akuntansi pemerintahan

Oleh :Nuryadin Sidik, SE

Bab 1Pendahuluan

Akuntansi Pemerintahan dalam Ilmu Akuntansi


Akuntansi Pemerintahan dalam Ilmu AkuntansiAkuntansi merupakan proses mengenali,

mengukur dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.

Akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi, yaitu : (1) pengidentifikasian, pengukuran dan pengomunikasian informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang berkepentingan.

Tiga Bagian Utama AkuntansiAKUNTANSI

Akuntansi Komersial

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sosial

Akuntansi Pemerintah

an

Akuntansi Non Profit Lainnya

Perbandingan Organisasi Pemerintah dengan PerusahaanKarakteristik Organisasi Pemerintahan1. Pendirian, pembentukan dan kegiatan organisasi

pemerintahan bukan dengan tujuan atau bermotif mengejar keuntungan.

2. Organisasi pemerintah dimiliki secara kolektif oleh rakyat. Dengan demikian, tidak terdapat saham yang dapat dimiliki secara individual yang dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan.

3. Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi pemerintahan tidak harus menerima imbalan langsung atau proporsional, baik berupa barang, uang, atau jasa.

4. Anggota atau masyarakat, sadar atau tidak, kadang-kadang dipaksa menyetorkan uang, barang, atau jasa kepada pemerintah di mana pemerintah akan mempergunakan setoran tersebut untuk kepentingan bersama masyarakat.

Perbandingan Organisasi Pemerintah dengan PerusahaanKesamaan Organisasi Pemerintahan sebagaiEntitas Ekonomi1. Keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam

sebuah sistem perekonomian nasional yang secara bersama-sama menggunakan sumber daya dalam sistem perekonomian tersebut, baik sumber daya finansial, modal, maupun manusia.

2. Keduanya sama-sama menhadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuannya.

3. Keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai dari perencanaan sampai pengendalian dimana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal ini.

4. Dalam beberapa hal, keduanya mempunyai hasil produk yang sama, misalnya Pemerintah menyediakan alat transportasi berupa bus DAMRI, sementara ada juga pihak swasta yang bergerak dibidang transportasi.

Ciri Khas Akuntansi Pemerintahan

1. Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan

2. Tidak ada pengungkapan laba3. Tidak ada pengungkapan kepemilikan4. Penggunaan Akuntansi Dana

Tujuan Pokok Akuntansi Pemerintahan

Pertanggungjawaban Manajerial

Pengawasan

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik

negara yang dihubungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

(Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003)

Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Akuntabilitas berorientasi pada hasilProfesionalitasProporsionalitasKeterbukaan dalam pengelolaan keuangan

negaraPemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa

yang bebas dan mandiri

Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Menteri keuangan selaku pengelola fiskalWakil pemerintah dalam kepemilikan

kekayaan negara yang dipisahkanMenteri/pimpinan lembaga selaku pengguna

anggaran / pengguna barang kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan

bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD terdiri atas :

a.Laporan Realisasi Anggaranb.Neracac.Laporan Arus Kasd.Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2Anggaran Pemerintah


Konsep Anggaran PemerintahMenurut Freeman (2003) Anggaran adalah sebuah proses yang

dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited)

Fungsi Anggaran1. Anggaran sebagai alat perencanaan2. Anggaran sebagai alat pengendalian3. Anggaran sebagai alat kebijakan 4. Anggaran sebagai alat politik5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan

komunikasi6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja7. Anggaran sebagai alat motivasi

Siklus Penyusunan Anggaran

KONDISI IDEAL

Perencanaan terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang seharusnya perencanaan daerah mengacu pada perencanaan pusat.

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP RPJM

Nasional

RPJP Nasional

RKP Daerah

Renstra KL

Renja - KL

Renstra SKPD

Renja - SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA - SKPD

APBN

Rincian APBN

APBD

Rincian APBD

Diacu

PedomanDijabar

kan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

UU SPPN

Pem

erin

tah

P

usa

t

Pem

erin

tah

D

aera

h

UU KN

Januari – AprilJanuari – April Mei - AgustusMei - Agustus September - September - DesemberDesember

DepdagDepdagri/ ri/ PropinsPropinsii

DPRDDPRD

KDHKDH

SekdaSekda

PPKDPPKD

SKPDSKPD

PembahasanTim AnggaranKonsistensidengan KUA

RENSTRASKPD

RPJMD

RENJA SKPD

PemutakhiranData & Proyeksi

Ekonomi & Fiskal

Rancangan Awal Kerangka

Ekonomi Daerah

SE Prioritas Program &

IndikasiPagu

PembahasanRancanganKebijakan

Umum APBD

Nota Kesepakatan,KUA, Prioritas

Dan Plafon

RKPD

RancanganKebijakanUmum APBD

Pedoman PenyusunanRKASKPD, KUA,Prioritas danPlafon

RKA-SKPD

Evaluasi Mendagri/Gubernur

RAPBDDan

Lampiran

Ra PerkadaRincianAPBD

PerdaAPBD

PerkadaRincianAPBD

KonsepDokumenAnggaran

DokumenPelaksanaanAnggaran

Pengesahan

LampiranAPBD(HimpunanRKA-SKPD)

PembahasanTim AnggaranKonsistensi

dengan PerkadaRincian APBD

PembahasanRAPBD

DraftPerdaAPBD

Diagram Proses Penyusunan Rancangan APBD

Pendekatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (planning, programming and budgeting system – PPBS)

Konsep PPBS merupakan konsep luas yang memandang bahwa penyusunan anggaran

bukanlah proses terpisah yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian yang tidak

terpisahkan dari proses perencanaan dan perumusan program kegiatan suatu

organisasi.

Struktur APBD

Pendapatan

Belanja

Surplus

Defisit

Pembiayaan

Pengeluaran :• Pembiayaan• Penyertaan Modal• Pembentukan Dana Cadangan dan lain- lain Penerimaan :• SILPA (tahun sebelumnya)• Pencairan Dana Cadangan• Penerimaan Pinjaman Daerah dan lain-lain

Mekanisme Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi.

(PP Nomor 55 Tahun 2005)

Mekanisme Dana PerimbanganAPBN APBD

1. Penerimaan dalam negeri dan hibah

a. Pendapatan Pajak b. Pendapatan bukan pajak/SDA2. Belanja Negara a. Belanja Pusat b. Belanja Daerah (Bagi Hasil, DAU dan DAK)3. Keseimbangan primer4. Surplus / deficit5. Pembiayaan a. Dalam negeri b. Luar negeri

1. Penerimaan daerah a. PAD b. Dana Perimbangan (Bagi Hasil, DAU dan DAK) c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah2. Belanja Daerah a. Rutin b. Pembangunan3. Surplus / deficit4. Pembiayaan

Mekanisme Dana PerimbanganDana Bagi Hasil adalah dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka presentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain karena pertimbangan politis, alasan lain dari pemberian dana bagi hasil ini adalah untuk mengurangi ketimpangan vertikal (vertical imbalance)

Mekanisme Dana Perimbangan

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerahuntuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.

Mekanisme Dana Perimbangan

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari Program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis

Bab 3Perbendaharaan Negara / Daerah


PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PerencanaanPerencanaan PelaksanaanPelaksanaan PenatausahaaPenatausahaann

PertgjwbanPertgjwban PengawasanPengawasan

RPJMD

RKPD

KUAKUA PPASPPAS

Nota Kesepakatan

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

RKA-SKPD

RAPBD

APBD

Penatausahaan Belanja

BendaharaPengeluaran

Penatausahaan Pendapatan

BendaharaPenerimaan

Kekayaan dan Kewajiban daerah

• Kas Umum• Piutang• Investasi• Barang• Dana Cadangan• Utang

AkuntansiKeuangan Daerah

Laporan KeuanganPemerintah Daerah

• Laporan Realisasi Anggaran

• Neraca• Laporan Arus Kas• Catatan atas

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK

Ranperda tentang Pertanggungjawaban

APBD

AkuntansiKeuangan Daerah

Pemeriksaan Ekstern

• Pemberian Pedoman

• Bimbingan• Supervisi• Konsultasi• Pendidikan• Pelatihan• Penelitian dan

Pengembangan

Pembinaan:

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD

Pengendalian Intern

Renstra SKPD

Renja SKPD

RKP

Rancangan DPA-SKPD

DPA-SKPD

Verifikasi Ranc. DPA-SKPD (TAPD + Ka

SKPD)

Pelksnaan Angg. Pendapatan

Pelksnaan Angg. Belanja

Pelksnaan Angg. Pembiayaan

S P D(Surat Penyediaan Dana)

Laporan Realisasi Semester Pertama

Perubahan APBD

Permendagri ttg Penyusu-nan APBD

Penatausahaan Pendanaan Lainnya

STUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPD

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG(KEPALA SKPD)

KUASA PENGGUNAANGGARAN(Kabid n1)

KUASA PENGGUNAANGGARAN(Kabid n)

KUASA PENGGUNAANGGARAN(Sekretaris)

BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN

PPTK PPTK PPK - SKPD Pembantu Bendahara

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

1. Menyiapkan SPM2. Memverifikasi SPJ3. Melaksanakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Membantu Bendahara Penerimaan & BendaharaPengeluaran:• Membuat dokumen• Mencatat pembukuan• Gaji

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subyek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

Kepala Daerah

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretaris Daerah

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Pejabat Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pejabat yang melaksanakan program dan kegiatan

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keu. pada SKPD

KEWENANGAN KEPALA DAERAH

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;

menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Koordinator Pengelolaan Keuangan

Daerah

Sekretaris daerah

Tugas koordinasi di bidang:Tugas koordinasi di bidang:

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;

c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, & pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD;

e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Koordinator Pengelolaan Keuangan daerahBertanggung jawab kepada

Kepala Daerah

Tugas-tugas lainTugas-tugas lain

a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah

b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Tugas PPKDmenyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerahdaerah

menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBDmenyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD

melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerahditetapkan dengan Peraturan Daerah

melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerahmelaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah

menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungpertanggung- - jawaban pelaksanaan APBDjawaban pelaksanaan APBD

melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Wewenang PPKD selaku BUDPPKD selaku BUD berwenang:PPKD selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan

APBD; d. memberikan petunjuk teknis

pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah f. memantau pelaksanaan penerimaan dan

pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

h. menyimpan uang daerah;i. menetapkan SPD;

j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman pemberian jaminan atas nama Pemda;

m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

o. melakukan penagihan piutang daerah; p. melaksanakan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan daerah; q. menyajikan informasi keuangan daerah; r. melaksanakan kebijakan dan pedoman

pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pelaksanaan APBDDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD terdiri atas :

DPA SKPD 1 Digunakan untuk menyusun rencana pendapatan atau

penerimaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakanDPA SKPD 2.1 Digunakan untuk menyusun rencana kebutuhan belanja

tidak langsung SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan

DPA SKPD 2.2.1 Digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari

setiap kegiatan yang diiprogramkanDPA SKPD 2.2 Merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan

kegiatan SKPDyang dikutip dari setiap formulir DPA SKPD 2.2.1

Lanjutan …..

Pelaksanaan APBDDPA SKPD 3.1 Digunakan untuk merencanakan penerimaan

pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan

DPA SKPD 3.2 Digunakan untuk merencanakan pengeluaran

pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan

Ringkasan DPA SKPD Merupakan kompilasi dari seluruh DPA SKPD

Penyusunan Anggaran Kas

Dalam proses penatausahaan, anggaran kas mempunyai peran penting sebagai alat kontrol dan pengendalian. Dokumen ini

dibuat (direkapitulasi) oleh TAPD untuk di tetapkan oleh PPKD selaku BUD yang dalam tahap berikutnya menjadi dasar pembuatan

SPD.

Surat Penyediaan Dana (SPD)

SPD dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas daerah. Manajemen kas adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD, artinya BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan PEMDA dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD. Hal ini penting karena akan mempengaruhi jumlah dana yang dapat disediakan dalam satukali pengajuan SPD serta periode pengajuan SPD.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SPP diajukan dengan SPD sebagai dasar jumlah yang diminta untuk dibayarkan

kepada SKPD.

SPP memiliki 4 jeis yaitu :a.SPP Uang Persediaan (SPP-UP)b.SPP Ganti Uang (SPP-GU)c.SPP Tambah Uang (SPP-TU)d.SPP Langsung (SPP-LS)

Surat Perintah Membayar (SPM)

Secara Legal, penerbitan SPM adalah otorisasi Pejabat Pengguna Anggaran (PPA). Tanda tangan dokumen SPM dilakukan oleh PPA bersangkutan sebagai sebuah pernyataan penggunaan anggaran di lingkungan SKPD

nya.

SPM dapat diterbitkan jika :a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi

pagu anggaran yang tersediab. Didukukng dengan kelengkapan dokumen

sesuai peraturan perundangan

Waktu pelaksanaan penerbitan SPMa. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP

diterimab. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat

1 hari sejak SPP diterima

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.

SP2D sifatnya spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM

SP2D dapat diterbitkan jika : a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi

pagu anggaran yang tersediab. Didukukng dengan kelengkapan dokumen

sesuai peraturan perundangan

Waktu pelaksanaan penerbitan SP2Da. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM

diterimab. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat

1 hari sejak SPM diterima

Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan

penggunaan/ ganti/ tambah UP kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya.

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban :a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan

pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan

b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek

c. Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian objek

d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Bab 4Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)


Mengapa Perlu SAP ?

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat mauoun pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kredibel yang di bentuk oleh sebuah komite SAP.

Isi SAP terdiri dari sebuah Kerangka Konseptual dan 11 PernyataanNo.

No.Pernyataan

Isi Pernyataan

1 PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan

2 PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran

3 PSAP 03 : Laporan Arus Kas

4 PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan

5 PSAP 05 : Akuntansi Persediaan

6 PSAP 06 : Akuntansi Investasi

7 PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap

8 PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

9 PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban

10 PSAP 10 : Koreksi Kesalahan

11 PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian

Kerangka KonseptualKerangka Konseptual akuntansi

pemerintahan merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Kerangka Konseptual SAP berfungsi sebagai pedoman jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP. Namun jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual.

TEORI, STANDAR, TEKNIK/PROSEDUR AKUNTANSI

TEORI/KONSEP/ AKSIOMA/ASUMSI

STANDAR

TEKNIK/PROSEDUR

Asumsi Dasar Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan

dilingkungan pemerintahan adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas :

a.Asumsi kemandirian entitasb.Asumsi kesinambungan entitasc.Asumsi keterukuran dalam satuan uang

(monetary measurement)

8 Prinsip Akt. dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Basis AkuntansiPrinsip Nilai HistorisPrinsip RealisasiPrinsip Substansi Mengungguli Bentuk

formalPrinsip PeriodesitasPrinsip KonsistensiPrinsip Pengungkapan LengkapPrinsip Penyajian Wajar

Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan Karakteristik kualitatif laporan keuangan

adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwajibkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

a.Relevanb.Andal c.Dapat dibandingkand.Dapat dipahami

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal Setiap keadaan yang tidak memungkinkan

terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatsan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Hal-hal tersebut adalah :

a.Materialitasb.Pertimbangan biaya dan manfaatc.Keseimbangan antar karektristik kaulitatif

Bab 5Teknik Akuntansi Pemerintah


Persamaan Akuntansi Pemerintahan

Asset = Kewajiban + Ekuitas Dana

Basis Akuntansi dan Fokus Pengukuran

Empat Macam Basis Akuntansi 1.Basis Kas 2.Basis Akrual3.Basis Kas Modifikasi4.Basis Akrual Modifikasi

Basis KasBasis Kas mengakui transaksi pada saat kas

diterima atau dibayarkanSelain melakukan pengakuan hanya

berdasarkan kas masuk dan kas keluar, juga memiliki fokus pengukuran hanya pada KAS

Akibatnya, yang dilaporkan dalam neraca (jika dibuat) hanya akun KAS, sehingga ekuitas dana yang ada disisi pasiva hanya menggambarkan keadaan KAS

Basis AkrualBasis Akrual mengakui transaksi ketika

transaksi yang bersangkutan secara ekonomi terjadi, tidak semata-mata ketika kas diterima atau dibayarkan

Basis Akrual mengakui transaksi pada saat terjadi dan mempunyai fokus pengukuran pada sumber daya yang dimiliki.

Neraca yang dibuat dengan basis akrual akan melaporkan semua kekayaan, utang dan ekuitas dana yang dimilik, baik yang bersifat lancar maupun tidak lancar.

Ilustrasi- Sebuah pemerintahan memiliki saldo kas

awal sebesar 10.000 tanpa memiliki kekayaan lain.

Neraca Awal baik basis kas maupun basis akrual sbb : NERACA

Kas 10.000

Ekuitas Dana 10.000

Misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai 3.000, neraca setelah transaksi tersebut akan ditampilkan secara berbeda di masing-masing basis

Jurnal Basis KasDr. Belanja Kendaraan 3.000Cr. Kas 3.000

NERACA BERBASIS KAS

Kas 7.000

Ekuitas Dana 7.000

Jurnal Basis AkrualDr. Kendaraan 3.000Cr. Kas 3.000

NERACA BERBASIS AKRUAL

Kas 7.000Mobil 3.000

Ekuitas Dana 10.000

Basis Kas Modifikasi Basis Kas Modifikasi adalah sebuah

pendekatan yang mencoba menampilkan informasi yang dihasilkan basis kas, sekaligus menyajikan informasi yang hanya bis dimunculkan oleh basis akrual.

Dengan ilustrasi yang sama jaurnal yang terjadi adalah

Jurnal Basis Kas ModifikasiDr. Belanja Kendaraan 3.000Cr. Kas 3.000

Fokus pengukuran menghendaki informasi tentang kendaraan dimunculkan dalam neraca, maka diperlukan jurnal tambahan (Jurnal Kolorari)

Dr. Kendaraan 3.000Cr. Ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset tetap 3.000

NERACA BERBASIS AKRUAL

Kas 7.000Mobil 3.000

Ekuitas Dana 7.000Ekuitas dana yang diInvestasikan dalam Aset tetap 3.000

Basis Akrual Modifikasi

Basis Akrual Modifikasi lebih banyak diimplementasikan pada negara-negara yang menggunakan multi dana dalam akuntansi pemerinyahannya.

Basis Akrual yang mencatat transaksi –transaksi sesuai dengan kejadiannya.

Fokus pengukurannya hanya pada sumber dana yang bersifat lancar.

Surat ketetapan pajak tertanggal 1 Januari diberikan kepada wajib pajak. Setoran pajak baru diterima oleh pemerintah pada tanggal 10 Januari. Jurnal yang dibuat pada masing-masing basis adalah :

Basis kas dan kas modifikasi mengakui transaksi pada saat kas diterima atau dibayarkan, maka tidak ada pencatatan pada tanggal 1 Januari. Sedangkan basis akrual dan akrual modifikasi mengakui transaksi ketika transaksi yang bersangkutan secara ekonomi terjadi. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Januari ada pencatatan piutang pajak dan pendapatan pajak.

Tanggal

Kas Kas Modifikasi

Akrual Akrual Modifikasi

1 Jan ---- ----- Piutang Pajak Piutang Pajak

Pendapatan Pajak

Pendapatan Pajak

10 Jan Kas Kas Kas Kas

Pendapatan Pajak

Pendapatan Pajak

Piutang Pajak Piutang Pajak

Setiap bulan, gaji pegawai selalu dibayarkan pada tanggal 5 bulan berikutnya. Jurnal yang dibuat pada masing-masing basis adalah :

Pada tanggal 31 Desember basis kas dan kas modifikasi tidak melakukan pencatatan karena belum ada kas keluar. Sedangkan basis akrual dan akrual modifikasi sudah mengakui adanya utang gaji pada saat itu. Hal ini secara ekonomi, belanja gaji terjadi pada tanggal 31 Desember.

Tanggal

Kas Kas Modifikasi


31 Des ---- ----- Belanja Gaji Belanja Gaji

Utang Gaji Utang Gaji

5 Jan Belanja Gaji Belanja Gaji Utang Gaji Utang Gaji

Kas Kas Kas Kas

Pada tanggal 15 Januari, Pemerintah melakukan pembelian mobil. Jurnal pada masing-masing basisi adalah :

Fokus pengukuran basis kas adalah KAS, oleh karena itu pembelian mobil maupun aset lainnya dianggap sebagai belanja dan akan mengurangi ekuitas dana. Sedangkan fokus pengukuran basis akrual adalah semua sumber daya yang dimiliki, sehingga pembelian mobil itu dicatat sebagai “perubahan” bentuk sumber daya , dari kas menjadi mobil.Basis kas modifikasi mencoba menampilkan juga informasi tentang semua sumber daya yang dimiliki, sehingga jurnal yang dibuat adalah pencatatan belanja sekaligus aset tetapnya . Sementara, basis akrual modifikasi tidak mencatat apa pun karena fokus pengukurannya hanya pada sumber daya yang bersifat lancar.

Tanggal

Kas Kas Modifikasi


15 Jan Belanja Modal Belanja Modal Mobil (Tidak ada pencatatan)

Kas Kas Kas

Mobil

ED diinvest pd AT

akuntansi pemerintahan

Documents