analisis kinerja unit pengelola kegiatan (upk) …/analisis... · perpustakaan.uns.ac.id...
Post on 10-Mar-2019
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN SRAGEN
: PERBANDINGAN ANALISIS RASIO DAN
DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Pembangunan
Oleh :
SITI NUR ROHMAH S 4211014
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
Halaman Persetujuan Pembimbing
ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN SRAGEN
: PERBANDINGAN ANALISIS RASIO DAN
DATA ENVELOPMENT ANALYSIS ( DEA )
Disusun oleh :
SITI NUR ROHMAH S 4211014
Telah disetujui oleh Pembimbing
Pembimbing I Pembimbing II Lukman Hakim, S.E, M.Si., Ph.D Dr. A.M. Soesilo, M.Sc. NIP. 19680518 200312 1 002 NIP. 19590328 198803 1 001
Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Dr. A.M. Soesilo, M.Sc. NIP. 19590328 198803 1 001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
Halaman Persetujuan Penguji
ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN SRAGEN
: PERBANDINGAN ANALISIS RASIO DAN
DATA ENVELOPMENT ANALYSIS ( DEA )
Disusun oleh :
SITI NUR ROHMAH S 4211014
Telah disetujui oleh Tim Penguji
Pada Tanggal : .........................
Jabatan Nama Tanda Tangan Ketua Tim Penguji Dr. Guntur Riyanto, M.Si Pembimbing Utama Lukman Hakim, S.E, M.Si., Ph.D Pembimbing Pendamping Dr. A.M. Soesilo, M.Sc.
Mengetahui Ketua Program Studi Direktur PPs UNS Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. Dr. A.M. Soesilo, M.Sc. NIP. 19610717 198601 1 001 NIP. 19590328 198803 1 001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : SITI NUR ROHMAH
NIM : S4211014
Program Studi : Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan
jiplakan dari hasil karya orang lain.
Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.
Surakarta, Agustus 2012
SITI NUR ROHMAH
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
MOTTO
® Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (QS Al Baqarah : 216)
® Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan (Mario Teguh)
® Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil (Mario Teguh)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
PERSEMBAHAN
Karya ini kupersembahkan untuk : § Almamaterku
§ Bapak dan (Almarhumah) Ibuku tercinta
§ Suamiku tercinta
§ Anak-anakku tersayang, sumber motivasiku :
1. Sarah Sekar Mawarni
2. Erwin Firmansyah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Sragen pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dengan menggunakan analisis perbandingan antara analisis rasio dan Data Envelopment Analysis (DEA).
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitataif, dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan dari 6 (enam) UPK di Kabupaten Sragen, yaitu UPK Jenar, UPK Tangen, UPK Sumberlawang, UPK Tanon, UPK Mondokan, dan UPK Kalijambe pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.
Hasil pengolahan data dengan analisis rasio adalah pada tahun 2007- 2010 semua UPK PNPM Mandiri Perdesaan efisien meskipun nilai efisiensi rata-rata mengalami penurunan dari tahun ke tahun. UPK yang tidak efisien pada tahun 2011 adalah UPK Jenar. Sementara itu, hasil pengolahan DEA menunjukkan perbedaan dengan hasil analisis rasio, dimana pada tahun 2007 dan 2009 semua UPK efisien , namun pada tahun 2008 dan 2010 terjadi inefisiensi di UPK Mondokan, sedangkan tahun 2011 UPK Jenar mengalami tidak efisien.
Ada 4 (empat) UPK yang selalu efisien dan bisa menjadi benchmark bagi UPK yang lain yaitu UPK Tangen, UPK Sumberlawang, UPK Tanon, dan UPK Kalijambe. Bagi UPK yang tidak efisien maka perlu untuk mengurangi nilai input untuk mencapai projected value.
UPK PNPM Mandiri Perdesaan adalah lembaga kredit mikro yang potensial untuk berlanjut dan dikembangkan agar dapat melayani lebih banyak masyarakat miskin sehingga tujuan PNPM Mandiri Perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di perdesaan tercapai.
Kata kunci : kinerja, UPK PNPM Mandiri Perdesaan, DEA, efisien
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
ABSTRACT
This study aims to measure the perfomance of the Activity Management Unit (UPK PNPM Rural)in Sragen at 2007 to 2011 by using a comparative analysis between ratio analysis and Data Envelopment Analysis.
The research method used is descriptive kuantitatif, using secondary data from financial statements of the 6 (six) UPK in Sragen, which Jenar UPK, UPK Tangen, Sumberlawang UPK, UPK Tanon, Mondokan UPK and UPK Kalijambe at 2007 to 2011.
The results of the analysis of the data processing is the ratio of the year 2007 - 2010 all UPK PNPM Rural efficient although the average value of the efficiency decreased from year to year. UPK inefficient in 2011 is UPK Jenar. Meanwhile, DEA processing results show differences with the results of ratio analysis, where in 2007 and 2009, all UPK efficient, but in 2008 and 2010 occurred in the UPK Mondokan inefficiency, whereas in 2011 UPK Jenar experiencing inefficient.
There are 4 (four) UPK are always efficient and can be a benchmark for others that UPK UPK Tangen, Sumberlawang UPK, UPK Tanon, and UPK Kalijambe. For UPK is inefficientcy it is necessary to reduce the value of the input to achieve the projected value.
UPK is PNPM Rural micro-credit institutions with the potential to continue and be developed in order to serve more poor people so that the objective of PNPM Rural to enhance well-being and self-reliance of poor people in rural areas reached.
Keywords: performance, UPK PNPM Rural, DEA, efficient
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan ke hadirat
Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Analisis Kinerja Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sragen : Perbandingan Analisis
Rasio dan Data Envelopment Analysis (DEA). Tesis ini disusun dalam rangka
memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi
Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Terselesaikannya penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai
pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankanlah dengan segala
kerendahan hati, penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Dr. A.M. Soesilo, M.Sc., selaku Ketua Program Magister Ekonomi dan Studi
Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan ijin penelitian dan
bimbingan.
2. Dr. Guntur Riyanto, M. Si., selaku Ketua Tim Penguji Tesis yang telah
memberikan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan tesis ini.
3. Lukman Hakim, S.E, M.Si., Ph.D., selaku Pembimbing I yang telah
memberikan bimbingan dan pengarahan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
4. Bapak/Ibu Dosen Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan
bekal ilmu pengetahuan kepada penulis yang dapat menjadi dasar bagi
penulisan tesis ini.
5. Drs. Supriyatno, Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen selaku Ketua Tim Koordinasi PNPM
Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen, yang telah memberikan bantuan data-
data penelitian.
6. Rekan-rekan MESP angkatan XVI yang telah memberikan motivasi sehingga
terselesaikannya tesis ini.
7. Segenap karyawan dan karyawati MESP UNS atas semua bantuan yang telah
diberikan.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini,
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Secara khusus saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Bapak, (almarhumah) Ibu, suami, dan anak-anakku tercinta yang selalu
mendoakan dan memberikan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak kekurangan,
maka segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.
Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
Surakarta, Agustus 2012
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL.................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING........................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.................................................. iii
HALAMAN PERNYATAAN................................................................... iv
HALAMAN MOTTO................................................................................ v
HALAMAN PERSEMBAHAN................................................................ vi
ABSTRAK................................................................................................. vii
ABSTRACT............................................................................................... viii
KATA PENGANTAR................................................................................ ix
DAFTAR ISI.............................................................................................. xi
DAFTAR TABEL...................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR................................................................................. xv
DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................. xvii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang....................................................................
B. Rumusan Masalah...............................................................
C. Tujuan Penelitian................................................................
D. Manfaat Penelitian..............................................................
1
9
9
10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritis....................................................................
1. Tinjauan tentang Konsep PNPM Mandiri Perdesaan....
11
11
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan.......................................................................
3. Pengertian Kinerja.........................................................
4. Data Envelopment Analysis (DEA)...............................
5. Analisis Rasio Keuangan...............................................
B. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu..................................
C. Kerangka Pemikiran Konseptual........................................
29
40
49
58
60
62
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Tipe Penelitian....................................................
B. Sumber dan Metode Pengumpulan Data............................
C. Metode dan Alat Analisis...................................................
64
64
64
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Sragen.................................
1. Kondisi Geografis..........................................................
2. Kondisi Demografi........................................................
B. Gambaran Umum PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen...............................................................
C. Analisis Permasalahan Penelitian.......................................
1. Analisis Kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan..........................
2. Analisis Kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan Berdasarkan Perhitungan DEA......................................
3. Analisis Perbandingan Kinerja UPK dengan Analisis Rasio dan DEA................................................
68
68
70
72
79
79
94
101
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan.........................................................................
B. Saran...................................................................................
105
106
DAFTAR PUSTAKA................................................................................ 108
LAMPIRAN-LAMPIRAN......................................................................... 111
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 4.1.
Tabel 4.2.
Tabel 4.3. Tabel 4.4. Tabel 4.5. Tabel 4.6. Tabel 4.7. Tabel 4.8. Tabel 4.9. Tabel 4.10. Tabel 4.11. Tabel 4.12.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin............................ Lokasi dan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen Tahun 2003 s.d. 2011.............
Cost Sharing Dana APBN dan APBD Kabupaten Sragen....
Alokasi Dana BLM PNPM MP TA 2003-2011.................... Perkembangan Kegiatan Ekonomi PNPM MP...................... Perolehan Surplus/keuntungan dari Kegiatan Ekonomi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen.......................
Penggunaan Surplus UPK Tahun 2003-2010 di Kabupaten Sragen..................................................................
Efisiensi UPK dengan Analisis Rasio...................................
Efisiensi UPK dengan Analisis DEA ...................................
Hasil pengolahan DEA UPK Mondokan Tahun 2008..........
Hasil Pengolahan DEA UPK Mondokan Tahun 2010..........
Hasil pengolahan DEA UPK Jenar Tahun 2011...................
71
73
74
75
77
78
79
94
96
97
99
100
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
DAFTAR GAMBAR Halaman
Gambar 2.1.
Gambar 2.2.
Gambar 2.3.
Gambar 2.4.
Gambar 2.5.
Gambar 2.6.
Gambar 2.7.
Gambar 3.1.
Gambar 3.2.
Gambar 4.1.
Gambar 4.2.
Gambar 4.3.
Gambar 4.4.
Gambar 4.5.
Gambar 4.6.
Gambar 4.7. Gambar 4.8.
Gambar 4.9.
Gambar 4.10
Hubungan Kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan............. Fungsi Produksi yang efisien (Farrell)...................................
Fungsi Produksi dengan asumsi CRS....................................
Rumus DEA Model CCR.......................................................
Rumus DEA Model CCR dengan kendala.............................
Batasan untuk DEA Model BCC...........................................
Kerangka Konseptual Penelitian............................................
Rumus DEA Model CCR......................................................
Rumus DEA Model CCR dengan kendala.............................
Peta Wilayah Kabupaten Sragen............................................
Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2007.............................
Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2008.............................
Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2009.............................
Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2010.............................
Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2011.............................
Grafik Rasio Keuangan UPK Jenar Tahun 2007-2011..........
Grafik Rasio Keuangan UPK Tangen Tahun 2007-2011.................................................................. Grafik Rasio Keuangan UPK Sumberlawang Tahun 2007-2011..................................................................
Grafik Rasio Keuangan UPK Tanon Tahun 2007-2011........
37
46
..46
52
52
53
63
66
66
68
80
82
84
85
87
88
89
90
91
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvi
Gambar 4.11.
Gambar 4.12.
Grafik Rasio Keuangan UPK Mondokan Tahun 2007-2011................................................................. Grafik Rasio Keuangan UPK Kalijambe Tahun 2007-2011.................................................................
92
93
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvii
DAFTAR LAMPIRAN Halaman
Lampiran 1.
Lampiran 2.
Lampiran 3.
Lampiran 4.
Lampiran 5.
Lampiran 6.
Lampiran 7.
Lampiran 8.
Lampiran 9.
Lampiran 10.
Lampiran 11.
Lampiran 12.
Lampiran 13.
Lampiran 14.
Lampiran 15.
Lampiran 16.
Lampiran 17.
Lampiran 18.
Lampiran 19.
Lampiran 20.
Lampiran 21.
Biaya-biaya dan Pendapatan UPK Tahun 2007....................
Biaya-biaya dan Pendapatan UPK Tahun 2008....................
Biaya-biaya dan Pendapatan UPK Tahun 2009....................
Biaya-biaya dan Pendapatan UPK Tahun 2010....................
Biaya-biaya dan Pendapatan UPK Tahun 2011....................
Rasio Keuangan UPK Tahun 2007........................................
Rasio Keuangan UPK Tahun 2008........................................
Rasio Keuangan UPK Tahun 2009........................................
Rasio Keuangan UPK Tahun 2010........................................
Rasio Keuangan UPK Tahun 2011........................................
Rasio Keuangan UPK Jenar Tahun 2007-2011.....................
Rasio Keuangan UPK Tangen Tahun 2007-2011.................
Rasio Keuangan UPK Sumberlawang Tahun 2007-2011.....
Rasio Keuangan UPK Tanon Tahun 2007-2011...................
Rasio Keuangan UPK Mondokan Tahun 2007-2011............
Rasio Keuangan UPK Kalijambe Tahun 2007-2011.............
Hasil Pengolahan Data dengan DEA Tahun 2007................
Hasil Pengolahan Data dengan DEA Tahun 2008................
Hasil Pengolahan Data dengan DEA Tahun 2009................
Hasil Pengolahan Data dengan DEA Tahun 2010................
Hasil Pengolahan Data dengan DEA Tahun 2011...............
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
131
135
139
143
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengukuran kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat menjadi hal
yang sangat penting saat ini. Hal ini diperlukan untuk mengetahui efisiensi
lembaga tersebut yaitu kemampuan untuk mengelola input yang tersedia
secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Selama ini
pengukuran kinerja lembaga pemerintah atau masyarakat selalu hanya
berdasarkan pada alat ukur yang telah tersedia atau menurut petunjuk teknis
dari kegiatan yang dilakukan. Namun pengukuran tersebut biasanya bersifat
subyektif. Penelitian ini menggunakan analisis perbandingan antara analisis
rasio berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri
Perdesaan dan menggunakan pendekatan yang bersifat akademis dan lebih
obyektif yaitu Data Envelopment Analysis (DEA).
Studi dan penelitian dengan pendekatan DEA telah banyak dilakukan,
antara lain oleh Abdul Hakim (2010) yang mengidentifikasi efisiensi daerah
berdasarkan pada ketergantungan fiskalnya. Dengan menggunakan DEA,
daerah yang tidak efisien dapat menggunakan daerah lain yang efisien
sebagai tolok ukur untuk meningkatkan efisiensi mereka. Penggunaan DEA
untuk mengukur efisiensi pemerintah telah dilakukan oleh Stastna dan Gregor
(2010) yang mengukur efisiensi pemerintah lokal di Kotamadya Czech.
Sementara itu, Nara F.Monkam (2011) mengukur efisiensi teknis dari 231
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
pemerintah daerah di Afrika Selatan pada tahun 2007 dan menyelidiki faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan atau gap efisiensi di antara
pemerintah daerah di negara tersebut.
D.K. Despotis (2004) juga menggunakan DEA untuk memperkirakan
efisiensi relatif dengan Human Development Index di Asia dan Pasifik.
Mahlberg dan Obersteiner (2001) melakukan pengukuran ulang Human
Development Index dengan DEA. Demikian juga dengan Blancard dan
Hoarau yang menggunakan DEA untuk mengukur Human Development
Index (HDI) yang telah ditetapkan oleh United Nation Development Program
(UNDP). Penggunaan DEA dalam mengetahui efisiensi sistem asuransi
kesehatan di China dilakukan oleh Zheng dan Zhang pada tahun 2010.
Pengukuran tingkat efisiensi lembaga kredit atau perbankan
menggunakan analisis DEA juga banyak dilakukan oleh peneliti di Indonesia,
antara lain : Putri dan Lukviarman (2008) mengukur kinerja bank komersial
di Indonesia, Abidin dan Endri (2009) menganalisis kinerja Bank
Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia. Adrian Sutawijaya dan Etty Puji
Lestari (2009) mengukur efisiensi teknik perbankan Indonesia pasca krisis
ekonomi.
Penelitian mengenai DEA ini dimulai oleh Charnes, Cooper dan
Rhodes pada tahun 1978. Metode Data Envelopment Analisys (DEA) dibuat
sebagai alat bantu untuk evaluasi kinerja suatu aktivitas dalam sebuah unit
entitas (organisasi). Ada tiga manfaat yang diperoleh dari pengukuran
efisiensi dengan DEA (Lestari, 2007), pertama, sebagai tolok ukur untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
memperoleh efisiensi relatif yang berguna untuk mempermudah
perbandingan antar unit ekonomi yang sama. Kedua, mengukur berbagai
variasi efisiensi antar unit ekonomi untuk mengidentifikasi faktor-faktor
penyebab, dan ketiga, menentukan implikasi kebijakan sehingga dapat
meningkatkan tingkat efisiensi.
Awalnya, DEA digunakan untuk mengatasi kekurangan analisis
rasio dan regresi berganda. Analisis rasio hanya mampu memberikan
informasi bahwa Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) tertentu yang memiliki
kemampuan khusus mengkonversi satu jenis input ke satu jenis output
tertentu, sedangkan analisis regresi berganda menggabungkan banyak output
menjadi satu. DEA dirancang untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit
kegiatan ekonomi (UKE) yang menggunakan input dan output yang lebih dari
satu, di mana penggabungan tersebut tidak mungkin dilakukan. Efisiensi
relatif suatu UKE adalah efisiensi suatu UKE dibanding dengan UKE lain
dalam sampel yang menggunakan jenis input dan output yang sama. DEA
memformulasikan UKE sebagai program linier fraksional untuk mencari
solusi jika model tersebut ditransformasikan kedalam program linier dengan
nilai bobot input dan output (Lestari, 2007).
Suatu UKE dikatakan efisien secara relatif, bilamana nilai dualnya
sama dengan 1 (nilai efisien = 100%). Sebaliknya bila nilai dualnya kurang
dari 1, maka UKE yang bersangkutan dianggap tidak efisien secara relatif
(Daman Huri dan Susilowati, 2005).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
Dalam penelitian ini digunakan Unit Kegiatan Ekonomi (UKE)
berupa Unit Pengelola Kegiatan (UPK PNPM Mandiri Perdesaan). UPK
adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
di kecamatan dan membantu BKAD dalam mengkoordinasikan pertemuan-
pertemuan di kecamatan. UPK merupakan pengelola dana PNPM Mandiri
Perdesaan baik dana hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maupun
dana pinjaman bergulir (Penjelasan V PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2010).
UPK adalah lembaga keuangan yang dibentuk oleh PNPM Mandiri
Perdesaan berbasis pemberdayaan. UPK merupakan lembaga pengelola dana
bergulir, baik Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun Simpan Pinjam
Kelompok Perempuan (SPP) yang merupakan salah satu kegiatan dalam
PNPM Mandiri Perdesaan. UPK sebagai lembaga kredit mikro informal di
Kecamatan perlu untuk diketahui tingkat efisiensinya, sehingga dapat
dianalisis keberlanjutannya di masa mendatang. Tujuan UPK yang utama
adalah menyediakan sumber modal bagi masyarakat kecamatan penerima
bantuan PNPM Mandiri Perdesaan baik pada masa program maupun setelah
program berakhir (Passed out). UPK sebagai pengelola kredit mikro di
tingkat kecamatan, mempunyai potensi yang besar untuk dapat berperan
dalam penanggulangan kemiskinan dengan memberikan akses kredit kepada
masyarakat miskin. Keberadaan UPK menjadi penting karena UPK :
1. Dibentuk untuk kepentingan administrasi.
2. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
3. Pengelola dana abadi.
4. Merupakan lembaga ekonomi kerakyatan di tingkat kecamatan
5. Untuk kepentingan pelestarian kegiatan dan hasil kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan.
PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program
pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan yang merupakan tindak
lanjut Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang merupakan program
penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
Jenis kegiatan yang dapat dibiayai Bantuan Langsung Masyarakat
PNPM Mandiri Perdesaan antara lain ; (1) Kegiatan pembangunan atau
perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka
pendek maupun jangka panjang secara ekonom bagi masyarakat atau rumah
tangga miskin, (2) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan atau
pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan
masyarakat, (3) Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok
perempuan, dan (4) Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok
usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan
produksi berbasis sumberdaya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
Tujuan yang ingin dicapai dalam PNPM Mandiri Perdesaan antara
lain; pertama adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja
masyarakat miskin secara mandiri. Kedua, adalah meningkatkan partisipasi
seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan
sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan
pembangunan, Ketiga, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan
masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. Keempat, adalah
untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program
dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor) dan
kelima, adalah untuk meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah,
swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi
masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan. Keenam, adalah untuk meningkatkan
keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah
dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di
wilayahnya. Ketujuh, adalah untuk meningkatkan modal sosial masyarakat
yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk
melestarikan kearifan lokal. Kedelapan, adalah meningkatkan inovasi dan
pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam
pemberdayaan masyarakat (Ditjen PMD Kemdagri, 2009).
Sistem yang dikembangkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan adalah
mengedepankan proses pemberdayaan masyarakat sehingga seluruh proses
kegiatan program tersebut pada hakekatnya memiliki dua dimensi yaitu : (a)
memberikan wewenang dan kepercayaan terhadap masyarakat untuk
menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan pengambilan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab; dan (b) menyediakan
dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat
dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan
mereka sendiri (Ditjen PMD Kemdagri, 2009).
PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai batasan waktu dan suatu saat
akan berakhir. Namun, aset PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa bangunan
fisik maupun aset ekonomi berupa dana perguliran harus tetap lestari dan
berkelanjutan. Oleh karena itu UPK berperan besar dalam pelestarian dan
pengelolaan aset-aset PNPM Mandiri Perdesaan.
Saat ini, di Kabupaten Sragen aset ekonomi berupa dana perguliran
untuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi
Produktif (UEP) yang dikelola oleh UPK sebanyak Rp. 37.373.210,633. Dana
perguliran ini perlu dilestarikan dan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh
UPK agar dapat diakses oleh masyarakat miskin yang membutuhkan modal
usaha dengan mudah dan murah. UPK sebagai lembaga pengelola kredit
mikro tingkat kecamatan mempunyai potensi besar untuk dapat berperan
dalam pengentasan kemiskinan.
Studi tentang Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
pernah dilakukan oleh Yayuk Wuriati (2008) yang menganalisis
keberlanjutan Lembaga Kredit Mikro UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 300
UPK yang berada di provinsi Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi
Tenggara, dimana dikatakan bahwa untuk mengetahui keberlanjutan UPK
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
dapat dilihat dari tingkat efisiensi lembaga UPK tersebut dalam mengelola
kegiatan kredit mikro. Sedangkan untuk mengetahui tingkat efisiensi lembaga
digunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).
PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai batasan waktu dan suatu saat
akan berakhir. Pada paska program, UPK diharapkan tetap ada dan menjadi
lembaga kredit mikro infomal di tingkat kecamatan yang terus dapat diakses
oleh masyarakat miskin. Kondisi UPK saat ini dan perkembangannya sangat
menentukan keberlanjutan UPK sebagai salah satu lembaga kredit mikro
informal di Indonesia. Oleh karena itu perlu untuk menganalisis kinerja Unit
Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana perguliran PNPM Mandiri
Perdesaan.
Pemilihan lokasi penelitian adalah di Kabupaten Sragen karena pada
tahun 2010 Kabupaten Sragen menerima penghargaan Anugerah Sikompak
2010. Anugerah Sikompak merupakan penghargaan tertinggi Pemerintah RI
kepada insan pemberdayaan masyarakat yang memiliki dedikasi tinggi dan
mempunyai kinerja terbaik dalam memfasilitasi masyarakat. Penghargaan ini
diterima oleh UPK Kalijambe. Ada enam kriteria yang menjadi dasar
penilaian, yaitu : (1) pengelolaan dana bergulir; (2) tingkat partisispasi
masyarakat; (3) kegiatan pemberdayaan masyarakat; (4) manajemen UPK; (5)
pelestarian program; dan (6) sarana dan prasarana kantor UPK
(http://cetak.kompas.com/2010/03/26 )
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
B. Rumusan Masalah
UPK sebagai lembaga pengelola kegiatan Bantuan Langsung
Masyarakat dan dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai
potensi besar untuk menjadi salah satu lembaga keuangan mikro informal di
tingkat kecamatan yang dapat terus diakses oleh masyarakat miskin. Oleh
karena itu kondisi UPK saat ini perlu diukur kinerja dan efisiensinya agar
dapat diketahui keberlanjutannya sehingga dapat berperan dalam
penanggulangan kemiskinan.
Dalam penelitian ini masalah yang akan dikaji adalah :
1. Bagaimana kinerja dan efisiensi UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 6
(enam) Kecamatan di Kabupaten Sragen dengan analisis rasio keuangan
dan DEA?
2. Bagaimana keberlanjutan UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 6 (enam)
Kecamatan di Kabupaten Sragen.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 6 (enam)
Kecamatan di Kabupaten Sragen yang diukur dengan analisis rasio dan
DEA.
2. Untuk mengetahui keberlanjutan UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 6
(enam) Kecamatan di Kabupaten Sragen.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Sebagai bahan studi, literatur, dan tambahan ilmu pengetahuan bagi
kalangan akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang akan melakukan
penelitian selanjutnya.
2. Sebagai tambahan, pelengkap, sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian
yang sudah ada terutama menyangkut topik yang sama.
3. Bagi UPK PNPM Mandiri Perdesaan, dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi dalam meningkatkan kinerjanya agar mampu menjadi lembaga
pengelola kegiatan yang bisa ikut berperan dalam penanggulangan
kemiskinan di pedesaan.
4. Bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan prinsip-
prinsip pengelolaan dana bergulir di Lembaga UPK PNPM Mandiri
Perdesaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritis
1. Tinjauan tentang Konsep PNPM Mandiri Perdesaan
PNPM Mandiri Perdesaan adalah program nasional yang
merupakan tindak lanjut Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan
program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk
menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu
maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait
upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan
ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan
paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered,
participatory, empowering, and sustainable" (Chambers, 1995). Konsep
pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus
harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model
pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan
lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena
adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi,
persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat
dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak
mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakanan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan
dan memandirikan masyarakat (Anonim, 2010).
Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat,
dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim
yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini
titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat,
memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada
masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan
sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu,
dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan
potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh
masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah
lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan
ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai
masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang
(opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah
peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam
sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut
pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan,
listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan,
yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta
ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di
perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat
kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang
kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu
dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya
meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tapi juga pranata-
pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras,
hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari
upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi
sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta
peranan masyarakat di dalamnya.
Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam
proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah
lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam meng-hadapi yang kuat.
Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat
mendasar sifatnya ( Kartasasmita, 1997).
Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana,
prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui
berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini
diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building)
melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan
dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh
rakyat.
Proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.
Pengertian pemupukan modal seperti itu menunjukkan bahwa bantuan
dana, prasarana, dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan
dengan berpegang pada lima prinsip pokok. Pertama, mudah diterima dan
didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola
(acceptable); kedua, dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan
dapat dipertanggungjawabkan (accountable); ketiga, memberikan
pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola
kegiatan secara ekonomis (profitable); keempat, hasilnya dapat
dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan
modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (sustainable); dan
kelima, pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah
digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih
luas (replicable). ( Kartasasmita, 1997).
Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa
masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan,
tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan
konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
pendekatan sebagai berikut ; pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang
secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada
yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi
masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung
mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi
sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai
beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan
kehendakdan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu,
sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman
dalam merancang, melaksanana, mengelola dan mempertanggung-
jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan
pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin
sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup
bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara
individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari
penggunaan sumber daya juga lebih efisien. (Anonim, 2010).
Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi
pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konsukensi dari
pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah pada
tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (people
centered development). Masyarakat yang pada masa sebelumnya
dipandang sebagai obyek dari pembangunan, kini dapat ditempatkan pada
posisi subyek. Ide dasar yang melandasi fikiran ini adalah bertumpu pada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
upaya masyarakat setempat untuk memberdayakan diri mereka sendiri
hingga dapat melakukan tawar-menawar sosio-ekonomis baik dengan
pemerintah maupun dengan swasta. Langkah yang ditempuh adalah
menggalang kekuatan bersama melalui keterlibatan mereka dalam suatu
organisasi lokal. Di negara-negara maju, kondisi ini terbukti efektif untuk
mengangkat kepentingan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi.
Sementara itu, kemajuan ekonomi dapat ditandai oleh adanya kendali pada
tingkat komunitas lokal. Kondisi inilah yang biasanya dicakup oleh konsep
pembangunan berbasis komunitas (community-based development)
(Gumilar, 1996).
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM)
merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat
yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat
penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah
perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme
dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah
dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi
oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai
program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam
pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat
Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan,
pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada
masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan
sebesar Rp750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah
penduduk.
Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat
diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari
proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan
pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai
pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen
Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal
dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari
sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia
(www.wikipedia.co.id)
Dalam implementasi program yang berbasis masyarakat ini,
Kecamatan ditempatkan sebagai fokus program untuk
mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
program. Selanjutnya memberikan posisi kepada masyarakat sebagai
penentu atau pengambil kebijakan serta pelaku utama pembangunan di
tingkat lokal. Dalam konteks ini, selalu mengutamakan nilai-nilai universal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif serta
menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan
karakteristik sosial, budaya dan geografis setempat (Ditjen PMD, 2009).
PNPM Mandiri Perdesaan memiliki prinsip dan nilai-nilai dasar
yang menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan
dan tindakan, yaitu ; bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi,
desentralisasi, partisipasi, berorientasi pada masyarakat miskin, kesetaraan
gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas, dan
keberlanjutan.
Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan
dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu
mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di
lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya di luar lingkungannya,
serta mengelola sumberdaya itu untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah (1) peningkatan kapasitas
masyarakat dan kelembagaannya, (2) pelembagaan sistem pembangunan
partisipatif, (3). pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal, (4)
peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan
ekonomi masyarakat, (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam
pembangunan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
Strategi yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi PNPM
Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok
sasaran, menguatkan sistem partisipatif, serta mengembangkan
kelembagaan kerjasama antardesa. Ruang lingkup kegiatan PNPM-
Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan
kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:
a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman,
sosial, dan ekonomi secara padat karya;
b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit
mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin.
Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam
memanfaatkan dana bergulir ini;
c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama
yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs;
d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui
penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi
dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.
Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan
dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan
pengelolaan pembangunan sedangkan tujuan khususnya adalah :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat
miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan
memberdayakan sumberdaya lokal.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi
pengelolaan kegiatan partisipatif .
4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang
diprioritaskan oleh masyarakat.
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antardesa.
7. Mengembangkan kerjasama antarpemangku kepentingan dalam upaya
penanggulangan kemiskinan perdesaan.
PNPM-Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini:
• Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri
senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia
seutuhnya.
• Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM, masyarakat memiliki kewenang-
an secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan
mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
• Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sek-
toral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau
masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
• Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang
dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat
miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
• Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses
pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong
menjalankan pembangunan.
• Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai
kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam
menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
• Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan
secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada
kepentingan masyarakat miskin.
• Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang
memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan
sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan
dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun
administratif.
• Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan
pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan
mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.
• Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan
kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar
pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
• Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus memper-
timbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak
hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian
lingkungan.
• Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan
PNPM harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah
dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.
Strategi Dasar yang dikembangkan adalah
a. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat.
b. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk
bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
c. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral,
pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.
Sedangkan Strategi Operasional dari PNPM Mandiri Perdesaan ini antara
lain :
a. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki
masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kelompok peduli
lainnya (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, dsb) secara sinergis.
b. Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola
program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;
c. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar,
dan akuntabel.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
d. Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan
pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.
e. Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam
memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai
masalah yang dihadapinya.
f. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan
dinamis serta berkelanjutan.
Pendekatan yang digunakan atau upaya-upaya rasional dalam
mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip
pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat
dengan:
a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program.
b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan
pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses
pembangunan partisipatif.
d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai
dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran,
kemandirian, dan keberlanjutan.
Dasar hukum pelaksanaan PNPM mengacu pada landasan
konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila,
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan
perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan,
keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah
sebagai berikut:
a. Sistem Pemerintahan
Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan
adalah:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah
Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73/2005 tentang Kelurahan.
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan.
b. Sistem Perencanaan
Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
3. Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
5. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2007 tentang Tata Car
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional;
c. Sistem Keuangan Negara
Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);a
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4597);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah.
7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.005/MPPN/06/2006
tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian
Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata
Cara Pemberian Hibah kepada Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui
komponen kegiatan sebagai berikut:
1.a. Pengembangan Masyarakat
Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian
kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian
masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan
kebutuhan masyarakat; perencanaan partisipatif, pengorganisasian,
pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-
hasil yang telah dicapai.Untuk mendukung rangkaian kegiatan
tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran
masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional
pendampingan masyarakat; dan fasilitator untuk fasilitasi,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator
terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan
masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak
masyarakat di wilayahnya.
1.b. Bantuan Langsung Masyarakat
Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana
stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok
masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan
oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,
terutama masyarakat miskin.
1.c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal
Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal
adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas
pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar
mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif
bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam
menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam
komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan
lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.
1.d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program
Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program
meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan
seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu,
evaluasi, dan pengembangan program.
Karena lokus PNPM Mandiri Perdesaan berada di tingkat
kecamatan, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan. Unit
Pengelola Kegiatan (UPK PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan lembaga
yang dibentuk oleh forum Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk
mengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan baik dana hibah Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) maupun dana pinjaman bergulir (PTO
PNPM MP, 2010).
2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan
Unit Pengelola Kegiatan (UPK PNPM Mandiri Perdesaan)
merupakan lembaga yang dibentuk oleh forum Musyawarah Antar Desa
(MAD) untuk mengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan baik dana hibah
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maupun dana pinjaman bergulir
(PTO PNPM MP, 2010).
Pengurus UPK adalah masyarakat yang telah dipilih dan terlibat
secara langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional sehari-
hari. Struktur organisasi dan kebutuhan jumlah pengurus dapat disesuaikan
dengan kebutuhan cakupan wilayah tugas dan kebutuhan beban tugas.
Tugas dan tanggungjawab UPK adalah sebagai berikut :
1. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan di tingkat kecamatan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
2. Bertanggungjawab mengelola administrasi dan pelaporan seluruh
transaksi.
3. Bertanggungjawab mengelola dokumen PNPM Mandiri Perdesaan
yang bersifat keuangan dan nonkeuangan .
4. Bertanggungjawab mengelola dana bergulir.
5. Membina kelompok peminjam.
6. Menyosialisasikan dan menegakkan prinsip-prinsip PNPM.
7. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi keuangan dan
non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
8. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai
dengan kepentingan program yang disampaikan dalam MAD yang
digelar BKAD.
9. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja
kepada MAD yang digelar BKAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan
laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa
satu minggu sebelum pelaksanaan.
10. Mengevaluasi dan memeriksa langsung Rencana Penggunaan Dana
(RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa
dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan
ketentuan.
11. Melakukan bimbingan teknis dan memeriksa secara langsung
administrasi dan pelaporan pelaku desa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
12. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan
mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh MAD yang
digelar BKAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan
pelestarian dana bergulir.
13. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan
pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi
wilayah .
14. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan
pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman.
15. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan
bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM
Mandiri Perdesaan.
16. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan
pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan
informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang
membutuhkan.
17. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan yang
menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri
Perdesaan. (Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2010).
Terkait dengan pengelolaan keuangan, Unit tersebut membuka dan
mengelola rekening kolektif masyarakat dengan menerapkan prinsip-
prinsip good governance. Specimen tanda tangan dalam rekening tersebut
harus melibatkan minimal dua orang yang ditetapkan oleh musyawarah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
masyarakat. Penyaluran dana ke tingkat desa/kelurahan dilakukan sesuai
kebutuhan dan berdasarkan kegiatan yang diusulkan. Untuk itu, di tingkat
desa/kelurahan dibentuk Unit Pengelola Kegiatan Desa/Kelurahan dan
dapat dibuka rekening kolektif masyarakat. Mekanisme dan prosedur
penyaluran dan pengelolaan keuangan mengikuti ketentuan dan kaidah
yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan
yang baik (good governance).
Pencatatan setiap transaksi keuangan minimal dilakukan dalam
buku catatan uang masuk dan catatan uang keluar yang disertai dengan
bukti transaksi seperti kuitansi, bon atau nota pembelian. Pengelolaan
keuangan di tingkat masyarakat harus disampaikan dalam papan informasi
dan melalui musyawarah desa pertanggungjawaban dana dan kegiatan.
Pengelolaan keuangan di tingkat masyarakat dilakukan dengan
menerapkan prinsip-prinsip akuntansi/pembukuan sederhana, dengan
memisahkan penanggung jawab pengelolaan dana non bergulir dan dana
bergulir. Pengelolaan dana non bergulir dilakukan dengan melakukan
pencacatan pembukuan berdasar aliran kas (cashflow basis), yaitu
pencatatan uang masuk dan uang keluar. Sedangkan pengelolaan dana
bergulir harus dilakukan di tingkat UPK atau organisasi masyarakat
penerima bantuan dilakukan dengan menerapkan dasar-dasar
akuntansi/pembukuan sederhana, termasuk penyusunan Neraca dan Rugi
Laba.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
Pengelolaan dana bergulir di tingkat masyarakat harus dilakukan
dengan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi
pada masyarakat miskin. Artinya tidak semata-mata berorientasi pada
pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan
dan kemanfaatan bagi masyarakat miskin. Untuk itu UPK diharapkan
dapat memperkuat kapasitas pengurusnya untuk memberikan pelayanan
kepada orang miskin dengan melakukan berbagai diversifikasi pelayanan
pinjaman bergulir yang tepat bagi masyarakat miskin di wilayahnya.
UPK ini berperan sebagai lembaga keuangan milik masyarakat,
yang dapat menampung dan mengelola berbagai program pembangunan
yang masuk ke daerah. Sehingga berbagai program pembangunan yang
masuk ke daerah, dananya dapat langsung dikontrol dengan mudah oleh
masyarakat itu sendiri. Dengan demikian kebocoran-kebocoran dana
bantuan program pembangunan dapat diminimalisir bahkan dapat
dihilangkan. Kontrol Publik ini merupakan upaya yang sangat efektif
dalam mengantisipasi segala kemungkinan kebocoran dalam pengelolaan
program-program pembangunan di daerah.
UPK ini dapat berkembang menjadi lembaga keuangan alternatif
milik masyarakat yang tumbuh dari masyarakat sendiri. Lembaga
keuangan ini dapat menjadi embrio lembaga keuangan dengan prinsip-
prinsip perbankan yang pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip-
prinsip kebersamaan (kooperatif). Peran lembaga keuangan dalam
pengembangannya adalah untuk ; pertama, mempersiapkan terciptanya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
akses atau kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh bantuan.
Kedua, mempersiapkan masyarakat lapisan bawah untuk dapat
mendayagunakan bantuan tersebut sehingga dapat menjadi modal bagi
kegiatan usaha. Ketiga, menanamkan pengertian bahwa bantuan yang
diberikan harus dapat menciptakan akumulasi modal dari suplus yang
diperoleh dari kegiatan sosial ekonomi.
Pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat ini
diprioritaskan pada masyarakat miskin di desa tertinggal, yaitu ; berupa
peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan permodalan
yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi
sejak dari kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi,
pemasaran hasil dan pengelolaan surplus usaha.
Bantuan dana yang diberikan untuk PNPM Mandiri perdesaan
dalam bentuk block grant dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh UPK
diharapkan dapat lebih dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam sektor keuangan. Pemberian modal melalui UPK
merupakan dana bergulir yang dikelola oleh kelompok dan disalurkan
kepada anggota sebagai pinjaman yang harus dikembalikan kepada
kelompok dengan persyaratan sesuai kesepakatan anggota. Dari perputaran
kegiatan yang dibiayai dengan dana UPK tersebut diharapkan tumbuh
kemampuan menabung dan pemupukan modal diantara anggota kelompok
sehingga kegiatan sosial ekonomi dan sekaligus taraf hidup anggota. Tata
cara perguliran dana sepenuhnya dipercayakan kepada kelompok sesuai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
dengan budaya yang berlaku di masyarakat setempat berdasarkan prinsip
kebersamaan atau perkoperasian.
Hal-hal pokok yang perlu mendapat perhatian dalam memperkuat
UPK antara lain, yaitu ; pertama, kesamaan persepsi dari pengelola
program/proyek pembangunan di semua tingkatan yang berhubungan
dengan pemberian pinjaman kepada masyarakat miskin. Kesamaan
persepsi ini menyangkut pentingnya pemupukan modal masyarakat.
Kedua, dengan persepsi yang sama diharapkan muncul kesepakatan untuk
menyempurnakan sistem pelayanan dari UPK yang ada sehingga
masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Ketiga, penyempurnaan
sistem pelayanan merupakan bagian dari upaya memadukan dan
mensinkronkan pola pembinaan terhadap lembaga yang ada.
Penyempurnaan ini perlu diikuti dengan penyusunan panduan tentang
UPK sebagai pedoman bagi aparat dan masyarakat. Keempat, seiring
dengan penyusunan panduan adalah pembenahan dan penyegaran
pengurus UPK yang sudah ada. Penyegaran ini dilakukan dengan
pendidikan dan latihan bagi pengurus. Kelima, langkah-langkah tersebut
sangat ditentukan oleh peran aktif dari semua steakholders di semua
tingkatan, baik dari tingkat pusat maupun dari daerah itu sendiri dalam
mendukung upaya mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan bantuan
modal usaha bagi masyarakat miskin (Anonim, 2010).
Dalam hal pengelolaan dana bergulir, yang diatur dalam Penjelasan
X PTO PNPM Mandiri Perdesaan, menyebutkan bahwa pengertian dana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK
yang digunakan masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat
yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Adapun tujuan
pengelolaan dana bergulir PNPM mandiri Perdesaan adalah :
1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada
masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha.
2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan
program.
3. Peningkatan kapasitas pengelola dana bergulir di tingkat wilayah
pedesaan.
4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya)
sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program
secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan
5. Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam
pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.
Dalam pengelolaan dana bergulir ini yang menjadi sasaran utama
adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan perempuan, dengan ketentuan
merupakan kelompok (bukan peminjam secara individu). Jenis kelompok
yang didanai, antara lain :
ü Kelompok Simpan Pinjam (KSP) adalah kelompok yang mempunyai
kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas
kelompok yang mempunyai anggota RTM.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
ü Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok yang mempunyai
kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok
dengan prioritas kelompok yang mempunyai RTM.
ü Kelompok Aneka Usaha adalah kelompok yang anggotanya RTM yang
mempunyai usaha yangdikelola secara individual oleh anggota.
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, UPK didukung
oleh lembaga pendukung paling tidak Tim Verifikasi untuk menyeleksi
usulan kegiatan dan Badan Pengawas (BP) UPK yang bertugas mengawasi
dan mengevaluasi UPK (PTO PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan XI).
Hubungan Kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan dapat digambarkan
sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
Gambar 2.1.Hubungan Kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan
Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, maka setiap tahun UPK
wajib menyampaikan rencana kerja dan pertanggungjawaban kepada
MAD atau BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Dalam rencana kerja
wajib disampaikan perencanaan keuangan termasuk perencanaan
pendapatan dan biaya. Perencanaan pendapatan bukan perencanaan alokasi
(pembagian porsi pendapatan) tetapi perhitungan perkiraan pendapatan
dalam satu tahun sehingga tidak diperbolehkan dilakukan pembagian
UPK BP-UPK TIM VERIFIKASI
POKMAS-POKMAS
PENGELOLA KEGIATAN TK.DESA (TPK)
PELAYANAN DAN KERJASAMA
PELAKSANAAN OPERASIONAL PELAKSANAAN
PENGAWASAN
PELAKSANA PROGRAM PENGELOLA PERGULIRAN PELAYANAN USAHA KELOMPOK
BKAD
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
alokasi pendapatan sebelum diperhitungkan seluruh biaya dan resiko
(Penjelasan X PTO PNPM MP, 2010).
Sedangkan ketentuan pendanaan operasional UPK yang berasal
dari 2 % alokasi total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM
Mandiri Perdesaan di lokasi kecamatan penerima PNPM Mandiri
perdesaan untuk setiap tahunnya, adalah sebagai berikut :
1. Untuk lokasi yang mempunyai alokasi BLM maka pendanaan
operasional UPK menggunakan dana operasional UPK yang berasal
dari BLM terlebih dahulu selanjutnya jika masih dibutuhkan subsidi
pendanaan operasional dapat menggunakan dana hasil pengelolaan dana
bergulir.
2. Biaya Honor/insentif Pengurus UPK ditentukan dengan pertimbangan
kewajaran yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai
referensi agar menggunakan rata-rata honor/insentif UPK pada suatu
wilayah (misalnya kabupaten, regional kabupaten atau provinsi) dan
ketersediaan anggaran operasional.
3. Biaya administrasi dan Umum mencakup untuk pembelian alat tulis
kantor, biaya sewa kantor, listrik, telepon dan sebagainya.
4. Biaya transportasi bukan bersifat tunjangan tetap sehingga diberikan
berdasarkan kehadiran kantor atau pelaksanaan tugas.
5. Biaya insentif penagihan dapat diberikan maksimal 5 % dari jasa
pinjaman yang dapat ditagih untuk pinjaman kategori kolektibilitas V.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
Untuk pinjaman lancar s.d. kolektibilitas IV tidak diberikan insentif
karena merupakan tanggung jawab dan tugas pengurus UPK.
6. Pendanaan pembelian inventaris dan aktiva tetap dengan pertimbangan
kebutuhan operasional dan pertimbangan ketersediaan dana.
7. Biaya penghapusan pinjaman dapat dilakukan dengan realisasi
penghapusan dan tidak diperbolehkan mengelola cadangan
penghapusan secara terpisah (mengelola dana cadangan dengan
melakukan pembebanan biaya tanpa adanya penghapusan pinjaman).
Realisasi penghapusan pinjaman sebagai dasar pembebanan biaya.
8. Tidak diperbolehkan untuk memberikan insentif/honor/tunjangan
apapun kepada aparat baik langsung maupun tidak langsung.
9. Biaya lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan oleh UPK yang tidak
termasuk biaya yang disebutkan di atas.
10. Jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah 75 % dari
pendapatan UPK.
Dalam penggunaan surplus operasional UPK tahunan setelah
mempertimbangkan resiko pinjaman (sesuai dengan Laporan
Kolektibilitas) dan alokasi operasional 2% non SPP dan UEP mengacu
pada ketentuan berikut :
1. Perhitungan Surplus operasional dibuat setelah tutp buku secara
tahunan, bagi UPK yang belum melakukan tutup buku tahunan tidak
diperkenankan melakukan pembagian surplus operasional.
2. Penambahan modal minimal 50% dari surplus tahunan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
3. Bantuan Langsung RTM (mengacu daftar RTM yang disepakati
dalam MAD) minimal 15% dari surplus tahunan.
4. Pengembangan kelembagaan yang mencakup penguatan status
kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku masyarakat
maksimal 10% dari surplus tahunan. Ketentuan penggunaan ini
diputuskan oleh MAD.
5. Adapun pemberian bonus Pengurus UPK adalah nominal yang lebih
rendah antara 5% dari surplus atau maksimal 2 kali honor/insentif
yang diterima setiap bulan.
6. Nilai surplus tahunan setelah dikurangi Alokasi Bantuan Langsung
RTM, Pembagian pengembangan Kelembagaan, dan Bonus
Pengurus UPK merupakan Surplus Ditahan.
3. Pengertian Kinerja
Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam
perencanaan strategis suatu organisasi.
Menurut Balai Pustaka dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991 :
503) menyatakan bahwa kinerja adalah sesuatu yang dicapai; prestasi yang
diperlihatkan; kemampuan kerja.
Untuk mengetahui apakah suatu perusahaan sudah menjalankan
aktivitas dengan benar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses
evaluasi terhadap kumpulan indikator kinerja yang merupakan informasi
yang penting dan berguna bagi perusahaan. Kinerja suatu program dapat
dinyatakan dalam persentase, indeks, rating, atau perbandingan lain yang
dipantau pada kurun waktu tetap dan dibandingkan terhadap satu atau
lebih kriteria ( Juliza Hidayati, 2005).
Setiap organisasi termasuk lembaga pengelola PNPM Mandiri
Perdesaan perlu diukur kinerjanya secara komprehensif agar lebih mampu
mengembangkan kreativitasnya. Pengukuran kinerja menentukan secara
periodik efektivitas operasional suatu organisasi berdasarkan sasaran
standar kinerja. Mulyadi (2009) menyatakan if we can measure it, we can
manage it, we can achieve it.
Dua konsep yang biasa digunakan untuk karakteristik suatu kinerja
pemanfaatan sumber daya adalah produktivitas dan efisiensi. Produktivitas
adalah suatu ukuran deskriptif tentang kinerja, sedangkan efisiensi adalah
suatu ukuran bersifat normatif (Amirillah, 2010).
Fungsi produksi menunjukkan hubungan teknis yang
menghubungkan input atau faktor produksi dan hasil produksinya atau
output. Fungsi produksi menggambarkan teknologi yang dicapai oleh
perusahaan, industri perbankan atau perekonomian secara keseluruhan.
Pada keadaan tertentu hubungan antara input dan output tercermin dalam
rumusan fungsi produksi. Apabila teknologi berubah, maka fungsi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
produksi juga berubah (Sudarsono (1995) dalam Nurul Komaryatin
(2006)).
Dalam teori ekonomi mikro yang standar, konsep fungsi produksi
membentuk dasar untuk mendeskripsikan hubungan input-output bagi
perusahaan atau produsen. Jika diasumsikan bahwa faktor produksi
adalah homogen dan informasi tersedia lengkap (sempurna) tentang
teknologi yang ada, maka fungsi produksi mewakili sejumlah metode
untuk menghasilkan output. Lebih jelas lagi, fungsi produksi menunjukkan
jumlah maksimum output yang bisa dicapai dengan mengkombinasikan
berbagai jumlah input. Coelli et al., (1998), menjelaskan bahwa fungsi
produksi frontier (frontier production function) memiliki definisi yang
tidak jauh berbeda dengan definisi fungsi produksi dan banyak digunakan
saat menjelaskan konsep pengukuran efisiensi. Frontier digunakan untuk
lebih menekankan kepada kondisi output maksimum yang dapat dihasilkan
dalam suatu proses produksi.
Debertin (1986) menjelaskan tiga tahap proses produksi yaitu :
tahap pertama, kondisi di mana produk rata-rata atau avarage product (AP)
meningkat, daerah ini dikatakan sebagai daerah yang irasional atau daerah
tidak atau belum efisien; tahap kedua, kondisi yang ditandai memuncaknya
kurva produk rata-rata (AP), kemudian menurun dan dibarengi dengan
menurunnya produk marginal atau Marginal Product (MP) tetapi masih
positif, daerah ini disebut daerah yang irasional atau efisien; dan tahap
ketiga, kondisi yang ditandai menurunnya produk marginal (MP negatif),
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
daerah ini disebut sebagai daerah yang tidak rasional atau sudah tidak
efisien.
Penjumlahan elastisitas produksi dari masing-masing faktor
produksi sekaligus menunjukkan tingkat besaran skala ekonomi usaha
(return to scale). Skala ekonomi usaha merupakan respon dari perubahan
output yang dihasilkan karena perubahan proporsional dan seluruh
inputnya. Fungsi produksi Linier Berganda, Cobb-Douglas dan Translog
dapat digunakan untuk menguji fase pergerakan skala ekonomi usaha
(return to scale) atas perubahan faktor-faktor produksi yang digunakan
dalam suatu proses produksi yaitu dengan menjumlahkan elastisitas
produksi dari masing-masing faktor produksi. Menurut Soekartawi
(2003), berdasarkan penjumlahan elastisitas produksi dari faktor-faktor
produksi ke-i (∑Epi) maka ada tiga kemungkinan keadaan fase pergerakan
skala ekonomi usaha (return to scale) yaitu:
1. Kenaikan hasil yang meningkat (increasing return to scale), berarti
proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan produksi
(output) yang proporsinya lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa penjumlahan elastisitas produksi dari faktor produksi ke-i lebih
besar dari satu (∑Epi>1).
2. Kenaikan hasil yang tetap (constant return to scale), berarti penambahan
faktor produksi akan proporsional dengan penambahan produksi yang
diperoleh. Kondisi tersebut menunjukkan penjumlahan elastisitas
produksi dari faktor produksi ke-i sama dengan satu (∑Epi=1).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
3. Kenaikan hasil yang menurun (decreasing return to scale), berarti
proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan
produksi yang diperoleh. Kondisi tersebut menunjukkan penjumlahan
elastisitas produksi dari faktor produksi ke-i lebih kecil dari satu
(∑Epi< 1).
Coelli et al. (1998) memperkenalkan berbagai jenis fungsi produksi
yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi. Penelitian ini
menggunakan fungsi produksi stokastik. Dengan metode fungsi produksi
stokastik faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang diduga akan
mempengaruhi tingkat efisiensi teknis produksi yang akan dicapai dapat
ditangkap dan dijelaskan dengan bantuan model ekonometrika. Sementara
itu, faktor-faktor penyebab ketidak-efisienan juga dapat ditangkap pada
saat yang bersamaan. Disamping itu juga dapat diestimasi apakah
inefisiensi disebabkan oleh random error dalam pengumpulan data dan
sifat dari beberapa variabel yang tidak dapat terukur (faktor eksternal)
atau disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
inefisiensi dalam proses produksi (faktor internal).
Efisiensi merupakan salah satu parameter yang secara teoritis
maupun praktis sangat umum digunakan untuk menggambarkan kinerja
sebuah Unit Kegiatan Ekonomi. Efisiensi didefinisikan sebagai
perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input), atau
jumlah yang dihasilkan dari satu input yang dipergunakan. Suatu
perusahaan dapat dikatakan efisien apabila mempergunakan jumlah unit
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah unit yang
dipergunakan perusahaan lain untuk menghasilkan output yang sama, atau
menggunakan unit input yang sama, dapat menghasilkan jumlah output
yang lebih besar (Iswardono dan Darmawan 2000;2)
Jones dan Pendlebury (dalam Saputra, 2003) menyatakan bahwa
efisiensi pada dasarnya merupakan ukuran optimalisasi penggunaan
sumber-sumber dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Ada
beberapa manfaat yang diperoleh dari pengukuran efisiensi, yaitu : (i)
sebagai tolok ukur untuk memperoleh efisiensi relatif; (ii) dapat
mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan tingkat
efisiensi; dan (iii) dimungkinkannya analisa-analisa mengenai implikasi
penting dari kebijakan perbaikan tingkat efisiensi dari unit kegiatan
ekonomi yang dipertimbangkan.
Coelli et. Al. (2005) mengemukakan dua konsep efisiensi yaitu
efisiensi teknis (technical efficiency/TE) dan efisiensi alokatif (allocative
efficiency/AE). Efisiensi teknis (Technical Efficiency-TE) yakni
kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan output maksimum dari
penggunaan suatu set (bundle) input. Efisiensi teknis berhubungan dengan
kemampuan suatu perusahaan untuk berproduksi pada kurva frontier
isoquant. Definisi lain menunjukkan bahwa TE adalah kemampuan
perusahaan untuk memproduksi pada tingkat output tertentu dengan
menggunakan input minimum pada tingkat teknologi tertentu. Efisiensi
alokatif (Allocative Efficiency-AE) adalah kemampuan suatu perusahaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
untuk menggunakan input pada proporsi yang optimal pada harga dan
teknologi produksi yang tetap (given). AE merupakan kemampuan
perusahaan untuk menghasilkan sejumlah output pada kondisi minimisasi
rasio biaya dari input. Gabungan kedua efisiensi ini disebut efisiensi
ekonomi (Economic Efficiency-EE) atau disebut juga efisiensi total. Hal
ini berarti bahwa produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan baik
secara teknis maupun ekonomis adalah efisien.
Untuk mengilustrasikan konsep efisiensi-efisiensi tersebut, Farrell
menggunakan contoh sederhana dari suatu industri yang menggunakan
hanya dua input, x1 dan x2 untuk menghasilkan output y. Fungsi
produksi yang efisien (diasumsikan sudah diketahui) dapat ditulis:
y = f (x1, x2)...........................................................................(2.2)
Dengan asumsi constant return to scale (CRS), maka persamaan
(2.2) dapat ditulis:
1= f (x1/y,x2/y)........................................................................ (2.3)
Asumsi CRS dibuat dengan catatan bahwa fungsi produksi itu
sudah sangat efisien (beroperasi pada skala optimal) pada daerah dua dari
fungsi produksi neoklasik. Fungsi produksi tersebut adalah homogen
derajat 1 (jika penggunaan input ditingkatkan sebesar satu-satuan, maka
output juga akan meningkat dengan proporsi yang sama). Suatu fungsi
produksi homogen derajat n akan menghasilkan suatu return to scale
parameter dari suatu nilai n yang konstan. Asumsi CRS ini mengijinkan
teknologi untuk direpresentasikan dengan menggunakan isoquant
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
(kombinasi dari berbagai input yang dapat digunakan untuk menghasilkan
output yang sama), seperti yang diilustrasikan pada Gambar 27 berikut
ini. Asumsi CRS ini dinyatakan secara eksplisit untuk menunjukkan
bahwa pengukuran yang berorientasi input dan output adalah equivalen.
Secara umum, efisiensi didekati dari dua sisi pendekatan yaitu
alokasi pendekatan penggunaan input dan alokasi output yang dihasilkan.
Pendekatan dari sisi input membutuhkan ketersediaan harga input dan
kurva isoquant yang menunjukkan kombinasi input yang digunakan untuk
menghasilkan output secara maksimal. Sedangkan pendekatan dari sisi
output merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat sejauh mana
jumlah output secara proporsional dapat ditingkatkan tanpa merubah
jumlah input yang digunakan.
Dua metode alternatif untuk mengestimasi fungsi frontier dan
pengukuran efisiensi produksi adalah non parametrik dan parametrik
(Coelli et al., 1998). Pendekatan parametrik untuk estimasi fungsi
produksi, fungsi biaya atau profit terdiri dari spesifikasi bentuk fungsi
parametrik dan penggunaan beberapa metode estimasi (Ordinary Least
Square-OLS atau Maximum Likelihood-ML) dengan data empiris untuk
mengestimasi parameter dari fungsi tersebut. Selanjutnya Coelli et al.
mengatakan bahwa kelemahan utama pendekatan fungsi produksi
parametrik ini adalah menghendaki secara eksplisit bentuk fungsi yang
menggambarkan teknologi yang ada, asumsi tentang distribusi inefisiensi
dan ketidakmampuannya untuk bekerja dengan multi output. Dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
demikian, maka penelitian dengan menggunakan pendekatan parametrik
tersebut harus diinterpretasikan secara hati-hati.
Pendekatan non parametric deterministic yang telah
dikembangkan Farrell (1957) dikenal juga sebagai Data Envelopment
Analysis (DEA). Metode ini telah banyak diaplikasikan oleh, untuk
menyebutkan beberapa, Charles et al. (1981) dan Färe dan Lovell (1978),
diacu dalam Bravo-Ureta et al. (2007) yang melibatkan analisis multi
input, multi output dan variasi skala penerimaan (Variabel Retrun to
Scale-VRS). DEA menggunakan metode linear programming.
Keunggulan pendekatan non parametrik ini adalah tidak menghendaki
bentuk fungsi yang khusus untuk merepresentasikan teknologi yang ada.
Kelemahan utamanya adalah deterministik dan mengasumsikan bahwa
semua deviasi dari frontier adalah akibat terjadinya inefisiensi.
4. Data Envelopment Analysis (DEA)
Salah satu metode yang dikembangkan dalam upaya pengukuran
produktivitas perusahaan atau unit kerja tertentu adalah Data Envelopment
Analysis (DEA). Penelitian mengenai DEA ini dimulai oleh Charnes,
Cooper dan Rhodes pada tahun 1978. DEA merupakan metode
pengukuran produktivitas dengan pendekatan fungsi produksi secara non
parametrik. Sejak awal diperkenalkan, pendekatan ini telah menjadi
metode yang digunakan dalam mengevaluasi produktivitas berbagai unit
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
kerja pada berbagai bidang kerja, seperti perbankan, rumah sakit, sektor
industri, dan perguruan tinggi (Juliza Hidayati, 2005).
DEA merupakan metode berdasarkan program linier yang
digunakan untuk membandingkan efisiensi dari beberapa unit. DEA
merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi, antara
lain untuk penelitian kesehatan (healt care), pendidikan (education),
transportasi, pabrik (manufacturing), maupun perbankan. Ada tiga
manfaat yang diperoleh dari pengukuran efisiensi dengan DEA (Coelli et
al.,2005), pertama, sebagai tolok ukur untuk memperoleh efisiensi relatif
yang berguna untuk mempermudah perbandingan antar unit ekonomi yang
sama. Kedua, mengukur berbagai variasi efisiensi antar unit ekonomi
untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, dan ketiga, menentukan
implikasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensi.
DEA (Coelli et al., 2005) adalah sebuah metode optimasisasi
program matematika yang mengukur efisiensi teknis suatu unit kegiatan
ekonomi dan membandingkan secara relatif terhadap unit kegiatan
ekonomi yang lain. DEA mula-mula dikembangkan oleh Farrell (1957)
yang mengukur efisiensi teknik satu input dan satu output, menjadi multi
input dan mulit output, menggunakan kerangka nilai efisiensi relatif
sebagai rasio input (single virtual input) dengan output (single virtual
output). Metode DEA dapat dilakukan dengan metode return to constant
scale (CRS) dan variabel return to scale (VRS).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
Data Envelopment Analysis menghitung efisiensi relatif pada
sebuah organisasi yang berada dalam kelompok terhadap kinerja
organisasi terbaik pada kelompok yang sama. DEA biasanya digunakan
untuk mengukur efisisensi pelayananan yang diberikan oleh pemerintah,
organisasi non profit maupun BUMN. Unit individual yang dianalisa ini
di dalam DEA disimbolkan sebagai Unit Kegiatan Ekonomi (UKE).
Dalam DEA, efisiensi relatif UKE didefinisikan sebagai rasio dari
total output tertimbang dibanding dengan total input tertimbangnya (total
weighted output/total weighted input). Inti dari DEA adalah menentukan
bobot (weights) atau timbangan untuk setiap input dan output UKE. Bobot
tersebut memiliki sifat: (1) tidak bernilai negatif, dan (2) bersifat universal,
artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat
bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (total weighted output/total
weighted input) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (total weighted
output/total weighted input < 1) (Makmun dan Lokot Z. Nasution, 2005).
Angka rasio tersebut menunjukkan bahwa UKE tersebut
efisien/tidak efisien dalam menghasilkan tingkat output maksimum dari
tiap input. DEA berasumsi bahwa setiap UKE menggunakan kombinasi
input yang berbeda untuk menghasilkan kombinasi output yang berbeda
pula, sehingga akan memilih seperangkat bobot yang mencerminkan
keragaman tersebut. Secara umum DEA akan menetapkan bobot yang
tinggi untuk input yang penggunaannya sedikit dan output yang banyak
menghasilkan pada proses produksi, dan sebaliknya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
Bobot-bobot tersebut bukan merupakan nilai ekonomis dari input
dan outputnya, melainkan sebagai penentu untuk memaksimumkan
efisiensi dari suatu UKE. Sebagai gambaran jika suatu UKE merupakan
perusahaan yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented), dan setiap
input maupun outputnya memiliki biaya per unit serta harga jual per unit
tertentu, maka perusahaan tersebut akan berusaha menggunakan sesedikit
mungkin input yang biaya per unitnya termahal dan berusaha
memproduksi sebanyak mungkin output yang harga jualnya tertinggi.
DEA merupakan model pemograman linier fraksional yang dapat
mencakup banyak output dan input tanpa perlu menentukan bobot untuk
setiap variabel sebelumnya, tanpa perlu penjelasan eksplisit mengenai
hubungan fungsional antara input dan output (tidak seperti regresi). DEA
merupakan ukuran efisiensi relatif, yang mengukur inefisiensi unit-unit
yang ada, dibandingkan dengan unit yang lain yang dianggap paling
efisien dalam set data yang ada. Sehingga dalam analisis DEA
dimungkinkan beberapa unit entitas mempunyai tingkat efisiensi 100%
yang artinya bahwa unit tersebut merupakan unit yang terefisien dalam set
data tertentu dan waktu tertentu (Hartono dkk, 2010).
Model CCR merupakan model yang paling sering digunakan, yang
dikembangkan oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes (CCR) dengan
menerapkan Constant Return to Scale (CRS), yaitu perbandingan nilai
output dan input bersifat konstan, penambahan nilai input dan output
sebanding. Rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
Maks : ho = Uik.Yik , k = 1,2, ...n.......................(2.4)
Vjk.Xjk Dengan kendala :
Uik.Yir < 1.................(2.5)
Vjk.Xjr
untuk r = 1,...N
Uik dan Vjk ≥ 0
Selain itu, ada model BCC (Banker-Charnes-Cooper) yang memungkinkan
adanya Variable Return to Scale dan mengukur hanya technical efficiency
dari tiap UKE. Asumsi dari model BBC adalah bahwa rasio antara
penambahan input dan output tidak sama (variable return to scale).
Peningkatan proporsi bisa bersifat increasing return to scale (IRS) atau
bisa juga bersifat decreasing return to scale (DRS). Model BCC diperoleh
dengan menambahkan batasan :
∑ λj = 1......................................................................(2.6)
Nilai efisiensi yang diperoleh dari model BCC merupakan nilai murni
efisiensi teknis. Model CCR secara simultan mengevaluasi sekaligus scale
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
efficiency dan technical efficiency secara agregat. Sementara model BCC
memisahkan evaluasi keduanya.
Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan pendekatan non
parametric yang pada dasarnya merupakan teknik berbasis linear
programming. DEA dapat berorientasi input dan berorientasi output.
Beberapa isu penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan DEA
adalah sebagai berikut (Coelli, et. al., 2005):
ü Positivity : DEA menuntut semua variabel input & output bernilai
positif (> 0)
ü Isotonicity : variabel input dan output harus punya hubungan
isotonicity yang berarti untuk setiap kenaikan pada variabel input
apapun harus menghasilkan kenaikan setidaknya satu variabel output
dan tidak ada variabel output yang mengalami penurunan.
ü Jumlah UKE: dibutuhkan setidaknya 3 UKE untuk setiap variabel input
dan output yang digunakan dalam model.
ü Window analysis : perlu dilakukan jika terjadi pemecahan data UKE
(misalnya tahunan menjadi triwulan) yang biasanya dilakukan untuk
memenuhi syarat jumlah UKE. Analisis ini dilakukan untuk menjamin
stabilitas nilai produktivitas dari UKE yang bersifat time dependent.
ü Penentuan bobot: walaupun DEA menentukan bobot yang seringan
mungkin untuk setiap unit relatif terhadap unit yang lain dalam 1 set
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
data, terkadang dalam praktek manajemen dapat menentukan bobot
sebelumnya.
ü Homogenenity: DEA menuntut seluruh UKE yang dievaluasi memiliki
variabel input dan output yang sama jenisnya.
Mengingat setiap organisasi mempunyai level input yang
bervariasi dan juga menghasilkan level output yang bervariasi, maka DEA
telah membuka kesempatan untuk menangani berbagai kasus yang tidak
dapat didekati dengan metode lain karena sifat hubungan yang kompleks
antara banyak input dan banyak output yang terlibat. Seperti halnya
ukuran efisiensi pada umumnya ukuran efisiensi dalam DEA dinyatakan
sebagai nisbah output dibagi input sehingga nilai efisiensi maksimalnya
adalah satu atau seratus persen. Model DEA digunakan sebagai perangkat
untuk mengukur kinerja setidaknya memiliki tiga keunggulan
dibandingkan model lain, yaitu :
1. Bisa menangani banyak input dan output.
2. Tidak butuh asumsi hubungan fungsional antara. variabel input dan
output
3. UKE dibandingkan secara langsung dengan sesamanya.
4. Input dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda.
Walaupun analisis DEA memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan
analisis rasio dan analisis regresi, namun DEA juga mempunyai
keterbatasan, yaitu :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
1. DEA mensyaratkan semua input dan output harus spesifik dan dapat
diukur (demikian pula dengan analisis rasio dan regresi). Kesalahan
dalam memasukkan input dan output yang valid akan memberikan hasil
yang bias.
2. DEA berasumsi bahwa setiap unit input atau output identik dengan unit
lain dalam tipe yang sama, tanpa mampu mengenali perbedaan-
perbedaan tersebut, DEA akan memberi hasil yang bias.
3. Dalam bentuk dasarnya DEA berasumsi adanya constant return to scale
(CRTS). CRTS menyatakan bahwa perubahan proporsional pada semua
tingkat input akan menghasilkan perubahan proporsional yang sama
pada tingkat output.
4. Bobot input dan output yang dihasilkan oleh DEA tidak dapat
ditafsirkan dalam nilai ekonomi, meskipun koefisien tersebut memiliki
formulasi matematik yang sama. Tetapi hal ini bukan merupakan
kendala yang serius, sebab DEA bertujuan mengukur efisiensi relatif.
DEA mengidetifikasikan sekelompok unit efisien yang digunakan sebagai
benchmark untuk improvement. Sebuah peer group memiliki kombinasi yang
sama dengan unit yang tidak efisien, sehingga bermanfaat dalam mengidentifikasi
faktor yang menyebabkan ketidakefisienan. Peer Group juga akan memberikan
contoh yang baik mengenai proses operasi untuk meningkatkan performansi unit
yang tidak efisien.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
Sebuah unit yang tidak efisien harus menentukan target tertentu
untuk meningkatkan perfomansinya yang meliputi langkah-langkah
sebagai berikut :
· Menetapkan prioritas untuk peningkatan salah satu input atau
output dengan menjaga agar input atau output yang lain tidak
terganggu.
· Menentukan target ideal unit tertentu. Namun penentuan target ini
memiliki keterbatasan. Kemungkinannya adalah antara inefisiensi
UKE dan benchmark nya tidak memiliki kesamaan dalam praktek
operasi mereka. Untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan
penelitian dengan menggunakan metode clustering oleh UKE
lainnya pada cluster yang sama dan yang memiliki performance
terbaik pada satu cluster yang digunakan sebagai benchmark oleh
UKE lainnya pada cluster yang sama.
· Menentukan pengurangan atau penambahan salah satu input atau
output dengan nilai yang tepat.
· Aplikasi sumber daya dengan fleksibilitas bobot, maka dapat
diestimasi konversi sumber daya yang potensial atau peningkatan
output pada unit yang tidak efisien yang bertujuan untuk
pengalokasian sumber daya yang tepat.
· Penentuan slack/axcess input dari inefisiensi UKE yaitu
menentukan berapa kelebihan atau kekurangan input dari UKE
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
yang tidak efisien, didapatkan dari selisih antara target input yang
dimiliki oleh UKE yang inefisien.
· Penentuan deficient/surplus output dari UKE yang inefisien yaitu
menentukan berapa kelebihan atau kekurangan output dari UKE
yang tidak efisien. Didapatkan dari selisih antara target output
dengan input saat ini yang dihasilkan oleh UKE yang inefisien.
(Rusindiyanto,2010)
DEA memiliki beberapa nilai manajerial, yaitu: Pertama, DEA
menghasilkan efisiensi untuk setiap UKE, relatif terhadap UKE yang lain
dalam sampel. Angka efisiensi ini memungkinkan seorang analis untuk
mengenali UKE yang paling membutuhkan perhatian dan merencanakan
tindakan perbaikan bagi UKE yang tidak/kurang efisien. Kedua, jika suatu
UKE kurang efisien (efisiensi < 100 %), DEA menunjukkan sejumlah
UKE yang memiliki efisiensi sempurna (efficiency reference set, efisiensi
= 100) dan seperangkat angka pengganda (multipliers) yang dapat
digunakan oleh manajer untuk menyusun strategi perbaikan (Makmun dan
Lokot Z. Nasution, 2005).
Penggunaan DEA dalam penelitian telah banyak dilakukan antara
lain oleh Benhard Mahlberg dan Michael Obersteiner (2001) yang
mengukur ulang Human Development Index (HDI). D.K. Despotis (2004)
juga menggunakan DEA untuk memperkirakan efisiensi relatif Human
Development Index (HDI) di Asia dan Pasifik. Hal yang sama dilakukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
oleh oleh Stephanie Blancard dan Jean Francois Hoarau (2011) yang
menggunakan DEA untuk mengukur ulang Human Development index
(HDI) yang telah ditetapkan oleh United Nation Development Program
(UNDP). Zheng dan Zhang (2010) menggunakan DEA untuk mengetahui
efisiensi sistem asuransi kesehatan di China.
5. Analisis Rasio Keuangan
Analisis rasio keuangan merupakan suatu peralatan sedehana
namun dapat memberikan manfaat untuk menentukan bagaimana suatu
aktivitas usaha dijalankan. Disamping itu, rasio keuangan juga merupakan
alat analisis yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk
menjelaskan hubungan tertentu antara satu perkiraan dengan perkiraan
lainnya dari seperangkat laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan
Rasio keuangan dapat menginterpretasikan perkiraan keuangan
atau data akuntansi serta dapat menemukan keunggulan dan kelemahan
perusahaan (Block dan Hirt, 2002 dalam Vicky Rahma Putri dan Niki
Lukviarman, 2008).
Dalam penilaian rasio keuangan UPK, menurut PTO PNPM
Mandiri Perdesaan jenis yang diukur antara lain :
1. Pendapatan operasional dibanding total pendapatan
2. Pendapatan non operasional dibanding total pendapatan.
3. Total biaya dibanding total pendapatan.
4. Honor pengurus dibandingkan total biaya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
5. Pendapatan operasional dibandingkan modal awal tahun
6. Total tunggakan dibanding piutang (saldo pinjaman)
7. Tunggakan UEP dibanding piutang (saldo pinjaman UEP)
8. Tunggakan SPP dibanding piutang (saldo pinjaman SPP)
9. Kemampuan menghasilkan surplus (RMS) s.d bulan ini.
10. Dana mengendap di kas dan Bank dibanding aset ekonomi.
Sedangkan untuk mengetahui efisiensi UPK, digunakan persentase
antara total biaya dibandingkan dengan total pendapatan. Bila nilainya
kurang dari 45%, maka UPK tersebut efisien. Nilai efisiensi kurang dari
45% ini adalah ukuran yang disepakati oleh para pelaku PNPM Mandiri
Perdesaan di Kabupaten Sragen, karena menurut Petunjuk Teknis
Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan nilai efisiensi adalah sebesar
kurang dari 75%.
B. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu
Studi tentang Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan telah
dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan menggunakan alat analisis
yang berbeda-beda. Yayuk Wuriati (2008) yang meneliti tentang Analisis
Keberlanjutan Lembaga Kredit mikro Unit Pengelola Kegiatan pada PNPM
Mandiri Perdesaan di 300 UPK yang berada di provinsi Riau, Lampung, Jawa
Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi
selatan, dan Sulawesi tenggara menyimpulkan bahwa indikator kinerja yang
diukur dengan umur, modal, aset, modal/aset, laba, laba/modal, outstanding,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
outstanding/aset, NPL terbaik ada di Jawa tengah. Dari 300 UPK yang
diteliti, sebanyak 269 UPK atau 89,67% mempunyai potensi untuk berlanjut.
Namun demikian rata-rata tingkat efisiensi masih rendah yaitu hanya 0,368
dan hanya 15 UPK yang mempunyai kinerja keuangan yang cukup baik.
Sedangkan Sri Hardiman Supyansuri (2010) yang mengevaluasi kinerja
UPK Kecamatan Kertasari dan Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung
dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard menyimpulkan bahwa
kinerja keseluruhan perspektif balanced scorecard UPK Kecamatan Arjasari
lebih baik dibanding Kertasari. Skor UPK Kertasari adalah 75,57 yang
termasuk kategori cukup sedangkan UPK Arjasari sebesar 83,33 yang
termasuk kategori baik.
Arif Sofianto dkk (2009) meneliti tentang kapasitas dan keberlanjutan
kelembagaan PNPM Mandiri perdesaan dan pengelolaan keuangan di UPK di
Kabupaten Temanggung dan Demak dengan pendekatan kualitatif
menyimpulkan bahwa UPK mampu menjadi lembaga keuangan alternatif
bagi masyarakat perdesaan karena memiliki keunggulan dalam kemudahan
akses dan sistem pengembalian dana yang disesuaikan dengan masyarakat.
Sedangkan penggunaan teknik Data Envelopment Analysis (DEA) telah
banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian yang
dilakukan oleh Abdul Hakim (2010) yang menyimpulkan bahwa peningkatan
peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tidak
dikuti oleh peningkatan hasil pembangunan ekonomi secara signifikan. Hal
ini karena kurangnya kapasitas kelembagaan dalam pengaturan transfer dana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
yang berasal dari pemerintah pusat, yang menyebabkan inefisiensi dalam
alokasi sumber daya.
Penelitian lain dilakukan oleh Makmun dan Lokot Z. Nasution (2005)
yang meneliti tingkat efisiensi PT PLN (Persero) dengan pendekatan Analisa
Rasio, DEA dan Edward I. Altman dengan hasil analisis bahwa tingkat
kinerja perusahaan relatif paling tidak efisien terjadi pada tahun 1998, 1999,
dan 2002.
Penelitian yang dilakukan oleh Nara F. Monkam (2011) juga
menggunakan DEA menghasilkan kesimpulan bahwa otonomi pajak dan
jumlah serta tingkat ketrampilan dari pemimpin suatu kotamadya sangat
berpengaruh terhadap efisiensi produksi dari kotamadya di Afrika Selatan.
C. Kerangka Konseptual
PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai lembaga pengelola dana
bergulir yang disebut Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri
Perdesaan. Selama ini pengukuran kinerja UPK dilakukan dengan
menggunakan analisis yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Operasional
(PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yaitu analisis rasio keuangan.
Penelitian ini menggunakan analisis perbandingan antara analisis rasio
keuangan menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri
Perdesaan dan menggunakan pendekatan yang bersifat akademis dan obyektif
yaitu Data Envelopment Analysis (DEA).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
Dari kedua jenis pengukuran ini akan dapat diketahui efisiensi dari
UPK tersebut. UPK yang efisien dapat berlanjut menjadi lembaga kredit
mikro informal di Kecamatan, sedangkan UPK yang tidak efisien perlu untuk
diperbaiki dengan cara mengurangi input atau memaksimalkan output.
Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai
berikut :
BAB III
Gambar 2.7. Kerangka Konseptual Penelitian
PNPM Mandiri Perdesaan
UPK PNPM MP sebagai Pengelola dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan
Penilaian Kinerja UPK PNPM MP 1. Analisis rasio keuangan 2. DEA
Tingkat Efisiensi UPK PNPM MP
Kesimpulan dan saran untuk perbaikan kelembagaan UPK PNPM Mandiri Perdesaan
Keberlanjutan UPK sebagai lembaga kredit mikro informal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Tipe Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif untuk
memberikan gambaran tentang kinerja keuangan lembaga pengelola
kegiatan (UPK PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Sragen,
khususnya di 6 (enam) kecamatan yang merupakan lokasi PNPM
Mandiri Perdesaan sejak tahun 2003.
B. Sumber dan Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari
Laporan keuangan UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 6 (enam)
Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2007 sampai dengan tahun
2011 yang didapatkan dari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (BKBPMD) Kabupaten Sragen yang merupakan
koordinator Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan tingkat
Kabupaten (TK PNPM MP Kabupaten Sragen).
C. Metode dan Alat Analisis
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan dua macam
metode yaitu :
1. Metode analisis rasio keuangan berdasarkan Petunjuk Teknis
Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan berikut penjelasannya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan UPK PNPM Mandiri
Perdesaan.
Untuk pengukuran kinerja keuangan berdasarkan PTO PNPM
Mandiri Perdesaan, aspek yang dinilai antara lain :
a. Pendapatan operasional dibanding total pendapatan.
b. Pendapatan non operasional dibanding total pendapatan.
c. Total biaya dibanding total pendapatan
d. Honor pengurus dibandingkan total biaya
e. Pendapatan operasional dibandingkan modal awal tahun
f. Total tunggakan dibanding piutang (saldo pinjaman)
g. Tunggakan UEP dibanding piutang (saldo pinjaman UEP)
h. Tunggakan SPP dibanding piutang (saldo pinjaman SPP)
i. Kemampuan menghasilkan surplus (RMS) s.d bulan ini.
j. Dana mengendap di kas dan Bank dibanding aset ekonomi.
Sedangkan untuk mengetahui efisiensi UPK, digunakan persentase
antara total biaya dibandingkan dengan total pendapatan. Bila
nilainya kurang dari 45%, maka UPK tersebut efisien.
2. Metode DEA (Data Envelopment Analysis) untuk mengetahui
tingkat efisiensi UPK PNPM Mandiri Perdesaan.
Dalam DEA, cara mengukur efisiensi sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
1. Kinerja UPK diukur dengan menghitung rasio antara output
dengan input. DEA akan menghitung UPK yang menggunakan
input n untuk menghasilkan output m yang berbeda.
Z = Uik.Yik .............................(3.1)
Vjk.Xjk
Dimana :
Z = efisiensi relatif
Uik = bobot untuk output i yang dihasilkan UPK k
Vjk = bobot untuk input j UPK k
Yik = jumlah output i yang dihasilkan UPK k
Xjk = jumlah input j yang digunakan UPK k
2. Persamaan di atas menunjukkan adanya penggunaan satu
variabel input dan satu variabel output. Rasio efisiensi (Z)
kemudian dimaksimalkan dengan kendala sebagai berikut :
Z = Uik.Yir < 1...........(3.2)
Vjk.Xjr
untuk r = 1,...N
Uik dan Vjk ≥ 0
Dimana N menunjukkan jumlah UPK dalam sampel.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
Pertidakpersamaan pertama menunjukkan adanya rasio
efisiensi UPK tidak lebih dari 1, sementara pertidaksamaan
kedua berbobot positif.
Angka rasio akan bervariasi antara 0 sampai dengan 1.
Suatu UPK dikatakan efisiensi apabila memiliki angka rasio
mendekati 1 atau 100 %. Sebaliknya jika mendekati 0
menunjukkan efisiensi UPK yang semakin rendah atau terjadi
inefisiensi
3. Dalam penelitian ini variabel input yang digunakan adalah :
a. Biaya tenaga kerja (honor pengurus UPK)
b. Biaya administrasi pengelolaan dan umum
c. Transport
d. Biaya bayar di muka
e. Penyusutan
f. Biaya lain-lain
g. Pajak Bank
h. Administrasi Bank
Untuk variabel outputnya adalah variabel pendapatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Sragen
1. Kondisi Geografis
a. Letak Geografis
Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten Di Provinsi
Jawa Tengah, yang letaknya antara 7°15’ LS dan 7°30’ dan 110°45’ BT
dan 111°10’ BT, dengan peta wilayah sebagai berikut :
Gambar 3.1. Peta Wilayah Kabupaten Sragen
Sumber: www.sragenkab.go.id
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
Secara geografis, Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara
Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Sragen
antara lain :
· Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan
· Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.
· Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar.
· Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur).
Kabupaten Sragen memiliki wilayah seluas 941,55 km2 yang
terbagi dalam 20 Kecamatan, 8 Kelurahan, dan 200 desa, 2.519 dukuh
dan 5.328 RT. Adapun penggunaan lahan adalah sebagai berikut :
a. Sawah seluas 41.127,45 Ha atau sebesar 42,84%
b. Pekarangan-bangunan seluas 23.126,69 Ha atau sebesar 24,53%.
c. Tegal/kebun/huma seluas 18.729,83 Ha atau sebesar 20,06%.
d. Lainnya seluas 12.171,41 Ha atau sebesar 12,57%.
Luas lahan yang terdapat di Kabupaten Sragen 64 persen dapat
dibudidayakan secara tidak terbatas sesuai dengan kesuburannya,
sedangkan 21,1 persen hanya dapat dibudidayakan dengan perlakuan
khusus.
Kabupaten Sragen yang terletak di ketinggian 109 M di atas
permukaan air laut dengan standar deviasi 50 M memiliki dua musim
yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan beriklim tropis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
dan temperatur sedang. Menurut Stasiun Klimatologi Klas I Semarang,
suhu rata-rata Kabupaten Sragen berkisar antara 19°C sampai dengan
31°C. Jumlah curah hujan rata-rata 2.783 mm per tahun dengan jumlah
rata-rata hari hujan 150 hari dalam satu tahun.
Kabupaten Sragen memiliki relief yang beraneka ragam,
sebagian daerah pegunungan dan dataran ngarai yang cukup subur serta
terbelah aliran sungai Bengawan Solo. Sebelah selatan Bengawan Solo
sebanyak 9 kecamatan merupakan daerah yang subur, cocok untuk
pertanian sedangkan 11 kecamatan berada di sebelah utara Bengawan
Solo yang merupakan pegunungan kapur dan merupakan lahan kering
Ditinjau dari sisi topografi, Kabupaten Sragen mempunyai relief
yang beragam meliputi dataran rendah dan daerah pegunungan. Diukur
dari permukaan laut, dapat dibedakan atas empat golongan ketinggian,
yaitu :
b. 84 - 110 meter meliputi wilayah seluas 50,48%.
c. 111 – 137 meter meliputi wilayah seluas 39,24%.
d. 138 – 164 meter meliputi wilayah seluas 5,14%.
e. 165 – 193 meter meliputi wilayah seluas 5,14%.
2. Kondisi Demografi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
Jumlah penduduk Kabupaten Sragen berdasarkan Sensus
Penduduk Tahun 2010 adalah sebanyak 877.402 jiwa. Adapun jumlah
penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin
No Kecamatan Jenis kelamin
Jumlah Laki-laki Perempuan
1 Kalijambe 23.560 23.080 46.640 2 Plupuh 22.808 23.488 46.296 3 Masaran 32.829 23.961 65.790 4 Kedawung 29.512 30.305 59.817 5 Sambirejo 18.509 18.626 37.135 6 Gondang 21.593 22.060 43.653 7 Sambungmacan 21.640 22.433 44.073 8 Ngrampal 18.126 18.233 36.359 9 Karangmalang 28.925 29.406 58.331 10 Sragen 32.121 33.695 65.816 11 Sidoharjo 25.218 25.951 51.169 12 Tanon 27.118 27.731 54.849 13 Gemolong 23.456 23.942 47.398 14 Miri 16.080 16.623 32.703 15 Sumberlawang 22.418 23.191 45.609 16 Mondokan 16.976 17.365 34.341 17 Sukodono 15.492 16.048 31.540 18 Gesi 10.809 11.039 21.848 19 Tangen 13.469 13.682 27.151 20 Jenar 13.328 13.556 26.884 Jumlah 433.987 443.415 877.402
Sumber : Kabupaten Sragen Dalam Angka Tahun 2010
Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten
Sragen memiliki jumlah penduduk yang besar, yaitu sebesar 877.402
jiwa, yang terdiri dari 433.987 jiwa laki-laki dan 443.415 jiwa
perempuan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
Jumlah Kepala Keluarga Miskin berdasarkan hasil Pendataan Program
Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS mencapai
105.566 Kepala Keluarga yang meliputi :
· Sangat miskin = 14.621 KK
· Miskin = 15.839 KK
· Hampir Miskin = 30.122 KK
· Rentan Miskin Lainnya (RTL) = 44.984 KK
Klasifikasi miskin itu berlaku bagi mereka yang pengeluaran
perbulannya atau sering disebut pendapatan perkapitanya perbulan dibawah
160.000/bulan sesuai dengan standar garis kemiskinan di Kabupaten Sragen
(www.sragenkab.online)
B. Gambaran Umum PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen
PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program lanjutan yang berasal
dari Pemerintah Pusat yang dulunya bernama Program Pengembangan
Kecamatan (PPK) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat
pedesaan terkait dengan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan
berkelanjutan. Di Kabupaten Sragen Program Pengembangan Kecamatan
(PPK) dimulai pada tahun 2003 di 6 (enam) wilayah Kecamatan, yaitu
Kecamatan Mondokan, Kalijambe, Tangen, Sumberlawang, Tanon, dan Jenar
dengan total dana sebesar 4,75 Milyar. Keenam Kecamatan ini menjadi lokasi
PPK sampai dengan tahun 2007 dan berganti nama menjadi PNPM-PPK.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
Pada tahun 2008 PNPM-PPK berubah menjadi PNPM Mandiri
Perdesaan dengan adanya tambahan lokasi kecamatan, yaitu Kecamatan
Plupuh. Tahun 2009, jumlah Kecamatan penerima dana PNPM mandiri
Perdesaan di Kabupaten Sragen meningkat menjadi 13 Kecamatan dengan
jumlah dana sebesar 21,6 Milyar. Pada tahun 2010 sebanyak 18 (delapan
belas) dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen telah menerima dana
PNPM Mandiri Perdesaan. Sedangkan 2 (dua) Kecamatan mendapatkan dana
Program Pemberdayaan Kawasan Perkotaan (P2KP).
Alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PNPM
MP mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2. Lokasi dan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen Tahun 2003 s.d. Tahun 2011
(dalam jutaan rupiah)
Sumber : Badan KBPMD Kabupaten Sragen, 2011
ke 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke 8 ke 9Th 2003 Th 2004 Th 2005 Th 2006 Th 2007 Th 2008 Th 2009 Th 2010 Th 2011
Kalijambe 750 750 750 750 1,250 1,500 2,000 2,000 600 10,350
Tanon 1,000 1,000 1,000 1,000 1,250 1,250 2,000 1,500 450 10,450 Sb.lawang 750 750 750 750 1,250 1,500 2,000 2,000 600 10,350
Mondokan 750 750 750 750 1,250 1,000 2,000 1,500 600 9,350 Tangen 750 750 750 750 1,000 1,000 900 1,000 450 7,350 Jenar 750 750 750 750 1,000 1,000 2,000 1,500 600 9,100 Plupuh - - - - - 2,000 2,000 2,000 600 6,600 Gemolong - - - - - - 2,000 2,000 2,000 6,000 M i r i - - - - - - 2,000 1,500 1,500 5,000 Sukodono - - - - - - 900 1,500 1,500 3,900 G e s i - - - - - - 900 1,000 1,000 2,900 Sambirejo - - - - - - 900 1,500 1,500 3,900 Gondang - - - - - - 2,000 2,000 2,000 6,000 Sb. Macan - - - - - - - 2,000 2,000 4,000 Kr. Malang - - - - - - - 1,250 1,250 2,500 Kedawung - - - - - - - 1,250 1,250 2,500 Sidoharjo - - - - - - - 1,250 1,250 2,500 Masaran - - - - - - - 2,500 2,500 5,000
JUMLAH 4,750 4,750 4,750 4,750 7,000 9,250 21,600 29,250 21,650 107,750
Kecamatan Total
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
Dana PNPM mandiri Perdesaan (PNPM MP) awalnya berbentuk
blockgrant (100% APBN), namun sejak tahun 2006 bebentuk cost sharing
dimana ada keharusan pendampingan dana daerah berupa Dana Daerah
Urusan Bersama (DDUB) sebesar 20% dari dana BLM.
Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3. Cost sharing Dana APBN dan APBD Kabupaten Sragen
Sumber : badan KBPMD Kabupaten Sragen, 2011
Dengan demikian sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011,
Kabupaten Sragen telah menerima dana PNPM mandiri Perdesaan sebesar
107,750 Milyar. Alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan tersebut
digunakan untuk kegiatan ekonomi dan non ekonomi. Adapun rincian alokasi
dana untuk kegiatan ekonomi dan non ekonomi sejak tahun 2003 sampai
dengan tahun 2011 disajikan dalam tabel berikut :
No TAHUN NAMA PROG Lokasi APBN APBD II Total1 2003 P P K 6 Kec 4,750,000,000 - 4,750,000,000 2 2004 P P K 6 Kec 4,750,000,000 - 4,750,000,000 3 2005 P P K 6 Kec 4,750,000,000 - 4,750,000,000 4 2006 P P K 6 Kec 3,800,000,000 950,000,000 4,750,000,000 5 2007 PNPM - PPK 6 Kec 5,600,000,000 1,400,000,000 7,000,000,000 6 2008 PNPM - MP 7 Kec 7,400,000,000 1,850,000,000 9,250,000,000 7 2009 PNPM - MP 13 Kec 17,460,000,000 4,140,000,000 21,600,000,000 8 2010 PNPM - MP 18 Kec 23,400,000,000 5,850,000,000 29,250,000,000 9 2011 PNPM - MP 18 Kec 17,320,000,000 4,330,000,000 21,650,000,000
89,230,000,000 18,520,000,000 107,750,000,000 Jumlah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
Tabel 4.4. Alokasi Dana BLM PNPM MP TA. 2003-2011
.
Sumber : Badan KBPMD Kabupaten Sragen, 2011
Dari dana sebesar tersebut, telah digunakan untuk kegiatan ekonomi
dan non ekonomi dengan rincian sebagai berikut :
1. Kegiatan ekonomi Rp, 21.912.522.150,- (20,34%), terdiri dari :
ü SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan)
ü UEP (Usaha Ekonomi Produktif)
2. Kegiatan Non Ekonomi Rp. 88.937.477.850,- (78,83%), yang
terdiri dari :
No Kec amatan Alokasi Keg. Ekon omi Persen Keg. Non Ekonomi Persen
1 K alijambe 2003 2,368,850,000 22.89% 7,981,150,000 77.11%
2 Tano n 2003 1,446,594,600 13.84% 9,003,405,400 86.16%
3 Sb lawang 2003 1,838,944,575 17.77% 8,511,055,425 82.23%
4 Mondokan 2003 1,720,468,750 18.40% 7,629,531,250 81.60%5 Tangen 2003 1,380,364,750 18.78% 5,969,635,250 81.22%6 J enar 2003 1,312,198,475 14.42% 7,787,801,525 85.58%7 P lupu h 2007 1,630,486,150 24.70% 4,969,513,850 75.30%8 G emolon g 2009 1,513,364,000 25.22% 4,486,636,000 74.78%9 Miri 2009 1,133,700,000 22.67% 3,866,300,000 77.33%
10 Sukodono 2009 887,733,000 22.76% 3,012,267,000 77.24%11 G esi 2009 719,778,950 24.82% 2,180,221,050 75.18%12 G ond ang 2009 1,323,750,000 22.06% 4,676,250,000 77.94%13 Sambirejo 2009 960,499,500 24.63% 2,939,500,500 75.37%14 Sb. Macan 2010 721,250,000 18.03% 3,278,750,000 81.97%15 K edawung 2010 553,992,000 22.16% 1,046,008,000 41.84%16 K r. Malan g 2010 613,699,000 24.55% 1,886,301,000 75.45%
17 Sidoharjo 2010 618,348,400 24.73% 1,881,651,600 75.27%
18 Masaran 2010 1,168,500,000 23.37% 3,831,500,000 76.63%
21,912,522,150 20.34% 84,937,477,850 78.83%TOTAL
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
ü Fisik Prasarana Umum (Jalan, jembatan, talud, gorong-
gorong).
ü Fisik Prasarana ekonomi (pasar desa)
ü Fisik Prasarana kesehatan (Polindes)
ü Fisik Prasarana pendidikan (Gedung PAUD/TK dan
peralatannya).
ü Peningkatan Kualitas Hidup (PKH) Kesehatan/Posyandu
(Pemberian Makanan Tambahan)
ü PKH pendidikan dan ketrampilan (Pelatihan Home Industri)
Untuk kegiatan ekonomi, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun
2011 telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu dengan modal
awal sebesar Rp. 22.424.038.310,- , pada akhir tahun 2011 telah berkembang
menjadi Rp. 37.257.532.759,-, atau telah berkembang sebesar Rp.
14.833.494.499,- atau sebesar 66 persen. Adapun rincian kegiatan ekonomi
per kecamatan disajikan pada tabel berikut ini :
Tabel 4.5. Perkembangan Kegiatan Ekonomi PNPM MP No Kecamatan Modal awal Jml Aset eko
(Des 2011) Perkembangan
Rp %
1 Jenar 1.396.608.256 2.945.986.666 1.549.378.410 111 2 Tangen 1.439.245.750 2.798.982.551 1.359.736.801 94 3 Tanon 1.582.470.756 3.903.606.639 2.321.135.883 147 4 Mondokan 1.791.538.200 3.692.488.127 1.837.949.927 103 5 Sumberlawang 1.914.022.508 3.979.669.219 2.065.646.711 108 6 Kalijambe 2.577.558.179 5.021.332.244 2.443.74.065 95 7 Plupuh 1.685.303.400 2.360.484.693 675.181.293 40 8 Gesi 713.182.050 887.449.388 174.267.338 24 9 Gemolong 1.518.653.000 1.950.396.283 431.743.283 28
10 Gondang 1.269.874.211 1.664.721.544 394.847.333 31 11 Miri 1.118.640.400 1.427.374.152 308.733.752 28 12 Sambirejo 949.420.300 1.176.215.789 226.795.489 24 13 Sukodono 870.895.000 1.111.500.518 240.605.518 28 14 Masaran 1.142.047.400 1.385.010.439 242.963.039 21 15 Karangmalang 601.392.800 729.111.374 127.718.574 21
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
16 Kedawung 540.123.700 655.592.117 115.468.417 21 17 Sambungmacan 703.641.400 896.028.651 192.387.251 27 18 Sidoharjo 609.421.000 734.582.365 125.161.365 21
JUMLAH 22.424.038.310 37.257.532.759 14.833.494.449 66 Sumber : Badan KBPMD Kabupaten Sragen, 2011
Surplus atau keuntungan dari kegiatan ekonomi sampai dengan
tahun 2011 adalah sebesar Rp. 15.629.933.390,- dimana rincian per
kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.6.Perolehan Surplus/Keuntungan dari Kegiatan Ekonomi
PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen
No Kecamatan 2003-2005 2006 2007 2008 2009 2010 J u m lah S urp lus
1 Kali jambe 161.969.791 191.574.797 257.679.663 355.764.174 454.322.767 644.570.203 2.065.881.395
2 Tanon 332.772.951 321.375.661 346.541.605 401.370.543 428.571.006 494.032.872 2.324.664.638
3 Sb.lawang 220.319.735 238.090.895 295.619.681 367.155.940 428.099.950 501.683.604 2.050.969.805
4 Mondokan 227.723.379 228.517.415 270.627.561 286.556.932 312.173.520 433.212.515 1.758.811.322
5 Tangen 259.303.578 193.650.466 216.961.953 176.938.245 258.671.924 245.509.870 1.351.036.036
6 Jenar 255.058.717 131.438.211 83.158.260 171.867.436 283.425.616 291.632.027 1.216.580.267
7 Plupuh - - - 11.763.554 116.927.923 226.727.833 355.419.310
8 Gemolong - - - - - 136.469.995 136.469.995
9 Miri - - - - - 79.302.130 79.302.130
10 Sukodono - - - - - 59.812.987 59.812.987
11 Ges i - - - - - 53.235.682 53.235.682
12 Gondang - - - - - 90.118.266 90.118.266
13 Sambirejo - - - - - 52.062.408 52.062.408 14 Sambungmacan - - - - - 12.959.684 12.959.684 15 Kedaw ung - - - - - 4.411.953 4.411.953 16 Karangmalang - - - - - 8.290.332 8.290.332 17 Sidoharjo - - - - - 8.998.398 8.998.398 18 Masaran - - - - - 7.566.512 7.566.512
1.457.148.151 1.304.647.445 1.470.588.723 1.771.416.824 2.282.192.706 3.350.599.281 11.636.591.120 J U M L A H Sumber : Badan KBPMD Kabupaten Sragen, 2011
Penggunaan surplus/keuntungan dari kegiatan perguliran UPK
PNPM Mandiri Perdesaan dimusyawarahkan dalam Musyawarah Antar Desa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
(MAD) Pertanggungjawaban UPK yang dilaksanakan setiap akhir tahun dan
dihadiri oleh wakil dari masyarakat. Adapun penggunaannya antara lain
untuk : cadangan resiko piutang, dana sosial KK Miskin, cadangan
pembangunan gedung UPK, reward Pelaku Desa/Kecamatan, lain-
lain/promosi, dan pemupukan modal. Adapun rincian penggunaan
surplus/keuntungan UPK se Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :
Tabel 4.7. Penggunaan Surplus UPK Tahun 2003-2010 Di Kabupaten Sragen
Untuk 6 (enam) Kecamatan sampel yaitu UPK Jenar, Tangen,
Sumberlawang, Tanon, Mondokan dan Kalijambe telah mempunyai gedung
UPK yang digunakan untuk kegiatan operasional baik pengelolaan dana BLM
maupun perguliran.
C. Analisis Permasalahan Penelitian
1. Analisis Kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan
analisis Rasio Keuangan
Penggunaan Cadangan 2003-2005 2006 2007 2008 2009 2010 s/d 2010
Cad. Resiko Piut 189,324,542 299,319,233 332,994,913 531,229,254 699,589,554 1,096,262,902 3,148,720,398
Dana Sosial KKM 151,028,864 126,285,089 227,250,000 255,021,626 322,756,000 403,813,000 1,486,154,579
Cad. Buat Gedung 90,000,000 61,109,361 69,650,666 75,000,000 - - 295,760,027
Reward Desa/Kec - 100,145,040 118,064,000 172,466,340 60,188,000 76,510,000 527,373,380
Lainnya / Promosi - 23,385,544 66,020,000 63,604,640 142,348,000 209,447,000 504,805,184
Tambah Modal 1,026,794,745 694,403,178 656,609,144 674,094,964 1,057,311,152 1,564,564,369 5,673,777,552
Total Surplus 1,457,148,151 1,304,647,445 1,470,588,723 1,771,416,824 2,282,192,706 3,350,597,271 11,636,591,120
Sumber : Badan KBMPD Kabupaten Sragen, 2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri
Perdesaan, efisiensi UPK dapat diketahui dari analisis rasio keuangan.
Adapun indikator yang digunakan adalah UPK dikatakan efisien apabila
persentase antara total biaya dibandingkan dengan total pendapatan
kurang dari 75%. Namun, untuk Kabupaten Sragen menggunakan ukuran
sendiri berdasarkan kesepakatan para pelaku PNPM Mandiri perdesaan,
yaitu persentase total biaya dibandingkan dengan total pendapatan kurang
dari 45 persen.
Adapun berdasarkan hasil laporan keuangan UPK tahun 2007
didapatkan analisis rasio keuangan sebagai berikut :
Sumber : Laporan Keuangan UPK PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2007(diolah)
Gambar 4.1. Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2007
Keterangan :
Po/Y = Pendapatan Operasional dibanding Total Pendapatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
Pno/Y = Pendapatan Non Operasional dibanding Total Pendapatan
C/Y = Total Biaya dibanding Total Pendapatan
H/C = Honor Pengurus UPK dibanding total biaya
Po/Ma = Pendapatan Operasional dibanding Modal awal tahun
T/P = Total Tunggakan dibanding Piutang (saldo Pinjaman)
TUEP/PUEP =Tunggakan UEP dibanding Piutang (saldo pinjaman UEP)
Tspp/Pspp = Tunggakan SPP dibanding Piutang (saldo pinjaman SPP)
RMS = Kemampuan Menghasilkan Surplus
IM/Ass = Dana Mengendap di Kas/Bank dibanding Asset Ekonomi
Berdasarkan analisis rasio keuangan di atas dapat disimpulkan
bahwa rata-rata total biaya dibanding total pendapatan sebesar 29,7%, dengan
persentase tertinggi UPK Jenar yaitu sebesar 42,9%, dan terendah UPK
Sumberlawang yaitu sebesar 23,6%. Dengan demikian semua UPK efisien
(persentase total biaya dibandingkan dengan total pendapatan kurang dari
45%).
Persentase pendapatan operasional dibanding total pendapatan, rata-
rata 90,3% dengan pencapaian tertinggi UPK Kalijambe yaitu 99,0% dan
terendah UPK jenar 72,6%.
Dalam hal kemampuan menghasilkan surplus (RMS), rata-rata
14,2%, dan pencapaian tertinggi UPK Kalijambe yaitu sebesar 21,7%,
sedangkan yang terendah UPK Jenar, yaitu 0,1%. Hal ini berkaitan dengan
dana yang mengendap di kas/bank, dimana untuk UPK Kalijambe hanya
sebesar 4,3%, sedangkan untuk UPK Jenar sebesar 51,7%.
Total tunggakan dibandingkan dengan saldo pinjaman rata-rata
5,9%. Ada 2 UPK yang tidak mempunyai tunggakan sama sekali, yaitu UPK
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
Kalijambe dan UPK Sumberlawang. Tunggakan tertinggi di UPK Jenar, yaitu
sebesar 19,2% atau Rp. 148.545.938,- dari total piutang Rp. 774.836.883,-.
Selanjutnya untuk analisis rasio keuangan UPK Tahun 2008
disajikan pada tabel berikut ini :
Sumber : Laporan Keuangan UPK PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2008(diolah)
Gambar 4.2. Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2008
Berdasarkan rasio keuangan tahun 2008, total biaya dibanding
dengan total pendapatan rata-rata sebesar 30,2%, mengalami peningkatan
sebesar 0,5%. Seluruh UPK efisien, dengan persentase terendah UPK
Sumberlawang yaitu 20,7%, dan persentase tertinggi UPK Mondokan yaitu
sebesar 37,2%.
Rata-rata pendapatan operasional dibandingkan dengan total
pendapatan sebesar 91,3%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
tahun 2007. UPK Kecamatan Kalijambe masih menjadi UPK yang paling
efisien dalam menghasilkan pendapatan operasional yaitu sebesar 98,6%.
Dalam hal kemampuan menghasilkan surplus (RMS) rata-rata
sebesar 13,7%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2007. UPK
Kalijambe merupakan UPK dengan kemampuan menghasilkan surplus yang
paling tinggi yaitu sebesar 19,9%. Pencapaian terendah adalah UPK Jenar
yaitu sebesar 7,9%.
Dana mengendap di Bank/Kas dibandingkan dengan aset ekonomi
rata-rata 30,9%. UPK yang paling rendah dananya mengendap adalah UPK
Kalijambe yaitu sebesar 9,7 %. Oleh karena itu pendapatan operasional
dibandingkan dengan total pendapatan juga tinggi yaitu sebesar 98,6 %,
artinya UPK dapat menggulirkan pinjaman dengan efisien.
UPK Sumberlawang adalah UPK dengan efisiensi tertinggi setelah
UPK Kalijambe, dengan kemampuan menghasilkan surplus sebesar 17,4 %
dan tunggakan 0 %. Sedangkan pendapatan operasional dibandingkan dengan
total pendapatan sebesar 95,3 %.
UPK Mondokan pada tahun 2008 ini telah mampu mengatasi
tunggakannya, baik UEP maupun SPP menjadi 0 %. Sedangkan ketiga UPK
yang lain, meskipun belum bebas dari tunggakan namun telah mampu
menurunkan prosentase tunggakan. UPK Jenar telah mampu menurunkan
prosentase tunggakan menjadi 7,5% atau sebesar Rp. 58.367.752,-
Analisis Rasio keuangan UPK tahun 2009 dapat dilihat dari grafik
di bawah ini :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
Sumber :Laporan Keuangan UPK PNPM MP Tahun 2009 (diolah)
Gambar 4.4. Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2009
Berdasarkan laporan keuangan UPK tahun 2009, rata-rata total
biaya dibanding total pendapatan sebesar 31,9%, mengalami peningkatan
sebesar 1,2% dibandingkan dengan tahun 2008. UPK yang paling efisien
adalah UPK Sumberlawang dengan nilai 23,7%, sedangkan persentase
tertinggi UPK Mondokan yaitu sebesar 36,8%.
Rata-rata prosentase pendapatan operasional dibandingkan dengan
total biaya mengalami kenaikan yaitu sebesar 94,1%. UPK Kalijambe tetap
menjadi UPK yang paling efisien dengan kemampuan menghasilkan
pendapatan operasional sebesar 97,3%.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
Total tunggakan dibandingkan dengan piutang rata-rata 3,0%,
artinya telah mengalami perbaikan kinerja dibandingkan dengan tahun
2008. Ada 3 UPK yang tidak mempunyai tunggakan, yaitu UPK Kalijambe,
UPK Sumberlawang, dan UPK Mondokan.
Kemampuan menghasilkan surplus rata-rata sebesar 14,5%,
mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2008. Pencapaian tertinggi adalah
UPK Kalijambe yaitu sebesar 18,3 %.
Adapun untuk analisis rasio keuangan UPK Tahun 2010 disajikan
pada grafik di bawah ini :
Sumber : Laporan Keuangan UPK PNPM MP Tahun 2010 (diolah)
Gambar 4.5. Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2010
Tahun 2010, efisiensi UPK mengalami penurunan dimana
persentase total biaya dibanding total pendapatan rata-rata meningkat sebesar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
5,0% yaitu dari 31,9% menjadi 36,9%. Efisiensi tertinggi UPK
Sumberlawang yaitu sebesar 34,0% dan terendah UPK Mondokan yaitu
sebesar 41,6%.
Pendapatan operasional dibandingkan dengan total biaya
mengalami kenaikan dari 94,1% menjadi 94,6%. Pencapaian tertinggi
UPK Kalijambe yaitu sebesar 97,9%.
Kemampuan menghasilkan surplus rata-rata sebesar 15,1%.
Pencapaian tertinggi UPK Kalijambe dengan prosentase sebesar 20,3 %,
Sedangkan UPK Sumberlawang, Tangen, Tanon, dan Mondokan
prosentase kemampuan menghasilkan surplus sebesar 14,1 % sampai
dengan 17,3 %. Sedangkan UPK jenar mengalami penurunan RMS yaitu
menjadi sebesar 9,2 %.
Pada tahun 2010 ini, UPK Mondokan mempunyai tunggakan UEP
dan SPP dengan total tunggakan dibandingkan dengan saldo pinjaman
sebesar 1,3 %.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
85
Sumber : Laporan Keuangan UPK PNPM MP Tahun 2011 (diolah)
Gambar 4.6. Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2011
Berdasarkan analisis Rasio Keuangan Tahun 2011, rata-rata total
biaya dibanding dengan total pendapatan UPK sebesar 39,0%, mengalami
peningkatan sebesar 2,1% dibandingkan dengan tahun 2010. Terdapat
UPK yang tidak efisien karena melebihi batas nilai efisien sebesar 45%
yaitu UPK Jenar dengan persentase 45,7%. Hal ini akibat terjadinya
peningkatan biaya yang cukup signifikan pada biaya transpor, biaya lain-
lain, dan biaya pajak bank.
Rata-rata prosentase pendapatan operasional dibandingkan dengan
total pendapatan adalah sebesar 94,0 %, dengan pencapaian tertinggi UPK
Kalijambe yaitu sebesar 98.1 %.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
86
Total tunggakan dibandingkan dengan saldo pinjaman rata-rata 5.8
% dengan total tunggakan tertinggi di UPK tangen yaitu sebesar 25.2 %.
Sedangkan UPK yang bebas dari tunggakan adalah UPK Kalijambe dan
UPK Sumberlawang.
Kemampuan menghasilkan surplus (RMS) rata-rata sebesar 12.3
%, dimana tertinggi dicapai oleh UPK Kalijambe yaitu sebesar 19.5 %.
Dana yang mengendap di Kas/Bank rata-rata 25.6 %, dengan dana
mengendap tertinggi di UPK Tangen yaitu sebesar 43,2%.
Sedangkan untuk mengetahui tren perkembangan kinerja masing-
masing UPK selama 5 tahun, mulai tahun 2007 sampai dengan tahun
2011, akan disajikan melalui grafik berikut ini :
Sumber : Laporan Keuangan UPK Jenar Tahun 2007-2011(diolah)
Gambar 4.7. Grafik Rasio Keuangan UPK Jenar Tahun 2007-2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
87
Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa efisiensi UPK
Jenar mengalami peningkatan dan penurunan, dimana pada tahun 2007,
persentase total biaya dibanding dengan total pendapatan sebesar 42,9%,
mengalami penurunan pada tahun 2008, 2009, dan 2010, namun pada
tahun 2011 UPK mengalami penurunan kinerja sehingga mengalami
inefisiensi karena total biaya dibanding total pendapatan meningkat
menjadi 45,71%.
Untuk UPK Tangen, tren perkembangan kinerja UPK adalah
sebagai berikut :
Sumber : Laporan Keuangan UPK Tangen Th.2007-2011 (diolah)
Gambar 4.8. Grafik Rasio Keuangan UPK Tangen Tahun 2007-2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
88
Berdasarkan analisis rasio keuangan UPK Tangen tersebut di atas,
dapat disimpulkan bahwa kinerja UPK Tangen relatif stabil, dimana pada
tahun 2007, total biaya dibanding total pendapatan sebesar 24,9% dan
pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 mengalami penurunan
efisiensi menjadi 36,0%.
Kinerja UPK Sumberlawang pada tahun 2007 sampai dengan tahun
2011 dapat dilihat perkembangannya pada grafik di bawah ini :
Sumber : Laporan Keuangan UPK Sumberlawang Th.2007-2011(diolah)
Gambar 4.9. Grafik Rasio Keuangan UPK Sumberlawang Th. 2007-2011
Kinerja UPK Sumberlawang dari tahun 2007 sampai dengan tahun
2011, dilihat dari total biaya dibanding total pendapatan mengalami
kenaikan persentase yaitu dari 23,6% pada tahun 2007 menjadi 38,8%
pada tahun 2011.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
Sedangkan kinerja UPK Tanon dari tahun 2007-2011 dapat dilihat
dari grafik di bawah ini :
Sumber : Laporan Keuangan UPK Tanon Tahun 2007(diolah)
Grafik 4.10. Rasio Keuangan UPK Tanon Tahun 2007-2011
Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja UPK Tanon
efisien, dimana tingkat efisiensinya di bawah 45%, meskipun persentase
C/Y (total biaya dibanding total pendapatan) mengalami kenaikan dari
tahun ke tahun. Dilihat dari pendapatan operasional dibanding pendapatan
juga mengalami peningkatan dati tahun ke tahun. Kemampuan
menghasilkan surplus, juga meningkat. Dapat disimpulkan kinerja UPK
Tanon mengalami peningkatan.
Untuk kinerja UPK Mondokan, digambarkan perkembangannya
melalui grafik di bawah ini :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
Sumber : Laporan Keuangan UPK Mondokan Tahun 2007-2011(diolah)
Grafik 4.10. Rasio Keuangan UPK Mondokan Tahun 2007-2011
Dilihat dari persentase total biaya dibandingkan dengan total
pendapatan (C/Y) dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun kinerja
UPK Mondokan mengalami penurunan, meskipun menurut PTO PNPM
Mandiri Perdesaan masih termasuk UPK yang efisien karena total biaya
dibanding total pendapatan di bawah 45%. Pada tahun 2007, persentase
C/Y sebesar 30,9, kemudian meningkat dari tahun ke tahun dan pada
rahun 2011 menjadi 40,9%. Jika dilihat dari pendapatan operasional
dibanding total pendapatan, persentasenya mengalami penurunan di tahun
2008 dan 2009, kemudian meningkat lagi pada tahun 2010 dan 2011.
Kinerja UPK Kalijambe tahun 2007 sampai dengan tahun 2011
dapat dilihat dari grafik di bawah ini :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
91
Sumber : Laporan Keuangan UPK Kalijambe Tahun 2007-2011 (diolah)
Grafik 4.12. Rasio Keuangan UPK Kalijambe Tahun 2007-2011
Kinerja UPK Kalijambe, berdasarkan persentase total biaya
dibandingkan dengan total pendapatan termasuk UPK yang efisien karena
persentasenya di bawah 45%, namun jika dilihat dari persentase C/Y
(total biaya dibanding total pendapatan) meningkat dari tahun ke tahun.
Tahun 2007 sebesar 27,1% dan tahun-tahun berikutnya meningkat lagi,
hingga pada tahun 2011 menjadi 34,0%.
Dari hasil pengolahan data di atas, diperoleh kesimpulan sebagai
berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
92
Tabel 4.8. Efisiensi UPK dengan analisis Rasio
N0 UPK
TOTAL BIAYA/TOTAL PENDAPATAN RATA-RATA KET 2007 KET 2008 KET 2009 KET 2010 KET 2011 KET
1 JENAR 42.9 Efisien 29.5 Efisien 26.7 Efisien 37.5 Efisien 45.7 Tidak efisien 36.45 Efisien
2 TANGEN 24.9 Efisien 36.1 Efisien 31.1 Efisien 35.4 Efisien 36.0 Efisien 32.71 Efisien
3 SBLAWANG 23.6 Efisien 20.7 Efisien 23.7 Efisien 34.0 Efisien 38.8 Efisien 28.19 Efisien
4 TANON 28.6 Efisien 29.1 Efisien 33.8 Efisien 37.4 Efisien 38.3 Efisien 33.44 Efisien
5 MONDOKAN 30.9 Efisien 37.2 Efisien 38.9 Efisien 41.6 Efisien 40.9 Efisien 37.91 Efisien
6 KALIJAMBE 27.1 Efisien 28.2 Efisien 36.8 Efisien 35.6 Efisien 34.0 Efisien 32.34 Efisien
Rata-rata 29.66 Efisien 30.15 Efisien 31.85 Efisien 36.91 Efisien 38.95 Efisien
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua UPK pada tahun
2007 sampai dengan tahun 2011 efisien, dengan nilai prosentase total
biaya dibandingkan dengan total pendapatan yang mengalami kenaikan
dari tahun ke tahun yaitu 29,66% pada tahun 2007, 30,15% pada tahun
2008, 31,85% pada tahun 2009, 36,91% pada tahun 2010, dan 38,95%
pada tahun 2011. Ini berarti nilai efisiensi UPK mengalami penurunan,
artinya kinerja UPK juga mengalami penurunan.
Semua UPK efisien pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.
Tahun 2011, UPK jenar mengalami inefisien, dengan prosentase biaya
dibandingkan dengan pendapatan sebesar 45,70%.
2. Analisis Kinerja UPK berdasarkan perhitungan DEA
DEA mengukur efisiensi relatif dari beberapa UKE, sehingga dapat
diketahui inefisiensi suatu lembaga dengan cara membandingkannya
dengan lembaga lain yang paling efisien. Dalam analisis DEA, lembaga
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
93
dengan tingkat efisien 1 atau 100% menunjukkan lembaga tersebut adalah
lembaga yang paling efisien pada waktu tertentu. Sedangkan lembaga yang
mempunyai tingkat efisiensi kurang dari 1 atau kurang dari 100%
menunjukkan lembaga tersebut inefisien. Oleh karena itu perlu
ditingkatkan efisiensinya dengan melihat sumber inefisiensinya dan
melakukan benchmarking pada lembaga yang efisien.
Hasil pengukuran kinerja UPK dengan menggunakan metode DEA
dengan variabel input :
· Biaya tenaga kerja (honor pengurus UPK) (input 1)
· Biaya administrasi pengelolaan dan umum (input 2)
· Transport (input 3)
· Biaya bayar di muka (input 4)
· Penyusutan (input 5)
· Biaya lain-lain (input 6)
· Pajak Bank (input 7)
· Administrasi Bank (input 8)
Sedangkan untuk variabel output menggunakan total pendapatan (output)
Data diolah menggunakan software DEAP Version 2.1, dengan
orientasi input dan menggunakan asumsi Constant Return to Scale (CRS).
Hasil pengolahan DEA adalah sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
94
Tabel 4.9. Efisiensi UPK Dengan Analisis DEA
NO KECAMATAN HASIL PERHITUNGAN DENGAN DEAP-XP1
MEAN 2007 2008 2009 2010 2011
1 Jenar 1.000 1.000 1.000 1.000 0.887 0.9774 2 Tangen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 3 Sumberl 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 4 Tanon 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 5 Mondok 1.000 0.948 1.000 0.963 1.000 0.9822
6 Kalijambe 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
MEAN 1.000 0.991 1.000 0.994 0.981 Sumber : Laporan UPK Tahun 2007-2011 (diolah)
Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa secara rata-
rata tingkat efisiensi 6 UPK mengalami penurunan dari 1,00 pada tahun
2007 menjadi 0,991 pada tahun 2008. Pada tahun 2009 kembali
mengalami kenaikan menjadi 1,00, dan menurun lagi pada tahun 2010
menjadi 0,994 dan 0,981 pada tahun 2011.
Pada tahun 2007, semua UPK mempunyai tingkat efisiensi sama,
yaitu 1,00. Dapat disimpulkan bahwa kinerja semua UPK efisien dan dapat
mengoptimalkan input yang ada untuk menghasilkan output yang
maksimal.
Pada tahun 2008, berdasarkan perhitungan DEA, rata-rata tingkat
efisiensi UPK mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007, yaitu dari
1,00 menjadi 0,991. UPK Jenar, Tangen, Tanon, Sumberlawang, dan
Kalijambe mempunyai kinerja stabil yaitu mempunyai efisiensi 1,00,
namun untuk UPK Mondokan tingkat efisiensinya 0,948. Dari hasil
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
95
pengolahan data dengan DEAP 2.1, untuk UPK Mondokan didapatkan
hasil sebagai berikut :
Tabel 4.10. Hasil pengolahan DEA UPK Mondokan Tahun 2008
Result for firm 5 (UPK Mondokan) Tahun 2008 Technical Efficiency = 0.948 PROJECTION SUMMARY :
variabel original value radial movement
slack movement projected value
Pendapatan 277,085,150.000 0 0 277,085,150.000 Biaya TK (Honor Pengurus UPK) 38,400,000.000 -1,989,843.121 -10,054,556.573 26,355,600.306
Biaya Adm & umum 3,846,400.000 -199,315.953 -376,446.954 3,270,637.093
Biaya Transport 12,985,000.000 -672,867.524 -7,325,642.865 4,986,489.611
Biaya Bayar di muka 0.000 0.000 0.000
Biaya Penyusutan 4,459,210.697 -231,071.102 0.000 4,228,139.595
Biaya lain-lain 99,177,000.000 -5,139,236.230 -36,410,834.973 57,626,928.797
Biaya Pajak Bank 11,058,645.000 -573,046.060 -10,290,633.200 194,965.740
Biaya Adm Bank 30,000.000 -1,554.565 0.000 28,445.435
LISTING FOR PEERS :
Peer lambda weight
2 0.026
4 0.570 Sumber : Laporan Keuangan UPK Mondokan 2008 (diolah)
Dari tabel hasil pengolahan data di atas, dapat disimpulkan bahwa
pada tahun 2008 terjadi inefisiensi di UPK Mondokan. Hasil perhitungan
DEA menunjukkan bahwa agar UPK tersebut efisien maka yang perlu
untuk dilakukan adalah mengurangi input 1 (biaya tenaga kerja/honor
pengurus UPK) sebesar Rp. 12.044.399,694, input 2 (biaya administrasi
dan umum) sebesar Rp. 575.762,907, input 3 (biaya transport) sebesar Rp.
7.998.510,389, input 5 (biaya penyusutan) sebesar Rp. 231.071,102, input
6 (biaya lain-lain) sebesar Rp. 41.550.071,203, input 7 (biaya pajak bank)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
96
sebesar Rp. 10.863.679,260, dan input 8 (biaya adminstrasi bank) sebesar
Rp. 1.554,565. Dari hasil pengolahan tersebut dapat disimpulkan bahwa
UPK Mondokan sebaiknya memilih UPK Tangen dan UPK Tanon sebagai
benchmark agar tercapai efisiensi. UPK Tangen memberikan kontribusi
2,6 % dan UPK Tanon memberikan kontribusi 57,0 % terhadap efisiensi
input UPK Mondokan.
Pada tahun 2009, tingkat efisiensi rata-rata UPK mengalami
kenaikan dibandingkan tahun 2008, yaitu dari 0,991 menjadi 1,00. Semua
UPK mempunyai tingkat efisiensi sebesar 1,00, termasuk UPK Mondokan
yang pada tahun 2008 sempat mengalami penurunan kinerja atau inefisien,
pada tahun 2009 ini mampu menjadi UPK yang efisien.
Tahun 2010, rata-rata tingkat efisiensi UPK mengalami penurunan
lagi yaitu dari 1,00 pada tahun 2009 menjadi 0,994 pada tahun 2010. UPK
Mondokan kembali mengalami penurunan kinerja, dimana tingkat
efisiensinya mengalami penurunan dari 1,00 pada tahun 2009 menjadi
0,963 pada tahun 2010. Dari hasil pengolahan dengan DEAP 2.1, untuk
UPK Mondokan diperoleh hasil sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
97
Tabel 4.11. Hasil Pengolahan DEA UPK Mondokan Tahun 2010
Result for firm 5 (UPK Mondokan) Tahun 2010 Technical Efficiency : 0.963 PROJECTION SUMMARY :
variabel original value radial
movement slack movement projected value
Pendapatan 634,913,267.000 0.000 0.000 634,913,267.000
Biaya TK (Honor Pengurus UPK) 84,500,000.000 -3,130,084.122 0.000 81,369,915.878
Biaya Adm & umum 7,331,600.000 -271,580.175 0.000 7,060,019.825
Biaya Transport 4,630,000.000 -171,506.384 -509,531.765 3,948,961.851
Biaya Bayar di muka 0.000 0.000 0.000 0.000
Biaya Penyusutan 12,587,070.733 466,255.516 -463,502.342 12,589,823.907
Biaya lain-lain 150,542,200.000 -5,576,446.745 -24,370,739.560 120,595,013.695
Biaya Pajak Bank 8,076,024.000 -299,155.438 -1,862,460.362 5,914,408.200
Biaya Adm Bank 73,628.000 -2,727.359 -47,964.125 22,936.516
LISTING FOR PEERS : Peer lambda weight
4 0.599 3 0.299
Sumber : Laporan Keuangan UPK Mondokan 2010 (diolah)
Dari hasil pengolahan DEA tersebut di atas, dapat disimpulkan
bahwa efisiensi teknis UPK Mondokan sebesar 0,963 (inefisien). Untuk
menjadi UPK yang efisien, maka UPK mondokan harus mengurangi input-
input yang bernilai tinggi, antara lain ; input 1 (biaya tenaga kerja/honor
pengurus UPK) sebesar Rp. 3.130.084,122, input 2 (biaya adminstrasi dan
umum) sebesar Rp. 271.580,175, input 3 (biaya transport) sebesar Rp.
681.038,149, input 5 (biaya penyusutan) sebesar Rp. 2.573,174, input 6
(biaya lain-lain) sebesar Rp. 29.947.186,305, input 7 (biaya pajak bank)
sebesar Rp. 2.161.615,800, dan input 8 (biaya adminstrasi bank) sebesar
Rp. 50.691,484. Sedangkan untuk benchmark agar tercapai efisiensi adalah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
98
UPK Tanon yang memberikan kontribusi sebesar 59,90% dan UPK
Sumberlawang yang memberikan kontribusi sebesar 29,90%.
Pada tahun 2011, rata-rata tingkat efisiensi UPK mengalami
penurunan dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu dari 0,994 menjadi
0,981. Penurunan tertinggi terjadi di UPK Jenar, dimana setelah empat
tahun berturut-turut selalu efisien, tahun 2011 menjadi inefisien dengan
nilai efisiensi menurun tajam menjadi 0,887. Hasil pengolahan data UPK
Jenar dengan DEAP 2.1 didapatkan hasil sebagai berikut :
Tabel 4.12. Hasil Pengolahan DEA UPK Jenar Tahun 2011
Result for firm 1 (UPK Jenar) Tahun 2011 Technical Efficiency = 0.887 PROJECTION SUMMARY :
variabel original value radial movement slack movement projected value
Pendapatan
382,902,597 0.000 0.000 382,902,597.000 Biaya TK (Honor Pengurus UPK) 81,900,000 -9,264,687.466 -9,784,311.458 62,851,001.076
Biaya Adm & umum ,664,400 -527,646.010 -703,556.792 3,433,197.198
Biaya Transport 11,083,900 -1,253,832.349 0.000 9,830,067.651
Biaya Bayar di muka 0.000 0.000 0.000 0.000
Biaya Penyusutan 10,589,604 -1,197,916.623 0.000 9,391,687.044
Biaya lain-lain 7,226,350 -6,473,556.137 0.000 50,752,793.863
Biaya Pajak Bank 9,496,657 -1,074,280.331 -4,224,810.767 4,197,565.902
Biaya Adm Bank 65,000 -7,532.927 -32,673.929 24,793.144 LISTING FOR PEERS :
Peer lambda weight
2 0.571
4 0.077
3 0.040 Sumber : Laporan Keuangan UPK Jenar 2011 (diolah)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
99
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi teknis UPK
Jenar sebesar 0,887 (inefisien). Agar tercapai efisien teknis sebesar 1 atau
100% maka UPK Jenar harus mengurangi input-input, antara lain : input 1
(biaya tenaga kerja/honor pengurus UPK) sebesar Rp. 19.048.998,924,
input 2 (biaya administrasi dan umum) sebesar Rp. 1.231.202,802, input 3
(biaya transport) sebesar Rp. 1.253.832,349, input 5 (biaya penyusutan)
sebesar Rp. 1.197.916,623, input 6 (biaya lain-lain) sebesar Rp.
6.473.556,137, input 7 (biaya pajak bank) sebesar Rp. 5.299.091,098, dan
input 8 (biaya adminstrasi bank) sebesar Rp. 40.206,856. Sedangkan untuk
mencapai efisiensi 100%, maka benchmark yang digunakan adalah UPK
Tangen yang memberikan kontribusi sebesar 57,10%, UPK Tanon yang
memberikan kontribusi sebesar 7,7%, dan UPK Sumberlawang yang
memberikan kontribusi sebesar 4,0%.
3. Analisis Perbandingan Kinerja UPK dengan analisis rasio dan analisis
DEA
Setelah diadakan perhitungan dan analisis dengan analisis rasio dan
DEA didapatkan hasil bahwa terjadi perbedaan hasil tingkat efisiensi UPK
PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sragen pada tahun 2007 sampai
dengan tahun 2011. Dengan analisis rasio, hasil kinerja UPK pada tahun
2007 sampai dengan tahun 2010, keseluruhan UPK efisien dengan
indikator persentase total biaya dibandingkan dengan total pendapatan
kurang dari 45%. Namun pada tahun 2011 terdapat satu UPK yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
100
inefisien yaitu UPK Jenar, dimana persentase total biaya dibandingkan
dengan total pendapatan sebesar 45,7. Pada analisis rasio ini tidak dapat
diketahui apa penyebab inefisiensi UPK Jenar pada tahun 2011, karena
jika diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, persentase biaya-
biaya tidak mengalami kenaikan yang cukup berarti, namun bila
dibandingkan dalam hal total biaya dan total pendapatan dengan tahun
2010, maka terjadi kenaikan biaya sebesar Rp. 55.601.163,- namun total
pendapatan yang dihasilkan hanya sebesar Rp. 47.866.311,-, artinya terjadi
ketidakefisienan pada kinerja UPK Jenar pada tahun 2011 karena
pendapatan (output) yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan biaya-biaya
(input) yang dikeluarkan.
Pada hasil pengolahan data dengan DEA, diperoleh kesimpulan
bahwa kinerja UPK pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadi
kenaikan dan penurunan tingkat efisiensi teknis UPK. UPK yang selalu
efisien dari tahun 2007-2011 dengan nilai efisiensi teknis sebesar 1 atau
100% ada 4 (empat) UPK, yaitu :
1. UPK Tangen
2. UPK Sumberlawang
3. UPK Tanon
4. UPK Kalijambe
Sedangkan UPK Jenar pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010
termasuk UPK efisien dengan efisiensi 1 atau 100%, namun pada tahun
2011 mengalami penurunan kinerja menjadi UPK inefisien dengan nilai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
101
efisiensi teknis sebesar 0,887 atau 88,70%. Agar tercapai efisiensi, maka
UPK Jenar harus mengurangi input yang berupa biaya-biaya yang terlalu
besar, antara lain : biaya tenaga kerja/honor pengurus UPK, biaya
transport, biaya penyusutan, biaya lain-lain, biaya pajak bank, dan biaya
administrasi bank. Adapun sebagai benchmark bagi pencapaian efisiensi
UPK Jenar adalah UPK Tangen, UPK Tanon, dan UPK Sumberlawang.
UPK Mondokan dengan perhitungan analisis rasio tahun 2007–
2011 merupakan UPK yang efisien karena nilai input atau total biaya
dibandingkan dengan output atau total pendapatan mampunyai nilai
kurang dari 45% yang merupakan nilai batas efisiensi UPK menurut
analisis rasio PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Namun dengan perhitungan
DEA didapatkan hasil yang berbeda, yaitu pada tahun 2007, 2009, dan
2011 UPK Mondokan merupakan UPK yang efisien dengan nilai efisiensi
teknis 1 atau 100%, tetapi pada tahun 2008 dan 2010 terjadi penurunan
kinerja dimana nilai efisiensi teknisnya sebesar 0,948 atau 94,80% dan
pada tahun 2010 sebesar 0,963 atau 96,30%. Dengan perhitungan DEA
maka dapat diketahui input-input yang tidak efisien dan perlu dikurangi
agar menjadi efisien, antara lain : biaya tenaga kerja/honor pengurus UPK,
biaya transport, biaya penyusutan, biaya lain-lain, biaya pajak bank, dan
biaya administrasi bank. Sementara itu, untuk mencapai efisiensi maka
pada tahun 2008 yang bisa menjadi benchmark bagi UPK Mondokan
adalah UPK Tangen dan UPK Tanon, sedangkan untuk tahun 2010, yang
menjadi benchmark adalah UPK Tanon dan UPK Sumberlawang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
102
Berdasarkan analisis di atas, studi mengenai analisis kinerja UPK
PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan perbandingan analisis
rasio dan DEA ini memperoleh hasil yang berbeda. Analisis rasio relatif
lebih subyektif karena indikator yang digunakan sebagai nilai efisiensi
merupakan kesepakatan lokal para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan,
dimana untuk Kabupaten Sragen nilai yang disepakati adalah total biaya
dibandingkan dengan total pendapatan kurang dari 45 persen. Pada analisis
rasio ini inefisiensi suatu UPK tidak dapat diperbandingkan dengan UPK
yang lain dan tidak ada nilai estimasi (projected value) pengurangan atau
penambahan input atau output agar UPK tersebut menjadi efisien.
Sementara itu, pada analisis dengan DEA, efisiensi semua UPK
diperbandingkan, sehingga UPK efisien dapat menjadi benchmark bagi
UPK yang tidak efisien , demikian juga dapat diestimasikan nilai
pengurangan atau penambahan input dan output agar tercapai efisiensi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
103
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Terdapat perbedaan hasil pengukuran kinerja dengan analisis rasio dan
DEA. Berdasarkan hasil analisis rasio, diperoleh hasil bahwa semua
UPK efisien pada tahun 2007-2010 meskipun terjadi penurunan
efisiensi dari tahun ke tahun. Persentase biaya dibandingkan dengan
pendapatan rata-rata terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun,
yaitu 29,7% pada tahun 2007, 30,2% pada tahun 2008, 31,9% pada
tahun 2009, 36,9% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 sebesar
39,0%. Terdapat UPK yang tidak efisien pada tahun 2011 yaitu UPK
Jenar, dimana total biaya dibandingkan dengan total pendapatan sebesar
45,7%.
2. Berdasarkan hasil perhitungan DEA pada tahun 2007-2011, semua
UPK efisien pada tahun 2007 dan tahun 2009. Pada tahun 2008 UPK
Mondokan tidak efisien dengan nilai efisiensi teknis sebesar 0,948.
Pada tahun 2010, UPK Mondokan tidak efisien dengan nilai efisiensi
teknis sebesar 0,963, dan pada tahun 2011 UPK Jenar inefisien dengan
nilai efisiensi teknis sebesar 0,887. UPK yang selalu efisien dari tahun
2007 sampai dengan tahun 2011 dengan nilai efisiensi teknis sebesar 1
atau 100% ada 4 (empat) UPK yaitu UPK Tangen, UPK
Sumberlawang, UPK Tanon dan UPK Kalijambe. Keempat UPK ini
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
104
bisa menjadi benchmark bagi UPK yang inefisien agar menjadi UPK
yang efisien dengan cara mengurangi nilai input untuk mencapai
projected value.
3. UPK Tangen, UPK Sumberlawang, UPK Tanon dan UPK Kalijambe
dengan tingkat efisiensi 1 atau 100% selama periode penelitian yaitu
tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat menjadi benchmark bagi
UPK-UPK yang lain berkaitan dengan kinerja dan tingkat efisiensi yang
konsisten dalam mengelola kredit mikro.
4. UPK PNPM Mandiri Perdesaan adalah lembaga kredit mikro yang
potensial untuk berlanjut dan dikembangkan agar dapat
menjangkau/melayani lebih banyak masyarakat miskin sehingga
mereka lebih mandiri dan berdaya untuk dapat meningkatkan
kesejahteraan keluarganya sehingga tujuan PNPM Mandiri Perdesaan
untuk pengentasan kemiskinan tercapai.
B. Saran
2. Dalam melakukan evaluasi kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan
perlu untuk menggunakan beberapa alat analisis agar mendapatkan
hasil yang lebih obyektif.
3. Pengukuran kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan dengan DEA
penting untuk dilakukan agar dapat diketahui efisiensinya dan
diperbandingkan antar UPK sehingga UPK yang selalu efisien (nilai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
105
efisiensinya 1 atau 100%) dapat menjadi benchmark bagi UPK yang
tidak efisien.
4. Penelitian ini masih terbatas untuk 6 (enam) UPK PNPM Mandiri
Perdesaan di Kabupaten Sragen. Dalam penelitian selanjutnya perlu
dikembangkan untuk seluruh UPK yang ada atau untuk lembaga
pemerintah/masyarakat yang lain.
5. Penelitian ini masih terbatas pada penilaian kinerja atau efisiensi
lembaga UPK saja, belum membahas kepada sisi keberhasilan UPK
dalam memberdayakan masyarakat miskin yaitu dalam
menjangkau/memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin sesuai
dengan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu pengentasan
kemiskinan. Dalam penelitian berikutnya perlu untuk menilai kinerja
UPK dari sisi keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan.
top related