SKRIPSI

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA`

PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

OLEH :

ABDUL MUJIB

NIM : 204046102876

MUAMALAT/PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HDAYATULLAH

JAKARTA

1429 H/ 2008 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Jakarta, 28 November 2008

Abdul Mujib

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA`

PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam

Pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalat

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Oleh:

ABDUL MUJIB

NIM : 204046102876

Menyetujui,

Pembimbing I,

Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM

NIP. 150 203 012

Pembimbing II,

Drs. H. Zainul Arifin Yusuf, M. Pd

NIP. 150 204 484

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAT

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HDAYATULLAH

JAKARTA

1429 H/ 2008 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA` PADA PT.

BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta pada 28 November 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada Program Studi Muamalat

(Ekonomi Islam).

Jakarta, 28 November 2008

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM.

NIP: 150 210 422

PANITIA UJIAN

1. Ketua : Prof.Dr.H.Muhammad Amin Suma,SH,MA,MM.( )

NIP: 150 210 422

2. Sekretaris : Drs. H. Ahmad Yani, MA. ( )

NIP: 150 269 678

3. Pembimbing I : Dr Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM ( )

NIP: 150 203 012

4. Pembimbing II: Drs. H. Zainul Arifin Yusuf, M. Pd ( )

NIP: 150 204 484

5. Penguji I : Dr. A. Sudirman Abbas, MA. ( )

NIP: 150 294 051

6. Penguji II : Drs. Djawahir Hejazziey, SH., MA ( )

NIP: 130 789 745

ABSTRAK

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai perintis perbankan syariah di

tanah air memiliki produk-produk perbankan yang sangat variatif yang mengikuti

produk-produk hukum syariah karena mendasarkan pengembangan produknya

kepada teori perbankan syariah. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

tersebut tertuang dalam bentuk akad jual-beli, bagi hasil, dan akad-akad jasa. Salah

satu akad jual-beli adalah akad bai` al-istishna` yang berguna bagi pengembangan

sektor perekonomian suatu negara pada umumnya, dan sektor industri dan

manufaktur pada khususnya.

Penelitian ini juga dilakukan guna mendapatkan jawaban atas permasalahan

“Bagaimana prosedur pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk?,

bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan istishna` yang dilakukan oleh PT. Bank

Muamalat Indonesia, Tbk, dan apakah perlakuan akuntansi pembiayaan istishna`

yang diterapakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan

ketentuan atau prinsip akuntansi yang berlaku secara umum?”.

Untuk menjawab permasalahan tersebut telah dilakukan penelitian perlakuan

akuntansi yang bersifat deskriptif analitis dengan menitikberatkan pada studi

dokumen yang dilengkapi dengan wawancara dengan nara sumber untuk mempelajari

data sekunder di bidang akuntansi, yang berhubungan dengan permasalahan yang

diteliti.

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh jawaban dari permasalahan di atas.

Pertama, untuk dapat memperoleh pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk pemohon harus melalui beberapa tahap, dimulai dengan pengajuan

proposal pembiayaan secara tertulis hingga pada akhirnya diadakan ijab kabul

sebagai tanda pengikatan (akad) antara bank dengan pemohon dan secara resmi

pemohon mendapatkan pembiayaan istishna` dan berkewajiban melunasinya

berdasarkan akad tersebut. Kedua, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam

mencatat akuntansi pembiayaan istishna` mengacu pada PSAK No. 59 dan PAPSI

2003. Ketiga, bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan istishna` di PT. Bank

Muamalat Indonesia pada dasarnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku secara

umum, yakni mengacu kepada PSAK No. 59 dan PAPSI 2003. Akuntansi bank Islam

dirasa masih memiliki kekurangan sehingga perlu dikembangkan lagi terutama

tentang perlakuan akuntansi pembiayaan istishna`.

KATA PENGANTAR

�� ا� ا��� ا�����

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan segala rahmat-Nya, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan

salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang penulis susun adalah sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Islam (SEI) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat

mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orangtua, seluruh keluarga dan pihak-

pihak yang telah ikut andil yang mensukseskan harapan penulis.

Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, izinkanlah penulis

menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. Selaku Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

2. Dr. Euis Amalia, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Muamalat dan Ah.

Azharuddin Lathif, M. Ag, selaku Sekretaris Program Studi Muamalat yang

telah membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini.

3. Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM dan Drs. H. Zainul Arifin Yusuf, M. Pd.

Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu

disela-sela kesibukan dalam memberikan masukan maupun nasihat dalam

penyusunan skripsi ini.

4. Segenap pengurus dan pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah & Hukum dan

Pusat, yang telah membantu penulis dalam mencari data-data yang diperlukan.

5. Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang telah banyak membantu

dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan dalam

penyusunan skripsi ini.

6. Rasa ta`dzim dan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Muhammad

Za`im (Almarhum) dan Ibunda Hj. Roifah atas dukungan moril dan materiil,

kesabaran, keikhlasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis

bahkan doa-doa munajatnya yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT.

Penulis persembahkan skripsi ini. Doa untuk kedua orangtua

7. Kakak dan adikku tersayang: Mas Tubagus Mansur, Mas Abdul Hayyi, Mbak

Nurjanah, Mas Arif Suadi, kedua adikku Rahmat Hidayat dan Muhammad

Darussalam yang telah memberikan dukungan moril dan materiil. Terima

kasih untuk semua atas perhatian dan kasih sayangnya.

8. Semua kru CV. Nugraha Abadi Ekspress dan Java Technology, bersabar

dalam cobaan dan bersyukur serta berdoa dalam kejayaan. Berani hidup tak

takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Bondo bahu pikir

lek perlu sak nyawane pisan.Untuk keponakan-keponakan penulis: Ahmad

Sahal Baihaqi, Adi Nugroho Fanani, Eka Hadi Setyo N, Hilwa Aulia Putri

Anjani, dan Nouval Gulmi Adzin.

9. Untuk sahabat-sahabat terbaik penulis: Ahmad Syarif, Moh. Syafi`i, Erdy

Nasrul, Titin Supriyatin, Juju, Elyzabeth, Vien Maria Esther, Mas Habibie,

semua sahabat penulis di IKPM Gontor, RISKA Menteng, Tazkia Bogor, juga

untuk seluruh teman-teman Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah 2004

terutama kelas D yang tercinta dan tidak dapat menyebutkan namanya satu

persatu dan semoga hubungan kita tidak akan terputus sampai kapanpun.

10. Untuk waktu yang bergerak perlahan namun pasti, yang selalu menemani

penulis dalam suka maupun duka. Untuk malam yang selalu mendengarkan

gema doa yang bergetar di tengah kesunyian. Untuk semua rasa dan

pengalaman, yang menjadi saksi bisu bagi penulis untuk tetap tegar melewati

manis dan pahit hidup.

Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan penulis dapat diterima oleh

Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan dan

kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi

para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridloi setiap langkah

kita. Amin

Jakarta, 28 November

2008

Abdul Mujib

KATA PENGANTAR

�� ا� ا��� ا�����

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan segala rahmat-Nya, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan

salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang penulis susun adalah sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Islam (SEI) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat

mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orangtua, seluruh keluarga dan pihak-

pihak yang telah ikut andil yang mensukseskan harapan penulis.

Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, izinkanlah penulis

menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

11. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. Selaku Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

12. Dr. Euis Amalia, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Muamalat dan Ah.

Azharuddin Lathif, M. Ag, selaku Sekretaris Program Studi Muamalat yang

telah membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini.

13. Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM dan Drs. H. Zainul Arifin Yusuf, M. Pd.

Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu

disela-sela kesibukan dalam memberikan masukan maupun nasihat dalam

penyusunan skripsi ini.

14. Segenap pengurus dan pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah & Hukum dan

Pusat, yang telah membantu penulis dalam mencari data-data yang diperlukan.

15. Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang telah banyak membantu

dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan dalam

penyusunan skripsi ini.

16. Rasa ta`dzim dan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Muhammad

Za`im (Almarhum) dan Ibunda Hj. Roifah atas dukungan moril dan materiil,

kesabaran, keikhlasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis

bahkan doa-doa munajatnya yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT.

Penulis persembahkan skripsi ini. Doa untuk kedua orangtua

17. Kakak dan adikku tersayang: Mas Tubagus Mansur, Mas Abdul Hayyi, Mbak

Nurjanah, Mas Arif Suadi, kedua adikku Rahmat Hidayat dan Muhammad

Darussalam yang telah memberikan dukungan moril dan materiil. Terima

kasih untuk semua atas perhatian dan kasih sayangnya.

18. Semua kru CV. Nugraha Abadi Ekspress dan Java Technology, bersabar

dalam cobaan dan bersyukur serta berdoa dalam kejayaan. Berani hidup tak

takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Bondo bahu pikir

lek perlu sak nyawane pisan.Untuk keponakan-keponakan penulis: Ahmad

Sahal Baihaqi, Adi Nugroho Fanani, Eka Hadi Setyo N, Hilwa Aulia Putri

Anjani, dan Nouval Gulmi Adzin.

19. Untuk sahabat-sahabat terbaik penulis: Ahmad Syarif, Moh. Syafi`i, Erdy

Nasrul, Titin Supriyatin, Juju, Elyzabeth, Vien Maria Esther, Mas Habibie,

semua sahabat penulis di IKPM Gontor, RISKA Menteng, Tazkia Bogor, juga

untuk seluruh teman-teman Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah 2004

terutama kelas D yang tercinta dan tidak dapat menyebutkan namanya satu

persatu dan semoga hubungan kita tidak akan terputus sampai kapanpun.

20. Untuk waktu yang bergerak perlahan namun pasti, yang selalu menemani

penulis dalam suka maupun duka. Untuk malam yang selalu mendengarkan

gema doa yang bergetar di tengah kesunyian. Untuk semua rasa dan

pengalaman, yang menjadi saksi bisu bagi penulis untuk tetap tegar melewati

manis dan pahit hidup.

Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan penulis dapat diterima oleh

Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan dan

kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi

para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridloi setiap langkah

kita. Amin

Jakarta, 28 November

2008

Abdul Mujib

DAFTAR ISI

ABSTRAK............................................................................................................ i

KATA PENGANTAR.......................................................................................... iii

DAFTAR ISI ........................................................................................................ vi

DAFTAR TABEL ................................................................................................ ix

DAFTAR GAMBAR............................................................................................ x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ................................................ 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ....................................................... 6

D. Kerangka Teori dan Konsep .............................................................. 7

E. Kajian Kepustakaan Terdahulu ......................................................... 8

F. Metodologi Penelitian........................................................................ 9

G. Sistematika Penulisan ....................................................................... 12

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi .................................................................. 14

2. Proses Akuntansi ......................................................................... 17

3. Akuntansi Perbankan Syariah....................................................... 20

4. Tujuan Akuntansi dan Laporan Keuangan Bank Syariah.............. 21

5. Perbedaan Prinsip antara Akuntansi Konvensional dan Syariah.... 23

B. Istishna`

1. Pengertian dan Jenis-jenis Istishna` ............................................. 25

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

2. Landasan Hukum dan Operasional Istishna` ................................ 27

3. Rukun dan Syarat-syarat Istishna` ............................................... 31

4. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak ....................................... 35

5. Perbedaan antara Istishna` dengan Salam ..................................... 35

6. Perlakuan Akuntansi Transaksi Istishna` dari pihak Bank sebagai

Shani`. ......................................................................................... 36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.......................... 49

B. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ............................. 50

C. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.................... 51

D. Prinsip Operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ................... 56

E. Produk dan Jasa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ......................... 58

BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN AKUNTANSI ISTISHNA`

A. Analisa Pelaksanaan Permohonan Pembiayaan Calon Debitur, Untuk

Pembiayaan Istishna`

1. Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Pembiayaan Bai` Al-Istishna`

di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ......................................... 67

2. Analisa dan Mekanisme Pembiayaan Istishna` pada PT. Bank

Muamalat Indonesia, Tbk............................................................. 75

B. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Istishna` pada PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk

1. Perhitungan Margin Istishna` ....................................................... 79

2. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Istishna` .................................. 80

3. Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Istishna`................................. 84

4. Penyajian ..................................................................................... 89

5. Pengungkapan.............................................................................. 89

C. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Istishna` dengan PSAK

No.59 dan PAPSI............................................................................... 90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................................................... 96

B. Saran ................................................................................................. 96

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 98

LAMPIRAN .................................................................................................... 102

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Perbedaan Prinsip antara Akuntansi Konvensional dan Syariah 23

2. Tabel 4.1 Penandatanganan kontrak pembiayaan istishna`....................... 86

3. Tabel 4.2 Harga perolehan kelapa sawit bank dari sub-kontraktor ........... 86

4. Tabel 4.3 Pendapatan bank pada bulan Juni ............................................ 86

5. Tabel 4.4 Persetujuan pembiayaan .......................................................... 86

6. Tabel 4.5 Penerimaan uang muka ........................................................... 87

7. Tabel 4.6 Penerimaan pendapatan setiap bulan ....................................... 87

8. Tabel 4.7 Pengembalian modal setiap bulan ........................................... 87

9. Tabel 4.8 Kerugian bukan karena kelalaian nasabah ............................... 87

10. Tabel 4.9 Modal akhir tidak dapat dikembalikan ..................................... 87

11. Tabel 4.10 Penyerahan kelapa sawit disertai cacatnya barang ................. 87

12. Tabel 4.11 Penyerahan ulang kelapa sawit .............................................. 88

13. Tabel 4.12 Termin penyerahan barang .................................................... 88

14. Tabel 4.13 Penyelesaian akad dan penyerahan sisa barang pesanan ........ 88

15. Tabel 4.14 Pengakuan dan Pengukuran.................................................... 91

16. Tabel 4.15 Penyajian .............................................................................. 94

17. Tabel 4.16 Pengungkapan ....................................................................... 95

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Proses Akuntansi....................................................................... 18

2. Gambar 2.2 Siklus Akuntansi melalui Komputer.......................................... 19

3. Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk......... 53

4. Gambar 4.1 Skema Teknis Perbankan Pembiayaan Istishna` ...................... 77

5. Gambar 4.2 Skema Teknis Pembiayaan Istishna` di PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk........................................................................ 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian yang modern mencerminkan keragaman (kompleksitas)

kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam usaha untuk memenuhi segala

kebutuhan dan kemudahan hidup. Keragaman aktivitas ekonomi memungkinkan

untuk berkembangnya berbagai sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan

dalam melancarkan dan memudahkan kegiatan ekonomi yang dilakukan. Salah satu

sarana yang muncul dan berkembang dalam perekonomian modern adalah lembaga

keuangan atau financial institution (institusi keuangan).

Yang dimaksud dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah

semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang

disimpankan kepada mereka.1 Tabungan yang dikumpulkan lembaga keuangan

tersebut selanjutnya akan dipinjamkan kembali kepada individu dan perusahaan yang

membutuhkannya, sebagian lagi untuk membeli saham-saham berbagai perusahaan.

1 Sardono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Makro, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

1995), Edisi 2, hal.199

Lembaga-lembaga keuangan muncul dan berkembang karena adanya

kebutuhan dari dua fihak, yaitu antara arus permintaan dan arus penawaran akan

aktiva financial (financial assets).2

Menurut pengertiannya bank adalah suatu lembaga yang mendapat izin untuk

mengerahkan dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk

pinjaman sehingga berfungsi sebagai lembaga perantara (intermediary institution)

antara unit defisit dan unit surplus.3 Kegiatan usaha sangat membutuhkan modal

aktiva, hal ini dapat dipenuhi oleh bank dalam usahanya menghimpun dana dan

menyalurkannya.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pembangunan pun

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dapat disaksikan di Indonesia telah

begitu banyak infrastruktur dan bangunan-bangunan yang dapat menunjukkan

perkembangan pembangunan tersebut. Perkembangan pembangunan tersebut antara

lain ditunjang oleh perusahaan-perusahaan yang memang ikut serta dalam

pembangunan di Indonesia, seperti halnya perusahaan di bidang jasa industri,

kontruksi dan manufaktur.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya perusahaan tersebut seringkali

dihadapkan untuk membeli peralatan-peralatan ataupun barang-barang yang tidak

2 Suad Husnan, Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan, (Yogyakarta: BPFE-

Yogyakarta, 1996), Edisi 4, hal. 19

3 Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum di

Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal.1

murah dan tidak dijual secara umum. Tentu hal terkait menjadi suatu masalah bagi

perusahaan tersebut.

Jual beli dengan sistem istishna` merupakan salah satu jalan keluar bagi

perusahaan-perusahaan yang terkadang sulit mendapatkan barang-barang yang tidak

dijual secara umum. Perusahaan dapat memperoleh barang dari produsen melalui

pesanan dengan aturan dan jangka waktu tertentu.

Istishna` merupakan salah satu bentuk kegiatan transaksi yang diatur dalam

ajaran Islam yang memerlukan pencatatan sebagai alat bukti, sebagaimana yang

difirmankan oleh Allah SWT: Al-Baqarah 282

*�آ�)�' م�&# أ%$ إ�# ی ! ای��� إذا ام��اء ا���ی ی�أی���

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya......”

(Al-Baqarah : 282)

Mayoritas mufassir berpendapat bahwa kata tadaayantum yang terdapat

dalam ayat tersebut adalah kegiatan muamalah dalam bentuk transaksi yang

dilakukan oleh dua belah pihak, seperti hutang-piutang, jual-beli dan sewa menyewa,

baik secara kontan maupun cicilan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sejak munculnya peradaban Islam pada

masa Nabi Muhammad saw telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan

yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan

antara dua pihak yang melakukan transaksi muamalah, sedangkan pencatatan untuk

tujuan lainnya seperti data untuk pengambilan data tidak diharuskan.4

Urgensi pencatatan dalam ajaran Islam tersebut sejalan dengan konsep

akuntansi yang berupaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat

karena akuntansi memelihara catatan sebagai accountability (pertanggungjawaban)

dalam menjamin akurasinya.5 Akuntansi merupakan alat untuk merefleksikan realitas.

Akuntansi harus didasarkan pada etika realitas dikonstruksi dalam kaitannya dengan

nilai etika. Jika tidak, realitas dalam akuntansi akan direfleksikan dalam presentasi

lain dan pada gilirannya akan menyesatkan pihak-pihak yang tertarik padanya.6

Oleh karena sangat pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi dan tidak

diberlakukannya sistem bunga dalam kegiatan operasional pada bank syariah, maka

dalam hal jasa istishna` perlakuan akuntansinya membutuhkan aturan-aturan tertentu

pada pencatatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian mengenai jual beli pesanan dengan judul : ANALISIS PERLAKUAN

AKUNTANSI ISTISHNA` PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

4 Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 120-121.

5 Sofyan Syafri Harahap, hal. 121

6 Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syariah, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 323

Pembatasan Masalah

Penyajian informasi perlakuan akuntansi penting bagi proses pembuatan

keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan bank. Lebih dari itu,

bagi bank syariah memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber

ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena prinsip-prinsip syariah Islam

memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan tema pokok yang penulis angkat dalam skripsi ini

agar mendapatkan suatu batasan yang jelas sekaligus mencegah pembahasan yang

meluas yang tidak ada kaitannya dengan masalah pokok maka penulis akan

membatasi permasalahan yaitu meneliti tentang kesesuaian perlakuan akuntansi

istishna` pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum yaitu PSAK No.59 tentang akuntansi perbankan syariah dan juga

PAPSI 2003.

Perumusan Masalah

Adapun beberapa pokok bahasan yang akan penulis kembangkan dalam

penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Bagaimanakah prosedur permohonan pembiayaan calon debitur dalam

pembiayaan istishna` yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia,

Tbk?

2. Bagaimanakah perlakuan akuntansi istishna` yang dilakukan oleh PT. Bank

Muamalat Indonesia, Tbk?

3. Apakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan istishna` yang dilakukan

pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis permohonan pembiayaan calon debitur

dalam pembiayaan istishna` yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk

2. Mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi istishna` yang dilakukan oleh PT.

Bank Muamalat Indonesia, Tbk

3. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan istishna`

yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum

4. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dalam usaha mencapai gelar sarjana

S1 disiplin ilmu syariah dalam bidang muamalah (Ekonomi Islam) pada

Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah, UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam masalah ini yang telah

didapat di bangku kuliah.

2. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat

dalam menentukan langkah selanjutnya berkaitan dengan pengembangan dan

penelitian (research and development).

3. Bagi pembaca dan dunia pustaka

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian

selanjutnya, sehingga dapat memperdalam pemahaman istishna` dan dapat

dipergunakan sebagai sumbangan yang berguna dalam memperkaya koleksi

dalam ruang lingkup karya-karya penelitian lapangan.

D. Kerangka Teori dan Konsep

Kerangka teori atau landasan teori pada penelitian ini adalah teori-teori yang

melandasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi baik teori yang bersifat

umum maupun teori yang lebih khusus yang terkait dengan topik kajian.

Untuk keperluan penelitian ini, hal-hal yang termasuk dalam objek penelitian

dipertegas format dan substansinya, oleh karena itu dalam penelitian ini dijelaskan

batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

Pembiayaan : adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.7

Istishna` : adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi

barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan.8

Akuntansi : proses pencatatan, pengukuran, interpretasi dan komunikasi

data keuangan. Akuntan mempersiapkan laporan keuangan

untuk mencerminkan keadaan keuangan dan kinerja operasi.

Juga, praktisi akuntansi memberikan pelayanan akuntansi

pribadi kepada klien seperti mempersiapkan laporan keuangan

pribadi dan rencana perpajakan.9

E. Kajian Kepustakaan Terdahulu

Adapun kajian data kepustakaan terdahulu yang peneliti dapatkan antara lain:

1. Pada tahun 2000, Dadang Romansyah mahasiswa fakultas Ekonomi

Universitas Diponegoro Semarang membahas judul skripsi “Analisis terhadap

Etika Akuntansi dalam Perspektif Islam”. Adapun cakupan bahasan terbatas

pada pandangan Islam terhadap etika akuntansi.

7 Z. Dunil, Kamus Istilah Perbankan Indonesia, (Jakarta, PT. Gramedia, 2004), hal. 324

8 Arcarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet

ke-1, hal. 96

9 Joel G.Siegel & Jae K. Shim, Kamus Istilah Akuntansi, (Jakarta: Elex Media Komputindo,

cetakan ke-3, Agustus 2003), hal. 59

2. Pada tahun 2005, Juliano Satria mahasiswa jurusan Hukum tentang Kegiatan

Ekonomi FEUI membahas judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pembiayaan Bai`

al-Istishna` (Purchase By Order or Manufakture) pada PT. Bank Muamalat

Indonesia”. Adapun cakupan bahasan hanya terbatas pada hukum kegiatan

ekonomi yang berbasis Bai` al-Istishna`.

3. Pada tahun 2006, Siti Hairany mahasiswi jurusan Muamalat/Perbankan

Syariah UIN Syarif Hidayatullah membahas judul skripsi “Analisis Perlakuan

Akuntansi Pembiayaan pada BMT Al-Husnayain”. Adapun cakupan bahasan

hanya menggambarkan secara umum perlakuan akuntansi pada sisi

pembiayaan secara umum di BMT Al-Husnayain.

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Muamalat Institute (PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk) yang beralamat di Celestial Cyber Center Jl. Futuris No.2-3

Ruko Pinangsia, Karawaci Park Office, Tangerang .

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat

deskriptif-analisis, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi

yang diperoleh peneliti di lapangan mengenai perlakuan akuntansi istishna`

dan istishna` pararel dan aplikasinya pada bank syariah dengan melakukan

kajian terhadap data dan informasi yang diperoleh serta memberikan penilaian

terhadap hal tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelititan yang digunakan dalam penelitian ini berupa

studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

4. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data, yaitu:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil konsultasi pada salah

satu pejabat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

b. Data sekunder, yaitu catatan-catatan akuntansi dan laporan keuangan

istishna` dan istishna` pararel pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

dan dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber

lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (library research), dalam hal ini penulis

mengadakan penelitian terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya

dengan penulisan skripsi ini, literatur ini berupa buku, jurnal, majalah,

artikel, download internet dan lain sebagainya. Langkah dalam

melaksanakan studi kepustakaan ini adalah dengan cara membaca,

mengutip serta menganalisa dan merumuskan hal-hal yang dianggap perlu

dalam memenuhi data dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (field research), untuk mendapatkan data-data dan

informasi, penulis langsung terjun ke obyek penelitian yaitu pada lembaga

yang diteliti, dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data sebagai

berikut:

1) Interview yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak

yang terlibat dalam penelitian ini.

2) Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan yang

didapat dari perusahaan/ instansi yang diteliti dan laporan lainnya

yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

6. Teknik Analisa dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh peneliti bersifat kualitatif yakni data

yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Dan data kuantitatif yang

bersifat diskrit yakni data yang berbentuk angka yang diperoleh dari hasil

meneliti di lapangan. Data-data yang telah diperoleh akan diinterpretasikan

dalam bentuk pemaparan dan analisis sehingga penulis dapat memberikan

kesimpulan pada penelitian ini.

7. Teknik Penulisan

Adapun tekhnik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan

Buku Pedoman Penulisan Skripsi, yang disusun oleh TIM Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007.

G. Sistematika Penulisan

Secara geris besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub

bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis dalam

skripsi ini, maka akan dijelaskan beberapa hal dalam sistematika pembahasan sebagai

berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian

kepustakaan terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang membahas tinjauan teoritis mengenai akuntansi,

proses akuntansi, akuntansi perbankan syariah, tujuan akuntansi dan laporan

keuangan bank syariah, perbedaan prinsip antara akuntansi syariah dan konvensional,

pengertian dan jenis-jenis istishna`, landasan hukum dan operasional istishna`, rukun

dan syarat-syarat istishna`, hak dan kewajiban kedua belah pihak, perbedaan antara

istishna` dan salam, dan perlakuan akuntansi transaksi istishna` dari pihak bank

sebagai shani`.

Bab III adalah bab yang membahas tentang deskripsi objek penelitian yang

meliputi gambaran umum perusahaan, yakni sejarah singkat PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk, visi dan misi, struktur organisasi, prinsip operasional, produk dan

jasa.

Bab IV merupakan bab yang membahas dan menganalisa hasil penelitian

mengenai perlakuan akuntansi istishna` yang meliputi prosedur dan tata cara

mengajukan pembiayaan istishna di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, dan

penerapan akuntansi istishna` pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk serta melihat

apakah perlakuan akuntansinya telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan

yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang merupakan

pandangan objektif dari penulis.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

Dari segi istilah, kata akuntansi berasal dari kata bahasa Inggris to account

yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi

sangat erat kaitannya dengan informasi keuangan. Badan yang berwenang dan

beberapa ahli memberi pengertian yang bervariasi mengenai akuntansi

bergantung pada sudut dan penekanan yang mereka anut. Akan tetapi, pada

prinsipnya apa yang dikemukan oleh para ahli tersebut menuju ke satu

pengertian akuntansi karena sebenarnya mereka membahas objek yang sama

yaitu informasi keuangan.

Komite Terminologi AICPA (The Committee on Terminology of the

American Institute of Certified Public Accountant) mendefinisikan akuntansi

sebagai berikut10

:

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran

transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna

dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut.”

10 Ahmed Riahi Belkaoui, Teori Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal.37-38.

Cakupan akuntansi dari definisi diatas lebih menekankan akuntansi

sebagai suatu proses. Perspektif yang lain ditawarkan oleh definisi akuntansi

berikut ini (menurut American Accounting Association).11

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi

ekonomik untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan keputusan

berinformasi oleh pengguna informasi, baik pihak internal maupun eksternal”

Sedangkan menurut Accounting Principle Board (APB) mendefinisikan

akuntansi sebagai berikut:

“Aktivitas jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama

yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan

bermanfaat dalam pembuatan keputusan”.

Yang terbaru, akuntansi telah didefinisikan dengan mengacu pada komsep

informasi kuantitatif (menurut Ikatan Akuntan Indonesia):

“Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi

kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang

diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomik,

dalam membuat pilihan di antara alternatif tindakan yang ada”.

Sedangkan akuntansi menurut syariah, sebagaimana firman Allah SWT:

Al-Baqarah : 282

*�آ�)�' م�&# أ%$ إ�# ی ! ای��� إذا ءام��ا ا���ی ی�أی���

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya......” (Al-Baqarah : 282)

11 Ahmed Riahi Belkaoui, hal. 40.

Pemakai Informasi Akuntansi

Berbagai individu dan pihak-pihak yang berkepentingan yang

menggunakan informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

a. Individu. Orang-orang dalam masyarakat umum menggunakan informasi

akuntansi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya melakukan

investasi dan melakukan keputusan apakah membeli atau menyewa

sebuah rumah.

b. Pemodal atau calon pemodal. Pemodal (investor) dan calon pemodal

membutuhkan informasi akuntansi mengenai posisi keuangan dan

profibilitas untuk mengetahui prospek perusahaan dimasa mendatang dan

keselamatan investasi mereka. Keputusan yang diambil adalah apakah

memulai, menambah, mengurangi, menarik, atau mempertahankan

investasi dalam suatu perusahaan.

c. Kreditor. Bank-bank dan para rekanan membutuhkan informasi akuntansi

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran-

pembayaran yang dijadwalkan sebelum memberikan pinjaman.

d. Badan-badan Pemerintah. Sebagai contoh adalah Ditjen Pajak dan

Bapepam sangat berkepentingan dengan informasi akuntansi dari

perusahaan untuk tujuan-tujuan pengenaan pajak dan membuat peraturan-

peraturan (regulation)

e. Karyawan. Para karyawan dan serikat pekerjanya membutuhkan informasi

akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan tempat

mereka bekerja. Hal ini berhubungan dengan permintaan gaji dan upah

serta bonus mereka.

f. Kelompok konsumen. Mereka juga tertarik dengan informasi akuntansi

yang menggambarkan jumlah laba yang diperoleh perusahaan.

g. Manajemen (pemimpin perusahaan). Merupakan pihak yang paling

banyak berhubungan dengan informasi akuntansi. Berdasarkan informasi

ini pihak manajemen membuat keputusan-keputusan yang secara langsung

akan mempengaruhi operasi perusahaan

2. Proses Akuntansi

Dalam menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan memerlukan suatu

proses yang terdiri atas beberapa aktivitas akuntansi. Proses akuntansi ini akan

terjadi secara berulang dan berkelanjutan pada periode-periode akuntansi

berikutnya. Oleh karena itu proses akuntansi ini disebut dengan siklus

akuntansi (accounting cycle). Secara sistematis, langkah-langkah dalam

proses akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 PROSES AKUNTANSI12

12 Alfonsus Sirait, Intermediate Accounting, Tim Penerjemah Penerbit Erlangga (Jakarta:

Erlangga, 1992), cet.ke-4, hal. 67

Langkah 1

Dokumen Usaha

dianalisis

Langkah 2

Transaksi dicatat

dalam Buku Jurnal

Langkah 3

Transaksi diposkan

ke Buku Besar

Neraca

Lajur

Langkah 4

Neraca Saldo

Langkah 5

Penyesuaian

Langkah 6

Laporan Keuangan

Langkah 7

Ayat Jurnal

Penutupan

Langkah 8

Neraca Saldo setelah

Ayat Jurnal Penutup

Langkah 9

Ayat Jurnal Balik

Apabila bank syariah atau perusahaan modern telah mempergunakan

komputer dalam penataan akuntansinya, yang diketahui oleh pada pelaksana

hanya kode transaksi debet dan kode transaksi kredit, bahkan terdapat

beberapa transaksi yang jurnalnya dilakukan secara otomasi oleh komputer,

dan akhirnya pelaksana hanya mengetahui cetakan seperangkat laporan

keuangan. Proses atau siklus akuntansi yang penataan akuntansinya dilakukan

komputer dapat digambarkan sebagai berikut:

Proses (Siklus) Akuntansi13

Gambar 2.2

Siklus Akuntansi melalui Komputer

13 Alfonsus Sirait, hal. 68.

Data Dasar

Jurnal

Buku Besar

Neraca Percobaan

Laporan Keuangan

3. Akuntansi Perbankan Syariah

Bank syariah yang pertama kali muncul pada tahun 1992 saat ini

menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Jika pada tahun 1990-an

jumlah bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah masih

berjumlah belasan, maka pada awal tahun 2008 jumlah bank syariah telah

menjadi 31 bank.14

Meskipun demikian, menurut Muhammad untuk mendorong seseorang

menginvestasikan dananya di bank syariah, sangatlah penting membangun

kepercayaan calon nasabah terhadap bank syariah. Salah satu prasyarat untuk

mengembangkan kepercayaan adalah ketersediaan informasi yang mampu

meyakinkan calon nasabah bahwa bank syariah dapat mencapai tujuan

investasi yang dilakukan oleh calon nasabah. Diantara sumber-sumber

informasi yang penting, laporan keuangan bank syariah yang disusun

berdasarkan standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan karakter bank

syariah menjadi sumber informasi yang berguna untuk memberikan gambaran

tentang perkembangan dan kemampuan bank syariah dalam mengelola dana

nasabah.

Dari pendapat Muhammad diatas jelas bahwa akuntansi bank syariah

menjadi hal yang penting agar bank syariah dapat menyediakan informasi

yang dibutuhkan oleh nasabah. Ini sejalan dengan pendapat Antonio yang

memasukkan “standar akuntansi, audit dan pelaporan” sebagai salah satu

14 Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah BI, Februari 2008

ketentuan dari 4 ketentuan yang dianggap dapat mendukung bank syariah agar

dapat beroprasi secara efektif dan efisien.

4. Tujuan Akuntansi dan Laporan Keuangan Bank Syariah

a. Tujuan Akuntansi Bank Syariah:

1) Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan

kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau

kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang

berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan

kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.

2) Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai

laporan dalam pengambilan keputusan.

3) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua

transaksi dan kegiatan usaha.

b. Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan

dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat

diperbandingkan.

Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1) Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan.

Laporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi

pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang

rasional. Oleh karena itu, informasi harus dapat dipahami oleh pelaku

bisnis dan ekonomi yang mencermati informasi yang disajikan dengan

seksama. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

a) Shahibul maal/pemilik dana

b) Kreditur

c) Pembayar zakat, infaq, dan shadaqah

d) Pemegang saham

e) Otoritas pengawasan

f) Bank Indonesia

g) Pemerintah

h) Lembaga Penjamin Simpanan

i) Masyarakat

2) Menilai prospek arus kas. Pelaporan keuangan bertujuan untuk

memberikan informasi yang dapat mendukung investor/pemilik dana,

kreditur dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat dan

ketidakpastian dalam penerimaan kas dimasa depan atas deviden, bagi

hasil, dan hasil dari penjualan, pelunasan (redemption), dan jatuh

tempo dari surat berharga atau pinjaman. Prospek penerimaan kas

tersebut sangat tergantung dari kemampuan bank untuk menghasilkan

kas guna memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, kebutuhan

operasional, reinvestasi dalam operasi, serta pembayaran deviden.

3) Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Laporan keuangan

memberikan informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip

syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai

dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh

serta penggunaannya.

4) Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu

mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah

dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat

keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan

investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik investasi terikat; dan

5) Pemenuhan fungsi sosial. Laporan keuangan memberikan informasi

mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan

penyaluran zakat.

Laporan keuangan tidak hanya mencakup pernyataan mengenai

keuangan tetapi juga merupakan sarana komunikasi informasi yang

berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan

informasi yang disediakan oleh akuntansi keuangan.

5. Perbedaan Prinsip antara Akuntansi Konvensional dan Syariah

Tabel 2.1 Perbedaan Prinsip antara Akuntansi Konvensional dan Syariah

Akuntansi Konvensional

Akuntansi Syariah

Postulat Entitas Pemisahan antara bisnis dan

pemilik

Entitas didasarkan pada bagi

hasil

Postulat Going-

Concern

Kelangsungan bisnis secara

terus-menerus, yaitu didasarkan

pada realisasi keberadaan aset

Kelangsungan usaha tergantung

pada persetujuan kontrak, antara

kelompok yang terlibat dalam

aktivitas bagi hasil

Postulat Periode

Akuntansi

Tidak dapat menunggu sampai

akhir kehidupan perusahaan

dengan mengukur keberhasilan

aktivitas perusahaan

Setiap tahun dikenai zakat,

kecuali untuk produk pertanian

yang dihitung setiap panen

Postulat Unit

Pengukuran

Nilai uang Kuantitas nilai pasar digunakan

untuk menentukan zakat

binatang, hasil pertanian, dan

emas

Prinsip

Penyingkapan

Penuh

Bertujuan untuk pengambilan

keputusan

Menunjukkan pemenuhan hak

dan kewajiban kepada Allah,

masyarakat dan individu

Prinsip

Objektivitas

Realibilitas pengukuran

digunakan dengan dasar bias

personal

Berhubungan erat dengan

konsep ketakwaan, yaitu

pengeluaran materi maupun non

materi untuk memenuhi

kewajiban

Prinsip Materi

Dihubungkan dengan

kepentingan relatif mengenai

informasi pembuatan keputusan

Berhubungan dengan

pengukuran dan pemenuhan

tugas/kewajiban kepada Allah,

masyarakat dan individu

Prinsip

Konsistensi

Dicatat dan dilaporkan menurut

pola GAAP

Dicatat dan dilaporkan secara

konsisten sesuai dengan prinsip

yang dijabarkan oleh syariah

Prinsip

Konservatisme

Pemilihan teknik akuntansi yang

sedikit pengaruhnya terhadap

pemilik

Pemilihan teknik akuntansi

dengan memperhatikan dampak

baiknya terhadap masyarakat

Sumber: Muhammad, Akuntansi Syariah, 2005.

B. Istishna`

1. Pengertian dan Jenis-jenis Istishna`

Istishna` berarti minta dibuatkan. Secara terminologi muamalah istishna`

adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau

komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. Istishna` merupakan salah satu

bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan

bentuk jual beli forward kedua yang diperbolehkan oleh syariah.

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan

dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad istishna` muncul.

Agar akad istishna` menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai

kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah

disepakati bersama. Dalam istishna` pembayaran dapat dimuka, dicicil sampai

selesai, atau dibelakang, serta istishna` biasanya diaplikasikan untuk barang

industri dan manufaktur. Sedangkan pada salam pembayarannya dilakukan

sebelum barang diterima15

Secara umum akad jual-beli istishna` yang dipraktekkan dalam

bermuamalah ada dua macam, yaitu jual-beli istishna` dan istishna` pararel.

Perbedaan pada keduanya yaitu terletak pada penggunaan sub-kontaktor,

yakni bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan sub-kontraktor

untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat

membuat kontrak istishna` kedua untuk memenuhi kewajibannya pada

kontrak pertama. Kontrak baru ini yang kemudian dikenal sebagai istishna`

pararel.16

15 Arcarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet

ke-1, hal. 97

16 M. Syafi`i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press,

2001), Cet.ke-1, hal.115

2. Landasan Hukum dan Operasional Istishna`

Mengingat jual-beli istishna` merupakan lanjutan dari jual-beli salam

maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual-beli salam juga

berlaku pada jual-beli istishna`. Sungguhpun demikian, para ulama membahas

lebih lanjut keabsahan jual-beli istishna` dengan penjelasan berikut.

Menurut mazhab Hanafi, jual-beli istishna` termasuk akad yang dilarang

karena bertentangan dengan semangat bai` secara qiyas. Mereka mendasarkan

pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh

penjual, sedangkan pada istishna` , pokok kontrak itu belum ada atau tidak

dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak

jual-beli istishna` atas dasar istihsan karena alasan-alasan berikut ini:17

a. Masyarakat telah mempraktikkan jual-beli istishna` secara luas dan terus

menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan jual-

beli istishna` sebagai kasus ijma` atau konsensus umum

b. Di dalam syariah di mungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas

berdasarkan ijma` ulama

c. Keberadaan jual-beli istishna` didasarkan atas kebutuhan masyarakat.

Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar

sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain

membuatkan barang untuk mereka

17 M. Syafi`i Antonio, hal.114

d. Jual-beli istishna` sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan

kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa jual-beli istishna`

adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual

beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat

penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan

kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan

ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

a. Landasan Hukum

Ulama fiqh berpendapat, bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya

transaksi istishna` adalah firman Allah yang terdapat pada beberapa surat

dibawah ini, yaitu:

1) QS. Al-Baqarah, ayat 282, yang berbunyi:

*�آ�)�' &#م� أ%$ إ�# ی ! ای��� إذا ءام��ا ا���ی ی�أی���

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,

hendaklah kamu menuliskannya......” (Al-Baqarah : 282)

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan

ayat tersebut dengan transaksi jual-beli salam, yang dalam hal ini dalil

ini pun menjadi acuan pada jual-beli istishna`. Hal ini pun tampak

jelas dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang

dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada

kitab-Nya dan diizinkan-Nya”. Ia lalu membaca ayat tersebut diatas.

2) QS. Al-Baqarah, ayat: 275, yang berbunyi:

و � ا��.م��� و+�)ا� ا� $��أ

Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan

riba”

Selain dari firman Allah yang telah disebutkan diatas, ulama fiqh juga

mengemukakan beberapa sabda Rasulullah yang menjadi dasar

diperbolehkannya istishna`, yaitu

1) HR. Imam yang Enam, yang berbunyi:18

م63� م$%1 أ� إم63� منزو وم63� م$� آ51*م أس23 *1 0/

}<�� ا��<�= ا>;%�:أ{

“Barangsiapa yang melakukan salaf (salam),hendaknya ia melakukan

dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk

jangka waktu yang diketahui”

2) HR. Ibnu Majah, yang berbunyi:

@A ��B A ��C@ أ �;�D �لD ل�س رل�ا A �3 �3��س و;3�@1 ا :

H3�� *�ثا� و $% أ 1� إ +� ا�) <آ� ا�)Kر�L> ا�) �ط3:أ و .� �N��6��

18 M. Syafi`i Antonio, hal.108

3�(�O< � 3(�+ } ما'ور }; �% ا

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara

tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum

dengan terigu untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (H.R.

Ibnu Majah, No.2280, Kitab Tijarah)

b. Landasan Operasional

Adapun yang menjadi landasan hukum diperbolehkannya istishna`

dalam dunia perbankan, yaitu:

1) UU No. 7/92 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

2) Lampiran 6: SK BI No. 32/34/SK tgl.12/05/99 Dir BI, tentang Prinsip-

prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Bank Perkreditan

Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah, pasal 34.

4) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 Bank Umum yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 36.

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang akad

penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 15, 16 dan 17.

6) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal

4 April 2000 tentang Jual Beli Istishna`

7) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 22/DSN-MUI/III/2004 tertanggal

28 Maret 2004 tentang Jual Beli Istishna` Pararel

3. Rukun dan Syarat-syarat Istishna`

Adapun rukun istishna` adalah19

:

a. Produsen/pembuat (shani`)

b. Pemesan/pembeli (mustashni`)

c. Proyek/Usaha/Barang/Jasa (mashnu`)

d. Harga (tsaman)

e. Shigat (Ijab Qabul)

Sedangkan syarat istishna`20

adalah:

a. Pihak yang berakad

1) Ridha/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji

2) Punya kekuasaan untuk melakukan jual beli

3) Pihak yang membuat barang (produsen) menyatakan kesanggupan

untuk mengadakan/membuat barang itu.

b. Produsen/pembuat (shani`)

1) Produsen adalah orang atau badan hukum yang ahli di dalam

bidangnya dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil produksinya

19 Arcarya, hal. 97

20 Prof. Dr. Sofyan Syafri Harahap dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Penerbit

LPFE Usakti, 2005), Cet. ke-1, hal. 183

2) Produsen bisa ditunjuk langsung oleh bank (pihak pertama) atau bisa

juga pilihan dari nasabah (pilihan nasabah)

c. Pemesan/pembeli (mustashni`)

1) Nasabah harus cakap hukum

2) Mempunyai kemampuan untuk membayar

3) Pesanan yang sudah selesai wajib dibeli oleh nasabah/pemesan

4) Jika ada perubahan kriteria pesanan dari pihak nasabah, maka harus

segera dilaporkan ke bank dan bank akan menyampaikannya kepada

produsen

5) Perubahan bisa dilakukan apabila pihak produsen dan bank menyetujui

6) Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga

setelah akad ditanda tangani, maka seluruh biaya tambahan tetap

ditanggung nasabah

d. Mashnu` (Barang/objek pesanan)

Berdasarkan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No. 06/DSN-

MUI/IV/2000, tentang Jual-beli Istishna` khususnya pada ketetapan kedua

mengenai “Ketentuan Tentang Barang” , maka telah ditetapkan:

1) Harus jelas ciri-cirinya dapat diakui sebagai hutang

2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya

3) Penyerahannya dilakukan kemudian

4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan

kesepakatan

5) Pembeli (mustashni`) tidak boleh menjual barang sebelum

menerimanya

6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai

kesepakatan

7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan,

pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau

membatalkan akad

e. Harga Jual (Tsaman)

1) Harga jual kepada nasabah adalah harga beli ditambah keuntungan

yang disepakati oleh penjual dan pembeli

2) Masa pembuatan harus jelas dan dicantumkan dalam akad

3) Dilakukan pada awal akad sebelum penyerahan barang

4) Dilakukan setelah penyerahan barang baik secara keseluruhan atau di

angsur

5) Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka

waktu akad

6) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama

f. Jual Beli Istishna` Pararel

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu

transaksi istishna`. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian

memesan kepada pihak lain (subkontraktor) untuk menyediakan barang

pesanan dengan cara istishna` maka hal ini disebut istishna` pararel.

Istishna` pararel dapat dilakukan dengan syarat:

1) akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama

antara bank dan pembeli akhir.

2) akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

3) Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 22/DSN-

MUI/III/2004 tertanggal 28 Maret 2002, tentang jual beli istishna`

pararel khususnya ketetapan pertama mengenai “Ketentuan Umum”

sebagai berikut:

4) Jika LKS melakukan transaksi istishna` untuk memenuhi

kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna` lagi

dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat istishna`

pertama tidak bergantung (mu`allaq) pada istishna` yang kedua

5) semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istishna` (Fatwa

DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula pada istishna` pararel.

g. Perselisihan

Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak

tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Kontrak istishna` menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk

memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan memulai

produksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan

memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian,

apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak istishna` tidak dapat

diputuskan secara sepihak.21

5. Perbedaan antara Istishna` dengan Salam

Sebagai bentuk jual-beli forward, istishna` mirip dengan salam. Namun,

ada beberapa perbedaan diantara keduanya, antara lain:

a. Objek istishna` selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek

salam bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu

maupun tidak diproduksi lebih dahulu

b. Harga dalam akad salam harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga

dalam akad istishna` tidak harus dibayar penuh dimuka, melainkan juga

dapat dicicil atau dapat dibayar dibelakang.

c. Akad salam efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara

dalam istishna` akad dapat diputuskan sebelum perusahaan memulai

produksi.

6. Perlakuan Akuntansi Transaksi Istishna` dari pihak Bank sebagai Shani`

21

Arcarya, hal. 97

a. Pengakuan dan Pengukuran

a. Piutang Istishna`

Dasar Pengaturan Bank sebagai Penjual/Produsen

PSAK No. 59 (2002) telah mengatur pengakuan dan pengukuran

biaya istishna` adalah sebagai berikut:

a) biaya istishna` terdiri dari:

(1) Biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang

pesanan; dan

(2) Biaya tidak langsung, yang berhubungan dengan akad

(termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara objektif

b) beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset

dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna`

(1) biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan dan

diperhitungkan sebagai biaya istishna` jika akad

ditandatangani, tetapi jika akad tidak ditandatangani, maka

biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan; dan

(2) biaya istishna` yang terjadi selama periode laporan keuangan,

diakui sebagai aktiva istishna` dalam penyelesaian pada saat

terjadinya.

(3) Pengakuan dan pengukuran biaya istishna` pararel adalah

sebagai berikut:

(4) biaya istishna` pararel terdiri dari:

• Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan

subkontraktor kepada bank;

• Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad

(termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara

objektif;

• Semua biaya akibat subkontraktor tidak dapat memenuhi

kewajibannya, jika ada; dan

• biaya istishna` pararel diakui sebagai aktiva istishna`

dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari

sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan.

• Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir

diakui sebagai piutang istishna` dan sebagai termin

istishna` (istishna` billing) pada pos lawannya.

Pengakuan dan Pendapatan dan Keuntungan Istishna` dan

Istishna` Pararel

a) Pendapatan istishna` adalah total harga yang disepakati dalam

akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan.

Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan istishna`

dengan harga pokok istishna`. Pendapatan istishna` diakui dengan

menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad

selesai.

b) Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:

(1) Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang

telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai

pendapatan istishna` pada periode yang bersangkutan.

(2) Bagian margin keuntungan istishna` yang diakui selama

periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva istishna`

dalam penyelesaian

(3) Pada akhir periode harga pokok istishna` diakui sebesar

biaya istishna` yang telah dikeluarkan sampai dengan periode

tersebut.

c) Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk

penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir

periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai

dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) tidak ada pendapatan istishna` yang diakui sampai dengan

pekerjaan tersebut selesai

(2) tidak ada harga pokok istishna` yang diakui sampai dengan

pekerjaan tersebut selesai

(3) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna`

dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai

(4) pengakuan pendapatan istishna`, harga pokok istishna`, dan

keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian

pekerjaan.

Penyelesaian Awal

a) Jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh

tempo dan bank memberikan potongan, maka bank menghapus

sebagian keuntungannya sebagai akibat penyelesaian tersebut.

b) Penghapusan sebagian keuntungan akibat penyelesaian awal

piutang istishna` dapat diperlakukan sebagai:

(1) potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang

istishna` pada saat pembayaran; atau

(2) penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar jumlah

keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima

pembayaran piutang istishna` secara keseluruhan.

Perubahan Pesanan dan Klaim Tambahan

Pengukuran perubahan pesanan dan klaim tambahan adalah

sebagai berikut:

a) nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh

bank dan pembeli akhir ditambahkan kepada pendapatan istishna`

dan biaya istishna`.

b) jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang dipersyaratkan

dipenuhi, maka jumlah biaya tambahan yang diakibatkankan oleh

setiap klaim akan menambah biaya istishna`, sehingga pendapatan

istishna` akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat

klaim tambahan;

c) perlakuan akuntansi poin a dan b juga berlaku pada istishna`

pararel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan klaim tambahan

ditentukan oleh sub-kontraktor dan disetujui bank berdasarkan

akad istishna` pararel.

Beban Pemeliharaan dan Penjaminan Barang Pesanan

Beban pemeliharaan dan penjaminan barang pesanan diakui pada

saat terjadinya dan diperhitungkan dengan pendapatan istishna`.

Bank sebagai Pembeli

a) Bank mengakui aktiva istishna` dalam penyelesaian sebesar

jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui

hutang istishna` kepada penjual.

b) Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau

kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank, maka

kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang

telah diserahkan penjual. Apabila kerugian tersebut melebihi

garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai

piutang jatuh tempo kepada sub-kontraktor.

c) Jika bank menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai

dengan spesifikasi dan tidak dapat memperoleh kembali seluruh

jumlah uang yang telah dibayarkan kepada sub-kontraktor, maka

jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh

tempo kepada sub-kontraktor.

d) Jika bank menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan

spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang

lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang

terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

e) Dalam istishna` pararel, jika pembeli akhir menolak menerima

barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang

disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih

rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna`. Selisih yang

terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

b. Jurnal

Jurnal ini merupakan transaksi istishna` dengan pembayaran

pada saat penyerahan aktiva istishna`

a) Pengakuan biaya pra-akad

(1) Pada saat dikeluarkannya biaya akad

Db. Beban pra-akad yang ditangguhkan

Kr. Kas/hutang

(2) Pada saat kepastian transaksi istishna`

Jika akad ditandatangani

Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian

Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan

Jika akad tidak ditandatangani

Db. Beban pra-akad

Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan

b) Pada saat pengeluaran biaya untuk memproduksi aktiva istishna`

Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian

Kr. Hutang

c) Pada saat pembayaran utang

Db. Hutang

Kr. Kas/rekening pemasok

a) Pada saat bank menagih kepada pembeli akhir

Db. Piutang istishna`

Kr. Termin istishna`

b) Pada saat penerimaan pembayaran dari pembeli akhir

Db. Kas/rekening nasabah pemesan

Kr. Piutang istishna`

c) Jika menggunakan metode prosentase penyelesaian:

(1) Pengakuan harga pokok dan pendapatan (pada akhir periode

laporan keuangan/pada akhir termin

Db. Harga pokok istishna`

Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian (penyesuaian)

Kr. Pendapatan istishna`.

(2) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub-kontraktor

Db. Persediaan.

Kr. Aktiva istishna` dalam penyelesaian

(3) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan

kepada pembeli akhir

Db. Termin istishna`.

Kr. Persediaan.

d) Jika menggunakan metode akad selesai:

(1) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub-kontraktor

Db. Persediaan.

Kr. Aktiva istishna` dalam penyelesaian

(2) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan

kepada pembeli akhir

Db. Tagihan termin istishna`

Kr. Persediaan

Kr. Pendapatan bersih istishna`

c. Istishna` Pararel

a) Pengakuan biaya pra-akad

(1) Pada saat dikeluarkannya biaya akad

Db. Beban pra-akad yang ditangguhkan

Kr. Kas/hutang

(2) Pada saat kepastian penandatanganan akad

Jika akad ditandatangani

Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian

Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan

Jika akad tidak ditandatangani

Db. Beban pra-akad yang ditangguhkan

Kr. Beban pra-akad

b) Pengakuan harga perolehan aktiva istishna`

(1) Pada saat penerimaan tagihan dari sub-kontraktor untuk

memproduksi aktiva istishna`

Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian

Kr. Hutang istishna`

(2) Apabila aktiva istishna` yang dipesan bank kepada sub-

kontraktor tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh

pemesan akhir maka bank harus mengeluarkan biaya tambahan

untuk memenuhi spesifikasi. Pada saat pengeluaran biaya

tersebut, dijurnal:

Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian

Kr. Hutang istishna`

c) Pada saat pembayaran utang

Db. Hutang istishna`

Kr. Kas/rekening sub-kontraktor

d) Pada saat penagihan bank kepada pemesan (pembeli akhir)

Db. Piutang istishna`

Kr. Tagihan termin istishna`

(rekening tagihan termin istishna` merupakan contra account

dari aktiva istishna` dalam penyelesaian)

e) Pada saat penerimaan pembayaran dari pemesan (pembeli akhir)

Db. Kas/rekening nasabah pemesan

Kr. Piutang istishna`

f) Jika menggunakan metode prosentase

(1) Pengakuan harga pokok dan pendapatan (pada akhir periode

laporan keuangan/pada akhir termin):

Db. Harga pokok istishna`

Db. Aktiva istishna` dalam penyelesaian (penyesuaian)

Kr. Pendapatan istishna`

(2) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub-kontraktor

Db. Persediaan

Kr. Aktiva istishna` dalam penyelesaian

(3) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan

kepada pembeli akhir

Db. Termin istishna`

Kr. Persediaan

g) Jika menggunakan metode akad selesai

(1) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub-kontraktor

Db. Persediaan

Kr. Aktiva istishna` dalam penyelesaian

(2) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan

kepada pembeli akhir

Db. Tagihan termin istishna`

Kr. Persediaan

Kr. Pendapatan bersih istishna`

b. Penyajian dan Pengungkapan

1) Penyajian22

Adapun penyajian pada transaksi ini adalah:

a) Piutang istishna` yang berasal dari transaksi istishna` yang

penyelesaian pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan

aktiva istishna` disajikan di neraca sebesar tagihan termin kepada

pembeli akhir.

b) Piutang istishna` yang berasal dari transaksi istishna` yang

penyelesaian pembayarannya secara tangguh setelah penyerahan

aktiva istishna` disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan (piutang istishna` dikurangi margin istishna` yang

ditangguhkan)

22 Biro Perbankan Syariah BI dan Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan

Syariah Indonesia, (Jakarta: Biro Perbankan Syariah BI, 2003), Cet ke-1, bag.III, hal.46

2) Pengungkapan23

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

a) Rincian piutang istishna` berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis

valuta, dan kualitas piutang.

b) Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan

pendapatan margin istishna` yang ditangguhkan.

c) Besarnya piutang istishna` baik yang dibiayai sendiri oleh bank

maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian

pembiayaan bank.

d) Penyisihan kerugian piutang istishna`.

e) Pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna` selama periode

berjalan.

f) Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan

keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan

g) Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan

syarat kontrak.

h) Klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang

bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang.

i) Nilai kontrak istishna` pararel yang sedang berjalan serta rentang

periode pelaksanaannya

23 Biro Perbankan Syariah BI dan Ikatan Akuntan Indonesia, hal. 49

j) Nilai kontrak istishna` yang telah ditandatangani bank selama

periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode

pelaksanaannya.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai

kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen

Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim,

pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk juga menerima dukungan dari

masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp. 84 miliar

pada saat penandatanganan akta Pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara

silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan

komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106

miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya berselang dua tahun setelah didirikan,

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhasil menyandang predikat sebagai Bank

Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah

pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus

dikembangkan.

Pada akhir tahun 1990-an, negara Indonesia dilanda krisis moneter yang

memporak-porandakan pula sebagian besar perekonomian negara-negara di Asia

Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen

korporasi. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pun terimbas dampak krisis. Di tahun

1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat

rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar,

kurang dari sepertiga modal disetor.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, PT. Bank Muamalat Indonesia,

Tbk mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic

Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS

tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham PT. Bank

Muamalat Indonesia, Tbk. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 sampai

dengan tahun 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus

keberhasilan bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dalam kurun waktu tersebut,

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi

laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, di tunjang oleh kepemimpinan

yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap

pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

B. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual,

dikagumi di pasar rasional.

Misi

Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan

penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi

investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder.

Pada tahun 2003, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk membuat sebuah

komitmen untuk memurnikan proses perbankan dan layanannya agar sepenuhnya

sesuai dengan tatanan perbankan syariah. Berbagai kebijaksanaan, tata laksana dan

produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dikaji secara menyeluruh untuk

dibandingkan dengan kaidah syariah yang telah digariskan. Pada tahun 2004, upaya

pemurnian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah selangkah lebih maju. Berangkat

dari visi dan misi diatas, BMI menyusun nilai-nilai pokok spiritual sebagai panduan

bagi seluruh anggota kru dalam bertindak dan bertingkah laku.

C. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

1. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : KH. Sahal Mahfudz

Anggota : KH. Ma`ruf Amin

Anggota : Prof. DR. H. Muardi Chatib

Anggota : Prof. DR. H. Umar Shihab

2. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. H. Abbas Adhar

Komisaris : Drs. H. Syaiful Amir, Ak. MBA

Komisaris : Prof. H. Korkut Ozal

Komisaris : H. Iskandar Zulkarnain, SE, Msi.

Komisaris : H. Zainul Bahar Noor, SE

3. Dewan Direksi

President Director : H. A. Riawan Amin, MSc

Finance and Administration Director : H. M. Hidayat, SE, Ak.

Business Director : Ir. H. Arviyan Arifin

Compliance and Corporate Support Director : Ir. H. Andi Buchari, MM

Director : Drs. U. Saefuddin Noer

Director : Ir. H. Herbudhi S. Tomo

Gambar 3.1

Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Laporan Tahunan 2005

Shareholders Meeting

Board of Commissioners Sharia Supervisory

President Director

Business Unit

• Opr. Head Office

• Coord.Branche

s Offices

• DPLK

KPNO

IAG

Business (Policy &

Support)

Compliance &

Corporate Support

Business

(Net &

Alliance)

Business

(Funding &

Individual)

• Resident Auditor

• Adm & IT System

• Data Control

• Financing & Treasury

• Monitoring & Audit Administratio

n & Financing

Network & Alliance

• Network

Alliances (POS, Da`i Muamalat, Pegadaian)

• Shar-e & Gerai Optimizing

• Virtual Banking

Business Development

• System

Developm & SOP

• Product Dev &

Maintenance

Administration

• MIS & Tax

• Personel Adm &

Logistic

• Informaation &

Technology

• Technical Support & Data

Center

• Opr. Supervision

Financing & Settlement

• Financing Supervision & SOP

• F.I & Sharia Financial

Compliance &

Risk Management

• KYC Unit

Corporate Support

• Sommunication

& Public Relation

• Corp. Legal &

Investor Relation

• Protocolar &

Internal Relation

Keterangan Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk:

1. Sharia Supervisory Board

Badan ini berfungsi memeriksa dan mengawasi apakah perbankan tersebut

melakukan aktivitas operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai syariah

2. Board of Commissioners

Badan ini bertugas mengawasi perseroan serta memeriksa laporan dari

presiden direktur sekaligus melaporkannya secara tahunannya ke Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS)

3. Board of Director

a. President Director

Pejabat pelaksana yang secara langsung bertanggung jawab atas

kelancaran kegiatan operasional bank dan pengambilan keputusan

tertinggi yang membawahi direktur muda

b. Business Director

Pejabat yang bertanggung jawab mengambil keputusan di bidang bisnis

c. Compliance and Corporate Support Director

Bertanggung jawab memastikan kepatuhan bank dalam beroperasi sesuai

dengan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku, serta membuat laporan

yang akan diajukan ke Bank Indonesia, dalam hal ini Compliance &

Corporate Support Director tidak melakukan aktivitas bisnis maupun

aktivitas lainnya atau tidak terjun langsung dalam operasional untuk

membantu tugasnya, maka dibentuklah tim kerja dengan struktur

tersendiri. Didalamnya yakni Corporate Support Group dan kumpulan

beberapa orang yang dijadikan staff pembantu untuk Compliance.

4. Internal Auditor

Bertanggung jawab ke President Director, memberikan data ke Compliance

and Corporate Support Director dan melakukan monitoring, memeriksa dan

menilai kualitas kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang efektif atau

kehandalan sistem pengendalian intern maupun perbaikan pelaksanaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, dibentuklah satuan kerja Audit Internal yang

bersifat independen dengan bagian lainnya dan mampu berkomunikasi

langsung dengan dewan komisaris

5. Corporate Support Group

Menyiapkan dan melaksanakan legal action atas kebijakan manajemen,

memberikan masukan dalam penyusunan manual, akad dan keputusan

perusahaan yang terkait dengan aspek hukum, meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman positif terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk meraih

dukungan moril dan materiil dari stakeholders maupun new investors,

membangun kedekatan dan citra positif PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

6. Financing and Settlement Group

Mempromosikan produk baru, mengumpulkan opini dari Syariah Supervision

Board, membangun hubungan dengan institusi luar, melaporkan anggaran dan

jurnal laporan tahunan, mengevaluasi portofolio, memonitor NPL.

7. Business Development Group

Menjaga likuiditas pada posisi stabil, mencapai target posisi funding and

lending, meningkatkan customerbased sector retail, meningkatkan kualitas

layanan di front office, mengembangkan produk funding, meningkatkan

competitiveness and product image, menyusun manual operasi baik untuk

produk funding, produk lending maupun layanan.

D. Prinsip Operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai lembaga perbankan Islam, dalam

menjalankan kegiatan usahanya mempunyai tiga prinsip operasional, yaitu:

1. Sistem bagi hasil

Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara

pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.24

Pada

pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara penyimpan dana dengan bank

sebagai pihak yang mengelola dana. Pembagian hasil usaha ini juga dapat

terjadi antara bank dengan nasabah pengguna dana sebagai pihak yang

mengelola dana yang disediakan oleh bank, untuk menjalankan usaha atau

proyeknya.

Penerapan sistem bagi hasil ini merupakan faktor yang membedakan PT.

Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan bank konvensional. Berbeda dengan

bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, maka pada PT. Bank

24 Karnaen Perwataatmadja (A) dan Muhammad Syafi`i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank

Islam, (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 1-2

Muamalat Indonesia, Tbk dengan sistem bagi hasil, besarnya keuntungan atau

laba yang akan diperoleh tidak dapat dipastikan sebelumnya. Pada sistem bagi

hasil ini, besar kecilnya keuntungan atau bahkan kerugian tergantung dari

hasil usaha nasabah penerima dana.

2. Sistem jual beli dengan margin keuntungan

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi`i Antonio,

yang dimaksud dengan sistem jual beli dengan margin keuntungan adalah:

Sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank mengangkat

nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen

bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank akan

bertindak sebagai penjual akan menjual barang tersebut kepada nasabah

dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan bagi bank (margin/

mark up).25

Dalam menyalurkan dananya ke masyarakat, bank syariah sedapat

mungkin menyalurkannya dalam bentuk barang modal dan hanya dalam hal

tertentu saja memberikannya dalam bentuk uang tunai. Hal ini bertujuan agar

dana yang disalurkan oleh bank syariah tersebut dapat dimanfaatkan dengan

efektif dan langsung dapat dipergunakan untuk menjalankan usaha dari

nasabah. Selain itu, hal ini dilakukan oleh bank syariah sebagai upaya untuk

menghindari terjadinya penyimpangan dalam memanfaatkan dana pinjaman

tersebut.

25 Karnaen Perwataatmadja (A) dan Muhammad Syafi`i Antonio, hal. 5

3. Sistem jasa

Prinsip operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang ketiga

adalah sistem fee (jasa). Sistem ini meliputi seluruh layanan perbankan non-

pembiayaan yang diberikan oleh bank. Dalam pelaksanaannya, sistem fee ini

tetap mengutamakan prinsip penghindaran dari adanya unsur riba.

E. Produk dan Jasa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

1. Produk Penghimpunan Dana – Funding Product

Produk-produk penghimpunan dana PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

adalah sebagai berikut:

a. Tabungan Ummat – Ummat Saving

Merupakan investasi tabungan dengan akad mudharabah di counter

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di seluruh Indonesia maupun di Gerai

Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh counter PT.

Bank Muamalat Indonesia, Tbk, ATM Muamalat, jaringan ATM

BCA/PRIMA, dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan

kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh merchant

debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil

yang berasal dari pendapatan bank atas dana tersebut.

b. Tabungan Arafah – Arafah Saving

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat

nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu

nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan dan

waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, insya

Allah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Dengan keistimewaan

tersebut, nasabah Tabungan Arafah bisa memilih jadwal waktu

keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap setiap bulan,

keberangkatan nasabah terjamin dengan nasabah asuransi jiwa.

Apabila penabung meninggal dunia, maka ahli waris dapat berangkat.

Tabungan haji Arafah juga dapat menjamin nasabah untuk mendapatkan

porsi keberangkatan (sesuai dengan ketentuan Departemen Agama)

dengan jumlah dana Rp. 20 juta, karena PT. Bank Muamalat Indonesia,

Tbk telah on line dengan siskohat Departemen Agama Republik

Indonesia. Tabungan haji Arafah memberikan keamanan lahir bathin

karena dana yang disimpan akan dikelola secara syariah.

c. Deposito Mudharabah – Mudharabah Deposit

Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum

dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana ini akan dikelola melalui

pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga

memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6

dan 12 bulan.

d. Deposito Fulinves – Fulinves Deposit

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan,

dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan nilai nominal Rp. 2.000.000;

atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat

diperpanjang secara otomatis (automatic roll over) dan dapat

dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi PT. Bank

Muamalat Indonesia, Tbk. Nasabah memperoleh bagi hasil yang menarik

setiap bulan.

e. Giro Wadi`ah – Wadi`ah Current Account

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,

bilyet, giro, dan pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi

maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Dengan fasilitas

kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan

ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di lebih dari 18.000

merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat (Phone Banking

24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi histori transaksi,

transfer antar rekening sampai dengan Rp. 50 juta dan berbagai

pembayaran).

f. Dana Pensiun Muamalat – Muamalat Pension Fund

Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka berusia minimal 18

tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-46 tahun dengan

iuran yang sangat terjangkau, yaitu minimal Rp. 20.000; perbulan dan

pembayarannya dapat di debet secara otomatis dari rekening PT. Bank

Muamalat Indonesia, Tbk atau dapat di transfer dari bank lain. Peserta

juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana selama masa

kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan

premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta memperoleh dana

pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal

dunia sebelum memasuki masa pensiun.

g. Shar-e

Shar-e adalah tabungan instan investasi syariah yang memadukan

kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan

dapat dibeli di kantor pos di seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp.

125.000; langsung dapat diperoleh satu paket kartu Shar-e dengan saldo

awal tabungan Rp. 100.000; sebagai sarana menabung dan berinvestasi di

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Shar-e dapat dibeli di kantor pos.

Diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif.

Tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan ATM

BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di lebih dari 18.000 merchant

debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat. (Phone banking 24 jam

untuk layanan otomatis cek saldo, informasi histori transaksi, transfer

antar rekening sampai dengan Rp. 50 juta dan berbagai pembayaran)

2. Produk Penanaman Dana – Investment Product

Produk-produk penanaman dana PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah

sebagai berikut:

a. Konsep Jual-beli – Sales-Purchase Concept

1) Murabahah

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan

yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa

perjanjian (Q.S An-Nisaa : 29)

2) Salam

Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana

pembayaran dilakukan dimuka, tunai (Q.S. Al-Baqarah : 282)

3) Istishna`

Adalah jual-beli barang dimana shani` (produsen) ditugaskan untuk

membuat suatu barang (pesanan) dari mustashni` (pemesan). Istishna`

sama dengan salam yaitu dari segi objek pesanannya yang harus dibuat

atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbadaannya

hanya pada sistem pembayarannya yakni pada istishna` pembayaran

dapat dilakukan diawal, ditengah, atau di akhir pesanan.

b. Konsep Bagi-hasil – Profit Sharing Concept

1) Musyarakah

Adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha

tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung

sesuai kesepakatan (Q.S. Shaad : 24)

2) Mudharabah

Adalah kerjasama antara bank dan dengan mudharub

(nasabah/pengelola) yang mempunyai keahlian atau keterampilan

untuk mengelola usaha. Dalam hal ini shabibul maal menyerahkan

modalnya kepada pekerja atau pengelola untuk dikelola sebaik-

baiknya.

c. Konsep Sewa – Leasing Concept

1) Ijarah

menurut etimologi memiliki arti upah, sewa, jasa dan imbalan.26

Menurut terminologi ijarah adalah akad sewa menyewa dengan

mengambil manfaat sesuatu dari orang lain dengan jalan membayar

sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-

syarat.27

2) Ijarah Muntahiya Bittamlik

Adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih

tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan

barang di tangan si penyewa.28

3. Produk Jasa – Service Product

Produk-produk jasa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah sebagai

berikut:

26 AH. Azharudin Lathif, Fiqh Muamalat, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal.120 27 Moh. Rifa`i, Konsep Perbankan Syari`ah, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), hal.77

28 Muhammad Syafi`i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani

Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2001), Cet ke-1, hal.118

a. Wakalah

Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis

perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari

lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai

wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu

tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus

mengatasnamakan yang memberikan kuasa.

b. Kafalah

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak

ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang

ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan

tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung

jawab orang lain sebagai penjamin (Q.S. Yusuf : 72).

c. Hawalah

Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain

yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan

pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi

tanggungan muhal `alaihi atau orang yang berkewajiban membayar

hutang.

d. Rahn

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas

pinjaman yang diterimanya.Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai

ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk

dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana rahn

adalah jaminan hutang atau gadai.

e. Qardh

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau

diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian

pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan

mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk

pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan

dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar

pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan

secara angsuran atau sekaligus (Q.S. Al-Hadiid :11).

4. Jasa Layanan – Services

Jasa layanan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah

sebagai berikut:

a. ATM

Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan

dana tunai, pemindahbukuan antar rekening, pemeriksaan saldo,

pembayaran zakat-infaq-shadaqah (hanya pada ATM Muamalat), dan

tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu Muamalat dapat di akses di

lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, yang

bebas biaya penarikan tunai. Kartu Muamalat dapat juga dipakai untuk

bertransaksi di lebih dari 18.000 merchant Debit BCA/PRIMA. Untuk

ATM Bersama dan BCA/PRIMA, saat ini sudah dapat dilakukan transfer

antar bank.

b. SalaMuamalat

Merupakan layanan phone banking 24 jam dan call center melalui (+62

21) 251 1616, 0807 1 6826 2528 (MUAMALAT) atau 0807 11 74273

(SHARE) yang memberikan kemudahan kepada para nasabah, setiap saat

dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai

produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar rekening, serta

mengubah PIN.

c. Pembayaran Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga

pengelola ZIS PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk maupun lembaga-

lembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk melalui phone banking dan ATM Muamalat diseluruh

cabang PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

d. Jasa-jasa lain

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk juga menyediakan jasa-jasa

perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti transfer, collection,

standing instruction, bank draft, referensi bank.

BAB IV

ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN AKUNTANSI ISTISHNA`

A. Analisa Pelaksanaan Permohonan Pembiayaan Calon Debitur, Untuk

Pembiayaan Istishna`

1. Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Pembiayaan Bai` Al-Istishna` di

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Dalam perbankan syariah, proses pembiayaan dilakukan melalui beberapa

tahapan, antara lain:29

a. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan secara

formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah

kepada officer bank. Namun, dalam implementasinya permohonan dapat

dilakukan secara lisan terlebih dahulu, untuk kemudian ditindaklanjuti

dengan permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha dimaksud

layak dibiayai.

Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang

kekurangan dana. Namun demikian dalam perkembangannya, inisiatif

tersebut dapat muncul dari officer bank. Officer bank syariah yang berjiwa

29 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Perbankan Syariah, (Jakarta: Zitarul Hakim, 2003),

hal.138-155.

bisnis biasanya mampu menangkap peluang usaha tertentu. Setelah itu,

officer bank syariah akan melakukan peninjauan ke pengusaha dimaksud

untuk melakukan tindak lanjut sebuah usaha atau proyek, antara lain:

1) Trend Usaha. Officer bank harus memiliki wawasan yang luas tentang

usaha-usaha yang menjadi isu nasional, baik usaha yang prospektif,

usaha-usaha yang gagal maupun usaha-usaha yang memenuhi unsur

penipuan belaka. Dalam beberapa kasus, beberapa bank biasanya

menetapkan arah kebijakan bisnis tertentu, seperti bank yang

memprioritaskan pada usaha properti, perdagangan, pertanian dan lain-

lain. Dengan demikian, officer bank dapat menolak suatu usaha yang

tidak sejalan dengan kebijakan bank. Secara singkat officer bank dapat

langsung mengambil keputusan untuk meneruskan, menunda ataupun

tidak menyetujui suatu usaha atau proyek yang diajukan.

2) Peluang Bisnis. Untuk melihat sebuah peluang usaha diperlukan intuisi

yang tinggi di samping wawasan bisnis yang kuat. Usaha ataupun

proyek yang memiliki peluang atau prospek yang baik tidak mesti

merupakan suatu usaha yang sedang trend. Usaha yang trend belum

tentu merupakan peluang bisnis, karena bisa saja menjadi jenuh karena

terlalu banyak pemain. Hal ini dapat digunakan oleh officer bank

untuk menindaklanjuti suatu permohonan pembiayaan.

3) Reputasi Bisnis Perusahaan. Reputasi yang baik dan pengalaman

bisnis yang lama dapat menjadi langkah awal yang harus dibuat. Hal

ini dapat dipahami karena dunia bisnis tidak dapat dibatasi begitu saja

secara teoritikal tetapi banyak implementasi bisnis yang terkadang

jauh berbeda dari teori bisnis yang dipelajari. Sebagai contoh bisnis

pengadaan barang untuk pasar induk. Secara teori fungsinya

permintaan mengakibatkan harga meningkat. Namun, pada

prakteknya, harga dapat turun atau naik secara tiba-tiba akibat ada

pihak-pihak yang tidak bertannggung jawab yang berperan sebagai

penentu harga pasar. Pengusaha atau pebisnis yang memiliki

pengalaman cukup lama biasanya sudah mengerti bagaimana

menghadapi persoalan-persoalan seperti ini.

4) Reputasi Manajemen. Terkadang terdapat perusahaan baru yang

mengajukan permohonan pembiayaan, namun dikendalikan oleh

manajemen yang memiliki reputasi dan pengalaman bisnis yang sama

atau sejenis. Hal ini pun menjadi daftar pertimbangan pengambilan

keputusan tindak lanjut sebuah permohonan pembiayaan.

b. Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang diperlukan oleh officer bank didasari pada kebutuhan dan

tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan

adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar

pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Data tersebut adalah kartu identitas

calon nasabah dan istri, kartu keluarga, slip gaji, salinan rekening 3 (tiga)

bulan terakhir, salinan tagihan rekening telepon dan listrik, data objek

pembiayaan dan data jaminan.

c. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai model sesuai

dengan kebijakan bank. Dalam beberapa kasus sering kali digunakan

metode analisa 5C, yang meliputi:

1) Character (karakter), analisa ini merupakan analisa kualitatif yang

tidak dapat dideteksi secara menarik.

2) Capacity (kapasitas atau kemampuan), kapasitas calon nasabah sangat

penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk

berbisnis.

3) Capital (modal), analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa

besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.

4) Condition (kondisi), analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang

secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon

nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha properti, pelarangan

ekspor pasir laut, trend pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-

besaran usaha sejenis, dan lain-lain.

5) Collateral (jaminan), analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang

diberikan, dimana jaminan tersebut harus mampu melindungi resiko

bisnis calon nasabah.

d. Persetujuan Pembiayaan

Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah

pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada

kebijakan bank, yang biasanya disebut komite pembiayaan. Komite

pembiayaan ini merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah

proposal pembiayaan. Karena itu, hasil akhir dari komite pembiayaan

adalah penolakan ataupun persetujuan pembiayaan.

e. Pengumpulan Data Tambahan

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi

persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan.

Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan

motivasi utama tindak lanjut pencairan dana.

f. Pengikatan

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses

pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan.

g. Pencairan

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan

kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai dengan disposisi

komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua

persyaratan dilengkapi maka semua proses pencairan fasilitas pembiayaan

dapat diberikan.

h. Monitoring

Proses selanjutnya adalah proses monitoring terhadap nasabah. Bagi

officer bank syariah, pada saat memasuki tahapan ini maka sebenarnya

resiko pembiayaan baru saja dimulai pada saat pencairan dilakukan.

Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target

usaha dengan business plan yang telah dibuat sebelumnya.

Adapun prosedur pembiayaan bai` al-istishna` di PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk adalah sebagai berikut:

a. Pemohon yang ingin memperoleh pembiayaan bai` al-istishna` dapat

langsung mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis yang

dilampiri dengan proposal singkat mengenai perusahaan pemohon.

b. Proposal yang diterima oleh bank akan dipelajari guna melihat kelayakan

dari prospek yang diajukan oleh pemohon. Apabila pemohon tersebut

dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka bank akan mencatat

data yang akan diperlukan. Data tersebut meliputi nama dan alamat

perusahaan, badan hukum perusahaan, susunan pengurus, kepemilikan

perusahaan, permodalan, hubungan baik dengan bank lain, hubungan baik

dengan perusahaan lain, jumlah pembiayaan yang diajukan dan tujuan

penggunaan, jangka waktu pengembalian yang diinginkan (berkaitan

dengan akad yang ada dalam hal ini pembiayaan bai` al-istishna`),

rencana kerja, neraca dan laporan laba rugi 2 (dua) tahun terakhir, data

penjualan 3 (tiga) bulan terakhir, data agunan, foto kopi rekening koran 3

(tiga) bulan terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akte pendirian,

foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).

c. Pihak bank dengan teliti akan mencari data yang berkenaan dengan diri

pemohon guna mengetahui kredibilitas pemohon lebih dalam. Tindakan

pertama yang dilakukan bank ialah meminta informasi mengenai pemohon

kepada Bank Indonesia dan bank lain.

d. Pihak bank juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek yang

bertujuan untuk mengetahui gambaran secara global mengenai kelayakan

proyek tersebut. Kunjungan tersebut misalnya untuk mengetahui sarana-

sarana ekonomi, bagaimana perusahaan mendapatkan bahan baku yang

dibutuhkan, keadaan lingkungan, teknis penjualan produksinya, dan

sebagainya.

e. Untuk menunjang kelancaran aktivitas keuangan, pemohon diwajibkan

untuk membuka rekening di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

f. Data yang diterima oleh bank akan diproses oleh divisi pembiayaan

disesuaikan dengan usaha pemohon.

g. Apabila permohonan pembiayaan tersebut ditolak, dengan berdasarkan

pertimbangan tertentu, maka pihak bank akan memberitahukan secara

tertulis kepada pemohon.

h. Namun apabila pemohon disetujui, pihak bank akan membuat surat

pemberitahuan persetujuan pembayaran.

i. Kemudian pihak bank akan melakukan Pernyataan Kesepahaman

(Memorandum of Understanding/MoU) mengenai pemesanan barang

antara pemohon dengan pihak bank sebagai dasar bagi bank untuk

mendapatkan kepastian dari pemohon dalam memproduksi barang

pesanan.

j. Langkah selanjutnya adalah bank akan membeli barang atau peralatan

yang dipesan oleh pemohon.

k. Barang yang dibeli oleh bank dijual kembali oleh bank kepada pemohon

dengan mengambil keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara pihak

bank (penjual) dan pemohon (pembeli).

l. Setelah harga disetujui maka diadakan ijab kabul antara pihak bank dan

pemohon.

m. Dengan demikian maka pemohon resmi mendapatkan pembiayaan dengan

akad bai` al-istishna` dan untuk selanjutnya melunasinya sesuai dengan

akad tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai prosedur untuk memperoleh

pembiayaan bai` al-istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

sebagaimana tersebut diatas, dapat dilihat bahwa dalam melakukan

pembiayaan bai` al-istishna`, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk menerapkan

kebijakan internal yang wajib dipenuhi dalam melakukan pembiayaan.

Kebijakan internal tersebut adalah dengan menetapkan persyaratan yang harus

dipatuhi oleh nasabah pemohon untuk memperoleh fasilitas pembiayaan bai`

al-istishna` dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk guna mengadakan

analisis mendalam terhadap nasabah.

Hal ini telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking)

yang harus dilaksanakan oleh sebuah bank sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, yaitu:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,

bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud

sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Kemudian telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 Pasal 2 ayat (1) tentang Kualitas

Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah menyatakan bahwa “Penanaman dana

Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip

kehati-hatian.30

2. Analisa dan Mekanisme Pembiayaan Istishna` pada PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk

a. Teknis Perbankan

Dalam teknis perbankan syariah, istishna` termasuk bagian dari jual

beli dan mirip dengan salam yaitu jual beli pesanan. Akad istishna`

diperlukan karena kebutuhan masyarakat yang pada umumnya hasil

30 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank

Syariah, PBI No.5/7/PBI/2003, pasal 2, ayat (1)

komoditi yang diproduksi sesuai dengan kepuasan konsumen. Bank

menjual pesanan tertentu kepada nasabah pemesan sesuai dengan

perjanjian yang mengikat sebelumnya.

Shani (produsen) dalam proses pengerjaannya memerlukan biaya yang

berhubungan langsung maupun tidak langsung. Seperti biaya langsung

yang berhubungan dengan proses pembuatan pesanan, sedangkan biaya

tidak langsung adalah biaya yang timbul adanya akad istishna`, termasuk

juga biaya administrasi.

Dalam sebuah kontrak istishna`, bisa saja pembeli mengizinkan

pembuat menggunakan sub-kontraktor untuk melaksanakan kontrak

tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istishna`

kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru

ini dikenal sebagai istishna` pararel.

Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan akad

istishna` pararel. Di antaranya sebagai berikut:

1) Bank Islam sebagai shani` pada kontrak pertama tetap merupakan

satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

kewajibannya. Istishna` pararel atau sub-kontrak untuk sementara

harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai shani` pada

kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan,

kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak pararel.

Akad 1(Pesan)

3). Jual 2) Beli (Akad II)

2) Shani` (penerima sub-kontrak pembuatan) pada istishna` pararel

bertanggung jawab terhadap bank Islam sebagai pemesan

(mustashni`). Ia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung

dengan nasabah pada kontrak pertama akad. bai` istishna` kedua

merupakan kontrak pararel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat

untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut

tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.

3) Bank sebagai shani` atau pihak yang siap untuk membuat atau

mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas

kesalahan pelaksanaan sub-kontraktor dan jaminan yang timbul

darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan istishna`

pararel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan

jika ada.

b. Skema Teknis Perbankan Pembiayaan Istishna`

Gambar 4.1

Skema Teknis Perbankan Pembiayaan Istishna`

Nasabah

(Pembeli)

Produsen

(Kontraktor)

Bank

Penjual

Dari penjelasan dan gambar diatas, menurut Syafi`i Antonio, dalam

melakukan istishna` pararel bank Islam menggunakan 2 (dua) akad. Akad

I antara bank dengan nasabah pemesan, kemudian pada akad II dilakukan

antara bank dengan pihak produsen pembuat (kontraktor).

Gambar 4.2

Skema Teknis Pembiayaan Istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Pedoman Pembiayaan Istishna`

Menurut penjelasan diatas adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

dalam melakukan transaksi pembiayaan istishna` pararel menggunakan

dua akad. Akad I antara Bank dengan produsen pembuat (kontraktor),

kemudian pada akad II dilakukan antara bank dengan pihak nasabah

pemesan

Akad II

Bayar

Kirim Dokumen Bayar

Pengiriman Barang dan Dokumen Akad I Pesan Barang

Nasabah

Bank

Kontraktor

Secara substansi pada intinya tidak ada perbedaan antara gambar 1 dan

2 diatas, dimana sebelum dilakukan akad antara nasabah pemesan dengan

bank, telah dilakukan suatu Pernyataan Kesepahaman (Memorandum of

Understanding/MoU) mengenai pemesanan barang antara nasabah

pemesan dengan bank sebagai dasar bagi bank untuk mendapatkan

kepastian dari nasabah pemesan dalam memproduksi barang pesanan.

Setelah mendapatkan kepastian dari nasabah pemesan, maka bank

akan melakukan akad istishna` pararel dengan pihak produsen pembuat

(kontraktor).

B. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Istishna` pada PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk

1. Perhitungan Margin Istishna`

Perhitungan jumlah angsuran, porsi margin, dan porsi pokok yng ada di

Bank Muamalat Indonesia telah terkompurisasi dengan menggunakan

software excel. Namun, perhitungan manual juga bisa diperhitungkan dengan

menggunakan rumus annuitas. Dibawah ini rumus annuitas yang digunakan

unuk menghitug jumlah angsuran, porsi margin, porsi pokok, yaitu:

a. Formula jumlah angsuran

AT = P * _______m__________

1 - ______1_______

(1+m)n

Dimana : AT = Jumlah angsuran perbulan

P= Pokok pembiayaan

M = persentase margin (perbulan)

N = jangka waktu pembiayaan

b. Formula porsi margin

Amn = OSn * m

Dimana : Amn = porsi margin yang ke-n, n = 1, 2, 3, ....., 12

OSn = Out standing pembiayaan yang ke-n, n= 1,2,3,.....,12

m = presentase margin perbulan

c. Formula porsi pokok

APn = Atn - AMn

Dimana :

APn = Porsi pokok (dalam bulanan)

Atn = Jumlah angsuran (dalam bulanan)

AMn = Porsi margin (dalam bulanan)

2. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Istishna`

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam menerapkan akuntansi

pembiayaan istishna` berpedoman kepada PSAK No. 59 dan PAPSI (dalam

hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk bertindak sebagai penjual atau

shani`)

a. Pengakuan dan pengukuran biaya Istishna` dan Istishna` pararel

c) biaya istishna` terdiri dari:

a) Biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang

pesanan; dan

b) Biaya tidak langsung, yang berhubungan dengan akad (termasuk

biaya pra-akad) yang dialokasikan secara objektif

d) beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan

pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna`

e) biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan dan diperhitungkan

sebagai biaya istishna` jika akad ditandatangani, tetapi jika akad tidak

ditandatangani, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan;

f) biaya istishna` yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui

sebagai aktiva istishna` dalam penyelesaian pada saat terjadinya

Pada istishna` pararel:

1) biaya istishna` pararel terdiri dari:

a) Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan subkontraktor

kepada bank;

b) Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk

biaya pra-akad) yang dialokasikan secara objektif;

c) Semua biaya akibat sub-kontraktor tidak dapat memenuhi

kewajibannya, jika ada

2) biaya istishna` pararel diakui sebagai aktiva istishna` dalam

penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar

jumlah tagihan

3) Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai

piutang istishna` dan sebagai termin istishna` (istishna` billing) pada

pos lawannya.

b. Pengakuan pendapatan dan keuntungan Istishna` dan Istishna` pararel

d) Pendapatan istishna` adalah total harga yang disepakati dalam akad

antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin

keuntungan adalah selisih antara pendapatan istishna` dengan harga

pokok istishna`. Pendapatan istishna` diakui dengan menggunakan

metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai.

e) Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:

a) Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah

diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan

istishna` pada periode yang bersangkutan.

b) Bagian margin keuntungan istishna` yang diakui selama periode

pelaporan ditambahkan kepada aktiva istishna` dalam penyelesaian

c) Pada akhir periode harga pokok istishna` diakui sebesar biaya

istishna` yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.

f) Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk

penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir

periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai

dengan ketentuan sebagai berikut:

a) tidak ada pendapatan istishna` yang diakui sampai dengan

pekerjaan tersebut selesai

b) tidak ada harga pokok istishna` yang diakui sampai dengan

pekerjaan tersebut selesai

c) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna` dalam

penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai

d) pengakuan pendapatan istishna`, harga pokok istishna`, dan

keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.

c. Perubahan pesanan dan klaim tambahan

Pengukuran perubahan pesanan dan klaim tambahan adalah sebagai

berikut:

d) nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh bank

dan pembeli akhir ditambahkan kepada pendapatan istishna` dan biaya

istishna`.

e) jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi,

maka jumlah biaya tambahan yang diakibatkankan oleh setiap klaim

akan menambah biaya istishna`, sehingga pendapatan istishna` akan

berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan;

f) perlakuan akuntansi poin a dan b juga berlaku pada istishna` pararel,

akan tetapi biaya perubahan pesanan dan klaim tambahan ditentukan

oleh subkontraktor dan disetujui bank berdasarkan akad istishna`

pararel.

d. Beban pemeliharaan dan penjaminan barang pesanan

Beban pemeliharaan dan penjaminan barang pesanan diakui pada saat

terjadinya dan diperhitungkan dengan pendapatan istishna`.

3. Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Istishna`

Pencatatan akuntansi pembiayaan istishna` pada PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk dilakukan seperti dibawah ini, pencatatan didasarkan pada

bank sebagai penjual (shani`):

Pada tanggal 10 Juni 2005 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk menyetujui

pemberian fasilitas pembiayaan istishna` kepada PT. Adi Guna Trikarya yang

berada di wilayah Lampung dengan data sebagai berikut:

Plafond : Rp. 24.000.000.000;

Kegunaan : Bahan Baku Minyak Sayur (CPO)

Jangka Waktu : 60 bulan

Margin : 12% p.a.

Biaya Administrasi : Rp. 120.000.000;

Pelunasan : Pengembalian modal bank dilakukan setiap bulan ]

sebesar Rp. 448.000.000

dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Jaminan : Jumlah pembiayaan : Jaminan = 1 : 1,2

Uang Muka : Rp. 568.000.000;

Penagihan : Tanggal 5 setiap bulan

Pembayaran : Tanggal 16 setiap bulan

Pengikatan : Notaris

Catatan:

Pelunasan = Margin keuntungan bank + Angsuran

Margin yang didapat bank selama 5 tahun kontrak =

Rp. 24.000.000.000 X 12% = Rp. 2.880.000.000;

Angsuran nasabah per tahun = Rp. 24.000.000.000/5 = Rp. 4.800.000.000

Jika diangsur perbulan = Rp. 24.000.000.000/60 = Rp. 400.000.000

Keterangan lain:

1. Harga perolehan yang diterima dari subkontraktor sebesar

Rp.23.800.000.000

2. Dari hasil laporan diketahui bahwa:

a. Pendapatan bulan Juni sebesar Rp. 200.000.000 dan atas bagian bank

di debet dari rekening nasabah

b. Bulan Juni (ke-1) diperoleh uang muka sebesar Rp. 568.000.000 dari

nasabah

c. Pada bulan Mei 2006 (cicilan ke 11) diperoleh laporan pendapatan

sebesar Rp. 380.000.000 dan saldo rekening nasabah tidak mencukupi

untuk melunasi cicilan kepada bank

3. Pengembalian modal tahun ke-1 sampai tahun ke-3 berjalan sesuai jadwal

4. Pada bulan Oktober 2006 (cicilan ke-14) perusahaan tersebut mengalami

kerugian sebesar Rp. 125.000.000

5. Pada akhir kontrak akibat terjadi kebakaran, Mustashni` tidak dapat

mengembalikan modal

Dari transaksi diatas, maka pencatatannya adalah sebagai berikut: (dalam Rp.000)

1. Penandatanganan kontrak pembiayaan istishna` antara pihak bank dan

nasabah. Nasabah dikenakan biaya sebesarRp. 120.000

Juni `05 Db. Aktiva Istishna` dalam

penyelesaian

Kr. Beban pra-akad yang

ditangguhkan

Rp. 120.000

Rp. 120.000

2. Pembelian kelapa sawit dengan harga perolehan Rp. 23.800.000

Juni `05 Db. Persediaan Aktiva

Kr. Rekening

Kontraktor/kas

Rp. 23.800.000

Rp. 23.800.000

3. Pendapatan bulan Juni sebesar Rp. 200.000 keuntungan dari harga perolehan

Juni `05 Db. Persediaan Aktiva

Kr. Rekening

Kontraktor/kas

Rp. 200.000

Rp. 200.000

4. Persetujuan Pembiayaan

Juni `05 Komitmen Pembiayaan

Istishna`

Rp. 24.000.000

5. Penerimaan uang muka

Juni `05 Db. Penerimaan Uang

muka

Kr. Rekening Nasabah/kas

Rp. 568.000

Rp. 568.000

6. Penerimaan pendapatan setiap bulannya

Juni `05 Db. Rekening Mustashni`

Kr. Pendapatan Margin

Rp. 48.000

Rp. 48.000

Perhitungan:

Rp. 24.000.000.000 X 12% = Rp. 2.880.000.000; = Rp. 48.000.000

60

7. Pengembalian modal setiap bulannya

Juni `05 Db. Rekening Mustashni`

Kr. Pembiayaan Istishna`

Rp. 448.000

Rp. 448.000

8. Kerugian bukan karena kelalaian nasabah

Okt `06 Db. Kerugian nasabah

Kr. Pembiayaan Istishna`

Rp. 125.000

Rp. 125.000

9. Modal akhir tidak dapat dikembalikan

Juni

2010

Db. Hutang nasabah

Kr. Kas

Rp. 448.000

Rp. 448.000

10. Satu ton kelapa sawit ketika penyerahan terdapat cacat dan rusak

Juni

2010

Db. Kerugian Istishna`

Kr. Pembiayaan Istishna`

Rp. 500.000

Rp. 500.000

11. Atas kerusakan tersebut diserahkan kembali satu ton kelapa sawit yang dibeli

dengan harga Rp. 600.000

Juni

2010

Db. Pembiayaan Istishna`

Db. Kerugian Penyerahan

barang

Kr. Aktiva

nonkas/persediaan

Rp. 500.000

Rp. 100.000

Rp. 600.000

12. Bank menyerahkan barang pesanan kepada nasabah dalam 2 (dua) termin.

Termin pertama sebesar harga barang pesanan Rp. 15.000.000

Januari

2010

Db. Termin Istishna`

Kr. Pembiayaan Istishna`

Rp. 15.000.000

Rp. 15.000.000

13. Bank menyelesaikan akad pembiayaan dan menyerahkan sisa barang pesanan

kepada nasabah

Juni

2010

Db. Termin Istishna`

Kr. Pembiayaan Istishna`

Rp. 9.000.000

Rp. 9.000.000

Pada pencatatan akuntansi diatas, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

mengakui pembiayaan istishna` sebesar Rp. 24.000.000.000; sebagaimana

diatur dalam PSAK No.59. Dalam kasus tersebut PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk mengakui pendapatan pembiayaan istishna` sebesar total harga

komoditas yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir

termasuk didalamnya margin keuntungan, pencatatan diatas sesuai dengan

PSAK No.59 yang menyebutkan pendapatan istishna` adalah total harga yang

disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin

keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan istishna`

dan harga pokok istishna`. Pendapatan istishna` diakui dengan menggunakan

metode prosentase penyelesaian atau metode akad selesai.

4. Penyajian

Adapun penyajian pada transaksi ini adalah:

c) Piutang istishna` yang berasal dari transaksi istishna` yang penyelesaian

pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aktiva istishna`

disajikan di neraca sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir.

d) Piutang istishna` yang berasal dari transaksi istishna` yang penyelesaian

pembayarannya secara tangguh setelah penyerahan aktiva istishna`

disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang

istishna` dikurangi margin istishna` yang ditangguhkan)

5. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

k) Rincian piutang istishna` berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta,

dan kualitas piutang.

l) Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan

margin istishna` yang ditangguhkan.

m) Besarnya piutang istishna` baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun

secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank.

n) Penyisihan kerugian piutang istishna`.

o) Pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna` selama periode

berjalan.

p) Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan

keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan

q) Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat

kontrak.

r) Klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat

kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang.

s) Nilai kontrak istishna` pararel yang sedang berjalan serta rentang periode

pelaksanaannya

t) Nilai kontrak istishna` yang telah ditandatangani bank selama periode

berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.

C. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Istishna` dengan PSAK No.59

dan PAPSI

Setelah melihat bagaimana perlakuan akutansi mengenai transaksi istishna`

yang ada di Bank Muamalat Indonesia melalui contoh kasus diatas, sekarang penulis

akan mencoba menganalisa apakah perlakuan akuntansi yang ada di PT. Bank

Muamalat Indonesia, Tbk untuk transaksi istishna` telah sesuai dengan prinsip

akutansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 59 mengenai akutansi perbankan syariah

dan juga PAPSI. Analisa tersebut disesuaikan dengan contoh kasus yang ada, berikut

dibawah ini analisa yang dapat diambil oleh penulis, yakni:

Pencatatan (pengakuan dan pengukuran)

NO Perlakuan Akuntansi pada

Bank Muamalat Indonesia

Perlakuan Akuntansi

menurut PSAK 59

dan PAPSI

Keterangan

1 Bank Muamalat Indonesia

dalam mencatat pembelian

aktiva yang diperoleh untuk

istishna` dicatat sebesar harga

perolehan dan diakui pada saat

terjadinya pembelian aktiva

istishna`

Biaya perolehan barang

pesanan sebesar

tagihan sub-kontraktor

kepada bank (PSAK

59: Akun. Perb. Syar,

Paragraf 91)

Pencatatan yang

dilakukan oleh

BMI pada saat

membeli aktiva

istishna` telah

sesuai dengan

PSAK No.59 dan

PAPSI

2 Pada saat pelaksanaan aktiva

istishna`, aktiva dalam

penyelesaian yang diperoleh

Biaya pra-akad diakui

sebagai biaya

ditangguhkan dan

Pencatatan yang

dilakukan oleh

BMI pada saat

untuk istishna` dicatat

disebelah debet dan beban pra-

akad yang ditangguhkan

dicatat disebelah kredit

diperhitungkan sebagai

biaya istishna` jika

akad ditandatangani,

tetapi jika akad tidak

ditandatangani maka

biaya tersebut

dibebankan pada

periode berjalan

(Paragraf 90).

terjadinya akad

istishna`, telah

sesuai PSAK

No.59 dan PAPSI

3 Pendapatan dari cicilan

istishna` pada Bank Muamalat

Indonesia dicatat sebesar nilai

bersihnya dan diakui selama

masa akad, yang didalamnya

terdapat nilai porsi pokok serta

nilai porsi margin

Pendapatan istishna`

adalah total harga yang

disepakati dalam akad

antara bank dan

pembeli akhir,

termasuk margin

keuntungan. Margin

keuntungan adalah

selisih antara

pendapatan istishna`

dengan harga pokok

istishna`. Pendapatan

Pencatatan yang

dilakuakan oleh

BMI pada saat

mengakui adanya

pendapatan

cicilan istishna`

telah sesuai

dengan PSAK

No.59 dan PAPSI

istishna` diakui dengan

menggunakan metode

persentase

penyelesaian atau

metode akad selesai.

(PSAK 59: Akun. Perb.

Syar, Paragraf 93)

4 Pencatatan yang dilakukan

oleh Bank Muamalat Indonesia

pada saat jatuh tempo

pembayaran cicilan istishna`

yaitu diakui sebesar jumlah

cicilan yang belum diterima

oleh Bank Muamalat Indonesia

Tagihan setiap termin

dari bank kepada

pembeli akhir diakui

sebagai piutang

istishna` . (PSAK 59:

Akun. Perb. Syar,

Paragraf 92)

Pencatatan yang

dilakukan oleh

BMI pada saat

mengakui piutang

istishna` yang

telah jatuh tempo

telah sesuai

dengan PSAK

N0.59 dan PAPSI

5 Pencatatan yang dilakukan

oleh Bank Muamalat Indonesia

pada saat penyerahan barang

pesanan istishna` yaitu diakui

sebanding dengan pekerjaan

Bagian nilai akad yang

sebanding dengan

pekerjaan yang telah

diselesaikan dalam

periode tersebut diakui

Pencatatan yang

dilakukan oleh

BMI pada saat

penyerahan

barang pesanan

yang telah diselesaikan dalam

periode yang berlangsung dan

diakui sebagai pendapatan

istishna` pada periode yang

bersangkutan

sebagai pendapatan

istishna` pada periode

yang bersangkutan

(PSAK 59: Akun. Perb.

Syar, Paragraf 94)

istishna` telah

sesuai dengan

PSAK N0.59 dan

PAPSI

Penyajian

NO Perlakuan Akuntansi pada

Bank Muamalat Indonesia

Perlakuan Akutansi

menurut PSAK 59

dan PAPSI

Keterangan

1 Pada Bank Muamalat

Indonesia, piutang istishna`

yang timbul karena adanya

transaksi istishna` yang

penyelesaian pembayarannya

bersamaan dengan proses

pembuatan barang pesanan

disajikan di neraca sebesar

tagihan termin yang

dibebankan kepada pembeli

akhir.

Piutang istishna` yang

berasal dari transaksi

istishna` yang

penyelesaian

pembayarannya

bersamaan dengan

proses pembuatan

aktiva istishna`

disajikan di neraca

sebesar tagihan termin

kepada pembeli akhir.

Penyajian yang

dilakukan oleh

BMI untuk

piutang istishna`

yang terjadi

selama akad telah

sesuai dengan

PSAK No.59 dan

PAPSI

Pengungkapan

NO Perlakuan Akutansi pada

Bank Muamalat Indonesia

Perlakuan Akutansi

menurut PSAK 59

dan PAPSI

Keterangan

1 Kebijakan akuntansi yang ada

di Bank Muamalat Indonesia

juga diungkapkan dalam

catatan atas laporan keuangan,

yaitu kebijakan bank dalam

pengakuan pendapatan

menggunakan margin istishna`

yang ditangguhkan.

Hal-hal yang harus

diungkapkan dalam

catatan atas laporan

keuangan yaitu

kebijakan akuntansi

yang digunakan oleh

pihak bank atas

transaksi istishna` dan

istishna` pararel

Pengungkapan

yang dilakukan

BMI dalam hal

pengungkapan

kebijakan

akuntansi yang

ada di bank telah

sesuai dengan

PSAK No.59 dan

PAPSI

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian tentang pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia,

Tbk berikut perlakuan akuntansinya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Prosedur pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk bagi

calon nasabah/mitra/debitur adalah mengacu pada peraturan/persyaratan baku

yang berlaku mengenai pembiayaan istishna` di PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk.

2. Adapun perlakuan akuntansi istishna` yang dilakukan oleh PT. Bank

Muamalat Indonesia, Tbk yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian,

pengungkapan yang mengacu pada PSAK No. 59 dan PAPSI 2003.

3. Secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan istishna` yang

dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum yakni PSAK No.59 dan PAPSI 2003

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah

sebagai berikut:

1 PSAK No. 59 dan PAPSI yang merupakan pedoman dalam perlakuan

akuntansi bank syariah di dalam prakteknya harus tetap dijadikan dalam

operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

2 Pemerintah dan DPR perlu segera membentuk undang-undang tentang

perbankan syariah karena saat ini lembaga ekonomi syariah termasuk bank

syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sedangkan undang-

undang perbankan yang ada saat ini belum mampu mengakomodir ketentuan-

ketentuan mengenai bank syariah

3 Bank syariah sebagai lembaga keuangan Islam perlu mensosialisasikan

produk-produk yang dimiliki kepada masyarakat, sehingga konsep-konsep

Islam yang tercermin dari produk-produk perbankan tersebut dapat

dilaksanakan secara kaffah.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI, Accounting and Auditing and Governance Standards for Islamic Financial

Institution, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic

Financial Institution (AAOIFI) Manama, 1999.

Al-Amine, Muhammad Al-Bashir Muhammad. Istisna (Manufacturing Contract) in

Islamic Banking and Finance Law & Practice, Malaysia: A S Noordeen,

2001.

Antonio, M. Syafi`i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press,

Cet ke-7, 2003.

Antonio, M. Syafi`i. “Memperoleh Pembiayaan dari Bank Syariah.” Artikel diakses

pada 18 Juni 2008 dari http://www.tazkiaonline.com/article.php?sid=41.

_______. “Pembiayaan Bank Syariah.” Artikel diakses pada 24 Juni 2008 dari

http://www.tazkiaonline.com/article.php?sid=44.

Arifin, Zainul. “Prinsip Operasional Bank Syariah”. Artikel diakses pada 01 Juli 2008

dari http://www.tazkiaonline.com/article.php?sid=20.

`Asyur, Ahmad Isa. Fiqhul Muyassar Fil Mu`amalat (Fiqh Islam Praktis Bab

Muamalah), diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan, Solo: Pustaka Mantiq,

1995.

Bank Indonesia, Arah Pengembangan ke Depan Bank Syariah di Indonesia, Jakarta:

2000.

Bank Indonesia. Buku Saku Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Januari 2008.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum yang Melaksanakan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 6/24/PBI/2004.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Akad Penghimpunan dan

Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 7/46/PBI/2005.

____________, Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Perkreditan Rakyat yang

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No.

6/17/PBI/2004.

____________, Peraturan Bank Indonesia Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi

Bank Syariah, PBI No.5/7/PBI/2003.

____________, Surat Keputusan Direksi BI Tentang Bank Umum Berdasarkan

Prinsip Syariah, PBI No.32/34/KEP/DIR/ Tanggal 12 Mei 1999.

Bank Muamalat Indonesia. Proses Pembiayaan, Jakarta: PT. Bank Syariah Muamalat

Indonesia Tbk, 2002.

Bank Muamalat. “Simulasi Pembiayaan Istishna`”. Artikel diakses pada 14 Agustus

2008 dari http://www.muamalatbank.com/simulasi/sim_bla_ist.isp.

Departemen Agama, Al-Qur`an dan Terjemahnya, Edisi Revisi, Bandung: CV.

Penerbit Jamanatul `Ali – Art, 2004.

Dunil, Z. Kamus Istilah Perbankan Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia, 2004.

Guralnik, David B. Webster`s New World Dictionary for Young Reader, USA:

Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan

untuk Organisasi Pengelola Zakat, Jakarta, Institut Manajemen Zakat, 2001.

Harahap, Sofyan Syafri. Akuntansi Islam,. Jakarta, Bumi Aksara, 1999.

…………………., Teori Akuntansi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Haroen, Sudin. Prinsip dan Operasional Bank Syari`ah, Kuala Lumpur, Berita

Publishing Sdn, Bhd, 1996.

Husnan, Suad. Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan, Yogyakarta, BPFE-

Yogyakarta, 1996, Edisi 4.

Ikatan Akuntansi Indonesia, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan

Keuangann Bank Syari`ah, Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI,

Jakarta, 2002.

…………………., Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan

Syariah, Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, Jakarta, 2002.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 LN No. 182 Tahun

1998, TLN No. 3790.

Mas`adi, Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta, P.T. Raja Grafindo

Persada, Cetakan Pertama, 2002.

Purwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Syafi`i. Apa dan Bagaimana Bank Islam,

Yogyakarta, Dhana Bakti Wakaf, 1992.

Remy Sjahdeini, Sutan. Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum di

Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Riahi Belkaoui, Ahmed. Teori Akuntansi, Jakarta, Salemba Empat, 2000.

Siegel, Joel G & Shim, Jae K. Kamus Istilah Akuntansi, Jakarta: Elex Media

Komputindo, cetakan ke-3, 2003.

Soemarso. Akuntansi Suatu Pengantar, Jakarta, Rineka Cipta, 1999.

Syahatah, Husein. Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam, Jakarta, Akbar Media Eka

Sarana, 2001.

Triyuwono, Iwan. Organisasi dan Akuntansi Syari`ah, Yogyakarta, LKiS, 2000.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk

dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta: Djambatan, 2001.