i

ANALISIS KESIAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

AKUN PENDAPATAN BERBASIS AKRUAL

PADA PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Oleh:

Ardhian Triwiratno

NIM: 232011217

KERTAS KERJA

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomika Dan Bisnis

Guna Memenuhi Sebagian dari

Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2015

ii

iii

iv

MOTTO

”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang

yang diberi ilmu pengetahuan.”

QS.Al-Mujadalah:11

“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama

kesulitan ada kemudahan”

Qs. Asy-Syarh : 5-6

“Barang siapa menapaki suatu jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah akan

memudahkan baginya jalan ke surga”

Hadist Riwayat Muslim

“Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan dirikepada

Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidakmengetahuinya

adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuanmenempatkan orangnya, dalam

kedudukan terhormat dan mulia (tinggi).Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi

ahlinya di dunia dan di akhirat."

HR. Ar-Rabii'

“Orang yang tidak pernah berbuat salah adalah orang yang tidak pernah

melakukan sesuatu.”

Albert Einstein

“Sayangi, hormati, hargai serta bahagiakan kedua orang tua mu dan keluarga mu

merupakan kunci kesuksesan mu”

Pepatah

v

ABSTRACT

This study aimed to describe the readiness of the Government of Salatiga

in implementing accrual accounting in terms of accounting policies revenue

account. Account accounting Readiness policies may include policies contained in

the accounting policy and accounting system Salatiga City Government consisting

of the definition and classification of revenue, revenue recognition, measurement

and disclosure of revenue income. The approach used in this study using

qualitative methods. Data were obtained through interviews, observation and

document study. The analysis showed that the Government has prepared Salatiga

accounting policies and the accounting policies already contains most of the

things that should be regulated in the application of the accrual basis. But there

are things that have not been included in the Government's accounting policies

Salatiga namely the recognition of income on the income related SKPD of other

PAD legitimate, the recognition of revenue on PPKD related to the execution of

the guarantee results, the recognition of revenue on PPKD related to the results

of the wealth management area separated, the recognition of revenue related to

the surplus PPKD completion of long-term liabilities and the measurement of

revenue from exchange transactions using actual prices. Based on these results,

the proposed strategic given Salatiga City Government is expected to set out more

about things that should be regulated related to the application of accrual-based

accounting income that has not been included in the accounting policy of the

Government of Salatiga.

Key Words: Accrual Based Accounting, Accounting Policies Revenue Account.

vi

SARIPATI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesiapan Pemerintah Kota

Salatiga dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual ditinjau dari kebijakan

akuntansi akun pendapatan. Kesiapan kebijakan akuntansi akun yang dimaksud

meliputi kebijakan yang terdapat dalam kebijakan akuntansi serta sistem akuntansi

Pemerintah Kota Salatiga yang terdiri dari definisi serta klasifikasi pendapatan,

pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan dan pengungkapan pendapatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil

analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga sudah menyiapkan

kebijakan akuntansi serta kebijakan akuntansi tersebut sudah memuat sebagian

besar hal yang harusnya diatur dalam penerapan basis akrual. Akan tetapi masih

terdapat hal yang belum termuat dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota

Salatiga yaitu pengakuan pendapatan pada SKPD terkait pendapatan dari lain-lain

PAD yang sah, pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan hasil eksekusi

jaminan, pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, pengakuan pendapatan pada PPKD terkait

dengan surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang serta pengukuran

pendapatan dari transaksi pertukaran dengan menggunakan harga sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, usulan strategik yang diberikan yaitu diharapkan

Pemerintah Kota Salatiga dapat mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang

harusnya diatur terkait dengan penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual

yang belum termuat dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Salatiga.

Kata Kunci: Akuntansi Berbasis Akrual, Kebijakan Akuntansi Akun Pendapatan.

vii

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian penulisan

skripsi ini banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak

selama masa perkuliahan di Universitas Kristen Satya Wacana. Karena itu penulis

menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT, yang selalu mencurahkan rahmad, hidayah dan kasihNya

kepadaku sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Suwarno, Ibu Wiwik Istiyani, Kakak Dewi Kurnia Wati dan Kakak

Adi Sulistyono terima kasih atas doa restu, bimbingan, motivasi dan

sarana serta dukungan yang diberikan kepada penulis.

3. Ibu Gustin Tanggulungan, SE, M.Ak, selaku pembimbing yang telah

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan,

motivasi, masukan ilmu dan saran-saran maupun kritik yang bermanfaat

bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Hari Sunarto, SE., MBA. PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomika

dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana serta selaku wali studi yang

membimbing, mendidik dan memberi saran maupun kritik selama

menempuh studi.

5. Bapak Usil Sis Sucahyo, SE., MBA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.

6. Bapak David Pesudo, SE, M.Ak, yang telah memberikan masukan ilmu

serta pengarahan kepada penulis dalam penyusunan kertas kerja ini.

7. Alfi Barokah yang selalu setia memberikan motivasi, semangat, do’a serta

masukan dalam pembuatan skripsi.

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya

Wacana yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang tak ternilai.

viii

9. Staf dan Tata Usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen

Satya Wacana yang telah memberi bantuan teknis kepada penulis selama

kuliah.

10. Bapak Siswo, bapak Agung serta seluruh pegawai bagian penerimaan

pendapatan SKPD Kota Salatiga yang telah membantu dalam perolehan

data skripsi.

11. Buat sahabat dan teman, Septyan Ahdiyatna, Riska Indah, Arda Raditya,

Dina Ruth, Simeon Ade, terimakasih atas semua dukungan, bantuan,

semangat dan doanya.

12. Buat teman-teman FEB angkatan 2011, terima kasih atas doa dan

dukungan yang selalu diberikan.

13. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan

satu persatu.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Segala budi

baik dan semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama

menyelesaikan skripsi ini semoga mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha

Kuasa.

Salatiga, 31 Juli 2015

Penulis,

Ardhian Triwiratno

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik guna memenuhi salah satu

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 pada progdi

Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.

Kertas kerja ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis

untuk menganalisis kesiapan kebijakan perlakuan akuntansi pendapatan berbasis

akrual pada Pemerintah Kota Salatiga. Kebijakan perlakuan akuntansi pendapatan

yang dimaksud meliputi definisi dan klasifikasi pendapatan, pengakuan

pendapatan, pengukuran pendapatan serta pengungkapan pendapatan pada

Pemerintah Kota Salatiga.

Penulis berharap, sekiranya penelitian ini bermanfaat bagi pembaca umum

maupun pihak-pihak yang bersangkutan khususnya, serta bagi penelitian

selanjutnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kertas kerja masih terdapat

kekurangan yang mungkin akan ditemukan. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan saran, kritik, dan koreksi yang membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak yang berkepentingan.

Salatiga, 31 Juli 2015

Penulis,

Ardhian Triwiratno

x

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..................................................................................................... i

Surat Pernyataan Keaslian Kertas Kerja ............................................................. ii

Halaman Persetujuan/Pengesahan ...................................................................... iii

Motto .................................................................................................................. iv

Abstract .............................................................................................................. v

Saripati ................................................................................................................ vi

Ucapan Terima Kasih .......................................................................................... vii

Kata Pengantar .................................................................................................... ix

Daftar Isi.............................................................................................................. x

Daftar Tabel ........................................................................................................ xi

PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

TINJAUAN LITERATUR ............................................................................... 3

Akuntansi Berbasis Akrual ........................................................................ 3

Kebijakan Akuntansi Akun Pendapatan..................................................... 6

Definisi dan Klasifikasi Pendapatan .................................................. 7

Pengakuan Pendapatan ...................................................................... 9

Pengukuran Pendapatan ..................................................................... 16

Pengungkapan Pendapatan ................................................................ 16

METODE PENELITIAN ................................................................................. 17

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ..................................................... 20

Kebijakan Akuntansi Akun Pendapatan Pemerintah Kota Salatiga .......... 20

Definisi dan Klasifikasi Pendapatan .................................................. 20

Pengakuan Pendapatan ...................................................................... 23

Pengukuran Pendapatan ..................................................................... 33

Pengungkapan Pendapatan ................................................................ 35

KESIMPULAN .................................................................................................. 41

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 42

Lampiran………….. ......................................................................................... 44

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Strategi Penerapan SAP Akrual ........................................................... 5

Tabel 2. Kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Salatiga ................. 22

Tabel 3. Perbandingan Perwali Kota Salatiga dengan hal yang harusnya diatur

dalam penerapan akuntansi pendapatan basis akrual ........................... 37

1

PENDAHULUAN

Terbitnya PP No 71 tahun 2010 mengharuskan Pemerintah Daerah

membuat laporan keuangan berbasis akrual selambatnya pada tahun 2015.

Penerapan akuntansi berbasis akrual dinilai dapat meningkatkan kualitas laporan

keuangan. Selain itu, penerapan akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan

pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset

yang lebih transparan dan akuntabel. Penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai

yang diamanatkan dalam UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang

mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Adanya penetapan PP

No 71 tahun 2010 maka penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah

mempunyai landasan hukum.

Namun melihat dari fenomena sebelumnya dikeluarkannya UU No 17

tahun 2003 mengharuskan pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis

akrual paling lambat 5 tahun sejak diterbitkannya undang-undang tersebut dan

sebagai pedoman pelaksanaanya diterbitkan Peraturan Pemerintah No 24 tahun

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tetapi, hingga batas waktu yang

telah ditetapkan yaitu pada tahun 2008 (UU No 17 tahun 2003 pasal 36),

pemerintah belum berhasil menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Hal ini

terlihat bahwa hingga sampai pada tahun 2008, pemerintah masih menggunakan

basis akuntansi kas menuju akrual dan belum menerapkan akuntansi berbasis

akrual secara penuh (www.bppk.kemenkeu.go.id). Penyebab kegagalan

implementasi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2008 yaitu kebijakan

akuntansi (termasuk sistem akuntansi) serta teknologi informasi yang belum

memadai, kurangnya komitmen dari pimpinan, sumber daya manusia yang kurang

kompeten dan pendanaan (www.bppk.kemenkeu.go.id).

Penelitian yang dilakukan Ichsan (2013), bahwa sampai dengan tahun

2008 hanya entitas pemerintah yang berupa Badan Layanan Umum (BLU) yang

dapat menerapkan akuntansi berbasis akrual dan itupun dengan mengacu pada

Standar Akuntansi Keuangan bukan mengacu kepada Standar Akuntansi

2

Pemerintah. Sehingga, penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan PP no

71 tahun 2010 yang akan jatuh pada tahun 2015 (Permendagri No 64 tahun 2013)

tidak menutup kemungkinan juga akan mengalami kemunduran dari waktu yang

telah ditetapkan tersebut apabila entitas pelaporan tidak siap.

Menurut Christiaes dan Guthtrie dalam Kusuma (2013) permasalahan

yang dapat menghambat tingkat implementasi sistem akuntansi berbasis akrual

antara lain masalah kebijakan akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan

keuangan, sehingga menyebabkan transisi dari sistem akuntansi kas menuju basis

akrual penuh tidak akan dapat terjadi secara cepat dan lengkap. Sehingga

diperlukan persiapan dalam penyusunan kebijakan akuntansi yang dapat

mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual, sumber daya manusia yang

kompeten, komitmen dari pimpinan organisasi dalam menerapkan akuntansi

berbasis akrual serta ketersediaan dana untuk dapat mengaplikasikan akuntansi

berbasis akrual secara penuh.

Dalam PP No 71 tahun 2010 pasal 7 ayat 3 menyebutkan bahwa penerapan

akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut melalui

Permendagri. Lebih lanjut dalam Permendagri No 64 tahun 2013 pasal 4 ayat 5

menyebutan bahwa kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut

melalui peraturan kepala daerah. Seperti hal nya pada daerah lain di Indonesia,

apabila kebijakan akuntansi tersebut berada pada tingkat daerah, maka digunakan

peraturan kepala daerah sebagai dasar peraturannya. Apabila kebijakan akuntansi

tersebut berada pada tingkat kabupaten, maka digunakan peraturan bupati untuk

mengaturnya. Serta apabila pada tingkat Kota, maka digunakan peraturan walikota

sebagai dasar untuk mengatur kebijakan akuntansi tersebut. Sesuai dengan yang

diamanatkan dalam Permendagri No 64 tahun 2013 tersebut, maka Pemerintah

Daerah perlu membuat kebijakan akuntansi serta kebijakan akuntansi tersebut

memuat secara lengkap mengenai hal-hal yang mengatur secara memadai

mengenai akuntansi berbasis akrual.

Dari hasil diskusi dengan Kepala Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan

(kabag verbend) DPPKAD Kota Salatiga, ada indikasi bahwa kebijakan akuntansi

Pemerintah Kota Salatiga masih belum mengatur secara memadai dalam

3

menerapkan akuntansi berbasis akrual. Oleh karena itu, untuk mengetahui

kesiapan Pemerintah Kota Salatiga dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual

pada kebijakan akuntansi, maka penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini adalah bagian dari penelitian bersama untuk mengkaji

kesiapan Pemerintah Kota Salatiga menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan

fokus kajian pada kesiapan kebijakan akuntansi akun pendapatan. Penelitian ini

dilakukan terhadap PPKD serta SKPD (selain Badan Layanan Umum atau BLU)

yang berada di Pemerintah Kota Salatiga yang menghasilkan pendapatan bagi

Pemerintah Kota Salatiga. Rumusan persoalan penelitian yaitu “Bagaimana

kesiapan kebijakan akuntansi akun pendapatan di Pemerintah Kota Salatiga untuk

menerapkan akuntansi berbasis akrual”. Kesiapan tersebut dilihat dari sudah

dibuatnya kebijakan akuntansi akun pendapatan berbasis akrual pada pemerintah

daerah serta setidaknya dalam kebijakan akuntansi akun pendapatan tersebut

terdapat pengakuan, pengukuran serta pengungkapan seperti yang terdapat dalam

IPSAS, PP No 71 tahun 2010 maupun Permendagri No 64 tahun 2013.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kesiapan Pemerintah

Kota Salatiga dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual ditinjau dari kebijakan

akuntansi akun pendapatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

kepada Pemerintah Kota Salatiga dalam mengidentifikasi kekurangan yang perlu

dilengkapi dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis

akrual pada kebijakan akuntansi akun pendapatan. Diharapkan pula penelitian ini

dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu terkait.

TINJAUAN LITERATUR

Akuntansi Berbasis Akrual

Dalam KSAP (2006), basis akuntansi akrual adalah suatu basis akuntansi

di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan

dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa

memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Waktu

pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga

dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus

4

sumber daya dicatat. Menurut Kieso et al. (2008) basis akuntansi akrual mengakui

pendapatan pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa

memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi di mana hak

dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada

saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan.

Dalam sistem basis akrual menurut Halim (2012), harus ditetapkan sistem

alokasi yang umumnya dilakukan secara subjektif arbitrer karena pembebanan

biaya, pengakuan pendapatan, dan prinsip “matching”nya harus mematuhi prinsip

“time period”. Lebih lanjut Halim menyatakan bahwa dalam basis akrual yang

menjadi dasar pencatatan transaksi adalah isu “title” atau hak dan kewajiban tanpa

melihat apakah sudah diterima atau dibayarkan melalui transaksi kas atau tidak.

Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual

ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang

lebih akurat. Menurut KSAP (2006) dalam wacana akuntansi, secara konseptual

akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih

akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi

berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan

publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang

terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh

beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis

akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat

waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka

pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi

mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu,

akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang

diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

KSAP telah menyusun rencana strategi penerapan SAP berbasis akrual.

Strategi penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

5

Tabel 1

Strategi Penerapan SAP Akrual

Tahun Agenda

2010 a. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

b. MengembangkanFrameworkAkuntansi Berbasis Akrual

c. Sosialisasi SAP Berbasis Akrual

2011 a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi

b. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama (proses

bisnis dan detail requirement)

c. Pengembangan kapasitas SDM

2012 a. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan)

b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

2013 a. Ploting beberapa KL dan BUN

b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK

c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

2014 a. Pararel Run dan Konsolidasi seluruh LK

b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK

c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

2015 a. Implementasi penuh

b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) Sumber: KSAP dalam Kusuma (2013)

Keluarnya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar

akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual mengubah haluan basis akuntansi

pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh.

Implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga

implementasi penuhnya di tahun 2015. Ketentuan mengenai penerapan akuntansi

berbasis akrual untuk pemerintah daerah diatur lebih lanjut melalui Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Pasal 7 ayat 3 PP No 71 tahun 2010). Sehingga, dalam

penerapan akuntansi berbasis akrual untuk pemerintah daerah berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri

No 64 tahun 2013.

Komponen Laporan keuangan berbasis akrual menurut PP No 71 Tahun

2010 yang harus melengkapi ketentuan pelaporan dalam SAP berbasis kas menuju

akrual (PP 24 tahun 2005) sebelumnya adalah Laporan Operasional. Dengan

ketentuan terbaru tersebut maka laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas

pelaporan pemerintah adalah meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus kas, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Menurut Ritonga (2010), untuk dapat mendukung penerapan akuntansi

pemerintah berbasis akrual diperlukan kondisi-kondisi yang mendukung antara

lain dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional

dalam pengelolaan keuangan, dukungan dari pemeriksa laporan keuangan, adanya

sistem teknologi informasi yang mampu mengakomodasi persyaratan-persyaratan

dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, adanya sistem penganggaran berbasis

akrual, dan adanya komitmen serta dukungan politik dari para pengambil

keputusan dalam pemerintahan.

Untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara penuh pada

tahun 2015, tentu pemerintah memerlukan strategi. Prasyarat pelaksanaan strategi

terbagi atas dua kondisi dasar, yaitu necessary condition dan sufficient condition

(Wibowo, 2011). Menurut Wibowo (2011) Necessary condition adalah prasyarat

yang dibutuhkan agar suatu kondisi dapat tercapai, kemudian pemerintah dapat

mengembangkan beberapa hal sehingga kondisinya bisa berubah menjadi kondisi

yang mencukupi (sufficient condition) sedangkan Sufficient condition tersebut

meliputi kebijakan akuntansi, prosedur dan teknologi. Sehingga dapat dikatakan

bahwa kebijakan perlakuan akuntansi pendapatan yang dibuat oleh pemerintah

daerah harus dapat mengakomodasi penerapan akuntansi berbasis akrual karena

merupakan persyaratan yang diperlukan dalam menerapkan akuntansi berbasis

akrual di lingkungan pemerintah daerah.

Kebijakan Akuntansi Akun Pendapatan Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan

praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan (PSAK). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 64 tahun 2013, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-

prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan

7

pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan

keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan

akuntansi pemerintah daerah menurut Pasal 4 ayat 5 Permendagri No 64 tahun

2013 diatur dengan peraturan kepala daerah. Dalam pembuatan kebijakan

akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah dapat mengambil unsur-unsur pokok

dari SAP, kemudian dapat mengembangkan dalam pilihan-pilihan metode baik

dalam pengakuan, pengukuran serta pengungkapan (Permendagri No 64 tahun

2013).

Dalam Pasal 4 Permendagri No 64 tahun 2013, kebijakan akuntansi

pemerintah daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan yang

memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta kebijakan akuntansi

akun yang mengatur tentang definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau

pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP. Sehingga, kebijakan

akuntansi akun pendapatan pada pemerintah daerah merupakan peraturan yang

mengatur tentang definisi, pengakuan, pengukuran serta pengungkapan transaksi

yang berkaitan dengan pendapatan.

Untuk menilai kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi

berbasis akrual ditinjau dari kebijakan akuntansi akun pendapatannya, maka pada

pemerintah daerah tersebut terdapat peraturan kepala daerah yang mengatur

tentang kebijakan akuntansi akun pendapatan sebagai tindak lanjut dari peraturan

diatasnya dalam hal ini Permendagri No 64 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa

kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala

daerah. Kebijakan akuntansi akun pendapatan pada pemerintah daerah tersebut

juga memuat secara memadai mengenai hal-hal yang seharusnya diatur dalam

penerapan akuntansi berbasis akrual. Apabila pada pemerintah kabupaten diatur

melalui peraturan bupati dan apabila pada pemerintah kota diatur melalui

peraturan wali kota.

Definisi dan Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul

dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut

8

mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam

modal (International Public Sector Accounting Standard, 2013). Di dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sendiri, dikenal 2 istilah pendapatan,

yakni Pendapatan-Laporan Operasional (pendapatan-LO) dan Pendapatan-LRA.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar

kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas

Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu

dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan yang berkaitan dengan penerapan

akrual basis pada pemerintah terefleksi melalui pendapatan LO, sehingga

pendapatan LO merupakan pendapatan yang menggunakan basis akrual dalam

pengakuannya. Sehingga dalam kebijakan akuntansi akun pendapatan pemerintah

daerah maupun kota setidaknya memuat mengenai pendapatan LO serta

definisinya seperti yang telah disebutkan.

Dalam Permendagri No 64 tahun 2013, Pendapatan-LO dikelompokkan

dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi

non-pertukaran (non-exchange transactions). Pendapatan dari transaksi

pertukaran dimaksudkan sebagai manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai

transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu dan barter.

Adapun pendapatan dari transaksi non pertukaran adalah manfaat ekonomi yang

diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik

atau imbal balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak

terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas

di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan serta hasil alam.

Dalam Permendagri No 64 tahun 2013, pendapatan dapat diklasifikasikan

sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengengolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

b. Pendapatan Transfer meliputi bagi hasil Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana

Alokasi Khusus (DAK)/pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan

9

transfer pemerintah lainnya, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya

serta bantuan keuangan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana

darurat serta pendapatan lainnya.

Pengakuan

Pengakuan menurut Sugiri (2005) adalah proses pencatatan suatu pos

keuangan dan melaporkannya pada akhir periode akuntansi sebagai salah satu

elemen di laporan keuangan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus

diakui apabila ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan

pos tersebutakan mengalir dari atau ke dalam perusahaan dan pos tersebut

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (Sugiri, 2005).

Berkaitan dengan pemberian jasa, apabila transaksi terkait dengan

pemberian jasa dapat diestimasi secara handal maka pendapatan sehubungan

dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian

dari transaksi pada tanggal neraca (IPSAS, 2013). Menurut IPSAS (2013), hasil

transaksi dapat diestimasi dengan andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

a. jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.

b. kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut

dapat diperoleh entitas.

c. tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur

dengan andal.

d. biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut

dapat diukur dengan andal.

Untuk transaksi pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh

pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen dapat diakui apabila :

a. kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut

akan diperoleh entitas.

b. jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.

Pendapatan bunga, royalty, dan deviden diakui dengan dasar sebagai

berikut (IPSAS, 2013) :

10

a. bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif atas dasar proporsi

waktu yang memperhitungkan hasil efektif asset.

b. royalti diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang

relevan.

c. dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran

ditetapkan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, pengakuan dalam

akuntansi didefinisikan sebagai proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan

suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi

bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA,

belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada

laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Menurut PP No 71 tahun 2010 maupun Permendagri No 64 tahun 2013,

pendapatan LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned, atau

2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik

sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Menurut Permendagri No 64 tahun 2013, pengakuan Pendapatan-LO

dibagi menjadi 2 yaitu pengakuan Pendapatan-LO pada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) dan pengakuan Pendapatan-LO pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD). Pengakuan pendapatan tersebut dibagi berdasarkan

sumber dari pendapatan tersebut diperoleh.

a. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga

kategori, yaitu PAD melalui penetapan, PAD tanpa penetapan, dan PAD

dari hasil eksekusi jaminan. PAD melalui penetapan mencakup tuntutan

ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan, pendapatan denda pajak, dan pendapatan denda retribusi.

11

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat

Ketetapan atas pendapatan terkait. PAD tanpa penetapan meliputi

penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan dan

selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial

dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan hasil dari

pemanfaatan kekayaan daerah. PAD tanpa penetapan tersebut diakui

ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening

Kas Umum Daerah.

PAD dari hasil ekseskusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak

menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi

uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan dan mengakuinya sebagai

pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen

eksekusi yang sah telah diterbitkan.

2. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah

dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun

demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan

pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada

persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan penyaluran

alokasi tersebut. Untuk itu, pengakuan pendapatan transfer dilakukan

bersamaan dengan diterimanya kas pada rekening Kas Umum Daerah.

Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya

peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam

kategori pendapatan sebelumnya. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

pada PPKD, antara lain meliputi pendapatan hibah baik dari Pemerintah,

Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam

Negeri, maupun kelompok masyarakat/perorangan. Pengakuan untuk

12

pendapatan ini diakui ketika diterima kas pada rekening Kas Umum

Daerah.

4. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional mencakup surplus penjualan aset non

lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari

kegiatan non operasional lainnya. Pendapatan non operasional diakui

ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan telah diterima.

b. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan daerah pada SKPD hanya sebagian dari pendapatan asli

daerah (PAD) yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan

pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain

PAD yang sah. Alternatif pengakuan pendapatan pada SKPD dibagi menjadi

tiga (Permendagri No 64 tahun 2013), yaitu:

Alternatif satu (1) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian

dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan

pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan

(SK) atas pendapatan terkait.

Alternatif dua (2) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului

dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan

dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan

tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang

dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian

dilakukan penetapan. Pendapatan pajak ini diakui ketika telah diterbitkan

penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Alternatif tiga (3) yaitu kelompok pendapatan retribusi yang

pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun

berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

13

Dalam hal mengenai prosedur pengakuan serta pencatatan transaksi

akuntansi pendapatan yang terdapat pada SKPD (Permendagri No 64 Tahun 2013)

dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak dapat didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Daerah maupun penyetoran langsung oleh masyarakat.

SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKP Daerah) terkait. Selain disampaikan kepada wajib pajak (WP),

SKP Daerah tersebut akan didistribusikan kepada PPK-SKPD. SKP Daerah

tersebut akan menjadi dokumen sumber dalam mengakui pendapatan pajak

daerah setelah dilakukan pembayaran. Adanya pembayaran pajak daerah akan

menambah kas di bendahara penerimaan. Atas pajak yang diterima tersebut

akan dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda

Setor (STS). Penyetoran tersebut akan menambah nilai akun RK-PPKD.

Apabila pada akhir tahun terdapat SKP yang belum dilunasi, maka PPK SKPD

akan mengakui adanya piutang berdasarkan SKP tersebut.

b. Kelompok pendapatan retribusi untuk memenuhi kewajiban dalam periode

tahun berjalan, diakui ketika pembayarannya telah diterima.

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan

menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK

SKPD untuk mengakui pendapatan yang akan menambah kas di bendahara

penerimaan. Atas retribusi yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran

ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Penyetoran

tersebut akan menambah nilai akun RK-PPKD. Pada akhir tahun terdapat SKR

yang belum dilunasi, maka PPK SKPD akan mengakui adanya piutang

berdasarkan SKR tersebut.

Dalam hal mengenai prosedur pengakuan serta pencatatan transaksi

akuntansi pendapatan pada PPKD (Permendagri No 64 Tahun 2013) dapat

dijabarkan sebagai berikut :

14

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Hasil Eksekusi Jaminan

Pihak ketiga yang melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan

dengan pembayaran perizinan akan menerima Tanda Bukti Pembayaran

(TBP). TBP menjadi dasar bagi fungsi akuntansi PPKD untuk mengakui

adanya utang jaminan yang akan menambah kas di kas daerah. Pada saat

pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi

uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi akuntansi PPKD

akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan tersebut untuk

diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut, fungsi

akuntansi PPKD akan mengakui adanya pendapatan dari hasil eksekusi

jaminan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Provinsi. Namun, penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar

pengakuan pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada

persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk

itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya

kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya dokumen resmi

mengenai penetapan alokasi, apabila itu terkait dengan kurang salur sebagai

dasar pencatatan pengakuan pendapatan. Fungsi akuntansi PPKD dapat

mengakui adanya piutang pendapatan apabila terdapat kurang salur atas

pendapatan transfer. Apabila pemerintah daerah telah menerima dana transfer

dari pemerintah pusat atas kurang salur tersebut, maka Rekening Kas Umum

Daerah akan mengeluarkan nota kredit untuk PPKD. Berdasarkan nota kredit

ini, fungsi akuntansi PPKD akanmengakui adanya penambahan kas di kas

daerah yang berasal dari piutang pendapatan transfer.

15

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Pendapatan Hibah

Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan

dasar pengakuan Pendapatan-LO, mengingat adanya proses dan persyaratan

untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Untuk itu, fungsi akuntansi PPKD

mengakui pendapatan hibah bersamaan dengan diterimanya kas pada

rekening kas umum daerah (RKUD). Untuk hibah barang berupa aset tetap,

maka fungsi akuntansi PPKD akan mengakui adanya penambahan nilai pada

aset tetap.

2. Pendapatan Non Operasional – Surplus Pelepasan Investasi-LO

Surplus penjualan aset nonlancar pada PPKD berasal dari aktivitas

pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan

investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut. Untuk transaksi

pelepasan investasi, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD,

fungsi akuntansi PPKD akan mengakui adanya penerimaan kas di kas

daerah yang berasal dari pelepasan investasi tersebut.

3. Pendapatan Non Operasional – Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang

Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang timbul karena harga

perolehan kembali lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat dari

kewajiban tersebut. Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, fungsi akuntansi

PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya

surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut.

Dalam menilai kesiapan kebijakan akuntansi akun pendapatan berbasis

akrual pemerintah daerah maupun kota terkait dengan pengakuan pendapatan,

maka setidaknya pengakuan pendapatan tersebut memuat mengenai pengakuan

pendapatan yang diakui ketika timbulnya hak atas pendapatan. Selain itu, dalam

pengakuan kebijakan yang dimaksud juga terdapat pembagian pengakuan

pendapatan untuk PPKD serta SKPD seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

16

Pengukuran

Pengukuran (measurement) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus

dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan

(Suwardjono, 2010). Dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, pengukuran

didefinisikan sebagai proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara umum, pendapatan

diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa dala suatu transaksi yang bebas

(Ghozali, 2010). International Public Sector Accounting Standard (IPSAS)

mengutarakan bahwa, pendapatan diukur dengan menggunakan nilai wajar

imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Dalam IPSAS no 9 tentang

pendapatan, nilai wajar merupakan jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan

atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan

untuk melakukan transaksi wajar (arm’s length transaction).

Menurut Permendagri No 64 Tahun 2013, pengukuran pendapatan LO

dibagi menjadi dua yaitu Pendapatan-LO operasional nonpertukaran yang diukur

sebesar aset yang diperoleh dari transaksi nonpertukaran yang pada saat perolehan

tersebut diukur dengan nilai wajar dan pendapatan-LO dari transaksi pertukaran

diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima

ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk

harga. Terkait dengan penilaian kesiapan kebijakan akuntansi akun pendapatan

berbasis akrual dalam hal pengukuran, maka setidaknya dalam pengukuran

tersebut memuat mengenai pendapatan yang diukur meggunakan nilai wajar

apabila terkait dengan transaksi non pertukaran serta pendapatan yang diukur

dengan menggunakan harga sebenarnya apabila terkait dengan transaksi

pertukaran.

Pengungkapan

Pengungkapan adalah cara pembeberan atau penjelasan hal hal informatif

yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat

dinyatakan melalui statemen keuangan utama (Suwardjono, 2010). Menurut

IPSAS, hal-hal terkait dengan pendapatan yang harus diungkapkan antara lain :

17

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk

metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang

melibatkan pemberian jasa.

2. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode

tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari penjualan barang, penjualan

jasa, bunga, royalti, dividen.

3. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup

dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan.

Dalam Permendagri No 64 tahun 2013, pengungkapan didefinisikan

sebagai laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang

dibutuhkan oleh pengguna. Hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas

laporan keuangan terkait dengan pendapatan yaitu (Permendagri No 64 tahun

2013) :

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun

anggaran.

2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang

bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan

daerah.

4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Menurut Moleong (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang

senyatanya mengenai suatu fenomena yang ada di lapangan.

18

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara

dilakukan terhadap pegawai bagian keuangan SKPD dan pegawai PPKD Kota

Salatiga. SKPD yang dimaksud antara lain Dinas Pendidikan; Pemuda dan Olah

Raga; Dinas Kesehatan; Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air;

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Kebudayaan dan Pariwisata; Kantor Lingkungan Hidup; Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UMKM; Sekretariat Daerah; Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) serta Dinas Pertanian dan

Perikanan. Sedangkan PPKD yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu DPPKAD.

Pemilihan kesembilan SKPD tersebut dikarenakan SKPD yang bersangkutan

menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Kota Salatiga.

Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait dengan

kebijakan perlakuan akuntansi Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Dokumen

tersebut antara lain Peraturan Walikota Salatiga terbaru mengenai kebijakan

akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah Kota Salatiga yang termuat dalam

Peraturan Walikota Salatiga No 37 tahun 2013 serta Peraturan Walikota Salatiga

No 17 tahun 2014.

Langkah analisis data adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Perwali Kota Salatiga yang mengatur tentang kebijakan

akuntansi serta hal-hal yang diatur didalamnya.

2. Mengidentifikasi perbandingan Peraturan Walikota dengan hal-hal yang

harus diatur dalam kebijakan akuntansi akun pendapatan berbasis akrual.

3. Mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu ditambahkan dalam Perwali Kota

Salatiga mengenai kebijakan akuntansi akun pendapatan berbasis akrual.

4. Mengidentifikasi alternatif tindakan yang harus dilakukan Pemda Kota

Salatiga untuk dapat meningkatkan kesiapan menerapkan akuntansi

pendapatan berbasis akrual .

Dalam menilai kesiapan kebijakan akuntansi akun pendapatan berbasis

akrual pada Pemerintah Daerah, maka hal-hal yang perlu diatur dalam penerapan

akuntansi berbasis akrual yang diperoleh dari berbagai sumber baik itu dari teori,

19

IPSAS, PP No 71 tahun 2010 serta Permendagri No 64 tahun 2013 pada kebijakan

akuntansi akun pendapatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Definisi pendapatan yang memuat pengertian dari pendapatan berbasis akrual.

Pada Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia, pendapatan tersebut

terefleksi pada pendapatan LO.

2. Klasifikasi pendapatan yang terdiri dari PAD, transfer serta lain-lain

pendapatan daerah yang sah. Dalam konteks Pemerintah Daerah di Indonesia,

maka PAD tersebut terdiri dari pendapatan pajak, retribusi, pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang sah. Transfer

terdiri dari DAU, DAK, serta pendapatan transfer lainnya. Lain-lain

pendapatan daerah yang sah yang meliputi hibah, dana darurat serta

pendapatan lainnya.

3. Pengakuan pendapatan secara umum yang diakui ketika timbulnya hak atas

pendapatan.

4. Pengakuan pendapatan pada SKPD terkait pajak yang diakui ketika sudah

terbit SKP atau ketika sudah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak.

5. Pengakuan pendapatan pada SKPD terkait retribusi yang diakui ketika sudah

terbit SKR atau ketika sudah dilakukan pembayaran oleh wajib retribusi.

6. Pengakuan pendapatan pada SKPD terkait pendapatan dari lain-lain PAD

yang sah yang diakui ketika diterima pembayaran.

7. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan hasil eksekusi jaminan

yang diakui ketika terbit bukti memorial atas eksekusi jaminan tersebut.

8. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan yang diakui ketika diterima pembayaran.

9. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan pendapatan transfer yang

diakui ketika diterima kas pada rekening kas umum daerah atau ketika terbit

dokumen resmi apabila terkait dengan kurang salur.

10. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan hibah yang diakui ketika

adanya dokumen resmi hibah.

11. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan surplus pelepasan investasi

yang diakui ketika terbit dokumen resmi atas pelepasan investasi tersebut.

20

12. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan surplus penyelesaian

kewajiban jangka panjang yang diakui ketika terbit salinan Surat Perintah

Pencairan Dana Langsung (SP2D LS).

13. Pengukuran pendapatan dari transaksi non pertukaran dengan menggunakan

nilai wajar.

14. Pengukuran pendapatan dari transaksi pertukaran dengan menggunakan harga

sebenarnya

15. Pengungkapan pendapatan yang memuat tentang penerimaan pendapatan

tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan

mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi

hal-hal yang bersifat khusus, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target

penerimaan pendapatan daerah serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Sebagai salah satu Pemerintah tingkat Kota yang ada di Indonesia, maka

Pemerintah Kota Salatiga tidak terlepas dari kewajiban untuk membuat kebijakan

akuntansi berbasis akrual seperti yang diamanatkan dalam Permendagri No 64

tahun 2013. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Salatiga dimuat dalam

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Salatiga. Dalam kebijakan akuntansi tersebut, di dalamnya

memuat mengenai kebijakan akuntansi akun pendapatan. Sehingga, terlihat bahwa

Pemerintah Kota Salatiga sudah mempunyai kebijakan akuntansi akun pendapatan

berbasis akrual yang diatur melalui Perwali. Kebijakan Akuntansi Akun

Pemerintah Kota Salatiga tersebut memuat tentang definisi dan klasifikasi

pendapatan, pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan serta pengungkapan

pendapatan sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Perwali tersebut.

Definisi dan Klasifikasi pendapatan

Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga, pendapatan LO

didefinisikan sebagai hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai

21

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak

perlu dibayar kembali. Definisi dari pendapatan LO yang terdapat dalam

kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Salatiga tersebut sudah memuat hal yang

seharusnya diatur dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang menyebutkan

bahwa pendapatan LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak

perlu dibayar kembali.

Dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013, sesuai dengan

yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Perwali tersebut, pendapatan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu pendapatan asli

daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer dibagi menurut jenis pendapatan yang

terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil

Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus

(DAK). Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup

bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Jenis dana alokasi

umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum. Jenis dana alokasi

khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Kota Salatiga.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis

pendapatan yang terdiri atas Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Kota Salatiga lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Kota Salatiga

lainnya.

Klasifikasi pendapatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga

Nomor 37 Tahun 2013 sudah memuat hal yang seharusnya diatur mengenai

pengklasifikasian pendapatan berbasis akrual. Pendapatan yang diatur dalam

Perwali Kota Salatiga tersebut sudah mengklasifikasikan pendapatan berdasarkan

22

tiga kelompok besar sumber pendapatan sesuai dengan hal yang seharusnya diatur

dalam kebijakan akuntansi pendapatan berbasis akrual yaitu pendapatan dari

PAD, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pembagian kelompok pendapatan transfer yang terdapat Pada Pemerintah

Kota Salatiga belum terdapat jenis pendapatan transfer yang berasal dari

pendapatan transfer yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah lainnya,

pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya serta pendapatan dari bantuan

keuangan. Apabila dilihat dari Bagan Akun Standar (BAS) pada Pemerintah Kota

Salatiga, pendapatan transfer dibagi seperti yang terdapat dalam table berikut ini.

Tabel 2

Kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Salatiga

Kelompok Sub Kelompok Jenis

Pendapatan

Transfer

Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat-LO

Bagi Hasil Pajak-LO

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO

Dana Alokasi Umum-LO

Dana Alokasi Khusus-LO

Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat

Lainnya-LO

Dana Otonomi Khusus-LO

Dana Keistimewaan-LO

Dana Penyesuaian-LO

Pendapatan Transfer

Pemerintah Daerah

Lainnya-LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO

Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO

Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah

Provinsi Lainnya-LO

Bantuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten-LO

Bantuan Dari Pemerintah Daerah Kota-LO

Sumber: Perwali Kota Salatiga No 17 Tahun 2014 (diolah)

Oleh karena itu, maka sebaiknya Pemerintah Kota Salatiga mengklasifikasi ulang

jenis pendapatan transfer yang terdapat dalam kebijakan akuntansi pendapatannya.

Pengklasifikasian pendapatan transfer dapat disamakan dengan BAS yang ada.

Dalam hal berkaitan dengan definisi pendapatan, sebagai salah satu entitas

yang menganut prinsip kemandirian sebaiknya Pemerintah Kota Salatiga

menempatkan definisi pendapatan yang dimaksud sebagai hak dari pemerintah

Kota Salatiga dan bukan merupakan hak dari pemerintah pusat. Sehingga, definisi

pendapatan yang terdapat pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga

dapat dirubah menjadi hak Pemerintah Kota Salatiga yang diakui sebagai

23

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak

perlu dibayar kembali.

Pengakuan

Dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 pengakuan

didefinisikan sebagai proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu

kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian

yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja,

pembiayaan, pendapatan LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan

keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Dalam Perwali Kota Salatiga No

37 tahun 2013 sebagaimana disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Perwali tersebut, pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih

pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau

timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai

diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta

2. Direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan

atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu

adanya penagihan.

Pengakuan pendapatan yang termuat dalam Perwali Kota Salatiga yang

mengakui pendapatan LO pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan saat

direalisasi tersebut sudah memuat hal yang seharusnya diatur terkait dengan

penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual. Hal ini dikarenakan pada

akuntansi berbasis akrual, pendapatan diakui ketika sudah timbul hak atas

pendapatan terkait tanpa memperhatikan kas ataupun setara kas diterima atau

dibayarkan.

Dalam hal mengenai saat pengakuan pendapatan secara teknis untuk

SKPD yang juga tidak terlepas dari kebijakan akuntansi pendapatan pada

Pemerintah Kota Salatiga, termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17 tahun

24

2014 tersebut, pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasifikasikan sebagai

berikut :

a. Pengakuan serta pencatatan pendapatan pajak

1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan adanya penetapan

karena jabatan (by official)

Pada saat diterbitkan SKP daerah, SKPD berhak mengakui pendapatan,

meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Atas dasar SKP

tersebut, PPK SKPD akan mengakui adanya piutang pajak. Pada saat wajib

pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP Daerah tersebut, wajib

pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Atas dasar TBP

tersebut, PKK SKPD mengakui adanya kas masuk dari pembayaran piutang

pajak sebelumnya.

Pada saat bendahara penerimaan SKPD/Bendahara penerimaan

pembantu SKPD menyetorkan pendapatan tersebut ke kas daerah,

Bendahara Penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD

menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan STS tersebut PPK SKPD mencatat berkurangnya nilai kas di

bendahara penerimaan.

Jika Wajib Pajak membayar langsung ke akun Kas Daerah, maka PPK

SKPD akan menerima Nota Kredit dari bank. Pembayaran pajak tersebut

membuat nilai piutang pajak akan berkurang.

2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri

oleh wajib pajak (self assessment) dan dilakukan pembayaran oleh wajib

pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan

Pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak

yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self

assessment), wajib pajak akan menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut,

PPK SKPD akan mengakui adanya pendapatan pajak.

Pada saat bendahara SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD

menyetorkan pendapatan pajak ke kas Daerah, Bendahara Penerimaan

25

SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi

oleh bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Berdasarkan STS tersebut,

PPK SKPD mencatat adanya kas yang berkurang di bendahara penerimaan.

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan ditemukan

adanya kurang bayar/tambah bayar, SKPD menerbitkan SKP Daerah Kurang

Bayar/SKP Daerah Tambah Bayar. Berdasarkan SKP Daerah Kurang

Bayar/SKP Daerah Tambah Bayar, PPK SKPD akan mengakui adanya

piutang pajak.

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan ditemukan

adanya lebih bayar, SKPD menerbitkan SKP Lebih Bayar. Berdasarkan SKP

lebih bayar tersebut, PPK SKPD akan mengakui adanya hutang kelebihan

pembayaran pajak.

3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Pada saat bendahara penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan

Pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak

yang dibayar pada periode tertentu, wajib pajak menerima TBP.

Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD mengakui adanya penerimaan kas

dari pajak yang dibayarkan di muka oleh wajib pajak.

Pada saat bendahara Penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan

Pembantu SKPD/ menyetorkan pendapatan ke kas daerah, maka Bendahara

Penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS

terotorisasi oleh bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Berdasarkan STS

tersebut, PPK SKPD akan mengakui adanya kas di bendahara penerimaan

yang berkurang.

Pada akhir periode akuntansi (tahunan), berdasarkan bukti yang disahkan

oleh PA/KPA atau yang diberi kewenangan, PPK SKPD akan mengakui

adanya pendapatan yang sudah menjadi hak Pemerintah Kota Salatiga.

4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri

oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayaran diterima dimuka untuk

memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan.

26

Pada saat bendahara penerimaan SKPD/ Bendahara penerimaan

pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak

yang dibayar untuk periode tertentu, bendahara penerimaan SKPD/

Bendahara penerimaan pembantu SKPD menerima TBP. Berdasarkan TBP

tersebut, PPK SKPD mengakui adanya penerimaan kas pada bendahara

penerimaan yang berasal dari pembayaran pajak.

Pada saat Bendahara penerimaan SKPD/ Bendahara penerimaan

pembantu SKPD menyetorkan pendapatan pajak ke kas Daerah, Bendahara

penerimaan SKPD/ Bendahara penerimaan Pembantu SKPD menerima STS

terotorisasi oleh bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Berdasarkan STS

tersebut, PPK SKPD mengakui adanya kas pada bendahara penerimaan yang

berkurang.

Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh SKPD dan ditemukan adanya

pajak kurang bayar, maka SKPD mengeluarkan SKP daerah kurang bayar.

Berdasarkan surat ketetapan tersebut, PPK SKPD mengakui adanya piutang

pajak. Pada saat ditemukan adanya pendapatan pajak lebih bayar, maka

SKPD akan mengeluarkan SKP Daerah lebih bayar. Berdasarkan surat

keputusan tersebut, PPK SKPD mengakui adanya hutang kelebihan

pembayaran pajak.

b. Pengakuan serta pencatatan Retribusi

1) Pengakuan pendapatan retribusi saat terbit SKR

Pada saat diterbitkan SKR daerah, SKPD telah berhak mengakui

pendapatan retribusi, meskipun belum diterima pembayarannya oleh wajib

retribusi (earned). Berdasarkan SKR Daerah, PPK SKPD mengakui adanya

piutang yang berasal dari retribusi.

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR

daerah, wajib retribusi menerima TBP sebagai bukti telah membayar

retribusi. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD mengakui adanya

penerimaan retribusi sehingga mengurangi nilai piutang retribusi.

Pada saat bendahara penerimaan SKPD/ Bendahara penerimaan

Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan retribusi ke kas daerah,

27

Bendahara Penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan pembantu SKPD

menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah.

Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD mencatat kas pada bendahara

penerimaan yang berkurang.

2) Pengakuan pendapatan retribusi saat diterima pembayaran

Pada saat wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi, wajib

retribusi menerima Tanda Bukti Pembayaran. Berdasarkan TBP tersebut,

PPK SKPD mengakui adanya penerimaan kas dari pembayaran retribusi.

Saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu

SKPD menyetorkan pendapatan ke kas daerah, Bendahara Penerimaan

SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi

oleh bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Berdasarkan STS tersebut,

PPK SKPD mencatat adanya kas pada bendahara penerimaan yang

berkurang.

Dari penjabaran mengenai pengakuan pendapatan pada SKPD Kota

Salatiga terlihat bahwa pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua kelompok

utama yaitu perlakuan untuk pendapatan yang berasal dari pajak serta dari

retribusi. Hal ini dikarenakan, sebagian besar pendapatan yang diperoleh oleh

SKPD berasal dari pajak serta retribusi daerah. Pengakuan pendapatan pajak

sendiri di bagi menjadi empat yaitu pengakuan pajak dengan penetapan,

pengakuan pajak dengan perhitungan sendiri, pengakuan pendapatan pajak yang

pembayarannya dilakukan dimuka serta pengakuan pendapatan pajak yang

dihitung sendiri dan pembayarannya di terima di muka. Sedangkan untuk

kelompok retribusi di bagi menjadi dua kelompok yaitu pengakuan retribusi saat

diterbitkan SKR serta pengakuan retribusi saat dilakukan pembayaran oleh wajib

retribusi berdasarkan TBP (Tanda Bukti Pembayaran).

Pengakuan pendapatan yang terdapat pada SKPD yang dibuat oleh

Pemerintah Kota Salatiga terkait dengan pencatatan dan pengakuan pajak serta

retribusi sudah memuat hal yang seharusnya diatur dalam penerapan akuntansi

berbasis akrual. Hal ini terlihat dari sudah digunakannya SKP sebagai dasar

pengakuan adanya pendapatan pajak pada SKPD serta penggunaan SKR sebagai

28

dasar atas pengakuan adanya pendapatan yang berasal dari retribusi. Namun,

untuk pendapatan yang termasuk kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah belum termuat dalam kebijakan akuntansi akun pendapatan Pemerintah Kota

Salatiga. Dalam praktik nyata di lapangan, pengakuan pendapatan lain-lain PAD

yang sah tersebut sudah berjalan walaupun dalam kebijakan akuntansi akun

pendapatan belum mengatur mengenai pengakuan pendapatan tersebut.

Dalam hal lain-lain PAD yang sah ditemukan pada Dinas Kesehatan,

Dinas Pertanian dan Perikanan serta Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber

Daya Air. Pada Dinas Kesehatan, lain-lain PAD yang sah berasal dari dana

kapitasi JKN untuk FKTP yang diakui sebagai pendapatan ketika mendapatkan

dana alokasi kapitasi tersebut telah diterima. Sesuai dengan pernyataan pegawai

bagian penerimaan pendapatan pada Dinas Kesehatan berikut ini.

“Untuk pendapatan lain-lain PAD di sini berasal dari dana kapitasi JKN

untuk FKTP. Peraturan mengenai pendapatan itu diatur tersendiri sesuai

dengan PMK No 19 Tahun 2014. Pengakuan pendapatan tersebut ketika

telah diterima dana dari hasil pengalokasian kapitasi JKN untuk FKTP

tersebut.

Pada Dinas Pertanian dan Perikanan berasal dari hasil penjualan perkebunan,

perikanan maupun peternakan, pengakuan pendapatannya ketika diterima uang

dari hasil penjualan tersebut. Hal ini sesuai dengan penuturan pegawai bagian

penerimaan pendapatan pada dinas tersebut.

“Pendapatan lain-lain PAD di sini berasal dari penjualan hasil perkebunan,

perikanan dan peternakan.Kita akui sebagai adanya penerimaan

pendapatan saat kita terima uang dari hasil penjualan barang tersebut.

Sedangkan pada Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air pendapatan

lain-lain PAD yang sah berasal dari penjualan barang-barang bekas yang juga

diakui ketika diterima uang dari hasil penjualan barang tersebut. Sesuai dengan

penuturan pegawai bagian penerimaan pendapatan dinas tersebut.

“Untuk pendapatan PAD lain-lain yang sah kita peroleh dari penjualan

barang bekas, seperti drum bekas dan kita akui itu sebagai pendapatan saat

kita terima uang dari penjualan barang tersebut.”

Pendapatan yang termasuk ke dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah yang belum diatur di dalam kebijakan perlakuan akuntansi pendapatan SKDP

29

Pemerintah Kota Salatiga, maka hal tersebut dapat diatur lebih lanjut ke dalam

peraturan Pemerintah Kota Salatiga. Alternatif peraturan yang dapat digunakan

untuk mengatur hal tersebut dapat disamakan dengan pengakuan pendapatan

retribusi yang diakui ketika sudah ditrima pembayaran yaitu pada saat diterima

pembayaran dari pihak terkait dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan, maka PPK SKPD

mengakui adanya penambahan kas pada bendahara penerimaan yang berasal dari

pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Saat Bendahara Penerimaan

SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan ke kas

daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD

menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD mencatat adanya kas pada bendahara

penerimaan yang berkurang.

Dalam hal mengenai pengakuan pendapatan PPKD pada Pemerintah Kota

Salatiga termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah. Dalam hal pengakuan pendapatan untuk PPKD, pendapatan

LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi

yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran

secara tunai (realized). Sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17

tahun 2014, pengakuan pendapatan di PPKD dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Prosedur pencatatan PAD Jasa Giro/Bunga Deposito

Pada saat akhir periode Bendahara Penerimaan PPKD menerima nota kredit

dari Bank, fungsi akuntansi PPKD akan mengakui adanya pendapatan jasa

giro/bunga deposito yang akan menambah nilai kas pada kas daerah.

b. Prosedur Pencatatan Transfer/ Dana Perimbangan

1) Dana Alokasi Umum (DAU)/ Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada saat Pemerintah Kota Salatiga menerima dana transfer DAU atau

DAK dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan nota

kredit. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui

30

adanya pendapatan transfer DAU/DAK yang menambah nilai kas pada kas

daerah.

2) Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Pada saat Pemerintah Kota Salatiga menerima dana transfer Dana Bagi

Hasil Pajak atau Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari pemerintah pusat

atau provinsi, maka bank kas daerah akan mengeluarkan nota kredit.

Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya

pendapatan dari dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil sumber daya alam

yang menambah nilai kas pad akas daerah.

Pada saat Pemerintah Kota Salatiga menerima surat pemberitahuan /

PMK Kurang Bayar dari pemerintah pusat dan/atau surat pemberitahuan /

Keputusan Kepala Daerah (kurang bayar) dari Pemerintah Provinsi terkait

ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kota

Salatiga, maka berdasarkan ketetapan tersebut fungsi akuntansi PPKD dapat

mengakui adanya piutang pendapatan.

Pada saat Pemerintah Kota Salatiga menerima dana transfer Dana Bagi

Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam atas PMK Kurang Bayar

dari pemerintah pusat/ provinsi, maka bank kas daerah akan mengeluarkan

Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD

mengakui adanya pelunasan piutang pendapatan (kurang bayar).

c. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Pendapatan Hibah

Pada saat Pemerintah Kota Salatiga menerima dokumen hibah, fungsi

akuntansi PPKD mengakui adanya piutang pendapatan hibah. Ketika

Pemerintah Kota Salatiga menerima hibah, Pemerintah Kota Salatiga

menerima Berita Acara Serah Terima Hibah dan Fungsi akuntansi PPKD

mencatat adanya penambahan nilai kas pad kas daerah serta mengurangi

nilai piutang pendapatan hibah.

b. Pendapatan Pelepasan Investasi Jangka Panjang

31

Pada saat dilakukan pelepasan investasi jangka panjang, Bendahara

Penerimaan PPKD menerima TBP, berdasarkan TBP tersebut Fungsi

Akuntansi PPKD mengakui adanya pelepasan investasi jangka panjang yang

menambah nilai kas pad akas daerah.

Untuk pencatatan pengakuan pendapatan transfer (DAU, DAK, bagi hasil

pajak/sumber daya alam) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (hibah dan

pelepasan investasi jangka panjang) sudah memuat hal yang seharusnya diatur

dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Dalam hal pengakuan pendapatan jasa

giro/bunga deposito yang diakui ketika terbit nota kredit dari bank, terlihat bahwa

Pemerintah Kota Salatiga mengembangkan sendiri mengenai hal tersebut sesuai

dengan kebutuhan yang ada pada daerahnya. Akan tetapi dalam pengakuan

pendapatan PPKD, teridentifikasi masih terdapat hal yang belum diatur terkait

dengan penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual yaitu pada pengakuan

pendapatan untuk hasil eksekusi jaminan yang diakui ketika sudah terbit bukti

memorial terkait eksekusi jaminan tersebut, pengakuan pendapatan dari surplus

penyelesaian kewajiban jangka pangjang yang diakui berdasarkan salinan SP2D

LS serta pengakuan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan yang diakui saat diterimanya pembayaran.

Menurut pegawai bagian keuangan PPKD tersebut, apabila kebijakan

akuntansi pendapatan Kota Salatiga belum mengatur lebih lanjut mengenai

pendapatan yang terdapat dalam BAS, maka Pemerintah Kota Salatiga

menggunakan aturan di atas nya sebagai acuan. Berikut penuturan pegawai bagian

keuangan PPKD.

“ Apabila kebijakan akuntansi di sini belum mengatur mengenai hal itu,

maka kita gunakan aturan di atasnya sebagai pedomannya. Jadi kita lihat

aturan yang lebih tinggi.”

Hal yang lain diungkapkan oleh dari pegawai verbend PPKD, tidak

termuatnya aturan mengenai perlakuan pengakuan pendapatan tersebut

dikarenakan melihat dari kondisi yang ada pada Pemerintah Kota Salatiga.

Menurut pegawai bagian verbend PPKD tersebut, diproyeksikan bahwa

pendapatan yang di maksud tidak akan ada pada Pemerintah Kota Salatiga.

32

Sehingga tidak perlu untuk diatur dalam kebijakan perlakuan akuntansi

pendapatan Pemerintah Kota Salatiga.berikut penuturan pegawai bagian verbend

PPKD.

“Kebijakan akuntansi pendapatan kita buat berdasarkan juga pada proyeksi

lima tahun mendatang. Apabila terdapat pendapatan yang dalam kurun

waktu lima tahun tersebut tidak terjadi, maka tidak kita muat dalam

kebijakan akuntansi. Pada kenyataanya pendapatan tersebut juga memang

sangat jarang ada pada Pemerintah Kota Salatiga”

Walaupun pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan pendapatan

dari hasil eksekusi jaminan serta dari surplus penyelesaian kewajiban jangka

panjang belum terdapat pada kebijakan akuntansi pendapatan Pemerintah Kota

Salatiga, namun dampaknya terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual tidak

terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan tidak membutuhkan upaya yang besar

untuk mengatur peraturan mengenai pengakuan pendapatan tersebut. Selain itu,

pendapatan tersebut juga jarang terjadi pada Pemerintah Kota Salatiga.

Sesuai dengan penuturan dari pegawai bagian verbend PPKD, pengakuan

untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah sudah berjalan pada

praktik di lapangan yang diakui saat diterima pembayaran dan memang belum

diatur dalam kebijakan akuntansi pendapatan.Berikut penuturan pegawai bagian

verbend PPKD.

“Untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan memang itu belum termuat dalam kebijakan akuntansi maupun

dalam sistem akuntansi Pemerintah Kota Salatiga.”

Melihat belum termuatnya pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dalam kebijakan akuntansi pendapatan Pemerintah Kota

Salatiga, maka sebaiknya Pemerintah Kota Salatiga mengatur lebih lanjut

mengenai pengakuan pendapatan tersebut ke dalam kebijakan akuntansinya.

Perlakuan pengakuan pendapatan yang dimaksud bisa dilakukan berdasarkan

dokumen resmi pembagian deviden yang dikeluarkan oleh BUMD. Atas dasar

dokumen tersebut maka Pemerintah Kota Salatiga dapat mengakui adanya

pendapatan.

33

Dalam hal pengakuan pendapatan dari hasil eksekusi jaminan serta

pendapatan non operasional dari surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang

sebaiknya di atur ke dalam kebijakan akuntansi pendapatan Pemerintah Kota

Salatiga. Alternatif perlakuan pengakuan dan pencatatan pendapatan tersebut

dapat dibuat sebagai berikut :

a. Hasil Eksekusi Jaminan

Saat Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan

pembayaran perizinan, pihak ketiga tersebutakan menerima Tanda Bukti

Pembayaran (TBP). Bedasarkan TBP tersebut, fungsi akuntansi PPKD

mengakui adanya hutang jaminan. Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan

kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya

telah disetorkan. Fungsi akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial

terkait eksekusi jaminan tersebut untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan

bukti memorial tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya

pendapatan dari eksekusi hutang jaminan tersebut.

b. Pendapatan Non Operasional – Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang

Fungsi akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar

dan mengakui adanya surplus dari penyelesaian kewajiban berdasarkan dari

salinan SP2D LS PPKD.

Pengukuran

Dalam Peraturan Wali Kota Salatiga No 37 tahun 2013, Pengukuran

didefinisikan sebagai proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perwali Kota Salatiga No 37 tahun 2013,

Pengukuran atas transaksi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azaz bruto,

yaitu dengan tidak mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi dengan

pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai netonya. Pengukuran

pendapatan dengan azas bruto dapat dikecualikan apabila besaran pengurang

terhadap pendapatan LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan

34

dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum

selesai. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal

transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI). Dalam hal transaksi

pendapatan LO yang berbentuk barang/jasa diukur berdasarkan nilai wajar

barang/jasa tersebut.

Dalam pengukuran pendapatan, terlihat bahwa dalam kebijakan akuntansi

pendapatan Pemerintah Kota Salatiga sudah memuat hal yang seharusnya diatur

dalam penerapan akuntansi berbasis akrual terkait dengan pengukuran transaksi

non pertukaran (barang/jasa) yang diukur berdasarkan nilai wajar. Dalam

kebijakan akuntansi akun Pemerintah Kota Salatiga terdapat pengukuran yang

menggunakan azaz bruto serta pengukuran mata uang asing yang menggunakan

kurs tengah BI, maka hal tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan yang ada pada

Pemerintah Kota Salatiga. Akan tetapi masih terdapat hal yang seharusnya diatur

dalam pengukuran pendapatan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu

terkait dengan pendapatan yang berasal dari transaksi pertukaran yang diukur

berdasarkan harga sebenarnya. Namun hal tersebut belum terdapat dalam

kebijakan akuntansi pendapatan Pemerintah Kota Salatiga.

Walaupun belum terdapat pengukuran atas transaksi pertukaran pada

kebijakan akuntansi akun pendapatan Pemerintah Kota Salatiga, hal tersebut tidak

berdampak terlalu signifikan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual. Hal

ini dikarenakan, transaksi terkait dengan pertukaran yang jarang terjadi pada

Pemerintah Kota Salatiga seperti pernyataan pegawai bagian verbend DPPKAD

serta tidak membutuhkan upaya yang besar untuk mengatur pengukuran transaksi

tersebut ke dalam kebijakan akuntansi pendapatan Pemerintah Kota Salatiga.

Berikut pernyataan dari pegawai bagian verbend DPPKAD.

“transaksi pertukaran itu kan terjadi biasanya atas pertukaran suatu aset

dan pendapatan nya kita peroleh dari selisih harga yang terjadi dari

kegiatan pertukaran tersebut. hal seperti itu jarang terjadi di sini, karena

biasanya pertukaran itu kita tukarkan dengan nilai yang sama. Sehingga

kemungkinan terdapat selisih hamper tidak mungkin terjadi.”

Lebih lanjut, apabila dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga belum

mengatur mengenai pengukuran terkait dengan transaksi pertukaran, maka

35

Pemerintah Kota Salatiga akan melihat ke peraturan yang lebih tinggi apabila

transaksi tersebut terjadi.

Dikarenakan pengukuran transaksi pertukaran termasuk dalam hal yang

harusnya diatur dalam penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual, maka

sebaiknya Pemerintah Kota Salatiga dapat memasukkan pengukuran pendapatan

terkait dengan transaksi pertukaran pendapatan LO yang diukur dengan

menggunakan harga sebenarnya (actual price) ke dalam Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Salatiga. Harga sebenarnya yang di maksud dapat diperjelas

menjadi harga sebenarnya yang dapat diterima ataupun yang menjadi tagihan

sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Sehingga apabila terjadi

transaksi tersebut, kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Salatiga sudah

mengaturnya.

Selain itu, dalam hal transaksi pendapatan LO yang berbentuk barang/jasa

diukur berdasarkan nilai wajar barang/jasa perlu diperjelas mengenai nilai wajar

barang yang di gunakan. Apabila sudah menjadi kebijakan akuntansi yang

terdapat pada Pemerintah Kota Salatiga, maka penjelasan yang dimaksud

mengenai nilai wajar sebaiknya dapat diperjelas menjadi jumlah suatu aset dapat

dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan

berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pengungkapan

Pengungkapan yang termuat dalam Perwali Kota Salatiga No 37 tahun

2013 didefinisikan sebagai laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna anggaran. Hal-hal yang harus

diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan

LO sebagiamana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Perwali Kota Salatiga tersebut antara lain penjelasan mengenai

pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang

bersifat khusus, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan

pendapatan daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Pendapatan LO

disajikan berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan. Klasifikasi sumber

36

pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yang terdiri atas

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah.

Pengungkapan pendapatan LO yang termuat dalam kebijakan akuntansi

pendapatan Pemerintah Kota Salatiga memuat tiga unsur yang sama dengan hal

yang seharusnya diatur dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu adanya

hal-hal yang bersifat khusus, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target

penerimaan pendapatan daerah serta informasi lainnya yang dianggap perlu. Akan

tetapi dalam hal yang seharusnya diatur dalam penerapan akuntansi pendapatan

berbasis akrual terkait dengan pengungkapan pendapatan setidaknya ada empat

hal yang harus dimuat dalam catatan atas laporan keuangan selain tiga yang telah

disebutkan yaitu penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal

berakhirnya tahun anggaran.

Walaupun demikian, tidak diaturnya pengungkapan terkait dengan

penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun

anggaran tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pengimplementasian

akuntansi pendapatan berbasis akrual. Hal ini dikarenakan, informasi mengenai

penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun

anggaran tidak memerlukan upaya yang besar untuk mengaturnya lebih lanjut ke

dalam kebijakan akuntansi pendapatan Pemerintah Kota Salatiga. Kebijakan

akuntansi akun pendapatan Pemerintah Kota Salatiga terkait dengan

pengungkapan pendapatan LO sebaiknya dapat memasukkan satu hal yang belum

dituangkan tersebut ke dalam kebijakan akuntansi terkait pengungkapan pada poin

penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun

anggaran.

Berikut merupakan tabel hal-hal yang seharusnya termuat dalam kebijakan

akuntansi akun pendapatan dalam penerapan basis akrual serta hal-hal yang sudah

termuat dalam Perwali Kota Salatiga No 37 tahun 2013 dan Perwali Kota Salatiga

No 17 tahun 2014 mengenai kebijakan akuntansi akun pendapatan.

37

Tabel 3

Perbandingan Perwali Kota Salatiga dengan hal yang harusnya diatur dalam

penerapan akuntansi pendapatan basis akrual

No Bagian

Mengenai

Hal-hal yang harusnya termuat

dalam kebijakan akuntansi akun

pendapatan berbasis akrual.

Perwali Kota Salatiga No 37

tahun 2013 dan Perwali Kota

Salatiga No 17 tahun 2014

1 Definisi Pendapatan-LO adalah hak

pemerintah pusat/daerah yang

diakui sebagai penambah ekuitas

dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan dan tidak perlu

dibayar kembali

Pendapatan LO didefinisikan

sebagai hak pemerintah pusat

atau daerah* yang diakui

sebagai penambah ekuitas

dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan dan tidak

perlu dibayar kembali.

2 Klasifikasi 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

: pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengengolaan

kekayaan daerah yang

dipisahkan serta lain-lain PAD

yang sah.

2. Pendapatan Transfer : Dana

Alokasi Umum (DAU)/Dana

Alokasi Khusus (DAK) /

pendapatan transfer

pemerintah pusat, pendapatan

transfer pemerintah lainnya,

pendapatan transfer

pemerintah daerah lainnya

serta bantuan keuangan.**

3. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah meliputi pendapatan

hibah, dana darurat serta

pendapatan lainnya.

1. Pendapatan asli : pajak

daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah.

2. pendapatan transfer : Dana

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak, Dana Bagi

Hasil Sumber Daya Alam,

Dana Alokasi Umum

(DAU), dan Dana Alokasi

Khusus (DAK).

3. lain-lain pendapatan daerah

yang sah : Hibah, Dana

Darurat, Dana Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Kota Salatiga

lainnya, Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus serta

Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah

Kota Salatiga lainnya.

3 Pengakuan Pendapatan pada PPKD :

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Hasil Eksekusi Jaminan

diakui saat pihak ketiga

tidak menunaikan

kewajibannya.**

b. Pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan **

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer diakui

ketika diterimanya kas pada

rekening kas umum daerah.

Pendapatan transfer terkalit

kurang salur diakui pada saat

terbitnya dokumen resmi

mengenai penetapan alokasi.

3. Lain-lain pendapatan daerah

Pendapatan PPKD :

1. Pendapatan Asli Daerah

a. PAD Jasa Giro/Bunga

Deposito diakui ketika

terbit nota kredit dari

bank.***

2. Pendapatan Transfer/ Dana

Perimbangan

a. Dana Alokasi Umum/

Dana Alokasi Khusus

diakui ketika diterima

nota kredit bank kas

daerah.

b. Dana Bagi Hasil Pajak/

Dana Bagi Hasil Sumber

Daya Alam diakui ketika

diterima nota kredit dari

38

yang sah

a. Pendapatan hibah diakui

ketika diterimanya kas pada

rekening umum kas daerah.

b. Pendapatan non

operasional-surplus

pelepasan investasi-LO

diakui berdasarkan

dokumen transaksi PPKD

c. Pendapatan non

operasional-surplus

penyelesaian kewajiban

jangka panjang diakui

berdasarkan salinan SP2D

LS PPKD.**

Pendapatan pada SKPD :

1. Pemungutan pajak dapat

didahului dengan penerbitan

Surat Ketetapan Pajak Daerah

maupun penyetoran langsung

oleh masyarakat.

2. Kelompok pendapatan

retribusi untuk memenuhi

kewajiban dalam periode tahun

berjalan, diakui ketika

pembayarannya telah diterima.

3. Kelompok lain-lain PAD yang

sah yang diakui saat diterima

pembayaran.**

bank.

3. Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah

a. Pendapatan Hibah diakui

pada saat diterima

dokumen hibah.

b. Pendapatan Pelepasan

Investasi Jangka Panjang

diakui berdasarkan

Tanda Bukti

Pembayaran (TBP).

Pendapatan SKPD :

1. Pendapatan pajak

a. Pengakuan pendapatan

pajak yang didahului

dengan adanya

penetapan karena

jabatan (by official).

b. Pengakuan pendapatan

pajak yang didahului

dengan perhitungan

sendiri oleh wajib pajak

(self assessment) dan

dilakukan pembayaran

oleh wajib pajak

berdasarkan perhitungan

tersebut.

c. Pengakuan pendapatan

pajak yang

pembayarannya

dilakukan di muka oleh

wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban

selama beberapa periode

ke depan.***

d. Pengakuan pendapatan

pajak yang didahului

dengan penghitungan

sendiri oleh wajib pajak

(self assessment) dan

pembayaran diterima

dimuka untuk memenuhi

kewajiban selama

beberapa periode

kedepan.***

2. Pendapatan Retribusi

a. Retribusi yang diakui

ketika terbit SKR.***

b. Retribusi yang diakui

ketika diterimanya

pembayaran dari wajib

retribusi.

4 Pengukuran Pengukuran pendapatan LO dibagi

menjadi dua :

a. Pengukuran atas transaksi

pendapatan LO

39

a. Pendapatan-LO operasional

nonpertukaran yang diukur

sebesar aset yang diperoleh dari

transaksi nonpertukaran yang

pada saat perolehan tersebut

diukur dengan nilai wajar.**

b. Pendapatan-LO dari transaksi

pertukaran diukur dengan

menggunakan harga sebenarnya

(actual price) yang diterima

ataupun yang menjadi tagihan

sesuai dengan perjanjian yang

telah membentuk harga.

dilaksanakan berdasarkan

azaz bruto, yaitu dengan

tidak mencatat jumlah

pendapatan setelah

dikompensasi dengan

pengeluaran atau tidak

mencatat pendapatan

dengan nilai netonya.

b. Pendapatan hibah dalam

mata uang asing diukur dan

dicatat pada tanggal

transaksi menggunakan kurs

tengah Bank Indonesia.

c. Dalam hal transaksi

pendapatan LO yang

berbentuk barang/jasa

diukur berdasarkan nilai

wajar barang/jasa tersebut.

5 Pengungkapan Hal yang harus diungkapkan antara

lain :

1. Penerimaan pendapatan tahun

berkenaan setelah tanggal

berakhirnya tahun anggaran.**

2. Penjelasan mengenai pendapatan

yang pada tahun pelaporan yang

bersangkutan terjadi hal-hal

yang bersifat khusus.

3. Penjelasan sebab-sebab tidak

tercapainya target penerimaan

pendapatan daerah.

4. Informasi lainnya yang dianggap

perlu.

Hal-hal yang harus diungkapkan

antara lain :

1. hal-hal yang bersifat khusus.

2. penjelasan sebab-sebab

tidak tercapainya target

penerimaan pendapatan

daerah.

3. informasi lainnya yang

dianggap perlu.

Keterangan : * sebaiknya dirubah menjadi hak Pemerintah Kota Salatiga

** Sebaiknya diatur lebih lanjut ke dalam Perwali Kota Salatiga

*** Disesuaikan dengan kebutuhan pada Pemerintah Kota Salatiga

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, maka terdapat sepuluh

hal yang sudah termuat dalam kebijakan akuntansi akun pendapatan Pemerintah

Kota salatiga. Kesepuluh hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Definisi pendapatan yang memuat pengertian dari pendapatan berbasis akrual

yang terefleksi melalui pendapatan LO

2. Klasifikasi pendapatan yang terdiri dari PAD, transfer serta lain-lain

pendapatan daerah yang sah.

3. Pengakuan pendapatan secara umum yang diakui ketika timbulnya hak atas

pendapatan.

4. Pengakuan pendapatan pada SKPD terkait pajak yang diakui ketika sudah

terbit SKP atau ketika sudah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak.

40

5. Pengakuan pendapatan pada SKPD terkait retribusi yang diakui ketika sudah

terbit SKR atau ketika sudah dilakukan pembayaran oleh wajib retribusi.

6. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan pendapatan transfer yang

diakui ketika diterima kas pada rekening kas umum daerah atau ketika terbit

dokumen resmi apabila terkait dengan kurang salur.

7. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan hibah yang diakui ketika

adanya dokumen resmi hibah.

8. Pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan surplus pelepasan investasi

yang diakui ketika terbit dokumen resmi atas pelepasan investasi tersebut.

9. Pengukuran pendapatan dari transaksi non pertukaran dengan menggunakan

nilai wajar.

10. Pengungkapan pendapatan yang memuat tentang, penjelasan mengenai

pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal

yang bersifat khusus, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target

penerimaan pendapatan daerah serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

Terlihat bahwa kebijakan akuntansi akun pendapatan Pemerintah Kota Salatiga

sudah memuat sebagian besar hal yang harusnya diatur dalam penerapan

akuntansi berbasis akrual terkait pendapatan.

Adapun hal yang belum termuat dalam kebijakan akuntansi akun

pendapatan Pemerintah Kota Salatiga yang meliputi pengakuan pendapatan pada

SKPD terkait pendapatan dari lain-lain PAD yang sah yang diakui ketika diterima

pembayaran, pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan hasil eksekusi

jaminan yang diakui ketika terbit bukti memorial atas eksekusi jaminan tersebut,

pengakuan pendapatan pada PPKD terkait dengan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan yang diakui ketika diterima pembayaran, pengakuan

pendapatan pada PPKD terkait dengan surplus penyelesaian kewajiban jangka

panjang yang diakui ketika terbit salinan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung

(SP2D LS) serta pengukuran pendapatan dari transaksi pertukaran dengan

menggunakan harga sebenarnya.

Walaupun terdapat hal-hal yang harusnya diatur dalam kebijakan

akuntansi akun pendapatan namun hal tersebut belum dimuat dalam kebijakan

41

akuntansi akun pendapatan Pemerintah Kota salatiga, dampaknya terhadap

penerapan akuntansi berbasis akrual tidak terlalu signifikan dikarenakan hal yang

belum dimuat tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari hal yang seharusnya

diatur dalam penerapan akuntansi pendapatan basis akrual. Selain itu pada praktik

nyata pengakuan pendapatan terkait dengan pendapatan yang dimaksudkan sudah

berjalan walaupun dalam kebijakan akuntansi akun pendapatannya belum diatur,

serta tidak membutuhkan upaya yang terlalu besar untuk mengaturnya lebih lanjut

ke dalam kebijakan akuntansi akun pendapatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang kesiapan Pemerintah Kota Salatiga

menerapkan akuntansi berbasis akrual pada kebijakan akuntansi akun pendapatan,

dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga sudah menyiapkan peraturan

dalam bentuk Perwali tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual dan Perwali

tersebut sudah memuat kebijakan akuntansi akun pendapatan yang di dalamnya

sudah terdapat sebagian besar hal-hal yang harusnya diatur dalam penerapan basis

akrual. Sehingga kebijakan akuntansi akun pendapatan Pemerintah Kota Salatiga

sudah siap dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka usulan yang dapat diberikan kepada

Pemerintah Kota Salatiga yaitu mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang

harusnya diatur terkait dengan penerapan akuntansi pendapatan berbasis akrual

terkait dengan pengakuan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, pengakuan pendapatan PAD lain-lain yang sah, pengakuan

pendapatan dari hasil eksekusi jaminan, pengakuan pendapatan dari surplus

penyelesaian kewajiban jangka panjang serta pengukuran transaksi pertukaran

yang menggunakan nilai wajar ke dalam Peraturan Wali Kota Salatiga.

42

Daftar Pustaka

Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: PT Indeks.

Faradillah, Andi. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan

Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010). Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.

Ghozali, Imam, dan Chariri. 2007. Teori Akuntansi, Edisi Ketiga. Semarang :

Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ichsan, Muhammad. 2013. Manfaat Basis Akrual Akuntansi Pemerintahan :

Pondasi Manajemen Biaya Entitas Pemerintahan. Jurnal Akuntansi.

Universitas Indonesia.

Kieso, Donald E. et al. 2008.Akuntansi Intermediate, Edisi Kedua belas, Jilid 1

.Terjemahan oleh Emil Salim. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2006. Memorandum Pembahasan

Penerapan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Bahan Bahasan untuk Limited Hearing. Jakarta

Kusuma, Muhamad Indra Yudha. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah.

Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

Kusuma, Riris Setiawati. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada

Pemerintah Kabupaten Jember). Skripsi. Universitas Jember.

Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam

AkuntansiPemerintahandiIndonesia : Bahan Bahasan untuk Limited

Hearing, oleh : Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, 11

Desember 2006.

Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung :

PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Pada Pemerintah

Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

_________________. Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

43

Ritonga, Irwan Taufik. 2010. Akuntansi Pemerintah Daerah. Yogyakarta. Sekolah

Pascasarjana UGM.

Sugiri, Slamet, dan Sumiyana. 2005. Akuntansi Keuangan Menengah. Yogyakarta

: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Wibowo, Christanto Heri. 2011. Strategi Transisi Akuntansi Akrual Plus.Seminar

Akuntansi Pemerintah. (online) http ://id.scribd.com/doc/105829425/

Strategi-Transisi-Akuntansi-Akrual-Plus diakses tanggal 2 Desember

2014.

www.bppk.kemenkeu.go.id diakses tanggal 24 November 2014

www.ifac.org diakses tanggal 25 November 2014

www.keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul-penerapan-akuntansi-

berbasis-akrual diakses tanggal 25 November 2014

www.ksap.org diakses tanggal 25 November 2014

44

LAMPIRAN 1. Gambar

Gambar 1. Klasifikasi pendapatan dan kewenangannya

45

Gambar 2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kota Salatiga

46

LAMPIRAN 2. HASIL WAWANCARA

1. Pegawai Bagian Keuangan Dinas Kesehatan

a. Ya ada, lain-lain PAD di sini berasal dari dana kapitasi JKN

b. Pengakuan pendapatan tersebut ketika kita telah menerima dana dari hasil

pengalokasian kapitasi JKN untuk FKTP tersebut.

2. Pegawai Bagian Penerimaan Pendapatan Dinas Pertanian dan Perikanan

a. Ya ada, lain-lain PAD di sini berasal dari penjualan hasil perkebunan,

perikanan dan peternakan.

b. Pendapatan tersebut kita akui sebagai adanya penerimaan pendapatan saat

kita terima uang dari hasil penjualan barang tersebut.

3. Pegawai Bagian Penerimaan Pendapatan Dinas Bina Marga dan Pengelolaan

Sumber Daya Air

a. Ya ada, lain-lain PAD di sini berasal dari penjualan barang bekas seperti

drum bekaas

b. Pendapatan tersebut kita akui saat kita terima uang dari penjualan barang

tersebut.”

4. Pegawai Bagian Verbend DPPKAD selaku PPKD Kota Salatiga

a. Untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

memang itu belum termuat dalam kebijakan akuntansi maupun dalam

sistem akuntansi Pemerintah Kota Salatiga. Apabila kita belum

mengaturnya, maka kita biasanya melihat ke peraturan yang lebih tinggi

dan kita gunakan peraturan tersebut.