pjab peningkatan standar etika organisasi pemerintah

BAB 4: TEKNIK BAB 4: TEKNIK PENINGKATAN STANDAR PENINGKATAN STANDAR ETIKA ORGANISASI ETIKA ORGANISASI PEMERINTAHPEMERINTAH

Kelompok 4:43. Ade 41. Hendri23. Andry 15. Lia21. Atik 27. Mahani52. Bobby 17. Meily2. Citra 58. Miftah57. Dien 11. Mila31. Febri 49. Nana

18. Yogo

PENTINGNYA STANDAR PENTINGNYA STANDAR ETIKA ORGANISASI ETIKA ORGANISASI PEMERINTAHPEMERINTAH

Perlunya reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan◦ Tuntutan zaman dan masyarakat.

Perlu peningkatan standar etika◦ Mengikuti perkembangan kondisi zaman

Standar etika berhubungan dengan sistem pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Standar etika yang tidak meningkat pelayanan masyarakat tidak optimal citra yg tidak baik pada pemerintah.

Citra yg tidak baik menurunnya kepercayaan masyarakat.

Tanpa kepercayaan masyarakat pemerintah tidak akan mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien

PENYUSUNAN STANDAR PENYUSUNAN STANDAR ETIKA ORGANISASI ETIKA ORGANISASI PEMERINTAHPEMERINTAH

• Upaya penyusunan standar etika organisasi dan aparatur pemerintah dilakukan dengan mengidentifikasi apa saja harapan dan tuntutan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan aparaturnya.

• Proses identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan: melibatkan masyarakat melalui lembaga-lembaga

perwakilannya contoh: YLKI, Lembaga Ombudsman, media cetak dan elektronik, kotak saran, dll

komunikasi interaktif dengan berbagai lapisan masyarakat.contoh: inspeksi mendadak dari pejabat terkait, media cetak dan elektronik, SMS

studi atau kajian perbandingan terhadap berbagai negara melakukan riset seperti audit komunikasi yang dilakukan

setiap tahun.

PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGAWASAN DAN EVALUASI PENERAPAN ETIKA ORGANISASI PENERAPAN ETIKA ORGANISASI PEMERINTAHPEMERINTAH

Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan oleh:◦ Pengawasan internal

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan0

Inspektorat Jenderal PP No. 10 tahun 1979 tentang DP3 (Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) ◦ Pengawasan eksternal

Lembaga swadaya masyarahkat YLKI ICW WALHI

Lembaga semi pemerintahan Komnas HAM Lembaga Ombudsman nasional

Partai politik

Strategi Peningkatan Standar Strategi Peningkatan Standar EtikaEtika1. Menetapkan visi & misi.2. Penataan organisasi & tata kerja3. Pemantapan sistem manajemen4. Peningkatan kualitas SDM

1. Strategi Visi & Misi1. Strategi Visi & MisiVisi harus jelas, ideal, dan dapat

dicapaiVisi harus disosialisasikan

2. Strategi Penataan Organisasi 2. Strategi Penataan Organisasi

dan Tata Kerjadan Tata KerjaOrganisasi ditata sesuai dengan

visi, misi, sasaran dan program.Desentralisasi pemerintah.

◦Contoh: UU BHMN dan RUU BHP

3. Strategi Pemantapan 3. Strategi Pemantapan Sistem ManajemenSistem Manajemen

Penggunaan beragam perangkat untuk mendukung pelayanan prima (cepat, tepat, mudah, memuaskan, transparan, dan non-diskriminatif).◦Contoh: sertifikasi ISO

Pengembangan sistem informasi agar manajemen efisien, efektif, dan akuntabel.◦Contoh: Sistem Informasi Pegawai

(SIPEG) UI.

4. Strategi Peningkatan 4. Strategi Peningkatan Kualitas SDMKualitas SDM

Pendekatan: ◦Pendekatan Larangan;◦Pendekatan Untung-Rugi◦Pendekatan Sistem◦Pendekatan Kerjakan

Tridharma PT: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian.

AGENDA PERUBAHANAGENDA PERUBAHANAgenda aktual: perumusan

kembali visi organisasi dan keluar dari kebiasaan

Agenda manajerial: membangun struktur kerjasama dan jaringan kerja yang tepat

Agenda perilaku:mengembangkan gaya kepemimpinan, sistem belajar & kompetensi.

TERIMA KASIHTERIMA KASIH