rencana kinerja (renja) - lumajangkab.go.id 2015/lemtek/2015.inspektorat...e. cara mencapai tujuan...
Post on 21-Mar-2019
221 Views
Preview:
TRANSCRIPT
IV/23 - 1
RENCANA KINERJA
(RENJA) TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG INSPEKTORAT
Jalan Arif Rahman Hakim No. 1 Lumajang
IV/23 - 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. DASAR HUKUM C. TUJUAN DAN MANFAAT
D. GAMBARAN UMUM DAN TUPOKSI BAB II PPEERREENNCCAANNAAAANN SSTTRRAATTEEJJIIKK DDAANN CCAAPPAAIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN SSEEBBEELLUUMMNNYYAA
A. VISI
B. MISI C. TUJUAN
D. SASARAN E. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
F. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA BAB III SSAASSAARRAANN,, PPRROOGGRRAAMM,, DDAANN KKEEGGIIAATTAANN
A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
B. PROGRAM, KEGIATAN DAN PERKIRAAN MAJU ANGGARAN BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 : FORM RS (Rencana Stratejik)
Lampiran 2 : FORM RENJA / RKT(Rencana Kinerja Tahunan)
IV/23 - 3
KATA PENGANTAR
Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
perlu disadari adanya risiko yang dapat menghalangi pencapaian tersebut secara
ekonomis, efisien dan efektif, sehingga diperlukan pengendalian internal secara
memadai. Salah satu bentuk pengendalian internal tersebut adalah adanya
pengawasan internal yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang.
Dalam menyelenggaraan pengawasan internal sebagai bagian dari urusan
Otda, pemerintahan umum, persandian, kepegawaian, dan persandian,
Inspektorat juga memiliki risiko dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk
meminimalisir risiko tersebut, Inspektorat menyusun Perencanaan Strategis untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun yang juga diharuskan dalam peraturan perundang-
undangan.
Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis ( Renstra )
Inspektorat Kabupaten Lumajang yang telah disusun untuk masa 5 ( lima ) tahun
tersebut, Inspektorat menyusun Rencana Kinerja (Renja) tahun 2013 sebagai
pedoman penyelenggaraan pengawasan internal sejak perencanaan sampai
dengan pengawasan dan pelaporan yang nantinya berguna dalam proses
Responsibilitas dan Akuntabilitas di tahun 2013 yang diharuskan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Permendagri nomor 54 tahun 2010.
Demikian untuk menjadikan maklum.
Lumajang, September 2012
INSPEKTUR
KABUPATEN LUMAJANG
ttd
HANIFAH DYAH EKASIWI, SE Pembina Utama Muda
NIP. 19600505 198503 2 005
IV/23 - 4
SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : 700/ /427.51/2012
Berdasarkan Surat Permintaan Rencana Kinerja (RENJA) tahun 2013 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor :
050/1513/427.62/2012 tanggal 17 September 2012 perihal Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) tahun 2013, maka dengan ini kami :
Menugaskan : Kepada :
1. Nama : HARI KRISDIANTO, SH, MH NIP. : 19580125 199003 1 004 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I / (IV/b) Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kab. Lumajang
2. Nama : Drs. MACHMUD, MM NIP. : 19580120 198303 1 005 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I / (IV/b) Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya
3. Nama : GUNTUR SAJEKTI, SAP NIP. : 19610131 198303 1 007 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I / (III/d) Jabatan : Ka.Sub.Bag. Perencanaan
4. Nama : AAN, S.Sos NIP. : 19730828 199303 1 003 Pangkat/Gol. Ruang : Penata / (III/c) Jabatan : Pengawas Pemerintahan Muda
5. Nama : DITYATAMA, ST, SAB NIP. : 19870425 200604 1 003 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / (III/a) Jabatan : Pengawas Pemerintahan Pertama
Untuk :
Menyusun Rencana Kinerja (RENJA) Inspektorat tahun 2013 berdasarkan RENSTRA Inspektorat tahun 2010-2014 pada tanggal 21 s.d 28 September 2012 dan melaporkan hasilnya pada Inspektur Kabupaten Lumajang.
Demikian surat ini untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Dikeluarkan di : LUMAJANG Pada tanggal :
INSPEKTUR KAB. LUMAJANG
ttd
HANIFAH DYAH EKA SIWI,SE
Pembina Utama Muda NIP.19600505 198503 2 005
IV/23 - 5
BBAABB PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
II
Rencana Kinerja (RENJA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
perencanaan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang
diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Lumajang. RENJA atau Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang
tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan
oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu yang di breakdown dari RENSTRA
5 (lima) tahunan.
A. Latar Belakang
Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran inspektorat yang
termuat dalam Renstra 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan untuk dicapai
pada tahun 2015-2019, serta untuk memenuhi ketentuan yang termuat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 diperlukan rencana kinerja
tahunan yang ditetapkan untuk tahun 2015 sebagai pedoman
penyelenggaraan penyelenggaran pengawasan termasuk dalam perencanaan
anggaran inspektorat tahun anggaran 2015. Dalam menyusun perencanaan
mengacu pada Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang
dimuat dalam Permendagri 54 tahun 2010 diantaranya:
a) Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional;
b) Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah; dan
d) Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah,sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Selain untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana
IV/23 - 6
Kinerja tahunan diperlukan salah satunya untuk mengadopsi perubahan
kondisi termasuk risiko-risiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan
dan sasaran Inspektorat karena perencanaan jangka menengah 5 tahunan
berisiko bias dan tidak relevan, sehingga tujuan dan sasaran tersebut tetap
dapat tercapai secara ekonomis, efisen dan efektif. Renja SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Permendagri 54 tahun 2010,
setidaknya memuat:
a. Program dan kegiatan;
b. Lokasi kegiatan;
c. Indikator kinerja;
d. Kelompok sasaran; dan
e. Pagu indikatif dan prakiraan maju
Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Lumajang sebagaimana
Permendagri 54 tahun 2010 harus dilakukan dengan melalui tahapan sebagai
berikut:
a. Persiapan penyusunan RenjaSKPD;
b. Penyusunan rancangan Renja SKPD;
c. Pelaksanaan forum SKPD; dan
d. Penetapan Renja SKPD.
B. Dasar Hukum
1. Undang – undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang. Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
IV/23 - 7
5. Peraturan Pemeritah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;
6. Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Perubahannya;
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;
8. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
9. Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;
10. SE. MENPAN 31/ M PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja;
11. Keputusan Kepala LAN : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
C. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
Untuk memenuhi ketentuan sehingga penyelenggaraan pengawasan
internal oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang dapat lebih terencana,
terpola dan terpadu Sebagaimana PP 8 tahun 2009 Penyelenggaraan
tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :
1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai
organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun
antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan
kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan
public;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan,
dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas
IV/23 - 8
perencanaan
2. Manfaat
a. Bagi Internal Inspektorat
Sebagai pedoman penyelenggaraan pengawasan internal
pemerintahan di tahun 2015 baik dalam perencanaan termasuk
penganggaran, sampai dengan pengawasan termasuk pengukuran
kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.
b. Bagi Pemerintah Kabupaten
Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait
penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan di tahun 2015
baik dalam perencanaan termasuk penganggaran, sampai dengan
pengawasan termasuk pengukuran kinerja sebagai bentuk
akuntabilitas dan transparansi. Disamping itu RENJA dapat
dipergunakan sebagai salah satu bentuk pengendalian untuk
memastikan kinerja penyelenggaraan pengawasan Internal dan bahan
responsibilitas.
c. Bagi Pihak Lainya
Sebagai bentuk akuntabilitas dan Transparansi penyelenggaraan
pengawasan internal pemerintahan di tahun 2015.
D. GAMBARAN UMUM DAN TUPOKSI
Inspektorat Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Teknis Kabupaten
dalam bidang Pengawasan Internal dan melakukan Pemeriksaan Kasus dan
Reguler (sesuai PKPT) berikut Kondisi Inspektorat pada bulan September tahun
2014:
IV/23 - 9
1. KONDISI KEPEGAWAIAN
Formasi kepegawaian Inspektorat Kabupaten Lumajang mempunyai kondisi :
a. Status kepegawaian
- Pegawai negeri sipil (PNS) : 36 orang
- Tenaga Kontrak : - orang
b. Latar belakang pendidikan
- Magister (S2) : 2 orang
- Sarjana (S1) : 20 orang
- Sarjana Muda/Diploma III (D3) : 3 orang
- Sarjana Muda/Diploma II (D2) : ................. orang
- Sarjana Muda/Diploma I (D1) : ................. orang
- SLTA : 6 orang
- SLTP : 2 orang
- SD : 1 orang
C Pangkat dan Golongan
- Pembina Utama Madya (IV/d) : - orang
- Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
- Pembina Tingkat I (IV/b) : 5 orang
- Pembina (IV/a) : 2 orang
- Penata Tingkat I (III/d) : 10 orang
- Penata (III/c) : 2 orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b) : 6 orang
- Penata Muda (III/a) : 6 orang
- Pengatur Tingkat I (II/d) : - orang
- Pengatur (II/c) : - orang
- Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 1 orang
- Pengatur Muda (II/a) : - orang
- Juru Tingkat I (I/d) : 2 orang
- Juru (I/c) : - orang
- Juru Muda Tingkat I (I/b) : 1 orang
- Juru Muda (I/a) : - orang
D Pejabat Stuktural
- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon IV : 3 orang
Pejabat Fungsional Auditor
- Auditor Muda : - orang
- Auditor Pertama : 5 orang
- Auditor Penyelia : - orang
- Auditor Pelaksana Lanjutan : 2 orang
- Auditor Pelaksana : - orang
Pejabat Fungsional P2UPD
- Pengawas Pemerintahan Utama : -
- Pengawas Pemerintahan Madya : 2 orang
- Pengawas Pemerintahan Muda : 9 orang
- Pengawas Pemerintahan Pertama : 2 orang
IV/23 - 10
2. KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sesuai dengan Perda No. 09 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan
tata kerja Inspektorat Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :
Inspektorat Kabupaten Lumajang merupakan Unsur Pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam
melaksanakan Tupoksinya Inspektur bertanggungjawab langsung kepada Bupati
Lumajang dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah.
a. Tugas Pokok.
Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan urusan pemerintahan Desa
b. Fungsi.
Inspektorat mempunyai fungsi :
a. Perencanaan Program Pengawasan
b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi pengawasan; dan
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
IV/23 - 11
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lumajang
INSPEKTUR
SEKRETARIS
SUB BAG PERENCANAAN
SUB BAG EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUB BAG ADMINISTRASI
DAN UMUM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
IRBAN WILAYAH I
IRBAN WILAYAH II
IRBAN WILAYAH III
IRBAN WILAYAH IV
FUNGSIONAL AUDITOR
FUNGSIONAL
P2UPD
IV/23 - 12
BAB PPEERREENNCCAANNAAAANN SSTTRRAATTEEJJIIKK DDAANN
CCAAPPAAIIAANN TTAAHHUUNN SSEEBBEELLUUMMNNYYAA Ii
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance)
pada penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan merupakan dukungan yang
utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Kewajiban penyusunan perencanan Stratejik dan Rencana Kinerja Inspektorat didasarkan
Perda 9 tahun 2009, rencana Stratejik Inspektorat yang ditetapkan melalui Keputusan
Inspektur Kabupaten Lumajang Tentang Rencana Stratejik (Renstra) Inspektorat
Kabupaten Lumajang tahun 2015 sampai dengan 2019, disusun sebagai alat kendali dan
tolok ukur bagi Inspektorat Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan pengawasan.
A. VISI
Visi merupakan pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara
potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan Inspektorat
dimasa depan. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 mengungkapkan bahwa
visi merupakan : ”Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan”. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa
depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat.
Pernyataan Visi Inspektorat Kabupaten Lumajang adalah :
Menjadi Mitra Yang Andal dalam Mewujudkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Yang
Efektif dan Pemerintah Yang Akuntabel
IV/23 - 13
B. MISI
Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk
mewujudkan visi yang telah ditetapkan, sedangkan Peraturan Pemerintah nomor 8
tahun 2009 mendefinisikan visi sebagai : “Rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi”. adapun misi Inspektorat Kabupaten
Lumajang adalah :
C. TUJUAN
Berdasarkan visi dan misi, maka Inspektorat Kabupaten Lumajang menetapkan
tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan identifikasi dan evaluasi kelemahan penyelenggaraan
pemerintahan pada obrik secara tepat dan efektif.
2. Meningkatkan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Meningkatkan aktivitas pembinaan kepada auditee yang berkualitas dalam
rangka mendukung sistem pengendalian internal yang efektif.
D. SASARAN
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu satu tahun atau kurang,
dalam rentang waktu masa Renstra (tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan).
Adapun penjabaran tujuan dalam bentuk sasaran - sasaran adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal Pemerintah
Daerah;
2. Meningkatkan Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan
3. Meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan kepada
obrik sebagai mitra
IV/23 - 14
TUJUAN SASARAN
1. Meningkatkan identifikasi dan evaluasi kelemahan penyelenggaraan pemerintahan pada obrik secara tepat
dan efektif
Terselenggaranya pengawasan secara Berkualitas sesuai standar
2. Meningkatnya intensitas Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan di lingkungan Pemkab Lumajang
Terselesaikannya pemantauan tindaklanjut secara berkualitas dan efektif
3. Meningkatnya aktivitas pembinaan kepada auditee yang berkualitas dalam
rangka mendukung sistem pengendalian internal yang efektif
Terselenggaranya pembinaan yang berkualitas dan efektif
E. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009 mendefinisikan Strategi sebagai :
“Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan
misi”. Strategi terdiri dari formulation strategic, implementation strategis, serta
implementation strategic. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Renstra akan dicapai dengan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk keperluan
tersebut berupa Kebijakan dan Program. Upaya – upaya pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra bukan merupakan hal yang
mutlak (rigid) tetapi berfungsi sebagai acuan bagi Inspektorat Kabupaten Lumajang
dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan pengawasan untuk
memaksimalkan usaha pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat dan sumbangsih
pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten. Strategi pencapaian tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra didasari asumsi – asumsi
kondisi makro dan kondisi regional pada saat penyusunannya serta prediksi selama
lima tahun kedepan. Karena itu seiring dengan tuntutan perubahan yang ada ditengah
masyarakat maka tidak tertutup kemungkinan dilaksanakannya berbagai upaya lain
dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk perbaikan
kebijakan, pengembangan program, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak
dan aransemen kelembagaan dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan
Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lumajang.
Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat
Kabupaten Lumajang dalam Dokumen Renstra selengkapnya dituangkan dalam
formulir perencanaan stratejik (Lampiran I : Formulir RS)
IV/23 - 15
F. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA
Rencana Kinerja tahunan merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara
perencanaan stratejik dengan penganggaran yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran. Proses ini dilaksanakan setiap awal tahun anggaran yang
disesuaikan dengan kebutuhan Inspektorat yang merupakan breakdown tahunan dari
rencana strategis jangka menengah 5 (lima) tahunan.
Bidang umum dan pemerintahan memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber
daya baik dalam penyediaan maupun pendistribusiannya. Penyelenggaraan urusan
umum dan pemerintahan termasuk mencakup pelaksanaan pengawasan internal
pemerintah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lumajang.
Perencanaan kinerja masing – masing bidang yang telah ditetapkan oleh Inspektorat
Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam tahun 2014 capaian kinerjanya dapat
diuraikan sebagai berikut :
No. SASARAN TERCAPAI KURANG
TERCAPAI TIDAK
TERCAPAI
I BIDANG UMUM DAN PEMERINTAHAN
1 Terselenggaranya Intensitas dan efektifitas
peleksanaan pemeriksaan di Daerah √
2 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja SKPD √
3 Terselenggaranya Penanganan kasus
Pengaduan Masyarakat secara tepat √
4 Tersedianya sarana dan prasarana
pemeriksaan yang memadahi √
5 Meningkatnya kualitas SDM Aparat
Pengawasan di Daerah √
IV/23 - 16
Capaian sasaran dan indikator kinerja yang diperoleh dalam tahun 2014 secara
lebih detail adalah sebagai berikut :
SASARAN INDIKATOR SASARAN
KINERJA
TARGET REALISAS
I
CAPAIA
N
% % %
1. Terselenggaranya
Intensitas dan efektifitas peleksanaan pemeriksaan di Daerah
1.1 Tersusunnya PKPT dan
terdukungnya kegiatan pengawasan secara memadai.
100 96
96
1.2 Prosentase jumlah LHP
dibanding jumlah target obrik
54 54 100
1.3 Prosentase jumlah saran yang sudah ditindaklanjuti
dibandingkan jumlah saran atas temuan
540 395 76.04
1.4 Prosentase jumlah LHP
Riksus yang diterbitkan
3 3 100
2 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja SKPD
2.1 Peningkatan kualitas AKIP 8 8 100
2.2 Peningkatan Kualitas Laporan
Keuangan Pemda yang ditunjukkan dengan penurunan nilai temuan hasil
reviu
71 64 90,64
2.3 Peningkatan jumlah SKPD yang memahami dan menerapkan SPIP
3 3 100
3 Terselesaikannya penanganan kasus
pengaduan masyarakat secara tepat
3.1 Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibanding
jumlah pengaduan berkadar pengawasan yang ditangani
13 10 76,92
4 Tersedianya sarana dan prasarana pemeriksaan
yang memadai
4.1 Prosentase peningkatan kuantitas dan terjaganya kualitas sarana pengawasan
5 3,7 74
5 Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan
5.1 Meningkatnya jumlah aparat pengawasan yang mengikuti
diklat
30 24 80
Rata-rata Capaian 90,25
IV/23 - 17
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Inspektorat pada
tahun 2014 tersebut dan Upaya yang sedang dan akan dilaksanakan untuk
mengatasi kendala tersebut antara lain :
No. HAMBATAN UPAYA MENGATASI HAMBATAN
1. SDM secara umum masih terbatas kuantitas maupun kualitasnya
Mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan diklat-diklat, bintek,
pembinaan, sosialisasi baik formal maupun non formal .
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan yang memadai
3. Kurangnya jumlah tenaga di Inspektorat dibanding dengan jumlah obrik yang ada sehingga
beban kerja lebih berat
- Mengoptimalkan tenaga yang ada; - Mengajukan penambahan personil
melalui BKD
4. Sistem dan Prosedur Pengawasan yang belum memadai
Pengembangan sistem, prosedur, kebijakan serta teknis penyelenggaraan
pengawasan.
5. Belum adanya regulasi dan reward yang memadai bagi Pejabat
Pemeriksa khususnya dalam penanganan kasus
Mengajukan insentif tambahan penghasilan bagi aparat pengawasan.
6 Adanya temuan pemeriksaan yang
berulang dan sulit ditindaklanjuti
Peningkatan pemahaman dan
Optimalisasi pelaksanaan pengawasan
IV/23 - 18
BAB SSAASSAARRAANN,, PPRROOGGRRAAMM,, DDAANN
KKEEGGIIAATTAANN III
C. Sasaran dan Indikator Kinerja
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang
dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap
indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya)
masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan dalam rencana stratejik. Masing-masing sasaran, program, maupun
kegiatan dalam rangka pengukuran capaiannya diperlukan indikator kinerja,
beberapa indikator kinerja diantaranya Indikator input, output, dan outcome.
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan,
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program
dan kebijakan. Sedangkan Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.
Berikut adalah Sasaran dan target yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten
Lumajang di tahun 2015 :
No Uraian Sasaran Indikator Kinerja Formula Indikator
Target Kinerja 2014
1. Terselenggaranya
Intensitas dan efektifitas peleksanaan pemeriksaan di
Daerah
Tersusunnya PKPT
secara tepat waktu
Jumlah hari
penyusunan PTKPT
32 hari
IV/23 - 19
Persentase Obyek Pemeriksaan yang diaudit
Persentase jumlah LHP yang terbit dibanding jumlah
seluruh LHP yang seharusnya terbit
54 LHP, 100%
Persentase temuan hasil pengawasan
yang ditindaklanjuti
Prosentase jumlah saran yang sudah
ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh
saran atas temuan
93%
Persentase Kegiatan Pembangunan Yang Diawasi dan
Dievaluasi
Laporan Hasil Reviu LPPD Secara Tepat Waktu
100%
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja SKPD
Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Sistem AKIP
Katagori Capaian Kinerja pada LAKIP Inspektorat
>80%
Jumlah LAKIP SKPD yang
Dievaluasi dibanding Seluruh Jumlah LAKIP
SKPD
12 SKPD, 16%
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda
Jumlah Temuan atas Kelemahan Sistem dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
10 Temuan
Peningkatan jumlah SKPD yang
memahami dan menerapkan SPIP
Jumlah SKPD yang dilakukan
Pemetaan Risiko (Risk Assessment)
1 SKPD
3. Terselesaikannya penanganan kasus
dan pengaduan masyarakat secara tepat
Persentase kasus dan pengaduan di
lingkungan pemerintahan daerah yang ditangani
Jumlah kasus yang diselesaikan
dibanding jumlah kasus berkadar pengawasan yang
ada
52 kasus, 83%
4. Tersedianya sarana
dan prasarana pemeriksaan yang
memadai
Persentase
peningkatan kuantitas dan
terjaganya kualitas sarana pengawasan
Nilai penambahan
Aset dibagi jumlah Aset yang telah
ada dan beroperasi dengan baik
>4%
5. Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan
Meningkatnya jumlah aparat pengawasan yang mengikuti
diklat/Bintek/ Sejenisnya
Jumlah aparat pengawasan yang mengikuti
diklat/bintek/ kegiatan Sejenisnya
35 orang
Jumlah pelatihan
kantor sendiri PKS yang dilaksanakan dalam 1(satu)
tahun
6 kali
IV/23 - 20
D. Program, kegiatan dan perkiraan maju Anggaran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No Uraian Kegiatan Pagu
Anggaran
2015
Anggaran Berikutnya
Sumber
1 Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran
382.250.500,-
371.558.000,- DAU
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No Uraian Kegiatan
Pagu
Anggaran 2015
Anggaran Berikutnya
Sumber
1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
25.430.000,- 10.000.000,- DAU
2 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
79.500.000,- 79.500.000,- DAU
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/operasional
99.700.000,- 65.000.000,- DAU
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
10.560.000,- 4.000.000,- DAU
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan dan Peralatan kantor
25.300.000,- 27.000.000,- DAU
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No Uraian Kegiatan Pagu
Anggaran 2014
Anggaran Berikutnya
Sumber
1 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
16.650.000,- 9.000.000,- DAU
4. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur
No Uraian Kegiatan Pagu
Anggaran
2014
Anggaran Berikutnya
Sumber
1 Pengiriman Aparatur Dalam rangka
Diklat/ Sosialisasi/ Bintek/ dan Sejenisnya
30.000.000,- 20.000.000,- DAU
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
No Uraian Kegiatan
Pagu
Anggaran 2014
Anggaran
Berikutnya Sumber
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD/ LAKIP
1.500.000,- 5.600.000,- DAU
IV/23 - 21
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1.500.000,- 2.500.000,- DAU
3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
2.000.000,- 2.500.000,- DAU
6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
No Uraian Kegiatan Pagu
Anggaran
2014
Anggaran
Berikutnya Sumber
1 Reviu Laporan Keuangan Daerah 75.000.000,- 75.000.000,- DAU
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
No Uraian Kegiatan Pagu
Anggaran
2014
Anggaran Berikutnya
Sumber
1 Pelaksanaan pengawasan Internal dan
Tindaklanjut Pengawasan Secara Berkala
383.810.000,- 392.800.000,- DAU
2 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
10.000.000,- 15.000.000,- DAU
3 Inventarisasi Temuan Pengawasan 25.000.000,- 30.000.000,- DAU 4 Tindaklanjut Hasil Temuan
Pengawasan 75.000.000,- 60.000.000,- DAU
5 Audit, Monitoring, dan Evaluasi Hasil - Hasil Pembangunan
25.000.000,- 25.000.000,- DAU
6 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
56.000.000,- 60.000.000,- DAU
7 Penyusunan dan Updating Peta
Pengawasan (Audit Universe)
23.000.000,- 23.000.000,- DAU
8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
No Uraian Kegiatan Pagu
Anggaran 2014
Anggaran Berikutnya
Sumber
1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
128.150.000,- 95.000.000,- DAU
9. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
No Uraian Kegiatan Pagu
Anggaran 2014
Anggaran Berikutnya
Sumber
1 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
25.000.000,- 20.000.000,- DAU
IV/23 - 22
10. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
No Uraian Kegiatan Pagu
Anggaran
2014
Anggaran Berikutnya
Sumber
1 Pemetaan Risiko Kondisi Lingkungan
SPIP
60.000.000,- 60.000.000,- DAU
2 Bimbingan Teknis bagi satgas SPIP-SIKD
75.000.000,- 75.000.000,- DAU
11. Program Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi
No Uraian Kegiatan Pagu Anggaran
2014
Anggaran
Berikutnya Sumber
1 Penanganan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
30.000.000,- 35.000.000,- DAU
2 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan percepatan
pemberantasan Korupsi
30.000.000,- 30.000.000,- DAU
2.001.462.500,- 1.805.458.000,-
IV/23 - 23
BAB PPEENNUUTTUUPP
IV
Rencana Kinerja (RENJA) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis ( Renstra )
Inspektorat Kabupaten Lumajang yang telah disusun untuk masa 5 ( lima )
tahun. Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana
Kinerja (RENJA) Tahun 2015 ini, diperlukan Kompetensi, Independensi, Due
Professional Care, dan Komitmen yang kuat dari semua pihak sebagai upaya
untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Lumajang yang didukung
dengan pengawasan internal yang berkualitas sesuai Peran masing-masing.
Namun sebaik apapun perencanaan disusun, ALLAH SWT yang menentukan
keberhasilan perencanaan tersebut.
Demikian untuk menjadikan maklum dan dipergunakan sebagaimana
ketentuan.
top related