perkembangan akuntansi pemerintahan
DESCRIPTION
Perkembangan akuntansi pemerintahanTRANSCRIPT
PERKEMBANGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DisusunUntuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah
Teori Akuntansi
Kepada
Lilis Puspitawati, SE., M.Si., Ak
OLEH :
KELOMPOK 6
ASTRI YULIA (24512002)
ANASARI ALIK(24512010)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat
menyelesaikan penyusunan makalah ini yang berisi tentang Perkembangan Akuntansi
Pemerintahan
Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak
terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya
kepada Ibu Lilis, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori Akuntansi yang telah
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam pelaksanaan bimbingan, pengarahan, dorongan
dalam rangka penyelesaian penyusunan makalah ini.
Dalam penulisan makalah ini, penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan
baik pada teknis penulisan maupun materi, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat
penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.
Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada
mereka yang telah memberikan bantuan dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai
ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.
Bandung, 4 Maret 2014
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN1.1 LATAR BELAKANG...............................................................................................................................41.2 RUMUSAN MASALAH...........................................................................................................................4 1.3 TUJUAN..............................................................................................................................................4
BAB II PEMBAHASAN 2.1 PENGERTIAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN....................................................................................5 2.2. PERBEDAAN AKUNTANSI KOMERSIAL DENGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN..............................6 2.3 PERSAMAAN AKUNTANSI KOMERSIAL DENGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN..............................9 2.4 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN............................................................................9 2.5 LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN.................................................................................11 2.6 KARAKTERISTIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN...............................................................................13 2.7 TUJUAN PELAPORAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN PEMERINTAHAN..........................................14 2.8 SUMBER-SUMBER STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN..........................................................16 2.9 PRINSIP-PRINSIP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.................................................................16
BAB III KESIMPULAN...............................................................................................................................25
DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................................................26
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Akuntansi pemerintah merupakan salah satu cabang dari bidang akuntansi yang
sudah cukup lama dikenal di Negara-negara maju, khususnya di Amerika serikat, karena
sejak 1921, Amerika serikat telah memiliki Undang-Undang (budget and Accounting Act
tahun 1921) yang kemudian pada tahun 1950 disempurnakan menjadi Budget and
Accounting Procedure Act tahun 1950. pada intinya dalam Undang-Undang tersebut telah
diatur mengenai berbagai hal yag berkaitan dengan pelaksanaan praktik akuntansi
pemerintah di Amrika Serikat, misalnya adanya ketentuan yang mengahruskan kepada
kepala GAO (Govermental Accounting Office/Computer General) untuk menetapkan:
a. Formulir, system dan prosedur mengenai penyediaan dana dan akuntansi dana pada
badan-badab federal;
b. Prinsip-prinsip, standard dan persyaratan akuntansi lainnya yang harus dilaksanakan
oleh badan-badan federal, termasuk integrasi akuntansi antara eksekusi dan Treasury
Departement.
Selama ini praktik akuntansi pemerintah yang dikenal di Indonesia lebih banyak
bersumber pada ICW (Indische Comptabiliteits Wet), yang dalam hal ini tidak dapat
dilepaskan keterkaitannya dengan pelaksanaan APBN (Anggaran pendapaatn dan Belanja
Negara). Sedangkan akuntansi pemerintah dalam arti akuntansi dana, baru dikenal di
Indonesia pada tahun 1980. Sejak itu perhatian terhadap perkembangan akuntansi
pemerintah mulai terlihat menonjol. Di berbagai lembaga pendidikan tinggi, baik pendidikan
negeri maupun pendidikan tinggi swasta mulai dikenal matakuliah akuntansi pemerintah
(akuntansi dana) dan pada saat ini matakuliah akuntansi pemerintah telah menjadi mata
kuliah wajib bagi setiap mahasiswa yang mengambil bidang studi ekonomi jurusan
akuntansi. Selain itu, mata kuliah akuntansi pemerintahan pada saat ini juga telah diujikan
sebagai mataujian Negara bagi para mahasiswa perguruan tinggi swasta dan mataujian
Negara akuntasi (UNA) bagi para mahasiswa yang akan mengambil gelar profesi.
Sehingga mulai saat itu mulai dikenal pula berbagai buku yang berkaitan dengan bidang
akuntansi pemerintahan. Berbagai kondisi tersebut jelas sangat mendorong semakin
dikenalnya akuntansi pemerintah di Indonesia.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang dimaksud dengan akuntansi pemerintahan?
2. Apa sajakah perbedaan akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan?
3. Apa sajakah persamaan akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan?
4. Apa sajakah yang termasuk ke dalam lingkunngan akuntansi pemerintahan?
5. Apa sajakah karakteristik akuntansi pemerintahan?
6. Apa sajakah yang termasuk sumber-sumber akuntansi pemerintahan?
7. Bagaimana prinsip dasar akuntansi pemerintahan?
1.3 TUJUAN
1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan akuntansi pemerintahan
2. Untuk mengetahui apa sajakah perbedaan akuntansi komersial dengan akuntansi
pemerintahan
3. Untuk mengaetahui apa sajakah persamaan akuntansi komersial dengan akuntansi
pemerintahan
4. Untuk mengaetahui apa sajakah yang termasuk ke dalam lingkunngan akuntansi
pemerintahan
5. Untuk mengaetahui apa sajakah karakteristik akuntansi pemerintahan
6. Untuk mengaetahui apa sajakah yang termasuk sumber-sumber akuntansi
pemerintahan
7. Untuk mengaetahui bagaimana prinsip dasar akuntansi pemerintahan
BAB I PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah akuntansi untuk organisasi
nirlaba lainnya (nonprofit organization), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga
pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba.
Sedangkan menurut International Federation of Accountants (IFAC), yang dimaksud
dengan "sektor publik" (public sector) mengacu pada pemerintah pusat (national government)
pemerintahan daerah (regional government) misalnya propinsi, negara bagian, atau teritorial,
pemerintahan lokal (local governments) misalnya kota (city, town) dan unit pemerintahan
lain yang terkait, misalnya badan atau lembaga.
Dari pembagian yang tercantum dalam Gambar 1.1, tampaklah bahwa istilah
akuntansi pemerintahan mengacu pada penerapan teori, prinsip atau standar akuntansi
pada organisasi yang tidak mencari laba (nonprofit organization), khususnya unit
organisasi pemerintahan. Sedangkan perbedaan yang lebih terperinci antara akuntansi komersial
dengan akuntansi pemerintahan akan diuraikan pada bagian selanjutnya.
Gambar 1.1 Bidang-bidang Akuntansi
Akuntans
Auditing
Akuntans
Makro
Mikro
Eskternal
Internal
Akuntansi Pemerintaha
n
Akuntansi Komersial
Akuntansi Sosial
Akuntansi Biaya
Akuntansi Keuangan
2.2 . Perbedaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pemerintahan
Menurut Kerry Soetjipto (1994), kegiatan pemerintah dapat dibagi dalam dua golongan,
yaitu:
1. yang kegiatannya tidak bertujuan mencari laba melainkan meningkatkan pelayanan untuk
masyarakat,
2. yang kegiatannya mirip dengan perusahaan, walaupun mencari laba bukan tujuan
utamanya, melainkan untuk mempertinggi penyediaan jasa bagi masyarakat.
Organisasi jenis ini memperoleh pendapatannya dari menjual jasa kepada masyarakat
dan dikenal sebagai organisasi quasi nirlaba. Untuk golongan kedua ini, akuntansinya
lebih mirip dengan akuntansi komersial, antara lain adanya basis akrual, terdapat
Laporan Laba/Rugi (Income Statement) walaupun bukan tujuan utamanya
mencari keuntungan, serta berlakunya penandingan beban dengan pendapatan
(matching cost against revenue). Oleh karena itu, pembedaan antara akuntansi
komersial dengan akuntansi pemerintahan terutama adalah membandingkan antara
kegiatan pemerintah golongan pertama dengan akuntansi komersial. Perbedaan antara
akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan pertama-tama yang bersifat
umum atau universal, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan perbedaan yang lebih
spesifik untuk kasus akuntansi pemerintahan di Indonesia.
1) Perbedaan Tujuan
Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan tujuan, yaitu untuk pemerintah
mempunyai tujuan nirlaba, sedangkan bagi perusahaan bisnis jelas tujuannya adalah
mencari laba. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan data akuntansinya, yaitu:
a. Tidak adanya perhitungan laba-rugi pada pemerintahan, sedangkan pada
perusahaan bisnis, bottom line (angka laba atau rugi) sangat penting. Pada
umumnya, di pemerintahan terdapat perhitungan anggaran-realisasi dan
perhitungan pendapatan-belanja, yang akan menghasilkan angka surplus atau
defisit.
b. Tidak adanya masalah penilaian kembali (revaluasi) atas aktiva atau aset
pada pemerintahan; dimana pada akuntansi komersial dimungkinkan adanya
penilaian kembali aktiva dengan syarat-syarat tertentu.
c. Masalah penyusutan atau depresiasi (maupun deplesi dan amortisasi) atas
aktiva tetap tidak penting pada akuntansi pemerintahan; sedangkan pada
akuntansi komersial terdapat hal tersebut.
d. Prinsip penandingan beban dengan pendapatan (matching cost against
revenue) pada akuntansi pemerintahan tidak ada; yang ada adalah
penandingan anggaran-realisasi dari pendapatan-belanja.
2) Masalah Pendapatan
Pada pemerintahan, pendapatan diperoleh secara berulangkali (reflektif)
untuk membiayai belanja pada tahun anggaran tertentu, sedangkan untuk tahun
berikutnya, pendapatan serupa dapat diperoleh lagi. Pendapatan di sini tidak bersifat
revolusing, yang maksudnya tidak dapat diputar lagi untuk belanja tahun-tahun yang
akan datang. Hal ini sangat berbeda dengan perusahaan dengan motif laba,
dimana pendapatan tahun ini dapat "disimpan" untuk digunakan pada tahun-tahun
mendatang. Pendapatan pada pemerintahan sebagian besar diperoleh dari
pendapatan pajak yang bersifat pemaksaan (compulsory) dimana atas penerimaan
tersebut, pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan imbal balik yang
bersifat langsung kepada para wajib pajak. Sedangkan pada perusahaan bisnis,
pendapatan diperoleh dari pihak-pihak yang secara sukarela memerlukan barang atau
jasa, serta terdapat kewajiban yang langsung dari perusahaan kepada pihak pembeli
barang atau jasa.
Pengertian pendapatan pada akuntansi pemerintahan sebagian sama
pengertiannya dengan yang berlaku pada akuntansi keuangan, yaitu "sebagai akibat
dari kegiatan operasi". Namun pada akuntansi pemerintahan termasuk juga
penerimaan pinjaman jangka panjang dan penjualan aktiva tetap. Pada akuntansi
keuangan, dua hal tersebut tidak dapat digolongkan sebagai pendapatan
(income).
3) Masalah Beban
Pada akuntansi keuangan terdapat pengertianexpense (beban), sedangkan pada
akuntansi pemerintahan tidak menggunakan istilah expense melainkan expenditure
(kurang lebih berarti pengeluaran anggaran atau belanja).
Pengertian expenditure di sini mempunyai pengertian yang lebih luas daripada
pengertian expense, yaitu selain mempunyai pengertian yang sama dengan expense,
juga termasuk didalamnya adalah pembayaran angsuran atau pelunasan hutang
jangka panjang dan pembelian aset tetap.
4) Masalah Penganggaran
Pada pemerintahan terdapat akuntansi anggaran (budgetory
accounting),anggaran tersebut termasuk dalam sistem akuntansi serta terdapat akun
atau rekening (account) "anggaran" dalam bagan rekening (chart of account).Sedangkan
dalam akuntansi keuangan, walaupun terdapat anggaran, tetapi anggaran tersebut
tidak termasuk dalam sistem akuntansi dan karenanya tidak terdapat rekening
"anggaran" pada bagan atau klasifikasi rekening. Dalam hal ini, penandingan antara
anggaran dengan realisasinya dilakukan di luar akuntansi (extra comptabel).
5) Masalah Tanda Pemilikan Individual
Pada perusahaan bisnis, terdapat tanda kepemilikan individual atas
perusahaan tersebut, misalnya adalah saham. Pemegang tanda kepemilikan tersebut
dapat menjual, menghibahkan, atau menukarkan tanda kepemilikan tersebut dengan
pihak lain. Pemilik tanda tersebut dalam akuntansi dicatat sebagai "modal saham"
atau nama lainnya, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan stratejik perusahaan.
Pada akuntansi pemerintahan, tanda kepemilikan individual seperti itu tidak
ada, sehingga tidak ada pencatatan "modal saham". Pada hakekatnya, yang
bertindak sebagai pemegang kebijakan stratejik adalah rakyat sebagai pemegang
kedaulatan, yang dalam praktiknya diwakili oleh lembaga legislatif.
Selain perbedaan-perbedaan yang berlaku umum atau universal sebagaimana
telah dijelaskan di atas, khusus untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia jika
dibandingkan dengan akuntansi keuangan terdapat perbedaan tambahan, yaitu:
6) Masalah Basis Akuntansi
Pada awalnya, akuntansi pemerintahan Indonesia berlaku basis kas,
sedangkan pada akuntansi keuangan umumnya yang berlaku adalah basis akrual. Secara
sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya
penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan
basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas
maupun nonkas) dan mencatat aset dan kewajiban.
Memang pada akuntansi keuangan dapat juga memakai basis kas, tetapi
pengertian basis kas pada akuntansi keuangan tersebut juga berbeda dengan basis
kas yang dianut pada akuntansi pemerintahan Indonesia.
Pada akuntansi pemerintahan Indonesia, basis kas berarti:
Anggaran dinyatakan sebagai beban anggaran pada waktu pengeluarannya dari
kas negara.
Anggaran dinyatakan sebagai menguntungkan anggaran pada waktu
penerimaannya oleh kas negara.
Akuntansi berbasis kas mempunyai kelebihan yaitu sederhana penerapannya dan
mudah dipahami. Namun basis ini mempunyai berbagai kekurangan antara lain
kurang informatif karena hanya berisi informasi tentang penerimaan, pengeluaran,
dan saldo kas serta tidak memberikan informasi tentang aset dan kewajiban.
Sebaliknya, informasi yang disusun dengan akuntansi berbasis akrual akan
mempermudah para pemakai untuk:
Membandingkan secara berimbang antara alternatif dari pemakaian sumber daya
Menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dari entitas pemerintah
Melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintah untuk mendanai kegiatannya serta
kemampuannya untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya.
Melakukan evaluasi atas biaya, efisiensi, dan pencapaian kinerja pemerintah.
Memahami keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya
Perlu diberikan catatan bahwa akuntansi pemerintahan Indonesia pada masa
lampau memang pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja adalah berbasis
kas. Sedangkan saat ini sedang dalam perubahan dari akuntansi berbasis kas menjadi
akuntansi berbasis akrual (cash toward accrual). Perubahan ini merupakan bagian dari
reformasi keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17
Tahun 2003. Akuntansi berbasis kas menuju akrual yang dikembangkan di Indonesia
saat ini adalah menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan menggunakan basis akrual untuk
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca (Binsar H. Simanjuntak, 2005).
Pada ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
disebutkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual
dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang
tersebut (berarti tahun 2008). Selama pengakuan dan pengukuran berbasis
akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
Oleh karena itu, untuk menyiapkan perubahan tersebut, sekarang ini yang berlaku
adalah cash toward accrual.
Kotak 1.1: Perubahan dari Akuntansi Basis Kas Menjadi Basis Akrual
Banyak negara memilih perubahan secara bertahap. Caranya antara lain
dengan:
- pertama mengimplementasikan suatu anggaran yang fokus pada keluaran (output)
dan kemudian mengimplementasikan akuntansi dan penganggaran akrual
- mulai dari mengimplementasikan akuntansi akrual dan pada tahap selanjutnya baru
memperkenalkan penganggaran akrual
- mencoba dulu melaksanakan pada beberapa unit baru kemudian
mengimplementasikan secara penuh
- melakukan perubahan dari akuntansi kas ke akuntansi akrula dalam beberapa tahap
Sumber: Deloitte dalam Binsar H. Simanjuntak (2005)
7) Masalah Sistem Entry yang Digunakan
Pada awalnya, akuntansi pemerintahan Indonesia menggunakan sistem catatan
tunggal (single entry), yaitu setiap transaksi keuangan hanya dicatat (dijurnal) sekali.
Biasanya sistem single entry ini dalam akuntansi keuangan digunakan untuk organisasi
yang kecil atau sederhana. Dengan digunakan sistem single entry, maka pengertian atau
catatan yang biasa terdapat dalam akuntansi keuangan, misalnya persamaan akuntansi
(accounting equation), trial balance, jurnal dan postingnya ke general ledger, menjadi
tidak ada dalam akuntansi pemerintahan Indonesia.
Dengan menggunakan single entry, produk akhir siklus akuntansinya
bukanlah neraca, karena yang dicatat tidak selengkap seperti pada proprietory
accounting, yaitu yang mencatat harta, utang, ekuitas, pendapatan serta beban dalam
sistem akuntansinya.
Sebagai contoh, akuntansi anggaran mencatat anggaran dan realisasinya baik
sisi pendapatan maupun belanja, tetapi tidak mencatat harta, utang maupun ekuitas.
Demikian pula akuntansi inventaris yang hanya mencatat inventaris beserta
perubaha-perubahannya, juga tidak mencatat hutang, ekuitas, pendapatan
maupun belanja; oleh karena itu, akuntansi dengan sistem single entry ini tidak dapat
menghasilkan neraca.
Dalam kaitan ini perlu diberikan catatan bahwa sistem single entry ini
(bersama-sama dengan perubahan basis kas menjadi basis akrual) akan diubah menjadi
sistem double entry.
2.3 Persamaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pemerintahan
Selain terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi
pemerintahan, keduanya juga mempunyai persamaan. Persamaan-persamaan
tersebut menurut Muhammad Gade (2002) adalah sebagai berikut:
1. Secara umum mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyediakan informasi
keuangan yang lengkap, cermat, dan tepat waktu.
2. Akuntansi pemerintahan banyak memakai konsep, konvensi, praktek, dan
prosedur akuntansi yang dipakai juga di akuntansi komersial.
3. Keduanya juga memakai siklus akuntansi yang sama, biasanya satu tahun.
Meskipun periode siklus akuntansi kadang-kadang berbeda, misalnya Jepang
tahun anggarannya dimulai dari 1 April sampai dengan 31 Maret tahun
berikutnya, sedangkan perusahaan umumnya periode akuntansinya sama dengan
tahun takwim, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
4. Keduanya memakai istilah-istilah yang sama, misalnya buku harian, buku besar,
laporan keuangan, dan lain sebagainya.
5. Konsep akuntansi keuangan yang diakui secara umum, misalnya konsistensi
(consistency), obyektifitas (objectivity), pengungkapan penuh (full
disclosure),materialitas (materiality), dan kehati-hatian (conservatism) digunakan
juga dalam akuntansi pemerintahan.
6. Dalam proses akuntansinya juga sama, yaitu dimulai dari analisa dokumen,
kemudian pencatatan dalam buku harian, klasifikasi dan peringkasan lewat buku
besar dan buku tambahan; kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan
keuangan.
2.4 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
Dalam akuntansi pemerintahan, entitas akuntansi (accounting entity) mengacu pada
sebuah entitas yang dikukuhkan untuk tujuan akuntansi untuk aktivitas atau aktivitas-
aktivitas tertentu (Engstrom & Copley, 2002), sedangkan entitas pelaporan (reporting
entity) mengacu pada organisasi secara keseluruhan (Freeman & Shoulders,
2003).
Penentuan entitas pelaporan keuangan yang merupakan entitas akuntansi yang
menjadi pusat pertanggungjawaban keuangan, perlu dilakukan untuk memastikan
adanya prosedur penuntasan akuntabilitas (accountability discharge). Entitas
pelaporan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan (Ihyaul Ulum
MD, 2004).
Pada akuntansi pemerintahan Indonesia, setiap jenis akuntansi pada setiap
organisasi merupakan suatu entitas akuntansi tersendiri. Ada kemungkinan bahwa
suatu organisasi mempunyai jenis akuntansi lebih dari satu; dan untuk ini umumnya entitas
akuntansi tetap lebih dari satu, karena tiap jenis akuntansi merupakan entitas yang terpisah.
Pada akuntansi keuangan, walaupun terdapat entitas akuntansi lebih dari satu, namun
akan disatukan. Mekanisme penyatuannya bisa lewat konsolidasi laporan keuangan.
Dalam hal ini, perlu diketahui mana yang merupakan subsistem dari suatu sistem akuntansi
tertentu.
Sedangkan pada akuntansi pemerintahan, konsolidasi memang dilakukan,
meskipun mekanismenya bukan seperti konsolidasi antara kantor pusat dengan kantor
cabang, tetapi berjenjang (Sony Loho, 2004). Misalnya adalah sebagai berikut:
a. Presiden menyampaikan laporan ke DPR dalam bentuk konsolidasi laporan
kementerian negara atau lembaga,
b. Antara menteri dengan direktorat jenderal dan kantor-kantornya laporannya juga harus
dikonsolidasikan
c. Eselon I mengkonsolidasikan laporan Eselon II dan Kanwil di bawah
kewenangannya, demikian pula Kanwil mengkonsolidasikan satuan-satuan kerja
(satker) di
bawahnya.
Dari Presiden sampai dengan satuan kerja masing-masing melakukan akuntansi
(jadi merupakan entitas akuntansi). Walaupun semuanya merupakan entitas akuntansi,
tetapi hanya Presiden dan Menteri (lebih tepatnya adalah kementerian atau
departemen) yang laporannya diaudit oleh BPK. Jadi hanya Presiden dan
kementerian yang merupakan entitas pelaporan. Hal penting yang dapat disimpulkan bahwa
tidak semua entitas akuntansi menjadi entitas pelaporan.
Dalam hal keuangan pemerintah daerah, Ihyaul Ulum MD (2004) menulis
bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansinya adalah:
a. Pemerintah Derah secara keseluruhan sebagai entitas pelaporan
b. DPRD, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Dinas-dinas pada pemerintah
Propinsi/ Kabupaten/Kota, Lembaga Teknis pada Pemerintah
Propinsi/Kabupaten/Kota sebagai entitas akuntansi. Penetapan Dinas sebagai
entitas akuntansi pemerintah daerah karena dinas merupakan unit kerja
pemerintah daerah yang paling mendekati gambaran suatu fungsi pemerintah
daerah. Padahal, pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu
fungsi.
Konsolidasi laporan antara pemerintah pusat dengan pemerintah tidak
direncanakan untuk dilakukan. Presiden tidak akan melaporkan laporan konsolidasi
APBN dan seluruh APBD ke DPR. Jika dilakukan konsolidasi, akan menjadi masalah:
a. Siapa yang berwenang memeriksa?
b. Opini hasil pemeriksaan akan ditujukan kepada siapa, apakah presiden atau
kepala daerah?
Jika ada konsolidasi atau penggabungan laporan keuangan pusat dan daerah, hal itu
hanya untuk kepentingan analisa fiskal dan makro ekonomi.
2.5 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan
Pemerintah mempunyai lingkungan yang berbeda dengan sektor swasta. Hal ini harus
menjadi pertimbangan dalam mengembangan sistem akuntansi pemerintahan. Prinsip-prinsip
dan standar akuntansi dan pelaporan harus dipahami dalam hubungannya dengan lingkungan
tempat prinsip itu diterapkan, selain harus juga mempertimbangkan para calon pengguna
laporan keuangan.
Governmental Finance Officers Association mengemukakan bahwa untuk dapat
memahami model akuntansi pemerintahan dengan tepat diperlukan pemahaman
mengenai tiga hal, yaitu struktur pemerintahan, sifat dari sumber daya, dan proses politik
(Muhammad Gade, 2002). Sedangkan Revrisond Baswir (2000) juga
mengemukakan tiga hal, meskipun redaksi yang agak berbeda, yaitu sifat lembaga
pemerintahan, sistem pemerintahan suatu negara, dan mekanisme pengurusan
keuangan dan sistem anggaran negara.
1. Struktur Pemerintahan
Struktur pemerintahan pada umumnya diperlukan untuk melindungi dan
melayani kebutuhan warga negaranya. Pada pemerintahan demokrasi, struktur
pemerintahan berdasarkan sistem check and balances yang dilakukan dengan
pemisahan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kesuksesan suatu
pemerintahan tidak ditentukan dari jumlah laba yang maksimal, tetapi diukur dari mutu
pelayanan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Padahal, ketiga lembaga
dalam sistem trias politika tersebut bisa jadi memandang dengan berbeda
mengenai bagaimana warga negara dilayani dan dilindungi dengan sebaik-baiknya.
Dengan demikian, apakah suatu pemerintahan mempunyai keuangan yang baik
atau buruk tidak dapat dijelaskan dengan mudah hanya dari melihat data-data akuntansi
dan laporan keuangan saja.
Dalam klasifikasi Mumammad Gade, penjelasan yang mirip dengan hal
tersebut di atas dimasukkan dalam klasifikasi "Proses Politik Memagang Peranan
Penting". Intinya mirip dengan penjelasan di atas, bahwa dalam negara
demokrasi, rakyat melalui wakil-wakilnya yang berada dalam lembaga perwakilan dapat
mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada rakyat.
Umumnya, masyarakat meminta kepada pemerintah agar memberikan jasa atau
pelayanan maksimum dengan jumlah pembayaran yang minimum.
2. Sifat Lembaga Pemerintahan
Sebagaimana telah cukup banyak dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya, sifat
lembaga pemerintahan yang tidak mencari laba adalah salah satu alasan penting
dibedakannya akuntansi pemerintahan dari akuntansi komersial. Meskipun
demikian, sebenarnya dalam proses kegiatan akuntansi pemerintahan juga meliputi
kegiatan mencatat, menggolongkan (klasifikasi), meringkas, melaporkan, dan
menafsirkan transaksi keuangan suatu lembaga pemerintahan.
Menurut Edward S. Lyn sebagaimana dikutip oleh Revrisond Baswir (2000), sifat
khusus lembaga pemerintahan yang berbeda dengan perusahaan adalah sebagai
berikut:
a. Keinginan mengejar laba tidak termasuk dalam usaha dan kegiatannya
b. Lembaga pemerintah tidak dimiliki secara pribadi, tetapi dimiliki
secara bersama (kolektif) oleh seluruh warga negara, dan kepemilikan tersebut
tidak dibuktikan dengan bukti kepemilikan (misalnya saham).
c. Sumbangan masyarakat terhadap pemerintah, seperti pajak, tidak ada
hubungannya secara langsung dengan jasa yang akan diterima oleh
masyarakat dari pemerintah. Dalam klasifikasi oleh Muhammad Gade,
penjelasan seperti di atas dimasukkan dalam klasifikasi "sifat sumber
daya". Intinya adalah sama, yaitu tidak terdapat hubungan langsung antara
barang dan jasa yang diberikan dengan harga yang harus dibayar oleh
pembeli.
Sangat sulit diidentifikasikan hubungan antara pajak yang dibayar dengan
jasa yang diterima. Misalnya, suatu individu tidak akan pernah menerima jumlah
barang dan jasa yang sama dengan jumlah pajak yang telah dibayar kepada pemerintah.
Selain itu, berkaitan dengan sumber daya, pemerintah harus menginvestasikan
sebagian penerimaannya dalam aktiva yang tidak secara langsung menghasilkan
pendapatan, seperti jalan, jembatan, bangunan umum, dan lainnya. Hal ini tentunya
berbeda dengan perusahaan, dimana aktivanya umumnya dapat menghasilkan
penerimaan.
Jika diperhatikan, tiga sifat lembaga pemerintahan ini sudah banyak
dijelaskan dalam bagian yang menjelaskan perbedaan antara akuntansi pemerintahan
dengan akuntansi komersial.
3. Bentuk Negara
Bentuk akuntansi pemerintahan berbeda dari suatu negara dengan negara
lain, antara lain juga dipengaruhi oleh bentuk negara yang bersangkutan.
Sebagai ilustrasi dapat disampaikan perbedaan antara akuntansi pemerintahan di
Indonesia dan di Amerika Serikat. Di Indonesia, bentuk negaranya adalah negara
kesatuan, sehingga karakter akuntansi pemerintahannya juga bersifat
sentralisasi. Apabila kita membicarakan akuntansi pemerintahan, biasanya yang
dimaksud adalah akuntansi pemerintahan untuk pemerintah pusat, bukan untuk
pemerintah daerah.
Sedangkan di Amerika Serikat, bentuk negaranya adalah negara federal,
yang ditandai dengan banyaknya negara bagian (state) yang bersifat otonom.
Federalisme ini juga mempengaruhi akuntansi pemerintah sehingga menjadi bersifat
desentralisasi. Di Amerika Serikat, bila kita berbicara mengenai akuntansi pemerintahan,
terutama yang dimaksudkan adalah akuntansi pemerintahan untuk pemerintah
negara bagian, bukan untuk negara federal.
4. Mekanisme Pengurusan Keuangan dan Sistem Anggaran Negara
pemerintahan pada hakekatnya berfungsi mencatat dan melaporkan realisasi
pelaksanaan anggaran suatu negara. Karena anggaran negara adalah unsur dari
keuangan negara, maka akuntansi pemerintahan sebenarnya adalah penerapan
akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Sebagai akibat dari eratnya kaitan antara akuntansi pemerintahan
dengan pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pelaksanaan anggaran negara,
maka akuntansi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengurusan
keuangan dan sistem anggaran suatu negara.
Berbagai undang-undang dan ketentuan yang mengatur mekanisme
pengelolaan keuangan dan sistem anggaran suatu negara, dengan sendirinya
berpengaruh pula terhadap penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Dalam kasus
Indonesia, paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara menyangkut tiga aspek
(Hekinus Manao, 2004), yaitu:
a. Reformasi perencanaan dan penganggaran
b. Reformasi pelaksanaan anggaran
c. Reformasi akuntansi dan pertanggungjawaban.
Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Dalam reformasi akuntansi dan
pertanggungjawaban menyangkut akuntabilitas dan transparansi. Prosesnya
dimulai dari setiap unit pemerintah yang mendapatkan alokasi anggaran, dan
dengan demikian menyelenggarakan akuntansi. Memang penyajian laporan
keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, tetapi dalam
prosesnya sangat berkaitan dengan aspek perencanaan dan penganggaran serta
pelaksanaan anggaran.
2.6 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan
Lingkungan akuntansi pemerintahan seperti yang telah dijelaskan di atas
sangat mempengaruhi karakteristik akuntansi pemerintahan. Demikian pula
penjelasan dalam bagian perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan
akuntansi komersial juga sangat berkaitan dengan penjelasan dalam bagian ini.
Menurut Revrisond Baswir (2000), karakteristik akuntansi pemerintahan
adalah sebagai berikut:
a. tidak terdapat pencatatan laba-rugi karena tujuan utama lembaga pemerintah
bukanlah mencari laba.
b. tidak perlu dilakukan pencatatan pemilikan pribadi karena lembaga pemerintah
adalah milik seluruh rakyat, dan kepemilikan itu tidak dituliskan dalam sebuah
surat bukti kepemilikan.
c. bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara yang
lain tergantung dari bentuk negara yang bersangkutan.
d. penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme
pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap negara karena fungsi akuntansi
pemerintahan adalah untuk menyediakan informasi tentang realisasi pelaksanaan
anggaran suatu negara.
Sedangkan menurut Muhammad Gade (2002), karakteristik akuntansi
pemerintahan adalah sebagai berikut:
a. menggunakan istilah dana (fund) sehingga akuntansi pemerintahan sering juga
disebut sebagai akuntansi dana. Pengertian "dana" di sini adalah satuan
akuntansi dan fiskal (fiscal and accounting entity) dengan seperangkat buku besar
yang mencatat kas, sumber-sumber keuangan selain kas, kewajiban-kewajiban,
sisa atau saldo modal beserta perubahan-perubahannya yang dipisahkan untuk
melaksanakan kegiatan khusus atau mencapai kegiatan tertentu.
b. tidak ada model atau disain tunggal untuk akuntansi pemerintahan karena sangat
dipengaruhi oleh peraturan dan hukum yang berlaku dalam negara tersebut.
Selain itu, dimasukkan pula tujuan akuntansi pemerintahan dalam karakteristik
akuntansi pemerintahan. Penjelasan lebih lanjut atas tujuan akuntansi pemerintahan
dimasukkan dalam kategori berikut ini.
2.7 Tujuan Pelaporan Akuntansi dan Keuangan Pemerintahan
Meskipun tujuan utama antara perusahaan dan pemerintah berbeda, pada
prinsipnya tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial adalah sama, yaitu
memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh organisasi
tersebut dalam periode tertentu dan juga melaporkan posisi keuangan (neraca) pada
tanggal tertentu kepada para penggunanya dalam rangka untuk mengambil keputusan.
Menurut Muhammad Gade (2002), akuntansi pemerintahan secara umum
mempunyai dua tujuan, yaitu sebagai media akuntabilitas dan menyediakan
informasi untuk manajemen. Sedangkan Bachtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar (2002)
menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan mempunyai tiga tujuan, yaitu
akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Penjelasan selengkapnya adalah sebagai
berikut:
1. Akuntabilitas
Fungsi akuntabilitas lebih luas daripada sekedar ketaatan pada peraturan
perundangan yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan penggunaan sumber daya
secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan sebagai alat
akuntabilitas ditetakankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat
menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan
keuangan.
Keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai perintah konstitusi. Di Indonesia, pelaksanaan fungsi
tersebut dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Pasal 23E UUD 1945
mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melaksanakan
pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Menurut Penjelasan Pasal 9 huruf
g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, penyusunan dan penyajian laporan
keuangan oleh kementerian atau lembaga adalah dalam rangka akuntabilitas
dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang
dicapai unit yang bersangkutan atas penggunaan anggaran.
2. Manajerial
Akuntansi pemerintahan menyediakan informasi keuangan bagi pemerintah untuk
melakukan fungsi manajerial. Jika ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen, yaitu
perencanaan (planning), pengorganisasian(organizing), pelaksanaan (actuating), dan
pengendalian (controlling), maka fungsi manajerial akuntansi pemerintahan dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan
berupa penyusunan RAPBN dan strategi pembangunan lainnya,
b. akuntansi pemerintahan sangat berperan dalam proses pelaksanaan APBN
karena perannya mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam tahun
anggaran yang bersangkutan,
c. akuntansi pemerintahan sangat berperan dalam pengendalian kegiatan
pemerintah agar dalam rangka pencapaian ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan, serta efisiensi dan efektifitas dari kegiatan tersebut.
3. Pengawasan
Akuntansi pemerintahan yang baik memungkinkan dilakukannya
pemeriksaan atas pengurusan keuangan negara oleh aparat pemeriksaan
eksternal, yaitu BPK. Tujuan pemeriksaan ini menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara
adalah:
a. untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga
perwakilan (DPR),
b. dangkan bagi pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang
dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara
ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif.
2.8 Sumber-sumber Standar Akuntansi Pemerintahan
Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bahwa dalam menyusun SAP, Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menggunakan materi atau referensi yang
dikeluarkan oleh:
1. International Federation of Accountants (IFAC)
2. International Accounting Standard Committee (IASC)
3. International Monetary Fund (IMF)
4. Ikatan Akuntan Indonesia
5. Financial Accounting Standard Board (FASB) dari Amerika Serikat
6. Governmental Accounting Standard Board (GASB) dari Amerika Serikat
7. Pemerintah Indonesia, berupa peraturan-peraturan di bidang keuangan negara
8. Organisasi profesi lainnya dari berbagai negara yang membidangi pelaporan
keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan
2.9 Prinsip Dasar Akuntansi Pemerintahan
Governmental Accounting Standard Board (GASB) di Amerika Serikat ketika
menerbitkan Codification of Governmental Accounting and Financial Reporting
Standards mencatat bahwa akuntansi pemerintahan memiliki cukup banyak
persamaan konsep dasar, konvensi, dan karakteristik akuntansi komersial. Meskipun
demikian, tujuan dasar dari akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan adalah
berbeda. Sebagai akibatnya, prinsip-prinsip dasar akuntansi dan pelaporan yang
berlaku di akuntansi pemerintahan dapat dibedakan dengan jelas dengan yang berlaku
pada kauntansi komersial (Freeman & Shoulders, 2003).
Lebih lanjut Freeman dan Shoulders menyatakan bahwa tiga belas prinsip dasar
GASB dapat dibagi menjadi tujuh golongan sebagai berikut: (1) prinsip akuntansi yang
diterima secara umum (generally accepted accounting principles, GAAP) dan
kepatuhan hukum, (2) akuntansi dana (fund accounting), (3) aktiva modal dan
kewajiban jangka panjang, (4) fokus pengukuran dan basis akuntansi, (5)
penganggaran, pengendalian anggaran, dan pelaporan anggaran, (6) klasifikasi dan
terminologi, (7) pelaporan keuangan. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut
(Freeman & Shoulders, 2003; Baldric Siregar & Bonni Siregar, 2001):
1. Prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan kepatuhan hukum
Prinsip 1: Kemampuan Akuntansi dan Pelaporan
Sistem akuntansi pemerintahan harus memungkinkan untuk: (a)
menyajikan secara wajar dan dengan pengungkapan penuh (full
disclosure) tentang dana dan aktivitas unit pemerintah yang sesuai
dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, dan (b) untuk
menentukan dan menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang
berlaku, khususnya yang berkaitan dengan keuangan, dan syarat-
syarat kontrak.
2. Akuntansi dana
Prinsip 2: Sistem Akuntansi Dana
(1) Sistem akuntansi pemerintahan harus diorganisasikan dan dilaksanakan dengan basis
dana.
(2) Dana didefinisikan sebagai suatu entitas fiskal dan entitas akuntansi dengan
seperangkat rekening-rekening (atau akun-akun) yang bersifat swaimbang (self-
balancing) untuk mencatat kas dan sumber daya keuangan lain (dan termasuk juga
sumberdaya nonkeuangan dalam proprietory funds dan trust fund) bersama-sama
dengan semua kewajiban yang terkait dan saldo dana atau ekuitas, dan
perubahan-perubahannya; yang dipisahkan untuk suatu aktivitas atau tujuan tertentu,
dengan memperhatikan peraturan atau pembatasan yang terkait.
(3) laporan keuangan dana seharusnya digunakan untuk melaporkan rincian informasi
tentang unit pemerintah utama, termasuk unit- unit yang terkait.
(4) fokus dari laporan keuangan dana pemerintah dan proprietary funds adalah pada
dana utama (major funds).
Prinsip 3: Jenis Dana
Dana pemerintah (government funds): fokus pelaporan terutama pada sumber,
penggunaan, dan saldo dari sumberdaya. Dana pemerintah mencakup kategori:
a. Dana umum (general funds) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan sumber-
sumber yang tidak dipertanggungjawabkan dalam dana lain,
b. Dana penerimaan khusus (special revenue funds), yaitu dana untuk
mempertanggungjawabkan penerimaan sumber- sumber tertentu (selain yang
dipertanggungjawabkan dalam trust fund dan capital project fund), yang ditujukan
untuk aktivitas tertentu,
c. Dana proyek modal (capital projects funds), yaitu dana untuk
mempertanggungjawabkan sumber-sumber yang digunakan untuk tujuan perolehan
atau pembangunan fasilitas modal (selain yang dipertanggungjawabkan melalui
dana kepemilikan dan dana trust).
d. Dana pelunasan pinjaman (debt service funds) yaitu dana untuk mengumpulkan atau
mengakumulasikan sumber- sumber yang digunakan untuk tujuan membayar pokok
dan bunga utang jangka panjang.
e. Dana permanen (permanent funds) yaitu dana yang hanya hasilnya (earning)
saja yang boleh digunakan, sedangkan dana pokoknya tidak boleh digunakan.
Dana kepemilikan (proprietary funds): fokus pelaporan pada
penentuan pendapatan operasi, perubahan aset bersih, posisi keuangan,
dan arus kas. Dana proprietari mencakup kategori:
f. Dana perusahaan (enterprise funds) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan
aktivitas bisnis atau komersial yang dilakukan pemerintah.
g. Dana layanan internal (internal service funds) yaitu dana untuk
mempertanggungjawabkan barang dan jasa yang disediakan oleh suatu unit
pemerintah kepada unit pemerintah itu sendiri atau unit pemerintah lainnya,
Dana fidusiari: fokus pelaporan pada aset bersih dan perubahan- perubahan pada
aset bersih. Dana fidusiari terdiri dari dua jenis, yaitu:
(1) Dana trust (trust fund) yaitu dana untuk mempertanggung jawabkan
aktiva milik pihak lain yang dikelola oleh pemerintah sebagai pihak yang
dipercaya atau trustee,
(2) Dana keagenan (agency fund) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan
aktiva milik pihak lain yang dikelola oleh pemerintah yang bertindak selaku
agen.
Dana fidusiari mencakup kategori:
h. Dana trust pensiun (pension and other employee benefit trust funds)
i. Dana trust untuk tujuan privat (private-purpose trust funds)
j. Dana trust investasi (investment trust funds)
k. Dana keagenan (agency funds)
Prinsip 4: Jumlah Dana
a. unit pemerintah harus menyediakan dan menjaga dana-dana yang dipersyaratkan
oleh hukum dan administrasi keuangan yang baik.
b. hanya jumlah minimal dana yang sesuaidengan peraturan hukum dan
persyaratan operasi yang seharusnya disediakan, karena dana yang berlebihan
(unnecessary) akan menyebabkan tidak fleksible, kompleksitas, dan
administrasi keuangan yang tidak efisien.
3. Aktiva modal dan kewajiban jangka panjang
Prinsip 5: Pelaporan Aset Modal (Capital Asset)
Pembedaan yang jelas harus dilakukan antara aset modal dana
kepemilikan, aset modal dana fidusiari, dan aset modal umum.
Aset modal adalah aset jangka panjang yang digunakan dalam penyelenggaraan
tugas pemerintah. Aset modal meliputi antara lain tanah, peningkatan tanah
(improvement to land), bangunan, perbaikan bangunan (improvement to
building), kendaraan, mesin, benda seni dan benda bersejarah, infrastruktur, dan aset
berwujud atau tak berwujud laiinya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas
pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi .
Prinsip 6: Penilaian Aktiva tetap
a. Aktiva tetap seharusnya dilaporkan berdasarkan nilai historis (atau jika tidak
dapat ditentukan, yang dipakai adalah estimasi biaya).
b. Biaya aktiva tetap mencakup pengeluaran-pengeluaran tambahan (ancillary
charges) yang diperlukan untuk memindahkan ke lokasi yang diinginkan
dan menyiapkan sampai kondisi aset tersebut siap digunakan.
c. Aktiva tetap donasi seharusnya dilaporkan pada nilai perkiraan wajar pada
saat perolehan dan biaya tambahan (jika ada).
Prinsip 7: Penyusutan/depresiasi Aktiva tetap
a. Aktiva tetap disusutkan selama estimasi masa manfaat aset yang
bersangkutan, kecuali aset yang (1) tidak dapat habis, atau (2)
merupakan aset infrastruktur yang menggunakan pendekatan yang
dimodifikasi.
b. Aset yang tidak dapat habis, seperti tanah atau pematangan tanah, tidak
disusutkan.
c. Beban penyusutan (depreciation expense) dilaporkan dalam (1) laporan
aktivitas pemerintah, (2) laporan kepemilikan pada penghasilan, beban,
dan perubahan-perubahan aset bersih, dan (3) laporan perubahan pada aset
bersih fidusiari.
Prinsip 8: Akuntansi kewajiban jangka panjang
Pembedaan yang jelas harus dilakukan antara (a) kewajiban jangka panjang
dari dana dan (b) kewajiban jangka panjang yang bersifat umum.
a. Kewajiban jangka panjang yang terkait langsung dan diharapkan untuk
dibayar dari dana proprietari dicantumkan pada laporan dana proprietari dari
aset bersih dan kolom aktivitas-mirip-bisnis pada laporan pemerintah
secara keseluruhan (government-wide) dari aset bersih.
b. Kewajiban jangka panjang yang terkait langsung dan diharapkan untuk
dibayar dari dana fidusiari dilaporkan pada laporan aset bersih fidusiari.
c. Semua kewajiban jangka panjang yang lain yang belum jatuh tempo
dilaporkan pada kolom aktivitas pemerintah pada laporan aset bersih dari
pemerintah secara keseluruhan. Kewajiban yang jatuh tempo (selain
dari kewajiban yang terkait dengan dana proprietari dan dana fidusiari)
dilaporkan sebagai kewajiban dana pemerintah.
4. Fokus pengukuran dan basis akuntansi
Prinsip 9: Fokus pengukuran dan basis akuntansi
Esensi dari prinsip ini adalah bahwa dalam akuntansi pemerintahan:
a. Fokus pengukuran sumber daya ekonomi dan basis akrual mengacu pada
pengakuan pendapatan dan beban dari dana proprietary dan dana
kepercayaan (trust fund), dan pada laporan keuangan pemerintah secara
keseluruhan, adalah mirip dengan akuntansi komersial.
b. Fokus pengukuran sumberdaya keuangan dan basis akrual yang dimodifikasi
mengacu pada pengakuan pendapatan dan beban dengan menggunakan alur
sumberdaya keuangan:
1) pendapatan harus tersedia
2) pengeluaran (bukan beban) untuk operasi, pengeluaran modal, dan
pemenuhan hutang, diakui ketika (1) terjadi pembayaran atas kewajiban
operasi atau kewajiban pengeluaran modal yang harus dibayar dari dana
pemerintah dan (2) terjadi jatuh tempo pembayaran hutang pemerintah.
c. Transfer antar dana (interfund transfers) seharusnya dicatat ketika muncul
hutang dan tagihan tersebut, meskipun kas (atau aset nonkas) belum
dikirimkan dari suatu dana ke dana lain.
5. Penganggaran, pengendalian anggaran, dan pelaporan anggaran
Prinsip 10: Penganggaran, pengendalian anggaran, dan pelaporan anggaran
a. Setiap unit pemerintahan harus menggunakan anggaran tahunan.
b. Sistem akuntansi harus menyediakan dasar untuk pengendalian melalui
anggaran yang tepat.
c. Penandingan anggaran seharusnya disajikan sebagai informasi
tambahan atau sebagai laporan keuangan dasar. Penandingan anggaran
seharusnya menyajikan: (1) anggaran awal, (2) anggaran yang disetujui, (3)
realisasi penerimaan, pengeluaran, dan saldo, dalam basis anggaran
pemerintah.
6. Klasifikasi dan terminologi
Prinsip 11: Klasifikasi rekening Transfer, Pendapatan, Pengeluaran, dan Biaya
Prinsip 12: Terminologi dan Klasifikasi Umum
Pada prinsip ke-11 dan ke-12 ini dijelaskan tentang perlunya (1)
menggolongkan atau mengklasifikasikan data akuntansi dengan cara yang
berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi yang berbeda- beda,
(2) antara perpindahan-sumberdaya-dalam-lingkup-internal dan hutang- jangka-panjang
perlu dibedakan dengan pendapatan, pengeluaran, dan beban; dan (3) menggunakan
klasifikasi dan terminologi yang konsisten.
7. Pelaporan keuangan
Prinsip 13: Laporan Keuangan Tahunan
a. Laporan keuangan interim yang meliputi laporan posisi keuangan, hasil
usaha, serta informasi lainnya harus disusun untuk tujuan pengendalian
manajemen, pengawasan badan legislatif, dan bila perlu untuk tujuan
pelaporan eksternal. Laporan Keuangan Tahunan Komprehensif
b. (Comprehensive Annual Financial Report, CAFR) harus disusun dan
diterbitkan, mencakup semua aktivitas pemerintah dan memberikan
overview semua entitas pelaporan.
Dalam prinsip ini, dijelaskan juga unsur-unsur dari laporan, mulai dari
pendahuluan sampai penjelasan naratif dan statistik. Diantara unsur-unsur
tersebut dijelaskan juga mana yang merupakan syarat minimal. Selanjutnya, prinsip
ini menerangkan tiga jenis entitas pelaporan
BAB III KESIMPULAN
Akuntansi pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah akuntansi untuk
organisasi nirlaba lainnya (nonprofit organization), adalah bidang akuntansi yang
berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak
bertujuan untuk mencari laba.
Perbedaan tujuan, antara pemerintaah dan perusahaan bisnis yaitu untuk
pemerintah mempunyai tujuan nirlaba, sedangkan bagi perusahaan bisnis jelas
tujuannya adalah mencari laba. Meskipun tujuan utama antara perusahaan dan
pemerintah berbeda, pada prinsipnya tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi
komersial adalah sama, yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi
keuangan yang dilakukan oleh organisasi tersebut dalam periode tertentu dan juga
melaporkan posisi keuangan (neraca) pada tanggal tertentu kepada para
penggunanya dalam rangka untuk mengambil keputusan.
Selain terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi
pemerintahan, keduanya juga mempunyai persamaan yaitu :
1. Secara umum mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyediakan informasi
keuangan yang lengkap, cermat, dan tepat waktu.
2. Akuntansi pemerintahan banyak memakai konsep, konvensi, praktek, dan
prosedur akuntansi yang dipakai juga di akuntansi komersial.
3. Keduanya juga memakai siklus akuntansi yang sama, biasanya satu tahun.
Meskipun periode siklus akuntansi kadang-kadang berbeda, misalnya Jepang
tahun anggarannya dimulai dari 1 April sampai dengan 31 Maret tahun
berikutnya, sedangkan perusahaan umumnya periode akuntansinya sama dengan
tahun takwim, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
4. Keduanya memakai istilah-istilah yang sama, misalnya buku harian, buku besar,
laporan keuangan, dan lain sebagainya.
5. Konsep akuntansi keuangan yang diakui secara umum, misalnya konsistensi
(consistency), obyektifitas (objectivity), pengungkapan penuh (full
disclosure),materialitas (materiality), dan kehati-hatian (conservatism) digunakan
juga dalam akuntansi pemerintahan.
Dalam proses akuntansinya juga sama, yaitu dimulai dari analisa dokumen,
kemudian pencatatan dalam buku harian, klasifikasi dan peringkasan lewat buku