AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI

PARADIGMA KEHIDUPAN BANGSA

INDONESIA DI LINGKUNGAN KAMPUS

Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila

Disusun oleh :

Abida Muttaqiena 7450406003

Liris Nurrahmi 7450406049

Saadilah Fitri F. 7450406050

Dania Safia S. 7450406051

Fresti Aditya 7450406052

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2007

2

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan suatu bangsa dalam membangun kehidupannya sangat

ditentukan oleh kemampuan bangsa yang bersangkutan untuk memandang dan

menyikapi secara benar persoalan-persoalan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan

falsafah dan pandangan hidup yang berakar pada nilai-nilai kepribadian bangsa.

Tanpa falsafah dan pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing oleh

berbagai persoalan yang timbul dan tidak memiliki arah yang jelas dalam

kehidupannya.

Bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai dasar negara.

Dengan demikian, bangsa Indonesia memiliki pedoman dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Persoalannya adalah bagaimana agar

nilai-nilai Pancasila benar-benar mewarnai kehidupan nyata dari setiap manusia

Indonesia, termasuk para mahasiswa. Aktualisasi Pancasila sebagai paradigma

kehidupan bangsa Indonesia di lingkungan kampus perlu dilakukan untuk

mengembangkan kepribadian mahasiswa sebagai manusia Indonesia yang

pancasilais. Sehingga diharapkan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa

tetap berpijak pada kepribadian bangsanya dalam berperan dan menyongsong era

global.

Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara,

membawa konsekuansi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan

landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan

negara. Hal ini telah dilakukan, yaitu dengan menjabarkan nilai-nilai Pancasila

tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan

pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan kita sebagai

bangsa untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam sikap dan

perilaku nyata dalam perilaku hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

termasuk di lingkungan kampus. Tanpa adanya transformasi nilai-nilai tersebut

dalam kehidupan nyata, maka Pancasila hanya tinggal nama tanpa makna, sebagai

hiasan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

3

B. Permasalahan 1) Bagaimana cara mengaktualisasikan Pancasila di lingkungan

kampus ?

2) Sejauh mana pengaktualisasian Pancasila sebagai paradigma

bangsa Indonesia di lingkungan kampus masa kini ?

3) Contoh pengaktualisasian Pancasila di lingkungan kampus !

C. Tujuan 1) Untuk mengetahui cara aktualisasi Pancasila sebagai paradigma

bangsa Indonesia di lingkungan kampus.

2) Untuk mengetahui sejauh mana pengaktualisasian Pancasila

sebagai paradigma bangsa Indonesia di lingkungan kampus masa

kini.

3) Untuk mendapatkan contoh pengaktualisasian Pancasila di

lingkungan kampus.

4

PEMBAHASAN

Istilah paradigma awalnya digunakan dan berkembang dalam dunia

ilmu pengetahuan, teutama alam filsafat. Secara terminologis, istilah ini

dikembangkan oleh Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul The Structure

of Scientific Revolution ( 1970: 49). Paradigma diartikan sebagai asumsi dasar

atau asumsi teoritis yang umum sehingga paradigma merupakan sumber nilai,

hukum, dan metodologi. Sesuai dengan kedudukannya, paradigma memiliki

fungsi yang strategis dalam membangun kerangka berpikir dan penerapannya.

Istilah paradigma makin lama makin berkembang dan biasa dipergunakan dalam

berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari,

paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian

sebagai: sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolok ukur,

parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, dan

proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam pembangunan, gerakan reformasi

maupun dalam proses pendidikan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi

dan fungsi yang strategis dalam setiap proses kegiatan.

Aktualisasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan bangsa Indonesia

di lingkungan kampus akan terlaksana dengan baik jika semua komponen di

kampus dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kegiatannya.

Komponen itu meliputi mahasiswa, dosen, karyawan, dan birokrat kampus.

Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tak sebatas kegiatan akademik, tapi juga

kegiatan non akademik, termasuk penyelenggaraan seminar, pemilihan presiden

mahasiswa, dan lain-lain.

Kebebasan Mimbar Akademik

Tujuan perguruan tinggi tahun 2010 (Higher Education Long Term

Strategy- HELT 2003-2010) adalah perguruan tinggi yang sehat sehingga mampu

berkontribusi langsung pada daya saing bangsa. Senada dengan HELT 2003-2010,

hakekat pengembangan mahasiswa sebagai aset bangsa meliputi :

1) Pengembangan kemampuan intelektual, keterampilan, keseimbangan emosi,

dan penghayatan spiritual mahasiswa, agar menjadi warganegara yang

bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa.

5

2) Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan

masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan berbasis pada

partisipasi publik.

3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan

aktualisasi diri mahasiswa yang menyangkut aspek jasmani maupun rohani.

Perguruan tinggi sebagai tempat pengembangan mahasiswa

diselenggarakan dengan tujuan untuk :

1) Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan,

mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan

kesenian.

2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau

kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan diatas

berpedoman pada tujuan pendidikan nasional; kaidah, moral, dan etika ilmu

pengetahuan; kepentingan masyarakat; serta memperhatikan minat, kemampuan

dan prakarsa pribadi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perguruan tinggi

menyelenggarakan kegiatan yang disebut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

yakni kegiatan yang terdiri dari:

1) Pendidikan, merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan menusia terdidik

yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan,

mengembangkan dan atau menciptakan IPTEK dan seni. Dengan demikian

diharapkan dapat menghasilkan lulusan perguruan tinggi, serta peningkatan

produktivitas masyarakat karena terlibatnya lulusan dalam proses produksi.

2) Penelitian, merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan

empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru guna

memperkaya IPTEK dan seni.

3) Pengabdian kepada masyarakat, merupakan kegiatan yang memanfaatkan

IPTEK dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Sehingga diharapkan akan ada peningkatan kepercayaan dan kehendak

masyarakat untuk melibatkan perguruan tinggi dalam masalah

pembangunannya.

6

Perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun di Barat, memiliki

otonomi yang menghendaki adanya kebebasan akademik yaitu serangkaian

kegiatan akademik untuk mencari kebenaran Ilmiah. Dalam perkembangan dan

dalam penyelenggaraan otonomi kampus bagi perkembangan ilmu pengetahuan

timbul istilah kebebasan mimbar akademik. Istilah itu mengandung pengertian

proses pengembangan ilmu lewat kegiatan perkuliahan atau mimbar akademik (

Soegito, 2006: 207). Dosen dan mahasiswa dalam menjalankan kebebasan

akademik akan menempuh jalur norma-norma akademik. Jalur ini mencakup

serangkaian langkah metodologis; yaitu penemuan masalah, tujuan, manfaat, cara

mencapai kebenaran, analisis, dan simpulan.

Otonomi keilmuan

Ilmu yang berkembang tidak saja merupakan kerangka pemikiran

logis, tetapi juga telah teruji. Dengan ilmu, orang akan bisa menjelaskan gejala

sosial dan alam secara rinci dan kemudian dapat meramalkannya. Pada

hakekatnya ilmu memiliki objek kajian (ontologis), dan memiliki metode untuk

mencapai kebenaran (epistemologis), dan memiliki kemampuan terkait dengan

masyarakatnya (aksiologis). Ilmu yang dapat berembang pada prinsipnya karena

kaidah moral, pertimbangan etis, dan norma kerja profesinya.

Ilmu pengetahuan memang dapat memperoleh otonomi dalam

melakukan kegiatannya untuk mempelajari alam semesta, tetapi masalah moral

akan muncul manakala berkaitan dengan penggunaan pengetahuan ilmiah itu.

Misalnya dalam kontroversi tentang kloning manusia, bayi tabung, dan

penggunaan embrio dalam kosmetik anti aging.

Beberapa isyarat tersebut mengisyaratkan betapa ilmu pengetahuan

hanya memiliki otonomi dalam sisi kajian internal (terbatas pada penerapan

metodologinya untuk mencapai kebenaran ilmiah). Ilmu pengetahuan selalu

dituntut bagaimana dapat memiliki kegunaan di masyarakatnya. Karena pada

masa pembangunan ini keberadaan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi dituntut

mempunyai nilai kegunaan di masyarakat. Keberadaan ilmu kedokteran, misalnya,

perlu dapat mengatasi masalah kesehatan masyarakat secara luas. Disamping itu,

keberadaan ilmu-ilmu sosial harus mampu menunjukkan kemampuannya

menciptakan dinamika dan integritas bagi masyarakatnya. Untuk itu kaitan ilmu

7

sosial dan bidang IPOLEKSOSBUDROHANKAM cukup besar. Dapat dikatakan

bahwa ilmu sosial tidak mungkin berkembang terlepas dari masyarakatnya, karena

ilmu sosial adalah bagian dari gejala perilaku masyarakat.

Dimasukkannya Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan

formal di Indonesia, termasuk dalam kurikulum Perguruan Tinggi, merupakan

salah satu upaya agar civitas academica memahami nilai-nilai dasar yang dianut

bangsa Indonesia, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan tetap berada

dalam jalur koridor yang tak bertentangan dengan nilai-nilai, dan dapat diterapkan

dalam kehidupan.

Kampus Sebagai Kekuatan Moral Pengembangan

Hukum dan HAM

Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi adalah tiga isu

krusial yang selalu hangat dibicarakan orang. Pembicaraan ketiganya bukan hanya

karena di persoalkan oleh dunia internasional, melainkan karena ketiganya adalah

milik yang diwarisi manusia sejak lahir dari kodrat illahiNya. Namun, ketiganya

sulit dilaksanakan karena sering diabaikan orang atau karena kita tidak mau dan

tidak mampu melaksanakan dan menegakkannya. Ketidakmampuan

melaksanakan hukum, HAM, dan demokrasi, sampai-sampai dunia internsional

menyetop bantuannya, PBB menyorotnya, negara-negara berpaling dan membenci

negara dan bangsa kita. Hal ini disebabkan oleh ketidak tahuan, kurang

penghormatan, dan kurang memberi jaminan kepada tegaknya hukum, HAM, dan

demokrasi di negara ini. Oleh karena itu, semua lembaga harus secara bersama-

sama berupaya melaksanakan dan menegakkan hukum, HAM, dan demokrasi.

Kampus diharapkan menjadi kekuatan moral (moral force)dalam

mengembangkan penegakan itu. Sebab kampus adalah tempat orang-orang

cendikia mengembangkan ilmu. Sementara hukum adalah aturan yang disepakati

oleh semua orang agar terjadi keteraturan hidup; HAM adalah hak-hak bawaan

kodrat yang dimiliki semua orang pada segala jaman, yang tidak bersifat khusus

dimiliki oleh orang khusus, melainkan tanpa perbedaan ras, agama, bangsa,

kedudukan atau jenis kelamin; dan demokrasi adalah cara yang dipakai dalam

menyelesaikan masalah-masalah berkehidupan.

8

Tujuan yang agung dan baik dari HAM perlu didukung oleh beberapa

persyaratan. Persyaratan itu, pertama ialah karakter manusia. Karakter manusia

untuk mmiliki kesadaran dan daya serap terhadap tujuan HAM sangat diperlukan.

Hal ini dimaksudkan untuk menentuan tegak-tidaknya penghargaan serta

pencapaian tujuan tersebut. Kedua adalah karakteristik kesadaran jiwa manusia

dan ketiga ialah intelektualitas yang cukup memadai. Semakin tinggi inteletualitas

seseorang serta semakin banyak pengetahuan tentang isi, hakikat, tujuan sesuatu

pesoalan akan semakin tinggi derajat kepatuhan dan usaha pencapaiannya. Selain

itu, faktor lain yang dapat menunjang tegaknya HAM adalah stabilitas negara.

Pelaksanaan HAM pada habitat demokrasi dan dalam kehidupan

sehari-hari tidak dapat dilakukan tanpa mengenal batas, artinya pelaksanaan HAM

itu tidaklah bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh aturan. Pelaksanaan yang

tidak mengenal batas dengan sendirinya akan melanggar HAM yang sama yang

dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, negara atau pemerintah perlu menyusun

hukum yang mengaturnya.

Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan hukum, HAM, dan demokrasi

dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menjawabnya, dapat dilihat dalam

kehidupan sebuah lembaga perguruan tinggi kampus. Dalam kehidupan di

kampus, yang pertama-tama dan utama dituntut oleh kampus terhadap para

warganya yaitu civitas academica adalah kewajiban. Kewajiban-kewajiban itu

tersebut seperti mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan kampus itu sendiri,

yaitu memelihara disiplin kampus, menjunjung tinggi nama dan kehormatan

kampus, dan membayar SPP. Setelah semua kewajiban terhadap organisasi

dipenuhi, baru para civitas academica dipenuhi hak-haknya oleh lembaga

dimaksud. Dari contoh, jelas bahwa seluruh civitas academica memiliki

kewajiban, hak, demokrasi, dan kepatuhan pada hukum. Dengan ilustrasi

kehidupan kampus seperti itu, diharapkan para warga kampus dan kampus itu

sendiri dapat menjadi kekuatan moral dalam pengembangan hukum dan HAM.

Pada gilirannya dalam melaksanakan hukum, HAM, dan demokrasi harus disertai

dengan rasa penuh tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap sesama, dan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

9

Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan

Pengembangan kegiatan kemahasiswaan dilakukan dengan visi untuk

menciptakan mahasiswa Indonesia yang cerdas dan kompetetif. Tujuannya antara

lain:

1) Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi

perguruan tinggi.

2) Mengembangkan penalaran dan keilmuan; penelusuran bakat, minat, dan

kemampuan; kesejakteraan kepedulian sosial; dan kegiatan penunjang

berlandaskan pada kaidah akademik, moral dan etika ilmu pengetahuan serta

kepentingan masyarakat.

3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program dan sarana penunjang.

Pelaksana program pengembangan mahasiswa meliputi :

1) Lembaga kemahasiswaan.

a. Keorganisasian ( kepemimpinan manajemen )

b. Minat dan kegemaran ( Seni olahraga )

c. Kerokhanian kesejahteraan

d. Penalaran ( KTM, Penerbitan )

2) Pembina / Pendamping

a. Penalaran Karya Tulis Mahasiswa (KTM)

b. Kesejahteraan Beasiswa

Dalam pengembangan kemahasiswaan, Pancasila harus selalu

disertakan sebagai dasar bagi setiap kegiatannya. Misalnya bahwa tidak

diperkenankan mengadakan kegiatan yang bersifat menyinggung SARA karena

akan mengganggu keuuhan negara seperti yang tercantum dalam sila ketiga

Pancasila. Selain itu, diharapkan kegiatan kegiatan di Perguruan Tinggi dapat

menumbuhkembangkan budaya Pancasila dalam diri mahasiswa. Contohnya

adalah sistem pemerintahan mahasiswa di kampus yang mengadakan pemilihan

presiden mahasiswa setiap tahun (BAAK UNNES, 2006: 28 ) yang dirancang oleh

DPMU.

10

PENUTUP

Kesimpulan

Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara,

membawa konsekuansi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan

landasan pokok, landasan fundamental bagi setiap aktivitas di Indonesia.

Aktualisasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan bangsa Indonesia di

lingkungan kampus akan terlaksana dengan baik jika semua komponen di kampus,

yang meliputi mahasiswa, dosen, karyawan, dan birokrat kampus, dapat

menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kegiatannya.

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1) Kebebasan mimbar akademik di Kampus dapat menjadi tempat

pengembangan tradisi Pancasila, seiring dengan pengembangan ilmu-ilmu

pengetahuan..

2) Otonomi keilmuan harus berjalan dalam koridor nilai yang telah tercakup

dalam lima sila Pancasila.

3) Kampus sebagai kekuatan moral pengembangan hukum dan HAM, merupakan

salahsatu bukti bahwa kampus memiliki peran penting dalam internalisasi dan

pengembangan nilai-nilai Pancasila.

4) Pengembangan kegiatan kemahasiswaan tidak boleh bertentangan dengan

Pancasila, dan sebisa mungkin harus dilaksanakan berdasarkan Pancasila,

sebagai paradigma bangsa Indonesia di lingkungan kampus.

Saran

1) Kepada seluruh komponen di kampus, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan dan

birokrat kampus, agar selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap

kegiatannya.

2) Agar Pendidikan Pancasila tetap dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di

Indonesia, karena dibutuhkan untuk proses internalisasi Pancasila pada

generasi muda.

11

DAFTAR PUSTAKA

BAAK UNNES. Buku Panduan Universitas Negeri Indonesia 2006-2007.

Semarang: BAAK UNNES.

Kusmuriyanto. Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan.

Disampaikan dalam Workshop Penulisan Karya Ilmiah

Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNNES Tahun 2007.

Soegito, H.A.T. 2006. Pendidikan Pancasila. Semarang: UPT MKU UNNES.

12

PANCASILA

PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA

IDENTITAS DAN KEPRIBADIAN BANGSA

ASAS KEROHANIAN BANGSA

DASAR FILSAFAT NEGARA INDONESIA

DASAR NEGARA INDONESIA

PERLU UPAYA KONKRIT DALAM SEGALA BIDANG KEHIDUPAN BANGSA

INDONESIA

SALAH SATUNYA MELALUI

AKTUALISASI PANCASILA

SEBAGAI PARADIGMA

KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA

DI LINGKUNGAN KAMPUS

13

Sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolok ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, dan proses dalam bidang tertentu.

PARADIGMA

AKTUALISASI PANCASILA DI LINGKUNGAN

KAMPUS

SYARAT :

Semua komponen di

kampus dapat

menerapkan nilai-nilai

Pancasila dalam setiap

aspek kegiatannya.

Kebebasan mimbar

akademik

Otonomi keilmuan

Kekuatan moral

pengembangan hukum

dan HAM

Pengembangan kegiatan

kemahasiswaan

14

Tujuan perguruan tinggi tahun 2010 (Higher Education Long Term

Strategy- HELT 2003-2010) adalah perguruan tinggi yang sehat

sehingga mampu berkontribusi langsung pada daya saing bangsa.

Kebebasan akademik yaitu serangkaian kegiatan akademik untuk

mencari kebenaran Ilmiah.

Mimbar akademik adalah proses pengembangan ilmu lewat kegiatan

perkuliahan atau mimbar akademik ( Soegito, 2006: 207).

Ilmu pengetahuan hanya memiliki otonomi dalam sisi kajian internal

(terbatas pada penerapan metodologinya untuk mencapai kebenaran

ilmiah).

Ilmu pengetahuan selalu dituntut bagaimana dapat memiliki

kegunaan di masyarakatnya.

Dimasukkannya Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan

formal di Indonesia, termasuk dalam kurikulum Perguruan Tinggi,

merupakan salah satu upaya agar civitas academica memahami nilai-

nilai dasar yang dianut bangsa Indonesia, sehingga ilmu pengetahuan

yang dikembangkan tetap berada dalam jalur koridor yang tak

bertentangan dengan nilai-nilai, dan dapat diterapkan dalam

kehidupan.

KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

OTONOMI KEILMUAN

15

Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan

demokrasi adalah tiga isu krusial yang disorot

dunia Internasional.

Kampus diharapkan menjadi kekuatan moral

(moral force) dalam mengembangkan

penegakan itu.

Pengembangan kegiatan kemahasiswaan dilakukan dengan visi untuk

menciptakan mahasiswa Indonesia yang cerdas dan kompetetif.

Pelaksana program pengembangan mahasiswa meliputi :

2) Lembaga kemahasiswaan. a. Keorganisasian ( kepemimpinan manajemen ) b. Minat dan kegemaran ( Seni olahraga )

c. Kerokhanian kesejahteraan d. Penalaran ( KTM, Penerbitan )

2) Pembina / Pendamping a. Penalaran Karya Tulis Mahasiswa (KTM)

b. Kesejahteraan Beasiswa

Kampus Sebagai Kekuatan Moral Pengembangan Hukum dan HAM

Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan