program dan penganggaran program · pdf file• dokumen hasil studi kelayakan bdc •...
TRANSCRIPT
PROGRAM DAN PENGANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN DI PERKOTAAN (P2KP)
TAHUN 2015
Oleh :
Kasubdit Perencanaan Teknis
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
Ditjen Cipta Karya
Disampaikan pada :
Rapat Koordinasi Nasional Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan (P2KP) Tahun 2015
Jakarta, 15-16 Juni 2015
Outline Paparan
1. Lingkup Program/Kegiatan
2. Penganggaran Program PeningkatanKualitas Permukiman Perkotaan(P2KP) dan Mekanisme PenyaluranDana
Lingkup Program/Kegiatan P2KP Tahun 2015
Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan(P2KP) Tahun 2015 :
NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN KETERANGAN
1 Pembinaan danPengembanganInfrastrukturPermukiman
4.107 Kel/Desa
• Dana BLM dialokasikan padaDIPA Satker PIP Kab/Kota
• Khusus Kab. PangandaranJabar, dana BLM dialokasikanpada DIPA Satker PKP2B Provinsi Jabar
2 Penataan LingkunganPermukiman BerbasisKomunitas (PLPBK/ND)
279 Kel/Desa Dana BLM dialokasikan padaDIPA Satker PKP2B Provinsi
3 Penguatan Peran Gender di NAD (Selaras )
426 Kel/Desadi ProvinsiNAD
Dana BLM dialokasikan padaDIPA Satker PKP2B Provinsi NAD
NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN KETERANGAN
4 PeningkatanPenghidupanMasyarakat BerbasisKomunitas (PPMK)
845Kel/Desatersebar
Dana BLM dialokasikan padaDIPA Satker PKP2B Provinsi
5 Pilot Pengurangan ResikoBencana BerbasisKomunitas (PRBBK)
10 Kel/Desa Dana BLM dialokasikan padaDIPA Satker PKP2B Provinsi JawaTimur
6 Pilot BussinesDevelopment Centre (BDC)
15 Kab/Kota Dana BLM dialokasikan padaDIPA Satker PKP2B Provinsi
7 Federasi UPK (Unit Pengelola Keuangan)
3 Kab/Kota TA. 2015 belum dialokasikandana
8 Pelatihan Masyarakat(Pelmas)
11.066 Kel/Desa
Dana BLM dialokasikan padaDIPA Satker PKP2B Provinsi
9 Pelatihan Dasar(Pelatdas) bagi FasilitatorBaru
33 Provinsi Dana BLM dialokasikan padaDIPA Satker PKP2B Provinsi
Lanjutan :
NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN KETERANGAN
10 PencegahanPermukiman Kumuh
11.066 Kel/Desa
• TA. 2015 belum dialokasikandana
• Output : Profil Kumuh disetiapKel/Desa
11 PenangananPermukiman Kumuhmelalui pendekatanPLPBK (ND)
Kel/Desa yang telah selesaimelaksanakanPLPBK/ND
• TA. 2015 belum dialokasikandana
• Output : Review RTPLP (Rencana Tindak PenataanLingkungan/KawasanPermukiman) berdasarkan 7 indikator kumuh
12 PenangananPermukiman KumuhTerpadu (PAKET)
Kab/Kota • TA. 2015 belum dialokasikandana
• Output : Rencana PenangananKumuh terpadu (Masyarakat-Pemda)
Lanjutan :
Keluaran (output) Program
NO PROGRAM/KEGIATAN KELUARAN (OUPUT)
1 Pembinaan danPengembanganInfrastrukturPermukiman
• Tersalurkanya dana BLM ke masyarakat (BKM)• Terlaksananya kegiatan pembangunan
infrastruktur, Sosial dan ekonomi (tridaya)berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat
2 Penataan LingkunganPermukiman BerbasisKomunitas (PLPBK/ND)
• Tersalurkanya dana BLM ke masyarakat (BKM)• Terlaksananya kegiatan pengembangan
kapasitas dan pembangunan infrastruktursesuai dengan dokumen RTPLP (RencanaTindak Penataan Lingkungan Permukiman)
3 Penguatan Peran Gender di NAD (Selaras )
• Tersalurkanya dana BLM ke masyarakat (BKM)• Terlaksananya kegiatan pembangunan
infrastruktur, Sosial dan ekonomi (tridaya)berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat
NO PROGRAM/KEGIATAN KELUARAN (OUPUT)
4 PeningkatanPenghidupanMasyarakat BerbasisKomunitas (PPMK)
• Tersalurkanya dana BLM ke masyarakat(BKM)
• Terlaksananya kegiatan pengembangankapasitas dan pengembangan ekonomiberdasarkan Rencana Kerja Masyarakat
5 Pilot Pengurangan ResikoBencana BerbasisKomunitas (PRBBK)
• Tersusunya dokumen RTPRB (RencanaTindak Pengurangan Resiko Bencana) khusus bencana kebakaran
• Tersalurkanya dana BLM ke masyarakat(BKM)
• Terlaksananya kegiatan pengembangankapasitas dan pembangunan infrastrukturberdasarkan Rencana Kerja Masyarakat
6 Pilot BussinesDevelopment Centre (BDC)
• Terpilihnya Kab/Kota lokasi Pilot BDC• Dokumen hasil Studi Kelayakan BDC• Petunjuk Teknis BDC
7 Federasi UPK (Unit Pengelola Keuangan)
• Terpilihnya Kab/Kota lokasi Pilot FederasiUPK
• Petunjuk Teknis Federasi UPK
Lanjutan :
NO PROGRAM/KEGIATAN KELUARAN (OUPUT)
8 Pelatihan Masyarakat(Pelmas)
• Tersalurkannya dana pelatihan kemasyarakat
• Terlaksananya pelatihan sesuai dengankebutuhan masyarakat
9 Pelatihan Dasar(Pelatdas) bagi FasilitatorBaru
• Tersalurkannya dana pelatihan dasar• Terlaksananya pelatihan dasar bagi
fasilitator baru sesuai dengan topik/temayang ditentukan
10 PencegahanPermukiman Kumuh
• Terlaksananya perencanaan partisipatifidentifikasi 7 indikator kumuh
• Tersusunnya Profil Kumuh setiap Kel/Desa
11 PenangananPermukiman Kumuhmelalui pendekatanPLPBK (ND)
• Terseleksinya Kel/Desa sasaran• Terlaksananya review RTPLP • Tersusunnya dokumen RTPLP yang
memasukan 7 indikator kumuh
12 PenangananPermukiman KumuhTerpadu (PAKET)
• Terseleksinya Kab/Kota sasaran• Tersusunya dokumen perencanaan
penanganan kawasan kumuh, kolaborasiantara masyarakat dengan Pemda
Lanjutan :
Penganggaran Program Peningkatan KualitasPermukiman Perkotaan (P2KP) Tahun 2015
Alokasi BLM Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman TA. 2015 Satker PIP Kab/Kota
1
PERSYARATAN PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN
• Pencairan dana BLM dilakukan dalam 1 (satu) tahap/kali pencairan• Alokasi BOP BKM :
a) Rp 5 juta (Jumlah penduduk <3.000 jiwa atau Kel. kecil)b) Rp 7,5 juta (Jumlah penduduk 3.000-10.000 jiwa atau Kel. sedang)c) Rp 10 juta (Jumlah penduduk > 10.000 jiwa atau Kel. Besar)d) Bila KK Miskin < 10 %, maka nilai BOP diatur sebagai berikut :
- Kel. Kecil Rp 5 juta- Kel. Sedang dan Besar Rp 7,5 juta
Syarat Pencairan Syarat Pemanfaatan
Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK (Unit Pengelola Keuangan) telah diverifikasi oleh Korkot (Koordinator Kota) atau Askot (Asisten Koordinator Kota) Bidang Manajemen Keuangan dengan hasil baik;
Melengkapi form dokumen pencairan yang terdiri dari :
PP-BLM
BAPPD
Kwitansi
Copy Rekening BKM/LKM
Resume SP-3).
Melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah diverifikasi fasilitator.
Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM telah dinyatakan layak oleh UP-UP dan disetujui oleh Rapat BKM/LKM serta disepakati fasilitator.
Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat telah dinilai oleh Faskel Ekonomi dengan hasil baik.
Dana BLM tahap sebelumnya yang tersalurkan ke KSM telah dimanfaatkan dan dipertanggung-jawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50%.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh BKM/LKM serta diverifikasi Fasilitator.
TARGET PENYERAPAN DIPA KAB/KOTA TA. 2015 (milyar)
Bulan Mei 2015 terdapattarget penyerapan komulatif
Rp 14,8 M
2
GAJI TIM KORKOT/TIM FASKEL DAN BOP TIM FASKEL
PELATIHAN DASAR FASKEL BARU
PELATIHAN MASYARAKAT
BLM PLPBK (ND)
BLM SELARAS (P2G) NAD
BLM PPMK
BLM PRB-BK
BLM KAB. PANGANDARAN
278.953.800.000,-
1.689.800.000,-
57.294.400.000,-
233.129.100.000,-
57.877.000.000,-
33.800.000.000,-
2.000.000.000,-
297.500.000,-
TOTAL665.041.600.000,-
STRUKTUR ALOKASI DIPA-P TA. 2015
SATKER PKP2B PROVINSI
PELATIHAN DASAR FASKEL BARU
• Sasaran pelatihan dasar adalah Fasilitator dan/atau Asisten Korkotyang belum pernah mengikuti pelatihan dasar P2KP
• Alokasi dana pelatdas sebesar Rp 200.000,-/orang/hari selama 7 hari
• Panitia Pelaksana dapat memperoleh honorarium sesuai denganketentuan (POK)
• Mekanisme pencairan dan pemanfaaan :
1. Membentuk Panitia Pelaksana yang terdiri dari unsur SatkerPKP2B Provinsi dan unsur KMW (OC/OSP)
2. Proposal pelaksanaan pelatdas lengkap dengan RAB yangdisusun oleh Panitia Pelaksana
3. Proposal diajukan kepada Satker PKP2B untuk diterbitkan SPMdan SP2D oleh KPPN (Pencairan BLM)
4. Pelaksanaan Pelatihan5. Laporan Pelaksanaan Pelatihan (LPJ)6. Verifikasi LPJ oleh Tim Penerima Pekerjaan yang dibentuk oleh
Satker PKP2B
PELATIHAN MASYARAKAT
• Sasaran pelatihan dasar adalah anggota BKM, UP-UP BKM, relawanmasyarakat dan aparat Kelurahan/Desa
• Alokasi dana pelmas sebesar Rp 5.450.000,- per Kel/Desa
• Membentuk Panitia Pelaksana Pelmas
• Mekanisme pencairan dan pemanfaaan :
1. Proposal rencana pelaksanaan pelmas berikut RAB nya2. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara Satker
PKP2B dan BKM dan persyaratan pencairan lainnya3. Pelaksanaan Pelmas4. Pelaporan Pelaksanaan (LPJ)
No Jenis Kegiatan Jumlah
hari Jumlah Peserta
Biaya Pengganti Transport
Biaya narasumber
Bahan serahan/Alat
peraga Total Biaya Keterangan
1 Pelatihan Tim Perencanaan Partisipatif 3 20 25.000 15.000 1.800.000 Paket Kelurahan
2 Pelatihan BKM, Aparat Kel/Desa 3 19 25.000 15.000 1.710.000 Paket Kelurahan
3 Pelatihan penguatan UPK dan Sekretariat 2 2 25.000 15.000 50.000 15.000 240.000 Paket Kluster/Kec.
4 Pelatihan Penguatan UPL 2 3 25.000 15.000 50.000 15.000 335.000 Paket Kluster/Kec.
5 Pelatihan Penguatan UPS 2 1 25.000 15.000 50.000 15.000 145.000 Paket Kluster/Kec.
6 Paket Pengembangan Media Warga 1.220.000 Paket Kelurahan
Total dana setiap Kelurahan/Desa 5.450.000
• Sasaran PLPBK adalah Kel/Desa lokasi PLPBK penetapan tahun 2012,2013 dan 2014
• Pencairan dilakukan dalam 1 tahap/kali pencairan dengan ketentuansebagai berikut :
1. Lokasi Tahun 2012 sebesar Rp 250 juta per Kel/Desa2. Lokasi Tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp 850 juta per Kel/Desa
• Dana dimanfaatkan untuk kegiatan fisik (infrastruktur) sesuai denganRencana Kerja Masyarakat (RTPLP)
• Syarat pencairan :
1. Dokumen RTPLP Kawasan Prioritassudah disepakati warga & PemerintahKota/Kabupaten dan sudah diverifikasiKonsultan (askot UP/Korkot/AskotMandiri)
2. Dokumen Perencanaan Teknis (DED)senilai pagu dana (minimal Rp. 850juta) sudah selesai dan diverifikasi olehKonsultan (askot
BLM PLPBK (ND)
1. Laporan kemajuan pekerjaan dan rencana kerjapelaksanaan kegiatan fisik selanjutnya yang akandilakukan (disertai DTPL) dan diverifikasi Korkot/Askot
2. Laporan kemajuan pekerjaan dan rencana kerjapelaksanaan kegiatan fisik selanjutnya yang akandilakukan (disertai DTPL) dan diverifikasi Korkot/Askot Mandiri
3. Penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan fisik 1(pertama) sudah 100%, dipertanggung jawabkan(laporan keuangan terkini) dan diverifikasi Korkot/Askot Mandiri
2012 2013 & 2014
• Sasaran Selaras adalah 426 Kel/Desa di Provinsi NAD
• Alokasi BLM Rp 150 juta per Kel/Desa dan dicairkan dalam 1tahap/kali pencairan
• Dana dimanfaatkan untuk :
1. Kegiatan fisik (infrastruktur), Sosial dan Ekonomi (SEL) yangresponsif gender
2. Pelatihan masyarakat tentang kesetaraaan dan keadilan gender,maksimum 10 % dari pagu BLM
3. BOP BKM maksimum Rp 7,5 juta
4. Syarat Pencairan dan Pemanfaatan BLM :
BLM SELARAS NAD
Pencairan Syarat Pencairan Syarat Pemanfaatan
100%
(Rp 150 juta)
Rencana Kerja pengembangan kapasitas BKM/ LKM untuk petaksanaan Setaras yang di tandatangani BKM/LKM dan disetujui oteh Asisten Korkot/ Korkot.
Rencana kegiatan masyarakat yang responsif gender disepakati oleh masyarakat dan telah diverifikasi Korkot;
Proposal kegiatan KSM disepakati BKM/UP-UP dan telah diverifikasi oleh fasititator.
• Sasaran PPMK sebanyak 845 Kel/Desa
• Alokasi BLM Rp 40 juta per Kel/Desa dan dicairkan dalam 1tahap/kali pencairan
BLM PPMK
Melampirkan rencana penggunaan dana BLM PPMP tahap II yang telah diverifikasi dan ditandatangani fasilitator;
Melengkapi form dokumen pencairan (Kwitansi, Copy Rek.BKM, Resume Akad Kredit pemanfaatan BLM Tahap 1 ke rekening KSM)
Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap II telah dinyatakan layak oleh UPK dan disetujui oleh Rapat LKM
Administrasi keuangan, organisasi dan manajemen KSM telah diverifikasi oleh Fasilitator dengan hasil baik
Dana tahap I di KSM telah dimanfaatkan dan dipertanggung-jawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50% ,
Melengkapi form dokumen pencairan (Kwitansi, Copy Rek. KSM, dll)
Disalurkan melalui mekanisme rembug KSM dihadiri UPK, BKM, relawan, perangkat kelurahan dan fasilitator
Syarat Pencairan ke BKM Syarat Pemanfaatan ke KSM
• Sasaran PRBBK sebanyak 10 Kel/Desa
• Alokasi BLM Rp 200 juta per Kel/Desa dan dicairkan dalam 1tahap/kali pencairan
• Syarat Pencairan dan pemanfaatan dana :
BLM PRPBK
BLM Penggunaan Dana Syarat Pencairan
(100%)
Rp 200 juta
Pengembangan kapasitas Masyarakat, dukungan proses perencanaan partisipatif, sebesar Rp 25 juta.
Honorarium Tenaga Ahli Perencana Pendamping (TAPP) masyarakat sebesar Rp 25 juta.
BOP BKM/LKM sebesar Rp 10 juta.
Pelaksanaan kegiatan prioritas dari PRBBK Tahap I sebesar Rp 140 juta.
Berita Acara Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) yang berisi Komitmen Bersama.
Rencana Kerja Kegiatan (termasuk RAB dan Jadwal) yang disepakati dan kelayakannya telah diverifikasi Korkot/Askorkot.
Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara BKM/LKM dengan PJOK.
Melengkapi berkas pencairan lainnya (SPP BLM, Kwitansi, dll)