidak boleh dikurangkan
harta yang dihibahkan, bantuan atau
sumbangan, kecuali zakat yang diterima
oleh badan amil zakat atau lembaga amil
zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah.
penghasilan saja bagi si pemberi zakat
dapat dikurangkan dari penghasilan
kena pajak. Sebagai pelaksanaan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
dengan Undang-undang Nomor 36
Tahun 2008, perlu menetapkan
keputusan Direktur Jenderal Pajak
ayat (1) atau ayat (2) Undang-undang
Pajak Penghasilan. Besarnya zakat yang
dapat dikurangkan dari Penghasilan
setengah persen) dari jumlah
melakukan pengurangan zakat atas
penghasilan, wajib melampirkan lembar
oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga
Amil Zakat penerima setoran zakat yang
bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak
Penghasilan tahun pajak dilakukannya
pengurangan zakat atas penghasilan
diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Jenis Penghasilan yang dibayar
Adapun penghasilan tidak kena
Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316
Vol.3 Nomor 2 Oktober 2020
124
terdiri dari:
tanggungannya misalnya,TK/1: tidak
kawin dengan satu
(WP) kawin, istrinya tidak
mempunyai penghasilan atau istrinya
mempunyai penghasilan tetapi tidak
perlu digabung dengan penghasilan
digabungkan dengan penghasilan
suaminya, serta jumlah
tanggungannya, disingkat K/i/…
tanggungan.
melakukan perjanjian tertulis untuk
berdasarkan pasal 7 UU Nomor 17
tahun 2000 berlaku sampai dengan
tahun pajak 2004. Kemudian mulai
tanggal 1 januari 2005 berlaku
ketentuan PTKP baru berdasarkan
peraturan menteri keuangan RI
Rp.12.000.000
sebesar 1.200.000
penghasilannya digabung dengan
dalam garis keturunan lurus serta anak
angkat yang menjadi tanggungan
untuk setiap keluarga. Untuk
perhitungannya :
Rp. 2.000.000,_ per bulan. Ia
mempunyai istri dan dan 3 orang anak.
Cara perhitungannya adalah :
2.000.000,_ Rp. 24.000.000,_
Rp. 1.200.000,
22.800.000,_ 570.000,_
kawin Rp. 1.200.000,_
keluarga
Vol.3 Nomor 2 Oktober 2020
125
Rp. 271.500,_
amil zakat atau [lembaga amil zakat
ayang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah.Di Kota Makassar sendiri
berdasarkan keputusan MRPM Bimas
Islam Kementrian Agama RI/NO
DJ.II/568 Tahun 2014 tentang
kabupaten/kota seluruh Indonesia
pemberi zakat…