disampaikan pada acara - birosdmkepri.combirosdmkepri.com/.../uploads/2018/02/...materi-1.pdftentang...
Post on 27-May-2019
224 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SOSIALISASI DISKRESI KEPOLISIAN KEPADA PARA PEJABAT UTAMA POLDA
OLEH TIM LEMDIKLAT POLRI
DISAMPAIKAN PADA ACARA
DASAR
2. KEPUTUSAN KALEMDIKLAT POLRI NOMOR : KEP/579/IX/2017 TANGGAL 18 SEPTEMBER TENTANG MODUL PELATIHAN DISKRESI KEPOLISIAN
3. DISPOSISI KAPOLRI KPD KALEMDIKLAT POLRI TGL 4 JAN 2018 TTG SOSIALISASI DISKRESI KEPOLISIAN
4. SPRIN KALEMDIKLAT POLRI NO: SPRIN/65/I/2018 TANGGL 12 JAN 2018 TTG PENUNJUKAN PERS UNTUK MELAKS SOSIALISASI DISKRESI KEPOLISIAN
5. ST KAPOLRI NO.:ST/175/I/2018 TGL 22 JAN 2018 TTG PEMBERITAHUAN SOSIALISASI DISKRESI KEPOLISIAN
MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUDMEMAHAMI KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN UNTUK MEMPEROLEH KESERAGAMAN TINDAK & MENJAMIN PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN SECARA CEPAT, TEPAT & TANGKAS
TUJUANPESERTA MEMPEROLEH PEMAHAMAN DAN KETERAMPILAN DISKRESI KEPOLISIAN UNTUK DAPAT DIJADIKAN BEKAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DI LAPANGAN
TUJUAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002:a. Terpeliharanya keamanan dan
ketertiban masyarakat, tertib dantegaknya hukum;
b. Terselenggaranya lin,yom yan mas;c. Terbinanya ketenteraman
masyarakat dengan menjunjungtinggi hak asasi manusia.
TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Tugas pokok (pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun2002):
a.Harkamtibmas;
b.Gakum, lin, yom, yan mas.
Selanjutnya tugas utamatersebut bersifat:
a.Preemtif.
b.Preventif.
c.Represif
LATAR BELAKANGPENTINGNYA DISKRESI
persoalan diskresi sesungguhnya telah terjadi sebelum dikonsepsikan secara mapan sejakterinstitusionalisasi- nya kolektivitas masyarakat dan telah terlibat pembangian kerja ataukekuasaan
diskresi dapat terjadi dalam spektrum kehidupan yang lebih luas sebagai bentuk obligasi moral danberfikir dari atas ke bawah dalam suatu problem tertentu
tindakan diskresi diperlukan guna menguasai keadaan seperti halnya seorang pejabat berwenangmenentukan sikap dalam perumusan kebijakan yang tentunya tetap berpijak pada undang-undang
diskresi kepolisian, mengingat polisi merupakan apparatus Negara yang legitim hingga di akarrumput tentunya dituntut memiliki keahlian diskresi yang mapan. Hal ini dikarenakan banyakmasalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dalam solusinya tidak selalu inheren denganundang-undang yang berlaku
secara umum diskresi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dalam mengelola otoritas danpertimbangan terhadap suatu problem yang dihadapi
diskresi sebagai seni atau tindakan yang sesuai dengan keadaan tertentu
PENGERTIAN-PENGERTIANDISKRESI
1. Dalam bahasa Inggris diskresi diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan (Shadily, 2002: 185).
2.Menurut Kamus hukum (J.C.T Simorangkir, 2002: 38), diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.
3. Menurut Roescoe Pound (R. Abdussalam,1997, 25-26) diskresi merupakan suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri.
4. Menurut Thomas J. Aaron (Faal, 1991: 16). diskresi sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.
LANJUTAN...
1. pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu “Untukkepentingan umum, pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dalam melaksanakan tugas danwewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannyasendiri”
2. Diskresi Kepolisian dapat pula ditafsirkan sebagai wewenangatau otoritas aparatur kepolisian dalam menentukan tindakanbaik secara legal ataupun ilegal dalam menjalankan tugasnya
3. Menurut Irsan (2001) dapat dibedakan sebagai berikut:• Tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian
secara individu dalam mengambil keputusan tersebut.• Tindakan diskresi yang berdasar petunjuk atau keputusan
atasan atau pimpinanannya.
HASIL POKJA DISKRESI KEPOLISIAN
“kewenangan yang melekat padasetiap anggota Polri untuk menilaisituasi dan memilih tindakan secaratepat berdasarkan hasil penilaiansendiri dalam keadaan yangmendesak, untuk menjaminkepentingan publik dan keselamatanpelaksana diskresi”
KONSEP DISKRESITUJUAN DISKRESI KEPOLISIAN
Menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga masyarakat memperoleh perlindungan, pengayoman dan pelayanan.
KONSEP DISKRESIPUBLIKTerciptanya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.
INDIVIDU• memperoleh reward dari
pimpinan;• Membangun moral;• bertindak berdasarkan
rasa keadilan, tidaksewenang-wenang danberlebihan.
INSTITUSImeningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.
LANDASAN HUKUM
LandasanHukum
UU Nomor 8 Tahun1981 tentang KUHAP
pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 “Penyelidikkarena kewajibannya mempunyai wewenangmengadakan tindakan lain menurut hukumyang bertanggung-jawab.
Pasal 7 ayat (1) huruf j “Penyidik karenakewajibannya mempunyai wewenangmengadakan tindakan lain menurut hukumyang bertanggung jawab”.Peraturan Kapolri
Nomor 14 Tahun 2011tentang Kode etik
Undang-undangNomor 2 Tahun 2002
pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 jugamenegaskan “Kepolisian Negara RIbertujuan untuk mewujudkan keamanandalam negeri
pasal 15 Ayat 2 huruf k, Kepolisian Negara RepublikIndonesia sesuai dengan peraturan perundang-undanganlainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yangtermasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
Dalam pasal 16 Ayat (1) huruf l,tindakan lain yang bertanggung jawab
Pasal 18 ayat (1), Untuk kepentinganumum bertindak menurut penilaiansendiri
ASAS-ASAS DALAM MELAKUKAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN
ASAS KESEIMBANGAN
ASAS TUJUAN
ASAS KEPERLUAN
ASAS KEPENTINGAN
PERSYARATAN MELAKUKANTINDAKAN DISKRESI
Tindakan dilakukanberdasar fakta-fakta yang terjadi di lapangan/bidang tugasyang dikerjakan.
Tindakan yang diambildiperlukan danmengharuskan anggotaPolri melakukan suatutindakan;
Tindakan yang dilakukanbertujuan untukmenciptakan danmemelihara keamanandan ketertibanmasyarakat;
Tindakan dilakukandalam keadaan yang sangat perlu danmendesak atau darurat;
PERSYARATAN MELAKUKAN TINDAKAN DISKRESI
Tindakan yang diambil sesuaimasalah yang dihadapi, obyektif, tidak memiliki motif pribadi, bukankarena rasa simpatiatau antipati;
Tindakan yang dilakukan harusmempertimbangkan kemanfaatan dankeseimbangankepentingan;
Tindakan harus mempertimbangkanhirarki kewenangan, sebagai pemegangkewenangan tertinggiyang berada di lapangan atau bidangtugasnya.
PERSYARATAN MELAKUKAN TINDAKAN DISKRESI
Persyaratan hukum tindakan diskresi menurut hukum Kepolisian
Tindakan harus benar-benar diperlukan(noodzakelijknotwendig) atau asaskeperluan;
Tindakan yang diambilharus benar-benaruntuk kepentingantugas kepolisian(zakelijk, sachlich);
Tindakan yang paling tepat untuk mencapaisasaran yaituhilangnya suatugangguan atau tidakterjadinya sesuatuyang dikhawatirkan.
Memahami dan mengerti ketentuan pelaksanaan diskresi Kepolisian;
Memiliki kemampuan analisa dan tepat dancepat dalam memutuskan permasalahan yang dihadapi;
Memahami Kode Etik Profesi Polri dalam melakukan tindakan diskresi kepolisian;
Memiliki moral yang baik dan mempertimbang-kan serta menghormati HAM;
Menguasai tugas pokok dalam pelaksanaan tugas.
PERSYARATANPELAKSANAAN DISKRESI
UNSUR-UNSUR DISKRESI KEPOLISIAN
Kewenangan anggota Polri
1
Mengambil langkah atas
penilaian sendiri.
2
Dalam keadaan mendesak.
3
Menjamin kepentingan
publik
4
Keselamatan pelaksana diskresi.
5
PROSES TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN
Product Core
MENGAMATI
MENGIDENTIFIKASI
MEMPREDIKSI
MELAKUKAN TINDAKAN SESUAI KEPUTUAN
MENGAMBIL KEPUTUSAN
MEMPERTIMBANGKAN ALTERNATIF
MASALAH-MASALAH DALAM PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN
1. Pelaku diskresi tindakan diskresimenjadi kurang tepat dan akuratatau berdampak lebih buruk
2. Kebijakan birokrasi dan pedomantindakan diskresi organisasi
3. Opini publik, Opini publik terhadap suatu tindakan diskresi seringkali didasarkan persepsi yang subyektif, sehingga publik sulit membedakan kebenaran/ketepatan tidaknyadiskresi
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIDISKRESI KEPOLISIAN
Faktor Masyarakat:
Kebutuhan rasa aman; Kepercayaan terhadap polisi;
Kesadaran hukum masyarakat.
Faktor Organisasi terdiri:Reward and punishment;
Perlindungan hukum;
Kelengkapan sarana dan prasarana;
Pendidikan dan latihan diskresi.
Faktor Individu:
Hati nurani; Kecerdasan; Pengalaman; Keberanian; Keterampilan.
INDIKATOR KEBERHASILAN DISKRESI KEPOLISIAN
Terjaminkeselamatan pelaksana diskresi.
Terselesaikannya masalah secara cepat dan tepat;
Terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
Tidak berdampak lebih besar;
FAKTOR KEBERHASILANDISKRESI
top related